Issue End of Life Di Keperawatan Kritis Dari Sisi Legal Etik

 

ISU END OF LIFE KEPERAWATAN KRITID DARI LEGAL ETIK  UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH KEPERAWATAN KRITIS

Dosen Pengampu : Topan heri wibowo,S,Kep,Ns.MAN

Oleh Kelompok 2 : Faizal mutaqin (180203118) Gali raka siwi (180203119) Hanif adnan rizani (180203120) Haryanti (180203121) Hayyud dinal haqi (180203122) Isnaeni khasanah (180203124) Lutfiani barkah priyati (180203125) Muhamad galang pratama (180203126) UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA PROGRAM STUDY ILMU KEPERAWATAN S1 (2019)

 

ISSUE END OF LIFE DI KEPERAWATAN KRITIS DARI SISI LEGAL ETIK     

BAB 1. PENDAHULUAN

a. .LA .LATAR BELA BELAKA KANG NG..  

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia. Karena tanpa kesehatan

yang baik manusia akan sulit untuuk melakukan aktifitasnya setiap hari. Sekarang ini kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat sehingga di iringi iringi juga juga dengan dengan mening meningkat katnya nya kesadar kesadaran an ter terhada hadap p haknya haknya dalam dalam pelaya pelayanan nan kesehatan dan tindakan legal, maka isu legal etik muncul ketika perawatan menjadi sesuat ses uatu u hal yang bisa bisa di tawar tawar.. Kemudi Kemudian an pada pada akhirny akhirnyaa menyeb menyebabka abkan n seoran seorang g  pemberi

kesehatan

berada

dalam pengawasan

yang

semakin ketat

(potter 

&perry,2005). Oleh karena itu perawat harus memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, efektif, efisien, dan juga aman. Jika hal ini di abaikan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akanmengambil langkah hokum untuk menghadapinya.  

Menurut Morton 7 fontaine (2009), kepekaan dan kesadaran hokum masyarakat

yang telah semakin meningkat saat ini di banding sebelumnya menjadikan menjadikan isu legal yang melibatkan perawatan kritis merupakan masalah yang semakin banyak muncul. Seorang pasien memiliki hak legal dalam menerima pelayanan kesehatan yang aman dan kompeten. Hak legal adalah segala hak seseorang yang di akui secara hokum,  pada saat ini jumlah tuntutan malpraktik yang menyebut dan melibatkan perawat semakin banyak terjadi.  b. TUJUAN  

Penulis Penulisan an makala makalah h ini bertuj bertujuan uan untuk untuk memenu memenuhi hi tugas tugas konsep konsep dasar  dasar 

keperawatan kritis mengenai isu berkaitan dengan aspek legal dalam keperawatan kritis.

 

   

BAB 11 ISI MATERI MATERI

a. TINJAU TINJAUAN AN TERHADA TERHADAP P AREA AREA UT UTAMA HUKU HUKUM M   Menu Menuru rutt Mort Morton on & font fontai aine ne (200 (2009) 9) te terd rdap apat at ti tiga ga ar area ea ho hokum kum yang yang mempengaruhi praktik perawat keperawatan kritis, yaitu hokum administrasi, hokum sipil, dan hukum pidana. 1. Hukum Hukum ad admi mini nist stra rasi si Hukum administrasi adalah konsekuensi hokum dan regulasi Negara bagian dan federal yang terkait dengan praktik perawat. Di Negara bagian terdapat su suat atu u ba badan dan le legi gisl slas asii ya yang ng berfu berfung ngsi si un untu tuk k mengu menguku kuhka hkan n ak akta ta pr prakt aktek  ek   perawat.dalam tiap akta tersebut, praktik keperawatan di definisikan dan kekuasaanya di delegasikan kepada lembaga Negara bagian yang di sebut dengan state board of nursing. Lembaga ini berfungsi menyusun regulasi yang mengatur mengenai bagaimana penafsiran dan implementasi dari akta praktek   perawat seharusnya. 2. Huku kum m si sipil pil Hukum Huku m sipil sipil merupa merupakan kan area area kedua kedua hokum hokum yang yang mempeng mempengaru aruhi hi prakti praktik  k  ke kepe pera rawa wata tan. n. Sa Sala lah h sa satu tu ar area ea kh khus usus us hu huku kum m si sipi pil, l, hu huku kum m ke keru rugi gian an membentuk landasan dari sebagian besar b esar kasus sipil yang melibatkan perawat 3. Huku kum m pi pidana Area ketiga hokum yang relevan dengan praktik keperawatan adalah hokum  pidana. Berbeda dengan hokum sipil, dimana individu yang seteru menurut individu yang lain, hokum pidana terdiri atas kasus tuntutan hokum yang di ajukan aju kan oleh oleh Negara Negara bagian bagian,, pemeri pemerinta ntah h federa federall atau atau setemp setempat at ter terhada hadap p seor seoran ang g pe pera rawa wat. t. Dala Dalam m ha hall ini ini ya yang ng te term rmas asuk uk ka kasu suss pi pida dana na ad adal alah ah  penyerangan dan pemukulan, pembunuhan akibat kelalian, dan pembunuhan murni.   Di Indonesia Indonesia pengaturan pengaturan sanksi sanksi pidana secara secara umum di atur dalam bebarapa bebarapa  pasal pada KUH pidana dan pengaturan secara khusus dapat di jumpai pada pasal 190-200 190-20 0 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. kesehatan. Oleh sebab itu undang-undan undang-undan keseha kes ehatan tan memung memungkin kinkan kan diajuk diajukann annya ya tuntut tuntutan an kepada kepada tenaga tenaga keseha kesehatan tan yang melakukan melak ukan kesalahan kesalahan atau kelalaian kelalaian ketika ketika menjalankan menjalankan tugas pelayanan pelayanan kesehatan. kesehatan. Tuntutan itu dapat berupa gugatan untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya.

