K1 Kunjungan Kunjungan Kerja Komisi I Ke Provinsi Sulawesi Utara

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2004 – 2005 KE PROVINSI SULAWESI UTARA TANGGAL 18 S/D 23 JULI 2005 I.

PENDAHULUAN

A.

UMUM DPR RI sebagai salah satu Lembaga Negara, telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan peran dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa melalui fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPR RI melalui Alat Kelengkapan DPR RI, antara lain KomisiKomisi yang setiap tahun persidangan melakukan rapat kerja dengan Pemerintah sebagai mitra kerjanya. Disamping itu dalam setiap reses masa persidangan, DPR RI juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan DPR RI lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat 4 huruf (e) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada reses masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004 – 2005, Komisi I DPR RI telah membentuk 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara.

A.

DASAR KUNJUNGAN KERJA Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 12/PIMP/IV/2004-2005 tanggal 23 Juni 2005 tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I s/d Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004 – 2005.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan dilaksanakan

untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kepulauan Miangas sebagai salah satu pulau terluar di wilayah RI yang berbatasan dengan negara Filipina serta untuk mengetahui pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah perbatasan, termasuk dukungan kekuatan alutsista, personel dan anggaran. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2005 – 2006. B.

WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 23 April 2005 dengan komposisi keanggotaan tim yang terdiri dari 20 (duapuluh) orang Anggota Komisi I DPR RI, didukung oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR RI, 2 (dua) orang Penghubung Dephan, 1 (satu) orang Penghubung Dep. Komino, 1 (satu) orang Reporter TVRI, dan wartawan Kompas, Suara Karya yang ditempatkan di Menado serta wartawan lokal. Adapun susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja sebagai berikut : ANGGOTA KOMISI I DPR RI 1. Drs. Theo L. Sambuaga 2. Drs. Slamet Effendi Yusuf, Msi 3. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA 4. Drs. Suwarno 5. RK. Sembiring Meliala 6. Drs. Cyprianus Aoer 7. H. Andi M. Ghalib, SH 8. Drs. Arief Mudatsir Mandan, Msi 9. Tgk. Muhammad Yus 10. Usamah Muhammad Al-Hadar 11. E.E. Mangindaan 12. Boy M. Saul 13. Junus Effendi Habibie 14. Abdillah Thoha, SE 15. Drs. A.M. Fatwa 16. Drs. Djoko Susilo, MA 17. H. Ario Widjarnako, SH 18. Hilman Rosyad Syihab 19. Drs. Ali Mochtar Ngabalin 20. Jeffrey Johannes Massie

Ketua Tim / F-PG Anggota Tim/F-PG Anggota Tim / F-PG Anggota Tim / F-PDIP Anggota Tim / F-PDIP Anggota Tim / F-PDIP Anggota Tim / F-PPP Anggota Tim / F-PPP Anggota Tim / F-PPP Anggota Tim/F-PPP Anggota Tim/F-Demokrat Anggota Tim / F-Demokrat Anggota Tim / F-Demokrat Anggota Tim / F-PAN Anggota Tim / F-PAN Anggota Tim / F-PAN AnggotaTim / F-PKB Anggota Tim / F-PKS Anggota Tim / F-BPD Anggota Tim / F-PDS

SEKRETARIAT DAN PENDUKUNG LAINNYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Suprihartini, SIP Agung Permata Yan Manggesa Mohammad Sahudin Dra. Agnes Widiyanti Tumin Setiawan Eka Hendra

Anggota Tim / Sekretariat Komisi I Anggota Tim / Sekretariat Komisi I Anggota Tim / Penghubung Dephan Anggota Tim / Penghubung Dephan Anggota Tim / Penghubung Dep. Kominfo Anggota Tim / Reporter TVRI Anggota Tim / Bagian Pemberitaan DPR RI 2

E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN 1. Tgl. 18 Juli 2005 - Pagi – siang : Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Pertemuan dengan Pangdam VII/Wirabuana Pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Utara Pertemuan dengan unsur Muspida Provinsi Sulawesi Utara - malam

: Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Pimpinan Parpol/Ormas dan Tokoh-tokoh masyarakat di Menado

2. Tgl. 19 Juli 2005 - Pagi : Pertemuan dengan Komandan Pangkalan TNI AL Menado - Siang : Pertemuan dengan Komandan Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi - Sore : Kunjungan ke Tahuna dilanjutkan pertemuan dengan Bupati dan unsur Muspida Kabupaten Tahuna 3. Tgl. 20 Juli 2005 - Pagi – sore : - Kunjungan ke Pulau Miangas dilanjutkan pertemuan dengan Bupati Sangihe dan masyarakat Miangas - Kunjungan ke Pos TNI AL, TNI AD dan Pos Kepolisian di Pulau Miangas 4. Tgl. 21 Juli 2005 - Pagi – sore : - Pertemuan dengan Komandan Korem 131 / Santiago – Menado dilanjutkan dengan kunjungan ke Batalyon Yonif 112 di Teling - Pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kepala Stasiun RRI Manado, KPID, PWI dan Masyarakat Pers 5. Tgl. 22 Juli 2005 : Kunjungan ke Obyek-obyek yang berkaitan dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI

3

II.

PELAKSANAAN KUNJUNGAN Dari hasil Laporan yang disampaikan kepada Tim baik secara lisan maupun tertulis, serta hasil kunjungan Tim di lapangan, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : A. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR, PANGDAM VII/WIRABUANA, KAPOLDA SERTA UNSUR MUSPIDA PROVINSI SULAWESI UTARA. 1. PEMDA PROVINSI SULAWESI UTARA a. UMUM 1) Provinsi Sulawesi Utara terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina. Luas wilayah 15.364,00 km2, dihuni oleh + 2.176.000 jiwa penduduk dan secara administrasi , pemerintahan terdiri dari 6 Kabupaten dan 3 kota, yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Sangihe, Talaud, Kota Manado, Bitung dan Tomohon. 2) Dalam kehidupan kemasyarakatan, Provinsi Sulut merupakan daerah yang pluralis, terdiri dari 3 etnis besar, yaitu Minahasa, Bolaang Mongondow dan Sangihe Talaud. Kehidupan religius masyarakat sangat beragam, namun dapat hidup berdampingan dengan baik atas dasar saling menghormati dan saling menghargai, sehingga kehidupan masyarakat senantiasa terbangun secara harmonis, rukun dan damai. Hal ini tidak terlepas dari peran forum Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA), yang beranggotakan seluruh perwakilan agamaagama di Provinsi Sulut. Dalam keberagaman yang ada, dikembangkan pula hubungan kebersamaan melalui budaya Mapalus (Minahasa), Mapaluse (Sangihe dan Talaud), Moposad (Bolaang Mongondow). Masyarakat Provinsi Sulut senantiasa mengembangkan sikap hidup yang saling baku-baku bae, baku-baku sayang, deng baku-baku kase inga karena torang samua basudara. 3) Kabupaten Sangihe dan Talaud tergolong wilayah yang sangat unik dan spesifik, karena merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 124 pulau besar dan kecil, tersebar pada tiga gugus Kepulauan Talaud, Sangir Besar, serta gugus Kepulauan Siau Tagulandang. Kedua kabupatren ini sebelumnya menjadi satu dalam satu wilayah Kabupaten Sangihe Talaud. Sebagai daerah perbatasan, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud diapit oleh daerah-daerah konflik yang memiliki potensi kerawanan yang besar, seperti Philipina Selatan (MLF – MORO), Maluku Utara, Ambon, Posso dan Kalimantan. 4) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda untuk menangani wilayah perbatasan, antara lain penetapan daerah perbatasan sebagai kawasan khusus oleh pemerintah pusat guna mewujudkan percepatan pengembangan kawasan perbatasan, pengalihan status Border Crossing Area (BCA) menjadi Border Trade Area (BTA) untuk meminimalisir terjadinya perdagangan secara illegal di wilayah perbatasan dan sekaligus akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah perbatasan. Saat ini pemerintah telah 4

melaksanakan Mobile Market dalam mengantisipasi dan menunjang kebutuhan sembilan bahan pokok di wilayah kepulauan dan perbatasan. 5) Media penyiaran di Provinsi Sulut berkembang sangat pesat yang ditandai dengan beroperasinya beberapa stasiun produksi televisi lokal dan stasiun penyiaran swasta nasional yang mulai merambah di Provinsi Sulut. Disamping itu insan pers yaitu media cetak di Provinsi Sulut telah berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah yang memberikan kontribusi positi bagi pembangunan di daerah ini. 6) Menyangkut kondisi sosial, politik dan pemerintahan, Provinsi Sulut baru saja melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang telah berhasil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut periode 2005 – 2010. Keberhasilan Provinsi Sulut sebagai daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan Pilkada gubernur dan wakil gubernur karena adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat Provinsi Sulut yang dengan penuh kesadaran ikut berpartisipasi akti dalam menjaga situasi yang kondusif dan aman bagi berlangsungnya Pilkada tersebut. b. PERMASALAHAN 1) Menyangkut bidang pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah perbatasan, ada beberapa persoalan yang belakangan ini merasuk wilayah Indonesia melalui Kepulauan Sangihe dan Talaud, yang memerlukan penangan serius, sesegera mungin, konsepsional serta berkelanjutan. Tujuannya adalah agar kawasan perbatasan paling utara Indonesia ini menjadi semakin kuat dan mampu menangkal berbagai kemungkinan masuknya infiltrasi asing, termasuk infiltrasi ideologi dan budaya. 2) Beberapa persoalan tersebut, antara lain : a. Rentan terhadap intervensi asing (terutaa Pulau Miangas dan Marore) b. Perdagangan dan penyelundupan senjata dari kawasan Mindanao, Filipina Selatan menuju berbagai daerah rawan konflik di Indonesia, seperti Poso, Maluku Utara dan Maluku c. Transit Point bagi alur lalu lingas terorisme internasional d. Perdagangan dan penyelundupan berbagai barang elektronik, narkoba, serta minuman beralkohol dan non alkohol e. Peredaran dollar Amerika Serikat palsu f. Illegal Fishing dan Trans Shipment di Laut Sulawesi dan perairan Sangihe dan Talaud g. Daerah miskin rawan bencana alam h. Perkembangan teknologi informasi global yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan illegal. 2. KODAM VII/ WIRABUANA a. UMUM 1) Pembinaan territorial dalam T.A. 2005 TNI (Kodam VII / Wirabuana) tetap menyelenggarakan pembinaan teritorial (pemberdayaan wilayah pertahanan) sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh Mabes 5

