Rancangan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ........................... TENTANG PANITIA PENYELENGGARA BULAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL DALAM RANGKA ELIMINASI FILARIASIS TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan eliminasi filariasis di Indonesia, perlu diselenggarakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) filariasis kepada seluruh penduduk sasaran di kabupaten/kota endemis; b. bahwa agar penyelenggaraan POPM filariasis dapat berlangsung secara efektif dan efisien, perlu dilakukan secara serentak pada Bulan Eliminasi Filariasis dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, baik di pusat maupun di daerah; c. bahwa pelaksanaan Bulan Eliminasi Filariasis memerlukan persiapan dan kesiapan pelaksanaan yang komprehensif, baik secara teknis, manajemen, maupun kegiatan pendukung dan operasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Bulan Pemberian Obat Pencegahan Massal Dalam Rangka Eliminasi Filariasis Tahun 2015;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu; 8. Peraturan Menteri 374/Menkes/Per/III/2010 Vektor;
Kesehatan Nomor tentang Pengendalian
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 10. Peraturan Menteri Kesehatan 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Pelayanan Kedokteran;
Nomor Standar
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita
-3-
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA BULAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL DALAM RANGKA ELIMINASI FILARIASIS TAHUN 2015.
Kesatu
: Bulan Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Dalam Rangka Eliminasi Filariasis Tahun 2015 diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota endemis filariasis pada Bulan Oktober Tahun 2015.
Kedua
: Susunan Panitia Penyelenggara Bulan Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Dalam Rangka Eliminasi Filariasis Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Ketiga
: Panitia Penyelenggara memiliki tugas: a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan Bulan Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Dalam Rangka Eliminasi Filariasis Tahun 2015; b. melakukan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di daerah; c. memberikan dukungan sumber daya dan logistik; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; e. menyusun kebijakan antisipasi kejadian ikutan pasca Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal serta memberikan bantuan hukum; dan f. menyampaikan laporan kegiatan.
Keempat
: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara berpedoman pada Panduan Teknis Bulan Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Dalam Rangka Eliminasi Filariasis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
-4-
Kelima
: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan bidang tugas.
Keenam
: Panitia Penyelenggara bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
Ketujuh
: Pemerintah daerah dapat membentuk kepanitiaan dalam penyelenggaraan Bulan Eliminasi Filariasis dengan susunan dan uraian tugas mengacu pada Keputusan Menteri ini dan dengan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.
Kedelapan
: Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Kesembilan
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KESEHATAN,
NILA FARID MOELOEK
-5-
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : TENTANG PANITIA PENYELENGGARA BULAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL DALAM RANGKA ELIMINASI FILARIASIS TAHUN 2015
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BULAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL DALAM RANGKA ELIMINASI FILARIASIS TAHUN 2015
Penasihat
: Menteri Kesehatan
Pengarah
: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan 3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan 4. Direktur Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan 5. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemeterian Kesehatan 6. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan 7. Kepala Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan
Ketua Penyelenggara : Direktur Pengendalian Penyakit Binatang, Kementerian Kesehatan Sekretaris
I.
Bersumber
: Kepala Subdit Pengendalian Filariasis Kecacingan, Kementerian Kesehatan
dan
Bidang Penyiapan Sumber Daya dan Logistik 1. Kepala Biro Umum, Kementerian Kesehatan 2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan 3. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kemeterian Kesehatan 4. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan 5. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
-6-
6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan 7. Kepala Subdit Pengendalian Malaria, Kementerian Kesehatan 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kementerian Kesehatan 9. dr. Rita Kusriastuti, MSc 10. Yayuk Agustin Hapsari, SKM (Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan) 11. Hipokrates, SKM (Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan) II. Bidang Promosi, Advokasi, dan Sosialisasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Kementerian Kesehatan Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan Kepala Subdit Pengendalian Vektor, Kementerian Kesehatan Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH dr. Erna Tresnaningsih, MOH, PhD, Sp.OK dr. Ajie Mulia Avisena (Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan)
III. Bidang Pengendalian Operasional 1. Ketua Kelompok Kerja Eliminasi Filariasis (National Task Force) 2. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan 3. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 4. Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan 5. Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan 6. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan 7. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan 8. Kepala Subdit Pengendalian Arbovirosis, Kementerian Kesehatan 9. Kepala Seksi Standardisasi Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan 10. Prof. Sudomo 11. Dr. dr. Tri Yunis Miko, M.Sc 12. Sunardi, SKM, MKM (Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan) 13. Sri Cahyaningrum (Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan)
-7-
IV. Bidang Pemantauan dan Evaluasi 1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan 2. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan 3. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan 4. Kepala Subdit Surveilans dan Respon KLB, Kementerian Kesehatan 5. Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Jakarta, Kementerian Kesehatan 6. dr. Thomas Suroso, MPH 7. dr. Sholah Imari, MSc 8. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan 9. Helena Ullyartha, SKM, M.Biomed (Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan) V. Bidang Penanganan Kejadian Ikutan Pasca POPM dan Layanan Bantuan Hukum 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan 2. Direktur Distribusi, Produksi Produk Terapetik dan PKRT, Badan POM 3. Kepala Subdit Pengendalian Zoonosis, Kementerian Kesehatan 4. Kepala Sub Bagian Hukum, Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan 5. Prof. Dr. dr. Purwantyastuti, M. Sc 6. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si, Sp. F (K) 7. Dr. dr. Julitasari, MScPH 8. Bambang Wahyudi, SKM, MM 9. dr. Eksi Wijayanti, M.Epid (Subdit Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan) VI. Sekretariat Sub Direktorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Kementerian Kesehatan
MENTERI KESEHATAN,
NILA FARID MOELOEK
-8-
-9-
- 10 -
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN ELIMINASI KAKI GAJAH TAHUN 2015 PANDUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BULAN ELIMINASI KAKI GAJAH TAHUN 2015 I.
