Indikator Kinerja Ekonomi | GRI ver 3.0 Tahun 2006

IP

Set Protokol Indikator Ekonomi (EC)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0

Set Protokol Indikator: EC

IP

INDIKATOR KINERJA EKONOMI

CORE

EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasional, imbal jasa (kompensasi) karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana atau pemerintah.

CORE

EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.

CORE

EC3 Cakupan kewajiban organisasi terhadap program manfaat pasti.

CORE

Aspek: Kinerja Ekonomi

EC4 Bantuan finansial signifikan yang diterima dari pemerintah.

ADD

EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada daerah operasi utama.

CORE

EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada daerah operasi utama .

CORE

Aspek: Keberadaan Pasar

EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut secara lokal dan dipekerjakan di daerah operasi utama.

ADD

CORE

Aspek: Akibat Tidak Langsung EC8 Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan kepada publik secara komersial, dalam bentuk natura, atau pro bono. EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.

Version 3.0

1

IP

Set Protokol Indikator: EC

Relevansi Data kinerja yang diperoleh dari berbagai indikatoryang diuraikan pada bagian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang: • •

Aliran modal antar para pemangku kepentingan. Dampak utama ekonomi organisasi terhadap masyarakat.

Informasi atas kinerja ekonomi organisasi sangat bermanfaat untuk dapat memahami organisasi dan keberlanjutannya. Namun demikian, di berbagai negara informasi tersebut sebenarnya telah diungkapkan dengan baik dalam laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan telah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. Laporan tersebut juga mengindikasikan hasil yang dicapai organisasi dalam mengelola modal yang tersedia. Apa yang jarang dilaporkan, tapi yang sering diinginkan oleh pembaca laporan berkelanjutan, adalah kontribusi organisasi terhadap keberlanjutan sistem ekonomi di mana organisasi tersebut beroperasi. Suatu organisasi mungkin saja telah layak secara keuangan, namun hal tersebut boleh jadi dicapai dengan menciptakan eksternalitas yang berdampak terhadap pemangku kepentingan lainnya. Indikator kinerja ekonomi bertujuan untuk mengukur hasil ekonomi akibat aktivitas organisasi dan pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan. Indikator pada bagian ini dibagi dalam tiga kategori: 1.

Kinerja ekonomi. Indikator ini membahas dampak ekonomi langsung dan nilai tambah ekonomi akibat aktivitas organisasi.

2.

Keberadaan pasar. Indikator ini memberikan informasi mengenai berbagai interaksi dalam pasar tertentu.

3.

Dampak ekonomi tidak langsung. Indikator ini mengukur dampak ekonomi yang timbul akibat aktivitas dan transaksi ekonomi organisasi.

Terdapat keterkaitan antarberbagai indikator ekonomi yang berbeda. Elemen pada tabel nilai tambah di EC1 terkait dengan berbagai indikator ekonomi lainnya. Terdapat juga hubungan antara gaji dan tunjangan (EC12.1.c dan EC5), transaksi-transaksi dengan pemerintah (EC1-2.1e dan EC4) dan investasi komunitas (EC1-2.1f dan EC8). Indikator ekonomi juga terkait erat dengan indikator yang terdapat di Protokol-Protokol lain, meliputi:

2

© 2000-2006 GRI

•

EC1-2.1c, EC5, dan LA14 mengenai gaji

•

EC1-2.1c, EC3 dan LA3 mengenai tunjangan karyawan

•

EC1-2.1f, EC6, EC8 dan SO1 mengenai interaksi dengan komunitas lokal

•

EC2 (risiko perubahan iklim) dan EN3 (konsumsi energi langsung)

•

EC10 (pengaruh ekonomi tidak langsung) dan SO1 (pengaruh sosio-ekonomi pada komunitas)

Definisi Daerah operasi utama Keberadaan daerah operasi utama dimana terdapat satu kesatuan pasar yang meliputi pendapatan, biaya, pembayaran kepada pemangku kepentingan, produksi, dan jumlah karyawan sangat signifikan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi dan pemangku kepentingannya. Organisasi harus menetapkan dan menjelaskan kriteria yang dipergunakan untuk menentukan apa yang signifikan dalam penentuan daerah operasi utama. Untuk menjelaskan daerah operasi yang signifikan, organisasi harus merujuk pada International Accounting Standards 14 (IAS 14) Rujukan umum •

Website (www.iasb.org) The International Accounting Standards Board (IASB) memberikan informasi International Financial Reporting Standards (IFRS) yang relevan.

•

Untuk menyiapkan indikator ekonomi, apabila memungkinkan, data harus didapatkan baik dari laporan keuangan yang sudah diaudit pihak eksternal maupun dari laporan internal manajemen yang sudah diaudit oleh pihak internal. Dalam banyak kasus, data tersebut harus dikompilasikan berdasarkan salah satu dari kedua standar berikut ini:

•

International Financial Reporting Standard yang relevan beserta interpretasi-nya yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) (beberapa protocol indicator merujuk pada International Accounting Standard).

•

Standar nasional atau regional untuk kepentingan pelaporan keuangan yang diakui secara internasional.

Set Protokol Indikator: EC

IP

Organisasi harus dengan cukup jelas menunjukkan standar yang dipergunakan dan memberikan rujukan dari sumber yang relevan. Pelaporan yang bersangkutan dengan segmen Organisasi harus merujuk pada IAS 14 untuk menjelaskan pengertian ”lokal” sebagaimana dipersyaratkan dalam indikator EC1, EC5, EC6 dan EC7.

Version 3.0

3

IP

Set Protokol Indikator: EC

EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa (kompensasi) karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah. 1.

Untuk menilai secara lebih baik dampak ekonomi lokal, HADNEL harus disajikan secara terpisah berdasarkan negara, regional atau pasar, jika dipandang cukup signifikan. Organisasi harus mengidentifikasikan, menjelaskan, dan merumuskan kriteria untuk menentukan tingkat signifikansi.

Relevansi

Data yang terkait dengan penciptaan dan pendistribusian nilai ekonomi memberikan indikasi utama bagaimana organisasi telah menciptakan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan. Beberapa komponen dari tabel Hasil dan Distribusi Nilai Ekonomi Langsung (HADNEL) dapat pula memberikan gambaran tentang profil ekonomi organisasi yang berguna untuk melihat keselarasan dengan dengan indikator kinerja lainnya. Jika disajikan secara lebih terperinci per negara, HADNEL dapat memberikan gambaran yang jelas tentang nilai tambah moneter langsung terhadap perekonomian setempat. 2.

nilai ekonomi disajikan berbasis akrual dalam sebuah tabel yang mencakup komponen dasar dari operasi organisasi secara global seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Data dapat juga disajikan dalam basis kas selama dibenarkan dan diungkapkan dalam sebuah tabel yang mencakup komponen-komponen dasar seperti tertera di bawah ini.

2.2 Panduan Tentang Pos-pos dalam Tabel HADNEL a)

Pendapatan: •

Penjualan neto sama dengan penjualan produk dan jasa bruto dikurangi pengembalian (retur), diskon dan pengurangan harga (diskon)

•

Pendapatan dari investasi finansial termasuk penerimaan kas atas bunga pinjaman, dividen saham, royalti, dan pendapatan lansung yang dihasilkan dari pengelolaan aset (misalnya penyewaan properti)

•

Pendapatan dari penjualan aset yaitu aset berwujud (properti, infrastruktur, peralatan) dan tidak berwujud (hak atas

Kompilasi

2.1 Penyajian

•

Data HADNEL harus disusun, jika

memungkinkan, berdasarkan laporan keuangan yang sudah diaudit, atau laporan manajemen internal. Juga disarankan agar data

Komponen

Penjelasan

Hasil nilai ekonomi langsung a) Pendapatan

Penjualan bersih ditambah pendapatan dari hasil investasi finansial dan penjualan aset

Distribusi nilai ekonomi

4

b) Biaya operasi

Pembayaran kepada pemasok, investasi non-strategis, royalti, dan pembayaran untuk fasilitas kemudahan (facilitating payments)

c) Gaji dan tunjangan manfaat untuk karyawan, termasuk direksi dan komisaris

Jumlah arus moneter keluar untuk karyawan (pembayaran pada periode pelaporan, bukan komitmen ke depan)

d) Pembayaran kepada penyandang dana

Semua pembayaran finansial kepada penyandang dana organisasi

e) Pembayaran kepada pemerintah (diperinci per negara lihat catatan di bawah)

Pajak

f ) Investasi untuk komunitas

Kontribusi dan dana investasi sukarela untuk komunitas yang lebih luas (termasuk donasi)

Nilai ekonomi yang ditahan (dihitung dengan cara Hasil Nilai Ekonomi langsung dikurangi Distribusi Nilai Ekonomi)

Investasi, penyerahan hak modal dan lain-lain

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EC

IP

kekayaan intelektual, disain, nama merk) b) Biaya Operasi •

c)

f )

Pembayaran tunai kepada pihak di luar organisasi atas pembelian bahan baku, komponen produk, fasilitas, dan jasa. Pembayaran ini termasuk untuk sewa properti, biaya lisensi, fasilitas kemudahan (yang memenuhi tujuan komersial), royalti, biaya pekerja kontrak, biaya pelatihan karyawan (apabila menggunakan pelatih eksternal), pakaian pelindung karyawan, dan lain-lain

•

Donasi dan dana investasi sukarela untuk komunitas yang lebih luas di mana target penerima manfaat adalah pihak-pihak di luar organisasi Hal ini termasuk kontribusi untuk badan amal, lembaga sosial masyarakat (LSM), dan lembaga riset (tidak terkait dengan aktivitas riset dan pengembangan komersial organisasi), dana untuk mendukung infrastruktur komunitas (misalnya fasilitas rekreasi), dan biaya program sosial (termasuk acara seni dan pendidikan). Perhitungan dana mengacu pada pengeluaran aktual dalam periode laporan, dan karenanya tidak termasuk komitmen.

•

Untuk investasi infrastruktur, total investasi harus memasukkan biaya barang dan tenaga kerja. Dalam rangka mendukung program atau fasilitas yang sedang berjalan (misalnya organisasi mendanai operasi harian dari fasilitas publik), investasi yang dilaporkan termasuk biaya operasi.

•

Hal ini tidak termasuk aktivitas komersial dan hukum serta tujuan investasi yang sematamata mempunyai unsur komersial. Donasi kepada partai politik termasuk di dalamnya, tetapi akan disampaikan terpisah secara detail di S06.

•

Tidak termasuk investasi infrastruktur yang terjadi akibat kebutuhan bisnis utama (seperti membangun akses jalan ke kantor atau pabrik) atau memberikan fasilitas operasi organisasi. Perhitungan investasi mungkin termasuk infrastruktur yang dibuat di luar aktivitas bisnis utama dari organisasi yang melaporkan, seperti sekolah atau rumah sakit/puskesmas untuk karyawan dan keluarganya.

Manfaat dan gaji karyawan, termasuk direksi dan komisaris •

•

Total daftar gaji karyawan serta yang dibayar ke pemerintah atas nama karyawan (seperti PPh dan dana Jamsostek). Pekerja operasional non-karyawan umumnya tidak termasuk dalam kategori ini, namun dimasukkan sebagai biaya jasa dalam kategori Biaya Operasi. Total tunjangan manfaat termasuk tunjangan umum (dana pensiun, asuransi, fasilitas kendaraan bermotor, dan kesehatan pribadi) dan tunjangan karyawan lainnya seperti perumahan, pinjaman tanpa bunga, bantuan transportasi umum, hibah pendidikan, dan pembayaran pesangon. Hal ini tidak termasuk biaya pelatihan, biaya peralatan perlindungan, dan biaya lainnya yang terkait dengan fungsi jabatan karyawan

d) Pembayaran terhadap penyandang dana

e)

Investasi komunitas

•

Dividen kepada pemegang saham

•

Beban bunga kepada kreditur

•

Termasuk beban bunga dari semua jenis hutang dan dividen pemegang saham istimewa (preferensi) yang ditangguhkan

Pembayaran terhadap pemerintah •

Semua pembayaran pajak (PPh perusahaan, PPN, PBB, dan lain-lain) serta penalti yang dikenakan sesuai dengan ketentuan internasional, nasional, dan lokal. Tidak termasuk dalam kategori ini pajak yang ditunda karena ada kemungkina pajak tersebut tidak dibayar. Organisasi yang beroperasi di beberapa negara menyediakan laporan pajak yang dibayar per negara. Organisasi harus menjelaskan definisi segmentasi yang dipergunakan.

3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Indikator ini memerlukan informasi dari departemen akuntansi, keuangan dan perbendaharaan/treasury. 5.

Referensi

•

International Accounting Standard (IAS) 12 mengenai Income Taxes, IAS 14 mengenai Segment Reporting, IAS 18 mengenai Revenues dan IAS19 mengenai Employee Benefit.

Version 3.0

5

IP

Set Protokol Indikator: EC

EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi. 1.

