Isu Dan Aspek Legal Etik Dalam Homecare

 

Isu dan Aspek Legal Etik Dalam Homecare Diposting oleh anteng ambarwati di  di 15.16  15.16 

BAB I  PENDAHULUAN  1.1. Latar Belakang 

Keperawatan adalah suatu proses menempatkan pasien dalam kondisi yang paling  baik untuk beraktivitas. (Florence Nightingale, 1895) 1895) Keperawatan adalah pengetahuan yang ditujukan untuk mengurangi kecemasan terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan dan rehabilitasi penderita sakit serta penyandang cacat. (Martha Roger, 1970) Keperawatan merupakan salah satu profesi yang sifatnya dinamis dan berkembang secara terus menerus dan melibatkan masyarakat yang semakin berubah pula, sehingga perlu adanya perubahan dalam hal pemenuhan dan metode keperawatan untuk menyesuaikan  perawat dengan adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat. Trend dalam keperawatan yang berkembang sekarang ini adalah trend keperawatan yang bersifat holistik (menyeluruh) yang berarti perawat melakukan perawatan kepada pasien secara keseluruhan dalam berbagai dimensi, baik dimensi sehat maupun sakit serta interaksinya dengan keluarga dan komunitas. Perkembangan tren praktik keperawatan meliputi kemandirian yang diberikan oleh  pemerintah kepada perawat untuk membuka praktik keperawatan.

Adanya perkembangan yang pesat dalam dunia Keperawatan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : - 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga masyarakat dapat dengan

cepat mengakses dan mengetahui informasi serta teknologi

terkini. Era globalisasi yang semakin berkembang sehingga menuntut keperawatan di

 

Indonesia harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keperawatan di negara yang sudah berkembang. - 

Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat semakin meningkat sehingga masyarakat dengan ekonomi tinggi menuntut pelayanan kesehatan yang berkualitas sedangkan masyarakat dengan ekonomi rendah mengharapkan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau untuk kalangan mereka. Sampai saat ini masyarakat di Indonesia hanya mengenal bentuk pelayanan kesehatan dalam system pelayanan kesehatan seperti pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan. Di sisi lain banyak dari masyarakat yang menderita sakit namun karena adanya  pertimbangan tertentu akhirnya mereka lebih memilih untuk dirawat di rumah. Adapun  pertimbangan tersebut diantaranya adalah orang dengan kasus kasus penyakit terminal, keterbatasan  biaya untuk membayar fasilitas selama dirawat di rumah sakit dan beberapa masyarakat merasa lebih nyaman jika dirawat di rumah sendiri dibandingkan dirawat di rumah sakit (Depkes, 2012). Mereka belum mengetahui adanya pelayanan home care. Oleh sebab itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai issue tentang home care beserta aspek legal etik yang ada dalam home home care dan hal-hal lain yang yang berkaitan dengan home home care .

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana issue dan aspek legal etik dalam home care? 2. Bagaimana meknisme perizinan dan aplikasi dalam home care? 3. Bagaimana kebijakan home care di Indonesia? 4. Bagaimana kepercayaan dan kebudayaan dalam home care?

1.3. Tujuan  1. Untuk mengetahui tentang issue dan aspek legal etik dalam home care

2. Untuk mengetahui tentang meknisme perizinan dan aplikasi dalam home care 3. Untuk mengetahui tentang home care di Indonesia 4. Untuk mengetahui tentang kepercayaan dan kebudayaan dalam home care

1.4. Manfaat 

1.4.1. Umum 1. Pembaca dapat mengetahui tentang issue dan aspek legal etik dalam home care 2. Pembaca dapat mengetahui tentang meknisme perizinan dan aplikasi dalam home care 3. Pembaca dapat mengetahui tentang kebijakan home care di Indonesia

 

4. Pembaca dapat mengetahui tentang kepercayaan dan kebudayaan dalam home care

1.4.2. Khusus 1. Penulis dapat mengetahui tentang issue dan aspek legal etik dalam home care 2. Penulis dapat mengetahui tentang meknisme perizinan dan aplikasi dalam home care 3. Penulis dapat mengetahui tentang kebijakan home care di Indonesia 4. Penulis dapat mengetahui tentang kepercayaan dan kebudayaan dalam home care 5. Penulis dapat melatih kemampuan menulis dalam sebuah makalah