PENDAHULUAN
Filariasis atau sering disebut Penyakit Kaki Gajah ialah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Cacing tersebut berada di kelenjar getah bening, terutama di daerah pangkal paha dan ketiak serta kelenjar getah bening besar lainnya. Kelenjar getah bening tersebut dapat mengalami kerusakan dan terganggu fungsinya untuk menanggulangi infeksi bakteri dan jamur pada luka yang terjadi pada kaki atau tangan. Gejala yang timbul adalah peradangan kelenjar getah bening (limfangitis, limfadenitis dan adenolimfangitis) disertai demam da gejala akut lainnya, kemudian akan timbul gejala kronis berupa pembesaran kaki dan tangan yang tidak bisa sembuh seumur hidup. Indonesia menetapkan Eliminasi Filariasis sebagai salah satu prioritas nasional pengendalian penyakit menular, dengan menerapkan dua strategi utama yaitu memutuskan rantai penularan filariasis dengan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis di Kabupaten/Kota Endemis Filariasis dan upaya pencegahan serta membatasi kecacatan dengan melaksanakan program Penatalaksanaan Penderita Filariasis. Sampai saat ini, pada tahun 2002-2014, lebih dari 14 ribu penderita filariasis kronis (kaki gajah) ditemukan di 418 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, 241 kabupaten/kota diantaranya merupakan kabupaten/ kota endemis filariasis1 dengan risiko penularan diantara penduduknya yang cukup tinggi (microfilaria rate lebih dari 1% penduduk). Untuk menghentikan penularan filariasis, maka 142 kabupaten/kota telah dan sedang melaksanakan program penanggulangan penyakit kaki gajah dengan melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Diharapkan seluruh kabupaten/kota endemis filariasis 1
Kabupaten/kota endemis filariasis adalah kabupaten/kota yang telah dilakukan survei cacing filaria pada penduduk di desa/dusun berisiko penularan filariasis dengan hasil angka cacing (microfilaria rate) sebesar 1 % atau lebih
- 11 -
melaksanakan kegiatan POPM Filariasis tersebut dan berhasil mencapai eliminasi filariasis Indonesia pada tahun 2020. A. Penderita Klinis Kronis Penyakit Kaki Gajah Penderita kaki gajah menderita cacat seumur hidup, stigma sosial dan dampak ekonomi yang berat. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh cacing filaria, yang biasanya terdapat pada saluran getah bening penderita, terutama di kelenjar getah bening lipat paha dan ketiak. Cacing filaria tersebut berpasangan dan memproduksi ribuan anak cacing (mikrofilaria) setiap hari selama hidupnya yang dapat mencapai lebih dari 5 tahun. Anak-anak cacing berada pada peredaran darah tepi pada malam hari, tetapi pada siang hari bersembunyi pada organ-organ dalam. Anak cacing menular ke orang lain melalui gigitan nyamuk, dan oleh karena itu setiap penduduk yang tinggal di daerah endemis filariasis berisiko tinggi tertular penyakit ini, sampai upaya menghentikan penularan filariasis dilaksanakan. Setiap orang yang tertular cacing filaria dapat menderita filariasis dengan gejala kaki atau tangan terus membesar dan cacat seumur hidup, walaupun nantinya cacing filaria sudah tidak ditemukan dalam tubuhnya. Hal ini disebabkan karena rusaknya kelenjar getah bening dimana cacing filaria berada, yang berakibat mudah mengalami luka infeksi, peradangan dan pembesaran kaki atau tangan. Lebih dari 14 ribu penderita kaki gajah di Indonesia menunjukkan gejala cacat kaki atau tangan membesar. Penderita kaki gajah dapat mengalami stigma, tersingkir dari lingkungannya dan menghadapi kesulitan sosial dan ekonomi yang berat bagi dirinya dan keluarganya. Penelitian Ascobat Gani, tahun 2000, membuktikan adanya kerugian ekonomi yang sangat besar bagi keluarga akibat filariasis, baik karena kehilangan waktu untuk bekerja, maupun biaya-biaya yang ditanggung selama pengobatan mencapai sebesar Rp 735,380,- setiap penderita setahun atau setara dengan 17,8% dari seluruh pendapatan keluarga atau 32,8% dari biaya makan, dan beban ini akan ditanggung keluarga seumur hidup penderita. Akibat penularan filariasis terus menerus di antara penduduk, maka filariasis dapat memberikan beban berat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. B. Eliminasi Filariasis Indonesia dan Dunia Pada tahun 1997, World Health Assembly menetapkan resolusi “Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem”, yang kemudian pada tahun 2000 diperkuat dengan keputusan WHO dengan mendeklarasikan “The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020”.