Ketika pemerintah mulai mengatur aktivitas yang dapat mendorong perubahan iklim, organisasi, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggun jawab terhadap pembuangan emisi, menghadapi risiko peraturan yang pada giliranya dapat menyebabkan peningkatan biaya atau faktor lainnya yang memengauhi persaingan. Pembatasan terhadap emisi gas rumah kaca (greenhouse) dapat men ciptakan kesempatan bagi organisasi-organisasi ketika pasar dan teknologi baru tercipta. Hal ini terutama berlaku bagi organisasi yang dapat menggunakan atau memproduksi energi dan produk energi dengan lebih efisien. EN16 memperbolehkan pengungkapan jumlah total emisi gas rumah kaca, sedangkan EN18 mengungkapkan total pengurangan yang tercapai dan inisiatif untuk mengurangi emisi yang diproduksi oleh organisasi. Kompilasi

2.1 Melaporkan apakah pimpinan senior organisasi mempertimbangkan perubahan iklim serta kesempatan dan risiko yang ada terhadap organisasi. 2.2 Melaporkan kesempatan dan risiko akibat perubahan iklim yang secara potensial berdampak finansial terhadap organisasi, termasuk:

6

Kesempatan untuk menyediakan teknologi, produk, dan jasa baru yang memenuhi tantangan terkait perubahan iklim; dan

•

Potensi keunggulan daya saing yang tercipta untuk organisasi akibat peraturan atau perubahan teknologi yang berhubungan dengan perubahan iklim

Relevansi

Perubahan iklim memberikan kesempatan sekaligus risiko kepada organisasi, investor dan pemangku kepen ingan lainnya. Organisasi mungkin akan menghadapi risiko fisik akibat perubahan pola cuaca dan sistem keikliman. Risiko- risiko ini termasuk pengaruh akibat peningkatan badai dan banjir; perubahan ketinggian aut; suhu lingkungan, dan ketersediaan air; pengaruh terhadap tenaga kerja seperti kesehatan (misal wabah atau penyakit akibat hawa panas); serta kebutuhan untuk melakukan relokasi kegiatan operasi.

2.

•

•

Risiko akibat perubahan fisik terkait perubahan iklim (misalnya perubahan pola cuaca dan sakit akibat hawa panas);

•

Risiko regulasi (misalnya biaya pengembangan sistem dan aktivitas dalam rangka memenuhi peraturan baru);

© 2000-2006 GRI

2.3 Melaporkan apakah manajemen telah menghitung untuk organisasi dampak keuangan (misalnya biaya asuransi dan karbon) akibat perubahan iklim. Jika memungkinkan, penghitungan harus bermanfaat. Jika dihitung, ungkapkan dampak finansial serta metode dan alat perhitungan yang dipergunakan. 3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Catatan dan notulensi rapat pimpinan senior organisasi, termasuk apabila komite lingkungan mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh indikator ini. 5.

Referensi

Tidak ada

Set Protokol Indikator: EC

EC3 Cakupan kewajiban organisasi terhadap program manfaat pasti. 1. Relevansi Jika organisasi memberikan program pensiun untuk tenaga kerja, manfaat program ini merupakan komitmen organisasi yang terdapat dalam skema perlindungan kesejahteraan ekonomi jangka panjang para karyawannya. Program manfaat pasti (defined benefit plans) mempunyai implikasi terhadap pemberi kerja berupa kewajiban yang harus dipenuhi. Program lainnya, yakni program iuran pasti (defined contribution plan), tidak menawarkan program pensiun atau manfaat yang berkualitas. Pilihan program mempunyai pengaruh terhadap pemberi kerja dan karyawan. Program pensiun yang baik akan menarik dan mempertahankan karyawan dan mendukung keuangan jangka panjang dan perencanaan strategis pemberi kerja. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasi apakah struktur program pensiun karyawan berdasarkan: •

Program manfaat pasti

•

Program lainnya

2.2 Untuk program manfaat pasti, identifikasi apakah pendanaan untuk membayar kewajiban pensiun kepada karyawan dari sumber dana organisasi langsung atau dari dana yang dikelola terpisah oleh organisasi lain

IP

2.7 Laporkan tingkat partisipasi program pensiun dini (misal partisipasinya dalam skema wajib atau sukarela, berdasarkan regional atau negara atau berdasarkan dampak keuangan ) 2.8 Jurisdikasi yang berbeda (misal negara) menyebabkan bervariasinya interpretasi dan pedoman perhitungan dalam menentukan jaminan. Hitung sesuai peraturan dan metode yang relevan dengan jurisdiksinya, dan laporkan total perhitungan. Teknik konsolidasi yang digunakan harus sama dengan teknik yang digunakan saat mempersiapkan laporan keuangan organisasi. Program manfaat pasti adalah bagian dari International Accounting Standar (IAS) 19.

3. Definisi Jaminan penuh. Aset program dana pensiun (plan asset) memenuhi atau bahkan melebihi kewajiban program (plan obligation). 4.

Dokumentasi

Departemen akuntansi dan keuangan harus mempunyai informasi yang diperlukan oleh indikator ini. 5.

Referensi

•

IAS 19 mengenai Employee Benefits.

2.3 Jika sumber pendanaan dari organisasi sendiri, laporkan nilai estimasi kewajiban 2.4 Apabila dana dikelola terpisah untuk membayar perencanaan utang pensiun, laporkan: •

Skema bagaimana kewajiban yang timbul dilindungi oleh aset yang khusus disisihkan untuk memenuhi kewajiban tersebut

•

Dasar estimasi

•

Kapan estimasi dibuat

2.5 Apabila dana untuk membayar kewajiban pensiun tidak dapat memenuhi tagihan kewajibannya, jelaskan strategi pemberi kerja, jika ada, untuk menutupi kekurangan dana dan jangka waktunya. 2.6 Laporkan persentase gaji yang dikontribusikan pada program ini oleh pekerja atau pemberi kerja

Version 3.0

7

IP

Set Protokol Indikator: EC

EC4 Bantuan keuangan signifikan dari pemerintah.

secara langsung dari bantuan yang ditawarkan.

1.

Akuntan mungkin memasukkan butir-butir IAS 20 secara individual, dan tidak dilakukan konsolidasi seperti dipersyaratkan dalam indikator ini.

Indikator

Indikator ini mengukur kontribusi pemerintah setempat kepada organisasi. Perbandingan antara bantuan keuangan signifikan dari pemerintah dengan pajak yang dibayar oleh organisasi berguna untuk menggambarkan tingkat keseimbangan transaksi antara pemerintah dan organisasi tersebut. 2.

Kompilasi

2.1 Melaporkan estimasi keseluruhan nilai keuangan berdasarkan basis akrual untuk butir-butir berikut: •

Pembebasan/kredit pajak

•

Subsidi

•

Hibah investasi, hibah riset dan pengembangan serta hibah relevan lainnya

•

Penghargaan

•

Royalti

•

Bantuan keuangan dari Lembaga Kredit Ekspor

•

Insentif finansial

•

Manfaat keuangan atau piutang dari pemerintah untuk suatu operasi

2.2 Melaporkan apakah pemerintah termasuk dalam struktur pemegang saham 3.

Definisi

Bantuan keuangan yang signifikan Manfaat keuangan langsung dan tidak langsung yang signifikan bukan merupakan transaksi barang dan jasa, tetapi merupakan insentif atau kompensasi untuk suatu aktivitas, biaya aset, atau beban yang terjadi. Penyedia bantuan keuangan tidak mengharapkan retur keuangan

8

© 2000-2006 GRI

4.

Dokumentasi

5.

Referensi

•

International Accounting Standard (IAS) AS 20 mengenai Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

Set Protokol Indikator: EC

EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada daerah operasi utama. 1.