TNI dan TNI AD (Program kerja TA 2005 yamg harus dilaksanakan dari Komando Atas antara lain :

a. b. d. e.

a. Progja dari Mabes TNI 1. Operasi Komando kewilayahan 2. TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD ) 3. TNI Manunggal KB – KES ( TMKK ) b. Progja dari TNI AD 1. Pembinaan Teritorial 2. Pendataan SDM 3. Pengumpulan data teritorial 4. Karya Bhakti 5. Pembinaan komunikasi sosial Sasaran prioritas Binter (kemampuan Pemberdayaan wilayah pertahanan), antara lain : 1) Meningkatkan kemampuan temu cepat dan lapor cepat terhadap perkembangan situasi wilayah 2) Meningkatkan kemampuan menyelenggarakan Bhakti TNI 3) Meningkatkan kemampuan menyelenggarakan latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara 4) Meningkatkan kemampuan wilayah pertahanan beserta pendukungnya dalam menyelenggarakan pertahanan negara. Kemampuan aparat intelijen Kodam VII / Wirabuana dalam upaya kegiatan terorisme sampai saat ini sudah cukup baik, namun pencegahan dan penanganan terjadinya gangguan keamanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan kewenangan aparat intelijen Kodam VII / Wirabuana yaitu penanganan gangguan keamanan dan kegiatan terorisme proses intelijen terbatas pada kegiatan penyelidikan info intelijen secara optimal sudah diberikan kepada pihak Polri sampai tahap pelaporan sehingga bila ada indikasi / dugaan tindakan pidana terorisme maupun pidana lain harus koordinasi dengan proses hukum, tindak lanjut serta pengembangan sepenuhnya oleh Kepolisian. 2) Kondisi satuan jajaran Kodam VII / Wirabuana secara umum belum mencapai kondisi yang diharapkan ditinjau dari : Personel Kodam VII / Wirabuana baru mencapai 75,9 %, mantap III Materiil secara umum baru mencapai 65,3 %, mantap III c. Pangkalan ( perumahan ) secara umum baru mencapai 67,5 % mantap III Piranti lunak baru mencapai 68,4 %, mantap III Latihan baru mencapai 74,4 %, mantap III f. Sarana operasional yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan. 3) Kondisi Alutsista Kodam VII / Wirabuana belum terpenuhi antara lain : a. Senjata : 1) Pistol P.1 kekurangan : 156 pucuk 2) SMB / Senjata Mesin Berat kekurangan : 10 pucuk 3) Senjata untuk Banpur : a) Meriam jenis Yugo Kal 76 mm gunung buatan 1948 untuk Yonarmed 6 – 76 / Tmr merupakan aset lama dan kondisi dari meriam tersebut terutama untuk ketepatan tembakan sudah tidak akurat lagi. b) Meriam untuk Raiarhanudri 141/Bs 6

1)

1) Meriam PSU Orlicon Kal 20 mm aset lama kondisi rusak ringan daya tembak tinggal 40 persen. 2) Meriam PSU Kal 40 mm juga aset lama kondisi rusak berat tidak bisa diperbaiki berhubung Sucadnya sudah tidak ada. 4) Ranpur : a) Kendaraan penarik meriam jenis Cargo Reo ¼ Ton M.150 untuk Yonarmed 6 – 76 / Tmr kebutuhan maximal 18 unit sesuai dengan jumlah 18 pucuk meriam yang ada berjumlah 6 unit dengan kondisi 2 kendaraan rusak berat. b) Kendaraan penarik meriam jenis Cargo Reo 2 ½ Ton untuk Raiarhanudri 141/Bs kebutuhan maximal 8 unit yang ada hanya 2 unit untuk menarik meriam sebanyak 11 pucuk. c) Ranpur Yonkav 10 / Serbu jenis : 1) Ferret aset lama nyata 4 unit kondisi 60 % 2) Saladin aset lama nyata 7 unit kondisi ( 2 unit rusak berat ) 60 % 3) Saracen aset lama nyata 6 unit ( 2 rusak berat ) kondisi 60 %. d) Ranpur jenis AMX 13 aset lama berupa : Komando nyata 6 unit ( 3 rusak ) kondisi 50 persen 2) APC kebutuhan 37 unit, nyata 13 unit ( 6 rusak ) kondisi 40 persen 3) Mortir kebutuhan 9 unit, nyata 5 unit ( 3 rusak ) kondisi 40 persen. b. Pembentukan 2 Koramil di wilayah perbatasan Sulut yaitu Koramil Miangas dan Koramil Marore belum mendapat dukungan materiil terutama senjata, amunisi, kendaraan dan Alkom sesuai dengan indeks : 1) Koramil Miangas terdukung 3 pucuk pistol P1 dan PM Pindad beserta amunisinya. 2) Koramil Marore terdukung 3 pucuk pistol P1 dan Pm Pindad beserta amunisinya 3) Kendaraan dan Alkom belum terdukung. c. Program peningkatan sarana perlengkapan Alutsista Kodam VII/Wirabuana sebagai berikut : 1) Pengadaan materiil dengan skala prioritas namun keterbatasan dana dan kebutuhan di pasar lokal sulit di dapat 2) Program rencana kebutuhan tahun 2005 dan 2006 diajukan ke Suad 3) Program rencana kebutuhan tahun 2005 s.d. 2009 diajukan ke Suad. 4) Partisipasi rakyat dalam bela negara dalam menghadapi keresahan sosial dan masalah sosial lainnya, secara umum relatif baik, contohnya : a. Respon masyarakat menyikapi Ambalat, di berbagai kota di Sulawesi cukup baik, banyak masyarakat mendaftarkan diri menjadi sukarelawan untuk turut serta bersama TNI mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI yang terancam / terusik khususnya respon tersebut datang dari kalangan organisasi pemuda dan organisasi massa. b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membantu bencana alam di Aceh dan Nias. Disetiap kota Sulawesi bermunculan posko bantuan korban bencana gempa dan tsunami 7

1) 2) 3) 4) 5)

guna mengumpulkan dana untuk masyarakat korban gempa dan tsunami di Aceh maupun Nias. c. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membantu korban pemboman di Poso ( Tentena ) dengan melakukan pertolongan pertama terhadap korban untuk dievakuasi ke rumah sakit. 5) Kegiatan Bhakti Sosial TNI dalam kehidupan sosial masyarakat tetap dilaksanakan oleh Kodam VII / Wirabuana beserta seluruh satuan jajarannya baik yang bersifat operasi Bhakti maupun yang bersifat Karya Bhakti dan semua itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat, bahkan masyarakat mengharapkan secara kualitas dan kuantitas Bhakti Sosial TNI tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi karena hal tersebut sangat membantu kesulitan masyarakat. Kegiatan Bhakti Sosial yang sudah dilaksanakan pada TA 2005, antara lain : Bhakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, Bhakti Sosial Kesehatan di Kota Makassar, Bhakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Bolaan Mongondow, Bhakti Sosial berupa donor darah dan santunan ke panti asuhan dilaksanakan setiap memperingati HUT TNI, Hari Juang Kartika, HUT Kodam, HUT Korem, dan HUT batalyon dilaksanakan di daerah sesuai dengan satuan tersebut berada. 6) Kondisi kesejahteraan prajurit termasuk peningkatan program perumahan sebagai berikut : a) Dikaitkan dengan profesionalisme prajurit dan biaya hidup, maka kondisi kesejahteraan prajurit saat ini perlu ditingkatkan, sehingga memenuhi taraf hidup yang wajar. b) Sampai saat ini sebagian besar prajurit Kodam VII / Wirabuana masih menempati rumah dinas / pribadi, namun demikian program pengadaan rumah melalui KPR BTN baik program reguler maupun khusus tetap berjalan. c) Guna meningkatkan kesejahteraan prajurit Kodam II / Wirabuana telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, sarana olah raga, sarana hiburan,sedangkan dana pemeliharaan kesehatan dari komando atas sebesar 2 % gaji pokok dikurangi pajak per kepala keluarga. d) Sampai saat ini dukungan perawatan dan pemakaman jenazah personel Kodam VII / Wirabuana belum terpenuhi semuanya, mengingat dukungan / anggaran yang turun dari komando atas terbatas. Dari 105 personel yang diajukan baru terdukung 55 orang. 7) Rencana penempatan pos-pos perbatasan Kodam VII / Wirabuana TA 2005 pembangunan pos perbatasan di Marore TA 2006 pembangunan pos perbatasan di Matatuang & Kawaluso TA 2007 pembangunan pos perbatasan di Marampit & Kawio TA 2008 pembangunan pos perbatasan di Kambolang & Karutung TA 2009 pembangunan pos perbatasan di Lipaeng & Mangupung 8) Kodam VII / Wirabuana telah memiliki RUTR dibidang pertahanan dan setiap 5 ( lima ) tahun RUTR tersebut selalu direvisi / disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Berdasarkan telaahan strategis dan perkiraan kemungkinan ancaman musuh, diperkirakan serangan musuh akan datang melalui corong laut Sulawesi dan Selat Makassar. Dengan demikian, maka konsep pertahanan Kodam VII / Wirabuana memprediksikan serangan musuh datang dari arah utara ( Laut Sulawesi ) dan arah barat ( Selat Makassar ) dengan sasaran 8