BAB II  PEMBAHASAN  

2.1. Isu dan aspek aspek legal etik dalam dalam homecare 

Secara legal perawat dapat melakukan aktivitas keperawatan mandiri berdasarkan  pendidikan dan pengalaman yang di miliki. Perawat dapat mengevaluasi klien untuk mendapatkan pelayanan perawatan di rumah tanpa program medis tetapi perawatan tersebut harus diberikan di bawah petunjuk rencana tindakan tertulis yang ditandatangani oleh dokter. Perawat yang memberi pelayanan di rumah membuat rencana perawatan dan kemudian  bekerja sama dengan dokter untuk menentukan menentukan rencana tindakan medis. Menurut Departemen Kesehatan (2012) menyebutkan bahwa home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Isu legal yang paling kontroversial dalam praktik perawatan di rumah antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur dengan teknik yang tinggi, seperti

pemberian pengobatan dan transfusi darah melalui IV di rumah.

 b. Aspek legal dari pendidikan yang diberikan pada klien seperti pertanggungjawaban terhadap

kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga karena kesalahan informasi dari dari

 perawat. c. Pelaksanaan peraturan Medicare atau peraturan pemerintah lainnya tentang perawatan di rumah.

 

Karena biaya yang sangat terpisah dan terbatas untuk perawatan di rumah, maka  perawat yang memberi perawatan di rumah harus menentukan apakah pelayanan akan diberikan jika ada resiko penggantian biaya yang tidak adekuat. Seringkali, tunjangan dari Medicare telah habis masa berlakunya sedangkan klien membutuhkan perawatan yang terusmenerus tetapi tidak ingin atau tidak mampu membayar biayanya. Beberapa perawat akan menghadapi dilema etis bila mereka harus memilih antara menaati peraturan atau memenuhi kebutuhan untuk klien lansia, miskin dan klien yang menderita penyakit kronik. Perawat harus mengetahui kebijakan tentang perawatan di rumah untuk melengkapi dokumentasi klinis yang akan memberikan penggantian biaya yang optimal untuk klien. Pasal Krusial dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 1239/2001 Tentang Praktik Keperawatan antara lain : Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, penetapan diagnosa

   

keperawatan,

perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi.

   

Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokter

   

Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban :

- 

Menghormati hak pasien

- 

Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani

- 

Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 

Memberikan informasi

- 

Meminta persetujuan tindakan yang dilakukan

- 

Melakukan catatan perawatan dengan baik Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang , perawat berwenang

   

melakukan

pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk

 penyelamatan jiwa. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang

   

 praktiknya    

Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan

 praktik

(sedang dalam proses amandemen)

   

Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah

   

Persyaratan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi :

-  - 

Tempat praktik memenuhi syarat Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi termasuk formulir /buku kunjungan, catatan tindakan dan formulir rujukan

 

  Larangan  

Perawat dilarang menjalankan praktik selain yang tercantum dalam izin dan melakukan  perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi

 

Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan ini.

 

Kepala dinas atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada  perawat yang melakukan pelanggaran

 

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali, apabila tidak diindahkan SIK dan SIPP dapat dicabut

  Sebelum

SIK dan SIPP dicabut kepala dinas kesehatan terlebih dahulu mendengar

 pertimbangan dari MDTK dan MP2EM. MP2EM.   Sanksi  

Pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 bulan

 

Pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 bulan

 

Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 tahun

 

Penetapan pelanggaran didasarkan pada motif pelanggaran serta situasi setempat

2.2. Perizinan dan akreditasi home care  

2.2.1. Perizinan home care

Izin (verguning), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undangundang atau Peraturan Pemerintah

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang menyimpang dari

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010). Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersnaan bers naan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk  pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, sertifi kasi, penentuan kuota dan iz izin in untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Perizinan yang menyangkut operasional pengelolaan pelayanan kesehatan rumah dan praktik yang dilaksanakan oleh tenaga profesional dan non profesional diatur sesuai dengan peraturan

 

yang ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun perizinan dalam home care yaitu : 1. Berbadan hukum (yayasan, badan hukum lainnya) 2. Permohonan ijin ke Dinkes kabupaten atau kota, dengan melampirkan :  

Rekomendasi PPNI

 

Ijin praktik perawat (SP, SIK, SIPP)

 

Persyaratan peralatan kesehatan dan sarana komunikasi dan transportasi

 

Ijin lokasi bangunan

 

Ijin lingkungan

 

Ijin usaha

 

Persyaratan tata ruang bangunan

2.2.2. Akreditasi home care

Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu. Penilaian kembali terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, dilakukan baik oleh pemerintah atau badan independen yang akan mengendalikan pelayanan kesehatan rumah. Tujuan proses akreditasi, agar seluruh komponen pelayanan dapat  berfungsi secara optimal, tidak terjadi penyalahgunaan serta penyimpangan. Komponen evaluasi meliputi: 1 .  Pelayanan masyarakat 2 .  Organisasi dan admnistrasi 3 .  Program 4 .  Staf/personal 5 .  Evaluasi 6 .  Rencana yang akan datang Standar penilaian akreditasi khusus home care yang dikeluarkan oleh Komite Joint Commission International (JCI) ini merupakan standar penilaian penerapan home care  berfokus pada pasien. Penilaian tersebut meliputi keselamatan pasien, akses dan asesmen  pasien, hak dan tanggung jawab pasien, perawatan pasien dan kontinuitas pelayanan, manajemen obat pasien, serta pendidikan pasien dan keluarga.

 

Perawat yang memiliki peran advokasi bertanggung jawab dalam mempertahankan keamanan pasien, mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi pasien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan. Penerapan pendidikan bagi pasien dan keluarga perawat dapat memberikan informasi tambahan untuk pasien yang sedang berusaha memutuskan suatu masalah, memberikan pendidikan kesehatan yang menunjang kesehatan pasien. Hal  –   hal tersebut diatas dapat ditunjang dengan pengetahuan perawat terkait penerapan dan  pelaksanaan pendidikan pada pasien dak keluarga keluarga di unit pelayanan home care.

2.3. Kebijakan Home care di Indonesia 

Kebijakan terkait home care di Indonesia secara hukum diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan No 1239/MENKES/SK/XI/200 1239/MENKES/SK/XI/2001 1 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan yang Republik

terbaru Indonesia

Nomor

Peraturan

Menteri

HK.02.02/MENKES/148/1/2010 HK.02.02/MENKES/148/1/201 0 Tentang izin

Kesehatan Kesehata n da dan n yang

menjalankan praktik dalam hal ini praktik mandiri keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun Pasal 28 menyebutkan bahwa praktik bahwa praktik keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya. Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) terdiri atas: a. Praktik Keperawatan mandiri; dan b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Perawat dalam melakukan praktek harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan,  berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar praktek. Perawat dalam menjalankan praktek harus membantu program  pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perawat dalam menjalankan  praktik keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi  profesi. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenanga. Pelayanan dalam keadaan darurat ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP diruang prakteknya. Perawat yang menjalankan praktek perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktek. Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan

 

asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah. Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kebutuhan. Perawat dalam menjalankan praktik perorangan sekurang  –  kurangnya  kurangnya memenuhi  persyaratan, yang sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi: a.  Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan.  b.  Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan. c.  Keperawatan maupun kunjungan rumah. d.  Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan, serta formulir rujukan.

2.4. Kepercayaan dan budaya dalam home care  

Perawat saat bekerja sama dengan keluarga harus melakukan komunikasi secara alamiah agar mendapat gambaran budaya keluarga yang sesungguhnya. Hal ini terkait dengan sistem nilai dan kepercayaan yang mendasari interaksi dalam pola asuh keluarga. Praktik mempertahankan kesehatan atau menyembuhkan anggota keluarga dari gangguan kesehatan dapat didasarkan pada kepercayaan yang dianut. Pemahaman yang benar pada diri perawat mengenai budaya klien, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, dapat mencegah terjadinya culture shock maupun culture imposition. Cultural shock terjadi saat pihak luar (perawat) mencoba mempelajari atau beradaptasi secara efektif dengan kelompok budaya tertentu (klien) sedangkan culture imposition adalah kecenderungan tenaga kesehatan (perawat), baik secara diam-diam maupun terang-terangan memaksakan nilai-nilai budaya, keyakinan, dan kebiasaan atau perilaku yang dimilikinya pada individu, keluarga, atau kelompok dari budaya lain karena mereka meyakini  bahwa budayanya lebih tinggi tinggi dari pada budaya kelompok lain (Muly (Mulyanasari, anasari, 2014).