 

  Adapun dasar peraturan peraturan yang terdapat terdapat dalam undang-undan undang-undan tentang tentang kesehat kesehatan an yaitu pasal 58 ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang berhak menuntut ganti rugi terh terhad adap ap se sese seor oran ang g te tena naga ga ke kese seha hata tan n dan/a dan/ata tau u pe penye nyele lengg nggar araa ke kese seha hata tan n yang yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya”.   Menurut hendrik (2011) pemberian hak atau ganti rugi merupakan upaya untuk  memberikan perlindungan bagi setiap orang atau suatu akibat yang timbul, baik fisik  maupun non fisik kalau terjadi kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Selain tuntutan ganti kerugian dalam perkara perdata di mungkinkan pula di ajukan tuntutan dalam perkara pidana apabila di duga tenaga kesehatan melakukan malpraktik.  

Berikut contoh praktik medis pada masing-masing bidang hokum di Indonesia ; a. Huku kum m pidana - Meni Menipu pu pa pasi sien en (pas (pasal al 378 378 KUH KUHP) P) - Mel Melak akuk ukan an keal kealpa paan an se sehi hing ngga ga menye enyeba babk bkan an kema kemattian an//lu luka ka (pasa pasall 359,360,361 kuhp) - Pelang Pelanggar garan an kesopa kesopanan nan (pasal (pasal 299,348, 299,348,349 349,350 ,350 KUH KUHP) P) - Pe Pengg nggug ugur uran an (pa (pasa sall 299, 299,348 348,3 ,349, 49,35 350 0 KUHP KUHP)) - Raha Rahasi siaa jabat jabatan an boc bocor or (P (PASAL ASAL 322 KUHP KUHP)) - Sengaj Sengajaa membia membiarka rkan n penderi penderita ta tak tak tert tertolo olong ng (pasa (pasall 340 KUHP) KUHP) - Tidak idak member memberii pertol pertolonga ongan n kepada kepada orang orang yang yang berad beradaa dalam dalam bahaya bahaya maut maut (pasal 531 KUHP)  b.

hukum perdata - Melakuk Melakukan an wanpre wanpresta stasi si (pasal (pasal 1239 KUH perdat perdata) a) - Melakuk Melakukan an perbu perbuata atan n melangg melanggar ar hukum hukum (pas (pasal al 1365 1365 KUH KUH perdat perdata) a) -

Mela Melaku kuka kan n ke kela lala laia ian n se sehi hing ngga ga meng mengak akib ibat atka kan n ke keru rugi gian an (1 (136 366 6 KUH KUH  perdata) - Mela Melala laik ikan an pe peke kerj rjaa aan n se sebag bagai ai penangg penanggun ungj gjaw awab ab (pasal (pasal 1367 (3) KUH  perdata) c. Hukum Hukum ad admi mini nist stra rati tive ve - Praktik tanpa izin

 b. KELALAIAN KEPERAW KEPERAWATAN DALAM KEPERAW KEPERAWATAN KRITIS

 

  Kasus kelalaian dapat terjadi di berbagai tatan dalam praktek keperawatan, kasus seperti ini berkembang dengan pesat seiring perkembangan ilmu maupun kemajuan teknol tek nologi ogi dalam dalam bidang bidang keseha kesehatan tan,, termas termasuk uk di dalamn dalamnya ya dalam dalam ranah ranah prakte praktek  k  keperawatan kritis.   Menurut Menurut Vestel KW (1995) dalam Ake (2003), (2003), menyampaikan menyampaikan bahwa suatu suatu  perbuatan atau sikap tenaga kesehatan dianggap lalai, bila memenuhi empat unsur  yaitu ; 1. Duty Duty atau kewajiba kewajiban n tenaga tenaga kesehat kesehatan an untuk melaku melakukan kan tindaka tindakan n atau tidak  melakukan melak ukan tindakan tindakan tertentu tertentu terhadap pasien tertentu tertentu pada situasi situasi kondisi kondisi tertentu. 2. Derelictio Dereliction n of the duty atau penyimpangan penyimpangan kewajiban. kewajiban. 3. Dama Damage ge at atau au ke keru rugi gian an,, yaitu yaitu se sega gala la se sesu suat atu u yang yang di rasaka rasakan n ol oleh eh pasie pasien n sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi 4.  pelayanan. Direct Direct cause cause relation relationshi ship p atau hubungan hubungan sebab sebab akibat yang yang nyata, nyata, dalam dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya menurunkan “ proximate cause”  

Kewajiban (duty)

  Menurut Morton & Fontaine (2009), kewajiban adalah hubungan legal antara dua  pihak atau lebih. Kewajiban ini dapat timbul dari berbagai macam situasi. Pada ranah keperawatan sendiri, kewajiban timbul akibat adanya hubungan kontrak antara pasien dan fasilitas perawatan kesehatan. Dimana pasien sepakat untuk membayar layanan  perawatan kesehatan, sedangkan perawat wajib memberikan perawatan pada pasien sebagaimana mestinya.   Seorang perawat perawatan kritis bertanggungjawab secara legal dalam merawat  pasien dalam kondisi apapun. Jika perawat tersebut gagal memberikan perawatan sebaga seb agaima imana na mesti mestinya nya sesuai sesuai dengan dengan kondisi kondisi pasien pasien,, perawa perawatt ter terseb sebut ut diangga dianggap p melaukan pelanggaran pada kewajibannya.   Menurut Urden (2010), jika seorang perawat gagal memperhatikan setiap bagian da dari ri pros proses es ke kepe pera rawa wata tan n yang yang te terd rdir irii dari dari pe peng ngkaj kajia ian n , di diagn agnos ose, e, in inte terv rven ensi si,, implementasi dan evaluasi maka perawat tersebut dapat dianggap tidak kompeten dan melakukan kelalaian.  

Contoh kasus kelalaian yang dilakukan oleh seorang perawat kritis ;

 

a. Asse Assess ssme ment nt fai failu lure re Yang termasuk dalam assessment failure adalah kegagalan dalam mengkaji maupun menganalisa data maupun informasi mengenai pasien seperti tandtanda vital, pemeriksaan laboratorium, maupun keluhan utama pasien Contoh kasus; Seorang pasien yang di rawat di ICU dan baru saja dilakukan pemasangan chest tube pada shift malam. Pada saat itu perawat lalai dalam melakukan monitoring pasien dari pukul 23.00 sampai pikul 03.00, ketika di lakukan  pengecekan kembali pada pukul 03.00 didapatkan keadaan pasien memburuk,  pasien mengalaami penurunan kesadaran, oksimetrik buruk, dan tanda-tanda vital dalam keadaan jelek. Kemudian pasien mengalami henti nafas dan henti  jantung, dan kemudian segera di lakukan resusitasi pada pasien, namun ternyata pasien tidak tertolong.  b. Planning failure Yang termasuk dalam planning failure adalah kegagalan dalam menentukan  perencanaan keperawatan yang berkaitan juga kegagalan dalam menentukan diagnose yang tepat. c. Impl Implem ement entat atio ion n fail failur ure. e. Termasuk ermasuk di dalamnya dalamnya adalah kegagalan untuk berkomunikas berkomunikasii dengan pihak  lain yang terkait kondisi pasien, kegagalan dalam melakukan tindakan yang tepa tepatt te terh rhad adap ap pa pasi sien en,, ke kegag gagal alan an da dala lam m mela melaku kuka kan n pendo pendokum kument entas asia ian n terh terhada adap p ha hasi sill pe pengk ngkaj ajia ian, n, inte interv rven ensi si,, maup maupun un re resp spon on pasie pasien n te terh rhada adap p intervensi yang di berikan, serta kegagalan untuk menjaga privasi pasien. Contoh kasus ; Seorang wanita mengalami kejang di rumahnya, kemudian oleh suaminya sege segera ra diba dibawa wa ke ruma rumah h sa saki kit. t. Sesam Sesampa pain inya ya di ig igd d pa pasi sien en di be beri rika kan n  penanganan pertama yaitu memberikan obat antu kejang dan memastikan  jalan nafas bersih, kemudian perawat meninggalkan pasien tanpa memasang side rail. Tiba-tiba Tiba-tiba pasien pasien mengalami mengalami kejang kejang berulang, berulang, suaminya suaminya berusaha berusaha untuk menolong dengan memeganginyta, namum pasien tetap terjatuh dari tempat tidur ysng mengakibatkan fraktur pada tulang bagian wajahnya.

 

d. Eval Evalua uati tion on fail failur uree Evaluation failure mencakup kegagalan dalam melaksanakan fungsi dan peran  perawat sebagai advokat. Saat pasien masuk dan dirawat hingga pasien  pulang. Perawat memiliki peran sebagai seorang advokat. Perawat  bertanggungjawab untuk mengevaulasi perawatan yang di berikan kepada  pasien.  

