KAK Pendataan Aset Bangunan Gedung Negara

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) & RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN PERENCANAAN PENDATAAN/INVENTARISIR ASET BANGUNAN/GEDUNG NEGARA APBD TAHUN ANGGARAN 2015

D I N A S P E K E R J A A N U M U M PROVINSI MALUKU UTARA B I D A N G P E N A TA TA A N R U A N G P E R E N C A N A A N PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK) PERENCANAAN PENDATAAN ASET/INVENTARISIR BANGUNAN/GEDUNG NEGARA A.

LATAR BELAKANG Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang

telah

mendaat

enyemurnaan

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor !" Tahun 200"yang dimaksud dengan# a$ B!"# $%%' "#!   adalah semua %arang yang di%eli atau dieroleh atas %e%an

APBN atau %erasal dari erolehan

lainnya yang sah$ %$ B!"# $%%' !*   adalah semua %arang yang di%eli atau dieroleh atas %e%an APBD atau %erasal dari erolehan lainnya yang sah$ Barang Milik Negara/Daerah meliuti # 1$ %arang yang di%eli atau dieroleh atas %e%an APBN/D& 2$ %arang yang %erasal dari erolehan lainnya yang sah' yaitu # a$ %arang yang dieroleh dari hi%ah/sum%angan atau yang seenis& %$ %arang

yang

dieroleh

se%agai

elaksanaan

dari

eranian/kontrak& $ %arang yang dieroleh %erdasarkan ketentuan undang*undang& atau d$ %arang yang dieroleh %erdasarkan utusan engadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum teta$ Badan*%adan emerintahan memerlukan %er%agai +asilitas dalam menalankan

tugasnya$

,alah

satu

+asilitas

terse%ut

adalah

engadaan %arang dan asa$ Baik emerintah usat mauun emerintah daerah hendaknya mamu meman+aatkan +asilitas ini seotimal

mungkin

sehingga

mamu

memenuhi

keentingan

masyarakat dengan se%aik*%aiknya$ De-asa ini munul %anyak sekali ermasalahan*ermasalahan yang %erkaitan

dengan

engelolaan

Barang

Milik

Negara/daerah$

Permasalahan*ermasalahan terse%ut antara lain yaitu terdaat eru%ahan dari %e%eraa eraturan erundang*undangan di %idang BMN' antara lain .ndang*.ndang Nomor 1/200! tentang euangan Negara'

.ndang*.ndang

Nomor

1

Tahun

200

tentang

Per%endaharaan Negara' .ndang*.ndang Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan

Barang

Milik

Negara/

Daerah'

Permen

euangan Nomor 120/PM$06/200 tentang Penatausahaan BMN' dan PM nomor 6/PM$06/200 tentang Tata 3ara Pelaksanaan Penggunaan' Peman+aatan' Penghausan' dan Pemindahtanganan BMN$ Namun' ada dasarnya terdaat iri yang menonol dari roduk*roduk hukum terse%ut yaitu meletakkan landasan hukum dalam

%idang

emisahan

administrasi

seara

tegas

keuangan antara

negara

dan

emegang

melakukan ke-enangan

administrati+ dan emegang ke-enangan er%endaharaan$ ,elain itu' sealan dengan ke%iakan nasional yaitu adanya otonomi daerah serta %ergulirnya eru%ahan struktur ka%inet yang memunulkan enghausan

suatu

kementerian

di

satu

sisi

dan

endirian

kementerian ada sisi yang lain mem%a-a imlikasi adanya mutasi %arang milik negara$ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 200' enilaian %arang milik daerah dilakukan dalam rangka enyusunan neraa emerintah daerah' eman+aatan' dan emindahtanganan %arang milik daerah$ Penetaan nilai %arang milik daerah dalam

rangka enyusunan neraa emerintah daerah dilakukan dengan %eredoman ada ,tandar Akuntansi Pemerintah (,AP) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 200 menyatakan %ah-a enghausan %arang milik daerah meliuti enghausan dari da+tar

%arang

engguna

dan/atau

kuasa

engguna

dan

enghausan dari da+tar %arang milik daerah$ Penghausan %arang milik daerah dilakukan dalam hal %arang milik daerah dimaksud sudah tidak %erada dalam enguasaan engguna dan/atau kuasa engguna dan sudah %eralih keemilikannya' teradi emusnahan atau karena se%a%*se%a% lain$ Penghausan dilaksanakan dengan keutusan engelola atas nama eala Daerah untuk %arang milik daerah dimaksud sudah tidak %erada dalam enguasaan engguna dan/atau kuasa engguna dan dengan eutusan eala Daerah untuk %arang milik daerah yang sudah %eralih keemilikannya' teradi emusnahan atau karena se%a%*se%a% lain$ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 200 %arang milik daerah yang dihaus dan masih memunyai nilai ekonomis' daat dilakukan melalui elelangan umum/elelangan ter%atas& dan/atau disum%angkan atau dihi%ahkan keada ihak lain$ Bentuk*%entuk emindahtanganan se%agai tindak lanut atas enghausan

%arang

milik

daerah

meliuti

enualan'

tukar

menukar' hi%ah' dan enyertaan modal emerintah daerah$ 4denti5kasi ermasalahan dalam engelolaan aset' %eserta ation yang daat dilakukan antara lain se%agai %erikut &

1.+K,!"#"- %"#' ',!% "%%  -"# %'.

Permasalahan ini dise%a%kan karena tidak terti%nya enatatan aset$ ,eerti diketahui %ah-a untuk organisasi u%li seerti emerintah'

masih

terdaat

%anyak

kelemahan

dalam

hal

enatatan aset$ Padahal hal ini enting' karena enatatan aset' yang mana nilainya akan menadi neraa %arang' dan kemudian diga%ungkan diisahkan

dan

menadi

dengan

satu

laoran

kesatuan

keuangan

yang

tidak

daat

kementerian/lem%aga$

Poin satu, terti% enatatan ini harus dimulai seak dari taha

engadaan' ada taha engadaan mengenai detail sesi5kasi dari aset harus dirini dengan dengan elas' %aik untuk aset tidak %ergerak

mauun

untuk

aset

tidak

%ergerak$

Masih

%anyak

kelemahan dalam hal ini' antara lain terdaat kesalahan enulisan sesi5kasi atauun ukuran kuantitas ada kontrak' adahal ini menadi sangat kruisal dan %erengaruh untuk roses selanutnya$ Poin kedua, kementerian/lema%aga selaku emilik dan engelola

%arang

milik

Negara

tidak

terti%

dalam

masalah

enilaian

enatatan %arang milik Negara$ Terdaat eraturan khusus yang mengatur dalam hal enatatan dan rekonsiliasi %arang milik Negara'

yaitu

7ekonsiliasi

PM

Barang

No$

102/0$PM/200

Milik

Negara$

Tentang

Pentingnya

Tata

3ara

enilaian

dan

rekonsiliasi ini adalah agar daat diketahui nilai -aar sesungguhnya dari

nilai aset$

Pihak

engelola %arang

milik

Negara

sering

mengangga remeh mengenai enilaian dan rekonsiliasi$ Padahal dengan rekonsiliasi daat diketahui nilai kesesuaian nilai aset dengan

nilai

-aar$

Dengan demikian daat diketahui aakah aset terse%ut erlu dilakukan enilaian ulang atau tidak$ Dan yang enting adalah mengenai rekonsiliasi ini menadi salah satu komonen yang menadi o%yek emeriksaan dari instansi emeriksa (4nsektorat' BPP'

BP*74)$

Aa%ila

tidak

terdaat

kesesuaian

mengenai

rekonsiliasi dengan Diren ekayaan Negara' maka hal ini daat diangkat menadi temuan$ Adanya temuan instansi emeriksa ini akan

%ermuara

ada

enilain

8aoran

euangan

ementerian/8em%aga$

2. K%'" ,  -"# %'. Aset emerintah' selain terdaat di usat uga %anyak terse%ar di daerah$

Aset

didaerah

ini

digelontorkan

ke

daerah

dengan

mekanisme dana dekonsentrasi' tugas em%antuan' dan urusan %ersama'

serta

dalam

%entuk

dana

eman+aatannya digunakan untuk

alokasi

khusus'

yang

menunang alannya urusan

emerintahan$ Poin satu, hal ini %isa menadi masalah yaitu ketika aset usat

yang %erada di daerah tidak

segera dilakukan enghi%ahan$

Pemerintah daerah' ketika akan melakukan enganggaran untuk emeliharaan aset usat terse%ut' tidak %isa dilakukan %egitu saa' dikarenakan aset tere%ut adalah aset usat maka untuk anggaran emeliharaan tidak %isa diam%ilkan dari daerah$ Aa%ila anggaran emeliharaan ini diam%ilkan dari usat' di tingkat usat tidak terdaat alokasi untuk emeliharaan$ 9al ini yang menye%a%kan %anyak

aset

meskiun

usat

umur

di

daerah

akainya

%anyak

masih

mengalami

sedikit'

karena

kerusakan kurangnya

emeliharaan$ :leh karena itu' seak dilakukan enganggaran terhada renana engadaan %arang milik Negara' erlu disiakan ula mekanisme hi%ah/enyerahan ke daerah agar tidak teradi ermasalahan di %elakang' yang mana akan %ermuara ada oini instansi emeriksa atas laoran keuangan kementerian lem%aga$ Mekanisme hi%ah ini akan menadikan elas mengenai status aset (%arang milik Negara/daerah) aakah menadi milik usat atau daerah' sehingga alokasi untuk anggaran emeliharaan daat diyakini akunta%ilitasnya$

