Juknis Buku 1 PDF

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 425.2/ 1494

BUKU IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 i

KATA PENGANTAR Upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni, perlu melibatkan masyarakat sejak proses pengusulan, perencanaan dan pelaksanaan. Dalam rangka usaha untuk mempercepat terwujudnya rumah layak huni, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membantu melalui dana Bantuan Sosial terhadap rumah yang tidak layak huni. Dana Bantuan Sosial tersebut bersifat stimulan yang memerlukan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong – royong. Sebagai tindak lanjut dari penyaluran Dana Bansos RTLH tersebut di atas, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah guna menjabarkan pokok–pokok upaya di lapangan bagi para pelaksana. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bansos RTLH, yang pada akhirnya akan didapat sasaran penerima Bansos RTLH sesuai kriteria yang disyaratkan. Harapan kami dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah ini dapat bermanfaat dan membantu dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan. Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat garis besar dan hanya bersifat pengarahan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan. Selanjutnya atas perhatian, bantuan dan peran serta semua pihak yang terkait, disampaikan terima kasih. Semarang, April 2016 Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Ir. MALADIYANTO, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19580520 198603 1 011

i

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar ..................................................................... i 2. Daftar Isi ............................................................................... ii 3. Daftar Lampiran ................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ............................................................... 1 B. DASAR HUKUM ..................................................................... 2 C. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ 3 D. RUANG LINGKUP .................................................................. 4 E. PENGERTIAN ........................................................................ 4 BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. KEBIJAKAN ........................................................................... 6 B. STRATEGI ............................................................................. 8 BAB III. POKOK-POKOK KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL RTLH A. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN .....................12 B. SOSIALISASI/ MUSYAWARAH ............................................12 C. PEMBENTUKAN POKMAS ...................................................12 D. PENYUSUNAN PROPOSAL .................................................13 BAB IV. PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN A. PENGORGANISASIAN .........................................................14 B. PELAKSANAAN ....................................................................17 BAB V. PENUTUP

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah (September 2011)

Lampiran 2

Mekanisme Bantuan Sosial Stimulan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

Lampiran 3

Formulir Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bansos RTLH

Lampiran 4

Contoh Gambar Teknis Sederhana

Lampiran 5

Posisi Foto Nol Persen

Lampiran 6

Lembar Identifikasi RTLH Tahun 2016

Lampiran 7

Lembar Identifikasi RTLH Tahun 2017

Lampiran 8

Hasil Verifikasi RTLH

Lampiran 9

Rekap RTLH Yang Lulus Verifikasi

Lampiran 10 Daftar Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Lampiran 11 Lampiran Peraturan Gubernur

iii

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersamasama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masingmasing rumah tangga. Upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni, perlu melibatkan masyarakat sejak proses pengusulan, perencanaan dan pelaksanaan. Dalam rangka usaha untuk mempercepat terwujudnya rumah layak huni, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membantu melalui dana Bantuan Sosial terhadap rumah yang tidak layak huni. Dana Bantuan Sosial tersebut bersifat stimulan yang memerlukan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong-royong.

1

Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Data PPLS Tahun 2011 terdapat 1.723.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdiri dari 5.066 unit Prioritas 1, 474.889 unit Prioritas 2 dan 1.243.545 unit Prioritas 3. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni yang perlu mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos RTLH) memberikan bantuan stimulant untuk pemugaran rumah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dengan Bansos RTLH diharapkan jumlah RTLH di Provinsi Jawa Tengah akan berkurang. B.

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

2

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berjalan. C.

MAKSUD DAN TUJUAN 1. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai landasan pemberian bantuan dalam melakukan identifikasidan verifikasi.

3

2.

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah bertujuan sebagai dasar penentuan sasaran penerima dana Bansos RTLH.

D.

RUANG LINGKUP Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah mempunyai ruang lingkup untuk peningkatan kualitas rumah/ pemugaran rumah.

E.

PENGERTIAN Dalam Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah ini yang dimaksud dengan : a. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan. b. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. c. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. e. Pemugaran rumah adalah kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial dan memerlukan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap.