Relevansi

Memberikan kesejahteraan secara ekonomi merupakan salah satu cara organisasi melakukan investasi terhadap karyawannya. Indikator ini memperlihatkan bagaimana organisasi memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan di daerah operasi utama. Indikator ini menunjukkan seberapa kompetitif tingkat upah organisasi. Disamping itu, indikator dimaksud bisa memberikan informasi yang relevan untuk menilai pengaruh upah terhadap pasar tenaga kerja lokal. Penawaran gaji di atas upah minimum lokal merupakan salah salah satu cara untuk membangun hubungan komunitas yang kuat, menciptakan loyalitas karyawan, serta memperkuat pengakuan sosial atas operasi organisasi (social license to operate). Indikator ini sangat relevan untuk menunjukkan bagaimana organisasi memberikan kompensasi kepada sebagian besar tenaga kerjanya dengan cara atau skala yang diatur dalam undang-undang atau peraturan upah minimum. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasi apakah kompensasi dari sebagian besar tenaga kerja telah sesuai dengan aturan upah minimum

3.

IP

Definisi

Upah minimum lokal Tingkat upah minimum karyawan yang terkait dengan kompensasi per jam atau unit waktu lainnya sebagaiman dipersyaratkan oleh undang-undang. Karena setiap negara mempunyai berbagai jenis upah minimum (misalnya ber dasarkan provinsi, regional, kota atau berdasarkan kategori kepegawaian), harus didapatkan upah minimum yang dipergunakan. Upah tingkat entri Upah tingkat entri adalah upah penuh waktu yang dita warkan kepada pegawai pada kategori karyawan yang teren dah. Honor magang atau temporer tidak termasuk dalam pertimbangan.



4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial dapat diperoleh dari departemen yang membayar gaji, keuangan, bendahara, atau departemen akuntansi. Berbagai peraturan instansi pemerintah setempat mungkin menyediakan informasi untuk indikator ini. 5.

Referensi

Tidak ada.

2.2 Dalam persentase, bandingkan upah minimum lokal dengan laporan gaji tingkat entri (pemula) pada daerah operasi utama 2.3 Identifikasi variasi rasio yang terjadi antar daerah operasi utama 2.4 Melaporkan distribusi rasio upah tingkat entri dengan upah minimum 2.5 Melaporkan definisi ”lokasi yang signifikan” yang dipergunakan 2.6 Untuk organisasi yang menawarkan gaji pegawai tetap, gaji harus dikonversikan estimasi per jam 2.7 Indikasi apakah upah minimum lokal tidak tersedia di suatu daerah atau bervariasi antar daerah operasi utama. Dalam situasi dimana organisasi dapat menerapkan tingkat upah minimum yang berbeda sebagai referensi, maka harus dijelaskan tingkat upah minimum mana yang dipergunakan

Version 3.0

9

IP

Set Protokol Indikator: EC

EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada daerah operasi utama. 1.

Relevansi

Organisasi dapat memengaruhi perekonomian lokal lebih dari sekedar penyediaan pasar tenaga kerja dan pembayaran upah dan pajak. Melalui dukungan terhadap bisnis lokal dalam jaringan pengadaan (supply chain), maka organisasi secara tidak langsung dapat mendorong tambahan investasi pada perekonomian lokal. Organisasi dapat memperoleh atau mempertahankan pengakuan sosial atas operasi organisasi (social license to operate) dengan memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi lokal. Pasokan lokal merupakan strategi organisasi untuk menjamin persediaan, mendukung perekonomian lokal yang stabil, serta memberi bukti atas proses yang lebih efisien dalam situasi terpencil. Proporsi pengeluaran lokal dapat memberikan kontribusi pada kemajuan perekonomian setempat serta mempertahankan hubungan dengan komunitas. Meskipun demikian, pengaruh keseluruhan sumber lokal akan\ tergantung pada keberlanjutan pemasok dalam jangka panjang. 2.

Kompilasi

2.1 Melaporkan definisi ”lokal” secara geografis 2.2 Untuk perhitungan, persentase pengeluaran harus berdasarkan faktur atau komitmen yang dibuat sepanjang periode pelaporan (yaitu akuntansi akrual). 2.3 Melaporkan apakah organisasi mempunyai kebijaksanaan atau praktek umum dalam menentukan pemasok lokal baik secara keseluruhan organisasi atau lokasi tertentu 2.4 Jika begitu, uraikan presentase anggaran pengadaan untuk daerah operasi utama yaitu pengeluaran pada pemasok lokal tempat operasi (misalnya persentase pembelian lokal atas barang dan persediaan). Pembelian lokal dapat dilakukan baik dari anggaran yang disiapkan untuk lokasi beroperasi atau melalui kantor pusat organisasi 2.5 Tunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pemasok (misal, biaya, lingkungan, kinerja sosial) selain penentuan lokasi geografis.

10

© 2000-2006 GRI

3.

Definisi

Pemasok lokal Penyedia bahan baku, produk, dan jasa yang mempunyai pasar geografis yang sama dengan organisasi (yaitu tidak ada pembayaran lintas nasional kepada pemasok). Definisi geografis mengenai ”lokal” mungkin bervariasi karena ”lokal” dapat berarti kabupaten, kota, provinsi, wilayah dalam suatu negara, negara. 4.

Dokumentasi

Tidak ada. 5.

Referensi

Tidak ada.

Set Protokol Indikator: EC

EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut secara lokal dan dipekerjakan di daerah operasi utama.

4.

1.

Tidak ada.

Relevansi

IP

Dokumentasi

Departemen sumber daya manusia atau bagian personalia harus mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh indikator ini. 5.

Referensi

Pemilihan staf dan manajemen senior berdasarkan berbagai pertimbangan. Menjamin terdapatnya penduduk lokal dalam posisi manajemen senior akan bermanfaat bagi komunitas lokal dan akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam memahami kebutuhan lokal. Keanekaragaman tim manajemen dan terlibatnya anggota dari komunitas setempat akan dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan pegawai, memberikan manfaat terhadap komunitas setempat, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan lokal. 2.

Kompilasi

2.1 Melaporkan apakah organisasi mempunyai kebijakan global atau praktek umum untuk menjamin penerimaan pegawai dari penduduk lokal di daerah operasi utama 2.2 Jika begitu, laporkan proporsi manajemen senior dari komunitas lokal di daerah lokasi utama. Gunakan data karyawan purnawaktu untuk menghitung persentase ini 2.3 Laporkan penggunaan definisi ”manajemen senior” 3.

Definisi

Lokal Lokal berhubungan dengan individu yang lahir atau warga yang mempunyai hak untuk tinggal selamanya (mempunyai kartu tanda pengenal atau pemegang visa permanen) di lokasi yang sama dengan pasar geografis tempat organisasi beroperasi. Organisasi dapat memilih definisi lokal sendiri karena dalam beberapa kasus, kota, provinsi, regional bahkan negara kecil dapat ditentukan sebagai lokal. Meskipun demikian, definisi tersebut harus diungkapkan secara jelas.

