Kak PDF

 

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK FISIK)

A. LATAR BELAKANG

Memasuki era desentralisasi yang dimulai pada 2001, Pemerintah Pusat tetap mempunyai peranan penting dalam   mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke pemerintah   daerah (pemda). Khususnya dalam hal keuangan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab   menjaga keseimbangan alokasi dana antar daerah. Untuk itu Pemerintah Pusat  melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti Dana Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga dana   perimbangan tersebut mempunyai tujuan yang berlainan satu   sama lain.  Semua dana perimbangan tersebut disalurkan ke dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan transfer dana, sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan   fiskal Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain,   untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. daerah.   Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa pengalokasian DAK ditetapkan berdasarkan tiga  kriteria yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.  (1) Kriteria umum didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan pemda  dengan prioritas pada daerah yang selisih penerimaan umumnya dengan belanja  pegawai nol atau negatif atau berada di bawah rata-rata nasional berdasarkan  indeks fiskal neto; (2) Kriteria khusus khusus disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan, seperti  daerah otonomi khusus, dan karakteristik daerah, misalnya daerah pantai,  kepulauan, perbatasan, dan lain-lain; (3) Kriteria teknis didasarkan pada pertimbangan yang ditentukan oleh kementerian dengan menggunakan indikator yang dapat   menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada setiap bidang. bidang.   Dalam perencanaan DAK telah menggunakan sistem perencanaan berbasis online yaitu aplikasi KRISNA DAK. KRISNA DAK adalah sistem informasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis web yang merupakan subsistem dari sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja  Anggaran).  Anggar an). Aplikasi KRISNA Dikelola bersama antara Kement Kementerian erian PPN/Bappenas PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang dirancang untuk dioperasikan oleh para pihak

 

yang terlibat dalam perencanaan DAK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota

yang

melaksanakan

tugas

urusan

perencanaan

pembangunan daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan

DAK

berbasis

diselenggarakan sinkronisasi

elektronik.

dan

Berdasarkan

koordinasi  usulan

hal

tersebut

program

dan

perlu

kegiatan

pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).  B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor Nom or 33 Tahun 2005 20 05 tentang tenta ng Perimbangan Perim bangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan   Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

Fisik

adalah

untuk

menghasilkan

usulan

program/kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional. D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan

Penyusunan

Program

Penyusunan

dan

Sinkronisasi

Perencanaan

Program/Kegiatan   Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019). E. LOKASI PELAKSANAAN 

 

Lokasi Kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan   Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah di Kabupaten Gunungkidul, Pemda DIY dan Jakarta.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT Waktu No. Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

Januari 1.

Maret 2017

2.

 April - Juni Juni 2017

3.



 Provinsi  OPD  Provinsi  Kementerian

 10 orang  50 orang  10 orang  10 orang























 Penyusunan Dokumen Usulan

 OPD  Provinsi  





Keterangan

 20 orang



 Koordinasi   Input Usulan  Verifikasi Usulan

Juli  – Sept. 2017

Pihak Terkait

 OPD

 Perencanaan



Jumlah Orang Terlibat

 50 orang  10 orang









4.

OktoberDesember 2017

 Penyusunan Rencana Kegiatan

 OPD  Provinsi  Kementerian

 30 orang  10 orang  10 orang















G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran

dari

Kegiatan

Penyusunan

dan

Sinkronisasi

Perencanaan

Program/Kegiatan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut: 1. Tahap I (Januari s.d. Maret)   Data Usulan Awal Program/Kegiatan DAK Fisik



2. Tahap II (April s.d. Juni)   Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan DAK Fisik



  Laporan Hasil Verifikasi Usulan Program/Kegiatan DAK Fisik



3. Tahap III (Juli s.d. September)   Dokumen Usulan DAK Fisik



4. Tahap III (Oktober s.d. Desember)   Dokumen Rencana Kegiatan DAK Fisik



H. PELAKSANA Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah Bappeda Kabupaten Gunungkidul, di Bidang Perencanaan. Bidang Perencanaan terdiri dari 3 subbidang yaitu Pengelolaan Data Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Wilayah. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah mempunyai tupoksi untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan  yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

  I.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan

Kegiatan

Penyusunan

dan

Sinkronisasi

Perencanaan

Program/Kegiatan   Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 41.685.000,00  (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima  juta rupiah) rupiah) yang akan digunakan digunakan untuk: untuk:

1. Rapat koordinasi; 2. Koordinasi dengan Provinsi dan Kementerian; 3. Cetak dokumen. J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan  Dana  Alokasi Khusus Khusus (DAK) Fisik yang akan dilaksanakan dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di

: Wonosari

Pada Tanggal : PPTK

Chandra Efnu Saputra, S.E., M.Ec.Dev. NIP.19840616 201001 1 028

 

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK)

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembanguna Daerah telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk  mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka  peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,   kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses   dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Hal tersebut menuntut perencanaan pembangunan daerah dalam pengalokasian sumber daya yang ada perlu berbasis kewilayahan. Beberapa masalah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihadapi antara lain : Perencanaan cenderung mereplikasi tahun sebelumnya dan masih berupa daftar panjang (long list) usulan tanpa memperhitungkan kapasitas sumberdaya yang dimiliki; distribusi sumberdaya belum secara optimal mampu mendukung program dan kegiatan pembangunan secara lebih berkeadilan, efisien, dan efektif; Pesimisme masyarakat terhadap proses dan mekanisme perencanaan reguler melalui mekanisme musrenbang; responsivitas

dan komitmen

sebagian PD

terhadap proses perencanaan partisipatif masih belum optimal; kurangnya komitmen sebagian anggota DPRD terhadap proses penyusunan perencanaan partisipatif, dan  justru mengedepankan mengedepankan pendekatan pendekatan proposal; belum optimalnya optimalnya hasil Musrenbang Musrenbang sebagai dasar dalam Penyusunan Anggaran. Mengacu beberapa permasalahan tersebut, salah satu solusi pemecahannya dengan penyusunan pagu indikatif yang meliputi PIWK dan Pagu sektoral. Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) telah diatur melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2018. PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh PD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program. Penyusunan PIWK dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang berisi indikasi patokan maksimal anggaran dan program kegiatan prioritas. Bappeda

 

menyiapkan draft pagu indikatif wilayah kecamatan berdasarkan pada indikator pembangunan. Bupati menyampaikan rancangan PIWK kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan yag memuat besaran

alokasi

dana

PIWK

masing-masing

kecamatan,

sebagai

acuan

pembahasan usulan program kegiatan prioritas pada forum Musrenbang RKPD di Kecamatan. PIWK digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka pengembangan kawasan. Untuk mengawal proses usulan program kegiatan prioritas melalui PIWK pada proses musrenbang ke dalam APBD Kabupaten maka perlu dilakukan upaya terus menerus dilakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pihak kecamatan sebagai pengusul program dan kegiatan PIWK dengan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan PIWK. B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri Menter i Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Tat a Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 3. Perda Gunungkidul Nomor Nom or 18 Tahun 2012 201 2 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Peraturan Bupati Bupati Gunungkidul Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. C. TUJUAN

Tujuan kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah: 1. Menerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan; 2. Menjamin terealisasinya ter ealisasinya usulan program p rogram kegiatan prioritas pr ioritas pada pa da proses musrenbang ke dalam APBD Kabupaten. D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan  Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).

 

 

E. LOKASI PELAKSANAAN  Lokasi kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan  Pagu

Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah di Kabupaten Gunungkidul.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT Waktu No. Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

 Pembahasan Pagu PIWK  Penyusunan Paket PIWK

Jumlah Orang Terlibat

Pihak Terkait



1.

Januari Maret 2017

2.

 April - Juni Juni 2017

3.

Juli  – Sept. 2017

4.

OktoberDesember 2017



 OPD  DPRD







 Rapat Teknis



 Monitoring







 20 orang  10 orang



 OPD

 OPD

 50 orang



 50 orang  10 orang

 

 Penyusunan Rancangan PIWK



 Bappeda



 30 orang



Keterangan

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah sebagai berikut: 1. Tahap I (Januari s.d. Maret)   Nota Kesepakatan PIWK



  Buku Paket PIWK



2. Tahap II (April s.d. Juni)   Laporan Hasil Rapat Teknis Pembahasan Usulan Program/Kegiatan PIWK



  Dokumen Usulan PIWK



3. Tahap III (Juli s.d. September)   Laporan Hasil Monitoring Usulan Usulan Program/Kegiatan PIWK PIWK



4. Tahap III (Oktober s.d. Desember)   Rancangan PIWK



H. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan  Pagu

Indikatif

Wilayah

Kecamatan

(PIWK)

adalah

Bappeda

Kabupaten

Gunungkidul, di Bidang Perencanaan. Bidang Perencanaan terdiri dari 3 subbidang yaitu Pengelolaan Data Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Wilayah. Subbidang

Rencana Pembangunan Wilayah

 

mempunyai tupoksi untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).