4

f.

g.

Bansos RTLH adalah pemberian bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penyedia Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan/ jasa lainnya.

5

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. KEBIJAKAN Kebijakan pemberian Bantuan Sosial Stimulan untuk Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat sasaran pada lokasi-lokasi yang saling berdekatan (5-20 penerima bantuan) untuk mengoptimalkan proses gotong-royong dan swadaya, diarahakan sebagai berikut: 1. Pemberian Bantuan Sosial RTLH untuk Tahun 2016 diberikan berdasarkan Basis Data PPLS 2011 dengan kriteria: a. Prioritas Pemberian Bantuan diarahkan kepada 15 (lima belas) Kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, disebut zona merah (Lampiran 1) yaitu: a) Kabupaten Demak b) Kabupaten Grobogan c) Kabupaten Rembang d) Kabupaten Klaten e) Kabupaten Purworejo f) Kabupaten Kebumen g) Kabupaten Banyumas h) Kabupaten Purbalingga i) Kabupaten Wonosobo j) Kabupaten Pemalang k) Kabupaten Brebes l) Kabupaten Sragen m) Kabupaten Cilacap n) Kabupaten Banjarnegara o) Kabupaten Blora b. Prioritas desa sasaran pada 15 (lima belas) Kabupaten zona merah adalah desa yang

6

masuk dalam kategori desa miskin dengan prioritas tinggi (desa merah); c. Seluruh data yang diusulkan harus mencantumkan by name by addres dan diverifikasi lapangan; d. Bantuan Sosial RTLH Tahun 2016 hanya diarahkan pada 15 (lima belas) Kabupaten zona merah. 2. Pemberian Bantuan Sosial RTLH untuk Tahun 2017 diberikan berdasarkan kriteria: a. Seluruh data yang diusulkan adalah data by name by addres yang diperoleh dari Pemutahiran Basis Data Terpadu/ PBDT 2015; b. Penetapan penerima Bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan; c. Sasaran desa/ kelurahan penerima Bansos RTLH adalah desa/ kelurahan yang masuk dalam kategori desa/ kelurahan miskin dengan prioritas tinggi (desa/ kelurahan merah); d. Pengecualian desa sasaran diluar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain; 3. Penerima Bantuan Sosial RTLH yang diusulkan adalah nama-nama sesuai dengan kriteria yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Musdes)/ Musyawarah Kelurahan dan diketahui oleh Camat. 4. Pengecualian bagi Calon Penerima Bantuan yang telah terverifikasi pada kegiatan Pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Tahun 2015, apabila tidak masuk dalam daftar PPLS 2011 dan PBDT 2015 tetap mendapatkan Bansos RTLH selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

7

B. STRATEGI 1. PRIORITAS PELAKSANAAN Jumlah target sasaran RTLH Jawa Tengah baik menurut PPLS 2011 (1.723.500 unit) ataupun data PBDT 2015 (1.682.723 unit) merupakan jumlah yang sangat besar. Diperlukan strategi dan upaya untuk penanganan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target sasaran. Secara umum upaya untuk penanganan RTLH akan dilaksanakan dengan mensinergikan program dari Pusat, Pemerinatah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Strategi tersebut meliputi: a. Penanganan RTLH adalah penanganan dengan prioritas 100.000/ tahun di Jawa Tengah; b. Pembagian tugas dan tanggung jawab penanganan tahunan diupayakan dengan perbandingan 20% Pemerintah Pusat, 30% Pemerintah Provinsi dan 50% Pemerinatah Kabupaten Kota, sebagai berikut: a) 20.000 unit oleh Pemerintah Pusat; b) 30.000 unit oleh Pemerintah Provinsi; c) 50.000 unit oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. c. Penetapan Prioritas Penanganan Bansos RTLH Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Lokasi Prioritas adalah desa dengan tingkat kemiskinan tinggi (zona merah) yang berada di kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi (zona merah) dan berada di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi (zona merah), dikecualikan bagi kabupaten yang tidak memiliki kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi (zona merah) dapat berada di kecamatan dengan tingkat kemiskinan sedang (zona kuning), antar lain :

