Jawaban Try Out Dss

KUNCI JAWABAN TRY OUT PELATIHAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO ESSAY  1. Sebutkan kewajiban pengurus pengurus sesuai sesuai UU 1/1970! 1/1970! a. Secara tertulis menempatkan menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, dipimpinnya, semua syarat syarat keselamatan kerja kerja yang diwajibkan, sehelai sehelai Undangundang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat  – tempat tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas attau ahli keselamatan kerja. b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan ter baca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. c. Menyediakan secara cuma-Cuma, semua semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah dibawah pimpinannya dan menyediaakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan peyunjuk-petunjuk yang diper lukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. (Bab X Kewajiban Pengurus Hal. 132 Kitab UU K3) 2. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja? a. Kecelakaan Kerja: Suatu kejadian kejadian yang tidak direncanakan, dan tidak diinginkan, diinginkan, gangguan dari pekerjaan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, dan pencemaran lingkungan. (Bab II Dasar Hukum Dan Pengertian Hal.3 Kumpulan Modul K3) b. Kecelakaan: adalah adalah peristiwa yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang mengganggu mengganggu jalannya proses aktivitas yang telah ditentukan di tentukan dari semula dan dapat mengakibatkan kerugian jiwa atau harta benda (Bab II Dasar Hukum dan Pengertian Kumpulan Modul K3) 3. Mengapa setiap setiap karyawan harus dilakukan pemeriksaan pemeriksaan awal, berkala maupun khusus? Permen No. Per-02/1980 : Pasal 2 ayat (1) Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lain dapat ter jamin. Pasal 3 ayat (1) Pemeriksaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah ber ada dalam pekerjaann ya, serta memiliki kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Pemeriksaan kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu. 4. Sebutkan tugas, kewajiban dan wewenang wewenang ahli K3 umum! - Tugas AK3 Umum: Membantu pimpinan perusahaan atau pengurus menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan perundang-udangan bidang K3 - Kewajiban AK3 Umum: a. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3 sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya b. Memberikan laporan kepada menteri menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Untuk AK3 di tempat tempat kerja satu kab kab dalam 3 bulan bulan kecuali ditentukan ditentukan lain 2) Untuk AK3 di perusahaan yang memberikan jasa dibidang dibidang K3 setiap saat setelah selesai melaksanakan melaksanakan kegiatannnya 3) Merahasiakan segala keterangan keterangan tentang rahasia perusahaan /instansi /instansi yang didapat berhubungan jabatannya jabatannya - Wewenang AK3 Umum: a. Memasuki tempat kerja kerja sesuai sesuai keputusan keputusan penunjukan penunjukan b. Meminta keterangan dan/atau informasi informasi mengenai pelaksanaan pelaksanaan syarat-syarat K3 ditempat kerja dengan dengan keputusan penunjukannya penunjukannya c. Memonitor, memeriksa, memeriksa, menguji, menganalisa, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 yang yang meliputi: 1) Keadaan dan fasilitas tenaga kerja kerja 2) Keadaan mesin-mesin, mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi instalasi serta peralatan lainnya 3) Penanganan bahan-bahan 4) Proses produksi 5) Sifat pekerjaan 6) Lingkungan kerja 5. Sebutkan fungsi fungsi dan tugas P2K3 P2K3 serta sebutkan landasan hukum pemebentukan pemebentukan P2K3! P2K3! Landasan hukum P2K3: Per No.04/MEN/1987 No.04/MEN/1987 tentang P2 K3 ser ta tata cara penunjukan AK3 Fungsi P2K3: a. Menghimpun dan mengolah mengolah data tentang K3 di tempat tempat kerja b. Membantu menunjukan menunjukan dan menjelaskan kepada kepada setiap tenaga tenaga kerja: - Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya - Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja bersangkutan -  APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan - Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya

PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO HSE Solutions, Assessment, General Trading and Man Power 

