Informed Consent

INFORMED CONSENT Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting. Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351. Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah: 1. Diagnosa yang telah ditegakkan. 2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan. 3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut. 4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut. 5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain. 6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut. Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran : a. Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut. b. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan dasar daripada persetujuan ( Ayat 2 ). Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran adalah: 1. Dalam keadaan gawat darurat ( emergensi ), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa. 2. Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya. Ini tercantum dalam PerMenKes no 290/Menkes/Per/III/2008. Tujuan Informed Consent: a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. b. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko ( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 ) Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351 ( trespass, battery, bodily assault ). Menurut Pasal 5 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008, persetujuan tindakan kedokteran dapat

dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan, sebelum dimulainya tindakan ( Ayat 1 ). Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan ( Ayat 2 ). Sumber: Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia

PERNYATAAN IDI TENTANG INFORMED CONSENT 1. Manusia dewasa dan sehat rohaniah berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan medis ( diagnostik, terapeutik maupun paliatif ) memerlukan "Informed Consent" secara lisan maupun tertulis. Setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risiko yang berkaitan dengannya ( "Informed Consent" ). 4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam. 5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta oleh pasien maupun tidak. Menahan informasi tidak boleh, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini dokter dapat memberikan informasi itu kepada keluarga terdekat. Dalam memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien, kehadiran seorang perawat / paramedik lain sebagai saksi adalah penting. 6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeutik maupun paliatif. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis ( berkaitan dengan informasi "Informed Consent" ). Informasi harus diberikan secara jujur dan benar, terkecuali bila dokter menilai bahwa hal ini dapat merugikan kepentingan pasien. Dalam hal ini dokter dapat memberikan informasi yang benar itu kepada keluarga terdekat pasien. 7. Dalam hal tindakan bedah ( operasi ) dan tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang bersangkutan sendiri. Untuk tindakan yang bukan bedah ( operasi ) dan tindakan invasif, informasi dapat diberikan oleh perawat atau dokter lain, sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter yang merawat. 8. Perluasan operasi yang dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, tidak boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga yang terdekat atau yang menunggu. Perluasan yang tidak dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, boleh dilaksanakan tanpa informasi sebelumnya bila perluasan operasi tersebut perlu untuk menyelamatkan nyawa pasien pada waktu itu. 9. "Informed Consent" diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sehat rohaniah. 10. Untuk orang dewasa yang berada dibawah pengampuan, "Informed Consent" diberikan oleh orangtua / kurator / wali. Untuk yang dibawah umur dan tidak mempunyai orangtua / wali. "Informed Consent" diberikan oleh keluarga terdekat / induk semang ( guardian ). 11. Dalam hal pasien tidak sadar / pingsan, serta tidak didampingi oleh yang tersebut dalam butir

10, dan yang dinyatakan secara medis berada dalam keadaan gawat dan / atau darurat, yang memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingan pasien, tidak diperlukan "Informed Consent" dari siapapun dan ini menjadi tanggung jawab dokter. 12. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk tindakan medis di RS / Klinik, maka RS / Klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab. Sumber: Lampiran SKB IDI No.319/P/BA./88

ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT Pada dasarnya dalam praktik sehari hari, pasien yang datang untuk berobat ke tempat praktik dianggap telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan tindakan tindakan rutin seperti pemeriksaan fisik. Akan tetapi, untuk tindakan yang lebih kompleks biasanya dokter akan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk mendapatkan kesediaan dari pasien, misalnya kesediaan untuk dilakukan suntikan. Ikhwal diperlukannya izin pasien, adalah karena tindakan medik hasilnya penuh ketidakpastian, tidak dapat diperhitungkan secara matematik, karena dipengaruhi faktor faktor lain diluar kekuasaan dokter, seperti virulensi penyakit, daya tahan tubuh pasien, stadium penyakit, respon individual, faktor genetik, kualitas obat, kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur dan nasihat dokter, dll. Selain itu tindakan medik mengandung risiko, atau bahkan tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan. Risiko baik maupun buruk yang menanggung adalah pasien. Atas dasar itulah maka persetujuan pasien bagi setiap tindakan medik mutlak diperlukan, kecuali pasien dalam kondisi emergensi. Mengingat pasien biasanya datang dalam keadaan yang tidak sehat, diharapkan dokter tidak memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pasien, karena dalam keadaan tersebut, pikiran pasien mudah terpengaruh. Selain itu dokter juga harus dapat menyesuaikan diri dengan tingkat pendidikan pasien, agar pasien bisa mengerti dan memahami isi pembicaraan. Persetujuan tersebut disebut dengan Informed Consent. Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjjian yaitu: 1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan. 2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan. 3. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi. Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak ( antara petugas kesehatan dan pasien ), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus mendapat informasi keluhan pasien sejujurnya, demikian pula dari pihak pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan dilakukan. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun dan memberikan Informed Consent agar hukum perikatan ini tidak cacat hukum, diantaranya adalah: 1. Tidak bersifat memperdaya ( Fraud ). 2. Tidak berupaya menekan ( Force ). 3. Tidak menciptakan ketakutan ( Fear ).

INFORMED CONSENT Dr. Aswin W. Sastrowardoyo SpOG Informed consent adalah lebih daripada hanya sekedar mendapatkan tanda tangan seorang pasien pada suatu formulir persetujuan. Informed consent adalah suatu proses komunikasi antara pasien dan dokter yang menghasilkan pemberian izin oleh pasien untuk menjalankan suatu intervensi medik tertentu1. Dalam proses komunikasi ini, dokter sebagai orang yang memberi terapi atau melakukan tindakan mediklah yang harus menjelaskan dan mendiskusikan bersama pasien hal-hal di bawah ini. Proses komunikasi ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal-hal yang harus dibicarakan1: 1. Diagnosis pada pasien, kalau sudah diketahui; 2. Sifat dan manfaat dari pengobatan atau tindakan yang direncanakan; 3. Risiko dan manfaat dari pengobatan atau tindakan yang direncanakan; 4. Pilihan pengobatan atau tindakan yang lain yang tersedia (tanpa melihat biayanya maupun apakah termasuk di dalam pembiayaan yang dicakup oleh asuransi); 5. Risiko dan manfaat dari pilihan pengobatan atau tindakan lain yang tersedia; dan 6. Risiko dan manfaat yang dihadapi apabila suatu pengobatan atau tindakan tidak dilakukan. Sebaliknya, pasien atau klien harus mempunyai kesempatan untuk bertanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu pengobatan atau tindakan. Dengan demikian dia akan dapat membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang baik mengenai suatu intervensi medik. Keputusan yang dia ambil bisa berupa persetujuan maupun penolakan akan intervensi tersebut. Informed consent baru dianggap sah kalau diberikan oleh seorang pasien/klien yang kompeten dan diberikan secara sukarela2

INFORMED CONSENT, HUKUM, DAN ETIKA3 Dalam sejarahnya, informed consent berakar pada banyak disiplin ilmu pengetahuan, termasuk dalam ilmu kesehatan/kedokteran, ilmu hukum, ilmu perilaku sosial, dan ilmu filsafat moral/etika. Belakangan ini, bidang ilmu yang sangat berpengaruh dalam hal informed consent adalah ilmu hukum dan ilmu filsafat moral atau filsafat etika. Kedua disiplin ilmu ini, keduanya dengan metoda dan objektifnya tersendiri, mempunyai fungsi sosial dan intelektual yang berbeda. Walaupun pendekatan kedua bidang ilmu ini terhadap informed consent rumit dan kontroversial, intisari dari pendekatan secara hukum, dan pendekatan secara etika mudah dimengerti. Hukum memfokuskan diri terutama pada konteks klinis, tidak pada riset. Dalam kacamata hukum, dokter mempunyai kewajiban untuk pertama memberi informasi kepada pasiennya dan kedua untuk mendapatkan izinnya. Apabila seorang pasien cedera akibat dokter lalai dengan tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai suatu pengobatan atau tindakan, maka pasien dapat menerima kompensasi finansial dari si dokter karena telah menyebabkan cedera tersebut. Visi legal ini lebih berfokus pada kompensasi finansial daripada pada pemberian informasi dan izin yang diberikan pasien secara umum. Dari segi filsafat etika, informed consent terutama menyangkut pilihan secara otonomi dari pasien dan subyek penelitian. Secara sederhana kita bisa menyingkat kedua pendekatan ini sebagai berikut: Pendekatan hukum datang dari teori pragmatis. Pasien mempunyai hak untuk memberi izin atau menolak, akan tetapi fokusnya adalah pada dokter, yang mempunyai kewajiban dan mempunyai risiko membayar ganti rugi

apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Pendekatan filsafat moral/etika datang dari prinsip menghargai otonomi, dan fokusnya adalah pada pasien atau subyek, yang mempunyai hak untuk membuat pilihan secara otonomi. Dengan demikian, kedua kerangka berfikir ini sangatlah sederhana, akan tetapi ternyata sulit untuk diinterpretasikan dan diperbandingkan. Terdapat banyak sekali beda pendapat mengenai hal ini. Selanjutnya dibahas mengenai dasar-dasar etika dalam informed consent.

INFORMED CONSENT DAN ETIKA3,4 Pemikiran etika mendasari diri pada prinsip, aturan, dan hak. Ada empat prinsip etika di dalam informed consent.: 1. Respek/menghargai terhadap otonomi (respect for autonomy) 2. Tidak menyebabkan yang buruk (non-maleficence) 3. Kemaslahatan (beneficence) 4. Keadilan (justice) Keempat prinsip ini bersifat “prima facie”, suatu istilah yang diperkenalkan filosof Inggris, W.D. Ross, yang berarti: Suatu prinsip adalah memikat, kecuali apabila prinsip tersebut mempunyai konflik dengan prinsip lain. Apabila terdapat konflik, kita harus memilih di antara keduanya. Selain itu, selain 4 prinsip ini, sering juga ditambahkan5: 5. Harga diri (dignity) 6. Kebenaran dan kejujuran (truthfulness and honesty) Penjelasan keenam hal di atas: 1. Menghargai Otonomi (Voluntas aegroti suprema lex). Dalam semua proses pengambilan keputusan, dianggap bahwa keputusan yang dibuat setelah mendapatkan penjelasan itu dibuat secara sukarela dan berdasarkan pemikiran rasional. Di dalam dunia kedokteran, dokter menghargai otonomi pasien berarti bahwa si pasien/klien mempunyai kemampuan untuk berlaku atau bertindak secara sadar dan intensional, dengan pengertian penuh, dan tanpa pengaruh-pengaruh yang bisa menghilangkan kebebasannya3,4. 2. Tidak menyebabkan yang buruk (non-maleficence / primum non nocere). Di dalam prinsip ini, doktertidak boleh secara sengaja menyebabkan perburukan atau cedera pada pasien, baik akibat tindakan (commission) atau tidak dilakukannya tindakan (omission). Dalam bahasa sehari-hari: Akan dianggap lalai apabila seseorang memaparkan risiko atau cedera yang tidak layak (unreasonable) kepada orang lain. Standar perawatan yang meminimalkan risiko cedera atau perburukan merupakan hal yang diinginkan masyarakat secara common sense3,4. 3. Kemaslahatan (Salus aegroti suprema lex). Adalah kewajiban petugas kesehatan untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan, kegunaan, benefit bagi pasien, dan juga untuk mengambil langkah positip mencegah dan menghilangkan kecederaan dari pasien3,4. Dalam hal informed consent untuk ad. 2 dan ad. 3: adalah kewajiban dokter untuk memberi penjelasan mengenai pengobatan atau tindakan, baik manfaat maupun kekurangannya. 4. Keadilan. Keadilan di dalam pelayanan dan riset kesehatan digambarkan sebagai kesamaan hak bagi pasien-pasien dengan kondisi yang sama. Di dalam informed consent, penjelasan bagi pasien harus diberikan sampai dengan pengobatan yang mungkin saja tidak terjangkau atau tidak dilindungi pihak asuransinya3,4.