8

a) Kabupaten Demak b) Kabupaten Grobogan c) Kabupaten Rembang d) Kabupaten Klaten e) Kabupaten Purworejo f) Kabupaten Kebumen g) Kabupaten Banyumas h) Kabupaten Purbalingga i) Kabupaten Wonosobo j) Kabupaten Pemalang k) Kabupaten Brebes l) Kabupaten Sragen m) Kabupaten Cilacap n) Kabupaten Banjarnegara o) Kabupaten Blora d. Penanganan Bansos RTLH Tahun 2017 dilaksanakan menyebar dan bertahap sesuai dengan tingkat kemiskinan: a) Prioritas Pertama Desa/ Kelurahan Merah; b) Prioritas Kedua Desa/ Kelurahan Kuning; c) Prioritas Ketiga Desa/ Kelurahan Hijau. 2. KRITERIA PENERIMA BANTUAN Penerima Bantuan Sosial RTLH harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu: a. KONDISI RUMAH a) Bahan atap berupa daun/ rumbia dan genteng yang sudah lapuk/rangka atap kondisi lapuk (harus dibongkar). b) Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ ubin yang sudah rusak ; c) Bahan dinding berupa bilik bambu/ kayu kualitas jelek/ rotan atau dinding bata yang sudah rapuh/ retak-retak (harus

9

dibongkar),dinding bata luasan tidak melebihi 25% dari luasan dinding luar. b.

PEMILIK RUMAH a) Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri; b) Memiliki Kartu GAKIN atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/ Lurah; c) Belum Pernah mendapatkan bantuan pemugaran rumah; d) Bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong; e) Pengecualian bagi Janda Tua/ Duda Tua/ Hidup Sendiri tidak mampu berswadaya maka diperbolehkan mengambil nilai bantuan untuk ongkos tukang maksimal 15%.

c.

STATUS DAN LETAK RUMAH a) Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Atas tanah atau Surat Keterangan Kepala Desa memiliki tanah; b) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/ bangunan rumah warisan yang belum dibagi), tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan pemerintah, perusahaan, dsb); c) Rumah calon terpugar bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi; d) Rumah calon terpugar bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan;

10

e) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah misal: bantaran/ tanggul, sungai, waduk, tanah kas desa, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan. d.

PEMENUHAN KRITERIA Dalam Pemenuhan Kriteria bagi Calon Penerima Bansos RTLH adalah: a) Kondisi Rumah minimal memenuhi 2 (dua) kriteria; b) Pemilik Rumah harus memenuhi semua kriteria; c) Status dan Letak Rumah harus memenuhi semua kriteria.

11

BAB III POKOK-POKOK KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL RTLH A.

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN Identifikasi dan Verifikasi lapangan dapat dilaksanakan oleh: 1. Penyedia Jasa; 2. Perangkat Desa/ Aparat Kelurahan; 3. Aparat Teknis Kecamatan; 4. Aparat Teknis Kabupaten/ Kota; 5. Aparat Teknis Provinsi.

B.

SOSIALISASI/ MUSYAWARAH Sosialisasi/ Musyawarah dilakukan dalam rangka Rembug Warga pembentukan pokmas, penetapan sasaran/ kelompok sasaran penerima Bansos RTLH dan melengkapi dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan.

C.

PEMBENTUKAN POKMAS Pokmas RTLH dibentuk dengan Surat Kepala Desa/ Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Beranggotakan 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) calon penerima; 2. Kepengurusan Pokmas RTLH berasal dari anggotaanggota warga terpugar atau dari tokoh masyarakat; 3. Susunan kepengurusan Pokmas RTLH sekurangkurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

12

4. Pembentukan Kepengurusan Pokmas RTLH berdasarkan musyawarah melalui kegiatan rembug warga terpugar, yang dilengkapi dengan : a. Berita Acara Musyawarah b. Daftar Hadir Kegiatan Musyawarah 5. Dalam hal terdapat jumlah Pokmas RTLH di suatu desa/ kelurahan lebih dari 1 (satu), maka diberikan penamaan dengan penomoran sesuai jumlah Pokmas RTLH (misal Pokmas RTLH -1, Pokmas RTLH - 2, dan seterusnya atau nama lainnya). D.