KUNCI JAWABAN TRY OUT PELATIHAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO c. Membantu pengusaha atau pengurus dalam: - Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerjMenentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik  - Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, PAK serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan - Mengembangkan penyuluhan dan penelitian dibidang keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomic - Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan - Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja - Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja - Mengembangkan laboratorium K3, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan intepretasi hasil pemeriksaan - Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja d. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja 6. Bagaimana cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan terkait? Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja (Permen No.03/MEN/1982) Pasal 4 ayat 1 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat: a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja 7. Jelaskan objek pengawasan lingkungan kerja serta sebutkan peraturan perundangan terkait! - Landasan hukum Objek pengawasan lingkungan kerja: Per men N0.7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Pasal 2 Setiap bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat untuk: a. Menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan b. Menghindarkan kemungkinan bahaya keracunan, penularan penyakit atau timbulnya penyakit jabatan c. Memajukan kebersihan dan ketertiban d. Mendapat penerangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan e. Mendapat suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup f. Menghindarkan gangguan debu, gas, uap dan bauan yang tidak menyenangkan - Landasan hukum pengawasan lingkungan kerja: 1. UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 2, pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 8, pasal 9 dan pasal 14 2. UU No.3 tahun 1969 tentang persetujuan konvensi ILO No.120 Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, pasal 7 3. PP No.7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida 4. PP No.11 tahun 1875 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi 5. PP Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja 6. Permanker No.3 tahun 1985 tentang K3 pemakaian asbes 7. Permenaker No.3 tahun 1986 tentang syarat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja mengelola pestisida 8. Kepmenaker No.51 tahun 1986 tentang NAB faktor fisika di tempat kerja 9. Kepmenaker No. 187 tahun 1999 tentang Pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja 10. Instruksi menteri tenaga kerja N0.2/M/BW/BK/1984 tentang pengesahan APD 11. SE Menteri tenaga kerja No.01/1997 tentang NAB faktor kimia, udara lingkungan kerja, dll - Objek pengawasan lingkungan kerja : a. Faktor-faktor bahaya lingkungan kerja b. Hygiene perusahaan c. Pengendalian bahaya besar d. Pestisida e. Bahan kimia berbahaya f. Sanitasi lingkungan g. APD h. Limbah industry  8. Sebutkan apa yang dimaksud dengan pengendalian lingkungan kerja! Pengendalian lingkungan dimaksudkan sebagai penerapan metode teknik tertentu untuk menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungansampai batas yang masih dapat ditoleransi oleh manusia dan lingkungannya. 9. Apa yang disebut dengan bahan kimia berbahaya? Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bahaya dari bahan kima berbahaya! - Bahan kimia berbahaya menurut Kepmenaker 187/MEN/1999 Pasal 1 Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia dan fisika dan/attau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan

PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO HSE Solutions, Assessment, General Trading and Man Power 

KUNCI JAWABAN TRY OUT PELATIHAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO -

Faktor yang memengaruhi tingkat bahaya: daya racun, cara bahan kimia masuk dalam tubuh, konsentrasi, macam, dan lama paparan bahan kimia, efek kombinasi bahan kimia, kerentanan calon korban paparan bahan kimia