- 12 -
Indonesia menetapkan Eliminasi Filariasis sebagai salah satu prioritas nasional penanggulangan penyakit menular. Upaya penanggulangan filariasis telah dilaksanakan sejak tahun 1975, terutama di daerah-daerah endemis filariasis tinggi. Menteri Kesehatan, Dr. Achmad Sujudi, pada tanggal 8 April 2002, telah menetapkan dimulainya upaya eliminasi filariasis di Indonesia pada acara Pencanangan Nasional Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (Filariasis), di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 2 Program Penanggulangan Filariasis menuju eliminasi filariasis 2020 menerapkan strategi sebagai berikut: 1. memutuskan rantai penularan filariasis dengan POPM filariasis di kabupaten/kota endemis filariasis; 2. mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus klinis fliariasis; 3. mengendalikan vektor secara terpadu; 4. memperkuat surveilans, jejaring mengembangkan penelitian; dan
laboratorium,
dan
5. memperkuat kerjasama lintas batas daerah dan negara, terutama dalam rangka memutus rantai penularan filariasis. C. Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis Setiap penduduk Indonesia yang tinggal di daerah endemis filariasis berisiko tinggi tertular penyakit ini, dan terjadi siklus penularan dari satu orang ke orang lain, sampai upaya penghentian penularan filariasis dilaksanakan Pemberian obat secara massal terhadap penduduk yang tinggal di kabupaten/kota endemis filariasis dapat mematikan semua anak cacing yang ada di dalam peredaran darah setiap penduduk dalam waktu bersamaan, dan mencegah cacing filaria (cacing dewasa) menghasilkan anak-anak cacing baru (mandul sementara). Oleh karena itu, pemberian obat secara massal dapat menghentikan rantai penularan filariasis antar penduduk selama setahun pasca pemberian obat massal. Pemberian obat pencegahan filariasis tahun pertama saja tidak cukup mematikan cacing filariasis, pada tahun-tahun berikutnya, cacing filariasis akan kembali subur dan berkembangbiak dengan menghasilkan ribuan anak cacing setiap hari dalam peredaran darahnya yang siap ditularkan. Untuk menghentikan siklus hidup cacing filariasis secara permanen, pemberian obat pencegahan secara massal (POPM filariasis) tersebut harus dilaksanakan sekali setiap
2
http://www.arsip.net/id/link.php?lh=V1QHBA4AUlIE
- 13 -
tahun selama minimal 5 tahun berturut-turut di seluruh wilayah kabupaten/kota endemis filariasis. Selama 2002-2014 telah dan sedang dilaksanakan program Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis di 142 kabupaten/kota, 29 kabupaten/kota diantaranya telah selesai melaksanakan POPM filariasis setiap tahun selama lima tahun berturut-turut. Berdasarkan survei evaluasi penularan (Transmission Assessment Survey), beberapa kabupaten/kota terakhir ini perlu melakukan POPM filariasis tambahan karena masih ditemukan adanya penularan efektif di wilayah tersebut. Survei ini membuktikan bahwa banyaknya warga yang tidak minum obat saat pelaksanaan kegiatan POPM filariasis, tidak terus menerus setiap tahun, atau wilayah pelaksanaan POPM filariasis terlalu kecil, dapat menggagalkan upaya menghentikan penularan filariasis di wilayah tersebut. Ini tentunya akan memerlukan tambahan biaya anggaran dan menghambat pencapaian tahapan eliminasi filariasis Indonesia. D. Keuntungan Kecacingan
Ganda
POPM
Filariasis
Terhadap
Pengendalian
Cacingan atau Soil Transmitted Helmintihiasis (STH) merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyebab cacingan di Indonesia antara lain adalah cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing tambang (Ancylostoma duodenale dan Necator americanus), cacing cambuk (Trichuris trichuria) dan cacing kremi (Oxyuris vermicularis). Kecacingan pada usia anak-anak dapat menimbulkan gangguan gizi, malnutrisi, anemia, pendek (stunting) sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Prevalensi cacingan di Indonesia rata-rata adalah 28,12%. Hal ini termasuk kategori sedang. WHO membagi prevalensi cacingan menjadi tiga yaitu rendah (prevalensi 0% - 50%). Prevalensi cacingan tertinggi terjadi pada anak umur 1-12 tahun. Namun demikian cacingan juga bisa terjadi pada semua kelompok umur. Pemberian obat albendazole pada POPM Filariasis mempunyai manfaat ganda, yaitu dapat mematikan atau memandulkan cacing dewasa filaria dan juga sekaligus dapat mematikan cacing perut seperti cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk dan cacing kremi. Dengan demikian, POPM Filariasis disamping bermanfaat untuk pencegahan filariasis juga bermanfaat untuk mencegah cacingan.
- 14 -
E. Bulan Eliminasi Kaki Gajah Bulan Eliminasi Kaki Gajah Tahun 2015 adalah bulan dimana setiap penduduk yang tinggal di kabupaten/kota endemis filariasis di seluruh wilayah Indonesia serentak minum obat pencegahan filariasis. Bulan Eliminasi Kaki Gajah diharapkan dilaksanakan setiap tahun sampai eliminasi filariasis Indonesia tercapai. Setiap kabupaten/kota endemis filariasis wajib melaksanakan POPM filariasis sekali setahun selama minimal 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai upaya menghentikan penularan cacing filaria di daerah tersebut. Bulan Eliminasi Kaki Gajah untuk mempercepat pencapaian Eliminasi Filariasis di Indonesia dengan tahapan sebagai berikut: 1. menjadikan eliminasi filariasis sebagai gerakan berskala nasional; 2. melaksanakan POPM filariasis di semua kabupaten/kota endemis filariasis secara serentak; 3. meningkatkan jumlah penduduk minum obat dari 20 juta tahun 2013 menjadi 50 juta pada tahun 2015 dan 120 juta pada tahun 2020; 4. mengefektifkan koordinasi pelaksanaan kegiatan POPM filariasis secara nasional, baik saat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi; dan 5. efisiensi dan efektifitas kampanye dan penggerakan masyarakat agar tercapai cakupan POPM di setiap desa yang tinggi sebagai persyaratan suksesnya upaya eliminasi filariasis.
- 15 -
II.