PENYUSUNAN PROPOSAL Proposal disusun sebagai kelengkapan pengajuan Bansos RTLH, dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lampiran 2).

13

BAB IV PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL RTLH

A.

PENGORGANISASIAN Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Tahun 2016 secara umum pengorganisasiannya dilaksanakan berdasarkan dua pengelompokan yaitu sisi pemerintah, sisi penyedia jasa dan sisi masyarakat. 1. Pemerintah Pemerintah dalam pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi meliputi: a. Tim Teknis Provinsi Tim Teknis Provinsi terdiri dari: a) SKPD/ Badan yang membidangi perumahan; b) SKPD/ Badan yang membidangi perencanaan; c) SKPD/ Badan yang membidangi pemberdayaan. Tugas/ peran Tim Teknis Provinsi antara lain: a) Memonitor proses identifikasi dan verifikasi calon penerima Bansos RTLH di Kabupaten/ Kota; b) Melaporkan hasil monitoring proses identifikasi dan verifikasi kepada Gubernur. b. Tim Teknis Kabupaten/ Kota

14

c.

Tim Teknis Kabupaten/ Kota didukung oleh Lurah/ Kepala Desa serta Camat sebagi pengampu wilayah. Tim Teknis Kabupaten/ Kota dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, beranggotakan : a) SKPD/ Badan yang membidangi perumahan; b) SKPD/ Badan yang membidangi perencanaan; c) SKPD/ Badan yang membidangi pemberdayaan; Tugas/ peran Tim Teknis Kabupaten/ Kota antara lain : a) Memonitor proses identifikasi dan verifikasi calon penerima Bansos RTLH di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan; b) Melaporkan hasil monitoring proses identifikasi dan verifikasi kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. c) Menghimpun dan merekap hasil Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan, terkait penetapan Usulan Penerima bansos RTLH. Perangkat Teknis Desa/ Aparat Teknis Kelurahan dan Aparat Teknis Kecamatan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Teknis Desa/ Aparat Teknis Kelurahan dan Aparat Teknis Kecamatan yang membidangi RTLH dapat melakukan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bansos RTLH.

2. Penyedia Jasa

15

Penyedia Jasa adalah Konsultan yang ditunjuk untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Konsultan dibantu oleh Koordinator Fasilitator dan Fasilitator.

a. Koordinator Fasilitator Tugas dan peran Koordinator Fasilitator : a) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bansos RTLH; b) Mengkoordinasikan Fasilitator sesuai wilayah tugasnya; c) Menandatangani hasil identifikasi dan verifikasi setelah ditetapkan oleh musdes; d) Melaporkan progres pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kepada Tim Teknis Provinsi. b. Fasilitator Tugas dan peran Fasilitator : a) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah; b) Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bansos RTLH; c) Melakukan pendampingan kepada calon penerima Bansos RTLH dalam pembentukan Pokmas RTLH; d) Melakukan pendampingan kepada calon penerima Bansos RTLH dalam menyusun Proposal; e) Menandatangani hasil identifikasi dan verifikasi.

16

3. Masyarakat Masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi meliputi: a. Forum Musyawarah Desa (Musdes)/ Forum Musyawarah Kelurahan adalah Musyawarah yang dilaksanakan dalam penentuan calon penerima Bansos RTLH sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Peran Forum Musdes/ Muskel adalah: Menetapkan usulan Calon Penerima Bansos RTLH berdasarkan hasil verifikasi; b. Kelompok Masyarakat/ Pokmas adalah Kelompok yang beranggotakan Calon Penerima Bansos RTLH yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah. Tugas dan Peran Pokmas adalah: a) Membuat usulan permohonan Bansos RTLH; b) Mengkoordinir kelengkapan administrasi calon penerima Bansos RTLH sesuai ketentuan; c) Menyusun Proposal permohonan Bansos RTLH. B.

