JURNAL MOOC P3K 2023 Ibnu

JURNAL Masive Open Online Course (MOOC) PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA (PPPK)

DISUSUN OLEH : NAMA NIP TEMPAT, TANGGAL LAHIR GOLONGAN JABATAN INSTANSI

: IIM SAIMAH, S.Pd. : 1975009282022211001 : CIREBON, 28 SEPTEMBER 1975 : IX : AHLI PERTAMA GURU IPA : SMP NEGERI 2 SUSUKAN

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 2 SUSUKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

AGENDA 1 MODUL 1 WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu Negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai warga Negara terpilih, CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan niali dasar bela Negara dalam kehidupan sehari-hari. CPNS sebagai calon pengawak sistem tersebut diharapkan

mampu

mengimplementasikan

wawasan

kebangsaan

yang

mantap

dan

mengaktualisasikan kesadaran bela Negara dalam kerangka Sistem Adminitrasi NKRI. Negara. sehingga amanat UUD 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Peran, tugas dan fungsi ASN menempatkan ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang secara langsung bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, memiliki tanggungjawab untuk ikut serta secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi Wawasan, Memantapkan wawasan kebangsaan. Menumbuhkembangkan kesadaran bela Negara. Indonesia sebagai alat pemersatu, identitas, kehormatan dan kebanggaan bersama. Tanggal 20 Mei untuk pertamakalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan Pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Soetomo. Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia Merdeka. Juni 1908, koran Bataviasch Niewsblad mengumumkan untuk pertamakalinya berdirinya Boedi Oetomo. Oktober 1908, kongres pertama Boedi Oetomo di Gedung Sekolah Pendidikan Guru Lebih dari 300 orang saat itu, namun dikarenakan politik etis Belanda yang memberikan perlakuan khusus pada kaum priyayi, kongres tersebut didominasi oleh para priyayi Jawa.

Pemerintah kolonial Belanda menaruh perhatian pada kongres tersebut dan menyebutnya sebagai kongres pertama orang Jawa. Pada September 1909, anggota beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereeniging . Indonesische Vereeniging mengubah namanya, menggunakan terjemahan Melayu, menjadi Perhimpunan Indonesia . Wirjosandjojo diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan nonkooperasi, tidak hanya perlu memperhatikan aspek «kesatuan nasional» tetapi juga «kesetiakawanan internasional». Indonesia, selain itu PI menekankan pentingnya propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian dunia pada masalah Indonesia dan membangkitkan perhatian anggota PI pada isu-isu internasional melalui ceramah, berpergian ke negara lain, atau perjalanan studi. Dengan munculnya inisiatif dari internasionalisasi jaringan, menurut Ali Sastroamidjojo, mencerminkan kesadaran PI bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri, faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional». Indonesia sebab dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita, sebagai konsekuensinya secara keliru dipercayai bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah pemerintah Belanda. Seorang pemuda yang berusia 25 tahun meminta waktu kepada Djojopoespito kemudian memutuskan lagu tersebut hanya akan dikumandangkan secara instrumentalia tanpa syair dan Wage Rudolf Soepratman dapat menerima untuk kemudian mulai memainkan biolanya mengumandangkan Lagu Indonesia. Syair Lagu Indonesia pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 November 1928 oleh koran Sin Po, koran Tionghoa berbahasa Melayu. Tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tanggal 1 Januari 1953 tentang HariHari Libur. Dengan menyimpang dari Pasal 5 Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um, menetapkan Aturan hari-hari libur.

AGENDA 1 MODUL 2 ANALISIS ISU KONTEMPORER

Tujuan Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Di samping itu, juga dibutuhkan instrument untuk menganalisis isu-isu kritikal. Sepintas seolah-olah terjadi kontradiksi, di satu pihak PNS harus melayani sebaik-baiknya, melakukannya dengan ramah, tulus, dan profesional, namun dilain pihak semua dilakukannya perundang-udangan yang berlaku. Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global yang terjadi dewasa ini, memaksa semua bangsa untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, dimana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru dunia lainnya. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan, mempengaruhi cara pandang masyarakat

dalam

memahami

pola

kehidupan

dan

budaya

yang

selama

ini

dipertahankan/diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan stratejik pada tataran makro merupakan faktor utama yang akan menambah wawasan PNS. AGENDA 1 MODUL 3 KESIAP SIAGAAN BELA NEGARA Tujuan Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara menyusun atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Pokok bahasan pada Modul Kesiapsiagaan Bela Negara ini meliputi Kerangka Kesiapsiagaan Bela Negara yaitu Konsep Kesiapsiagaan Bela Negara, Kesiapsiagaan Bela Negara Dalam Latsar CPNS, Manfaatan Kesiapsiagaan Bela Negara. Kemampuan Awal Bela Negara meliputi Kesiapsiagaan Jasmani dan Mental, Rencana Aksi Bela Negara, Program Rencana Aksi dan Kegiatan Kesiapsiagaan Bela Negara.

Untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela Negara tersebut, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan local sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Sujarwo ― Samapta yang artinya siap siaga. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Selanjutnya konsep bela negara menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong serta melepaskan dari bahaya. AGENDA 2 MODUL 1 BERORIENTASI PELAYANAN Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari reformasi birokrasi. Bagaimana tertulis dalam peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa visi Revormasi Birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan public yang berkualitas. Menjelaskan sistematika materi untuk setiap modul dan keterkaitan antar modulmodulnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Agenda II. Memberikan penugasanpenugasan yang relevan sehingga peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri, dapat berupa studi kasus, penugasan bermain peran, dan lain-lain. Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek, dan lain-lain. Melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuiskuis interaktif dan lain sebagainya. AGENDA 2 MODUL 2 AKUNTABEL Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. dimana pada pukul 18.00 anak Pelapor yang bernama Anta meninggalkan rumah. Desa Cikentrung yang lokasinya sekitar 3 km dari rumah Pelapor. Pelapor

bergegas menjemput anaknya tersebut. Pelapor kemudian meminta bantuan kepada adik iparnya untuk untuk mencari Anta. Sedikit informasi bahwa memang anak pelapor memiliki disabilitas keterbelakangan mental, tidak seperti anak pada umumnya. Pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 02.00 WIB, Pelapor dihubungi oleh Sdr. Pelapor selanjutnya membawa anaknya tersebut ke Puskesmas. Pada 29 Maret 2020 pelapor menyampaikan bahwa ada pihak- pihak yang datang dari Desa Cikentrung termasuk di antaranya Kepala Desa beserta BPD untuk mengajukan damai kepada Pelapor. Namun sampai dengan saat ini, belum ada pihak yang mengaku telah melakukan perbuatan tersebut. Propam Polda Banten karena tidak ada perkembangan yang signifikan yang dilakukan oleh Polsek Cadasari, namun tidak terdapat perubahan atas perkembangan laporan Pelapor. Kapolsek Cadasari dan menanyakan terkait perkembangan laporan. Menurut informasi Pelapor, Kapolsek Cadasari menyarankan mediasi. Pandeglang serta terus melakukan pendalaman. ‘Waktu Adalah Uang’ digunakan oleh banyak ‘oknum’ untuk memberikan layanan spesial bagi mereka yang memerlukan waktu layanan yang lebih cepat dari biasanya. Sayangnya, konsep ini sering bercampur dengan konsep sedekah dari sisi penerima layanan yang sebenarnya tidak tepat. Terminologi ‘oknum’ sering dijadikan kambing hitam dalam buruknya layanan publik, namun, definisi ‘oknum’ itu seharunya bila hanya dilakukan oleh segelintir personil saja, bila dilakukan oleh semua, berarti ada yang salah dengan layanan publik di negeri ini. AGENDA 2 MODUL 3 KOMPETEN PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya SDM, sektor keaparaturan, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Penguatan kualitas ASN tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan strategis diantaranya VUCA dan disrupsi teknologi, fenomena demografik , dan keterbatasan sumberdaya. Kenyataan ini menutut setiap elemen atau ASN di setiap instansi selayaknya meninggalkan pendekatan dan mindset yang bersifat rigit peraturan atau rule based dan mekanistik, cenderung terpola dalam kerutinan dan tidak adapatif dengan zamannya. Sifat dan kompetensi dasar ini krusial untuk mewujudkan instansi pemerintah yang responsif dan efektif. Dikaitkan dengan profesionalisme ASN, setiap ASN perlu