TUJUAN dan SASARAN
A. Tujuan Bulan Eliminasi Kaki Gajah Tahun 2015 bertujuan untuk terselenggaranya kegiatan POPM Filariasis terhadap seluruh penduduk sasaran di kabupaten/kota endemis filariasis secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan cakupan pengobatan yang tinggi dan merata, agar terhentinya mata rantai penularan filariasis secara efektif di seluruh wilayah Indonesia Cakupan POPM filariasis setiap desa/kelurahan atau wilayah setingkat desa adalah minimal sebesar 80% total penduduk wilayah tersebut. B. Penduduk Sasaran Penduduk yang mendapat obat massal pencegahan filariasis adalah semua penduduk usia 2 sampai 70 tahun yang tinggal di kabupaten/kota endemis filariasis di seluruh Indonesia dan dilaksanakan secara massal bersamaan. Kabupaten/Kota endemis filariasis dimaksud terdiri atas: 1. kabupaten/Kota endemis filariasis yang melaksanakan POPM filariasis tahun pertama dari rencana POPM filariasis sekali setiap tahun selama minimal lima tahun berturut-turut; 2. kabupaten/Kota endemis filariasis yang telah melaksanakan POPM filariasis tahun sebelumnya dari rencana POPM filariasis sekali setiap tahun selama minimal lima tahun berturut-turut; dan 3. kabupaten/Kota endemis filariasis yang telah selesai melaksanakan POPM filariasis sekali setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut, tetapi masih diperlukan tambahan POPM filariasis. Penduduk yang ditunda POPM filariasis adalah: 1. anak berusia kurang dari 2 tahun 2. ibu hamil; 3. penderita gangguan fungsi ginjal; 4. penderita gangguan fungsi hati; 5. penderita epilepsi; 6. penderita penyakit jantung dan pembuluh darah; 7. penduduk yang sedang sakit berat; 8. penderita Filariasis klinis kronis sedang mengalami serangan akut; dan/atau 9. anak dengan marasmus atau kwasiorkor.
- 16 -
Penduduk kelompok khusus yang memerlukan pemeriksaan dokter dan minum obat didepan dokter meliputi penderita hipertensi, penderita sakit jantung, dan penderita penyakit hati. Apabila banyak penduduk yang ditunda pengobatannya, maka semakin besar jumlah penduduk yang menjadi sumber penularan, dan oleh karena itu mata rantai penularan filariasis di wilayah tersebut tidak dapat dihentikan. III.
KEBIJAKAN dan STRATEGI
A. Kebijakan POPM filariasis di semua Kabupaten/Kota endemis filariasis tahun 2015 dilaksanakan secara serentak pada bulan Oktober 2015. B. Strategi a. Advokasi dan sosialisasi (promosi). b. Menggerakkan masyarakat minum obat untuk mencegah penyakit kaki gajah (mobilisasi sosial). c. mendekatkan pelayanan ke masyarakat dengan mendirikan PosPos Minum Obat di setiap desa, dusun, pemukiman, dan lokasilokasi strategis lainnya. d. meningkatkan peran lintas sektor dan masyarakat, terutama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, TNI/POLRI, media, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya IV.
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waktu Bulan Eliminasi Kaki Gajah dilakukan secara serentak di kabupaen/kota endemis filariasis di seluruh wilayah Indonesia selama bulan Oktober 2015. Waktu pelayanan minum obat di Pos-Pos Minum Obat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
B. Tempat Pelayanan POPM filariasis dilaksanakan di Pos-Pos Minum Obat dan harus diikuti dengan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mencari dan memastikan setiap penduduk telah minum obat.
- 17 -
Pos Minum Obat bisa didirikan di beberapa tempat di setiap desa, dengan perhitungan setiap Pos Minum Obat melayani rata-rata 100150 rumah/keluarga, bergantung pada jarak, kepadatan, dan sarana transportasi. Pos Minum Obat ini diletakkan pada tempat yang strategis, antara lain di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, posyandu, pos pelayanan kesehatan di desa, balai desa, kantor RW, kantor RT, sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Pos Minum Obat yang dipilih ini harus dapat diterima masyarakat dan mudah dijangkau, sehingga masyarakat bisa datang ke Pos Minum Obat tidak berjalan terlalu jauh. Agar masyarakat datang ke Pos Minum Obat dibuat tanda pada lokasi Pos Minum Obat dengan tampilan yang menarik dan rambu-rambu menuju Pos Minum Obat juga dipasang di lokasi-lokasi strategis, sehingga dapat memudahkan masyarakat menemukan Pos Minum Obat. Aparat pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan, misal PKK, Darma Pertiwi, dan Darma Wanita, berpartisipasi agar Pos Minum Obat menjadi meriah dan pelayanan pembagian obat sukses. Mobilisasi sosial sangat diperlukan, terutama mengumumkan dan menginformasikan tentang pelaksaan Pos Minum Obat. Penyuluhan atau pengumuman berisi tentang: a. waktu pelaksanaan pelayanan di Pos Minum Obat; b. lokasi pelaksanaan pelayanan minum obat; dan c. keuntungan dan kerugian setiap penduduk minum obat pencegahan massal filariasis secara serentak. Masyarakat juga diingatkan agar: a. datang dan minum obat pencegahan filariasis di Pos Minum Obat, serta meneruskan minum obat yang sama sekali setiap tahun selama minimal 5 tahun berturut-turut; dan b. masyarakat melaporkan jika menemukan anggota masyarakat yang menderita kaki gajah dengan gejala kaki atau tangan membesar, ada benjolan di selangkang lipat paha, buah pelir atau buah dada yang membesar. C. Pelayanan 1. Jenis Pelayanan Setiap penduduk sasaran mendapat obat pencegahan filariasis berupa obat kombinasi DEC 6 mg/kg berat badan dan albendazole 400 mg dosis tunggal. Dosis Minum Obat Menurut Golongan Umur adalah sebagai berikut: Tabel 1
