Isi Reviu Renstra

BAB I PENDAHULUAN A. LATA LATAR R BELA BELAKA KANG NG Pembangunan

kesehatan

diarahkan

untuk

meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

yang

diselenggarakan pemberdayaan pengutamaan

setinggi-tingginya.

dengan dan

dan

Pembangunan

berdasarkan

kemandirian, manfaat

pada

adil

dengan

kesehatan

perikemanusiaan,

dan

merata,

serta

khusus

pada

perhatian

penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan : 1. Upaya Kesehatan, 2. Pembiayaan Kesehatan, 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan,

5.

Manajemen

Pemberdayaan

Masyarakat.

dan

Informasi

Upaya

Kesehatan,

tersebut

dan

dilakukan

6.

dengan

memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan

kesehatan,

yaitu

setiap

kebijakan

publik

selalu

memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Untuk Pemerintah

meningkatkan Kota

Malang

derajat

kesehatan

memprioritaskan

pada

masyarakat, peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk untuk menjadi menjadi masyarakat masyarakat yang yang produktif. produktif. Seiring dengan telah telah diter diterbitk bitkann annya ya Peraturan Peraturan Walikota Walikota Malang Malang Nomor Nomor 30 tahun tahun 2015

tentang

“Penyempurnaan

indikator

kinerja

daerah

kota

malan malang g tahun tahun 2013 2013 – 2018” 2018” dan dan pera peratur turan an Walik Walikota ota nomor nomor 37 37 tahun tahun 2015 tentang tentang “ Penetap Penetapan an Indika Indikator tor Kinerja Kinerja Utama Utama ” , Dinas Dinas Kesehatan

Kota

melaksanakan

Malang

review

dan

sebagai

salah

penyempurnaan

satu

SKPD,

terhadap

juga

Rencana

 RENSTRA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

1

Strate Strategis gis Dinas Dinas Keseh Kesehata atan n Kota Kota Malang Malang Tahun Tahun 2013 2013 – 2018 2018 gun guna a menyesuaikan penyempurnaan atau reviu dari Indikator Kinerja Daerah tersebut. Dala Dalam m RPJM RPJMD D peny penyem empu purn rnaa aan n adalah

“meningkatkan

kualitas,

Tahu Tahun n 2013 2013 – 2018 2018,, Misi Misi 1

aksesibilitas

dan

pemerataan

pelayanan pendidikan dan kesehatan” dan Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan indikator tujuannya adalah Angka Usia Harapan Hidup pada akhir periode RPJMD sebesar 71,1 tahun. Indikator sasaran yang ditetapkan dalam penyempurnaan penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Daerah

Kota Malang Malang dalam dalam RPJMD RPJMD terdiri terdiri dari : (1). Angka Angka

kematian bayi per 1000 KLH (2). Angka kematian ibu per 100.000 KLH (3). Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk) (4). Rasio Posyandu per satuan Balita (5). Persentase penduduk miskin miskin yang mendapatkan mendapatkan fasilitas fasilitas pengobatan gratis (6). Angka Usia Harapan Hidup (AHH). Selama Selama kurun kurun waktu waktu lima lima tahun tahun (2014 (2014 – 2018), 2018), pemban pembanguna gunan n kesehatan yang dilaksanakan di Kota Malang akan diarahkan Terwujudnya ya Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kota untuk untuk mencap mencapai ai visi visi “Terwujudn Malang Yang Bermartabat”.

Isu strategis dan

permasalahan permasalaha n

kesehata kesehatan n di Kota Malan Malang g sbb : (1) Pelaya Pelayanan nan kesehata kesehatan n yang berkualitas, berkualitas , merata dan terjangkau

oleh masyarakat, masyarakat , khususnya

masyarakat miskin. (2). Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal (3). Angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta lingkungan sehat (4). Kesadaran dan kemandirian masy ma syar arak akat at di bida bidang ng kese keseha hata tan. n.