I.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan  Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.175.000,00  (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan

digunakan untuk: 1. Rapat koordinasi; 2. Cetak dokumen; J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di

: Wonosari

Pada Tanggal : PPTK

Chandra Efnu Saputra, S.E., M.Ec.Dev. NIP.19840616 201001 1 028

 

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan

program/kegiatan

urusan

keistimewaan

Daerah

Istimewa

Yogyakarta merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan utama keistimewaan tercantum dalam pasal 5 UU 13 Tahun 2012 yaitu : (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan social yang menjamin ke-bhinekatunggal-ika-an

dalam

kerangka

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia;

(4)

menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung  jawab Kasultan Kasultanan an dan Kadipa Kadipaten ten dalam menjaga dan mengemb mengembangkan angkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Kesitimewaan DIY tersebut meliputi 5 urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Kelembagaan; Urusan Kebudayaan; Urusan Pertanahan; dan Urusan Tata Ruang.  Ruang.  Dalam pasal 6 UU Keistimewaan DIY disebutkan bahwa kewenangan istimewa DIY berada di propinsi, namun pemerintah kabupaten/kota terlibat sebagai PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) khususnya terkait 4 urusan keistimewaan, yaitu Urusan Kelembagaan; Urusan Kebudayaan; Urusan Pertanahan; dan Urusan Tata Ruang. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota melalui Perangkat Daerahnya yang terlibat urusan keistimewaan secara langsung,

mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan dan menyukseskan apa yang diamanatkan UU Keistimewaan. Sehingga tujuan hadirnya UU Keistimewaan DIY tersebut benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat DIY secara keseluruhan. Pendekatan

hierarki

perencanaan

pembangunan

urusan

keistimewaan

berpijak pada Pasal 7 ayat 1 UU 13 Tahun 2012. Dalam pendekatan hierarki tersebut, perencanaan pembangunan urusan keistimewaan membagi pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan pembagian kewenangan Pemda DIY atau setingkat provinsi dengan Kabupaten/Kota di DIY. Dalam penyusunan program/kegiatan urusan

keistimewaan

yang

akan

diusulkan

oleh

Kabupaten/Kota

harus

memperhatikan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015. Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan rencana program/kegiatan urusan keistimewaan DIY, perlu dilakukan sikronisasi dan koordinasi

dengan

mengadakan pertemuan baik rapat koordinasi maupun klarifikasi khusus dengan

 

masing-masing Perangkat Daerah pengampu urusan keistimewaan. Dengan dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program/kegiatan urusan keistimewaan digarapakan diharapkan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan. B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; 3. Undang-Undang

Nomor

23 Tahun T ahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perub Perubahan ahan Atas Peraturan P eraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 ttg Kewengan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY; 5. Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 6. Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun T ahun 2017 20 17 tentang ten tang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 7. Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun T ahun 2017 20 17 tentang ten tang

Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 8. Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun T ahun 2017 20 17 tentang ten tang

Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;

C. TUJUAN Tujuan Kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan

urusan keistimewaan adalah:

1. Menghasilkan perencanaan program/kegiatan urusan keistimewaan yang inline dengan ketentuan Peraturan tentang Keistimewaan; 2. Menghasilkan perencanaan program/kegiatan urusan keistimewaan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam dokumen RKPD dan RPJMD. D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan penyusunan program dan kegiatan urusan keistimewaan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).

 

E. LOKASI PELAKSANAAN 

Lokasi Kegiatan penyusunan program dan kegiatan urusan keistimewaan adalah di Kabupaten Gunungkidul dan Pemda DIY.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT Waktu No. Pelaksanaan

1.

Januari Maret 2017

2.

 April - Juni Juni 2017

3.

4.

Juli  – Sept. 2017 OktoberDesember 2017

Jumlah Orang Terlibat

Pihak Terkait

Sub-Aktivitas

 OPD  Desa

Keterangan



 Perencanaan



 Forum Koordinasi



 OPD  Provinsi

 Konsinyering

 Penyusunan



 35 orang  10 orang













 70 orang



 OPD  Provinsi

 50 orang  10 orang









 Bappeda



 9 orang



Dokumen

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan penyusunan program dan kegiatan urusan keistimewaan adalah sebagai berikut: 1. Tahap I (Januari s.d. Maret)   Data Usulan Program/Kegiatan Urusan Keistimewaan



2. Tahap II (April s.d. Juni)   Laporan Hasil Rapat Koordinasi Urusan Keistimewaan



3. Tahap III (Juli s.d. September)   Bahan pembahasan usulan program/kegiatan program/kegiat an urusan keistimewaan





  Laporan Hasil Konsinyering Pembahasan Usulan Program/Kegiatan Urusan Keistimewaan

4. Tahap III (Oktober s.d. Desember)   Dokumen Usulan Program/Kegiatan Urusan Keistimewaan



H. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan urusan keistimewaan adalah Bappeda Kabupaten Gunungkidul, di Bidang Perencanaan. Bidang Perencanaan terdiri dari 3 subbidang yaitu Pengelolaan Data Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Wilayah. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah mempunyai tupoksi untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

 

I.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan urusan keistimewaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 30.535.000,00  (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk: 1. Rapat koordinasi; 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY; 3. Cetak dokumen; J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan penyusunan dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan urusan keistimewaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Dibuat di

: Wonosari

Pada Tanggal : PPTK

Chandra Efnu Saputra, S.E., M.Ec.Dev. NIP.19840616 201001 1 028

 

  PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKID GUNU NGKIDUL UL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, Gunung kidul, DIY

KERANGKA ACUAN KERJA

( Term of Reference )

Pekerjaan: PENYUSUNAN PENYUSUN AN DOKUMEN D OKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 Tahun Anggaran 2019

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM OF REFERENCE ) PENYUSUNAN PENYUSUN AN DOKUMEN D OKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL I. 

LATAR BELAKANG Perumahan adalah kebutuhan primer bagi masyarakat. Seiring dengan

tantangan

pembangunan

dan

pengembangan

perumahan

dan

kawasan

permukiman yang semakin kompleks, maka diperlukan dokumen perencanaan  yang

semakin komprehensif yang mampu untuk memberikan memberikan solusi atas

permasalahan yang berkembang. Dokumen Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. RP3KP dapat berperan dalam mendukung beberapa hal berikut, antara lain: (a) mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, (b) mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, (c)

mendukung terwujudnya

penyebaran penduduk yang proporsional. RP3KP dapat berfungsi sebagai alat preventif dalam merespon perkembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang, karena RP3KP disusun dengan mengantisipasi perubahan atau perkembangan yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Beberapa permasalahan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Gunungkidul antara lain ialah: (a) masih terdapat kawasan kumuh di beberapa desa di Kecamatan Wonosari dan dan satu desa di Kecamatan Playen. (b) masih banyaknya rumah tidak layak huni yang tersebar hampir di semua desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul, (c. penataan perumahan formal yang terintegrasi untuk mengantisipasi pertumbuhannya yang pesat akhir-akhir ini, (d) penataan prasarana, sarana, dan utilitas untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan nyaman. Berdasarkan

Keputusan

Bupati

Gunungkidul

Nomor

350/KPTS/2018

tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, luas area kawasan kumuh yang harus ditangani sebesar 164,84 hektar. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/KPTS/ 2016 tentang Penetapan Lokasi Rumah  Tidak Layak Huni, jumlah rumah tidak layak huni sebesar sebesar 25.840. Dokumen RP3KP ini diharapkan dapat memberikan arah penyelesaian dan solusi atas permasalahan- permasalahan tersebut, sekaligus sebagai dokumen yang visioner

1

 

untuk menjawab tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Gunungkidul untuk jangka waktu dua atau tiga dekade ke depan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2019 ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.

II. TUJUAN DAN SASARAN A.  Tujuan Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang komprehensif, yaitu : 1.  Mengacu kepada kerangka penataan ruang wilayah kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.  Mencerminkan secara jelas kebijakan dan startegi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah secara aspiratif dan akomodatif pada skala kabupaten. B.  Sasaran Untuk Perumahan

mewujudkan dan

Rencana

Kawasan

Pembangunan

Permukiman

yang

dan

Pengembangan

memuat

mekanisme

pelaksanaan himpunan rencana lintas sektor terkait di bidang perumahan dan permukiman, sehingga dapat selaras dengan rencana dan sistem penyelenggaraan pembangunan daerah. III.  LINGKUP KEGIATAN A.  Lingkup Pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) melingkupi: 1. 

Menyusun dokumen RP3KP Kab. Gunungkidul yang memuat tentang: a.  Inventarisasi

data

perumahan

dan

kawasan

permukiman

di

Kabupaten Gunungkidul meliputi: 1)  Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman. 2)  Penyusunan profil kondisi sosial ekonomi budaya daerah. 3)  Penyusunan profil Permukiman dan Kawasan Permukiman terdiri dari: a)  pemetaan

potensi,

persoalan,

hambatan,

dan

tantangan

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berisi backlog, kondisi rumah, kawasan kumuh, squatter.

2

 

b)  pemetaan

kebutuhan

pembangunan

dan

pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan

berisi

kebutuhan

saat

ini,

kebutuhan

karena

pertumbuhan penduduk, kebutuhan akibat kebijkan relokasi penduduk. c)  Ketersediaan lahan berisi kesesuaian dengan rencana tata ruang, kepemilikan tanah, kondisi lahan, potensi lahan dan daftar daerah terlarang (negative list)   untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru; 4)  Penyusunan profil kelembagaan dan pembiayaan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kabupaten b.  Analisis data pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah, yaitu: 1)  Analisis implikasi kebijakan tata ruang terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 2)  Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah. 3)  Proyeksi

kebutuhan

pembangunan

dan

pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman. 4)  Perumusan

persoalan

dan

tantangan

pembangunan

dan

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 5)  Kebutuhan dukungan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) c.  Perumusan konsepsi rencana 1)  Perumusan dasar-dasar penetapan rencana 2)  Perumusan kebijakan Permukiman dan Kawasan Permukiman 3)  Perumusan

strategi

pelaksanaan

pembangunan

dan

pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman 4)  Perumusan visi dan misi pembangunan dan pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman 5)  Perumusan

rencana

pembangunan

dan

pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman 6)  Perumusan Rencana Pengembangan Sumber Daya Perumahan dan Kawasan Permukiman 7)  Perumusan indikasi program 2.  Melaksanakan pembahasan dengan pihak-pihak terkait baik dengan unsur pemerintah maupun pemangku kepentingan (stakeholder) terkait; 3.  Melaksanakan

proses

konsultasi

publik,

mampu

menghasilkan

kesepakatan bersama mengenai konsep dan skenario pengembangan perumahan dan permukiman yang akan dituangkan dalam dokumen RP3KP.

3

 

B.  Lingkup Waktu  Jangka waktu pelaksanaan pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Penyusunan Dokumen Rencana Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah 150

(seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian. C.  Lingkup Spasial Lingkup

spasial

Pekerjaan

Penyusunan

Dokumen

Rencana

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) mencakup wilayah administrasi kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 Kecamatan. IV.  DASAR HUKUM Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan ini sebagai berikut: 1)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3)  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4)  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5)  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6)  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 7)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan; 8)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 10)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 11)  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan  Tanah; 12)  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung; 13)  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15)  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 16)  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;

4

 

17)  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 18)  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 19)  Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 20)  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang

Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun  yang Berdiri Sendiri; Sendiri;

 

21) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang; dan 22)  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 23)  Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul  Tahun 2005–2025; 2005–2025; 24)  Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030; 25)  Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016–2021, dan telah diubah melalui Peraturan Daerah

Kabupaten

Gunungkidul

Nomor

14

Tahun

2017

tentang

Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Menengah Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul Tahu Tahun n 2016-2021. 2016-2021. V. 

SUMBER PENDANAAN Anggaran dan pendanaan Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Gunungkidul bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah anggaran Rp.95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

5

 

VI.  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Penyusunan Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman Kecamatan Wonosari yaitu: Nama  Jabatan NIP

: Sri Suhartanta, Suhartanta, S.I.P., M.Si : Kepala Bappeda Bappeda Kabupaten Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul : 19720211 199603 1 002

VII.  METODOLOGI Metode pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini

minimal berupa :  :  1.  Melakukan diskusi dan pembahasan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada draft laporan pendahuluan, draft laporan antara, serta draft laporan akhir. 2.  Melakukan ekspose/presentasi laporan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada laporan pendahuluan, laporan antara, serta laporan akhir. 3.  Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. 4.  Pengumpulan data perencanaan wilayah kabupaten. 5.  Mengadakan pengamatan kondisi lapangan secara langsung. 6.  Mengadakan

studi

literatur

untuk

menambah

dan

memperkaya

pemahaman terhadap substansi pekerjaan. 7.  Melakukan analisa aspek fisik, ekonomi, finansial dan sosial budaya dengan berbagai metode analisis yang sesuai, serta melakukan analisis geospasial melalui interpretasi data citra dan sumperimpose peta. 8.  Menyusun skenario rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. 9.  Menyusun

rencana

pengembangan

kawasan

perumahan

dan

permukiman. 10.  Melakukan desk dengan pemilik pekerjaan (owner)   secara berkala sesuai kebutuhan untuk sinkronisasi produk. 11.  Melakukan Workshop sebanyak 3 (tiga) kali yang membahas tentang: a.  Workshop issue strategis dan identifikasi permasalahan b.  Workshop konsep RP3KP c.  Workshop analisis data 12.  Melakukan Seminar hasil akhir kegiatan sebanyak 1 (satu) kali.  kali.  13.  Melakukan konsultasi dan finalisasi hasil akhir pekerjaan.  pekerjaan. 

6

 

VIII.  PERSONEL Penyedia jasa harus menyediakan personel yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik jumlah dan keahliannya yang ditinjau dari jenis dan lingkup kegiatan. Klasifikasi dan spesifikasi personel yang disyaratkan dalam kegiatan penyusunan kajian ini meliputi:  meliputi:  1.   Tenaga Ahli Perumahan Perumahan dan Permukiman sekaligus sekaligus sebagai Team Leader dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 Teknik Arsitektur/Teknik Sipil/Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota berpengalaman 5 tahun atau Sarjana S2 berpengalaman 3 tahun dalam studi dan perencanaan perumahan dan permukiman; 2.   Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah dengan latar belakang belakang pendidikan pendidikan Sarjana S1 Teknik Arsitektur/Planologi berpengalaman 3 tahun dalam bidang perencanaan pengembangan wilayah kota dan studi serta perencanaan perumahan dan permukiman;

3.   Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis Geografis (SIG) dengan latar latar belakang belakang pendidikan Sarjana S1 Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh berpengalaman 3 tahun dalam perencanaan pengembangan wilayah kota dan studi serta perencanaan perumahan permukiman; 4.   Tenaga Ahli Prasarana dan Sarana dengan latar belakang belakang pendidikan pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil berpengalaman 3 tahun dalam perencanaan pengembangan

prasarana

sarana

utilitas

kota

dan

studi

serta

perencanaan perumahan permukiman; 5.   Tenaga Ahli Teknik Lingkungan dengan latar belakang belakang pendidikan pendidikan Sarjana S1 Teknik Lingkungan berpengalaman 3 tahun dalam kajian lingkungan

pada

kegiatan

studi

dan

perencanaan

perumahan

permukiman; 6.   Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan dengan latar belakang belakang pendid pendidikan ikan Sarjana S1 Ekonomi Pembangunan berpengalaman 3 tahun dalam melakukan analisis ekonomi pada kegiatan studi dan perencanaan perumahan permukiman; 7.   Tenaga Ahli Sosial Kemasyarakatan dengan latar belakang pendidikan pendidikan Sarjana

S1

Sosiologi/Antropologi

berpengalaman

3

tahun

dalam

melakukan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat terkait pada kegiatan studi dan perencanaan perumahan permukiman; 8.   Tenaga Ahli Hukum dengan latar belakang belakang pendidikan pendidikan Sarjana S1 Hukum berpengalaman 3 tahun dalam melakukan kajian hukum dan penyusunan draft peraturan bupati.

7

 

Dibantu dengan tanaga pendukung, meliputi: 1.  Seorang drafter / GIS Operator lulusan D3 Ilmu Komputer yang menguasai GIS . 2.  Seorang surveyor lulusan D3 semua bidang ilmu yang berpengalaman dalam kegiatan survey dan/atau pekerjaan terkait bidang perumahan & permukiman. 3.  Operator komputer lulusan D3 komputer. Apabila tenaga yang diperkerjakan oleh Penyedia Jasa dipandang tidak mampu melaksanakan tugasnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia  Jasa diwajibkan diwajibkan mencari mencari penggantinya penggantinya dalam waktu 7x24 jam. jam. IX. 

KELUARAN Keluaran yang dihasilkan adalah: a.   Terbentukn  Terbentuknya ya

Dokumen

Rencana

Pembangunan

Perumahan

Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Gunungkidul; b.   Terlaksan  Terlaksananya anya Konsultasi Konsultasi Publik  X. 

PELAPORAN

dan

Laporan yang wajib dihasilkan dari pekerjaan ini adalah: 1.  Laporan Pendahuluan

: 5 buah

2.  Laporan Antara

: 5 buah

3.  Laporan Akhir

: 5 buah

4.  Excecutive Summary

: 5 buah

5.  Draft Perbup ttg RP3KP

: 5 buah

6.  Album Peta A1

: 5 buah

7.  Album Peta A3

: 5 buah

8.  Leaflet

: 100 buah

9.  Standing Banner

: 2 buah

10. Peta Dinding

: 2 buah

11. Soft Copy seluruh hasil pekerjaan pada 2 buah flashdisk  XI.  PRODUKSI DALAM NEGERI Semua pelaksanaan kegiatan diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri kecuali karena keterbatasan kompetensi dalam negeri.  XII.  PERSYARATAN KERJA SAMA Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penyedia jasa melakukan kerja sama dengan penyedia jasa jasa lain, maka semua ketentuan harus dipatuhi dipatuhi dan harus sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen.

8

 

  PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKID GUNU NGKIDUL UL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, Gunung kidul, DIY

KERANGKA ACUAN KERJA

( Term of Reference )

Pekerjaan: PENYUSUNAN PENYUSU NAN ANALI A NALISIS SIS DAMPAK DA MPAK LALU LINTAS L INTAS PEMBANGUNAN PEMBANGUN AN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINT PE MERINTAH AH DI DESA SIRAMAN

 Tahun Anggaran 2019

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM OF REFERENCE ) PENYUSUNAN PENYUSUN AN ANALISIS A NALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN PEMBANGUN AN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINT PE MERINTAH AH DI DESA SIRAMAN I. 

LATAR BELAKANG Seiring

dengan

perkembangan

wilayah

di

perkotaan

Wonosari

maka

diperlukan penataan kawasan perkotaan agar dapat memacu perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Pembangunan kawasan perkantoran secara terpadu di Desa Siraman menjadi salah satu usaha penataan kawasan yang diharapkan dapat memacu perkembangan wilayah dan memicu pertumbuhan berbagai sektor. Selain itu, dengan dibangunnya kawasan perkantoran pemerintah yang terpadu dapat mempermudah dan memperlancar pelayanan oleh Aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pembangunan suatu kawasan akan mengubah konstelasi kawasan termasuk adanya perubahan pola pergerakan lalu lintas kawasan. Pembangunan ini diperkirakan juga akan mempengaruhi volume lalu lintas di beberapa jaringan  jalan sekitar kawasan perkantoran perkantoran pemerintah yang akan diban dibangun. gun. Untuk mengelola dampak lalu lintas akibat adanya pembangunan kawasan perkantoran ini maka diperlukan suatu analisis sebagai dasar pengelolaan lebih lanjut. Analisis ini biasa disebut dengan andalalin (Analisis Dampak Lalu lintas). Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas akibat adanya pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan

infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Setiap rencana

pembangunan pusat kegiatan, permuk permukiman, iman,

dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilengkapi dengan kajian analisis dampak lalu lintas. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan

Republik

Penyelenggaraan

Analisis

Indonesia Dampak

Nomor Lalu

PM

75

Lintas,

Tahun

bangunan

2015

tentang

untuk

kegiatan

perkantoran dengan ukuran minimal 1000 m2  luas lantai bangunan merupakan salah satu jenis pusat kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2019 ini disusunlah Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman Kecamatan Wonosari. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi penanganan permasalahan secara tepat guna

1

 

dan dapat membantu penentu kebijakan di bidang lalu lintas dan jalan maupun perizinan bangunan untuk mengambil keputusan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN A.  Maksud Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan baru yaitu pembangunan kawasan perkantoran pemerintah di Desa Siraman terhadap lalu lintas di sekitarnya. B.  Tujuan  Tujuan dari Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Pembangunan Kawasan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman adalah: a.  Untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan kawasan perkantoran pemerintah di Desa Siraman; b.  Untuk menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pembangunan kawasan perkantoran pemerintah di Desa Siraman; c.  Untuk menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan; d.  Sebagai

alat

pengawasan

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

manajemen dan rekayasa lalu lintas. III.  SASARAN Sasaran dari kajian  kajian ini adalah: 1.  Adanya solusi pengaturan lalu lintas dan angkuan jalan pada jaringan  jalan di sekitar lokasi pembangunan pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman; 2.  Meminimalisir

permasalahan

lalu

lintas

yang

terjadi

akibat

pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman selama proses pembangunan dan setelah pembangunan. IV.  LINGKUP KEGIATAN A.  Lingkup Pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman melingkupi: 1) 

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman, yang berisi minimal tentang:

2

 

- analisis bangkitan dan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; - simulasi

kinerja

Lalu

Lintas

tanpa

dan

dengan

adanya

pengembangan; - rekomendasi dan rencana rencana implementasi implementasi penanganan dampak; - tanggung jawab Pemerintah dan pembangun dalam penanganan penanganan dampak; - rencana pemantauan dan evaluasi; - gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan. dikembangkan. 2) 

 Tindak  Tin dak lanjut hasil Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran

Pemerintah

di

Desa

Siraman

untuk

mendapatkan

persetujuan pejabat yang berwenang melalui instansi yang terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. B.  Lingkup Waktu  Jangka waktu pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Penyusunan Penyusunan Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian. C.  Lingkup Spasial Lingkup kegiatan ini secara spasial berada di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari. V. 

DASAR HUKUM Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan ini sebagai berikut: 1)  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2)  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan; 4)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5)  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 6)  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 7)  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggar aan Analisis Dampak Dampak Lalu Lintas;

3

 

8)  Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul  Tahun 2005–2025; 2005–2025; 9)  Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030; 10)  Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016–2021, dan telah diubah melalui Peraturan Daerah

Kabupaten

Gunungkidul

Nomor

14

Tahun

2017

tentang

Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Menengah Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul Tahu Tahun n 2016-2021. 2016-2021. VI.  SUMBER PENDANAAN Anggaran dan pendanaan Pekerjaan Penyusunan Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah Di Desa Siraman Kecamatan Wonosari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 dengan  jumlah anggaran anggaran Rp.95.000.000,00 Rp.95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Rupiah). VII.  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Penyusunan Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman Kecamatan Wonosari yaitu: Nama  Jabatan NIP

: Sri Suhartanta, Suhartanta, S.I.P., M.Si : Kepala Bappeda Bappeda Kabupaten Kabupaten Gunungkidul Gunungkidul : 19720211 199603 1 002

VIII.  METODOLOGI Metode pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini minimal berupa :  :  1.  Melakukan diskusi dan pembahasan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada draft laporan pendahuluan, draft laporan antara, serta draft laporan akhir; 2.  Melakukan ekspose/presentasi laporan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada laporan pendahuluan, laporan antara, serta laporan akhir; 3.  Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul; 4.  Mengumpulkan data perencanaan wilayah kabupaten;

5.  Mengadakan pengamatan kondisi lapangan secara langsung;

4

 

6.  Mengadakan studi literatur untuk menambah dan memperkaya pemahaman terhadap substansi pekerjaan; 7.  Melakukan analisis data; 8.  Menyusun rekomendasi penanganan, tahap ini dilakukan untuk menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani setiap masalah lalu lintas jalan perkantoran;

yang

timbul

akibat

dari

pembangunan

kawasan

9.  Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi; 10. M Mengajukan engajukan permohonan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada pejabat yang berwenang; 11. Melakukan Melakukan

sidang

atau

rapat

dengan

komisi

penilai

dalam

rangka

mendapatkan persetujuan atas dokumen Andalalin yang diajukan. IX.  PERSONEL Penyedia jasa harus menyediakan personel yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, baik jumlah dan keahliannya yang ditinjau dari jenis dan lingkup kegiatan. Klasifikasi dan spesifikasi personel yang disyaratkan dalam kegiatan penyusunan kajian ini meliputi:  meliputi:  1.  Ketua Tim/Team Tim/Team Leader  (1  (1 orang ) Ketua Tim disyaratkan minimal seorang Sarjana Teknik Lingkungan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas dan mengetahui dengan baik proses penyusunan dokumen dan permasalahannya. Ketua tim mempunyai tugas utama yaitu memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.  Tugas dan tanggung tanggung jawab ketua ketua tim melipu meliputi: ti:

- bertanggung

jawab

terhadap

seluruh

lingkup

pekerjaan

serta

menjamin bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan petunjuk-petunjuk lain yang diberikan;

- melaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait serta seluruh anggota tim;

- memantau kemajuan pekerjaan dan memberikan laporan secara periodik setiap bulan kepada pengguna jasa. 2. 

Ahli Teknik Sipil  Tenaga  Tena ga Ahli Teknik Sipil yang disyaratkan adalah minimal seorang Sarjana Teknik Sipil Transportasi dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun.

5

 

 Tugas dan kewajibann kewajibannya ya meliputi:

- melaksanakan survei pengambilan data lapangan yang dibutuhkan; - bersama Team Leader mengikuti koordinasi dan diskusi dan memberi masukan terkait dengan pekerjaan yang ditangani untuk bidang transportasi;

- bertanggung jawab atas hasil pengumpulan data dan analisis bidang transportasi. 3. 

Ahli Ekonomi Pembangunan  Tenaga Ahli Ekonomi Ekonomi yang disyaratkan adalah minimal seorang seorang Sarjana Ekonomi yang berpengalaman kerja minimal 3 tahun.  Tugas dan kewajibann kewajibannya ya meliputi:

- melaksanakan survei pengambilan data lapangan yang terkait dengan perekonomian;

- bersama Team Leader mengikuti koordinasi dan diskusi dan memberi masukan terkait dengan kajian-kajian masalah perekonomian dan rekomendasi penanganannya;

- bertanggung jawab pada hasil pengumpulan data, analisis dan kajian ekonomi. 4. 

Ahli llmu Sosial  Tenaga Ahli

Sosial

yang

disyaratkan disyaratkan

adalah

minimal se seorang orang

Sarjana Ilmu Sosial dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun.  Tugas dan kewajibann kewajibannya ya meliputi:

- melaksanakan survei pengambilan data primer dan sekunder terkait masalah-masalah sosial;

- bersama Team Leader mengikuti koordinasi dan diskusi, dan memberi masukan terkait dengan masalah sosial;

- bertanggung jawab pada hasil pengumpulan data, analisis dan kajian bidang sosial. 5. 

 Tenaga Teknis Teknis Kegiatan adalah: adalah: a) Asisten Teknik Sipil, 1 orang;

6. 

 Tenaga Pendukung Pendukung adalah: adalah: a)  Operator Komputer, 1 orang; b)  Tenaga Administrasi, Administrasi, 1 orang. orang. Apabila tenaga yang diperkerjakan oleh Penyedia Jasa dipandang tidak

mampu melaksanakan tugasnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia  Jasa diwajibkan diwajibkan mencari mencari penggantinya penggantinya dalam waktu 7x24 jam. jam.

6

 

 X. 

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA  Tanggung jawab Penyedia Jasa Penyusunan Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman  yaitu: 1.  Penyedia jasa bertanggung jawab secara profesional atas produk-produk  yang dihasilkan; dihasilkan; 2.  Secara umum tanggung jawab Penyedia Jasa adalah minimal sebagai berikut: a.  memobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan baik dan tepat waktu; b.  menyediakan data-data primer dan sekunder yang paling baru yang akan digunakan sebagai bahan melakukan kajian; c.  menyusun Analisis Dampak Lalu lintas Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dokumen lainnya yang ada di dalam Kontrak; d.  Menindaklanjuti hasil analisis dampak lalu lintas sampai dengan mendapatkan

persetujuan

atau

rekomendasi

dari

pejabat

atau

instansi yang berwenang.  XI. 

KELUARAN Keluaran yang dihasilkan adalah: a.  Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah di Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul; b.  Persetujuan hasil Andalalin tersebut oleh Pejabat yang berwenang.

 XII. 

PELAPORAN Laporan yang wajib dihasilkan dari pekerjaan ini adalah: 1.  Laporan Pendahuluan

: 5 buah

2.  Laporan Antara

: 5 buah

3.  Laporan Akhir/Hasil Analisis Andalalin

: 5 buah

4.  Excecutive Summary

: 5 buah

5.  Album Peta A3

: 5 buah

6.  Rekomendasi/persetujuan atas hasil andalalin 7.  Soft Copy seluruh hasil pekerjaan pada 2 buah flashdisk  XIII.  PRODUKSI DALAM NEGERI Semua pelaksanaan kegiatan diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri kecuali karena keterbatasan kompetensi dalam negeri.