5. Harga Diri. Pasien, dan dokter mempunyai hak atas harga dirinya5. 6. Kebenaran dan Kejujuran. Kebenaran dan kejujuran adalah suatu keharusan di dalam hubungan dokter pasien / subyek. Informed consent diberikan oleh pasien / subyek berdasarkan informasi yang benar dan jujur5.

pengertian informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Menurut kode etik internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM tahun 1993 bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab terhadap hasil dari pilihannya. Definisi informasi dalam konteks ini adalah meliputi: informasi yang lengkap sudah diberikan dan dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan, dan kemungkinan hasil dari tiap pilihannya. Hak dan keinginan wanita harus dihormati, tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Dari riwayat yang sudah lama berlangsung, petugas kesehatan termasuk bidan sungkan baik untuk membagikan informasi maupun membuat keputusan bersama dengan klien. Ini bertentangan dengan aspek hukum dan untuk sikap profesionalisme yang wajib dan bersusah payah untuk menjelaskan kepada klien semua kemungkinan pilihan tindakan dan hasil yang diharapkan dari setiap pilihannya. Di negara manapun ada hambatan dalam memberdayakan wanita mengenai pelaksanaan informed choice ini, misalnya sangat kurang informasi yang diperoleh ketika wanita mulai hamil dan ada prasangka bahwa wanita sendiri enggan menggambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang sulit dalam kehamilan maupun persalinan. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukan bahwa wanita ingin membuat pilihan kalau diberikan informasi yang cukup dan justru para bidan yang enggan memberikan informasi yang lengkap agar wanita dapat membuat keputusan. Wanita dengan pendidikan tinggi dapat membuat pilihan karena banyak membaca atau mempunyai bekal untuk membuat keputusan, tetapi untuk sebagian besar masih sulit karena berbagai alasan, misalnya alasan social ekonomi, kurangnya pendidikan dan pemahaman masalah kesehatan, kesulitan bahasa dan pemahaman system kesehatan yang tersedia.

Sebagai seorang bidan dalam memberikan inform choise kepada klien harus: 

Memperlakukan klien dengan baik.



Berinteraksi dengan nyaman



Memberikan informasi obyektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan.



Membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya.

B. Perbedaan Pilihan (choice) dengan Persetujuan (consent) 1.

Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan.

2. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri. Choice berarti ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya sehinggga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya.

C. Rekomendasi yang Dianjurkan untuk Bidan 1. Bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek agar dapat membuat keputusan klinisdan secara teoritis agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan memuaskan kliennya. 2. Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh si wanita dengan menggunakan media alternative dan penterjemah kalau perlu, begitu juga tatap muka langsung. 3.

Bidan dan petugas kesehatan lain perlu belajar untuk membantu wanita melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil sendiri. Ini tidak hanya dapat diterima secara etika tetapi juga melegakan para profesional kesehatan. Memberikan jaminan bahwa para petugas kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan bahwa wanita itu sudah diberikan informasi yang lengkap tentang implikasi dari keputusan mereka dan mereka telah memenuhi tanggung jawab moral mereka.

4.

Dengan memfokuskan asuhan yang berpusat pada wanita dan berdasarkan fakta, diharapkan bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin.

5.

Tidak perlu takut akan konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan wanita dari system asuhan dan suatu tekanan positif terhadap perubahan.

informed choice dan informed consent dan contoh kasus INC 1. Informed choice berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya, pilihan (choice) harus dibedakan dari persetujuan (concent). Persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan (choice) lebih penting dari sudut pandang wanita (pasien)sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan. Tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM 1993, bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya.