- 18 -
Dosis Obat Berdasarkan Umur UMUR (Tahun) 2–5 6 – 14 >14
DEC (100 mg) Tablet 1 2 3
Albendazole (400mg) Tablet 1 1 1
Obat sudah disiapkan sebelum hari pelayanan (hari H) dengan memasukkannya ke dalam kantong obat. Setiap kantong obat berisi satu dosis per orang sesuai dengan golongan umur sasaran. Obat harus diminum di depan petugas Pos Minum Obat. Apabila terdapat warga yang tidak bisa minum obat di depan petugas, maka obat diserahkan pada warga tersebut dengan jaminan obat diminum, dan pada kantong obat dituliskan nama jelas dan pesanpesan penting lainnya, misal pesan manfaat minum obat secara serentak. Pada formulir pencatatan minum obat diberikan catatan “obat diminum di rumah” dan warga ini perlu dikunjungi setelah kegiatan di Pos Minum Obat selesai. Pada survei evaluasi minum obat, sering ditemukan warga yang tidak minum obat pencegahan filariasis ini ketika obat tersebut dibawa pulang. Warga yang tidak minum obat ini dapat menjadi sumber penularan filariasis baru. 2. Tenaga Pelaksana Pos Minum Obat Tenaga yang diperlukan adalah tenaga pelaksana di Pos Minum Obat dan Supervisor Secara skematis struktur Pos Minum Obat adalah sebagai
- 19 -
berikut: Tenaga Pelaksana di Pos Minum Obat sebaiknya terdiri atas dokter/bidan/perawat dan kader atau kader dengan supervisor dokter/bidan/perawat. Tenaga Pelaksana ini bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan di Pos Minum Obat dan kunjungan dari rumah ke rumah pasca kegiatan pelayanan di Pos Minum Obat yang menjadi wilayah kerjanya Kader dapat berasal dari tenaga Puskesmas bukan dokter/bidan/perawat, anggota PKK, Darma Wanita, Darma Pertiwi, guru, Pramuka, pemuda karang taruna, Palang Merah Remaja, dan lain-lain. Kader ini berperan untuk (1) mendata penduduk minum obat, (2) menyiapkan Pos Minum Obat, (3) menyosialisasikan atau mengajak datang minum obat di Pos Minum Obat, (4) mengatur antrian, (5) mencatat penduduk minum obat, (6) membagikan obat sesuai umur warga, (7) mendata warga yang belum minum obat, dan (8) membuat laporan Pos Minum Obat. Satu Pos Minum Obat terdiri atas 3-4 tenaga pelaksana yang akan melayani antara 100-150 keluarga. Berdasarkan jumlah penduduk satu desa, dapat ditentukan berapa jumlah Pos Minum Obat di setiap desa dan jumlah tenaga pelaksana yang diperlukan. Supervisor adalah dokter/bidan/perawat yang bertanggungjawab untuk (1) menyiapkan obat yang diperlukan Pos Minum Obat, (2) menyiapkan formulir pencatatan dan pelaporan, (3) menyiapkan sarana pendukung kegiatan Pos Minum Obat, (4) memantau pelaksanaan kegiatan di Pos Minum Obat, (5) memantau dan melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kasus Kejadian Ikutan Pasca Pengobatan Filariasis, serta (6) menghimpun laporan Pos Minum Obat. Satu Supervisor bertanggungjawab terhadap 1-3 Pos Minum Obat. Tenaga Pelaksana Pos Minum Obat dan Supervisor harus dilatih terlebih dahulu tentang pengetahuan tentang eliminasi filariasis, obat yang digunakan dan perlunya semua penduduk mendapat obat, serta cara pemberian obat.
- 20 -
Kepala Puskesmas membuat surat tugas Tenaga Pelaksana Pos Minum Obat dan Supervisor serta tempat tugasnya (lihat contoh terlampir).
3. Kemitraan Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah merupakan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Bentuk kerjasama adalah menyeluruh sejak perencanaan, sumberdaya, persiapan, pelaksanaan dan saat monitoring dan evaluasi. Lembaga mitra antara lain SKPD masing-masing daerah, termasuk camat dan lurah/kepala desa, lembaga kemasyarakatan, profesi, masyarakat, swasta dan badan-badan internasional. Bentuk kerjasama akan bervariasi antar daerah dan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.
V.
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
A. Tingkat Pusat Di Pusat, penanggungjawab operasional pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah adalah Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan yang
- 21 -
bertugas menyelenggarakan urusan teknis penanggulangan penyakit dan penanggungjawab teknis adalah Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang. B. Tingkat Provinsi Gubernur bertindak selaku penanggungjawab operasional pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di provinsi dan penanggung jawab teknis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi C. Kabupaten/Kota Bupati/Walikota bertindak selaku penanggungjawab operasional pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah kabupaten/kota dan penanggung jawab teknis adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota D. Tingkat Kecamatan Camat bertindak selaku penanggungjawab operasional pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah kecamatan dan penanggung jawab teknis adalah Kepala Puskesmas setempat. E. Tingkat Desa/Kelurahan Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di desa/kelurahan, dan penanggungjawab teknis pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah adalah Kepala Puskesmas setempat dengan menugaskan pada tenaga supervisi dan tenaga pelaksana POPM filariasis pada wilayah Pos Minum Obat (PMO). Contoh surat tugas Kepala Puskesmas tentang Tenaga Supervisi dan Tenaga Pelaksana Pos Minum Obat Pada Bulan Eliminasi Kaki Gajah Tahun 2015 terlampir. F. Tingkat Pos Minum Obat Menjadi bagian teknis operasional POPM filariasis Puskesmas setempat. VI.