berlandaskan pada aspek merit, sesuai dengan latar belakang kualifikasi , kompeten dan memiliki bukti kinerja yang sesuai serta memiliki kepatuhan pada etika kerja . Perubahan profesionalisme ASN tersebut diharapkan melahirkan produk-produk kebijakan dan layanan publik yang berkualitas, termasuk mewujudkan ASN Berakhlak. Modul ini akan membahas upaya pemahaman dan pentingnya serta perlunya pengamalan nilai kompeten dalam setiap pelaksanaan tugas bagi peserta latsar CPNS. Kompetensi menguraikan tentang kebijakan pengembangan ASN, program dan pendekatan pengembangan CPNS memahami tentang arah kebijakan pengembangan yang berlaku di linkungan ASN, termasuk program serta pendekatan pengembangan ASN. Aspekaspek lain yang dijelaskan dalam materi ini, yaitu perilaku kompeten sebagai perwujudan nilai kompeten ASN. Dengan semangat belajar terus menerus dengan kepekaan yang relevan dengan melihat dinamika lingkungan strategis dan disrupsi teknologi serta aspek-apsek lingkungan strategis lainnya. Demikian halnya dengan semangat kompeten, setiap asn memiliki karakter yang adaptif sejalan dengan dinamika lingkungannya. Pada akhir pembelajaran, Peserta memaparkan rencana tindak lanjut mewujudkan nilai Kompeten dan fasilitator mencatat feedback dan harapan peserta terkait materi pembelajaran. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan Vuca World, yaitu dunia yang penuh gejolak disertai penuh ketidakpastian. VUCA menuntut ecosystem organisasi terintegrasi dengan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, dimana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Dalam hal ini, berdasarkan bagian isu pembahasan pertemuan Asean Civil Service Cooperation on Civil Service Matters tahun 2018 di Singapura, diingatkan tentang adanya kecenderungan pekerjaan merubah dari padat pekerja kepada padat pengetahuan. Sementara itu dalam konteks peran pelayanan publik, ia banyak bergeser orientasinya, dimana pentingnya pelibatan masyarakat dalam penentuan kebutuhan kebijakan dan pelayanan publik. Antara lain pelibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dan layanan publik telah menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Berdasarkan dinamika global dan adanya tren keahlian baru di atas, perlunya pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Demikian halnya untuk mendukung pemutakhiran keahlian ASN yang lebih dinamis, diperlukan

pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara lebih luas oleh seluruh elemen ASN. AGENDA 2 MODUL 4 HARMONIS Pegawai Negeri Sipil , CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budaya nya. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahawa pada masa lalu bangsa kita adalah bangsa yang besar. Terhitung beberapa negara yang telah nenjajah kepulauan nusantara. Kemudian hadirnya VOC/Belanda yang mengambil alih beberapa wilayah hingga hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini. Hingga akhirnya pada masa perang dunia kedua Indonesia jatuh ke tangan Jepang yang menguasai wilayah Asia. Perjuangan untuk menjadi bangsa merdeka terus dilakukan pada beberapa wilayah Indonesia. Istilah tersebut diadaptasi dari sebuah kakawin peninggalan Kerajaan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular dalam kitabnya, kakawin Sutasoma. Kutipan frasa 'Bhinneka Tunggal Ika' terdapat pada pupuh 139 bait 5. "Kalimat di atas artinya "Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. AGENDA 2 MODUL 5 LOYAL Pegawai Negeri Sipil , CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi. Pada fase ini metode yang dapat digunakan adalah belajar mandiri, dengan membaca materi dan mengerjakan latihan serta evaluasi yang diberikan pada Aplikasi MOOC.

Menjelaskan tujuan pembelajaran Agenda II dan tujuan pembelajaran setiap modulnya termasuk modul Loyal. BerAKHLAK bagi PNS, khususnya untuk nilai Loyal. Memberikan penugasan-penugasan yang relevan, baik tugas kelompok maupun tugas individu sehingga peserta dapat belajar secara mandiri. Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah peserta mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek, dll. Melakukan revieu dan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya. Diantaranya pelatihan, komitmen pada Sumpah/Janji sebagai Wujud Loyalitas PNS, dan Makna Loyal dan Loyalitas. AGENDA 2 MODUL 6 ADAPTIF PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung setiap agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Kegiatan pembelajaran pada mata pelatihan ini merupakan pembelajaran yang didesain secara klasikal maupun online. Provinsi dengan skor terrendah di Jawa pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan pulau atau wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini tentunya mengindikasikan kesenjangan antara Pulau Jawa dengan non Jawa. Skor EV-DCI yang diraih DKI Jakarta juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Seluruh bentuk kompetisi di atas akan memaksa dan mendorong pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dengan motor birokrasinya untuk terus bersaing dan beradaptasi dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan yang terjadi. Adaptasi menjadi kata kunci bagi negara untuk dapat menjadi kompetitif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Standar mutu pelayanan, ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan, serta literasi publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik.

