Inisiasi_3 Risiko Viktimisasi

Inisiasi 3 Inisiasi 3 ini disadur dari Modul 3 Teori Kriminologi (SOSI4302) Risiko Viktimisasi dari Aspek Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Korban Berikut ini akan disajikan contoh kasus yang dapat memperkuat pemahaman tentang risiko viktimisasi sehingga lebih memperjelas lagi kedudukan korban dalam konteks terjadinya kejahatan. Contoh kasus yang akan disajikan adalah kasus perdagangan anak untuk prostitusi Kejahatan yang terjadi terhadap anak tidak lagi hanya dalam kerangka domestic violence, melainkan juga terjadi di luar lingkup keluarga yaitu eksploitasi anak untuk kepentingan-kepentingan bisnis dan dan komoditas seksual dalam perdagangan anak. Menurut Suyanto (2001), perdagangan anak (Child Trafficking) merupakan: “.... suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja --mulai dari perekrutan melalui bujukan dan tipuan, paksaan dan ancaman, atau kekerasan, dan bahkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anakanak-- untuk kemudian dikirim ke suatu tempat guna dipekerjakan paksa, kompensasi untuk membayar hutang, kepentingan perbudakan, termasuk untuk dilacurkan”

Bentuk perdagangan anak yang sejauh ini dikenali di Indonesia adalah perdagangan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumahtangga, pengemis, serta untuk dijadikan pekerja jermal (lepas pantai) seperti yang terjadi di Sumatera Utara, termasuk perdagangan anak untuk tujuan prostitusi. Dari berbagai kasus perdagangan anak yang diberitakan di media massa, terutama adalah kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prositusi. Perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah mengeksploitasi anak dengan menjadikannya sebagai pekerja seks dalam bisnis pelacuran. Akhirakhir ini terjadi kecenderungan peningkatan jumlah anak-anak yang

dipekerjakan sebagai pekerja seks. Seperti yang diungkapkan oleh Kalyanamitra, sebuah LSM pemberdayaan perempuan, bahwa 30% dari total pekerja seks di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun (Lihat Kompas, 19 Nopember 2002). Menurut IPEC, sebuah organisasi di bawah ILO, jumlah total pekerja seks di Indonesia diperkirakan mencapai 650.000 orang (Media Indonesia, 19 Maret 2002), berarti sekitar 195.000 anak-anak perempuan di Indonesia dipekerjakan sebagai pekerja seks. Anak-anak perempuan ini ‘dipasarkan’ ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Selain itu ILO-IPEC juga mencatat tempat-tempat tujuan perdagangan anak ini adalah Batam, Bali dan Medan. Bahkan perdagangan anak ini juga dilakukan lintas negara seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Brunei dan lain-lain (Kompas, 10 Oktober 2001). Sumber pasokan dalam perdagangan anak lintas negara ini disinyalir paling banyak berasal dari Indonesia (Suara Pembaruan, 30 Mei 2001). Adanya perdagangan anak untuk prostitusi ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat berisiko mengalami eksploitasi seksual. Sebuah lembaga advokasi anak internasional mendapatkan bahwa anak-anak yang berisiko terlibat dalam perdagangan anak untuk prostitusi adalah anak-anak yang telah menjadi korban penyiksaan sebelumnya, anak-anak yang ditelantarkan, anak yang kehilangan keluarganya, anak-anak yang melarikan diri dari rumah dan anak-anak yang keluarganya tidak mampu memberikan perlindungan kepada mereka. Risiko juga dihadapi oleh anak-anak yang tinggal di dekat daerahdaerah tujuan wisata dan pangkalan militer serta anak-anak yang tidak memiliki status legal yang jelas (Booklet No. 3 in A Series on International Youth Issues, “Commercial Sexual Exploitation of Children: Youth Involved in Prostitution, Pornography & Sex Trafficking”, Youth Advocate Program International). Perdagangan anak untuk prositusi adalah bentuk viktimisasi terhadap anak oleh orang dewasa. Data mengenai besarnya jumlah anak-anak yang diperdagangkan untuk prostitusi di Indonesia mengindikasikan bahwa anakanak Indonesia amat rentan terhadap viktimisasi dan eksploitasi dari orang dewasa. Gambaran mengenai perdagangan anak untuk prostitusi diilustrasikan melalui kasus-kasus yang diungkap media massa, yang ringkasannya sebagai berikut.

Ringkasan Kasus. Kasus 1: Gadis Belia Dijual ke Batam (Suara Pembaruan, 28 April 2001) Di Jakarta, seorang gadis berusia 17 tahun dijual oleh pacarnya kepada suatu sindikat perdagangan anak untuk dikirim ke pulau Batam. Pelaku (pacar korban) berpura-pura akan menikahi korban sehingga orangtua korban tidak menaruh curiga terhadap pelaku. Korban diajak ke Bandara Soekarno Hatta dan dijual kepada seseorang seharga Rp 2 juta dan akan dipekerjakan di sebuah diskotik di Batam. Korban langsung dibawa ke Batam dengan tiket pesawat yang telah disiapkan sebelumnya. Korban berhasil menghubungi orangtuanya di Jakarta setelah tiba di Batam sehingga kasus perdagangan ini dapat dibongkar oleh polisi. Kasus 2: Teganya Menjual Anak Sendiri (Kompas, 26 Nopember 2001) Di Semarang, polisi membongkar perdagangan anak perempuan di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks. Pelakunya dua orang wanita, masing-masing berperan sebagai pemasok dan perantara yang mencari ‘konsumen’ yang akan membeli anak-anak perempuan yang mereka jual. Seorang pelaku yang berperan sebagai pemasok bahkan menjual dua orang anaknya sendiri kepada para pelanggannya. Penjualan anak perempuan untuk kepentingan seksual ini dilakukan karena pelaku terdesak oleh kebutuhan ekonomi untuk menghidupi keluarganya. Pelaku menjual anaknya yang berumur 15 tahun melalui perantara (pelaku lainnya) seharga Rp 5 juta di sebuah hotel di Temanggung. Sementara anaknya yang masih berumur 14 tahun dijual di Mangga Besar, Jakarta seharga Rp 1,5 juta. Kasus 3: Penampungan ABG Diserbu Massa (Warta Kota, 19 Oktober 2001) Sebuah tempat penampungan TKW di Jati Asih, Bekasi diserbu massa karena dicurigai akan mempekerjakan TKW sebagai pemain film porno dan pekerja seks. Dalam penyerbuan didapati sekitar 100 anak perempuan berusia antara 15-17 tahun di dalam tempat penampungan TKW milik sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja.

Kasus 4: Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Wanita Muda (Kompas, 27 September 2001) Kepolisian Sektor Metro Penjaringan, Jakarta Utara membongkar suatu sindikat yang memperdagangkan wanita muda. Polisi menangkap tiga orang pelaku dan mengamankan 17 orang wanita yang menjadi korbannya. Para korban berusia antara 15 sampai 24 tahun. Korban dibujuk oleh para pelaku untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan diberikan tempat tinggal. Korban kemudian dibawa ke sebuah yayasan penyalur pembantu rumahtangga di Mangga Besar. Namun keesokan harinya korban dipekerjakan di sebuah bar di Penjaringan untuk melayani lelaki hidung belang. Pemilik bar membeli korban dari pengelola yayasan penyalur pembantu rumahtangga antara Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu. Korban mendesak minta dipulangkan kepada pemilik bar, namun tidak dipenuhi karena korban harus mengganti uang pembelian atas dirinya dari pengelola yayasan dan mempunyai hutang pakaian yang dikenakannya. Setelah korban menandatangani surat perjanjian untuk bekerja sebagai wanita penghibur korban dipaksa melayani tamu yang datang tarif Rp 50.000. Uang tersebut dipotong setengahnya untuk pemilik bar dan sisanya menjadi hak korban, namun baru dapat diambil dua bulan sekali. Korban melarikan diri dan melaporkan kasus tersbut kepada polisi. Demikianlah, terjadinya perdagangan anak (Child Trafficking) untuk kepentingan prostitusi tidak terlepas dari adanya bisnis pelacuran wanita dewasa. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai obyek komoditas (perdagangan) dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda. Layaknya dalam perdagangan lainnya, gejala perdagangan anak ini dapat dipahami dengan mengadopsi pemikiran tentang adanya mekanisme pasar dalam perdagangan anak untuk prostitusi. Secara umum, berjalannya perdagangan anak untuk prostitusi memenuhi mekanisme pasar, yaitu adanya kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) terhadap pekerja seks anak dalam bisnis pelacuran. Adanya perdagangan anak ini terkait dengan kebutuhan industri pariwisata dan hiburan serta para pelaku yang memang menyukai anak-anak untuk obyek seksualitas mereka. Dari ketiga ilustrasi kasus di atas dapat ditemukan beberapa unsur penting dalam perdagangan anak, yaitu rekrutmen, pengangkutan/transportasi, lintas batas, dan paksaan serta eksploitasi

