Kak Keuangan Puskesmas New

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PUSKESMAS KARANGNUNGGAL

No Dokumen

: KAK/ . / /

Tanggal Terbit

: 12 MEI 2017.

No Revisi

: -

/ /2017

DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Kerangka Acuan Kegiatan Tentang Pengelolaan keuangan Puskesmas Karangnunggal. Acuan ini kami susun sebagai salah satu upaya untuk memberikan acuan dan kemudahan dalam pelaksanaan persiapan akreditasi baik oleh pendamping maupun pelaksana akreditasi Puskesmas Karangnunggal Akreditasi mempersyaratkan adanya pembuktian pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan melalui dokumentasi dan penelusuran, karena pada prinsip akreditasi, seluruh kegiatan harus tertulis dan apa yang tertulis harus dikerjakan dengan sesuai. Acuan ini berisi rencana yang dapat digunakan selama penanganan Pengelolaan keuangan di Puskesmas Karangnunggal. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua karyawan yang telah terlibat dalam proses penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Tentang Pengelolaan keuangan di Puskesmas Karangnunggal. Semoga dengan digunakannya buku ini dapat mempermudah karyawan dalam melaksanakan pelayanan di Puskesmas Karangnunggal. Karangnunggal,12 Mei 2017 Kepala Puskesmas Karangnunggal

dr.H.Syarhan,MM NIP.1969 1201 200212 1 004

A. Pendahuluan Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menegakan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan puskesmas perlu dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan Standar akuntansi profesi (SAP). B.

Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan masyarakat. Untuk mencapai ha tersebut perlu diselengarakan upaya kesehatan untuk menyeluruh, berjenjang, dan terpadu dalam pelayanan kesehatan baikswasta maupun pemerintah. Atas hal tersebut pusat- pusat kesehatan perlu dijamin system pelayanan klinis dan manajemen mutu dengan aman dan minim dari resiko serta perbaikan proses pelayanan secara konsisten dan berkesinambungan maka perlu adanya penilaian akreditasi. Maka inilah pentingnya akreditasi dimana tujuan utama adalah pembinaan peningkatan mutu dan kinerja terhadap system menejemen, system menejemn mutu dan penyelenggaraan klinis serta penerapan manajemen resiko Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif , transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan suatu organisasi suatu organisasi atau perusahaan yang akan menghasilkan pendapat pihak ketiga mengenai relevansi akurasi, dan kelengkapan laporan- laporan tersebut. Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistenmatis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilain secara independent.

c.

Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 1. Tujuan Umum Sebagai acuan bagi pengelolah keuangan /kegiatan sehingga pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Memudahkan pengembalian

keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memprakasai tindakan koreksi 2. Tujuan Khusus a.

Agar pelaksanaan dan pemanfaatan dana akan lebih mudah dan lebih lancer,sehingga penyerapan meningkat dan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu juga meningkat.

b.

Penyempurnaan dari tahun sebelumnya dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan

c.

transparansi. Tersusunnya perencanaan tingkat Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di

d.

wilayah kerja. Terlaksananya kegiatan program kesehatan di Puskesmas dengan baik

D.Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit: Pengelolaan keuangan yaitu Bendahara BOK, Bendahara JKN dan Pelaksana program Puskesmas b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan: pelaksanaan pengelolaan keuangan Puskesmas E.Cara Melaksanakan Kegiatan

1. Kriteria yang dipakai sebagai acuan audit adalah Standart Akreditasi Puskesmas tentang kegiatan pengelolaan keuangan 2. Metoda untuk melakukan audit internal: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan Instrumen Audit: (terlampir) F.Sasaran (Objek) audit

1. Kepala puskesmas 2. Bendahara Puskesmas 3. Petugas lain Pengelola keuangan G. Jadwal , Tempat dan alokasi waktu Tempat

: bagian pengelolaan keuangan

Jadwal dan alokasi waktu

: juni 2017

H. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan setiap bulan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap satu bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal dan Lokmin I.Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Hasil Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.

Keseluruhan

kegiatan

audit internal harus

dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.