pada daerah pantai utara Sulawesi Utara dan pantai barat Sulawesi Selatan ( Alternatif I dan Alternatif II ). 9) Sebagai tindak lanjut dari Surat Telegram Panglima TNI nomor STR / 1367 / 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang persiapan langkahlangkah penarikan satuan TNI dari tugas pengamanan Obvitnas, maka berdasarkan Surat Telegram Pangdam VII / Wirabuana No. STR / 410 / 2004 tanggal 22 Desember 2004, Kodam VII / Wirabuana telah menyerahkan pengamanan Obvitnas PT. Inco Soroako kepada pihak otoritas PT inco Soroako. Dengan demikian maka Pam Obvitnas yang dilaksanakan Kodam VII / Wirabuana hanya pengamanan Gupusmu dan Gudmurah sehingga pelaksanaannya tidak mengalami kendala di lapangan karena tidak terkait dengan unsur keamanan yang lain. 10) Dalam rangka pembinaan personel khususnya terhadap kasus-kasus kerawanan kejahatan, maka Kodam VII / Wirabuana melakukan langkah-langkah atau penekanan-penekanan sebagai berikut : a) Setiap anggota Kodam VII / Wirabuana harus mewaspadai setiap perkembangan situasi dan kondisi di wilayah Sulawesi pada khususnya dan nasional pada umumnya. b) Melaporkan secara cepat kepada atasan apabila menemukan halhal yang mencurigakan dan dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. c) Setiap anggota dilarang ikut serta terlibat dalam suatu penyampaian aspirasi masyarakat seperti unjuk rasa, deonstrasi kepada pemerintah pusat maupun daerah. d) Setiap anggota dan keluarga TNI dilarang berada di tempat-tempat keramaian yang dapat menimbulkan kerugian baik personel maupun materiil apabila terjadi suatu insiden. e) Menindak tegas terhadap personel yang melaggar disiplin militer dan tata tertib f) Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum guna memberikan kesadaran dan wawasan tentang penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan hukum. g) Melakukan koordinasi dengan aparat terkait baik dengan Polri maupun pemerintah daerah. 11) Pembangunan Kodim dan Koramil untuk Miangas dan Marore di bawah Kodim 1301 / Satal : a. Personel 1) Pos perbatasan Miangas terdiri 6 orang anggota Kodim dan 4 orang anggota TNI AL. 2) Pos perbatasan Marore terdiri 4 orang anggota Kodim 1301 / Satal dan 4 orang anggota TNI AL. b. Materiil belum terdukung seluruhnya sesuai pengajuan ke Komando atas. c. Operasionalnya di bawah satuan atasan masing-masing. 12) Pembinaan personel di daerah perbatasan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan penugasan secara bergiliran setiap 3 bulan. 2) Pendidikan disesuaikan dengan aturan yang berlaku seperti personel militer lainnya. 3) Kesejahteraan anggota yang bertugas masih belum ada dukungan operasional. 9

4) Menyarankan ke Komando atas agar personel yang bertugas di pos perbatasan diberikan tunjangan kemahalan mengingat besarnya biaya hidup dan perbandingan harga di daerah tersebut. b. ANGGARAN

a. b. c. a. 1)

2)

3)

4)

1) Dukungan anggaran untuk tugas-tugas operasional tahun 2005 bagi satuan-satuan Kodam VII / Wirabuana bersumber dari Mabes TNI dalam hal ini Kodam VII / Wirabuana selaku Kotama Ops dan Program prioritasnya adalah Pam daerah rawan konflik Poso. Dukungan anggaran yang disalurkan ke Kodam VII / Wirabuana sebagai berikut : a. Operasi sasaran terpilih b. Operasi preventif c. Operasi Intelijen d. Kodal operasi e. Operasi teritorial 2) Dik / Dip TA 2005 untuk Kodam VII / Wirabuana bersumber dari 3 unit organisasi yaitu : Dari unit organisasi Mabes TNI AD Dari unit organisasi Mabes TNI Dari unit organisasi Dephan 3) Dukungan diterima Kodam VII / Wirabuana dari pemerintah Sulut terutama dukungan kendaraan dan dana : Dukungan Kendaraan, berupa : Kendaraan yang diterima dari Bupati Bolmong a) SPM Honda Win 100 cc, 4 unit diterima oleh Kodim 1303 / Bolmong tahun 2003 b) SPM Honda Win 100 cc, 4 unit diterima oleh Kodim 1303 / Bolmong tahun 2005 c) Ran Toyota kijang pick up, 1 unit diterima oleh Kodim 1303 / Bolmong tahun 2005. Kendaraan yang diterima dari Bupati Minahasa a) Ran Daihatsu, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa tahun 2003 b) Daihatsu Espas, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa tahun 2003 c) Isuzu Panther, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa tahun 2003 d) SPM YamahaYT 115, 10 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa tahun 2003 e) SPM viar YX 100 BC, 8 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa tahun 2005. Kendaraan yang diterima dari Walikota Tomohon a) Isuzu Panther, 1 unit diterima oleh Kodim 1302 / Minahasa tahun 2003 b) Isuzu Panther, 1 unit diterima oleh Dodik Secata “B” Bitung tahun 2005 Kendaraan yang diterima dari Gubernur Gorontalo a) Ran Toyota Kijang Pick Up, 1 unit diterima oleh Kodim 1304 / Gorontalo tahun 2005 b) SPM RX King 100 cc, 3 unit diterima oleh Kodim 1304 / Gorontalo tahun 2003 10

c) SPM RX King 125 cc, 3 unit diterima oleh Kodim 1304 / Gorontalo tahun 2003. b. Dukungan Dana, berupa : 1) Tahun 2004 Korem 131 / Stg mendapat dukungan dari Pemda Prov Sulut berupa dana sebesar Rp 30.000.000; digunakan untuk pembelian sound system berupa 2 buah power dengan kekuatan 28.000; 2 buah mixer, 1 buah equalizer dan 8 buah speeker. 2) Tahun 2005 Korem 131 / Stg mendapat dukungan dari Pemda Prov Sulut berupa dana sebesar Rp 100.000.000; untuk bantuan penyelenggaraan keamanan wilayah perbatasan. c. PERMASALAHAN 1. Perlu dukungan operasi bagi personel yang melaksanakan tugas di daerah perbatasan. 2. Perlu dukungan sarana transportasi dan alat komunikasi. 3. Perlunya dukungan parabola guna menangkap siaran TV dari Indonesia 4. Perlunya peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan.

3. KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA a. UMUM 1) Kondisi keamanan Provinsi Sulawesi Utara tetap stabil dan terkendali meskipun menghadapi perkembangan situasi nasional maupun lokal seperti issu teror bom, Pemilu 2004, pelaksaaan Pilkada Gubernur Sulawesi Utara dan Pilkada Walikota/Bupati. 2) Data gangguan Kamtibmas selama 1 (satu) tahun periode Juli 2004 sampai dengan Juli 2005, yaitu : a. Tahun 2004 (Juli sampai dengan Desember 2004) Semester II Crime Total = 3.785 kasus Crime Clearence = 2.351 kasus = 62 % b. Tahun 2005 (Januari sampai dengan Juli 2005) Crime Total = 4.606 kasus Crime Clearence = 2.708 kasus = 59 % Selama periode tersebut tidak terjadi gangguan keamanan yang berdampak pada masyarakat luas (timbul rasa takut, rasa kuatir, resah, dll) Data Laka lantas dan pelanggaran lantas a. Tahun 2004 (Juli sampai dengan Desember) Jumlah laka = 157 kasus Langgar Lantas = 19.085 pelanggaran b. Tahun 2005 (Januari sampai dengan Juli) Jumlah Laka = 191 kasus Langgar Lantas = 20.892 pelanggaran c. Perbandingan semester II tahun 2004 dan Semester I 2005 Jumlah Laka naik 34 kasus 18 % Korban MD turun 43 orang 32 % Faktor penyebabnya karena mabuk, faktor jalan, faktor alam 11