terhadap anak. Perdagangan anak ini tidak terlepas dari adanya jaringan pemasok yang menyediakan anak-anak sebagai komoditas prostitusi. Anakanak perempuan direkrut dengan berbagai cara termasuk dengan cara menipu, melalui bujukan, bahkan dengan ancaman dan paksaan serta penculikan. Kasus pertama misalnya menunjukkan usaha penipuan yang dilakukan oleh jaringan perdagangan anak terhadap korbannya. Di mana korban mempunyai hubungan dekat dengan pelakunya dan menaruh kepercayaan terhadap pelaku. Kedekatan dan kepercayaan korban digunakan oleh pelakunya untuk mengelabui korban sehingga korban dijual kepada pelaku lainnya. Pada kasus 4, para korban direkrut menggunakan calo-calo yang beroperasi di terminal atau stasiun kereta. Mereka membujuk korbannya dengan dalih akan dipekerjakan sebagai pembantu rumahtangga dan kemudian korban dibawa ke yayasan penyalur pembantu rumahtangga. Namun korban ternyata dijual kepada yayasan dan dijual lagi kepada pemilik bar untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks. Demikian juga pada kasus 3, para korban direkrut dengan penipuan yang berkedok perusahaan penyalur tenaga kerja. Mereka direkrut untuk dipekerjakan di luar negeri sebagai buruh atau pembantu rumahtangga. Namun dalam tempat penampungan mereka disosialisasikan untuk menjadi pekerja seks. Sementara itu cara perekrutan pada kasus 2, korban oleh orangtuanya melalui perantara untuk dijadikan pekerja seks. Dalam hal ini korban sengaja dikorbankan oleh orangtuanya untuk membela kepentingan ekonomi keluarganya. Selanjutnya anak-anak yang berhasil direkrut ini dikirim ke berbagai tempat tujuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di tempat tersebut mereka dipekerjakan di diskotik, bar, atau tempat-tempat pelacuran. Tidak jarang banyak di antara mereka yang dikirimkan ke luar negeri untuk dijadikan pelacur cilik. Kasus 1 dan 2 menunjukkan bahwa para korban dikirim secara lintas provinsi yang jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan pada kasus 3, mengingat para korban ditampung oleh jaringan yang berkedok sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja, kemungkinan besar akan dipekerjakan sebagai pekerja seks dan pemain film porno di luar negeri. Ketika sampai ke tangan mucikari, anak-anak korban perdagangan anak ini dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Mereka dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi mucikarinya. Mereka sulit melepaskan diri karena diancam akan dibunuh atau ditakut-takuti oleh para mucikari.