Version 3.0

11

IP

Set Protokol Indikator: EC

EC8 Pengembangan dan dampak jasa dan investasi infrastruktur untuk kepentingan publik melalui perikatan komersial, natura, atau pro bono

4.

1.

Tidak ada.

Relevansi

Selain menghasilkan dan mendistribusikan nilai ekonomi, organisasi dapat mempengaruhi perekonomian melalui investasi dalam infrastruktur. Pengaruh investasi infrastruktur dapat lebih luas dari jangkauan operasi bisnis dan dinikmati dalam periode panjang. Hal ini dapat berupa jaringan transportasi, pengadaan utilitas, fasilitas sosial dan umum, gelanggang olahraga, pusat kesehatan dan kesejahteraan, dan lain-lain. Bersama investasi di operasi sendiri, hal ini merupakan satu alat ukur kontribusi modal organisasi terhadap perekonomian. 2.

Kompilasi

2.1 Jelaskan cakupan pembangunan (misalnya ukuran, biaya, jangka waktu) dari sokongan dan investasi serta pengaruh (positif atau negatif ) terkini atau ekspektasi terhadap komunitas dan perekonomian lokal. Tunjukkan apakah investasi dan jasa merupakan perjanjian komersial, natura, atau pro bono. 2.2 Laporkan apakah organisasi melakukan penilaian kebutuhan komunitas untuk menentukan infrastruktur dan jasa lainnya yang dibutuhkan. Jika begitu, jelaskan secara ringkas hasil penilaian. 3.

Definisi

Infrastruktur Pembangunan fasilitas (misalnya fasilitas pasokan air, jalan, sekolah, atau pusat kesehatan masyarakat) terutama untuk menyediakan barang atau jasa terlebih untuk tujuan publik dari pada untuk tujuan komersial, di mana organisasi tidak mengejar keuntungan ekonomi langsung. Jasa yang ditanggung Menyediakan kepentingan publik baik melalui pembayaran langsung biaya operasi atau memanfaatkan karyawanan organisasi dalam memberikan bantuan fasilitas/jasa. Manfaat publik dapat juga termasuk jasa publik.

12

© 2000-2006 GRI

Dokumentasi

Departemen akuntansi, bendahara, atau keuangan mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh indikator ini. 5.

Referensi

Set Protokol Indikator: EC

EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk tingkatan dampaknya 1.

Tersedianya produk dan jasa bagi penduduk yang berpendapatan rendah ( misalnya obat murah/generik untuk menciptakan komunitas yang sehat sehingga mereka dapat berpartipasi dalam perekonomian; struktur harga yang melebihi kemampuan ekonomi bagi yang berpendapatan rendah)

•

Meningkatkan pengetahuan dan keahlian di antara komunitas profesional atau dalam suatu wilayah geografis (misalnya kebutuhan basis pemasok menciptakan daya tarik perusahaan untuk pekerja ahli yang selanjutnya dapat menciptakan institusi belajar yang baru)

•

Dukungan terhadap pekerjaan pada rantai pemasok dan rantai distribusi (misal penilaian atas pengaruh pertumbuhan atau kontraksi organisasi terhadap pemasoknya)

•

Merangsang, memberdayakan, atau membatasi penanaman modal asing langsung (misalnya ekspansi atau penutupan jasa infrastruktur di negara berkembang akan menyebabkan peningkatan atau pengurangan penanaman modal asing)

•

Dampak ekonomi atas perubahan lokasi beroperasi atau beraktivitas (misalnya menggunakan tenaga kerja kontrakan dari lokasi luar negeri); dan

•

Dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa (misal hubungan antara pola pertumbuhan ekonomi dan penggunaan produk dan jasa tertentu)

Relevansi

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dampak ekonomi tidak langsung mempunyai pengaruh ekonomi terhadap organisasi. Mengingat dampak ekonomi langsung dan pengaruh pasar cenderung fokus pada konsekuensi langsung suatu aliran moneter ke pemangku kepentingan, dampak ekonomi tidak langsung merupakan dampak tambahan yang timbul akibat sirkulasi uang dalam perekonomian. Dampak ekonomi langsung diukur berdasarkan nilai transaksi antara organisasi dan pemangku kepentingannya, sedangkan dampak ekonomi tidak langsung adakalanya merupakan hasil dari transaksi nonmoneter. Dampak tidak langsung merupakan aspek penting akibat peranan organisasi sebagai agen perubahan sosioekonomi terutama dalam perekonomian yang sedang berkembang. Dampak tidak langsung penting untuk menilai dan memberikan pelaporan atas perekonomian regional dan komunitas lokal. Untuk kepentingan manajemen, dampak ekonomi tidak langsung merupakan indikasi penting untuk memahami risiko reputasi yang bisa terjadi atau untuk memberi kesempatan dalam mengembangkan akses pasar atau pengakuan sosial. 2.

•

Kompilasi

2.1 Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung pada tingkat lokal, regional, dan internasional 2.2 Laporkan contoh-contoh dampak ekonomi tidak langsung baik positif ataupun negatif, seperti: •

•

•

Perubahan produktivitas organisasi, sektoral, atau seluruh perekonomian (misalnya melalui peningkatan adopsi dan distribusi teknologi informasi) Pembangunan ekonomi pada suatu lokasi miskin (misalnya jumlah dependen yang disokong dengan satu penghasilan kerja) Dampak ekonomi atas peningkatan atau perusakan kondisi lingkungan dan sosial (misalnya perubahan pasar tenaga kerja akibat perubahan jenis usaha dari pertanian keluarga menjadi perkebunan atau dampak ekonomi akibat polusi)

IP

2.3 Melaporkan dampak yang signifikan dalam konteks patok banding eksternal dan prioritas pemangku kepentingan seperti standar internasional dan nasional, protokol, dan agenda kebijaksanaan. 3.

Definisi

Dampak ekonomi tidak langsung Konsekuensi tambahan dari dampak langsung atas transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi dan pemangku kepentingannya. Dampak ekonomi Perubahan dalam potensi produktif perekonomian yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan komunitas dan pemangku kepentingannya dan prospek jangka panjang untuk pembangunan.

Version 3.0

13

IP

Set Protokol Indikator: EC

4.

Dokumentasi

Tidak ada. 5.

Referensi

Tidak ada.

14

© 2000-2006 GRI

IP

Set Protokol Indikator Lingkungan (EN)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0

Set Protokol Indikator: EN

CORE

EN1

CORE

Aspek: Material

EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang

Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi

EN6

Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah

ADD

ADD

Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai

ADD

ADD

EN5

ADD

Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer

Total pengambilan air per sumber

ADD

EN9

Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air

CORE

EN10

Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang

CORE CORE CORE

EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi

ADD

CORE

Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)

CORE

CORE

EN8

ADD

Aspek: Air

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi

CORE

CORE

EN4

KL12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati

CORE

CORE

Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer

ADD

EN3

ADD

Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume

Aspek: Energi

EN7

EN12

CORE

INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN

IP

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan. EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.

Version 3.0

1

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai

ADD

keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.