10. Sebutkan kewajiban pengusaha dalam mengendalikan bahan kimia berbahaya! Kewajiban pengusaha atau pengurus: Pasal 16 (1) Perusahaan yang dikategorikan punya potensi bahaya besar: a. Mempekerjakan petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non shift sekurang-kurangnya dua orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem shift sekurang-kurangnya dipekerjakan 5 orang. b. Mempekerjakan ahli K3 kimia sekurang-kurangnya 1 orang c. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar d. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan sekali f. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sekali g. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Pasal 17 (1) Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya menengah: a. Mempunyai petugas K3 kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja non shift sekurang-kurangnya satu orang  dan apabila dipekerjakan dengan sistem shift sekurang-kurangnya dipekerjakan 3 orang  b. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah c. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia, proses dan modifikasi instalasi yang digunakan d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sekali f. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali 11. Jelaskan ruang lingkup pengawasan K3 konsruksi bangunan dan sebutkan peraturan terkait! - Ruang lingkup K3 Konstruksi bangunan: a. Pekerjaan penggalian b. Pekerjaan pondasi c. Pekerjaan konstruksi beton d. Pekerjaan konstruksi baja e. Pekerjaan pembongkaran - Ruang lingkup K3 sarana bangunan: 1. Perancah bangunan 2. Plumbing  3. Penanganan bahan 4. Peralatan bangunan - Peraturan terkait: a. UU No.1 tahun1970 b. Permenakertrans RI No. Per-01/MEN/1980 tentang K3 pada konstuksi bangunan c. Keputusan bersama menteri tenaga kerja dan menteri pekerjaan umum No.KEP 174/MEN/86, No Kep 104/KPTS/1986 tentang  keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi 12. Sebutkan dan jelaskan kewajiban pengurus dalam mengurangi, mencegah dan memadamkan kebakaran sesuai Kepmenakertrans No 186/1999! Pasal 2: (1) Pengurus / pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penggulangan kebakaran di tempat kerja (2) Meliputi: a. Pengendalian setiap bentuk energy  b. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan saran evakuasi c. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas d. Pembentukan unit penggulangan kebakaran di tempat kerja e. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala f. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang tenaga kerja dan/atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. 13. Dalam identifikasi masalah bahaya kebakaran ditempat kerja saudara terdapat beberapa apar telah berakhir masa pakai, coba jelaskan tindakan anda sebagai AK3!  Jika apar telah berakhir masa pakainya, segera hubungi bagian purchasing agar menghubungi suplier untuk pengisian kembali apar. Selain itu jangan lupa dilakukan pemeriksaan jangka 6 bulan dan 12 bulan. Pengisian tabung apar harus diisi kembali dengan cara sebagai berikut: a) Untuk asam soda, busa, bahan kimia harus diisi setiap setahun sekali. b) Untuk jenis cairan busa yang dicampur lebih dahulu harus diisi setiap 2 tahun sekali c) Untuk jenis tabung gas hydrocarbon berhalogen, tabung diisi setiap 3 tahun sekali. d) Jenis-jenis lainnya diisi setiap 5 tahun sekali.

PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO HSE Solutions, Assessment, General Trading and Man Power 

KUNCI JAWABAN TRY OUT PELATIHAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO 14. Sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan instalasi penyalur petir! Pengawasan instalasi penyalur petir diatur dalam Permenaker No.2 tahun 1989. Instalasi penyalur petir berdasarkan pasal 2, ha rus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam permen dan/atau standar. Persyaratan yang harus diikuti antara lain: a) Kemampuan perlindungan secara teknis b) Ketahanan mekanis c) Ketahanan terhadap korosi 15. Sebutkan dasar hukum lift! Dasar hukum lift: - Permenker No. Per-03/MEN/1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang  - Keputusan direktur jendral pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan no Kep-407/BW/1999 tentang persyaratan, penunjukan, hak dan kewajiban teknisi lift - Pemenaker No.32/2015 tentang perubahan atas Permenker No. Per-03/MEN/1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang 16. Mengapa seorang operator suatu peralatan / pesawat yang membahayakan dalam mengoperasikan harus mendapat lisensi dari Depnaker? - Sesuai Permenakertras RI no Per-09/MEN/VII/2010 tentang operator dan petugas pesawat angkat-angkut butir 10: Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk penanganan pesawat angkat-angkut. - Untuk menentukan kelayakan si operator dalam mengoperasikan alat angkat-angkut sesuai dengan Permenker RI No Per05/MEN/1985 tentang pesawat angkat-angkut perlu adanya perlindungan atas keselamatan kerja setiap tenaga kerja yang melakukan perbuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat-angkut. - Untuk memastikan kompetensi operator dalam menjalankan suatu peralatan / pesawat dapat beroperasi dengan baik dan tanpa masalah/kecelakaan maka harus ada lisensi 17. Jelaskan ruang lingkup pengawasan norma keselamtan dan kesehatan kerja mekanik dan sebutkan peraturan perundangan K3 terkait! Peraturan perundangan terkait: - Permenaker RI No. Per-04/MEN/1985 tentang pesawat tenaga produksi - Permenaker RI No. Per-05/MEN/1985 tentang pesawat angkat-angkut Ruang lingkup K3 mekanik: a. Penggerak mula: mengubah suatu bentuk energi menjadi tenaga mekanik  1. Mesin Kalor: motor pembakar luar, motor pembakar dalam  Turbin: Memutar roda (dengan uap, air dan/atau gas 2. Kincir Angin b. Perlengkapan transmisi tenaga mekanik: peralatan yang berfungsi untuk memindahkan daya/gerakan mekanik dari penggerak mula ke pesawat lainnya; antara lain: 1. Pully dengan ban mesin 2. Roda gigi dengan roda gigi 3. Rantai dengan piringan roda gigi 4. Batang berulir dengan roda gigi 5. Roda-roda gesek c. Mesin perkakas kerja: Pesawat atau alat untuk membentuk suatu bahan, barang, produk teknis dengan cara memotong, mengepres, menarik dan/atau menumbuk; antara lain: mesin asah, poles, pelicin, alat tuang-tempa, pelubang, mesin rol, gerigi, mesin ayak dan pemisah, mesin guntuing, mesing pengeping  dan pembelah d. Mesin Produksi: Semua mesin peralatan kerja yang digunakan untuk menyiapkan, membentuk, membuat, merakit, finishing barang produksi / teknis; antara lain: mesin pak & bungkus, mesin jahit dan rajut, mesin pintal dan tenun e. Dapur: Pesawat yang dengan cara pemanasan digunakan untuk mengolah, memperbaiki sifat barang/produk barang teknis; antara lain: dapur tinggi, dapur baja, covertor, oven 18. Sebutkan sumber-sumber bahaya yang terdapat di perusahaan saudara khususnya dibidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan! Sumber bahaya bidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan: a.  mekanik: - Bagian yang bergerak  - suhu fungsi - peledakan - kebisingan - listrik - getaran - debu - gas buang - benda tajam b. Pesawat Uap: - listrik  - getaran - peledakan - kebisingan - terjatuhnya benda - bagian yang mempunyai beban - suhu tinggi - bagian yang menanggung beban - terpapar zat kimia berbahaya c. Bejana Tekan

PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO HSE Solutions, Assessment, General Trading and Man Power 

KUNCI JAWABAN TRY OUT PELATIHAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO -

Peledakan Suhu tinggi

- gas buang - terkena cairan dingin [(crygenic) mengakibatkan luka bakar]

19. Jelaskan norma ruang lingkup pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan! Ruang lingkup pengawasan bejana tekan sesuai Permenakertras No Per-01/MEN/1982 tentang bejana tekan: - Perencanaan - Pembuatan, perakitan, pemasangan - Pengangkutan - Peredaran/perdagangan - Pemakaian/penggunaan (harus ada akte ijin) - Pemeliharaan/perbaikan/reparasi/modifikasi - Penyimpanan - Pemusnahan 20. Jelaskan dasar hukum dan tujuan dari pelaksanaan sistem manajemen K3 pada setiap tempat kerja! Dasar hukum SMK3: - Permenakertrans RI No. Per-18/MEN/XI/2008 tentang penyelenggara audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja - PP No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja  Tujuan SMK3 menurut PP no. 50 tahun 2012: a. Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh\ c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktifitas 21. Jelaskan 5 prinsip dasar SMK3! Dan sebutkan peraturan perundangan sebagai landasan hukum yang mewajibkan setiap  perusahaan menerapkan SMK3! Lima prinsip dasar SMK3: 1. Kebijakan K3 dan komitmen penerapan K3 2. Perencanaan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3 3. Penerapan kebijakan K3 4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 5. Tinjauan ulang dan perbaikan terus menerus Dasar hukum : PP No. 50 tahun 2012 pasal 5 (1) Setiap perusahaan wajib menerpakan SMK3 di perusahaan (2) Berlaku bagi perusahaan : a) mempekerjakan lebih dari 100 orang (minimal 100 orang); b) mempunyai potensi bahaya tinggi 22. Sebutkan dan jelaskan hirarki penegendalian risiko K3! Hirarki pengendalian - Eliminasi : Menghilangkan sumber bahaya dari tempat kerja - Subtitusi : Mengganti alat / bahan yang memiliki potensi bahaya tinggi dengan yang potensi bahayanya lebih rendah - Engineering Control : Melakukan rekayasa teknis untuk mengurangi potensi bahaya -  Administrative Control : Melakukan kontrol secara sistematis terhadap hal-hal yang ada di tempat kerja (orang, barang, prosedur kerja) -  APD : Memberikan alat pelindung diri pada pekerja 23. Jelaskan pengertian SMK3 dan audit SMK3! - SMK3 : bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. (PP no. 50 tahun 2012) -  Audit SMK3: Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. 24. Sebutkan syarat-syarat perusahaan yang wajib menerapkan SMK3! Berlaku bagi perusahaan (PP No. 50 tahun 2012) : a) mempekerjakan lebih dari 100 orang (minimal 100 orang); b) mempunyai potensi bahaya tinggi

PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO HSE Solutions, Assessment, General Trading and Man Power 

KUNCI JAWABAN TRY OUT PELATIHAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO STUDI KASUS 1.

Kelembangaan/organisasi K3 dan Keahlian K3:  Jawaban: B erdasarkan kondisi dilapangan yang terdiri dari 101 pekerja, maka perusahaan perlu membentuk P2K3 dan menunjuk atau mengadakan ahli K3, sesuai dalil. Permenaker No 4 Tahun 1987 Pasal 2 (hal 596) 1. Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3 2. Tempat Kerja dimana pengusaha atau pengawas memperkerjakan 100 orang atau lebih Permenaker No 4 Tahun 1987 Pasal 3 (hal 597) 1. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. 2. Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan.

2.

Pengendalian Lingkungan kerja dan bahan kimia berbahaya  Jawaban: Pabrik tersebut memiliki bahan kimia sodium picramate dengan kuantitas 60 ton per hari, sesuai, Lampiran III Nama & NAK bahan kimia berbahaya (hal 930). Maka pabrik ini termasuk ke perusahaan potensi bahaya besar sehingga perlu upaya untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja & PAK (Kepmen 187/1999 pasal 2). Meliputi (Pasal3): - Penyediaan lembar data keselamatan bahan (LDKB) & Label - Penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia Karna termasuk kategori potensi bahaya besar maka (pasal 16) a. Mempunyai petugas K3 Kimia dst. b. Memperkerjakan ahli K3 kimmia sekurang-kurngnya 1 orang c. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar d. Dst.

3.

Pengendalian Listrik dan penanggulangan kebakaran?  Jawaban: Pengendalian Listrik Perusahaan menggunakan listrik dengan kapasitas 5 MW, jika 1 MW = 1.000 KW = 1.000 KVA, maka 5 MW = 5.000 KVA. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja Pasal 7, bahwa: “Untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 (dua ratus) kilo  Volt-Ampere wajib mempunyai Ahli K3 Bidang Listrik”. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No: KEP. 89/PPKI/XIII/2012  Tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Spesialis Listrik, menetapkan: “Pelakasanaan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan instalasi listrik yang aman di tempat kerja harus dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis Listrik yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1992 Tentang tata cara penunjukan, kewajiban, dan wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ”. (PerUU K3 Hal. 1217-1219) Penanggulangan Kebakaran Sesuai dengan Kepmenaker No:Kep-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Pasal 2 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi: a. Pengendalian setiap bentuk energy  b. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi c. Pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas d. Pembentukkan unit penanggulangan kebakarandi tempat kerja e. Penyelenggaraan pelatihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala f. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Perusahaan menggunakan bahan kimia Sodium Picramate yang merupakan bahan kimia yang mudah meledak. Pasal 4 ayat (1), Perusahaan termasuk kedalam klasifikasi tingkat r esiko bahaya kebakaran berat. Unit Penanggulangan kebakaran dalam pasal 5 terdiri dari : a. Petugas peran kebakaran b. Regu penanggulangan kebakaran c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran d. Ahi K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penaanggungjawab teknis. Dalam pasal 6, regu penanggulangan kebakaran dan Ahi K3 spesialis penanggulangan kebakaran ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat.  Artinya perusahaan ini wajib memiliki regu penanggulangan kebakaran dan Ahi K3 spesialis penanggulangan kebakaran.

PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO HSE Solutions, Assessment, General Trading and Man Power 

KUNCI JAWABAN TRY OUT PELATIHAN AHLI K3 UMUM SERTIFIKASI KEMNAKER RI PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO 4.

5.

6.

Penerapan kesehatan kerja bagi tenaga kerja  Jawaban: a. Hal 396. Permenakertrans 3 / 1982 pasal 3: Pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Dengan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja meliputi: Hal 396. Permenakertrans 3 / 1982 pasal 2: 1. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. 2. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja 4. Pembinaan dan pengawasan pembinaan seni-tair 5. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja 6. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja 7. Pertolongan pertama pada kecelakaan 8. Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolonngan pertama pada kecelakaan 9. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. 10. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja 11. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya 12. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Pemakaian boiler dan pesawat angkat dan angkut  Jawaban: Boiler (Hal 159 Peraturan UAP 1930) dan (Hal 152 didalam Modul) - Pengendalian pada periode perencanaan 1. Permohonan (Kepala dinas setempat) 2. Gambar rencana 3. Sertif material (bila ada) 4. Perhitungan kekuatan kontruksi - Pengendalian padaperiode pembuatan/perakitan/pemasangan 1. Penilaian pengesahan gambar rencana - Cek dokumen teknik - Penilaian kontruksi - Prosedur pemberian pegesahan gambar rencana 2. Pengawasan pelaksanaan pembuatan/perakitan/pemasangan - Pemeriksaan status perusahaan pembuat - Pemeriksaan status juru las - Pemeriksaan visual bahan baku / komponen - Pemeriksaan visual hasil lasan - Pemeriksaan ketebalan - Pemeriksaan dimensi - Pemeriksaan ketidakbulatan - Pemeriksaan tidak merusak (ndt) - Pengujian hydrotest / padat dengan air - Pemeriksaan pengembangan menetap (b. baja) - Pemeriksaan berat (b. baja) - Pengujian pecah (b. baja)

3. Pengendalian Pada Perioda Pemakaian a. Adanya ijin / pengesahan pemakaian b. Operator pesawat uap memenuhi syarat c. Ketentuan lain - Pemeriksaan BERKALA - Pemeriksaan KHUSUS - Pemeriksaan ULANG - Prosedur REPARASI / MODIFIKASI - Mutasi / Pemindahan

Apakah perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK3?  Jawaban:  Ya, perusahaan wajib menerapkan SMK3 Karena pekerja pada perusahaan tersebut lebih dari 100 orang, sesaui “PP 50 tahun 2012 pasal 5 (hal 236). Selain itu dengan adanya SMK3 akan bermanfaat pada perusahaan 1. Mencegah kecelakaan kerja melalui eliminasi potensi bahaya 2. Meningkatkan tingkat kesadaran terhadap pelaksaan K3 melalui perbaikan berkelanjutan 3. Mendapat pengakuan sebagai perusahaan bebas kecelakaan kerja 4. Meningkatkan peluang bisnis

PT. DUTA SELARAS SOLUSINDO HSE Solutions, Assessment, General Trading and Man Power