3) Penanganan Illegal Logging oleh Polda Sulawesi Utara berkaitan dengan Otonomi Daerah, selama ini tidak terdapat permasalahan yang dapat menghambat proses penyidikan bahkan Pemda memberikan dukungan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama. Sebagai gambaran disampaikan data penanganan Illegal Logging oleh Polda Sulawesi Utara sebagai berikut : a. Tahun 2004 sebanyak 65 Kasus, P-21 sebanyak 20 Perkara b. Tahun 2005 sebanyak 13 kasus, P-21 sebanyak 5 perkara 4) Untuk pengamanan Pilkada 2005, Polda Sulut melaksanakan Operasi Pengamanan Pilkada Samrat 2005 yang melibatkan Kekuatan Pam Polri : 3.911 Personil, Kekuatan TNI : 722 Personil dan Linmas : 8.852 Personil serta didukung oleh anggaran APBD sebesar 2,5 Milyar. b. PERMASALAHAN 1) Masalah Petani Cap Tikus (Miras Lokal) Latar belakang masalah disebabkan karena minuman tradisional cap tikus dituding sebagai pemicu maraknya pemabukan, oleh sebagian masyarakat minuman cap tikus dijadikan sebagai minuman primadona dan bahan campuran sehingga berakibat banyak menimbulkan permasalahan di bidang Kamtibmas. Pada sisi lain para petani cap tikus menggantungkan seluruh hidupnya dengan membuat cap tikus untuk dijadikan minuman tradisioanal. Dengan menjual cap tikus, mereka dapat hidup dengan membiayai pendidikan anak-anak sampai ke perguruan tinggi, sehingga menimbulkan polemik tersendiri bagi Kepolisian saat menggelar operasi penertiban minuman tradisional dengan mendapat tantangan dan hambatan dari para petani cap tikus 2) Masalah Petani Cengkih Turunnya harga cengkih pada tingkat penjual di bawah Rp. 30.000, sehingga banyak para petani yang mengalami kerugian sebagai akibat tidak sesuainya biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan hingga masa panen. Pada setiap kasus unjuk rasa yang terjadi berkaitan dengan harga cengkih, para petani menuntut Pemerintah untuk menaikkan harga jual cengkih sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat 3) Masalah BBM Pada daerah-daerah di pinggiran kota, minyak tanah masih merupakan kendala tersendiri, karena seringkali minyak tanah menghilang dari pasaran. Minyak tanah dijual dengan harga yang sangat jauh melebihi HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 900 per liter. 4) Masalah Penambangan Liar Sampai saat ini Pemerintah Daerah belum memberikan solusi terhadap para penambang emas liar, sehingga pada daerah-daerah penghasil emas banyak terjadi penambangan liar yang dilakukan oleh warga setempat dan pendatang terutama dari Philipina yang menggunakan teknologi cyanida untuk mendapatkan emasnya. 5) Masih ada gugatan keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan

12

6) Tertangkapnya tersangka teroris An Artian Ali di Kabupaten Sangihe, yang bersangkutan sebagai pelaku pengeboman di Pangandaran, Jawa Barat Tahun 2000. 7) Temuan Bahan Peledak dalam bentuk : mortir, granat tangan, roket, detonator di wilayah Kabupaten Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan Manado sebagai berikut : - Jenis Granat Mortir : 294 Buah, aktif 265 buah - Jenis Roket Heat M 24 : 15 buah, aktif 6 buah - Granat tangan : 30 buah, aktif 28 buah - Senjata Api Genggam : 3 Buah - Detonator granat tangan : 3 Buah - Detonator Roket Heat M 24 : 1 Buah 8) Dugaan terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah industri PT. Newmont Minahasa Raya/NMR yang kasusnya akan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Manado. 9) Kasus dugaan korupsi dari proyek KUT sebanyak 320 kasus yang dilaporkan masyarakat beberapa kasus telah dilakukan penyidikan dan penyelesaian berkas 10) Dampak kekurangan BBM secara nasional telah merambat ke Sulawesi Utara dalam bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap persediaan BBM yang menimbulkan antrian panjang di SPBU-SPBU selama kurang lebih 3 hari. 11) Pemukulan terhadap korban LK. Jhony Mapia Awala oleh Kapolsek Miangas. Dampak kejadian tersebut menumbulkan emosi masyarakat sampai pada pengibaran bendera Philipina. Saat ini kasus tersebut dalam penyidikan dengan tersangka Iptu Dareda, berkas perkara tinggal menunggu pelaksanaan, otopsi tindakan internal yang dilaksanakan adalah penarikan pejabat kapolsek dan penambahan anggota Polsek dari Mapolda

B. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, PIMPINAN PARPOL/ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT. Dalam pertemuan dengan Gubernur, Pimpinan Parpol/Ormas dan tokoh masyarakat, disampaikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Perlunya untuk segera dilaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan, baik dibidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dibidang keamanan dan pertahanan untuk mengantisipasi adanya infiltrasi dari pihak-pihak asing. Pembangunan wilayah perbatasan dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antara masyarakat perbatasan dengan masyarakat negara tetangga yang dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. 2. Menghadapi perkembangan era globalisasi, maka pemerintah pusat harus lebih memperhatikan daerah atau wilayah yang secara potensial perlu dikembangkan dalam mengantisipasi atau menghadapi tantangan global tersebut yang diketahui sekarang bahwa telah terjadi pergeseran pertumbuhan ekonomi dunia dari Atlantik ke arah Pasifik. Dilihat dari konteks posisi wilayah, Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu wilayah yang berbatasan dengan Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan Provinsi Sulut dapat menjadi solusi Indonesia sebagai Global Market. Untuk 13

itu perlu dilakukan pengembangan wilayah Provinsi Sulut dalam mengantisipasi era globalisasi tersebut. 3. Mengenai peristiwa terorisme di Indonesia, diharapkan agar kinerja aparat keamanan dapat lebih ditingkatkan untuk mengatasi masalah tersebut, karena peristiwa terorisme tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi dapat mengganggu stabilitas dan keamanan bangsa secara keseluruhan. 4. Adanya isu yang menyatakan bahwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diizinkan untuk mendirikan partai lokal, dapat berdampak pula terhadap provinsi-provinsi lain di Indonesia. Apabila hal tersebut dilaksanakan, dikhawatirkan dapat memicu kerawanan politik yang akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

C. PERTEMUAN DENGAN KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT VI MANADO DAN KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA SAM RATULANGI 1. PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT VI MANADO A. UMUM 1) Lantamal VI mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh perairan laut Sulawesi mulai dari garis pantai Kalimantan Timur hingga ke perairan Sangihe – Talaud dengan luas sekitar 144.000 mil2 atau 244.800 Km2. Laut Sulawesi cukup strategis karena berbatasan langsung dengan 2 ( dua ) negara tetangga yaitu Malaysia dan Philipina serta diapit oleh ALKI – II dan ALKI – III . Kondisi tersebut tentunya membawa konsekunsi adanya kerawanan-kerawanan yang berdimensi nasional dan internasional. 2) Perairan perbatasan mengandung berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat mengganggu hubungan bilateral. Permasalahan perbatasan RI – Malaysia lebih banyak didominasi oleh pelanggaran wilayah, penyelundupan dan lalu lintas tenaga kerja ilegal. Sedangkan permasalahan perbatasan RI – Philipina didominasi oleh permasalahan ilegal fishing dan penyalahgunaan lintas tradisional oleh kelompok radikal yang berbasis di Philipina Selatan maupun daerah-daerah tertentu di Indonesia. 3) Pangkalan dan unsur TNI AL digelar untuk mengantisipasi dan menangani potensi kerawanan yang ada di perairan Laut Sulawesi. KRI dan pesawat intai maritim di bawah kendali Guskamla maupun Guspurla Armatim secara berkala maupun insidentil melaksanakan patroli dan operasi penegakan hukum di laut. Sementara unsur patroli dari pangkalan TNI AL melaksanakan operasi Kamla terbatas. Namun dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus diamankan maka jumlah maupun kondisi sarana yang ada masih belum memadai, sehingga upaya pengamanan perairan belum optimal. 4) Untuk merespons dan menanggulangi setiap bentuk ancaman di darat maupun lewat laut, TNI AL menggunakan Sistem Senjata Armada Terpadu ( SSAT ) yang terdiri dari KRI, Pesawat Udara, Pangkalan dan Marinir. Unsur KRI dan pesawat udara TNI AL di bawah kendali Gugus Tempur Laut maupun Gugus Keamanan Laut melaksanakan tugastugas operasional tempur maupun non tempur serta pemantauan di laut. 14

Kekuatan Marinir disiapkan sewaktu-waktu untuk diterjunkan ke daerah konflik. Lantamal dan Lanal yang merupakan bagian integral dari SSAT mempunyai tugas pokok : - Mendukung satuan operasi - Melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim - Melaksanakan Patroli Keamanan Laut Terbatas. - Kemampuan dukungan bagi satuan operasional - Gelar Pangkalan dan Sarana Operasi dijajaran Lantamal VI 5) Sarana ideal yang dibutuhkan : - 2 kapal patroli jenis PC-36 untuk setiap Lanal - 1 kapal patroli jenis F-28 untuk setiap Posal - Radar pantai untuk Lanal Nunukan , Posal Marore dan Posal Miangas. b. PERMASALAHAN 1) Penangkapan ikan secara illegal, kebanyakan dilakukan oleh Pumpboat Philipina. 2) Pengangkutan kayu illegal melalui perairan Sulawesi Utara, kebanyakan dari wilayah Papua ke luar negeri serta dari Kalimantan Timur ke Tawao Malaysia. 3) Penyelundupan, baik keluar seperti ikan dan minyak, maupun masuk dari luar negeri seperti barang kebutuhan rumah tangga, bahan industri bahkan senjata dan bahan peledak. 4) Teror di laut, baik yang ditujukan kepada masyarakat maritim maupun ke pada masyarakat yang lebih luas dan pemerintah. 6) Penggunaan ALKI secara illegal oleh kekuatan angkatan laut asing. 7) Lemahnya kemampuan monitoring wilayah, karena keterbatasan sarana dan prasarana 8) Dukungan untuk perlegkapan operasional di Prov. Sulsel belum sesuai dengan standar kesatuan sehingga membutuhkan sarana transportasi udara ( helikopter ) dan sarana angkutan laut ( kapal ).

2. PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA SAM RATULANGI a. UMUM 1) Kondisi satuan Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi cukup memadai sebagai pangkalan pendukung kegiatan operasi penerbangan TNI AU, walaupun masih terdapat kekurangan alat peralatan/sarana pendukung operasional penerbangan. Semua fasilitas dukungan penerbangan milik Bandara dan maskapai penerbangan sipil yang selama ini penggunaannya dikoordinasikan oleh Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi. 2) Jumlah personel berjumlah 120 orang, terdiri dari : - Pamen : 2 orang - Pama : 28 orang - Ba/Ta : 59 orang - PNS : 12 orang 15

3) Kondisi kesejahteraan prajurit di Lanud Sam Ratulangi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terutama dilihat dari segi penyediaan perumahan dinas yang pelaksanaannya sesuai dengan rencana program pembangunan yang dianggarkan. 4) Dukungan yang diterima oleh Lanud Sam Ratulangi dari Pemda Provinsi Sulawesi Utara adalah : a. 1 (satu) unit mobil Nissan Terrano Spirit tahun 2004 b. Bantuan dana sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembelian Parachute dalam rangka pembinaan FASIDA Sulut tahun 2005 5) Pengadaan lokasi untuk Scrumble Area (Shelter Area & Crew Room) di Lanud Sam Ratulangi sangat strategis sebagai kawasan pertahanan udara, teruma untuk penempatan/penggelaran pesawat-pesawat tempur TNI AU dalam dukungan operasi pengamanan wilayah udara, karena merupakan pangkalan terdekat dengan pulau-pulau di daerah perbatasan NKRI dengan Negara Filipina. b. PERMASALAHAN 1) Kekurangan peralatan/sarana pendukung operasional penerbangan 2) Sebagian besar bangunan perkantoran, mess dan rumah dinas TNI AU berada di areal tanah yang diakui milik dari PAP I Bandara Sam Ratulangi dan telah disertifikatkan. Hal ini tentu akan berdampak pada pembuatan rencana pembangunan tata ruang pertahanan TNI AU dimasa mendatang karena tidak memiliki areal tanah. Untuk itu maka diperlukan adanya perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan tanah antara Dirjen Perhubungan dengan TNI AU, sehingga rencana pembangunan tata ruang bagi masing-masing pihak dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. D. KUNJUNGAN KE PULAU MIANGAS 1. UMUM a. Secara umum wilayah Kabupaten Sangihe dan Talaud memiliki gugusan pulau dengan jumlah 124 pulau besar dan kecil yang membentang dari Pulau Biaro di Selatan hingga pulau Miangas di Utara. Pulau Miangas sendiri adalah bagian dari gugusan pulau-pulau Talaud seluas 1.251,02 km2, masuk dalam Kecamatan Nanusa – Kabupaten Talaud dan merupakan pulau terluar dari NKRI yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina. b. Pulau Miangas mempunyai luas wilayah 3,15 Km2 dengan jumlah penduduk 678 jiwa (tahun 2003) dengan mayoritas penduduk suku Talaud dan berjarak 48 mil dari Negara Philipina. Di Pulau Miangas terdapat beberapa instansi yang bertugas di pos-pos, antara lain : a. Pos Border Cross Area (BCA) yang diawaki perwakilan dari Indonesia dan Philipina b. Satgas TNI AL, Babinsa, Pos Polisi dan Pos Bea Cukai c. Biro Navigasi dan sarana bantu navigator suar. c. Kepemilikan atas P. Miangas secara hukum berdasarkan doktrin uti possidetis telah menjadi milik Indonesia dan memasukan Pulau tersebut sebagai titik dasar No. 42 dalam UU No. 4/Prp/1960 dan tidak ada sengketa kedaulatan antara RI – Filipina atas pulau ini. Hal ini dibuktikan 16

melalui (i) Protokol pada Perjanjian Ekstradisi RI-Filipina yang ditandatangani pada 10 Februari 1976 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara dan (ii) posisi resmi Filipina yang dinyatakan oleh delegasi Filipina pada perundingan batas maritim RI-Filipina, 1 – 5 Desember 2003 di Manila. Delegasi Filipina menyatakan bahwa Filipina tidak mempunyai klaim atas Pulau tersebut dan mengakui kedaulatan RI atas Pulau Miangas. d. Adat istiadat wilayah Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud yang terkenal antara lain adanya Tarian Adat dalam rangka menyambut tamu penting serta pakaian khas hasil tenunan sendiri yang dinamakan kain “Kofa” dan kalau dibuat dalam bentuk jubah dinamakan “Lako” serta dilengkapi topi yang dinamakan “Laporong”. e. Di Pulau Miangas telah dibangun Monumen Perbatasan yang ditengahnya terdapat gambar Burung Garuda dan menjadi tanda bahwa Pulau Miangas merupakan Wilayah Indonesia. Monumen tersebut dibangun pada tahun 1988. 2. PERMASALAHAN a. Kondisi ekonomi warga Miangas sebagian besar sangat memprihatinkan, sama halnya dengan peduduk yang menempati pulau-pulau terpencil di dekat perbatasan. Disamping itu lemahnya aksesibilitas masyarakat di pulau-pulau terpencil dan wilayah perbatasan di bidang transportasi, informasi, komunikasi dan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, sumber daya air dan lain-lain. b. Minimnya dukungan sarana dan prasarana, biaya operasional dan jaminan sosial guna menunjang kegiatan aparat keamanan (TNI/POLRI) yang bertugas di wilayah Border Crossing Agreement (BCA). c. Tidak adanya kewenangan lembaga Border Crossing Agreement (BCA) Marore dalam hal memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat setempat, kecuali menangani urusan kunjungan kekeluargaan (masyarakat Indonesia – Filipina), d. Rendahnya penghasilan dan biaya hidup PNS/TNI/POLRI yang bertugas di wilayah perbatasan bila dikaitkan dengan tingkat kemahalan hidup di wilayah perbatasan tersebut dan lambannya pasokan logistik di daerah perbatasan. f. Masyarakat Pulau Miangas sangat mendambakan kunjungan Pejabat Pemerintah, khususnya Presiden RI, karena sampai saat ini belum ada pejabat pemerintah yang mengunjungi Pulau Miangas, hanya mantan Wakil Presiden RI Bung Hatta yang telah mengunjungi Pulau tersebut. Kunjungan Presiden RI diharapkan dapat mberikan dukungan moril kepada masyarakat Miangas yang mendiami salah satu pulau terluar di Indonesia.

B. PERTEMUAN DENGAN KOMANDAN KOREM 131/SANTIAGO, KEPALA STASIUN TVRI, KEPALA STASIUN RRI, PWI, KPID DAN MASYARAKAT PERS PROVINSI SULAWESI UTARA 1. KOMANDO RESORT MILITER 131/SANTIAGO a. Umum.