CORE

EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.

CORE

Aspek: Produk dan Jasa

EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.

CORE

Aspek: Kepatuhan

EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.

ADD

Aspek: Pengangkutan/Transportasi EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.

ADD

Aspek: Menyeluruh

2

EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EN

Relevansi Aspek dalam Indikator Lingkungan distruktur untuk mencerminkan input, output dan metode pengaruh organisasi terhadap lingkungan. Energi, air dan bahan yang diperkenalkan dalam tiga jenis input standar yang digunakan oleh kebanyakan organisasi. Input ini menunjukkan output dari kepentingan lingkungan, yang ditangkap oleh Aspek dari Emisi, Efluen dan Limbah. Keanekaragaman Hayati juga berhubungan dengan konsep dari input dimana itu dapat dilihat sebagai sumber alam. Namun keanekaragaman hayati dapat juga berpengaruh langsung sebagai output oleh limbah. Aspek dari Transpor dan Produk dan Jasa menunjukkan area dimana organisasi dapat mempengaruhi lingkungan, namun sering melalui pihak yang lain seperti pelanggan atau supplier dari jasa logistik. Compilasi dan Aspek Keseluruhan mempunyai ukuran spesifik mengenai organisasi yang mengelola kinerja lingkungan. Aspek dari Energi, Air, Emisi, dan Keanekaragaman Hayati mempunyai beberapa indicator dimana hubungannya akan dijelaskan seperti dibawah ini. Aspek Energi Indikator Energi meliputi lima area penting dari penggunaan energy suatu organisasi, dimana termasuk energi langsung dan tidak langsung. Energi langsung adalah energi yang digunakan oleh organisasi dan produknya serta jasanya. Penggunaan energi tidak langsung adalah energi yang digunakan oleh yang lain yang melayani organisasi. 5 area yang berbeda dari penggunaan energy harus dilaporkan sebagai berikut:

bahan bakar fosil untuk membangkitkan energy menimbulkan emisi karbon dioksida (gas rumah kaca). Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam Kyoto Protocol dan untuk mengurangi risiko dari climate change, permintaan energy untuk diturunkan (diukur dalam EN5 dan EN6) dan mengganti sumber bahan bakar fosil dengan yang dapat diperbaharukan (diukur dalam EN3 dan EN4). Dengan tambahan mengurangi penggunaan konsumsi langsung energy, merancang produk dan jasa yang energi efisien (EN6) dan mengurangi penggunaan energi tidak langsung (EN7) (sebagai contoh; pemilihan bahan baku yang rendah energy atay penggunaan jasa seperti perjalanan) merupakan strategi penting. Aspek Emisi Aspek emisi, efluen dan limbah meliputi Indikator yang mengukur pengeluaran standar terhadap lingkungan yang dipertimbangkan sebagai polutan. Indikator ini termasuk berbagai jenis polutan (contoh: emisi udara, efluen, dan limbah padat) dan yang dikenal dalam kerangka aturan (EN20-EN23, EN24). Sebagai tambahan, ada indicator untuk dua jenis emisi yang harus mengikuti konvensi internasional mengenai gas rumah kaca (EN16 dan EN17) dan bahan yang dapat merusak ozon (EN19). EN16 dapat dihitung dengan data yang dilaporkan dibawah EN3 dan EN4. EN18 menjelaskan pengurangan emisi yang dicapai dan inisiatif untuk mengurangi emisi.

Definisi Energi Langsung Bentuk dari energy yang masuk kedalam batas operasional organisasi pelapor. Dapat dikonsumsi langsung oleh organisasi didalam batas-batasnya, atau dapat diekspor ke pengguna lainnya. Energi langsung dapat tampil sebagai yang utama (contohnya, gas alam untuk pemanasan) atau perantara (contohnya: listrik untuk penerangan). Dapat dibeli, diekstrak (contohnya, batubara, gas alam, minyak), dipanen (contohnya, energi biomass), dikumpulkan (contohnya, tenaga surya, angin), atau ditampilkan dalam batas organisasi pelapor dengan cara yang lain.

•

Dalam EN3, konsumsi energi langsung dari organisasi yang melaporkan dapat dilaporkan, termasuk energi yang dibangkitkan di tempat (sebagai contoh, melalui pembakaran gas).

•

EN4 memberikan informasi dari konsumsi energy yang dibutuhkan untuk memproduksi energi yang dibeli diluar seperti listrik.

•

EN5 menanyakan energi yang diselamatkan melalui konservasi dan perbaikan efisiensi.

•

EN6 menjelaskan pengembangan produk dan jasa yang energi efisien.

Emisi Rumah Kaca (Greenhouse Gas Emissions – GHG)

•

Dan pada akhirnya EN7 meliputi konsumsi energy tidak langsung dari aktivitas pelaporan organisasi.

Enam emisi rumah kaca utama adalah:

Pengukuran dari konsumsi energi berhubungan dengan emisi gas rumah kaca dan climate change. Pembakaran

IP

•

Karbon Dioksida (CO2)

•

Metana (CH4)

Version 3.0

3

IP

Set Protokol Indikator: EN

•

Nitro Oksida (N2O)

•

Hydrofluorocarbon (HFC – sekumpulan kompon tertentu)

•

Perfluorocarbon (PFC – sekumpulan kompon tertentu)

•

Sulphur Heksafluorida (SF6)

Energi tidak langsung Energi yang diproduksi diluar batas organisasi dari organisasi pelapor yang dipergunakan untuk suplai energi kepada kebutuhan energi perantara (contohnya, listrik atau pemanas dan pendingin). Contoh paling umum adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) diluar batas organisasi pelapor untuk membangkitkan listrik yang dipergunakan didalam batas organisasi. Energi perantara Bentuk dari energi yang diproduksi yang merubah (konversi) energi utama dalam bentuk yang lain. Untuk kebanyakan organisasi listrik merupakan bentuk paling penting dari energi perantara. Untuk sedikit organisasi kemungkinan bentuk produk energi perantara yang lain dapat berlaku penting, seperti uap atau air yang disalurkan oleh pembangkit panas distrik atau pembangkit air dingin, atau bahan bakar yang diolah seperti bahan bakar sintetikm biofuel dll. Sumber Utama Bentuk utama dari konsumsi energi untuk memenuhi kebutuhan energi dari organisasi pelapor. Energi ini dipergunakan untuk memberikan jasa akhir energy (contohnya, pemanasan ruangan, transport) atau memproduksi bentuk perantara dari energi.seperti listrik dan panas. Contoh dari energi langsung termasuk sumber yang tidak terbaharui seperti batubara, gas alam, minyak, dan energi nuklir. Dan itu juga termasuk sumber yang diperbaharukan seperti biomass, tenaga surya, angin, panas bumi, dan hidro energi. Energi utama yang mungkin dikonsumsi di tempat (contohnya, gas alam untuk memanaskan gedung organisasi pelapor) atau off-site (contohnya, gas alam yang dikonsumsi oleh pembangkit listrik yang memberikan listrik kepada fasilitas organisasi pelapor). Energi yang diperbaharui Energi yang diperbaharui dikeluarkan dari proses alam yang diambil secara terus-menerus. Ini termasuk listrik dan panas yang dibangkitkan oleh tenaga surya, angin, samudra, hydropower, biomass, sumber panas bumi, biofuel dan hydrogen yang diambil dari sumber yang diperbaharukan.

4

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EN

EN1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan bobot atau volume

3.

1.

Bahan yang digunakan dalam produk akhir

Relevansi

Definisi

Bahan Langsung

Indikator ini menggambarkan kontribusi organisasi terhadap konservasi sumber daya global serta upaya untuk menekan intensitas penggunaan bahan dan peningkatan efisiensi ekonomi. Hal ini sejalan dengan sasaran OECD dan strategi keberlanjutan nasional di berbagai negara. Bagi para manajer internal dan pihak lainnya yang berkepentingan di bidang keuangan suatu organisasi, pemakaian bahan berhubungan secara langsung dengan keseluruhan biaya operasi. Pencatatan pemakaian bahan, baik per produk maupun per kelompok produk, secara internal akan memudahkan pemantauan efisiensi penggunaan bahan dan aliran biayanya.

Bahan Yang Tak Terbarukan

5.

Referensi

2.

•

OECD, Recommendation of the Council on Material Flows and Resouce Productivity, 2004.

Kompilasi

2.1 Dapatkan jumlah pemakaian bahan, baik yang dibeli maupun yang berasal dari sumber internal (produksi atau hasil tambang sendiri). Bahan yang dimaksud di sini adalah: •

Bahan baku (misalnya sumber daya alam yang digunakan untuk diubah menjadi produk seperti bijih logam, mineral, kayu dan sebagainya)

•

Bahan pembantu (misalnya bahan yang dibutuhkan dalam proses manufaktur yang bukan merupakan bagian dari produk akhir seperti pelumas yang digunakan untuk mesinmesin pabrik )

•

Barang setengah jadi, termasuk segala bentuk bahan dan komponen di luar bahan baku yang merupakan bagian produk akhir

•

Bahan yang digunakan untuk kemasan

IP

Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka pendek, seperti mineral, logam, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup sistem akuntansi dan penagihan, serta bagian pengadaan atau manajemen pasokan (supply management).

2.2 Identifikasikan sumber daya tak terbarukan dan bahan langsung yang digunakan. Konversikan semua ukuran menjadi estimasi berat dan volume, dengan penekanan pada berat kotor dibandingkan dengan berat kering/bersih. 2.3 Laporkan Jumlah Berat dan Volume : •

Penggunaan bahan yang tak terbarukan

•

Penggunaan bahan langsung

Version 3.0

5

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang 1.

Relevansi

Indikator ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan organisasi dalam menggunakan bahan– bahan yang berasal dari daur ulang. Penggunaan bahan– bahan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya permintaan akan bahan dasar serta memberikan kontribusi untuk konservasi sumber daya global. Bagi para manajer dan pihak–pihak lain yang berkepentingan atas laporan kondisi keuangan organisasi, penggantian penggunaan bahan ke daur ulang dapat menekan biaya keseluruhan operasi. 2.

Kompilasi

2.1 Dapatkan berat atau volume total bahan-bahan yang digunakan seperti pada laporanEN1 2.2 Dapatkan berat atau volume total bahanbahan masukan yang didaur ulang. Perkiraan kebutuhannya menggunakan metode perkiraan atau estimasi 2.3 Laporkan persentase bahan-bahan yang didaur ulang dengan menggunakan rumus : EN2 = Total Penggunaan Bahan Daur Ulang x 100 Total Bahan Yang Digunakan 3.

Definisi

Bahan-bahan Daur Ulang Bahan-bahan yang menggantikan bahan asal/murni (virgin) yang dibeli atau diperoleh dari sumber luar atau dari dalam, bukan produk sampingan dan bukan produk akhir seperti yang sampaikan dalam laporan organisasi 4.

Dokumentasi

Sumber informasi penting diperoleh dari tagihan dan sistem akutansi, departemen yang mengelola persediaan, rekaman produksi dan limbah.

6

5.

Referensi

•

OECD Working Group on Waste Prevention and Recycling

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EN

EN3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumber Daya Energi Primer 1.

Relevansi

Kemampuan organisasi dalam menggunakan energi secara efisien diungkapkan melalui perhitungan energi yang dikonsumsi. Konsumsi energi berdampak langsung terhadap biaya operasional dan mempunyai eksposur terhadap naik turunnya pasokan energi dan tingkat harga. Dampak organisasi terhadap lingkungan sebagian dipengaruhi oleh pilihannya atas sumber daya energi . Perubahan keseimbangan sumber daya energi memberikan petunjuk tentang usaha organisasi dalam menekan dampak lingkungan. Informasi tentang penggunaan sumber daya energi primer bisa membantu penilaian bagaimana organisasi dapat dipengaruhi dengan dihasilkannya peraturan lingkungan seperti Protokol Kyoto. Penggunaan bahan bakar fosil merupakan sumber utama terjadinya emisi gas rumah kaca, dan penggunaan energi terkait langsung dengan terbentuknya emisi gas rumah kaca. Penggantian sumber daya energi bahan bakar fosil dengan sumber daya terbarukan merupakan langkah penting untuk menghambat perubahan iklim dan dampak lingkungan lainnya akibat kegiatan ekstraksi dan pengolahan yang menggunakan energi. Dukungan terhadap penggunaan sumber daya terbarukan dan teknologi energi yang efisien juga akan mengurangi ketergantungan organisasi saat ini dan saat mendatang atas sumber daya tak terbarukan, yang pada gilirannya sangat potensial untuk menghasilkan penghematan baik dari sisi harga maupun penyediaannya. Indikator ini merupakan ukuran terhadap tingkat konsumsi energi primer oleh organisasi. Indikator ini tercakup dalam ruang lingkup 1 pada WRI/WBCSD GHG Protocol. Indikator EN 4 mengukur tingkat konsumsi sumber daya energi primer organisasi dalam menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy) seperti listrik, pemanasan dan pendinginan, dan sebagainya.

2.

•

•

IP

Bahan bakar hasil distilasi minyak mentah, termasuk gasolin, diesel, gas petroleum cair (liquified petroleum gas/ LPG), gas alam tekan (compressed natural gas/CNG), gas alam cair, butana, prophana, ethana, dan sebagainya.