7

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2019 I.  LATAR BELAKANG Visi Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah “mewujudkan “mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021”. 2021”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai se bagai berikut : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good ( good governance ); ); 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional; 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah; 5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim invenstasi

 yang kondusif; 6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan di sektor pertanian, perikanan dan kelautan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan misi ke 5 (lima). Pembangunan di sektor ini perlu terus dioptimalkan karena merupakan mata pencaharian andalan bagi mayoritas masyarakat Gunungkidul dan merupakan sektor andalan penunjang PDRB Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir.  Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017 No. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Galian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Bangunan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2015 Rp (M) % 3.535,7 25,62

2016 Rp (M) % 3.787,3 25,28

2017 Rp (M) % 3.968,2 24,48

188,8 1.284,3 10,4 23,5

1,37 9,31 0,08 0,17

195,6 1.405,3 12,4 24,7

1,31 9,38 0,08 0,16

201,9 1.535,3 15,4 26,2

1,25 9,47 0,10 0,16

1.298,8 1.218,3

9,41 8,83

1.407,8 1.381,4

9,40 9,22

1.563,8 1.519,9

9,65 9,38

1

KAK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan

 

 

No.

Lapangan Usaha

8.

Transportasi Pergudangan

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Perumahan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya TOTAL PDRB

10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17.

dan

2015 Rp (M) % 707,7 5,13

2016 Rp (M) % 755,3 5,04

2017 Rp (M) 805,7

% 4,97

813,6

5,90

883,8

5,90

958,9

5,92

963,6 322,8

6,98 2,34

1.051,9 346,9

7,02 2,32

1.157,0 362,0

7,14 2,23

474,7 60,2 1.289,1

3,44 0,44 9,34

528,9 64,9 1.405,3

3,53 0,43 9,38

578,6 70,3 1.564,5

3,57 0,43 9,65

876,4 277,8

6,35 2,01

928,8 299,4

6,20 2,00

997,9 324,9

6,16 2,00

452,9 13.798,6

3,28 100

502,2 14.982,0

3,35 100

556,5 16.207,0

3,43 100

Berdasarkan tabel 1, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2015-2017, walaupun setiap tahun proporsinya terhadap total PDRB cenderung menurun. Namun demikian di tengah upaya Daerah untuk meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata, sektor pertanian tetap menjadi perhatian utama untuk mendukung perkembangan pariwisata. Untuk itu, perencanaan pembangunan di sektor pertanian, perikanan dan kelautan perlu terus dioptimalkan dan disinkronisasikan dengan perencanaan pembangunan di bidang lainnya, khususnya pariwisata sebagai sektor yang dijadikan tumpuan utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Salah satu aspek dari sektor pertanian, perikanan dan kelautan yang dapat disinkronisasikan dengan pengembangan pariwisata adalah pangan. Pangan segar dan pangan olahan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di sektor pertanian dapat dijadikan produk unggulan yang dapat menarik perhatian dan minat wisatawan untuk berkunjung dan

menikmati kuliner Gunungkidul. Pangan lokal di Kabupaten Gunungkidul perlu dikembangkan secara optimal dan berdaya saing agar wisata kuliner juga dapat berkembang. Pangan lokal segar seperti beras merah, durian, srikaya dan lobster perlu dioptimalkan peningkatan produksinya. Sedangkan pangan lokal olahan seperti olahan dari ubi kayu, mete, dan ikan perlu ditingkatkan kualitas produk dan kemasannya. Peningkatan produksi pangan lokal, baik segar maupun olahan, dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun 2

KAK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan

 

 

demikian, peningkatan produksi pangan lokal juga harus diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Konsumsi pangan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan oleh BPS untuk menghitung tingkat kemiskinan Daerah. Untuk itu, peningkatan konsumsi pangan, khususnya yang berasal dari pangan lokal perlu untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menyumbang terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. II.  DASAR HUKUM 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya  Tanaman; 2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 3.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 4.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; 5.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 6.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 7.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 8.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 9.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018;

3

KAK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan

 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. III. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan   Tujuan Secara umum, tujuan dari kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan adalah terlaksananya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien di bidang Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan. 2. Sasaran Sasaran dari Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan adalah : a. Tersusunnya   Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan OPD OPD lingkup Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, yang sesuai dengan RPJMN dan Renstra PD; b. Tersusunnya   dokumen Kajian Pengembangan Pangan Lokal, yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang Pangan. IV.  KELUARAN Keluaran

dari

Kegiatan

Perencanaan

Pembangunan

Perikanan dan Kelautan adalah : 1. Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Perikanan dan Kelautan sebanyak 2 dokumen;

Pertanian, Pertanian, 4

KAK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan

 

 

2. Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Lokal sebanyak 1 dokumen. V.  WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan dilaksanakan selama 12 bulan (Januari (Ja nuari s.d. Desember 2019). VI.  LOKASI PELAKSANAAN Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan

Kelautan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan lokasi lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/ Lembaga Negara). VII.  TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No. 1.

Waktu JanuariMaret 2019

Aktivitas

Pihak  Terlibat

  Tim -  Pendampingan - Tim penyusunan -  OPD Rancangan Awal Renja PD 2020 -  Pendampingan penyusunan Dokumen Evaluasi RKPD 2018 -  Pendampingan penyusunan RKA DAK 2019

 Jumlah Pihak  Terlibat 20 orang

Ket

 

2.

April-Juni 2019

- Penyusunan KAK Kajian Pengembangan Pangan Lokal -  Pendampingan - Tim   Tim 30 orang penyusunan -  OPD Rancangan Akhir -  Konsultan Renja PD 2020 Kajian -  Pendampingan penyusunan Dokumen Evaluasi RKPD TR I 2019 -  Pendampingan penyusunan Usulan DAK 2020 -  Pelaksanaan Kajian Pengembangan Pangan Lokal

KAK Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan

5

 

KERANGKA ACUAN KERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019 A. LATAR BELAKANG

 Arti penting pembangunan pembangunan pendidikan pendidikan dan kebudayaan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan.Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistempendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Penyelarasan tema dan fokus pembangunan pendidikan tiap tahap kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025. Dalam perencanaan  jangka menengah, masih dimungkinkan dimungkinkan adanya penyesuaian penyesuaian atau perbaikan perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tiap periode pemerintahan, serta Rencana Strategis Kementerian yang ditugaskan. Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), ditunjukkan pada Gambar 1.

 

Gambar 1. Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2025 Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selainpembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban duniadengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.Berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilar pembangunan kebudayaan, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya. Seiring dengan tema pembangunan jangka panjang dan menengah nasional, arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2017-2022 Provinsi DIY tercermin dalamVisi RPJP DIY“Daerah IstimewaYogyakarta pada Tahun2025 sebagai PusatPendidikan, Budaya danDaerah Tujuan WisataTerkemuka di  AsiaTenggara dalamlingkungan Masyarakatyang Maju, Mandiri danSejahtera”. Pada tahapan Lima Tahun III (2015-2019) “pendayagunaan kapasitaskeunggulan daerah melaluipengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukungkeunggulan daerah, akselerasiusaha ekonomi dan industriunggulan, serta penguatan  jejaringuntuk meningkatkan daya saingkeunggulan daerah”   dan tahapan Lima Tahun IV (2020-2025)“penguatan upaya pencapaiankeunggulan daerah melalui saranasarana pendukung lanjut,penguatan orientasi kompetisipada pembangunan SDM unggul,serta ekspansi perekonomian danindustri berbasis keunggulandaerah yang didukung denganketersediaan energi. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yang salah satunya mengatur aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan. Salah satu indikator aspek pelayanan umum adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat perubahan kebijakan dan konsep SPM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatur tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Penyelengaraan pemerintahan daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang merupakan pelayanan dasar tersebut. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, salah satunya urusan pendidikan yang merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus

 

diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan untuk menentukan program yang tepat untuk mengatasi masalah pembangunan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan diperoleh dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga didasarkan pada kriteria tertentu sehingga menghasilkan fakta yang aktual tentang permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan secara umum bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu antara lain: a. Harapan lama sekolah penduduk masih rendah; b. Masih adanya anak putus sekolah; c. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal; d. Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi e. Capaian standar nasional pendidikan sebagai daristandarpelayanan minimal belum merata dan optimal;

keberlanjutan

f. Jumlah dan distribusi tenaga kependidikan belum merata; g. Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal yangberwawasan global serta teknologi informasi belum dikembangkandengan baik; h. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan pendidikan yangberkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, pengembanganwawasan keilmuan belum tercipta; i.

Pendidikan karakter yang mengintegrasikan mengintegrasika n nilai-nilai nilai-nil ai keagamaandan landasan moralitas serta kepribadian mulia, untuk memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan danberorientasi pembentukan karakter kewirausahaan, belumoptimal;

 j.

Penuntasan Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalansesuai berjalansesuai harapan;

k. Daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan; Permasalahan pembangunan secara umum bidang kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu antara lain: a. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal; b. Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal; c. Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk menarik kunjungan dan perhatian pihak luar dalam skala regional, nasional dan internasional belum dikelola secara optimal; d. Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bangsa belum optimal; e. Kebudayaan sosial belum belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, dan sejarah; f. Budaya penggalian, reaktualisasi reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya budaya belum optimal; Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan kondisi lingkungan strategis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu

 

strategis Kabupaten Gunungkidul berdasarkan bidang permasalahan pendidikan dan kebudayaan secara umum adalah belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Permasalahan di bidang pendidikan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengeloaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di bidang kebudayaan akan dilakukan peningkatan fasilitasi kekayaan budaya dan nilai tradisi dan pelestarian nilai

budaya. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan secara khusus dan solusi terkait dengan pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam berbagai kegiatan koordinasi melibatkan OPD terkait pendidikan dan kebudayaanyangdilakukan oleh Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang tent ang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor No mor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 -2021; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang tent ang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan secara umum sesuai dengan fokus bidang pendidikan dan kebudayaanadalah: 1. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2. meningkatkan kualitas pelayanan pel ayanan publik pada bidang pendidikan dan kebudayaan; 3. meningkatkan sinkronisasi data dalam melaksanakan pengumpulan, klasifikasi, dan pelaporan data-data pembangunan pendidikan dan kebudayaan;

 

4. mendorong peningkatan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul agar dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 5. memecahkan permasalahan terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan 6. memilikimasterplan dokumen kajian perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dengan tema tertentu sebagai salah satu pertimbangan teknis pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul. D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Subbidang

Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkiduldilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019). E. LOKASI PELAKSANAAN 

Lokasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah di Kabupaten Gunungkidul, danKabupaten/Kota lain sebagai referensi. F. TAHAPAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT Waktu No. Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

1. Persiapan Kajian:  Pembuatan SK  Tersusunnya SK Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima  Penyusunan KAK  Pembahasan KAK  Rapat Koordinasi 2. Rapat Koordinasi dengan OPD terkait 1. Pelaksanaan Kajian:  Penawaran  Penelitian dokumen penawaran

Jumlah Orang Terlibat

Pihak Terkait

Ket.

 

1.

Januari Maret 2019

 Tim   OPD

 



terkait 

 10 orang  35 orang

 

 

 

2.

 April-Juni  April-Juni 2019



 Pemilihan  Laporan Pendahuluan dan Pembahasannya  Laporan Antara dan Pembahasannya 2. Rapat Koordinasi dengan OPD terkait 1. Pelaksanaan Kajian:

 Tim  OPD









 10 orang  25 orang





3.

Juli – Sept.

 Tim



 25 orang



 

Waktu No. Pelaksanaan

Sub-Aktivitas

2019

 Laporan Akhir dan Pembahasannya Rapat Koordinasi dengan OPD terkait Pelaporan Kajian:  Cetak dokumen pelaporan Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota lain di luar daerah Rapat Koordinasi dengan OPD terkait Penyusunan laporan kegiatan



2. 3.

Jumlah Orang Terlibat

Pihak Terkait  OPD terkait  OPD Kab/Kota lain



 35 orang  15 orang









4.

Oktober4.

Desember 2019

1. 2.

 Tim  OPD terkait

 

 25 orang  35 orang

 

Ket.

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluarandari KegiatanPerencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut: 1. Tahap I (Januari s.d. Maret)   Pembentukan TIM dan Pembuatan SK Tim Koordinasi   Penyusunan dan Pembahasan KAK Kajian Pengembangan Youth Center   Penentuan pelaksanaan pekerjaan dan penetapan rekanan kajian   Rapat Koordinasi dengan OPD terkait 2. Tahap II (April s.d. Juni)   Laporan pendahuluan Kajian Pengembangan Youth Center   dan 









Pembahasannya   Laporan antara Kajian Pengembangan Youth Center  dan  dan Pembahasannya   Rapat Koordinasi dengan OPD terkait 3. Tahap III (Juli s.d. September)   Laporan akhir Kajian Pengembangan Youth Center  dan  dan Pembahasannya   Rapat Koordinasi dengan OPD terkait   Kunjungan kerja ke ke Kabupaten/Kota lain   Laporan kunjungan kerja 4. Tahap IV (Oktober s.d. Desember)   Rapat Koordinasi dengan OPD terkait   Laporan Kegiatan 















H. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan adalah Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. I.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN) Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaanbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp118.095.000 (seratus delapan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

 

1. Empat kesepakatan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2. Satu Dokumen Kajian Pengembangan Youth Centre J. PENUTUP Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, PPTK

Februari 2019

Sumiyat, S.Pd., MM.Pd. NIP. 19660410 198804 1 001

 

KERANGKA ACUAN KERJA PENGHITUNGAN DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA)

A.  LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan perlunya perhitungan pembiayaan kesehatan secara matang mengingat permasalahan anggaran yang timbul, baik karena besaran anggaran  yang terbatas maupun alokasi yang kurang sesuai, sehingga dibutuhk dibutuhkan an perhitungan yang akurat dan benar sebagai bahan pengambilan kebijakan dan perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Health Account (HA) adalah proses pencatatan dan klasifikasi data biaya

kesehatan yang perlu dilakukan regular setiap tahun di kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Health Account   juga merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan, merupakan monitoring semua transaksi di tingkat sumber dana sampai dengan pemanfaatannya di tingkat wilayah, kelompok penduduk, dan dimensi sosial ekonomi serta epidemiologi. Health Account diperlukan untuk mengetahui situasi pembiayaan kesehatan secara komprehensif. Health Account  yang dilakuk dilakukan an pada tingkat nasiona nasionall disebut National Health Account (NHA), pada tingkat provinsi adalah Provincial Health Account   (PHA), dan pada tingkat Kabupaten/Kota disebut District Health Account (DHA). NHA, PHA, dan DHA merupakan pendekatan yang sistematis untuk

memonitor aliran dana (sumber dan pengguna dana) dalam sistem kesehatan disamping juga dapat memberikan informasi kepada para pengambil keputusan mengenai aspek pembiyaan kesehatan yang bertujuan untuk mencapai efesiensi, efektifitas, dan pemerataan dalam sistem kesehatan.

B.  DASAR HUKUM 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 2.  Permenkes tentang arah kebijakan bidang kesehatan; 3.  Petunjuk Teknis Konversi Kode Mata Anggaran DHA C.  TUJUAN  Tujuan Umum : Mendapatk Mendapatkan an gambaran pola pembiaya pembiayaan an kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dari sumber publik dan sejumlah donor, baik yang diterima oleh sektor kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD) maupun sektor lain.  Tujuan khusus, kegiatan ini bertujua bertujuan n Gunungkidul yang meliputi 9 dimensi :          













       







menghasilkan menghasilka n

DHA

Kabupaten Kabupa ten

 Total  Total  Total  Total  Total

pembiayaan pemb iayaan kesehatan kesehatan berdasarka berdasarkan n Sumber Pembiayaan Pembiayaan (FS) (FS) pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan berdasarka berdasarkan n Pengelola Pembiayaa Pembiayaan n (FA) pengeluaran kesehatan pengeluaran kesehatan berdasarka berdasarkan n Penyediaan Penyediaan Pelayanan Pelayanan (HP) pengeluaran kesehatan pengeluaran kesehatan berdasarka berdasarkan n Fungsi (HC) (HC) pembiayaan kesehatan pembiayaan kesehatan berdasarka berdasarkan n Jenis Program Program (PR)

 Total  Total  Total  Total

pembiayaan pemb iayaan kesehatan kesehatan berdasarka berdasarkan n Jenjang Kegiatan Kegiatan (HA) pengeluaran kesehatan pengeluaran kesehatan berdasarka berdasarkan n Mata Anggaran Anggaran (HI) (HI) pengeluaran kesehatan pengeluaran kesehatan berdasarka berdasarkan n Jenjang Kegiatan Kegiatan (HL) (HL) pengeluaran kesehatan pengeluaran kesehatan berdasarka berdasarkan n Penerima Manfaa Manfaatt (HB)

 

D.  WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten triwulan 1,2 dan 3 (Februari sampai dengan September 2019) E.  LOKASI PELAKSANAAN  PELAKSANAAN  Lokasi Kegiatan DHA di Kabupaten Gunungkidul dan DIY. F.  TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT No.

1.

Waktu Pelaksanaan Februari 2019

Sub-Aktivitas

  Persiapan



  Rakor   Sosialisasi   Entry Data

 

2.

Maret - Juni



  Kompilasi Data   Cleaning Data



  Bappeda, Dinkes



  Tim  Tim   OPD   Instansi Vertikal

  

4.

 Juli _ agustus September

  Analisa Data



  Diseminasi Hasil   Pelaporan

Keterangan

  5 orang



  25 orang   60 orang   60 orang

  

  5 orang   5 orang

 



3.

Jumlah Orang Terlibat

Pihak Terkait

  Tim  Tim



  Tim  Tim   DIY

  5 orang



  60 orang   5 orang













G.  KELUARAN (OUTPUT) Laporan /Dokumen DHA Laporan time series digunakan sebagai pengambilan kebijakan perencanaan di tahun yang akan datang H.  PELAKSANA  Tim DHA yang terdiri terdiri dri lintas lintas sector dan dan instansi instansi verikal yang terkait kesehatan

I.  SUMBER DANA (PEMBIAYAAN) APBD II, pada institusi Bappeda program perencanaan kesehatan social dan ketenagakerjaan J.  PENUTUP Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Penghitungan DHA Kegiatan Penghitungan DHA yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya. PPTK

Sity Hidayati, S.KM NIP. 19731002 200003 2 003

 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

B ADAN PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Jl. Satria Nomor 3 Telp. 391761 Fax. 391701 Wonosari Gunungkidul KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET PEKERJAAN Nama Kegiatan Program Sumber pendanaan

: Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependuduka Kependudukan n : Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan : Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya : APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019

Disusun oleh : PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

1

 

KERANGKA KERANG KA ACUAN KERJA KERJA (K AK) PENYUSUNAN GRAND

DESIGN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. Latar Belakang Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali, diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya jumlah, laju pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Pertumbuhan penduduk disuatu daerah yang tinggi t inggi serta meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu berada di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki permasalahan kependudukan berupa urbanisasi, pengangguran, pertumbuhan yang tidak terkendali, dan tidak akuratnya data kependudukan. Permasalahan tersebut tidak hanya dialami oleh Kabupaten Gunungkidul saja tetapi juga merupakan permasalahan yang sudah dialami hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dalam perancangan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat. Suatu perencanaan kependudukan adalah menyederhanakan ejaan ilmu hitung yang dapat melahirkan perkiraan yang pasti mengenai jarak pertumbuhan dan perkembangan kependudukan. Permasalahan kependudukan merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk secara terus menerus akan dipengaruhi oleh jumlah kelahiran (menambah jumlah penduduk) tetapi secara bersamaan hal tersebut akan dikurangi jumlah kematian dan migrasi penduduk yang terjadi setiap tahunnya. Sementara itu migrasi juga berperan akan menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan. Masalah kependudukansudah merupakan masalah serius yang dihadapi oleh

Kabupaten Gunungkidul. Bahkan tahun belakangan ini pemerintah daerah telah

2

 

memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan kependudukan. Perencanaan pembangunan ini dituangkan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten

Gunungkidul

di

mana

kependudukan perlu dipertimbangkan sebagai tolak ukur pembangunan kualitas masyarakat yang lebih baik.Agar dapat memahami keadaan kependudukan di Kabupaten Gunungkidul maka perlu didalami melalui adanya Penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul.