PELAKSANAAN Beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada proses Identifikasi dan Verifikasi RTLH meliputi: 1. Sosialisasi/ Koordinasi Sosialisasi/ Koordinasi dilaksanakan secara berjenjang meliputi Sosialisasi/ Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota, Sosialisasi/ Koordinasi dengan Aparatus di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan serta kepada masyarakat Calon Penerima Bantuan. Ditingkat Desa/ Kelurahan kegiatan Sosialisasi/ Koordinasi secara langsung akan melibatkan

17

Fasilitator yang merupakan bagian dari penugasan Konsultan. 2. Identifikasi dan Verifikasi Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan dilakukan dengan cara mendatangi rumah Calon Penerima Bantuan, selanjutnya melakukan penilaian apakah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Identifikasi dan Verifikasi dilakukan oleh Tenaga Fasilitator dapat dibantu Perangkat Desa/ Aparat Kelurahan. 3. Musyawarah Musyawarah adalah Rembug Warga Calon Penerima Bantuan yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan untuk membahas hal hal yang berkaitan dengan kebutuhan Pokmas, dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir. Rembug Warga dilakukan dalam rangka: a. Pemilihan dan Penyusunan Pengurus Pokmas RTLH Pengurus Pokmas dipilih dan disepakati bersama yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pokmas. Diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Pembentukan Pokmas RTLH; b. Penyusunan RAB dan Swadaya Penerima Bansos RTLH Tersusunnya Kuantitas dan Kualitas bahan bangunan yang dibiayai dengan Dana Bansos RTLH dan yang dibiayai swadaya masyarakat. c. Melengkapi Dokumen Administrasi calon penerima Bansos RTLH yaitu : a) Foto copy KTP dan Foto Copy KK b) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah c) Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/ Kartu Kemiskinan

18

4. Penyusunan Proposal Proposal disusun berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi dan hasil sosialisasi rembug warga sebagai dasar usulan calon penerima Dana Bansos RTLH dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Proposal disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jateng ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Badan/ Dinas/ Kantor yang membidangi RTLH dengan tembusan Bupati/ Walikota. b. Kelengkapan Proposal antara lain : a) Daftar Penerima Dana Bansos RTLH dilengkapi Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK); b) Surat Keputusan pembentukan Pokmas RTLH oleh Kepala Desa/ Lurah; c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dukungan swadaya gotong - royong; d) Foto 0% rumah yang akan dipugar; e) Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pokmas RTLH; f) Berita Acara Hasil Musyawarah dilengkapi Daftar Hadir; g) Gambar Teknis Sederhana (denah rumah).

19

BAB V PENUTUP Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal tersebut diupayakan salah satunya dengan mengurangi biaya pengeluaran bagi masyarakat miskin khususnya pengeluaran untuk rumah tinggal. Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut melalui sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Secara nyata upaya tersebut akan sulit untuk dapat dilaksanakan karena jumlah keseluruhan Rumah Tidak Layak Huni sangatlah besar. Walaupun upaya tersebut sulit untuk direalisasikan, Pemerintah Provinsi akan terus mendorong karena hal tersebut merupakan kewajiban yang sudah diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 (h) setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Komitmen tersebut menjadi kebijakan yang akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur. Kondisi diatas akan dapat lebih mudah diwujudkan apabila pengentasan kemiskinan tersebut disengkuyung tidak hanya oleh Pemerintah tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

20

21

Lampiran 1

Lampiran 2

22

Lampiran 3 FORMULIR RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BANSOS RTLH Nama Penerima Bantuan Alamat Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ Kota