BAB III  PENUTUP  3.1. Kesimpulan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 28 telah dijelaskan bahwa perawat dapat melakukan praktik mandiri baik di fasilitas kesehatan atau tempat lainnya.

 

Adapun issu dan aspek legal etik dalam home care antara lain adalah resiko atas  praktik yang dilakukan, pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan perawat kepada  pasiennya dan yang terakhir adalah pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah mengenai praktik keperawatan di rumah. Mekanisme perizinan untuk melakukan praktik keperawatan di rumah adalah dengan cara melakukan permohonan izin kepada kepala dinas kesehatan di kota setempat dengan dilengkapi berbagai berkas diantaranya seperti SIP, SIK dan SIPP. Akreditas mengenai home care telah dikeluarkan oleh Komite Joint Commission International (JCI), dimana fokus penilaian akreditas pada home care adalah pasien. Kebijakan home care di Indonesia adalah perawat harus melakukan praktik keperawatan sesuai dengan standar praktek yang telah ditetapkan, selain itu dalam kegiatan  praktik keperawatan mandiri perawat juga harus membantu program pemerintah dalam hal meningkatkan derajat kesehatan warga Indonesia. Untuk mengetahui kebudayaan pasien maka perawat harus melakukan komunikasi secara alamiah yang biasanya dijadikan sebagai kepercayaan oleh pasien. 3.2. Saran 

Kesempatan yang telah diberikan pemerintah kepada perawat mengenai perawat diperbolehkan untuk membuka praktik mandiri seperti home care sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perawat juga harus memperhatikan apa saja larangan dan sanksi jika dalam melakukan praktik keperawatan mereka melakukan praktik yang dianggap menyimpang dari profesi keperawatan. Untuk itu sebaiknya perawat harus mengetahui trend issue dan aspek legal etik keperawatan yang ada dalam home care, kebijakan home care di Indonesia, mekanisme perizinan dan aplikasi home care serta kepercayaan dan kebudayaan dalam home care sebelum mereka melakukan atau membuka praktik keperawatan mandiri di rumah.

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim. (2010). pengaruh pelayanan home care terhadap tingkat kemandirian keluarga dalam merawat anggota keluarga pasca stroke di Kota Samarinda. Diakses pada

 

tanggal

21

Oktober

2015,

pada

:

http://media.unpad.ac.id/thesis/220120/2010/22012010000 0120100001_1_9517.pdf  1_1_9517.pdf   http://media.unpad.ac.id/thesis/220120/2010/22

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.02.02 /MENKES / 148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat.  

Mulyanasari, Fertin. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pasien Dan Keluarga Pada Pelayanan Home care Berstandar Joint Commission International Di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015,  pada::http://etd.ugm  pada http://etd.ugm.ac.id/index.php?mo .ac.id/index.php?mod=penelitian_det d=penelitian_detail&sub=PenelitianD ail&sub=PenelitianDetail&act= etail&act= view&typ=html&buku_id=73268&is_local=1. 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Diakses

pada

tanggal

22

Oktober

2015,

pada

http://www.hukor.depkes.go .id/up_prod_uu/UU%20No.%2038 No.%2038%20Th%202014 %20Th%202014%20ttg %20ttg http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_uu/UU%20 %20Keperawatan.pdf  

Rilpaidi. (2011). Trand dan issu home care. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2015,  pada :  : https://id.scr https://id.scribd.com/doc/47871 ibd.com/doc/47871711/TREND-DAN-I 711/TREND-DAN-ISSUE-HOME-CAR SSUE-HOME-CARE E 

Zang, S.M & Bailey, N.C. Alih Bahasa Komalasari, R. (2004). Manual Perawatan di rumah (Home care Manual) Edisi Terjemahan Cetakan I. Jakarta: EGC