Rekomendasi 1) Bidan harus terusmeningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek agar dapat membuat keputusan klinis dan secara teoritis agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan dapat memuaskan kliennya 2) Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh wanita dengan menggunakan media laternatif dan penerjemah, kalau perlu dalam bentuk tatap muka secara langsung 3) Bidan dan petugas kesehatan lainnya perlu belajar untuk membantu wanita melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang mereka ambil sendiri 4) Dengan berfokus pada asuhan yang berpusat pada wanita dan berdasarkan fakta, diharapkan bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin 5) Tidak perlu takut akan konflik tapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan wanita dari sistem asuhan dan suatu tekanan positif. Bentuk pilihan (choice) yang ada dalam asuhan kebidanan Ada beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh pasien antara lain : 1) Gaya, bentuk pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium/screaning antenatal 2) Tempat bersalin (rumah, polindes, RB, RSB, atau RS) dan kelas perawatan di RS 3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan 4) Pendampingan waktu bersalin 5) Clisma dan cukur daerah pubis 6) Metode monitor denyut jantung janin 7) Percepatan persalinan 8) Diet selama proses persalinan 9) Mobilisasi selama proses persalinan 10) Pemakaian obat pengurang rasa sakit 11) Pemecahan ketuban secara rutin 12) Posisi ketika bersalin 13) Episiotomi 14) Penolong persalinan 15) Keterlibatan suami waktu bersalin, misalnya pemotongan tali pusat 16) Cara memberikan minuman bayi 17) Metode pengontrolan kesuburan 2. Informed concent bukan hal yang baru dalam bidang pelayanan kesehatan. Informed concent telah diakui sebagai langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya konflik dalam masalah etik. Informed concent berasal dari dua kata, yaitu informed (telah mendapat penjelasan/keterangan/informasi) dan concent (memberikan persetujuan/mengizinkan. Informed concent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi. Menurut Veronika Komalawati pengertian informed concent adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi Dalam PERMENES no 585 tahun 1989 (pasal 1) Informed concent diatfsirkan sebagai persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut. Langkah-langkah pencegahan masalah etik Dalam pencegahan konflik etik dikenal ada 4, yang urutannya adalah sebagai berikut : 1) Informed concent 2) Negosiasi 3) Persuasi 4) Komite etik Informed concent merupakan butir yang paling penting, kalau informed concent gagal, maka butir selanjutnya perlu dipergunakan secara berurutan sesuasi dengan kebutuhan. Informed concent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien/walinya yang berhak terhadap

bidan untuk melakukan suatu tindakan kebidanan terhadap pasien sesudah memperoleh informasi lengkap dan yang dipahaminya mengenai tindakan itu. Dalam proses informed concent : 1) Dimensi yang menyangkut hukum dalam hal ini informed concent merupakan perlindungan bagi pasien terhadap bidan yang berprilaku memaksakan kehendak, dimana proses informed concent sudah memuat : 1. Keterbukaan informasi dari bidan kepada pasien 2. Informasi tersebut harus dimengerti pasien 3. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan kesempatan yang baik 2) Dimensi yang meyangkut etik Dari proses informed concent terkandung nilai etik sebagai berikut : 1. Menghargai kemandirian/otonomi pasien 2. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan/diminta sesuai dengan informasi yang telah dibutuhkan 3. Bidan menggali keinginan pasien baik yang dirasakan secara subjektif maupun sebagai hasil pemikiran yang rasional