17

1) Korem 131/Santiago sebagai Sub Kompartemen Strategis mempunyai wilayah pembinaan potensi kekuatan pertahanan darat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan 14 Pemda Tingkat 2 terdiri dari 4 (empat) Pemkot dan 10 (sepuluh) Pemkab. Provinsi Sulawesi Utara dengan 3 (tiga) Pemkot dan 6 (enam) Pemkab serta Provinsi Gorontalo dengan 1 (satu) Pemkot dan 4 (empat) Pemkab. 2) Sebagai Satuan pelaksana Kodam VII/Wirabuana, Korem 131/Santiago mempunyai lingkup wilayah tugas dan tanggung jawab pembinaan tertorial wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Korem 131/Santiago disamping melaksanakan tugas pembinaan Satuan dalam rangka terpeliharanya kemampuan dan kesiapan operasional satuan dalam Korem 131/Santiago juga melaksanakan pembinaan potensi pertahanan darat, pembinaan komunikasi sosial serta membantu Polri dan Pemda di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. 3) Kondisi Satuan terdiri dari : a. Korem 131/Santiago di Kota Manado b. Kodim 1301/Satal di tahuna Kabuaten Sangihe Talaud yang terdiri dari 15 Koramil c. Kodim 1302/Min di Tondano Kabupaten Minahasa yang terdiri dari 19 Koramil d. Kodim 1303/Bolmong di Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari 15 Koramil e. Kodim 1304/Gtl di Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 18 Koramil f. Kodim 1309/Mdo di Kota manado yang terdiri dari 5 Koramil g. Kodim 1310/Btg di kota Bitung yang terdiri dari 6 Koramil 4) Satuan tempur terdiri dari : a. Yonif 712/Wt - Ma Yonif, kima, Kiban di kota Manado - Kipan-A, Kipan-B, Kipan-C di Kabupaten Minahasa. b. Yonif 713/St - Ma Yonif, Kima, Kipan-A, Kipan-Bdi Kabupaten Gorontalo - Kiban di Kota Gorontalo - Kipan-Cdi Kabupaten Bolaang Mongondow c. Sat/Disjan yang ada di Korem 131/Santiago - Denpom VII/1 di Manado - Den Zibang I/VII di Manado - Den Bekang VII-44-01 di manado - Den Pal 07-12-01 di manado - Den Kesyah Rem 131/Santiago di Manado - Rumkit Tk.III Manado di Manado - Den Zipur-4 di Maumbi Kabupaten Minahasa - Hubyah Rem 131/Santiago di manado - Ajenrem 131/Santiago di Manado - Minvetcad VII/01-K-1 di Manado - Secata-B Rindam VII/Wirabuana di Bitung 5) Personel di Korem 131/Santiago berjumlah 3.089 personil 6) Sarana yang dimiliki oleh Korem 131/Santiago antara lain : - Kendaraan Bermotor - Alkapsat - Alat Perhubungan 18

- Optik - Pangkalan 7) Letak wilayah Korem 131/Santiago meliputi daratan yang terletak di jazirah Utara Pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau yang tersebar di ujung utara berada pada posisi antara 0 0 30’ - 40 30’ LU dan 1210 – 1270 BT

b. PERMASALAHAN 1) Panjangnya garis pantai serta tersebarnya pulau-pulau kecil di Utara pulau Sulawesi merupakan kerawanan terhadap penyelundupan, illegal fishing, lalu lintas terorisme yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. 2) Masalah perbatasan dengan Philipina masih terus diupayakan penyelesaian melalui BCA (Border Crossing Agreement) yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun. Masalah yang masih dihadapi adalah pelintas batas tradisional, masuknya nelayan Philipina ke perairan Indonesia. Disamping itu perlu puladiwaspadai arus mobilitas yang semakin ramai akibat dibukanya jalur penerbangan dan laut lewat Davao, Manado dan Bitung 3) Permasalahan lain yang masih dirasakan adalah TKI illegal yang berasal dari Sulawesi Utara dan Gorontalo ke Sabah Malaysia, namun telah diupayakan melalui kerjasama dan persetjuan tenaga kerja kedua negara serta dilanjutkan pola kerjasama dalam bentuk Sister City antara Kota Manado/Kota Bitung dengan Sabah Malaysia 4) Cukup rawannya posisi wilayah Korem 131/Santiago bila ditinjau dari segi keamanan dimana letak wilayah berada diantara daerah konflik. Sebelah utara berbatas langsung dengan Gerakan Separatis Moro di Philipina Selatan, Sebelah Timur berbatasan langsung dengan daerah konflik Maluku, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan daerah konflik Poso serta Sulawesi Barat. 5) Almatsus (HT/Repeater) minim, khususnya anggota intelijen. 6) Kemungkinan konflik antara Pemkab Sangihe dan Talaud dalam upaya mengklaim P. Marore. 7) Pemenuhan personel satpur untuk mencapai 100% sangat sulit dikarenakan frek penugasan ke daerah operasi yang tinggi. 8) Terbatasnya personel yang memiliki kemampuan pelatih, yang akan dilibatkan dalam proses penyiapan satgas dalam rangka kesiapan operasional satuan 9) Uang Lauk Pauk latihan saat ini Rp. 13.600,- perhari/orang dirasakan sangat kurang sekali 10) Dukungan tunjangan jabatan bagi Danramil serta Babinsa (Rp. 98.000 dan Rp. 50.000) dihadapkan dengan tugaske depan sangatlah minim apalagi dikaitkan dengan luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 11) Minimnya dukungan BPD bagi personel Korem 131/Santiago yang harus melaksanakan dinas ke Makodam dikarenakan faktor jarak tempuh serta waktu yang lama jika melalui darat ditempuh tiga hari dan jika melalui pesawat harus membayar ongkos yang mahal. 19

12) Banyaknya rumah dinas yang masih ditempati pensiunan bahkan anak dan cucunya, justru personel aktif mengontrak rumah (kost) 13) Randis yang usia pakainya sudah cukup tua dihadapkan padatingginya kegiatan protokoler di Korem 131/Santiago serta SPM indeks Babinsa (jumlah Babinsa 865) yang ada hanya mencapai 15% dari jumlah keseluruhan. 14) Dukungan kaporlap yang belum mencapai norma perorangan dimana dalam satu tahun hanya memperoleh 1 x pembagian, dimana satpur seharusnya mendapat indeks 2 x PDL serta satkowil 2 x PDH tertahun 15) Masalah perbatasan (Illegal fishingdan pelintas batas tradisional) dikoordinasikan melalui program Boarding Crossing Agreement (BCA). PT.Newmont Minahasa Raya(NMR) yang masih mensisakan permasalahan yang sering dimunculkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM tertentu. Saat ini warga telah direlokasikan oleh LSM tanpa koordinasi dengan pihak Pemda. Masih banyaknya Babinsa maupun Koramil serta Kodim yang overload (wilayahnya melebihi dari daerah yang semestinya) Masalah tapal batas antara kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum tuntas, menjadikan 2 Kecamatan di wilayah perbatasan rawan konflik.

2. TVRI STASIUN SULAWESI UTARA DAN GORONTALO a. UMUM 1) TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam menjalankan kegiatannya mempunyai visi : mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencerdaskan bangsa dan menjadi TV pilihan yang berakar pada budaya bangsa. Dalam mewujudkan visi tersebut, TVRI Sulut dan Gorontalo mempunyai misi : Menjadi media komunikasi bagi kepentingan nasional yang berlandaskan persatuan dan kesatuan, memberikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan serta menyajikan hiburan bermutu bagi masyarakat dan membentuk lingkungan kerja yang sehat, harmonis dan profesional bagi karyawan dan mitra kerja. 2) Peta transmisi TVRI Sulut dan Gorontalo meliputi : a. Manado - 1 kW i. Paguyaman - 100 W b. Makawemberg - 5 kW j. Tilamuta - 10 W c. Tareran - 300 W k. Marisa - 100 W d. Belang - 300 W l. Popayato - 100 W e. Kotamobagu - 100 W m. Siau Timur - 10 W f. Pinolosian - 10 W n. Tahuna - 1 kW g. Boroko - 300 W o. Lirung - 100 W h. Gorontalo - 2 kW Satuan Transmisi sebanyak 15 buah, terdiri dari : a. 2 buah pemancar Unattended dalam keadaan rusak (Tilamuta dan Siau Timur) b. 2 buah pemancar dalam keadaan rusak di Tahuna dan Lirung c. 1 buah pemancar di Popayato tidak mengudara, karena tidak ada pengadaan solar 20

3) 4)

5)

6)

d. 10 buah pemancar mengudara dengan kekuatan hanya 20 %, dimana pemancar VHF sudah tidak mempunyai spareparts di pasaran. Operasional TVRI Sulut dan Gorontalo perhari rata-rata 120 menit , terdiri dari 30 menit berita, 60 menit talk show dan 30 menit siaran hiburan. Jumlah pegawai TVRI Sulut dan Gorontalo terdiri dari : a. PNS 173 orang dengan tingkat pendidikan dari SD – Pasca sarjana dan pendidikan profesi terdiri dari Programmer (90 %), Reporter (95 %), Teknisi (80 %), dan Administrasi (20 %). b. Honorer 29 orang Program dan kekuatan TVRI Sulut dan Gorontalo adalah : a. Merehabilitasi 3 buah pemancar dan menara di Tareran, Tahuna dan Lirung yang kondisinya sudah sangat parah b. Pembangunan pemancar di Minahasa Selatan – Desa Powalutan untuk coverage daerah kecamatan Motoling, Ranoyapo, Tompaso baru, Modoinding, Tenaga, Toluaan, Ratahan, Tombatu dan sekitarnya. c. Berpartisipasi aktif dalam materi siaran yang mendukung program pemerintah dan pendidikan masyarakat melalui penyebaran informasi yang obyektif, netral dan independen. d. Lokasi kegiatan produksi dekat dengan Stakeholder e. Luas jangkauan meliputi Menado, Minahasa, Bolmong (perbatasan dengan Gorontalo), Bitung, Tahuna dan Lirung, jika pemancar beroperasi dengan kapasitas penuh f. Memiliki tenaga terampil, khususnya di bidang operasional televisi g. Memiliki fasilitas peralatan studio digital Sejak tahun 2002 TVRI tidak memperoleh dana dari APBN (kecuali gaji PNS). Untuk pegawai honorer dibiayai oleh TVRI daerah dan untuk biaya siaran, pegawai, pemeliharaan kantor dan biaya umum menjadi beban TVRI daerah.

b. PERMASALAHAN 1) Untuk operasional program, TVRI Sulut dan Gorontalo mengalami hambatan, karena kondisi peralatan produksi yang habis life timenya serta transmisi yang tidak mampu karena minimnya anggaran perawatan dan pemeliharaan. 2) Pemancar TVRI Sulut dan Gorontalo masih menggunakan jenis pemancar VHF, sehingga dalam operasionalnya menhadapi hambatan, karena spare parts pemancar VHF sudah tidak ada lagi di pasaran. 3) Terbatasnya dukungan anggaran jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk menghasilkan materi/produksi dan siaran yang bermutu.

2. RRI STASIUN MANADO a. UMUM 21

1) Wilayah dan tugas siaran yang harus dijangkau oleh RRI cabang Manado, baik jangkauan siaran maupun daerah tugas liputan adalah seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 6 Kabupaten, yaitu : Minahasa Induk, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Sangihe, Talaud serta 3 kota yaitu, Manado, Bitung dan Tomohon. Daratan Sulawesi Utara dengan gunung-gunung diatas ketinggian melampaui 170 m+v cukup banyak dan mempengaruhi serta kurang menguntungkan bagi pengoperasioan pemancar, yaitu : di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Sangihe. 2) Program siaran RRI Manado adalah 17, 5 jam sehari yang terbagi dari Programa Daerah I, Programa Daerah II, dan Programa Daerah III, dengan golongan siaran terdiri dari berita, pendidikan, kebudayaan, hiburan dan iklan. 3) Pemancar RRI Stasiun Manado terdiri dari : a. MW Nec-8040 BT 10 KW Frekuensi 1188 KHz menjangkau wilayah Manado, Minahasa, Bitung, Talaud yang digunakan untuk Pro 1 b. MW Harris 10 KW Frekuensi 1188 KHz menjangkau wilayah Manado, Minahasa, Bitung, Talaud yang digunakan untuk Pro 1 c. FM NEC SBN 11 Cris 89,1 MHz digunakan untuk operasional siaran OB Van d. FM RVR 3000 TR menjangkau Manado dan sebagian Minahasa yang digunakan untuk operasional siaran Pro 2 e. FM RVRVJ 5000 TR menjangkau Manado, Minahasa dan Bitung yang digunakan untuk operasioal siaran Pro 1 f. FM RVRVJ 3000 TR menjangkau Manado dan sebagian Minahasa yang digunakan untuk operasional siaran Pro 3 Peralatan studio terdiri dari : a. 2 unit mixer Continuity dari NEC Jepang produksi tahun 1990 untuk melayani siaran kesinambungan Pro 1 dan Pro 2 b. 1 unit master control dari NEC Jepang tahun 190 c. 2 unit peralatan studio buatan Austria tahun 195 yang digunakan untuk studio rekaman dan studio multipurpose d. Peralatan mesin diesel merk Isuzu tahun 1995 Peralatan siaran luar (OB Van) RRI Manado adalah 1 unit mobil Jeep Merk Mercedes Benz produksi tahun 1995. 4) Jumlah karyawan RRI Manado yang saat ini berjumlah 95 orang, dirasakan 40 % sudah tidak produktif lagi, akibat usia yang sudah mendekati purna tugas/masa pensiun. Dengan keterbatasan tenaga produktif, dimana RRI dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Sulawesi Utara, maka RRI Manado mengangkat tenaga honorer yang sudah cukup lama mengabdi selama 5 tahun. 5) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RRI Manado, antara lain : a. Pemberdayaan kelompok pendengar b. Sebagai saluran suara rakyat dalam rangka pemilihan calon anggota legislatif dan DPD. Melalui program siaran pemilu ini, berbagai kecurangan yang terjadi di TPS dilaporkan oleh reporter maupun masyarakat, yang langsung dapat ditanggapi oleh pejabat KPU dan juga PANWASLU melalui siaran pada saat yang bersamaan, sehingga dapat dikatakan misi RRI sebagai lembaga penyiaran publik terlaksana. c. Sebagai saluran suara rakyat dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kegiatan ini, RRI turut aktif dalam 22

penyiaran putaran pertama dan kedua, sampai dengan perhitungan suara hasil pemilihan tersebut. Yang menarik dari kegiatan ini adalah partisipasi dan aktivitas masyarakat untuk melaporkan proses pemungutan dan perhitungan suara cukup besar selama kurang lebih 8 jam dan berhasil menjaring kurang lebih 110 penelpon yang memberikan laporan. d. Program siaran untuk masyarakat minoritas Untuk memberikan layanan siaran bagi masyarakat minoritas, mulai dari masyarakat di pedesaan, RRI Manado pada setiap minggunya memberikan ruang dan waktu siaran bagi masyarakat pedesaan yang diberi judul “ Siaran Pedesaan” dengan materi siaran diantaranya informasi tentang pertanian. Demikian pula untuk masyarakat nelayan diberikan informasi tentang menjadi nelayan dengan produk unggulan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan. Namun program siaran RRI Manado tersebut belum dapat menjangkau secara sempurna di berbagai daerahdaerah yang menjadi kantong-kantong kehidupan masyarakat tani dan nelayan, akibat keterbatasan kekuatan pemancar yang terhambat dengan tipografi daerah di Sulawesi Utara. Untuk sementara penanggulangan dilakukan dengan program Community Radio dengan menyelenggarakan program siaran di lokasi tertentu yang tidak dapat terjangkau siaran RRI Manado dengan menggunakan OB Van ke lokasi tersebut. b. PERMASALAHAN 1) Dengan kondisi geografis dan tipografi Provinsi Sulawesi Utara, maka RRI Manado menghadapi kendala dalam mengoptimalkan siarannya, khususnya daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kemampuan pemancar, dikarenakan kondisi peralatan pemancar yang masih berjenis VHF. Untuk itu diharapkan agar dapat dilakukan penambahan peralatan pemancar jenis FM dengan berkekuatan 5000 W dilokasi-lokasi, seperti : Makawembeng, Bukit inspirasi Tomohon dan di Kotamobagu. Pemancar-pemancar dilokasi tersebut akan turut memancarluaskan siaran RRI Manado yang mencover seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan penambahan pemancar ripiter di wilayah yang sulit terjangkau siaran RRI tersebut, diharapkan seluruh informasi dari pemerintah maupun masyarakat Sulawesi Utara dapat diikuti di seluruh kawasan Sulawesi Utara untuk percepatan pembangunan di daerah ini. 2) Keterbatasan gedung pertunjukan yang representatif di RRI Manado, seperti Auditorium yang dijadikan sebagai sarana pertunjukan budaya, seni dan tradisional masyarakat Sulut yang sudah semakin langka. 3) Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengadaan perangkat keras yang menunjang operasional siaran, dimana sampai saat ini RRI Manado belum mendapat dukungan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 3. KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, PWI DAN MASYARAKAT PERS PROVINSI SULAWESI UTARA 23

Dalam pertemuan dengan KPID, PWI dan Masyarakat Pers Provinsi Sulawesi Utara, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1) PWI Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada para jurnalis dalam rangka meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia 2) KPID Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2005 tentang Radio Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005 tentang Televisi Republik Indonesia yang keduanya merupakan lembaga penyiaran publik, menimbulkan kesan bahwa Pemerintah berkeinginan menguasai kembali penyiaran publik, padahal Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamatkan bahwa urusan penyiaran adalah urusan publik. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, KPID berpendapat bahwa pemerintah dalam hal ini tidak boleh membatasi hak publik untuk memperoleh informasi, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. 3) Dalam kaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 tahun 2005, maka KPID berpendapat Pemerintah tidak berhak membatasi jam siaran dan tidak dapat mengintervensi dunia penyiaran sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 4) Mengenai perizinan, didalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin diberikan oleh negara melalui KPI. Untuk itu KPID Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan kepada Komisi I DPR RI untuk : a. Mendukung pembatalan PP No. 11, PP No. 12 dan PP No. 13 tahun 2005 yang mana KPI telah melakukan Yudicial Review kepada Mahkamah Konsititusi, karena ada beberapa pasal dalam PP tersebut yang bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran b. Mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Swata, Lembaga penyiaran berlanganan dan Lembaga Penyiaran komunitas c. Memperjuangkan agar masa kerja KPI dapat diperpanjang lebih dari 3 tahun, karena dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa masa kerja KPI selama 3 tahun. 5) KPID Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan sosialisasi ke Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara tentang penyiaran kepada publik dan mengharapkan agar lembaga penyiaran publik mengurus izin penyiaran kepada KPID 6) Sementara itu Lembaga Penyiaran Swasta mengharapkan kepada Komisi I DPR RI untuk dapat memperjuangkan keberadaan TV-TV Lokal di Provinsi Sulawesi Utara, agar dapat terus eksistensi dalam memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat.

24

III.