Pelanggaran kewajiban (breach of duty)

Pelanggaran kewajiban merupakan kegagalan untuk bertindak secara konsisten sesuai standart perawatan (urden, 2010). Penyebab (cause ) Menu Me nuru rutt Mort Morton on & fort fortai aine ne (2012 (2012). ). Hokum Hokum malp malpra rakt ktek ek ju juga ga menc mencan antu tumk mkan an keharusan adanya hubungan kausal antara perilaku perawat, perawatan kritis dan cedera yang terjadi pada pasien . cedera yang di derita pasien tersebut semestinya harus dapat di cegah.  

Cidera (damage)

Cedera adalah luka atau sesuatu sesuatu yang membahayakan membahayakan yang di dapatkan dapatkan pasien pasien kritis kritis saat menjalani menjalani perawatan perawatan dan biasanya biasanya cedera yang di dapatkan dapatkan ini dihitung dihitung sebagai sebagai kerugian material. Pasien harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh  perawat tidak sesuai dengan standart keperawatan sehingga menimbulkan luka atau  bahaya pada pasien. Oleh karena itu pasien berhak menerima kompensasi yang sesuai

 

STANDART STANDART PRAKTEK KEPERAWA KEPERAWATAN AKUT DAN KRITIS

 

Standart praktik keperawatan akut dan kritis menurut ANA (2004) yaitu ; a. Pen eng gkajian  b. Diagnose c. Iden Identi tifi fika kasi si has hasil il d. Per ereencana naaan

 

e. Impl Implem emen enta tassi f. Evaluasi MALPRAKTEK    Menurut Guwandi (2004) malpraktik mempunyai arti lebih luas di bandingkan dengan kelalaian, karena dalam malpraktek selain tindakan yang termasuk dalam kelalaian juga ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kesenjangan dan melanggar undang-undang. Malpraktik yang dilakukan dengan sengaja merupakan  bentuk malpraktik murni yang termasuk dalam criminal malpractice.   Guwandi (2004) juga mengemukakan perbedaan antara malpraktik dam kelalaian dapat dilihat dari motif atau tujuan dilakukannya perbuatan tersebut yaitu ; a. Malpraktik Malpraktik dalam dalam arti sempit sempit yaitu yaitu tindakan tindakan yang dilaku dilakukannya kannya secara secara sadar, sadar, dengan tujuan yang sudah mengarah kepada akibat yang ditimbulkan atau  bertindak tidak peduli kepada akibat dari tindakannya yan yang g telah diketahuinya itu melanggar undang-undang.  b. Kelalaian ; petindak tidak menduga terhadap timbulnya akibat dari tindakannya. Akibat yang terjadi adalah diluar dari kehendak petindak dan tidak ada motif dari petindak untuk menimbulkan akibat tersebut.

  Secara garis besar, besar, tenaga kesehatan kesehatan yang melakukan melakukan malpraktik malpraktik medic dapat didak didakwa waka kan n pa pasa sall-pa pasa sall te tert rten entu tu da dala lam m KUH KUH pi pidan danaa ya yang ng re rele levan van de denga ngan n unsurtindak pidana yang di lakukannya, demikian tindakan malprakyikizin tenaga kesehatan keseha tan dapat di kenakan selain selain sanksi sanksdengan i administrat admini strative ive seperti pencabutan dan sanksi perdata, perdata, dapat pula di kenakan sanksi pidana. Namun ketika perawat di gugat un untu tuk k su suat atu u kelal kelalai aian an dika dikare rena naka kan n dian diangga ggap p “men “menced ceder erai ai”” pa pasi sien en pada pada sa saat at melaksanakan tugasnya, penggugat/pasien tidak bisa serta merta meminta ganti rugi terkait terka it injury tersebut, kecuali jika perawat perawat memang mengakui mengakui bahwa ia melakukan melakukan malpraktik yang menyebabkan pasien cidera.   Menurut Menurut Ashley Ashley (2003), (2003), elemen-eleme elemen-elemen n dari kelalaian kelalaian harus di buktikan buktikan oleh  penggugat/pasien. Dengan kata lain penggugat memiliki kewajiban untuk  membuktikan bahwa pernyataannya adalah benar.  