TAHAPAN KEGIATAN
A. Persiapan Secara umum tahapan persiapan kegiatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah adalah sebagai berikut.
- 22 -
1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bulan POMP Filariasis Nasional 2015 serta Pedoman Bulan Eliminasi Kaki Gajah bagi Petugas dan Kader. 2. Pembentukan Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Filariasis di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. 3. Penetapan kantor sekretariat di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/Puskesmas. 4. Penetapan Tim Teknis dan Tim Supervisi Teknis di Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan Puskesmas. 5. Pertemuan koordinasi Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah. 6. Penetapan Komite Ahli Pengobatan Filariasis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 7. Advokasi dan sosialisasi pemangku kepentingan di Pusat, Provinsi, Kab/kota dan Kecamatan 8. Pertemuan teknis Tim Teknis dan Tim Supervisi 9. Advokasi dan sosialisasi 10. Pelatihan tenaga teknis provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas serta kader/guru dalam pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah tahun 2015 11. Penyiapan data dasar desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional a. Penetapan endemisitas kabupaten/kota di seluruh wilayah provinsi (survei) b. Penetapan kabupaten/kota pelaksana Bulan Eliminasi Kaki Gajah c. Penyiapan data penduduk setiap kabupaten/kota pelaksana Bulan Eliminasi Kaki Gajah (desa, kecamatan/puskesmas, kabupaten/kota) 12. Penyiapan kebutuhan obat dan logistik serta distribusinya 13. Penyiapan biaya dan sarana penunjang lainnya 14. Asistensi pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di provinsi, kabupaten/kota, puskesmas dan desa/pos pengobatan 15. Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di semua tingkatan (Oktober 2015), terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pencatatan pelaporan
- 23 -
Tabel 2 Jadwal Kegiatan Persiapan Bulan POMP filariasis Tahun 2015 di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Rencana Pelaksanaan No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Kegiatan
Penyusunan dan distribusi Pedoman Pelaksanaan/Tekni s
Ja n
Fe b
X
X
Ma Ap Me Ju Ju Ag r r i n l s
Penetapan Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah semua tingkat
X
X
Penetapan Sekretariat semua tingkat
X
X
Penetapan Tim Teknis dan Tim Supervisi Teknis
X
X
Pertemun Koordinasi Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah
Ps
Penetapan Komite Ahli Pengobatan Filariasis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Pertemuan Teknis semua tingkat (Tim Teknis dan Tim Supervisi)
X
Advokasi dan Sosialisasi semua tingkat
X
Ps
Kb Ps
Ps
Pr
Kb
X
X
X
Ps
Pelatihan Tim Teknis dan Tim Supervisi Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas Penyiapan data dasar Pusat,
Pr
Pr
X
X
X
X
X
Kb
Se p
Ok t
No v
Ps
- 24 -
.
Provinsi dan Kab/Kota
11 .
Penyiapan dan distribusi obat dan logistik
12 .
Kesiapan biaya
13 .
Asistensi/Supervisi
14
Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 25 -
1. Persiapan di Pusat a. Penyusunan Pedoman Bulan Eliminasi Kaki Gajah Dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis, dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi pada tahun pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah b. Pembentukan Kepanitiaan 1) Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Pusat, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Terdiri atas unsur sektor terkait, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, peran serta masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 2) Kantor Sekretariat Panitia: Kantor : Subdirektorat Filariasis dan Kecacingan, Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan. Alamat
: Gedung C lantai 4, Komplek Ditjen PP&PL, Jl. Percetakan Negara 29 Jakarta, telepon : 0214264533, email :
[email protected]
c. Advokasi, Sosialisasi dan Pertemuan Teknis di Pusat 1) Pertemuan advokasi dan sosialisasi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah. 2) Pertemuan teknis tingkat Pusat Pertemuan ini untuk memantapkan persiapan pelaksanaan dan persiapan pemantauan pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah, yang terdiri atas: a) pertemuan Teknis Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Pusat b) pertemuan Tim Supervisi Teknis Pusat. d. Pelatihan Teknis Bagi Supervisor Bulan Eliminasi Kaki Gajah Pusat dan Provinsi Peserta pelatihan teknis petugas adalah tim Supervisor Teknis Pusat dan Provinsi. Tim Supervisi Teknis Provinsi adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah Dinas Kesehatan Provinsi. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis POPM filariasis dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah tahun ini pada masing-masing wilayah Provinsi. e. Distribusi Obat dan Logistik
- 26 -
1) Inventarisasi sarana dan prasarana 2) Distribusi obat pencegahan filariasis dan obat kejadian ikutan pasca pemberian obat, kantong obat (format Distribusi Logistik terlampir) 3) Distribusi Pedoman Bulan Eliminasi Kaki Gajah, Pedoman Bulan Eliminasi Kaki Gajah Untuk Petugas Puskesmas dan Kader serta bahan promosi, tanda Pos Minum Obat 4) Distribusi Formulir Pencatatan dan Pelaporan di Pos Minum Obat, Puskesmas dan Kabupaten/Kota serta Provinsi f.
