Jawaban TP1 Legal Economic

Rachmad Novaren NIM 2101779231

LAWS6095 – Legal Aspect in Economic

Tugas Personal 01 (Minggu 2 / Sesi 3)

Pengantar:

Tugas personal pertama akan mengambil bahan dari materi-materi yang dibahas pada minggu pertama dan minggu kedua, baik yang berasal dari Lecturer Notes, materi ppt, buku yang menjadi

 bahan referensi, dan peraturan perundangan yang terkait dengan materi minggu pertama dan kedua.

Jawablah tugas ini dengan dalam bentuk Essay dan cantumkanlah sumber jawaban kalian di setiap akhir jawaban (misalnya jika dari buku, tulislah nama penulisnya, judul buku, tahun terbit dan halaman yang dikutip. Jika dari sumber internet tulislah link sumber tersebut dan tanggal berapa kalian mengakses sumber tersebut)

! Pada setiap halaman pertama (cover) dari lembar jawaban yang di submit harus mencantumkan

nama dan NIM mahasiswa

Soal:

1.

Pada tahun 2016 lalu, Pemerintah Indonesia menerapkan Tax Amnesty kepada masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, berikan penjelasan dan analisis tentang “aturan hukum yang mendasari dilakukannya tax amnesty” dan kaitkan penjelasan tersebut dilihat dari tujuan hukum serta unsur-unsur hukum !

2.

Salah satu materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah tentang objek hukum, dimana  benda merupakan objek hukum dalam perekonomian. Oleh karena itu perlu dipelajari tentang  bagaimana konsep hukum benda dalam hukum. Tugas kalian adalah: berikan contoh sebuah  benda yang menjadi objek transaksi dalam perdagangan dan analisis benda tersebut berdasarkan: bezit, levering, verjaring, dan bezwaring  ! (lihat materi ppt dan LN)

== Selamat Mengerjakan ==

LAWS6095 – Legal Aspect in Economic

Jawaban Tugas Personal 01 (Minggu 2 / Sesi 3)

1. Aturan hukum yang mendasari dilakukannya Tax Amnesty ( Pengampunan Pajak) adalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. UU tersebut di sahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 11 Juli 2016. Sesuai dengan pasal 24 UU No. 11 Tahun 2016, bahwa ketentuan pelaksanaan pengampunan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam Pelaksanaan secara teknis, Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana utama dari kegiatan  pengampunan pajak menggunakan SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak untuk menunjang pelaksanaan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Tujuan diberlakukannya hukum supaya tercipta ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika hukum dapat ditegakkan maka tiap  perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Hal ini terkategori sebagai sumber hukum materil Sumber Hukum yang isinya mengikat masyarakat untuk mematuhinya dikarenakan sesuai dan bersumber dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dapat diartikan bahwa hal-hal yang akan menjadi sumber ditulis dalam sebuah aturan Sumber :http://taxamnestyindonesia2016.blogspot.com/2016/08/peraturan-yang-menjadi-dasarhukum-tax.html tgl 8-6-2018

LAWS6095 – Legal Aspect in Economic

2. Contoh benda yang menjadi obyek hukum yaitu Tanah. a)  Bezit   atau kedudukan berkuasa, Tanah disebut sah milik seseorang jika seseorang tersebut memiliki sertifikat hak milik.  b)  Levering   atau penyerahan, Tanah merupakan benda tidak bergerak, maka berlaku penyerahan yuridis yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Perbuatan ini merupakan formal (resmi) yang umumnya diikuti dengan pembuatan akta tanah. c) Verjaring atau daluarsa, dalam kasus transaksi tanah ini bila pemilik tidak mengurus atau merawat tanahnya maka hak kepemilikannya bisa hilang. d)  Bezwaring atau kebebanan, Tanah bisa di jadikan pembebanan sebagai jaminan hutang yang di miliki perusahaan atau orang pemiliknya.

LAWS6095 – Legal Aspect in Economic