Jabatab Fungsional Radiografer Dan Angka Kreditnya

MAKALAH ETIKA PROFESI JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER & ANGKA KREDITNYA

Dosen pengampu : Saifudin, S.ST, M.TS. ID

Disusun oleh : 1. ALEISYA DIAH WULANDARI 2. ERWIN NIRMALASARI 3. FRANSISKA MARSELA EDA 4. IZAL RIDHO ADHA 5. M. TOHRI GAZALI 6. OKTAVIANA FADHILAH PURI 7. REZA DARMAWAN 8. RIEN RAMADHINI 9. SUKROH MAHFUD 10. DARLEN VEMRYS OKKY LETTE KELAS JEFFREY PAPP KELOMPOK IV

PRODI DIII TEKNIK RONTGEN STIKES WIDYA HUSADA SEMARANG 2018/2019

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA

Menimbang : Bahwa untuk Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya Perlu Menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya. MEMUTUSKAN Menetapakan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal 1 (1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan Pedoman Bagi Pejabat Fungsional Radiografer, Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer, dan Pejabat Struktural yang terkait dengan  pengelolaan Jabatan Fungsional Radiografer. (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 13 Juli 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  NILA FARID MOELEK MOELEK Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

BAB I Pengertian Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 2. Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan  pelayanan radiologi pada sarana kesehatan. 3. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan professional berdasarkan ilmu  pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnose dan terapi. 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, kuratif, maupun rahabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus. 5. Jabatan Fungsional Radiografer Terampil memiliki tugas dan fungsi utam anya sebagai  pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional  penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Pengatur golongan ruang IIc sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang IId. 6. Jabatan Fungsional Radiografer Mahir memilliki tugas dan fungsi utamanya sebagai  pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb. 7. Jaabatan Fungsional Radiografer Penyelia memiliki tugas dan fungsi utamanya sebagai  pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan jabatan fungsional tingkat ti ngkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional  penunjang yag didasari oleh beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIc sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang IIId. 8. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi utamanya  bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat dasar, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb. 9. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Muda memiliki tugas dan fumgsi utamanya  bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat lanjutan, dengan kepangkatan mulai dari Penata Golongan ruang IIIc sampai dengan Penata Tingkat golongan ruang IIId.

10. Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Madya memiliki tugas dan fungsi utamanya  bersifat strategis sectoral yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi, dengan kepangkatan mulai dari Pembina golongan ruang IVa sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IVc. 11. Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer. 12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir ke giatan dan atau akumulasi nilai butirbutir  butir kegiatan yang harus dicapai oleh Radiografer dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Radiografer adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer. 14. Daftar Usulan Penetapan Angka Kreditnya (DUPAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Radiografer dalam rangka penetapan angka kredit. 15. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Radiografer dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi  butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Radiografer yang telah ditetapkan oleh  pejabat yang berwenang menetapkan angka angka kreditnya.

BAB II JENJANG JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER A. Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Radiografer Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Radiografer dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi dapat dilihat pada table 2.1 berikut : Tabel 2.1 Jenjang Jabatan dan Jenjang Pangkat Radiografer JABATAN FUNGSIONAL Radiografer Keterampilan

JENJANG JABATAN Terampil

JENJANG KEPANGKATAN

a.  b.

Mahir

a.  b.

Penyelia

a.  b.

Radiografer Keahlian

Ahli Pertama

a.  b.

Ahli Muda

a.  b.

Ahli Madya

a.  b. c.

GLONGAN/ RUANG

Pengatur

II/c

Pengatur Tingkat 1

II/d

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tingkat 1

III/b

Penata

III/c

Penata Tingkat 1

III/d

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tingkat 1

III/b

Penata

III/c

Penata Tingkat 1

III/d

Pembina

IV/a

Pembina Tingkat 1

IV/b

Pembina Utama Muda

IV/c

BAB III KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER Butiran Kegiatan Butiran Kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tantang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya. Jumlah Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer tiap Jenjang dapat dilihat dari  pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Jumlah Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Radiografer JABATAN FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN

JUMLAH BUTIR KEGIATAN

RADIOGRAFER KETERAMPILAN

Terampil

33 Butir Kegiatan

Mahir

31 Butir Kegiatan

Penyelia

27 Butir Kegiatan

Ahli Pertama

136 Butir Kegiatan

Ahli Muda

128 Butir Kegiatan

Ahli Madya

102 Butir Kegiatan

RADIOGRAFER KEAHLIAN