Poin dua, hal enting yang erlu mendaat erhatian adalah masih

rendahnya nilai ta-ar dari instansi emerintah dalam hal ketika teradi tukar guling atas aset' terutama aset tidak %ergerak$ ,eerti kita ketahui %ersama' %anyak aset*aset emerintah %erua aset tidak %ergerak yang menyusut atau %ahkan lenya %egitu saa ketika teradi tukar guling dengan ihak instansi lain atauun ihak s-asta$ Dalam hal ini terdaat indikasi adanya tindakan korusi/sua dari

engelola

atauun

emangku

a%atan

ada

kementerian/lem%aga/instansi daerah$ 9al lain adalah lemahnya tindakan/engetahuan hukum dari engelola aset mengenai tekhnis tukar guling aset$ Tukar guling aset adalah hal yang rumit' karena hal ini %erkaitan dengan taksiran nilai dan kuantitas$ ,elain itu untuk aset tidak %ergerak uga %erkaitan dengan lem%aga lain yang %erkometen'

yaitu

Badan

Pertanahan

Nasional$

Dierlukan

keakaan dari ihak seum%er daya manusia engelola aset' agar tidak teradi kerugian dalam hal tukar guling ini$

. K,!"# 3%$"- 3"##,"" B!"# M%%' N#! $ !"#' $",',"# ,# 3'' " 4,"#% 3$!%"*.  Terdaat kekurang ermatan seak dari erenanaan engadaan %arang milik Negara/daerah yang %eraki%at ada kurang otimalnya +ungsi enggunaan aset$ Pada roses erenanaan' masih diumai kurang ermat dalam emilihan aset yang akan diadakan' sehingga setelah roses erolehan aset' ternyata kurang %isa %er+ungsi otimal untuk menunang elaksanaan kinera emerintah$ 9al ini sering teradi untuk aset*aset yang dianggarkan di emerintah usat namun enggunaan untuk di daerah dengan melalui mekanisme dekonsentrasi' tugas em%antuan' dan urusan %ersama$ Misalnya untuk

aset*aset

%ergerak

yang

mem%utuhkan

aringan

listrik

atauun aringan internet' di dalam erenanaan seharusnya sudah %isa dietakan aakah aset yang dianggarkan terse%ut digunakan

.

di

%isa

daerah$

K,!"# 3%$"- 3$"4" " 3$%"*"#"" B!"# M%%' N#! $ !"#' $"#*%'" 3"3" N#!. ,etelah teradi erolehan aset' sering tidak di+ungsi*gunakan dengan %aik oleh emerintah$ Antara lain dise%a%kan karena ihak engelola

tidak

memunyai

kaa%ilatas

yang

%aik

mem+ungsi*gunakan

dalam aset$

Poin satu, erlu adanya eningkatan kemamuan tekhnis dari

user atauun engelola aset agar daat mengoerasikan aset sehingga

daat

mem%erikan

nilai

tam%ah

%agi

kinera

emerintahan$ 9al ini sering teradi untuk aset %erua aset %ergerak klasi5kasi aset tak %er-uud' %erua alikasi omuter$ Pemerintah memunyai %anyak aset %erua aset tak %er-uud' yang memunyai +ungsi guna se%agai tools dalam menunang kinera emenrintahan' namun aset ini sering tidak didayagunakan dengan %aik karena rendahnya kualitas sum%er daya manusia' atauun kurang %agusnya engelolaan sum%er daya manusia itu sendiri$ 9al ini sering teradi di daerah$ 4nstansi daerah' sering tidak memerhatikan

kekhususan

keteramilan

dari

sum%er

daya

manusia dalam hal enematan ada -ilayah kera$ Atauun sdm yang menguasai mengenai aset tak %er-uud terse%ut ditematkan ada temat lain yang tidak %erhu%ungan sama sekali dengan aset terse%ut$ Poin kedua'sering teradi tidak terti%nya dalam hal enguasaan aset' terutama untuk aset dalam enguasaan ea%at yang urna tugas' atauun aset yang digunakan oleh ihak ketiga$ 9al ini dikarenakan kurang tegasnya dari ihak engelola aset

untuk menarik kem%ali aset yang telah selesai dalam masa akai$

5. +M$%"%$%% !%"- '!,#%" N#! 6#% '%6 !% 3"#" B!"#

M%%' N#!.