B. STUDY KASUS INC PASIEN BIDAN INFORMASI CHOICE (PILIHAN) KEPUTUSAN CONSENT (PERSETUJUAN) MENOLAK ( REFUSAL) MENANDATANGANI FORM MENANDATANGANI FORM PERSETUJUAN PENOLAKAN Urutan pelaksanaan informed consent Dari bagan aliran diatas menunjukkan alur yang senantiasa berurutan, pada tahap pertama bidan dengan pasien dihubungkan dengan suatu dialog, forum informasi (informed), kemudian terjadi pilihan (choice) dan pengambilan keputusan. Terdapat 2 keluaran pengambilan keputusan; 1. Menyetujui sehingga menandatangani form persetujuan 2. Menolak dengan menandatangani form penolakan. Sehingga baik persetujuan maupun penolakan sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis, jika terjadi permasalahan, maka secara hukum bidan mempunyai kekuatan hukum karena mempunyai bukti tertulis, jika terjadi permasalahan, maka secara hukum bidan mempunyai kekuatan hukum karena mempunyai bukti tertulis yang menunjukkan bahwa prosedur pemberian informasi telah dilalui dan keputusan ada di tangan klien untuk menyetujui atau menolak. Hal ini sesuai dengan hak pasien untuk menentukan diri sendiri, yaitu pasien berhak menerima atau menolak tindakan atas dirinya setelah diberi penjelasan sejelas-jelasnya. Dari uraian diatas ternyata pelaksanaan informed consent cukup sulit terbukti masih ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak bidan atau rumah sakit atau rumah bersalin, yaitu: 1. Pengertian kemampuan secara hukum dari orang yang akan menjalani tindakan, serta siapa yang berhak menandatangani surat persetujuan dimana harus ditentukan peraturan mengenai batas usia, kesadaran, kondisi mentalnya dsb. Sampai sejauh mana orang yang sedang merasa kesakitan, seperti misalnya ibu inpartu mampu menetapkan pilihan atau berkonsentrasi terhadap penjelasan yang diberikan. Apakah orang dalam keadaan sakit mampu secara hukum menyatakan persetujuan. 2. Masalah wali yang sah. Timbul apabila pasien atau ibu tidak mampu secara hukum untuk menyatakan persetujuannya. 3. Masalah informasi yang diberikan yaitu seberap jauh informasi dianggap telah dijelaskan dengan cukup jelas, tetapi juga tidak terlalu terinci sehingga dianggap menakut-nakuti. 4. Dalam memberikan persetujuan, apakah diperlukan sanksi, apabila diperlukan apakah sanksi tersebut perlu menandatangani formulir yang ada. Bagaimana menentukan sanksi. 5. Dalam keadaan darurat, misalnya kasus perdarahan pada ibu hamil, dan keluarganya belum

dapat dihubungi, dalam keadaan seperti ini siapakah yang berhak memberikan persetujuan, sementara pasien perlu segera ditolong. Bagaimana perlindungan hukum kepada si bidan yang melakukan tindakan atas dasar keadaan darurat dan dalam upaya penyelamatan jiwa ibu dan janinnya. Akhirnya bahwa manfaat informed consent adalah untuk mengurangi keadaan malpraktek dan agar bidan lebih berhati-hati dan alur pemberian informasi benar-benar dilakukan dalam memberikan pelayanan kebidanan. CONTOH INFORMED CONSENT DALAM TINDAKAN PERSALINAN Bidan Praktek Swasta................ Alamat....................................... Telp........................................... Kode Pos................................... PERSETUJUAN TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN nomor:........ Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat/Tinggal Lahir : Alamat : Kartu Identitas : Pekerjaan : Selaku individu yang meminta bantuan pada fasilitas kesehatan ini, bersama ini menyatakan kesediaannya untuk dilakukan tindakan dan prosedur pertolongan persalinan pada diri saya berikan setelah mendapat penjelasan dari bidan yang berwenang di fasilitas kesehatan tersebut diatas, sebagaimana berikut ini: 1. Diagnosis kebidanan................................................................................................... 2. Untuk melakukan pertolongan persalinan, perlu dilakukan tindakan...................................................................................................................... 3. Setiap tindakan kebidanan yang dipilih bertujuan untuk kesejahteraan dan keselamatan ibu dan janin. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, setiap tindakan mempunyai resiko, baik yang telah diduga maupun yang tidak diduga sebelumnya. 4. Penolong telah pula menjelaskan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan tindakan pertolongan persalinan dan menghindarkan kemungkinan risiko, agar diperoleh hasil asuhan kebidanan yang optimal. 5. Semua penjelasan tersebut diatas, sudah saya maklumi dan dijelaskan dengan kalimat yang jelas dan saya mengerti sehingga saya memaklumi arti tindakan atau asuhan kebidanan yang saya alami. Dengan demikian terjadi kesalah pahaman diantara pasien dan bidan tentang upaya serta tujuan, untuk mencegah timbulnya masalah hukum dikemudian hari. Apabila dalam keadaan dimana saya tidak mampu untuk memperoleh penjelasan dan memberi persetujuan maka saya menyerahkan mandat kepada suami atau wali saya yaitu: Nama :.............................................. Tempat/Tanggal Lahir :.............................................. Alamat :.............................................. Kartu Identitas :.............................................. Pekerjaan :.............................................. Demikian agar saya maklum, surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ...............................,................. Bidan Yang Memberi Persetujuan/ Pasien (............................) (...............................)