Kesiapan Biaya 1) Menghitung kebutuhan biaya dan inventarisasi biaya yang ada 2) Mengupayakan dana dari berbagai sumber pendanaan 3) Distribusi biaya sesuai alokasi pembiayaan
g. Penyiapan Data Dasar Nasional 1) Menyiapkan data penduduk kabupaten/kota pelaksana POPM filariasis menurut golongan umur untuk menghitung kebutuhan obat dan logistik lainnya serta menghitung besarnya cakupan pengobatan (contoh form terlampir) 2) Menyiapkan tabel dan peta pelaksana POPM filariasis
menurut
kabupaten/kota
3) Menyiapkan tabel dan peta wilayah kerja Tim Supervisi Teknis Pusat h. Asistensi/Supervisi Persiapan Supervisi saat persiapan sangat diperlukan untuk menjamin semua rencana pelaksanaan kegiatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah dapat terlaksana dengan baik. 1) Menyiapkan jadwal kegiatan supervisi 2) Menyiapkan tabel dan peta wilayah kerja masing-masing tim supervisi 3) Melaksanakan supervisi dengan menggunakan checklist supervisi (contoh terlampir) dan buku pedoman 4) Laporan supervisi terdiri atas: a) laporan hasil wawancara dan pengamatan; b) temuan, rekomendasi dan tindakan penyelesaian temuan; c) data penduduk menurut kabupaten/kota dan umur;
- 27 -
d) peta kabupaten/kota yang memperlihatkan tingkat endemisitas, jumlah kasus kronis dan kabupaten/kota pelaksana POPM filariasis; dan e) data Pos Minum Obat (PMO) yang direncanakan untuk masing-masing kabupaten/kota pelaksana POPM filariasis, dan perkiraan kebutuhan obat pencegahan filariasis. 2. Persiapan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) a. Penyusunan Pedoman Teknis di Provinsi/Kabupaten/Kota Dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis, dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi masing-masing kabupaten/kota. b. Pembentukan Kepanitiaan 1) Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Filariasis di Provinsi/ Kabupaten/Kota, Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat berwenang lainnya. Terdiri atas unsur sektor terkait, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, peran serta masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Camat dan Kepala Puskesmas menjadi anggota Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kabupaten/Kota (contoh terlampir). 2) Kantor Sekretariat Panitia : alamat, telepon, faksimili dan email untuk penerimaan dan pengiriman laporan, termasuk daftar kontak sekretariat. 3) Tim Supervisi Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota dengan surat tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta tugas dan tanggungjawab wilayahnya (contoh terlampir). c. Advokasi, Sosialisasi Kabupaten/Kota
dan
Pertemuan
Teknis
di
Provinsi/
1) Pertemuan advokasi dan sosialisasi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah 2) Pertemuan Teknis Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pertemuan ini untuk memantapkan persiapan pelaksanaan dan persiapan pemantauan pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah, terrdiri atas: a) pertemuan Teknis Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- 28 -
b) pertemuan Tim Provinsi/Kabupaten/Kota.
Supervisi
Teknis
d. Pelatihan Teknis Supervisor, Pelaksana Bulan Eliminasi Kaki Gajah Kabupaten/Kota dan Puskesmas Peserta pelatihan teknis petugas adalah tim Supervisor Teknis Kabupaten/Kota, kepala Puskesmas dan staf teknis Puskesmas Pengelola Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Puskesmas. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis POPM filariasis dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah masing-masing wilayah Puskesmas. e. Distribusi Obat dan Logistik 1) Inventarisasi sarana dan prasarana 2) Distribusi obat pencegahan filariasis dan obat kejadian ikutan pasca pemberian obat, kantong obat (format Distribusi Logistik terlampir) 3) Distribusi Pedoman Bulan Eliminasi Kaki Gajah, Pedoman Bulan Eliminasi Kaki Gajah Untuk Petugas Puskesmas dan Kader serta bahan promosi, tanda Pos Minum Obat 4) Distribusi Formulir Pencatatan dan Pelaporan di Pos Minum Obat, Puskesmas dan Kabupaten/Kota f.
Kesiapan Biaya 1) Menghitung kebutuhan biaya dan inventarisasi biaya yang ada 2) Mengupayakan dana dari berbagai sumber pendanaan 3) Distribusi biaya sesuai alokasi pembiayaan
g. Penyiapan Data Dasar Kabupaten/Kota 1) Menyiapkan data penduduk menurut desa dan golongan umur untuk menghitung kebutuhan obat dan logistik lainnya serta menghitung besarnya cakupan pengobatan (contoh format terlampir) 2) Menyiapkan tabel dan peta menurut desa pelaksana POPM filariasis (contoh peta terlampir) 3) Menyiapkan tabel dan peta wilayah kerja tim supervisi teknis h. Asistensi/Supervisi Persiapan
- 29 -
Supervisi saat persiapan sangat diperlukan untuk menjamin semua rencana penyiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Puskesmas dapat terlaksana dengan baik. 1) Menyiapkan jadwal kegiatan supervisi 2) Menyiapkan tabel dan peta wilayah kerja masing-masing tim supervisi 3) Melaksanakan supervisi dengan menggunakan checklist supervisi (contoh terlampir) dan buku pedoman 4) Laporan supervisi terdiri atas: a) temuan dan rekomendasi dan atau tindakan penyelesaian temuan); b) laporan hasil checklist;
wawancara
dan
pengamatan
dengan
c) data penduduk menurut desa; d) peta Puskesmas (tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum, desa, jalan dan sungai serta rencana Pos Minum Obat); dan e) data Pos Minum Obat (PMO) yang direncanakan untuk masing-masing desa, disertai data jumlah kasus kronis dan perkiraan kebutuhan obat pencegahan filariasis. 3. Persiapan di Kecamatan/Puskesmas a. Pembentukan Kepanitiaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kecamatan 1) Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kecamatan, Tahun 2015, ditetapkan dengan Keputusan Camat atau pejabat berwenang lainnya. Lurah menjadi anggota Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kecamatan. 2) Kantor Sekretariat Panitia : alamat, telepon, faksimili dan email untuk penerimaan dan pengiriman laporan, termasuk daftar kontak sekretariat dan Pos Minum Obat. 3) Tim Supervisi Teknis Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sesuai kebutuhan, beserta tugas dan tanggungjawab wilayahnya. b. Advokasi dan Sosialisasi di Kecamatan/Puskesmas Pertemuan ini membahas program Eliminasi Filariasis Indonesia dan pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kecamatan/Puskesmas.
- 30 -
Peserta pertemuan antara lain Camat, ketua/anggota LKMD terkait, pimpinan lintas sektor dan lintas program, media, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, lurah/kepala desa, supervisor dan pelaksana Pos Minum Obat c. Pertemuan Teknis Tingkat Kecamatan/Puskesmas Pertemuan ini untuk memantapkan persiapan pelaksanaan dan persiapan pemantauan pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah., yang terdiri atas: 1) Pertemuan Teknis Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Kecamatan/Puskesmas 2) Pertemuan Tim Supervisi Teknis Kecamatan/Puskesmas d. Pelatihan Teknis Petugas Kecamatan/Puskesmas
Kesehatan
dan
Kader
wilayah
Peserta pelatihan teknis petugas adalah tim Supervisor Teknis Puskesmas dan tim pelaksana Pos Minum Obat (tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan). Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis POPM filariasis dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah masing-masing wilayah Pos Minum Obat. e. Asistensi/Supervisi Persiapan Puskesmas dan Pos Minum Obat Supervisi saat persiapan sangat diperlukan untuk menjamin semua rencana penyiapan pelaksanaan kegiatan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kecamatan/Puskesmas dan wilayah Pos Minum Obat dapat terlaksana dengan baik. 1) Menyiapkan jadwal kegiatan supervisi 2) Menyiapkan tabel dan peta wilayah Pos Minum Obat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing tim supervisi 3) Melaksanakan supervisi dengan menggunakan checklist supervisi (contoh terlampir) dan buku pedoman 4) Laporan asistensi/supervisi terdiri atas: a) laporan hasil wawancara dan pengamatan; b) temuan, rekomendasi dan tindakan penyelesaian temuan; c) data penduduk desa dan wilayah Pos Minum Obat, data kasus kronis filariasis dan kebutuhan obat sesuai data penduduk dalam wilayah Pos Minum Obat (contoh format terlampir); dan d) peta wilayah Pos Minum Obat (rumah-rumah penduduk, tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempattempat umum, rumah kepala desa, RW, RT, jalan dan sungai serta rencana lokasi Pos Minum Obat)
- 31 -
Tabel 3 Jadwal Kegiatan Persiapan di Kecamatan/Puskesmas No
Kegiatan
Rencana Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt
1.
Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kecamatan (sesuai kebutuhan)
X
2.
Tim Supervisi Teknis Puskesmas dan Kader Pos Minum Obat (PMO)
X
3.
Kantor Sekretariat
X
4.
Advokasi dan Sosialisasi
X
5.
Pertemuan Teknis Kecamatan/Puskesmas
X
6.
Pertemuan Teknis Tim Supervisi Teknis dan Kader PMO
X
7.
Pelatihan Teknis Tim Supervisi dan Kader PMO
X
8.
Asistensi/Supervisi
X
B. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota a. Asistensi/Supervisi Asistensi teknis ke Kecamatan/Puskesmas dilaksanakan pada saat persiapan dan pada saat pelaksanaan kegiatan pelayanan minum obat. Asistensi tersebut menggunakan checklist asistensi (contoh terlampir) dan membuat laporan b. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan POPM filariasis di setiap Kecamatan/Puskesmas menurut desa 1) Pelaksanaan pelayanan di Pos Minum Obat dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2015 2) Pos Minum Obat melaporkan hasil kegiatan setelah kegiatan di Pos Minum Obat dan kunjungan rumah ke rumah telah selesai seluruhnya (contoh formulir laporan terlampir)
- 32 -
3) Puskesmas membuat laporan cakupan minum obat mutakhir ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan alamat Sekretariat Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap hari Senin, demikian seterusnya sampai final laporan (contoh formulir laporan terlampir) 4) Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat laporan cakupan minum obat mutakhir ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan alamat Sekretariat Panitia Bulan Eliminasi Kaki Gajah Dinas Kesehatan Provinsi dan tembusan ke Pusat dengan alamat Sekretariat Bulan Eliminasi Kaki Gajah Pusat setiap hari Selasa dalam bentuk file excell, secara berkala sampai laporan final (contoh formulir laporan terlampir) 5) Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat mempublikasikan cakupan minum obat mutakhir setiap hari Rabu melalui situs Dinas Kesehatan Provinsi dan situs Kementerian Kesehatan, secara berkala sampai laporan final 6) Perbaikan laporan dan pembuatan laporan final dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 31 Desember 2015 ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat, setelah waktu tersebut, laporan tidak dapat diperbaiki kembali. c. Monitor dan Evaluasi Hasil asistensi teknis dan pelaporan hasil kegiatan POPM filariasis menjadi bahan monitor dan evaluasi Bulan Eliminasi Kaki Gajah. Apabila terdapat desa dengan cakupan pemberian obat pencegahan filariasis rendah, diperlukan upaya khusus agar jumlah penduduk yang mendapat obat mencapai cakupan yang dipersyaratkan. Cakupan pemberian obat rendah akan memperbesar peluang terjadinya penularan baru. Di bawah ini adalah konsep Monitor Cakupan Minum Obat Pencegahan Filariasis menurut Puskesmas dan Monitor Kelengkapan Laporan Pos Minum Obat dan Jumlah Pos Minum Obat dengan Cakupan Minum Obat Rendah (