Banyak terdaat aset*aset yang memunyai masa akai masih sedikit' namun yang %anyak mengalamai kerusakan atauun tidak daat digunakan$ Poin satu' tidak %er+ungsinya aset*aset yang masa akai masih sedikit ini se%agai aki%at dari kurangnya emeliharaan dari aset$ Aa%ila hal ini teradi ada aset tidak %ergerak seerti gedung' aa%ila gedung ru%uh tidak hanya terdaat kerugian materiil namun uga kerugian i-a$ Poin dua' kurang terti%nya dari mekanisme in;entarisasi %arang milik negara %aik di tingkat usat atauun daerah$ Pentingnya in;entarisasi harus dilakukan agar diketahui seara elas nilai aset/kekayan negara yang saat ini %erada di enguasaan kementerian/lem%aga atauun instansi daerah$ Banyak aset*aset di tingkat usat atauun di daerah yang tidak diketahui ke%eradaanya' dan hal ini sudah menadi temuan %agi instansi emeriksa BP*74$ Permasalahan ini dikarenakan

tidak

kementerian/lem%aga

terti%nya dan

instansi

engelola daerah$

%arang 9al

yang

ada daat

dilakukan adalah menematkan sdm yang memunyai kaa%ilitas yang memadai dalam hal engelolaan %arang milik Negara/daerah' serta meningkatkan kaasitas sdm dengan mem%erikan kediklatan engelola %arang$

B.

MAKSUD

Maksud

dari

kegiatan

A,

menyusun NA7A

Peogra5/>4, yang di%uktikan dengan iasah ,1 atau ,2 di %idang terse%ut sekurangnya  tahun setelah lulus$ Dengan engalaman ro+esional di %idang ,istem 4n+ormasi >eogra5s sekurang*kurangnya ! tahun (untuk ,1) dan 2 tahun (untuk ,2)$  Tugas

dan

tanggung

a-a%

ahli

geogra5/>4,

adalah

memersiakan eta dasar untuk endataan/in;entarisasi gedung negara$ ,elain

Tenaga

Ahli

terse%ut'

di%utuhkan

ula

Tenaga

Pendukung se%agai %erikut#

TABEL 2. K6,,*" T"# P",',"# T"# N.  J,$* B," P",',"# 1 ,ekretaris 1 :rang 6 2 :erator omuter 2 :rang 6  Total ! :rang 12 MM

H. KURUN :AKTU PENCAPAIAN KELUARAN urun -aktu elaksanaan ekeraan endataan/in;entarisasi gedung negara ini

adalah selama  (emat) %ulan kalender

terhitung seak dikeluarkannya ,PM$

I. BIAYA YANG DIBUTUHKAN .ntuk Pelaksanaan kegiatan ini dierlukan %iaya se%agaimana 7AB terlamir$

 J. SUMBER PENDANAAN egiatan

ini

di%iayai

dari

sum%er

endanaan

Anggaran

Pendaatan dan Belana Daerah Tahun Anggaran 201$

K. KELUARAN DAN PELAPORAN Pelaksanaan kegiatan Pendataan/in;entarisasi gedung negara melalui laoran*laoran %erikut#

1)L3!" P"*,," 8aoran ini %erisikan metoda atau ara elaksanaan kegiatan'  ad-al rini elaksanaan kegiatan' dan ersonil yang akan terli%at dalam

elaksanaan

kegiatan

ini' serta

anduan

enyusunan roosal renana endataan /in;entarisasi aset %angunan gedung negara yang akan disusun emerintah kota$ 8aoran endahuluan ini di%uat se%anyak 10 eksemlar dan diserahkan 1 %ulan setelah ,PM ditandatangani$

2)L3!" A!4 A'*%! 8aoran ini akan %erisikan hasil sur;ei laangan %ersama dengan emerintah kota %erua enentuan lokasi' luasan dan %atasan endataan / in;entarisasi aset gedung negara dari masing*masing

kota

terilih' edoman/ketentuan*ketentuan

endataan / in;entarisasi aset gedung negara' serta laoran elaksanaan enyusunan endataan in;entarisasi aset gedung negara termasuk hasil elaksanaannya' dan laoran +asilitasi yang telah di%erikan keada emerintah

kota dalam %entuk

endamingan em%entukan Tim Desain Daerah$ 8aoran ini akan di%uat se%anyak 20 eksemlar dan diserahkan ! %ulan setelah ,PM ditandatangani$ Presentasi untuk laoran antara akan dilakukan di usat dan daerah$

)L3!" A'*%!

8aoran akhir ini akan %erisikan enyemurnaan laoran se%elumnya

dilengkai

laoran

monitoring

kemauan

er-uudan endataan/ in;entarisasi aset %angunan gedung negara di kota terse%ut$ 8aoran ini di%uat se%anyak 10 eksemlar diserahkan  %ulan setelah elaksanaan ekeraan$

8aoran akhir dilengkai

dengan # a$ Executive Suary