NO

URAIAN PEKERJAAN

I

PEKERJAAN PERSIAPAN Bongkar Rumah lama PEKERJAAN ATAP Asbes Gelombang Bubungan Asbes Kayu 5/ 10 - 3m PEKERJAAN DINDING Pondasi Batu Umpak Besi Ø 10 Semen Batu Pecah Pasir Beton Batu Bata Kayu 4/ 6 - 3m Kalsiboard Kusen Jendela Jadi Daun Pintu/ Jendela PEKERJAAN LANTAI Semen Pasir Pasang UPAH KERJA Tukang Pembantu Tukang Makan Siang dan Minum LAIN-LAIN Kloset Jongkok Pipa Paralon

II

III

IV

V

VII

: : : : :

VOLUME

HARGA SATUAN (Rp)

TOTAL HARGA (Rp)

SUMBER DANA/ BAHAN SWADAYA MEMAKAI BAHAN DANA TUNAI BANGUNAN LAMA

BANSOS RTLH

ls

Gotong-royong

lembar m' batang buah batang zak m³ m³ buah batang lembar buah buah zak m³ hari hari ls buah batang JUMLAH

Rp

Rp

Rp

……………, ……………………. 20…. Diajukan Oleh, Diketahui Oleh, Kepala Desa/ Lurah

Ketua Pokmas RTLH

Penerima Bansos RTLH

( ………………………….. )

( ………………………….. )

( ………………………….. )

23

Lampiran 4

24

CONTOH GAMBAR TEKNIK SEDERHANA (Denah Rumah) Nama Alamat : Ukuran

: : : type 36 (4 x 9)

Lampiran 5 25

POSISI FOTO 0 (NOL) PERSEN Nama Alamat

: :

Tampak Depan Samping Kanan (45 Derajat)

Tampak Depan Samping Kiri (45 Derajat)

Lampiran 6 26

Lampiran 7 27

Lampiran 8 28

HASIL VERIFIKASI RTLH DESA

: ....................................................................

KECAMATAN

: ....................................................................

KABUPATEN

: .................................................................... KRITERIA RTLH

REKOMENDASI

NO

NAMA

ALAMAT

KONDISI RUMAH

PEMILIK RUMAH

STATUS & LETAK RUMAH

DAPAT

TIDAK

1

2

3

4

5

6

7

8

Mengetahui, Kepala Desa/ Lurah

KETERANGAN 9

Yang Melakukan Verifikasi, 1. Fasilitator Nama : ....................................... Tanda Tangan :

( ...........................................)

....................................... 2. Koordinator Fasilitator Nama : ....................................... Tanda Tangan :

.......................................

Lampiran 9 29

REKAP RTLH YANG LULUS VERIFIKASI DESA

: ....................................................................

KECAMATAN

: ....................................................................

KABUPATEN

: ....................................................................

NO

NAMA

ALAMAT

ANGGOTA POKMAS

KETERANGAN

1

2

3

4

5

Mengetahui, Camat

Kepala Desa/ Lurah

( ...........................................)

( ...........................................)

Yang Melakukan Verifikasi, 1. Fasilitator Nama : ....................................... Tanda Tangan :

....................................... 2. Koordinator Fasilitator Nama : ....................................... Tanda Tangan :

.......................................

Lampiran 10 30

DAFTAR REKAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ……………. NO

NAMA PENERIMA

NIK

ALAMAT PENERIMA

TITIK KOORDINAT

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

I. KABUPATEN : ……………………….. 1 2 3 4 5 II. KABUPATEN : ……………………….. 1 2 3 4 5 III. KABUPATEN : ……………………….. 1 2 3 4 5 dst.. JUMLAH TOTAL

Lampiran 11 31

LAMPIRAN …………………………………….. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : ……………………. TAHUN ………… TENTANG PENJABARAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN …………….

DAFTAR REKAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) NO

NAMA PENERIMA

NIK

ALAMAT PENERIMA

TITIK KOORDINAT

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT I. BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT YANG DIRENCAKAN I. KABUPATEN : ……………………….. 1 2 3 4 5 II. KABUPATEN : ……………………….. 1 2 3 4 5 III. KABUPATEN : ……………………….. 1 2 3 4 5 dst.. JUMLAH TOTAL GUBERNUR JAWA TENGAH

………………………………..

32