Untu Untuk k mend menduk ukun ung g menc mencap apai ai

misi dan tujuan tujuan tersebut tersebut maka beberapa beberapa priorita prioritas s pembangu pembangunan nan diarahkan kepada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti seperti rumah sakit dan puskesmas. puskesmas. Prioritas yang yang lain dilakukan melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penambahan

dan

pendayagunaan

tenaga

kesehatan,

penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penanggulangan

gizi

buruk

dan

pelaksanaan

SPM

(standar

pelayanan minimal) bidang kesehatan. Dalam Penyempurnaan Penyempurnaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Malang Malang  Tahun 2013–2018, sasaran pembangunan kesehatan di Kota

 RENSTRA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

2

Malang terdiri dari : (1). Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas

dan

jaringannya

memenuhi

standar

mutu

(2).

 Terwujudnya  Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap orang miskin (3). Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi dari penyakit penyakit (4). Menurunnya Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian

akibat penyakit (5).

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan.

B. LAND LANDAS ASAN AN HUKU HUKUM M Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Mala Malang ng 2013 2013 -201 -2018 8 adal adalah ah : A. Undang-U Undang-Undan ndang g

Nomor Nomor

25

tahun tahun

2004 2004

tentan tentang g

Sistem Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. B. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor Nomor 32 tahun tahun 2004 tenta tentang ng Pemerin Pemerintah tah Daerah. C. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor 12 12 Tahun Tahun 2008 tenta tentang ng Perubah Perubahan an Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. D. Undang-U Undang-Undan ndang g Nomor 36 tahun tahun 2009 2009 tentang tentang Kesehat Kesehatan. an. E. Peraturan Peraturan

Pemer Pemerinta intah h

Pembagian

Urusan

Pemerintah

Daerah

Nomor Nomor

38

Tahun Tahun

Pemerintahan Propinsi,

2007

antara

dan

tentang tentang

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/ Kota. F. Peraturan Peraturan Pemer Pemerinta intah h nomor nomor 8 tahun tahun 2008 2008 tentan tentang g Tahapan, Tahapan,  Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah G. Peraturan Peraturan Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 54 tahun 2010 2010 tentang tentang Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah H. Peraturan Peraturan

Walik Walikota ota

Penyempurnaan

Nomor Nomor

30

Tahun Tahun

2015

tentang tentang

Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun

2013 2013 -201 -2018 8 I.

Peraturan Peraturan Walikota Walikota Nomor Nomor 37 37 Tahun Tahun 2015 tentang tentang Penetap Penetapan an Indikator Kinerja Utama.

 RENSTRA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

3

C. MAKS MAKSUD UD DAN DAN TUJU TUJUAN AN Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kota Malang perlu disusun dengan dengan maksud maksud dan tujuan tujuan sebagai sebagai berikut : 1. Sebagai landasan landasan dan pedoman pedoman bagi Dinas Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Malang; 2. Untuk

mengetahui mengetahui

Kesehatan

Kota

tujuan tujuan

yang

Malang

di

ingin ingin masa

dicapai dicapai

oleh

mendatang

Dinas Dinas dalam

melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Malang; 3. Untuk memperoleh memperoleh hasil yang yang optimal dalam dalam pembangunan pembangunan kesehatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya  yang ada; 4. Sebagai bahan penyesuaian penyesuaian terhadap terhadap setiap perkembangan perkembangan yang terjadi dengan memanfaatkan peluang dan potensi organisasi  yang ada, sehingga sehingga bersifat adaptif adaptif dan fleksibel; fleksibel; 5. Untuk memberikan memberikan kepuasan kepuasan kepada masyarakat masyarakat dalam bentuk bentuk pelayanan

prima

(excellence (excellence

service )

karena

masyarakat

merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi; 6. Untuk meningkatkan meningkatkan komunikasi komunikasi diantara diantara semua unsur yang yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

D. HUBUNGAN HUBUNGAN RENSTRA RENSTRA DINAS DINAS KESEHATAN KESEHATAN DENGA DENGAN N DOKUMEN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Malang disusun

dengan

berpedoman

kepada

Rencana

Pembangunan

 Jangka Menengah Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Sehingga RENSTRA Dinas Kesehatan Kesehatan harus mengikuti mengikuti arah dari RPJMD yang dimiliki dimiliki oleh Kota Malang. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Malang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Kesehatan yang dilakukan setiap tahunnya. Selain mengacu kepada Rencana

Kinerja

Pemerintah

Daerah,

Rencana

Kinerja

 RENSTRA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

Dinas

4

Kesehatan tetap berjalan dengan berpedoman kepada RENSTRA Dinas Kesehatan. Dari hal inilah diperolah siklus perencanaan yang bersifat lima tahunan dan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan Pemerintah Kota Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Malang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan,

menjelaskan

latar

belakang,

landasan

hukum, maksud dan tujuan, hubungan renstra Dinas Kesehatan Kota Malang dengan dokumen perencanaannya lainnya, dan sistematika penulisan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Malang. BAB II : Gambaran

Pelayanan

Dinas

Kesehatan,

menjelaskan

tugas dan fungsi serta struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Malang. BAB III: Isu-Isu Strategis, menjelaskan secara ringkas tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala

daerah

terpilih,

telaah

renstra

Kementerian

Kesehatan RI, dan penentuan isu-isu strategis. BAB IV: Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan, menjelaskan secara ringkas tentang visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Malang, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, Strategi dan Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mencapai visi, misi dan tujuan. BAB V : Sasaran Strategis, Program

Dan

Indikator Kinerja Utama, Rencana

Kegiatan

Dan

Pendanaan

Indikatif ,

menjelaskan secara umum tentang Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, rencana program dan kegiatan  yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan.

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

5

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD, menjelaskan secara umum keterkaitan antara indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang BAB VII : Penutup, menguraikan secara umum kaidah pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Malang.

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN 1) TUGAS DAN FUNGSI Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.  Tugas

pokok

penyusunan kesehatan.

dan

Dinas

Kesehatan

pelaksanaan

Untuk

adalah

kebijakan

menyelenggarakan

tugas

melaksanakan

daerah pokok

di

bidang

dimaksud,

kepala dinas mempunyai fungsi : 1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan; 3. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan; 4. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga; 5. penyelenggaraan

survaillance 

epidemiologi,

penyelidikan

kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk; 6. penyelenggaraan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

menular; 7. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); 8. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk; 9. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; 10. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat; 11. pembantuan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional; 12. pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

7

13. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin; 14. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 15. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 16. pendayagunaan tenaga kesehatan; 17. pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan; 18. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi; 19. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga; 20. pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) klas I; 21. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan; 22. pengelolaan survei kesehatan daerah; 23. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan; 24. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder; 25. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 26. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumberdaya masyarakat; 27. pelaksanaan promosi kesehatan; 28. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; 29. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga; 30. pelaksanaan penyehatan lingkungan; 31. pelaksanaan pengendalian penyakit; 32. pengelolaan sistem informasi kesehatan; 33. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan; 34. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya; 35. pelaksanaan kesehatan

penyidikan

sesuai

tindak

dengan

pidana

ketentuan

pelanggaran

peraturan

bidang

perundang-

undangan;

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

8

36. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 37. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 38. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 39. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 40. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 41. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 42. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM); 43. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP); 44. pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 45. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan; 46. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah; 47. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 48. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 49. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 50. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

2) STRUKTUR ORGANISASI Struktur

Dinas

Kesehatan

Kota

Malang

berdasarkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, terdiri dari :

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

9

1) Subbagian Penyusunan Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum. 3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus; 2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; 3) Seksi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan. 4. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 1) Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; 2) Seksi Gizi; 3) Seksi Promosi Kesehatan. 5. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari : 1) Seksi Pencegahan Penyakit; 2) Seksi Pengendalian Penyakit; 3) Seksi Penyehatan Lingkungan. 6. Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional, terdiri dari : 1) Seksi Farmasi; 2) Seksi Makanan dan Minuman; 3) Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisonal. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari : 1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungkandang; 2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Gribig; 3) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Arjowinangun; 4) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Janti; 5) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ciptomulyo; 6) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Mulyorejo; 7) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Arjuno; 8) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bareng; 9) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Rampal Celaket; 10) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisadea; 11) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalkerep;

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

10

12) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pandanwangi; 13) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo; 14) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Mojolangu; 15) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kendalsari; 16) Unit Pelaksana Teknis Rumah Bersalin; 17) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga; 18) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan; 19) Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. 3) SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN Berdasarkan data yang terhimpun di Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang, selama tahun 2012 telah tercatat penyebaran dan  jumlah tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai berikut :  Tabel 2.1 Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7

Medis Paramedis Farmasi Gizi Teknis Medis Sanitasi Kesehatan Masyarakat

75 246 30 24 22 18 3

Dinas Kesehatan 7 29 10 6 1 7 10

JUMLAH

418

70

Jenis Ketenagaan

Puskesmas

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang, 2013 Dalam

melaksanakan

pembangunan

kesehatan

di

Kota

Malang, selain didukung dengan keberadaan tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Malang juga memiliki beberapa sarana pelayanan

kesehatan

masyarakat,

yang

terdiri

dari

4

UPT 

Puskesmas Perawatan, 11 UPT Puskesmas Non Perawatan, 33 Puskesmas Pembantu, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Rumah Bersalin, UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO), UPT  Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan gudang farmasi.

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

11

Sarana

penunjang

kegiatan

pelayanan

lainnya

adalah

mobil

puskesmas keliling yang berjumlah 15 mobil dan kendaraan operasional yang berjumlah 45 sepeda motor dan tersebar di kantor Dinas Kesehatan ataupun di UPT yang ada. Pembangunan kesehatan di Kota Malang juga didukung oleh banyak pihak. Selain dibantu dengan keberadaan UPT (Unit Pelaksana

Teknis)

seperti

pelayanan

kesehatan

puskesmas,

olahraga,

rumah

laboratorium

bersalin,

pusat

kesehatan

dan

pertolongan pertama pada kecelakaan, Dinas Kesehatan juga dibantu dengan keberadaan pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan pemerintah dan swasta yang ada dan tersebar di Kota Malang. Selain itu, peran serta masyarakat melalui kader kesehatan dan berbagai UKBM yang berkembang telah berperan menjadi penggerak pembangunan kesehatan. Hingga tahun 2012, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang adalah sebagai berikut :  Tabel 2.2 Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Malang  Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus Rumah Bersalin Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Balai Pengobatan/ Klinik Posyandu Poskeskel Apotek

Pemerint ah

Swasta

Total

3 0 1 4 11 33 57 16

6 14 0 44 656 190

9 14 1 4 11 33 44 656 57 206

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang, 2013

4) KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN Kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dapat dilihat dari pelaksanaan indikator wajib yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan atau yang telah dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dalam beberapa tahun.

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

12

Berikut ini capaian SPM bidang kesehatan selama 3 tahun  yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Malang : No

Nama Indikator

1

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan  yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi  yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/ kelurahan UCI Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif  Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 1) Penemuan penderita AFP 2) Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita 3) Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif  4) Penemuan dan penanganan DBD

2

3

4 5

6 7 8 9

10

11

12 13

2010

2011

2012

99,61%

87,12%

73,25%

99,93%

92,66%

62,26%

99,70%

96,47%

79,99%

92,56%

94,00%

80,22%

53,52%

33,30%

25,70%

71,45%

73,51%

78,04%

78,95%

66,67%

73,68%

48,48%

50,12%

57,83%

37,65%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96,08%

99,44%

86,68%

80,43%

84,40%

2,14

0,00

0,53

15,46%

17,18%

20,12%

76,80%

69,93

65,34%

100%

100%

100%

KET

Per 100.000

 RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 2013 - 2018 (PENYEMPURNAAN)

13

No

14

15

16

17

18

Nama Indikator 5) Penanganan penderita diare Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1  yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/ kota Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi