kamus hukum

KAMUS HUKUM Aanvullend recht: hukum pelengkap. Ketentuan hukum yang sifatnya hanya melengkapi atau menambah ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya oleh para pihak dalam suatu kontrak. Accusatoir strafproces : cara pemeriksaan pidana akusator. Proses peradilan pidana yang memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai pihak yang sederajat dengan penyidik atau penuntut umum, misalnya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dengan baik, antara lain, ia boleh membela diri atau didampingi pembela secara aktif. Adequate theorie: teori adekuat. Ajaran kausalitas yang menentukan bahwa yang dianggap sebagai sebab terjadinya tindak pidana adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang timbul. Afdoeningabuiten process : selesai, penyelesaian di luar sidang. Peniadaan penuntutan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda karena dengan dibayar oleh tersangka yang jumlahnya ditentukan peraturan peundangundangan. Beschermingsbeginsel : asas perlindungan (pid). Ajaran yang menentukan bahwa hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang melanggar kepentingan nasional negara itu, dimana pun tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah kekuasaan negara itu, misalnya, pemalsuan materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Bloot gemoedelijke overtuiging conviction intime : pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (pid). Ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya semata-mata. Conficatie: konfikasi. Penyitaan atau pengambilalihan paksa menurut hukum atas barang atau kekayaan milik pribadi yang terbukti diperoleh dari atau digunakan untuk perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan. yuri dis. Pernyataan atas suatu keadaan Dejure : de yure, yuridis.  berdasarkan hukum yang berlaku, contoh, suatu negara diakui secara de yure (menurut hukum ) oleh negara lain. Deleus delict: tindak pidana kasad. Tindak pidana dan yang melanggar atau melalaikan kewajiban yang ditentukan undang-undang, misalnya pembunuhan, tidak hadir sebagai saksi tanpa alasan yang sah. Denaturalisatie: denaturalisasi,kehilangankewarganegaraan. Penghapusan kewarganegaraan seseorang yang ketahuan memberikan keterangan tidak benar mengenai kewarganegaraannya atau ada kecurigaan terhadap semangat nasional dari orang yang sebelumnya  berkewarganegaraan asing. Deskundig getuige: saksi, saksi ahli. Seorang yang dengan melihat sendiri/memeriksa barang bukti memberikan 56

keterangan yang berdasarkan pendapatnya menurut keahliannya atau pengetahuannya. Ex parte herrceping: pembatalan (pencabutan) sepihak. Tindakan pembatalan (pencabutan, penarikan) suatu hak atau kewenangan dari seseorang secara sepihak tanpa persetujuan dari orang yang dicabut hak atau kewenangannya. Fusillade: pidana tembak mati. Pelaksa Pelaksanaan naan pidana mati dengan cara menembak.

Sumber: - Kamus Istilah Aneka Hukum, Prof, Drs. C.S.T. Kansil, S.H  Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. - Kamus Hukum Belanda-Indone Belanda-Indonesia, sia,  Mr H. van Der Tas, Ti Timun mun Mas. - Kamus Hukum Umum, disusun oleh BPHN, Dep Hukum dan HAM

Media Buletin KomisiYudisial merupakan salah satu  bentuk ruang untuk memfasilitasi komunikasi antara KY dengan para hakim khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Di dalam buletin ini disediakan suatu rubrik khusus yaitu Aspirasi. Sesuai dengan namanya maka rubrik ini diharapkan dapat menjadi media yang menjembatani saran, kritik maupun pertanyaan dari berbagai kalangan untuk menambah wacana dan ide bagi pengembangan kinerja KY agar lebih efektif. Bagi para pembaca dapat dapa t mengirimkan saran, kritik, kritik, maupun pertanyaan kepada Redaksi Buletin Komisi Yudisial, melalui: melal ui:

Surat: Wisma ITC Lantai 4,  Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta Pusat 10110. Faks; (021) 3862136. E-mail:  [email protected].  [email protected] .id.

Buletin Komisi Yudisial