Viktimisasi dapat dirumuskan sebagai suatu penimbulan penderitaan (mental, fisik, dan sosial) pihak-pihak tertentu oleh pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu (Gosita, 1988). Dalam perdagangan anak, anak-anak yang diperdagangkan mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial. Hal ini terjadi antara lain karena anak-anak dalam posisi yang lemah dan rawan sehingga tidak dapat menolak saat dijebak ke dalam perdagangan anak. Keterlibatan anak-anak dalam jaringan perdagangan anak untuk prostitusi karena berbagai alasan, misalnya untuk alasan-alasan economic survival. Seperti yang diilustrasikan dalam kasus 2, di mana anak-anak yang dijual oleh orangtuanya sendiri secara sadar dan diperdagangkan untuk tujuan prostitusi. Mereka secara sadar masuk dalam dunia prostitusi karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya lapangan kerja yang dapat menjadi pilihan bagi anak-anak untuk membantu perekonomian keluarga. Anak yang menjadi korban karena terlibat dalam perdagangan anak untuk prostitusi dapat dikatakan telah mengalami viktimisasi struktural. Yaitu, suatu viktimisasi (mental, fisik, dan sosial) yang diakibatkan oleh ada dan tidaknya unsur-unsur sosial tertentu serta pelaksanaannya (Gosita, 1988). Alasan economic survival, dalam hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam struktur masyarakat di mana kesempatan kerja tidak diperoleh semua orang secara merata. Ketimpangan ini menyebabkan penghasilan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya anak terpaksa harus memberikan kontribusi pada penghasilan keluarga. Anak-anak tersebut sejak dini sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di antaranya ada yang terjebak menjadi pekerja seks melalui perdagangan anak, baik yang dilakukan secara sukarela maupun dengan terpaksa karena penipuan, paksaan, ancaman, atau bujukan. Dalam perdagangan anak untuk prostitusi, anak-anak yang menjadi korbannya, selanjutnya mengalami viktimisasi berupa pengeksploitasian saat menjadi pekerja seks. Sulit sekali bagi mereka untuk keluar dari jeratan perdagangan anak karena mereka secara fisik lebih lemah atau merasa takut secara psikologis terhadap para pelaku yang mayoritas orang dewasa. Hal ini menjadikan mereka tidak mampu melakukan perlawanan atau mencegah kejahatan sehingga membuat mereka mudah menjadi sasaran kejahatan. Bagi pelaku perdagangan anak (supplier), mempekerjakan anak-anak dipandang sangat menguntungkan karena anak-anak lebih mudah diperdaya dan juga tidak perlu dibayar mahal dibandingkan jika mempekerjakan

perempuan dewasa. Sedangkan bagi konsumennya, anak-anak lebih aman karena dipandang bebas dari penyakit kelamin. Namun anak-anak yang diperdagangkan dalam bisnis prostitusi sangat rentan mengalami kekerasan baik dari para supplier-nya maupun dari para konsumen mereka. Selain risiko kehamilan di usia muda, mereka juga sangat rentan tertular penyakit kelamin dan AIDS sehingga viktimisasi yang mereka alami akan terus berkelanjutan. Sementara itu upaya penanganan terhadap masalah perdagangan anak belum memadai baik dari sisi aturan hukum maupun penegakan hukumnya. Aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perdagangan anak terutama adalah KUHP Pasal 297 yang melarang perdagangan anak perempuan dan laki-laki di bawah umur. Selain itu ada juga Pasal 290 (3e) yang melarang tindakan membujuk anak di bawah umur 15 tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seksual dengan orang lain. Selanjutnya Pasal 293 (1) melarang perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dengan membujuk, menawarkan balas jasa berupa uang atau lainnya, atau menggunakan pengaruh dari hubungan yang ada dengan korban, atau dengan penipuan. Dari aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak ada aturan yang secara spesifik melarang perdagangan anak untuk prostitusi. Kondisi tersebut diperparah lagi karena banyak faktor yang menyebabkan kasus-kasus perdagangan anak untuk prostitusi sangat sulit diungkap. Perdagangan anak untuk prostitusi termasuk sebagai salah satu kegiatan shadow economy (ekonomi bayangan) yang tergolong ilegal. Hal ini menyebabkan aktivitas perdagangan anak untuk prostitusi dikelola secara tertutup. Anak-anak yang menjadi korban aktivitas ini sulit keluar karena perangkap hutang ataupun karena ancaman kekerasan dari para pengelolanya. Hal ini membuat kasus-kasus perdagangan anak tidak mudah terungkap karena korban tidak dapat diketahui dan senantiasa dalam penjagaan pengelolanya. Masih dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi bayangan, penanganan yang dilakukan oleh polisi cenderung bersifat reaktif. Artinya polisi hanya akan bertindak jika ada korban yang melaporkan kasusnya kepada polisi. Anak-anak yang terlibat dalam perdagangan anak untuk prostitusi merupakan korban dari tindakan child abuse. Namun masyarakat cenderung memberikan stigma negatif terhadap mereka, karena pada kenyataannya mereka adalah pelacur. Respon masyarakat akan berbeda misalnya terhadap anak-anak yang menjadi korban perkosaan. Hal ini membuat anak-anak yang diperdagangkan untuk prostitusi mengalami viktimisasi lainnya, yaitu stigma

dari masyarakat. Adanya stigmatisasi tersebut membuat anak menjadi tertutup dan sulit berbicara dengan orang lain, sehingga pengungkapan kasusnya juga menjadi lebih sulit dilakukan.