KESIMPULAN Dari hasil Laporan yang disampaikan kepada Tim, baik lisan maupun tertulis dan hasil kunjungan Tim di lapangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : C. BIDANG PERTAHANAN 1) Provinsi Sulawesi Utara yang secara geografis memiliki pulaupulau kecil, khususnya di wilayah perbatasan, sangat rentan terhadap: - intervensi asing (terutama Pulau Miangas dan Pulau Marore) - perdagangan dan penyelundupan senjata dari kawasan Mindanao – Filipina selatan menuju berbagai daerah rawan konflik di Indonesia, seperti Poso, Maluku Utara dan Maluku - Transit point bagi alur lalu lintas terorisme internasional - perdagangan dan penyelundupan berbagai barang elektronik, narkoba serta minuman beralkohol dan non alkohol - peredaran dollar Amerika palsu - Illegal fishing dan Trans Shipment di Laut Sulawesi dan perairan Sangihe dan Talaud. 2) Kondisi alutsista TNI, dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas masih jauh dari yang diharapkan, dimana kualitasnya sudah cukup tua dan kadaluarsa, serta dari segi kuantitas, alutsista yang ada masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Disamping itu kondisi Batalyon 712 Manado sangat memprihatinkan, dimana alutsista yang ada dalam kondisi yang sudah tua, serta kurang didukung oleh Kendaraan dinas dan Kendaraan tempur. 3) Sebagian besar bangunan perkantoran, mess dan rumah dinas TNI AU berada di areal tanah yang diakui milik dari Perum Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi dan telah disertifikatkan. Hal ini tentu akan berdampak pada pembuatan rencana pembangunan Tata Ruang Pertahanan TNI-AU dimasa yang akan datang, karena tidak memiliki areal tanah. 4) Dalam kasus Illegal Fishing, dilaporkan bahwa TNI AL telah menangkap kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Hukuman yang diberikan masih dalam taraf ringan, karena sampai saat ini belum ada undang-undang 25

(payung hukum) yang mengatur proses hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di Indonesia. 5) Dalam pengamanan wilayah perbatasan, di wilayah Kodam VII/Wirabuana belum ada pasukan yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan wilayah perbatasan, sehingga Kodam VII/Wirabuana tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pengamanan perbatasan. 6) Minimnya dukungan anggaran operasional TNI, baik darat, laut maupun udara yang ditugaskan di Provinsi Sulawesi Utara dan minimnya anggaran kesejahteraan prajurit khususnya yang bertugas di wilayah perbatasan, jika dihadapkan dengan biaya hidup (living cost) di wilayah perbatasan jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bagaimana mungkin dapat meningkatkan pengamanan kawasan perbatasan jika soal yang paling mendasar, yakni kesejahteraan prajurit yang berada di garda terdepan dan bertaruh nyawa ditempatkan pada prioritas yang kesekian. 7) Berkaitan dengan kondisi Pulau Miangas yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : - Kehidupan perekonomian di Pulau Miangas masih memprihatinkan, karena Pulau Miangas belum didukung oleh pengembangan infrastruktur dibidang transportasi, komunikasi dan informasi, kesehatan dan lainnya. - Minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru-guru yang ditugaskan di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Miangas untuk menjadikan perhatian Pemerintah Pusat. - Kondisi pos-pos pengamanan wilayah perbatasan khususnya di Pulau Miangas masih memprihatinkan, karena belum didukung oleh alutsista yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. - Tidak adanya stock logistik di Pulau Miangas, karena dukungan logistik hanya diandalkan melalui pengiriman dari Kapal Perintis yang frekwensi perjalanannya hanya seminggu sekali. - Dibidang Komunikasi dan Informasi, di Pulau Miangas belum didukung oleh Pemancar dan Transmisi TVRI dan RRI, sehingga masyarakat Miangas belum dapat menangkap siaran TVRI dan RRI. - Masyarakat Pulau Miangas sangat mendambakan kunjungan pejabat pemerintah pusat, khususnya Presiden RI dalam rangka memberikan dukungan moril terhadap penduduk Miangas yang mendiami pulau terluar di wilayah NKRI. D. BIDANG LUAR NEGERI Dalam menyikapi permasalahan di Pulau Miangas dan wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, Indonesia telah melakukan Border Diplomacy dalam rangka penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan, yaitu : 1) Pada pertemuan kedua Joint Permanent Working Group on Marine and Oceans Concerns (JPWG-MOC) tanggal 3 – 5 Agustus 2004, 26

telah dicapai kesepakatan mengenai batas maritim Indonesia – Filipina, yaitu garis tengah batas maritim kedua negara di laut Sulawesi berdasarkan titik dasar Filipina dan Indonesia. 2) Kepemilikan atas Pulau Miangas secara hukum telah jelas, yaitu berdasarkan doktrin uti possidetis Pulau Miangas menjadi milik Indonesia dan memasukan Pulau tersebut sebagai titik dasar No. 42 dalam UU No 4/Prp/1960, sehingga tidak ada sengketa kedaulatan antara Indonesia – Filipina atas pulau tersebut. Filipina menyatakan bahwa Filipina tidak mempunyai klaim atas pulau tersebut dan mengakui kedaulatan RI atas Pulau Miangas ( perjanjian ekstradisi RIFilipina tanggal 10 Februari 1976 dan perundingan batas maritim RIFilipina tanggal 1 – 5 Desember 2003 di Manila). B. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1) Media penyiaran di Provinsi Sulawesi Utara berkembang sangat pesat yang ditandai dengan beroperasinya beberapa stasiun produksi televisi lokal dan stasiun penyiaran swasta nasional yang mulai merambah di Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu media cetak telah berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. 2) Minimnya dukungan sarana dan prasarana seperti pemancar TVRI dan RRI serta sarana studio untuk mengoperasionalkan programprogram siaran. Disamping itu, dukungan anggaran operasional siaran TVRI dan RRI sangat minim, karena untuk anggaran operasional TVRI dan RRI hanya didukung oleh APBD Provinsi Sulawesi Utara. 3) Transmisi TVRI Stasiun Sulawesi Utara tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya di wilayah perbatasan. Disamping TVRI, Pemancar RRI Stasiun Manado juga tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di wilayah perbatasan, karena kondisi pemancar saat ini masih berjenis VHF. 4) Rendahnya tingkat kesejahteraan karyawan TVRI dan RRI, apabila dihadapkan dengan biaya hidup (living cost) di Provinsi Sulawesi Utara. IV.

REKOMENDASI DAN SARAN Dari hasil laporan dan kunjungan Tim Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, maka Tim memberikan rekomendasi dan saran sebagai berikut : 1. Melihat kondisi geografis Provinsi Sulawesi Utara yang letaknya berbatasan dengan Negara Filipina, maka khusus wilayah perbatasan perlu dilakukan pembangunan kawasan perbatasan untuk memacu pertumbuhan sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di kawasan tersebut, mengingat kawasan perbatasan Sulawesi Utara mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun potensi di bidang perdagangan, wisata dan jasa. Disamping 27

itu pembangunan kawasan perbatasan dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat mengancam integritas bangsa yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa. 2. Alutsista TNI, baik AD, AL dan AU dari segi kualitas dan kuantitas mendesak untuk diperhatikan, seperti kapal-kapal patroli baik darat, laut maupun udara, standby flight tempur, termasuk alat-alat perhubungan dan komunikasi untuk keperluan tugas TNI agar mendapat dukungan segera. Disamping itu dukungan anggaran TNI, baik untuk kegiatan operasional maupun anggaran pengamanan perbatasan, perlu untuk lebih diperhatikan, mengingat bidang tugas TNI sebagai unsur pengamanan wilayah NKRI. 3. Kesejahteraan prajurit khususnya yang ditugaskan di wilayah perbatasan agar disesuaikan dengan porsi anggaran yang telah disediakan, apalagi biaya hidup (living cost) di wilayah perbatasan jauh lebih mahal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Demikian juga dengan sarana perumahan prajurit TNI diharapkan agar lebih diperhatikan dengan menyediakan rumah-rumah dan asrama yang layak huni, sehingga tingkat pengabdian mereka menjadi lebih tinggi. 4. Berkaitan dengan kondisi di Pulau Miangas : - untuk segera dilakukan pengembangan dan pembangunan perekonomian dan infrastruktur di Pulau Miangas, agar kesejahteraan penduduk Miangas dapat lebih ditingkatkan - untuk dilakukan pembangunan gudang logistik di Pulau Mingas, mengingat frekwensi pengiriman logistik ke Pulau Miangas belum dapat dilakukan secara kontinue. - Untuk pos-pos pengamanan TNI di Pulau Miangas agar didukung oleh alutsista yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. - Komisi I DPR RI minta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI agar dapat melakukan kunjungan resmi ke Pulau Miangas dalam rangka memberikan dukungan moril kepada masyarakat Miangas yang mendiami pulau terluar di wilayah NKRI. 5. Dalam bidang komunikasi dan informasi, untuk TVRI dan RRI Provinsi Sulawesi Utara perlu didukung oleh sarana transmisi dan pemancar khususnya di wilayah perbatasan, agar masyarakat Indonesia di wilayah Perbatasan dapat menikmati program-program siaran nasional dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan integrasi bangsa. Disamping itu perlu peningkatan kesejahteraan pegawai, baik TVRI maupun RRI, apalagi biaya hidup (living cost) di wilayah perbatasan jauh lebih mahal dibandingkan dengan wilayah lainnya. V.

PENUTUP Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi I dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah khususnya mitra kerja Komisi I pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2005 – 2006. 28

Jakarta,

Agustus 2005

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA KETUA,

SEKRETARIS,

THEO L SAMBUAGA A - 525

JEFFREY JOHANNES MASSY A - 416

29