Isi Pokok Batang Tubuh Uud 1945 Hasil Amandemen 2001

Isi Pokok Batang Tubuh Uud 1945 Hasil Amandemen 2002

UUD 1945 hasil amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal akan tetapi dibagi menjadi 26 bab, tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal yang dikembangkan. 1. BE BENT NTUK UK KEDA KEDAUL ULAT ATAN AN (BA (BAB B I)

Dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan banwa Negara adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari ketentuan pasal ini jelaslah bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan kesatuan dan bentuk pemerintahanan pemerintahanan indonesiaad indonesiaadalah alah republik, republik, dengan presiden sebagai keala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu jangka waktu tertentu . kemudi kemudian an dalam dalam pasal pasal 1 ayat ayat (2) disebutka disebutkan n bahwa bahwa kedaul kedaulata atan n adalah adalah ditang ditangan an rakyat rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Berdasarkan ketentuan hasil amandemen 2002 tersebut maka MPR tidak lagi merupakan lembaga lembaga tertinggi tertinggi di Negara Indonesia, Indonesia, melainkan melainkan setingkat dengan DPR, presiden, BPK, MA, maupun Mahkamah Konstitusi. 2.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (BAB II)

Dalam pasal2 uud 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota – anggota dewan  perwakilan rakyat (DPR), dan anggota dewan perwakilan daerah. Adapun kewenangan MPR   berubah bukan lagi sebagai memiliki kekuasaan tertinggi melainkan terbatas pada p ada tiga hal yaitu ayat (1) MPR mengubah dan menetapkan UUD, ayat (2) MPR melantik presden dan wakil  presiden, dan ayat (3) MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa  jabatannya menurut undang undang dasar, yang menurut istilah hukum tata Negara disebut impeachment. 3.

Kekuasaan Pemerintahan Negara BAB (III)

Dalam Dalam pasal pasal 4 ayat ayat (1) UUD 1945 disebutk disebutkan an bahwa bahwa presid presiden en republ republik ik Indone Indonesia sia memegan memegang g kekuasa kekuasaaan aan pemeri pemerinta ntahan han menuru menurutt uud 1945. 1945. Dalam Dalam melaks melaksanak anakan an tugasn tugasnya ya  presiden dapat dap at mengajukan rancangan undang undang kepada DPR, pasal 5 ayat (1) dan aat (2)  presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang undang sebagaimana mestinya.

Kekuasaan presiden ini tiadak lagi dibawahMPR melainkan setingkat dengan MPR. Presiden dalam melaksanakan tugasnya melanggar kostitusi maka MPR dapat melkukan impeachment, yaitu memberhentikan presiden dalam masa jabatannya pasal 3 yat (3) , dan ditegaskan dalam pasal 7a sebagai berikut “presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalan masa jabatannya oleh majelis permusyawaratan rakyat atas usul dari dewan perakilan rakyat baik apabila terukti telah melakukan pelanggaran hokum, berupa penghianatan terhadap  Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

4.

Kementrian Negara (BAB V UUD 1945)

Dalam pasal 17 uud 1945 hasil amandemen 2002 ditegaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri ayat (1), dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden ayat (2), menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ayat (3). 5.

Pemerinyahan Daerah (BAB VI)

Pasal ini mengatur tentang pemerintahan daerah dan Negara kesatuan republic Indonesia,  jadi republik Indonesia tidak mengenal adanya Negara dalam Negara, karena memang bukan  Negara federal (serikat). Pembagian daerah adalah sekedar suatu desentralisasi dengan otonomi yang luas untuk melancarkan jalannya pemerintahan. 6.

Dewan Perwakilan Rakyat (BAB VII)

Mengenai DPR diatur dalam pasal 19 sampai denagan pasal 22 UUD 1945. Susunan DPR  ditetapkan dalam undang – undang, dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (pasal 19). Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menetapkan, bahwa jikalau rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.

Pasal 22 UUD 1945 adalah mengenai noodverordeningsrecht unruk menghadapi keadaan darurat, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu)

7.

Dewan Perwakilan Daerah (BAB VIIA)

Hal lain yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 adalah tentang dewan  perwakilan daerah. Anggota dewan perwakilan daerah dipillih melalui pemilihan umum pasal 22C ayat (1). Adapun anggota dewan perwakilan daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam satu undng-undang, pasal 22D ayat (4).pasal pasal ini termasuk materi yang batu yang diatur secara eksplisit tentang dewan perwakilan daerah. 8.

Pemilihan Umum (BAB VIIB)

Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 ini diatur secara ekspilisit tentang pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan ecara langsung, umum. bebas, dan adil setiap lima tahun sekali. Secara rinci ketentuan pemilu dijelaskan sebagai berikut , a. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam  pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia, yang berdasarkan pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.  b. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur, dan adil pasal (2).

c. Pemilihan umum dislenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota (pasal 3). 9.

Hal Keuangan (BAB VIII)

Dalam pasal 23 UUD 1945 ditegaskan, bahwa anggaran belanja dan anggaran pendapatan  Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ayat (1).

Pasal 23D menentukan bahwa, neagara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenagan, tanggung jawab dan independensinya diatur undang-undang.

10. Badan pemeriksaan keungan (Bab VIIIA)

Untuk memeriksa keuangan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri pasal 23 ayat (1). Hasil  pemeriksaan keungan Negara diserahkan kepada DPR, DPRD dan dewan perwakilan daerah, sesuai dengan kewenangannya pasal 23E ayat (2). Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan uundang-undang pasal 23E ayat (3). 11.

Kekuasaan Kehakiman (BAB IX UUD 1945)

Menurut pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan ayat (10. Pengertian merdeka dalam hal ini tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan maupun baik   pemerintah maupun DPR.

Dibentuknya mahkamah konstitusidalam undang-undang dasar 1945 hasil amandemen 2002, merupakan langkah maju dalam lembaga peradilan Indonesia. 12.

Wilayah Negara (BAB IX A)

Pasal 25A UUD 1945 hasil amandemen 2002, memuat ketentuan bahwa Negara kesatuan republic Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara drngan wlayah yang  batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang . 13.

Warga Negara Dan Penduduk (BAB X)

Dalam psal 26 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan, bahwa yang menjadi warga  Negara ia orang-orang bangsa Indonesia asli orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara, ayat (1). Hal ini berarti bahwa yang dapat menjadi warganegara Indonesia adalah juga dari orang-orang keturunan bangsa lain. Hal tersebut diatur  dalam suatu undang-undang kewarganegaraan (antara lain UU No 62tahun 1958).

14. Agama (Bab XI)

Dalam pasal 29 UUD 1945 diatur perihal keyakinan waraganegara dalam kehidupan keagamaan sebagai berikut : a. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa (pasal 19 ayat 1)  b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap enduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 1945 ayat 2).

15.

Pertahanan dan keamanan Negara (Bab XII)

Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Kita telah memperoleh kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit.

16.

Pendidikan Dan Kebudataan (BAB XIII)

17.

Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Social (BAB XIV)

Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut : a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan  b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajad hidup orang banyak dikuasasi oleh Negara c. Bumi dan air dan kekayaan akam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat d.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

18.

Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (BAB XV)

Pasal 35 UUD 1945 menegaskan bahwa bendera bangsa Indonesia ialah sang merah putih Pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahwa bahasa neegara ialah bahasa Indonesia Pasal 36A UUD 1945 menyatakanb lambang Negara garyda pancasila dengan semboyan  bhineka tunggal ika Pasal 36B UUD 1945 menyatajkan lagu kebangsaaan ialah Indonesia raya 19.

Perubahan Undang-Undangdasar 1945 (Bab XVI)

20. Pasal terakhir undangdasar 1945 hasil amandemen juga mrmuat tentang perubahan undangundang dasar, terutama mengingat agar undang-ndang dasar itu senantiasa sesuai dengan  perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Pasal 37, memuat ayat berkaitan dengan ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar sebagai berukut: a. Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam siding majelis permusyaaratan rakyat, apanila diajukan sekurang-kurangnya1/3 hari dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat  b. Setiap usl perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

Kesimpulan :

Kesimpulan menurut kelompok kami tentang: “Isi Pokok Batang Tubuh Uud 1945 Hasil Amandemen 2002” Isi Pokok Batang Tubuh Uud 1945 Hasil Amandemen 2002 sangat mutlak penting bai kita untuk mengenbangkan persatuan dan kesatuan nasional, terutama nelalui jalur pendidikan, seperti dikembangkannya mata pelajaran ppkn, kuliah pancasila di pergurun tinggi, serta kewargaegaraan. Namun agar semua warga Negara Indonesia memahami kekayaan dan hasil  pemikiran bangsa tersebut, maka mata kuliah pancasila dan kewarganegaraan harus dibahas secara ilmiah, bukan untuk kepentingan orde tertentu termasuk, orde reformasi. Apalagi saat ini nasionalisme Indonesia dalam kondisi yang sangat rapuh. Komentar :

Menurut kelompok kami dari isi pokok batang tubuh Uud 1945 Hasil Amandemen 2002 adalah untuk menjadikan Negara Indonesia lebuh mempunyai aturan yang lebih tegas, dengan adanya UUD, pasal-pasal, dan ayat-ayat yang tercantum dalam UUD membuat Negara  bertambah baik pula. Karena dengan adanya aturan-aturan yang berlaku bangsa lainpun tidak  akan sewenang-wenangnya saja terhadap bangsa Indonesia. Hal ini dilator belakangi oleh rasa kesatuan dan persatuan terhadap Negara RI. Negara adalah Negara kesatuan yang berbentuk  republik, dengan adanya presiden sebagai kepala Negara yang dipilih oleh rakyat untuk suatu  jangka waktu tertentu. Dengan adanya perubahan peraturan maka masyarakat akan lebih maju lagi dan menjadi makmur.