Elemen yang harus di buktikan oleh penggugat/pasien yaitu :

 

1. Pengguga Penggugatt harus harus menunjuka menunjukan n bahwa bahwa perawa perawatt memili memiliki ki kewaji kewajiban ban terhadap terhadap  penggugat. 2. Jika Jika pe peng nggu guga gatt mamp mampu u menu menunj njuk ukan an ke kewa waji jiba ban n da dari ri pe pera rawa watt te ters rseb ebut ut,,  penggugat harus mampu menggambarkan standart perawatan. 3. Jika penggugat penggugat mampu menggam menggambarkan barkan standart standart perawatan, perawatan, penggugat penggugat harus harus mampu mam pu menunj menunjuka ukan n bahwa bahwa terjad terjadii pelang pelanggar garan an dari dari standar standartt perawa perawatan tan tersebut 4. Mesk Meskiipun pun pela pelang ngga garran mam mampu di dittunju unjuka kan n peng penggu guga gatt har harus mampu ampu membuktikan bahwa pelanggaran ini menyebabkan cidera terhadap penggugat 5. Ketika Ketika penggugat penggugat membukt membuktika ikan n bahwa bahwa pelang pelanggar garan an menyeba menyebabka bkan n sedera sedera,,  penggugat harus mampu membuktikan bahwa timbul berbagai macam kerugian dikarenakan pelanggaran dari kewajiban tersebut. Jika penggugat tidak dapat membuktikan setiap elemen, maka ini akan menjadi hal yang sulit bagi penggugat untuk membuktikan kebenaran kasusnya. INFORMED CONSENT (PERSETUJUAN TINDAKAN)   Informed consent merupakan suatu persetujuan tindakan medis terhadap suatu hal yang yang dapat dapat dilaku dilakukan kan pada pada diriny dirinya. a. Inform Informed ed consen consentt dinyat dinyatakan akan valid valid jika jika memenuhi tiga element yaitu ; pasien harus kompeten atau sadar untuk menyetujui,  pasien yang haryus diberikan informasi yang adekuat sehingga mampu mengambil keputusan, dan pasien pada saat pengambilan keputusan harus bebas dari ancaman atau paksaan (khan, Haneef, 2010)   Menurut Menurut kepmenkes kepmenkes nomor 290 tahun 2008 tentang tentang persetujua persetujuan n tindakan tindakan kedokteran, pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut  peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisikn fisiknya, ya, mampu mampu berkom berkomuni unikas kasii secara secara wajar wajar,, tidak tidak mengal mengalami ami penyaki penyakitt mental mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.  

WRONGFULL WRONGFU LL DEATH DEATH

Menurut urden (2010), wrongfull death maerpakan kematian pasien yang disebabkan oleh kelalaian dari petugas kesehatan profesiaonal ataupun dari organisasi rumah sakit tersebut.

 

Contoh kasus ; Se Seor oran ang g pa pasi sien en da data tang ng ke ruma rumah h sa saki kitt de deng ngan an di diag agno nose se copd copd st stadi adium um akhir akhir,, hipoksemia,dan retensi karbondioksida dan memakai oksigen dengan nasal kanul. Keadaan umum pasien sudah sangat buruk. Perawat datang dan langsung melepas oksigen pasien dan memindahkan pasien tersebut keruang sebelah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari ruangan yang sekarang. Keluarga meminta agar oksigen tetap di pasang, tetapi perawat mengatakan bahwa ruangannya sudah dekat. Setelah pasien di pindahkan ke tempat tidur di ruangan yang baru,pasien didapati berhenti bernafas.   Dari Dari kasus kasus terseb tersebut ut menunj menunjukan ukan kelala kelalaian ian perawa perawatt karena karena melakuk melakukan an  pemindahan pasien tanpa memasang kanul oksigen dimana perawat tersebut mengabaikan mengab aikan keadaan umum pasien dalam halyang halyang sangat mendasar dari kebutuhan dasar das ar manusi manusiaa yaitu yaitu oksige oksigenas nasi. i. Oleh Oleh karena karena it itu u untuk untuk menghu menghuind indari ari li liabi abilit litas as wrongfull death, penting sekali bagi perawat untuk memperhatikan keadaan akut dan kritis krit is dari pasien, pasien, mengenali mengenali tanda dan gejala dari komplikasi komplikasi ataupun sesuatu sesuatu yang membahayakan pasien, dan kewenangan untuk melindungi pasien (urdin,2010)  

LIABILITAS PENGGANTI PENGGAN TI

  Menurut Menurut Morton Morton & Fontaine Fontaine (2009), (2009), pada beberapa beberapa kasus seseorang seseorang atau lembaga dapat dianggap bertangungjawab terhadap tuduhan orang lain atau lembaga lain. Hal ini di sebut sebagai liabilitas pengganti. Type liabilitas ; 1. Resp Respon onde deat at su super perio iorr. Doktrin ini merupakan teori legal utama yang menyatakan bahwa rumah sakit  bertanggungjawab terhadap kelalaiannya. Hal ini berdasarkan filosofi di karenakan rumah sakit biasanya mendapatkan keuntungan dari pasien yang mencarii perawatan, mencar perawatan, apabila terjadi kelalaian rumah sakit harus membayar   beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh pegawai tersebut. 2. Li Liabi abili lita tass per perus usah ahaa aan n Liabil bilitas perusah ahaaan berlaku pada saat rumah skai aitt diang ngg gap  bertanggungjawab terhadap tindakan yang tidak semestinya. Contohnya apabi apa bila la dite ditemu mukan kan se sebua buah h un unit it sa sang ngat at ti tida dak k mema memadai dai ke keada adaan an st staf affn fnya ya sehingga

menimbulkan

pasien

cedera,

rumah

sakit

dianggap

 

 bertanggungjawab. Liabilitas perusahaan dapat juga terjadi pada situasi yang yan g mengambang, seorang perawat yang bekerja di tatanan perawatan kritis harus memili mem iliki ki kompet kompetens ensii untuk untuk melakuk melakukan an penila penilaian ian segera segera berti bertindak ndak pada keputus kepu tusan an terseb tersebut, ut, apabil apabilaa ada seoran seorang g perawa perawatt yang yang tidak tidak mempuny mempunyai ai  pengetahuan dan pengalaman di ruang perawatan kritis dengan baik, maka akan di lakukan rotasi. 3. Kela Kelala laia ian n penga pengawa wasa san n Kelalaian Kelala ian pengawa pengawasan san dikala dikalain in saat saat seoran seorang g penyel penyelia ia gagal gagal mengaw mengawasi asi  bawahannya. Contohnya jika ada seorang perawat yang baru dirotasi ke ruang  perawatan kritis oleh kepala ruangan di perintah untyuk melakukan tindakan keperawatan dan pada akhirnya menimbulkan cedera pada psien. Maka yang  bertabggungjawab disini adalah kepala ruangan tersebut karena kelalaian  pengawasan. 4. Dokt Doktiin nah nahko koda da Pada suatu waktu dokter dianggap sebagai nahkoda. Jadi perawat cenderung mengik men gikuti uti instru instruksi ksi dari dari dokter dokter.. Namun Namun konsep konsep ini tel telah ah digant digantii dengan dengan konseplegal konsepl egal yang disebut disebut aturan aturan liability liability personal, yaitu dilandasi dilandasi dengan  pendidikan, pengalaman, peng alaman, dan pelatihan diharapkan perawat dapat mengambil keputus kepu tusan an yang yang baik. baik. Jadi Jadi ketika ketika mereka mereka ti tidak dak yakin yakin dengan dengan kebenar kebenaran an instrikdi dokter, perawat dapat melakukan klarifikasi pada dokter tersebut. C. ISU YANG YANG MELIBATKAN MELIBATKAN TINDAKAN BANTUAN HIDUP HAK UNTUK U NTUK MENOLAK PERAWA PERAWATAN MEDIS   Menurut urden (2010), hak untuk menyetujui dan informed consent didalamnya mencak men cakup up penola penolakan kan treatm treatment ent.. Pada banyak banyak kasus kasus keputu keputusan san seseor seseorang ang yang yang dianggap kompeten untuk menolak perawatan, sekalipun perawatan ini di tujukan un untu tuk k penye penyela lama mata tan n jiwa jiwa,, na namu mun n hal ini ini te teta tap p di diha harrgai. gai. Hak Hak un untu tuk k meno menola lak  k   perawatan tidak diterima pada beberapa situasi, mencakup di dalamnya ; 1. Perawa Perawatan tan berhubun berhubungan gan dengan dengan penyaki penyakitt menular menular yang dapat menganca mengancam m kesehatan public 2. Penolak Penolakan an untuk untuk melang melanggar gar stand standart art eti etik  k 

 

3. Treat reatm ment ent har harus dibe diberrikan, kan, untu untuk k menc menceg egah ah pasi pasien en bunu bunuh h di dirri dan dan mempertahankan kehidupan. Pada saat pasien menolak suaru perawatan, masalah etik, legal, dan praktik  menjadi meningkat. Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki kebijakan spesifik terkait permasalahan tersebut. PENAHA PENA HANA NAN N ATAU PENG PENGAK AKHI HIRA RAN N WITHDRAWING TREATMENT)

TERA TERAPI PI

(WIT (WITHH HHOL OLDI DING NG

AND AND

  Orang dewasa memiliki memiliki hak untuk menolak menolak perawatan, perawatan, meskipun meskipun tujuan tujuan dari  perawatan tersebut untuk mempertahankan kehidupan. Namun hal ini akan menjadi masalah jika pasien tersebut kehilangan kompetensi/kemampuan untuk mengambil keputu kep utusan san yang yang bisa bisa diseba disebabkan bkan karena karena semaki semakin n membur memburukn uknya ya kondisi kondisi pasien pasien..  Namun dewasa ini rekomendasi perhentian terapi dapat diberikan oleh petugas kesehatan keseha tan pada kasus-kasus kasus-kasus tertentu, tertentu, yang menjadi menjadi permasalahnn permasalahnnya ya adalah ketika keluarga tidak menyetujui dan ingin tetap melanjutkan terapi. Pemberi perawatan kesehatan juga tidak mempunyai jalan legal untuk melawan keluarga yang menolak  mencabut bantuan hidup kecuali sebelumnya pasien sudah meninggalkan petunjuk  tertulis pada saat pasien masih kompeten (Morton & Fortaine, 2009) 20 09)

ADVANCE DIRECTIVES ; LIVING WILL AND POWER OF ATTORNEY Menurutt (Richa Menuru (Richard, rd, 2011), 2011), advance advance direct directive ive merupak merupakan an instru instruksi ksi spesif spesifik ik yang dipersiapkan pada penyakit serius yang sudah lanjut. Dimaksudkan untuk menuntun  pelayanan kesehatan berdasarkan keinginan pasien jika suatu saat pasien tidak  kompeten/mampu lagi untuk menyatakan pilihan atau mengambil keputusan tersebut seperti ; 1. Penggunaan Penggunaan cairan cairan intrave intravena na dan pemberi pemberian an nutrisi nutrisi secara secara parental parental 2. Pengg Pengguna unaan an kardi kardiop opul ulmo mona nall 3. Pengg Pengguna unaan an un untu tuk k up upay ayaa pe penye nyela lama mata tan n hi hidup dup ke keti tika ka ke kema mamp mpua uan n pasie pasien n mengalami gangguan, missal ; kerusakan otak,demensia, ataupun stroke 4. Prosed Prosedur ur spesif spesifik, ik, conto contoh h ; transfus transfusee darah darah

 

  Advance directives directives diantaranya diantaranya meliputi meliputi living living will dan power of attorney attorney.. Menurut Morton (2012) loving will merupakan bentuk arahan tertulis dari seorang  pasien yang kompeten pada keluarga dan anggota angg ota tim perawatan kesehatan mengenai ke kein ingi ginan nan pa pasi sien en ap apabi abila la pa pasi sien en tidak tidak da dapa patt la lagi gi meny menyat atak akan an ke kein ingi gina nanny nnya. a. Sedangkan power of attorney merupakan dokumen legal dimana pasien menunjuk  orang yang diberi tanggungjawab dan diberi kekuatan untuk membuat keputusan mengenai pelayanan kesehatan jika pasien sudah tidak dapat lagi membuat keputusan dan tidak dapat berkomunikasi lagi. Perawat kritis harus mampu menjelaskan sebaik baiknya kepada pasien dan keluarga terkait living will maupun power of attorney dan dalam hal ini perawat dapat berperan sebagai advokat pasien.  

INSTRUKSI JANGAN MERESUSITASI MERESUSITASI ( DNR)

Menurut Morton & FONTAINE (2009), angka keberhasilan rjp pada pasien rawat inap sangat bervariasi dan di pengaruhi oleh lingkungan pasien dan factor resusitatif. Akan tetapi RJP tidak selalu tepat untuk dilakukan ke semua pasien,karena sifatnya yang invasive dan dapat bermakna sebagai suatu pelanggaran hak individu untuk  meninggal secara bermartabat. Oleh karena itu rjp tidak bisa di indikasikan pada  pasien –pasien yang irreversible, penyakit yang terminal, dan saat pasien tidak  mendapat manfaat apapun dari tindakan ini.

Setiap rumah sakit perlu memiliki aturan yang jelas mengenai DNR . menurut urden (2011), aturan mengenai DNR tersebut harus diatur dalam suatu kebijakan tertulis yang mencakup hal-hal dibwah ini : -

Peri Perint ntah ah DNR DNR haru haruss ter erdo doku kume ment ntas asii deng dengan an bai baik ol oleh eh dokt dokter er yang yang  bertanggungjawab

-

Perint Perintah ah DNR h haru aruss dileng dilengkapi kapi denga dengan n second second opin opinion ion dari dari dokt dokter er yang yang lain.

-

Kebija Kebijakan kan DNR harus harus di tinjau tinjau ulang ulang seca secara ra berkal berkalaa

-

Pada Pada pasi pasien en yang yang tida tidak k emi emiliki liki kema kemamp mpua uan, n, dapa dapatt di diwa waki killkan kan ol oleh eh keluarganya.

KEMATIAN OTAK 

 

  Menurut Morton & fortaine (2012), paien yang mengalami kematian otak secara legal telah meninggal, dan tidak ada kewajiban legal untuk memberikan terapi pada  pasien tersebut. Tidak di perlukan persetujuan hokum untuk mengehntikan bantuan hidup pada seseorang yang mengalami kematian otak. Selanjutnya meskipun lebih diharapkan mendapatkan ijin keluarga untuk menghentikan terapi pada pasien yang mengalami kematian otak, namun tidak ada keharusan.   Di Indonesia sendiri kematian otak diatur dalam UU kesehatan no 36 tahun2009 yang berbunyi “ seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung-sirkulasi dan system pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian  batang otak telah dibuktikan.  

DONASI ORGAN

  Menurut dewi (2008), hokum memandang transplantasi adalah suatu usaha yang  baik dan mulia didalam upaya menyehatkan dan menyejahterakan manusia, walaupun  jika dilihat dari tindakannya adalah tindakan melawan hokum berupa penganiayaan.   Donasi organ diindonesia di atur dalam UU kesehatan no 36 tahun 2009. Dalam UU ini ini dije dijela lask skan an ba bahw hwaa tubu tubuh h ya yang ng te tela lah h menga mengala lami mi mati mati ba bata tang ng ot otak ak da dapat pat dilaku dilakukan kan tindak tindakan an pemanf pemanfaat aatan an organ organ untuk untuk kepenti kepentinga ngan n transp transplan lantas tasii or organ. gan. Tindakan transplantasi organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Ketentuan UU ini juga diperkuat oleh PP No 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, dan transplantasi alat jaringan tubuh manusia. Di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan transplantasi organ sebelumnya harus ada inform informed ed consen consent, t, kemungk kemungkina inan n yang bisa bisa ter terjad jadi, i, selain selain it itu u donasi donasi or organ gan dilakukan tidak dengan tujuan komersil serta tidak boleh menerima atau mengirim organ tubuh dari dan keluar negri

   

BAB 11 111 1 KESIMPULAN

 

 

Sekarang Sekarang ini kesadaran kesadaran masyarakat masyarakat mengenai mengenai hak-haknya hak-haknya dalam pelayanan pelayanan

keseha kes ehatan tan dan tindak tindakan an legal legal semaki semakin n mening meningkat kat.. Hal ini berart berartii pengaw pengawasa asan n terhadap perawat selaku pemberi pelayanan kesehatan akan semakin meningkat.  

Banyak isu-isu isu-isu yang terkait terkait dengan aspek legal, legal, khusunya khusunya dalam keperawatan keperawatan

kritis kri tis dan gawat gawat darura darurat. t. Is Isu-i u-isu su terseb tersebut ut ter terdir dirii dari dari is isu u yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan kelelahan perawat maupun isu yang terkait bantuan hidup pada pasien. Oleh karena itu penting penting sekali sekali bagi seorang perawat kritis untuk selalu selalu menjalankan menjalankan  peran serta fungsinya dan melakukan tindakan sesuai dengan strandart keperawatan da dan n lebi lebijj mema memaham hamii at ataup aupun un meni meningk ngkat atkan kan penge pengeta tahu huan annya nya te terk rkai aitt is isu u yang yang  berkaitan dengan aspek legal, khususnya pada ranah keperawatan kritis maupun keperawatan gawat darurat. Sehungga perawat kritis dapat menghindari timbulnya  permasalahan hukum yang memang rentan sekali di dunia kesehatan.  

DAFTAR PUSTAKA

Ake, J (2003). Malpraktek dalam Keperawatan. Jakarta : EGC

 

Ashley Ash ley,, Ruth Ruth C. (2003) (2003).. Unders Understan tandin ding g Neglig Negligenc ence. e. The Journal for high acuty,  progressive,  progr essive, and critical care care nursing  Vol.23  Vol.23 pp : 72-73 Guwa Gu wandi ndi.. (2004 (2004). ).  Hukum Medik (Medical Law). Law) . Jak Jakart artaa : Fakult Fakultas as Kedokt Kedoktera eran n Universitas Indonesia Hendrik. (2011). Etika (2011). Etika & Hukum Kesehatan. Kesehatan. Jakarta : EGC Hyde, Elizabeth, Maria. (2006). The Knowledge of Critical Care Nurses Regarding Legal Liabilty Issues. Disertation. Department of Nursing Science University of  Pret Pretor oriia diak diaksses mel melal alui ui http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10152007 123802/unrestricted/dissertation.pdf  pada  pada tanggal 16 Mei 2013. Iwanows Iwa nowski, ki, Piotr Piotr S. (2007) (2007).. Inform Informed ed Consent Consent Procedu Procedure re For Clinic Clinical al Trials rials in Emergency Emer gency Settings Settings : The Polish Polish Perspective. Perspective. Science English Ethics  Ethics  Vol 13  pp : 333-336 Keputusan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Khan,M.Kaleem, Hanif, Shaukat A. (2010). Self Autonomy and Informed Consent In Clinical Setup. Indian Setup. Indian Journal of Medical Science Vol Science Vol 64 No. 8 Mort Mo rton on,, Font Fontai aine ne.. (200 (2009) 9).. Crit Critic ical al Care Care Nurs Nursin ing g : A Holi Holist stic ic Appr Approa oach ch.. LippincotWilliams & Wilkins. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, dan transplantasi alat dan jaringan tubuh manusia Potter Pot ter & Perry Perry.. (2005) (2005)..  Fundamental Keperawatan : Konsep, proses, dan praktik  Ed.4. Jakarta : EGC Richard. (2011).  Advances Directives (Living wills) wills). Diakses dari http://www.patient.co.uk/doctor/advances-directives-living-wills   pada http://www.patient.co.uk/doctor/advances-directives-living-wills pada tanggal tanggal 15 Mei 2013. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Tentang Kesehatan Urden et al. (2010). Critical Care Nursing : Diagnosis and Management . St.Louis : Mosby