AGENDA 2 MODUL 7 KOLABORATIF Vielmetter dan Sell mengungkapkan tentang World Economic Forum juga ambil bagian dalam menganalisis tantangan global yang akan dihadapi yaitu adanya serangan cyber, perubahan iklim secara global, ketimpangan digitalisasi, kegagalan iklim, adanya senjata pemusnah masal, krisis mata pencaharian penyakit menular, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan manusia. Metodologi Pembelajaran Ceramah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang kolaborasi pemerintah. Kegiatan Pembelajaran dalam modul ini menggunakan studi kasus. Peserta diharapkan dapat menganalisis berbagai praktikpraktik kolaborasi di organisasi pemerintah. Government menjadi dua konsep yang coba dibahas mulai dari definisi beserta diskursusnya, serta model dalam konsep tersebut. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Taylo Brent and Rob C. de Loe, Ansel dan Gash forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Matarakat dan komunitas dianggap layak untuk inovasi kebijakan, komunitas yang sering kali kehilangan hak atau terisolasi dari perdebatan kebijakan didorong untuk berpartisipasi dan dihargai bahkan dipandang sebagai menambah wawasan diagnostik dan pengobatan kritis. Kondisi ini akan mungkin bila didukung kepemimpinan yang kuat. Mereka yang memimpin harus bakat dan keterampilan yang lebih kompleks daripada mereka yang memimpin entitas top-down. Pemimpin dalam konteks kolaboratif fokus pada perekrutan perwakilan yang tepat, membantu memulihkan ketegangan yang mungkin ada di antara mitra, mempromosikan dialog yang efektif dan saling menghormati antara pemangku kepentingan dan menjaga reputasi

kolaboratif di antara para peserta dan pendukungnya. Untuk itu, pemimpin fasilitatif harus membantu mitra tidak hanya untuk merancang strategi untuk mencapai yang substantif konsensus tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana mengelola kolaboratif. Pada collaborative governance pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola stuktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Menurutnya starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, dimana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face to face dialogue, commitment to process, pemahaman bersama, serta pengambangan outcome antara. Desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diharapkan. AGENDA 3 MODUL 1 SMART ASN Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Setiap agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku 181 i. Proteksi Identitas Digital dan Data Pribadi di Platform Digital 202 k. Penipuan Digital 207 l. Rekam Jejak Digital di Media 223 m. Pandemi Covid-19 telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revoulusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Kita dipaksa untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital atau sering disebut dengan istilah Mendadak Digital. Kondisi Mendadak Digital ini telah mengguncang Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Abad 21. Berbagai berkah dan bencana di ruang digital silih berganti menghampiri seluruh profesi tak terkecuali Aparatur Sipil Negara. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan naik mencapai US$ 133 miliar pada 2030 Grafik. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan Saudara dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet. Mantapkan

pemahaman Saudara dengan mengerjakan latihan dalam modul serta mengikuti kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan peserta diklat lain. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Perencanaan Transformasi Digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara daring. AGENDA 3 MODUL 2 MANAJEMEN ASN Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Transparency International juga masih rendah pada nilai indeks 34 dan berada pada ranking 107 dari 175 negara. Permasalahan

internasional,

birokrasi

kita

juga

masih

dihadapkan

kepada

permasalahanpermasalahan dalam negeri seperti pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik, politisasi birokrasi terutama terjadi semenjak era desentralisasi dan otonomi daerah, yang kadang dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN diantaranya: Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan Mekanisme pengelolaan ASN. Hasil Belajar ASN, dan pengelolaan ASN. Indikator Hasil Belajar menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan materi pokok, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina perundang-undangan. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangundangan penduduk barang, warganegara administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Dalam UU disebutkan bahwa kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan kesatuan. Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Setelah mendapatkan haknya maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. ASN sebagai profesi

berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU acuan para penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Coba jelaskan esensi penting dari manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan UU ASN dan apa impilkasi esensi tersebut terhadap Anda sebagai pegawai ASN b. Coba jelaskan kedudukan dan peran dari aparatur sipil negara dan apa yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai pegawai ASN. Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi , dalam konteks ini aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi.