INVESTIGASI PENGADAAN

Investigasi Pengadaan PENGANTAR 

Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi tersbesar dalam sektor keuangan  publik. Tiap-tiap tahun tahu n BPK maupun BKPP, BKPP, melaporkan kasus pengadaan yang mengandung mengandu ng unsur tindak pidana korupsi. Pemb Pembaca aca dapat dapat memp memper erkir kiraka akan n poten potensi si kerug kerugia ian n Negar Negara, a, hanya hanya dari dari beber beberapa apa  pengeluaran dalam dala m Realisasi Belanja Negara di tingkat tingk at Pemerintah Pusat yang berikut berik ut : Tahun

Pengeluaran (Rp miliar)

Penjelasan tentang pengeluaran

!!!

$.&'(

Pengeluaran Pembangunan

!!"

$".%&%

Pengeluaran Pembangunan

!!

#'.#%

Pengeluaran Pembangunan

!!#

)(.$'

Pengeluaran Pembangunan

!!$

(!.%%(

Belanja Barang, *odal dan +ain-lain

!!%

($.&&%

Belanja Barang, *odal dan +ain-lain

Realisasi Realisasi seluruh belanja Negara Pusat dan aerah untuk tahun !!$ adalah Rp ($ triliun, sedangkan untuk tahun !!%, Rp #%' triliun. *ajalah Tempo melaporkan dugaan korupsi di B/*N per "' 0ktober !!%. ari "' B/*N dengan #! dugaan kasus korupsi, "! B/*N dengan "% kasus diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dann jasa. Kerugian Negara  No.

B/*N

Kasus

*odus

Rp

".

PT BR3, Tbk

Pengadaan barang

*anipulasi harga

'!

Pembangunan kapal

Rekayasa proses kerja

$

6ina

sama, mark-up harga

Pembellian kapal

Rekayasa proses

Korea

 pengadaan kapal, mark-

/12

dan 4asa 3T .

#.

PT 51P

PT 51P



up harga

$.

PT P+N,Tbk

Pengadaan Customer 

Pelanggaran terhadap

 Information System

 prosedur pengadaan

##'

 barang 7 jasa, mark-up harga %.

PT Pupuk

Pembelian 8edung

Pelanggaran terhadap

Kaltim, Tbk 

1iemens Kebon 1irih  prosedur pengadaan

%%

 barang 7 jasa, mark-up harga ).

PT

Pengadaan barang

3ndo9arma,

Pelanggaran ketentuan



%$ pengadaan barang

Tbk  '.

PT Pelindo 33 Penyimpangan kerjasama

Pelanggaran ketentuan

",&

 pengadaan barang

 pengoperasian container 

&.

PT Pelindo 33 Pengadaan  unit kapal tunda

Pelanggaran terhadap

!,"

 prosedur pengadaan  barang 7 jasa, mark-up harga

(.

PT Pelindo 33 Pekerjaan docking kapal tunda

Pelanggaran terhadap



 prosedur pengadaan  barang 7 jasa

"!.

Perum Bulog  Mark-up  pembangunan unit

Penyimpangan prosedur    pengadaan

 pengelolaan gabah  beras "".

PT 4akarta

*anipulasi dalam

Pelanggaran terhadap

+loyd

 pengadaan kapal

 prosedur pengadaan

6araka 4aya Niaga 333  barang 7 jasa, mark-up harga

"

".

PT Petro

ugaan mark-up

Pelanggaran terhadap

Kimia

dalam impor kcl

 prosedur pengadaan

8resik 

$,&

 barang 7 jasa, Pengadaan dilakukan melebihi kebutuhan

"#.

PT Petro

Proyek Rehabilitasi

Kimia

dan leksibilitas

8resik 

0perasi Pabrik

ugaan mark-up

)

'."%!

Pupuk os9at "$.

"%

PT

Penyele;engan

Pelanggaran terhadap

Pembangkit

dalam pembangkit

 prosedur pengadaan

4a;a Bali

P+T/ 6ilacap

 barang 7 jasa

PT

Penyele;engan

Pelanggaran terhadap

Pembangkit

dalam pengadaan

 prosedur pengadaan

4a;a Bali

 pembangkitP+T8

 barang 7 jasa

%$!

*uara Ta;ar  4umlah

&.#

&,(

6atatan : Kerugian dalam rupiah dinyatakan dalam miliadran rupiah. 1edangkan angka /.1.dollar dinyatakan dalam jutaan. PENGADAAN PUBLI ! "U#BER UTA#A EB$%$RAN NEGARA

1istem pengadaan publik 3ndonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama  bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin 3ndonesia. 1uatu sistem pengadaan e9ekti9 harus dipusatkan pada upaya untuk memastikan bah;a dana publik  dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan e9ektiim pengadaan perlu mencakup ciri-ciri sebagai berikut :  Kerangka hukum yang jelas, komprehensi9 dan transparan yang me;ajibkan  Kejelasan tentang tangungja;ab-tanggungja;ab dan akuntabilitas 9ungsional  1uatu organisasi yang bertanggung ja;ab untuk kebijakan pengadaan

 penga;asan penerapan tepat dari kebijakan tersebut  1uatu mekanisme penegakan  1ta9 pengadaan yang terlatih baik 

dan untuk 

"I"TE# PENGADAAN IND$NE"IA TIDA BER&UNG"I

Kajian Pengadaan Nasional Bank unia untuk 3ndonesia menyimpulkan bah;a sistem pengadaan tidak ber9ungsi dengan baik. ?ia tidak dipacu oleh pasar, rentan terhadap  penyalahgunaan dan penyele;engan, dan menurunkan nilai yang dibayar dari dana-dana  publik@ 5turan kolusi9 ini terjadi dengan keterlibatan akti9 pejabat-pejabat permerintah. *ekanisme-mekanisme pemberian kontrak berbeda-beda. Para pena;aar dalam lingkaran kolusi9 bisa bergilir memperoleh kontrak, atau mereka bisa mengambil bagian di dalam suatu lelang di mana perusahaan mena;arkan presentase dari nilai kontrak untuk dibagi dengan  perusahaan-perusahaan lain dari lingkaran tersebut. 5sosiasi-asosiasi bisnis seperti 8apensi, yang ditudung telah berperan dalam pengaturan-pengaturan kolusi9. #ENGAPA ERANGA AUTABILITA" UNTU PENGADAAN GAGAL

Kerangka 5kuntabilitas untuk pengadaan publik di 3ndonesia cacat dalam beberapa hal. erang'a hu'um aat

Para eksekuti9 dari legislati