2. Maksud dan Tujuan Maksud

dari

adanya

pekerjaan

Penyusunan

Grand

Design

Kebijakan

Pembangunan Kependudukan adalah untuk memberikan arahan dan pedoman dalam mengelola dan meningkatkan kualitas kependudukan yang ada di wilayah Gunungkidul. Tujuan

dari

adanya

pekerjaan

Penyusunan

Grand

Design

Kebijakan

Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul dapat meliputi: a. Untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas penduduk di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Gunungkidul. b. Untuk membantu memberikan arahan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas kependudukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. c. Untuk mengetahui penataan mobilitas pendudukdi wilayah Kabupaten Gunungkidul. d. Untuk mengkaji lebih mendalam solusi permasalahan kependudukan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidu G unungkidul. l. e. Untuk dasar pengelolaan database data kependudukan yang update, akurat dan terintegrasi dengan data kependudukan. kependudukan. 3. Dasar Dasar Hukum Dasar hukum dari pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut. a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33, Pasal 34); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang PokokPokok Perkawinan; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM); e. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan; f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3

 

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan; h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  j. Undang-Undang Undang-Undang Republik Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; r. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; s. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; t. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak; u. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; v. Peraturan Peratura n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; w. Peraturan Peratura n Presiden Republik Indonesia I ndonesia Nomor 153 T Tahun ahun 2014 tentang Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan (GDPK). x. Peraturan Peratura n Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Pemerintah;

4

 

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan 4. Lok asi Pekerjaan Pekerjaan Lokasi pelaksanaan pekerjaan Grand Desain Kependudukan meliputi data kependudukan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. 5. Sumber Pendanaan Pendanaan

Sumber dana selama pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019. 6. Keluaran Pekerjaan Pekerjaan Keluaran/ hasil pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan adalah tersusunnya: a. Tersusunnya grand design Kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan 5 pilar kependudukan;   Kondisi kependudukan kependuduka n Kabupaten Gunungkidul Gunungkidu l saat ini



  Kondisi kependudukan kependuduka n yang diinginkan



  Roadmap pembangunan kependudukan kependuduk an Kabupaten Gunungkidul



  Pokok-pokok kebijakan kependudukan



b. Laporan Pendahuluan sebanyak 5 buku; c. Laporan Antara Antara sebanyak sebanyak 5 buku; d. Laporan Akhir Akhir sebanyak sebanyak 5 buku; e. CD/ DVD/ Flashdisk yang berisi softfile laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir dan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul.

7. Ruang Lin gku p Pekerjaan Pekerjaan Dalam

pelaksanaan

pekerjaan

Penyusunan

Grand

Design

Kebijakan

Pembangunan Kependudukan perlu memperhatikan tahapan pekerjaan yang ada di dalam ruanglingkup pekerjaan, yaitu sebagai berikut: a. Studi kepustakaan; b. Koordinasi internal tim pelaksana; c. Koordinasi antara antara pihak pemberi pemberi tugas dengan dengan tim pelaksana; pelaksana; d. Penyiapan

rancangan

pelaksanaan

pekerjaan,

meliputi:

metodologi

dan

kerangkakonsep analisis, analisis, instrumen penelitian, serta rencana k kerja; erja; e. Pengumpulan data (data yang digunakan merupakan data skunder yang telah disusun oleh instansi terkait);

5

 

f. Pengolahan data dan analisis data sebagai dasar penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan; g. Penyusunan laporan Grand Design Kebijakan

Pembangunan

Kependudukan

Kabupaten Gunungkidul; Gunungkidul; h. Finalisasi Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul. 8. Jangk a Waktu Pekerjaan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaanPenyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan dikerjakan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. No

Jenis Pekerjaan Pekerjaan

Bul an 1

Bul an 2

Bul an 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Studi kepustakaan;

2

Koordinasi internal tim pelaksana; pelaksana;

3

Koordinasi antara pihak pemberi tugas dengan tim pelaksana; pelaksana;

4

Penyiapan rancangan pelaksanaan pekerjaan, meliputi: metodologi dan kerangka k erangka konsep analisis, instrumen penelitian, serta rencana kerja;

5

Pengumpulan data (data yang digunakan merupakan data skunder yang telah disusun oleh instansi terkait); Pengolahan data dan analisis data sebagai

6

dasar penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan; Penyusunan laporan Grand Design Kebijakan

7

Pembangunan

Kependudukan

Kabupaten

Gunungkidul; 8

Finalisasi

Grand

Pembangunan

Design

Kebijakan

Kependudukan

Kabupaten

Gunungkidul.

9. Klasi fik asi Tenaga Tenaga Ahli dan Tenaga Tenaga Pendukun g Pelaksanaan pekerjaanPenyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan menggunakan menggunakan tenaga t enaga dengan kualifikasi berikut:

6

 

No   No  A  A   1

Posisi/ Jabatan  Jabatan  

Vol

Waktu

1

3

1

3

dengan

1

3

Tenaga Tenaga Pendukun g Surveyor Tenaga pendukung pendukung disyaratkan minimal

2

3

1

3

Tenaga Ahli Team Leader

Kualifikasi  

Lulusan

S2

Manajemen,

dengan

pengalaman minimal 2 tahun. 2

Ahli Sosial

Lulusan S1 Sosiologi/Antropologi/Pe Sosiologi/An tropologi/Pendidikan ndidikan Sosiologi Antropologi, dengan pengalaman minimal 2 tahun.

3

Ahli Planologi

Lulusan

S1

Planologi

pengalaman minimal 2 tahun.

B 1

seorang lulusan D3/S1 semua jurusan 2

Operator

Tenaga pendukung disyaratkan minimal

Komputer/Admini

seorang lulusan D3/S1 semua jurusan

strasi

10. Lapor Lapor an

Selama proses pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan  Kependudukan tim pelaksana perlu melakukan komunikasi kepada pihak pemberi

tugas

sebagai

bentuk

laporan

perkembangan

pekerjaan

yang

telah

dilaksanakan. Oleh karena itu tim pelaksana perlu menyusun laporan progres pelaksanaan

pekerjaan

Penyusunan

Grand

Design

Kebijakan

Pembangunan

Kependudukan Kabupaten Gunungkidul yang meliputi: a. Laporan Pendahuluan Laporan antara sekurang-kurangnya memuat pemahaman tim pelaksana terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapan yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan. Laporan pendahuluan dapat disusun tim pelaksana sebanyak 5 buku. b. Laporan Antara

7

 

Laporan antara merupakan perbaikan dari laporan sebelumnya yang telah didiskusikan bersama. Dalam laporan antara sekurang-kurangnya memuat perbaikan laporan sebelumnya dan progres pelaksanaan pekerjaan yang dapat berupa hasil pengumpulan data dan pengolahan data. Laporan antara dapat disusun tim pelaksana sebanyak 5 buku. c. Laporan Akhir Laporan akhir merupakan perbaikan dari laporan sebelumnya yang telah didiskusikan

bersama. Dalam

laporan

akhir

sekurang-kurangnya

memuat

perbaikan laporan sebelumnya dan progres pelaksanaan pekerjaan yang dapat berupa hasil Penyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul. Laporan akhir dapat disusun tim pelaksana sebanyak 5 buku.

11. Penutu Penutu p Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaanPenyusunan Grand Design Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul dibuat untuk menjadi pedoman tim pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan.

PPTK

Hidayati, S.KM2 003 NIP. Sity 19731002 200003

8

 

KERANGKA ACUAN KERJA GRAND DESIGN GERMAS

A.  LATAR BELAKANG Banyaknya masalah kesehatan yang mulai bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular yang menyebabkan beban ganda pemerintah. Pergeseran pola penyakit yang banyak disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, merokok, konsumsi alcohol dll. Pemerintah menangani masalah kesehatan tidak hanya dari segi kuratif dan rehabilitative tapi juga melalui prevetif dan promotif. Pembiayaan kesehatan yang semakin tinggi untuk kuratif membuat pemerintah mendorong kebijakan untuk lebih mengutamakan preventif dan promotif Di dalam Misi Ke 2 Kab. Gunungkidul yakni Meningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Manusia yang berdaya saing

dan sasaran daerah ke 4 Daya saing

masyarakat meningkat  meningkat  melalui Strategi menuju “Gerakan Masyarakat Layanan Kesehatan

Sehat” serta

Penguatan Promotif dan preventif Peningkatan akses dan kualitas

dan melalui arah kebijakan Meningkatkan pelayanan

kesehatan ibu, bayi dan status gizi masyarakat, Menyediakan & meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadahi, Meningkatkan mutu

yankes

dan Meningkatkan gerakan hidup bersih & sehat. Oleh Karen itu Pemerintah ingin mendorong preventif dan kuratif melalui germas untuk menjadikan orang  –   orang yang sehat berjiwa kuat yang membentuk masyarakat sehat dan kuat B.  DASAR HUKUM 1.  Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2796/SJ tanggal 15 Juni 2017 tentang Dukungan Kemendagri dari Implementasi Inpres Nomor 1  Tahun 2017 tentang Gerakan Gerakan Masyaraka Masyarakatt Hidup Sehat. Sehat. 3.  Permen Bappenas no 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 4.  Pergub DIY nomor 44 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah DIY C.  TUJUAN Memasyarakatkan germas melalui : 1.  Meningkatkan aktivits fisik 2.  Meningkatkan PHBS

3.  Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi 4.  Meningkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit 5.  Meningkatkan kualitas lingkungan 6.  Meningkatkan edukasi hidup sehat

 

D.  WAKTU PELAKSANAAN Bulan Januari –  Januari –  November  November 2019 E.  LOKASI PELAKSANAAN  PELAKSANAAN  Wilayah Kabupaten Gunungkidul F.  TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No.

1.

Waktu Pelaksanaan Februari 2019

2.

Juni

3.

Desember

Sub-Aktivitas

  Rakor   Evaluasi Pelaksanaan th lalu

 

  Evaluasi semester I



  Penyusunan laporan



Jumlah

Pihak Terkait

  Bappeda   OPD

 

  Tim  Tim   OPD

Orang Terlibat

Keterangan

  25 orang



 

  Tim  Tim



  25 orang



  5 orang



G.  KELUARAN (OUTPUT) Dokumen Grand Design Kependudukan H.  PELAKSANA  Tim, OPD terkait, Pihak Pihak –  III  III I.  SUMBER DANA (PEMBIAYAAN) APBD II, pada institusi Bappeda program perencanaan kesehatan social dan ketenagakerjaan J.  PENUTUP Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai pelaksanaan germas di Kabupaten Gunungkidul untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat melalui kegiatan –  kegiatan  –  kegiatan   kegiatan yang ada di institusi dan masyarakat di Gunungkidul

PPTK

Sity Hidayati, S.KM NIP. 19731002 200003 2 003

 

KERANGKA ACUAN KERJA Program

: Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan

: Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah

Anggaran

: Rp. 74.885.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

A.  Latar Belakang Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017

tentang

Tata

Cara

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah,

menyebutkan

bahwa

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Bupati/wali kota terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah yang dilakukan oleh kepala daerah meliputi: a. 

Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

b. 

Pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan Daerah; dan c. 

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

B.  Maksud dan Tujuan Maksud kegiatan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah ini adalah melaksanakan pelaporan tugas pembantuan, dana keistimewaan, bantuan keuangan khusus, dana alokasi khusus, dan non APBD lainnya. Sedangkan tujuan dari kegiatan pelaporan pembangunan daerah ini adalah: 1.  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tiap triwulan; 2.  Menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan darah.

C.  Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah adalah :

 

1.  Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

7

Tahun

2008

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan; 2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah; 3.  Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa, sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017.

D.  Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah

meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari : 1.  Dana Alokasi Khusus (DAK); 2.  Tugas Pembantuan (TP); 3.  Dana Keistimewaan; 4.  Bantuan Keuangan Khusus; dan 5.  Rencana Aksi Nasional HAM.

E.  Keluaran 1.  Tersusunnya dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) 4 laporan; 2.  Tersusunnya dokumen pelaporan Tugas Pembantuan (TP) 4 laporan; 3.  Tersusunnya dokumen pelaporan Dana Keistimewaan 4 laporan; 4.  Tersusunnya dokumen pelaporan Bantuan Keuangan Khusus 4 laporan; dan 5.  Tersusunnya dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM 4 laporan online.

F.  Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah terbagi menjadi dua sub kegiatan yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Masing masing dilaksanakan tiap triwulan. Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci:

 

 

Triwulan I Kegiatan

No. 1

Persiapan

2

Koordinasi

B1

B2

B3









Triwulan II B4

B5

B6

Triwulan III B7

B8

B9

Triwulan IV B10

B11

B12

 





dengan PD pengampu 3

Monitoring













dan evaluasi ke lapangan 4

Penyusunan

















laporan dan rakor di BAPPEDA DIY

G.  Penutup Demikian KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelaporan

Kegiatan

Pembangunan

Daerah.

Diharapkan

pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tepat sasaran

dan

tepat

manfaat,

serta

dapat

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan pembangunan daerah serta dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Wonosari,

Januari 2019

Kepala Subbidang Pelaporan Bidang Litbangdal

FX. PAMENANG SETYADARMA, ST. M.Si NIP. 197301092005011007

 

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM KERJA/TERM OF REFERENCE DESIMINASI HASIL PENELITIAN

I. 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan sebuah wilayah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan  perlu didiseminasikan untuk penerapan lebih lanjut oleh para pengguna teknologi dan inovasi daerah. Kendala yang selama ini dihadapi antara lain adalah kurangnya publikasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan untuk diaplikasikan lebih lanjut

Kegiatan kelitbangan sesuai Permendagri 17 tahun 2016 terbagi atas : Kelitbangan Utama terdiri dari : Penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta Kelitbangan Penunjang terdiri dari : fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi. Salah satu maksud Kegiatan tersebut adalah dapat menjadi dasar terciptanya inovasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

melalui Badan Perencanaan Pembangunan

memfasitasi kegiatan Diseminasi dari hasil penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK kerjasama penelitian antara Bappeda dengan LIPI dan Universitas Gunungkidul, agar hasil - hasil  penelitian tersebut dapat d apat dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat umum, kalangan industry,

kelompok UMKM.

Dengan demikian akan diperoleh dua manfaat sekaligus yaitu nilai tambah di masyarakat dan   nilai tambah bagi lembaga usaha yang mendayagunakan teknologi hasil penelitian tersebut.

Agar hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti tersebut dapat berdayaguna, hasil guna dan bisa tersampaikan kepada masyarakat luas perlu diwadahi dengan sebuah pertemuan yang menunjang kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan diseminasi/seminar hasil  penelitian.

 

II.  Dasar Hukum

1.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 21 ayat (3) pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut,  pemerintah berperan mengembangkan instrumen kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga; 2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

III.  Ruang Lingkup Kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian

a.  Kegiatan Diseminasi untuk Fasilitasi Diseminasi Produk IPTEK dari hasil kerjasama Penelitian antara Bappeda, LIPI dan Universita Gunungkidul;  b.  Fasilitasi Diseminasi Produk IPTEK Tahun 2019 berupa Media pertemuan seminar hasil  penelitian

IV.  Tujuan

A.  Khusus Diseminasi dan pemanfaatan teknologi yang yang potensial dari hasil rriset iset dan inovasi Perguruan Tinggi dan LIPI kepada

masyarakat umum atau ke lembaga/kelompok usaha melalui

 penerapan IPTEK di masyarakat. B.  Umum a. Memfasilitasi proses komersial produk inovatif dan hasil riset

kelembaga usaha usaha melalui

usaha berbasis iptek di masyarakat;  b. Meningkatkan sinergi kelembagaan iptek pada berbagai tingkatan; c. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun maupun daya saing produk berbasis

iptek; d. Membentuk dan memperkuat jaringan antara penghasil teknologi dan pengguna iptek.

 

  V.  Sasaran

1. Meningkatkan komersialisasi produk iptek hasil penelitian dan inovasi ke dalam lembaga usaha; 2. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing produk iptek hasil  penelitian dan inovasi di masyarakat/ Kelompok Masyarakat.

VI.  Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Seminar hasil  –   hasil kerja sama penelitian antara Bappeda, LIPI dan Universitas Gunungkidul akan dilaksanakan pada Bulan Oktober minggu ke 3 bertempat di Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia/ LIPI Gading Kabupaten Gunungkidul VII. Narasumber

Dalam Seminar hasil  –  hasil  hasil penelitian Tahun 2019 akan mengundang narasumber dari : 1.  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Bappeda 2.  Peneliti BPTP 3.  Peneliti LIPI 4.  Peneliti Universitas Gunungkidul VIII. Peserta

Peserta yang diundang dalam seminar hasil hasil kerja sama penelitian ini berasal dari : 1.  ASN/OPD 2.  Anggota Dewan Riset Daerah 3.  Kelompok Masyarakat 4.  LPPM 5.  Lembaga Swadaya Masyarakat IX.  Fasilitas Peserta

Peseta Seminar mendapatkan materi seminar dan konsumsi selama berlangsungnya kegiatan. X. 

Biaya

Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi/seminar Hasil- hasil kerjasama Penelitian antara Bappeda, LIPI dan Universitas Gunungkidul Tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.

 

XI.  Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Hasil hasil kerja sama Penelitian Tahun 2019. Hal Hal  –  hal   hal yang belum tercantum dalam acuan ini akan

diinformasikan dan dikoordinasikan pada saat kegiatan berlangsung.

TATAKALA PENYELENGGARAAN DISEMINASI HASIL KERJASAMA PENELITIAN TAHUN 2019  No

Kegiatan

1

Koordinasi dengan narasumber

2

Cetak materi diseminasi/seminar

3

Membuat dan mengedarkan undangan

4

Persiapan tempat

5

Pelaksanaan diseminasi/seminar

September I

II

III

Wonosari,

Oktober IV

I

II

III

IV

Februari 2019

PPTK

JALMA WINARTA MULYA S, SP

 

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM KERJA/TERM OF REFERENCE SIDANG DEWAN RISET DAERAH

I. 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Semua daerah berlomba mengarah kekemajuan dengan berbasis kepada teknologi dan inovasi, daerah yang paling unggul adalah