Sumber Daya Energi Terbarukan •

Biofuel

•

Ethanol

•

Hidrogen

Catatan : Biomassa tidak termasuk sumber daya energi terbarukan berdasarkan laporan WRI/ WBCSD GHG Protocol, dan emisi CO2 langsung dari pembakaran biomassa dapat dilaporkan secara terpisah 2.2 Sumber Daya Energi Yang Diproduksi Langsung Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer yang didapatkan organisasi melalui kegiatan produksi, pengolahan, pengumpulan, atau konversi bentuk energi lainnya dalam satuan Joule atau kelipatannya. Bisa dimasukkan dalam kategori ini sumber energi yang diuraikan pada butir 2.1 2.3 Sumber Daya Energi Yang Dijual Langsung Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer yang dikirim keluar (diekspor) organisasi diperinci dalam satuan Joule atau kelipatannya 2.4 Menghitung total konsumsi energi dalam satuan joule atau kelipatannya seperti gigajoules (1 bilion joules atau 109 joules) dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Total pemakaian energi = Energi primer yang dibeli langsung + Energi primer yang diproduksi langsung - Energi primer yang dijual langsung.

Tabel berikut konversi volume sumber daya primer ke gigajoules (GJ):

Kompilasi

2.1 Sumber Daya Energi Yang Dibeli Langsung Dapatkan informasi tentang sumber daya energi primer yang dibeli oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Termasuk di dalamnya : •

Sumber Daya Energi Tak Terbarukan : •

Batubara

•

Gas Alam

Version 3.0

7

IP

Set Protokol Indikator: EN

Batubara

GJ

Minyak Mentah

GJ

Gasoline

GJ

Gas Alam

GJ

Kelistrikan

GJ

Metrik Ton

26.00

Barel

6,22

Galon

0,125

Therm

0,1055

Kilowatt Hour

0,0036

Ton ( short )

23,59

Metrik Ton

44,8

Metrik Ton

44,8

1000 Kaki Kubik

1,1046

Megawatt Hour

3,6

Ton ( long )

26,42

Ton ( short )

40,64

Diesel

1000 Meter Kubik

39,01

Gigawatt – Hour

3600

Ton ( long )

45,52

Galon

0,138

MMBtu

1,055

Metrik Ton

43,33

Minyak Bakar Galon

0,144

Metrik Ton

40,19

2.5 Laporkan total konsumsi energi langsung dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci berdasarkan sumber daya energi primer terbarukan. 2.6 Laporkan total konsumsi energi langsung dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci berdasarkan sumber daya energi primer tak terbarukan. 3. Definisi Sumber Daya Terbarukan Sumber daya yang bisa digantikan dalam jangka waktu pendek melalui siklus ekologi (berbeda dengan sumber daya seperti mineral, logam, minyak, gas, batubara yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu pendek). 4.

Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh dari faktur , perhitungan atau pengukuran bahan bakar, estimasi, dan sebagainya. Hitungan dalam satuan joule dapat diambil langsung atau dikonversi dari faktur atau catatan penyerahan barang. Informasi mengenai gabungan sumber daya energi primer yang digunakan untuk menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy) dapat diperoleh dari pemasok.

8

5.

Referensi

•

The Greenhouse Gas Protocol ( GHG ) Initiative – A Corporate Accounting and Reporiting Standard ( Edisi ualng, 2004 ) dari The World Resources Institute ( WRI ) dan the World Bussiness Council for Sustainable Development ( WBCSD).

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EN

EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer 1.



Relevansi

Jumlah sumber energi primer yang dikonsumsi oleh organisasi secara tidak langsung melalui penggunaan listrik, panas, dan uap, memberi petunjuk adanya usaha organisasi untuk mengelola dampak lingkungan serta mengurangi kontribusi organisasi terhadap perubahan iklim. Efek terhadap perubahan iklim sebagai akibat dari penggunaan energi tidak langsung tergantung pada tipe atau jenis energi primer yang digunakan dalam menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy ) Energi lanjutan (intermediate energy) mengacu pada bentuk energi yang merupakan hasil konversi energi primer menjadi bentuk energi lain. Bagi kebanyakan organisasi, listrik adalah energi lanjutan yang paling banyak digunakan. Sedangkan dalam jumlah terbatas, produk energi lanjutan lainnya juga penting seperti uap atau air yang digunakan untuk pemanasan dan bahan bakar hasil penyulingan seperti bahan bakar sintetik, biofuel, dan sebagainya. Indikator ini mengukur kebutuhan energi untuk memproduksi dan menghasilkan listrik dan produk energi lanjutan lainnya (seperti untuk pemanasan) yang terkait secara langsung dengan konsumsi energi organisasi. Informasi ini juga secara tidak langsung dapat digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca. Hal ini tercakup dalam ruang lingkup 2 dari WRI/WBCSD HG Protocol.

2.

•

Kelistrikan

•

Pemanasan dan pendinginan

•

Uap

•

Energi nuklir

•

Bentuk lain energi yang berasal dari luar

•

Energi surya

•

Angin

•

Geotermal

•

Energi air

•

Biomassa

•

Hidrogen

•

Data pemakaian bahan bakar untuk menghasilkan listrik jika datanya tersedia

•

Data listrik dan pemanasan

•

Estimasi apabila data tidak ada

2.3 Dengan menggunakan data pada butir 2.1, laporkan:

Kompilasi

Energi lanjutan (intermediated energy) yang dibeli dan dikonsumsi dari sumber daya energi tak terbarukan seperti yang tercantum pada EN 3, termasuk:

Energi lanjutan (intermediated energy) yang dibeli dan dikonsumsi dari sumber daya terbarukan, termasuk:

2.2 Dapatkan jumlah bahan bakar primer yang dikonsumsi untuk menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy ) berdasarkan jumlah total energi yang dibeli dari pemasok luar ( EN3 – Energi yang dibeli ). Untuk menaksir jumlah bahan bakar yang digunakan dalam menghasilkan energi yang dibeli, pergunakan salah satu berikut ini :

2.1 Dapatkan informasi besarnya energi lanjutan (intermediate energy) yang dibeli dan dipakai oleh organisasi dari sumber eksternal dalam satuan joule atau kelipatannya seperti gigajoule (1 bilion joule, atau 109 joule). Termasuk di dalamnya:

IP

3.

•

Jumlah total penggunaan energi tidak langsung yang berasal dari sumber daya tak terbarukan tidak langsung dan sumber daya terbarukan tidak langsung dalam bentuk energi lanjutan (intermediate energy)

•

Kaitan pemakaian energi primer dan produksi energi primer

Definisi

Tidak ada.

Version 3.0

9

IP

Set Protokol Indikator: EN

4.

Dokumentasi

Pemasok energi dan jasa lain yang terkait merupakan sumber informasi paling penting untuk indikator ini. Informasi lain dapat diperoleh dari faktur , penghitungan/pengukuran dari pembukuan penggunaan bahan bakar, perkiraan, default dan sebagainya. Di samping data default yang diperoleh dari International Energy Agency (IEA), informasi dapat juga diperoleh dari laporan tahunan yang dikirimkan oleh berbagai pemerintahan ke Badan PBB mengenai Perubahan Iklim ( United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCC). Laporan ini selanjutnya akan dipergunakan untuk memerinci penggunaan energi dan emisi masing-masing negara. 5.

10

Referensi

•

IAE (International Energy Agency) Annual Publication of Energy Balances for OECD and non-OECD Countries

•

The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative – A Corporate Accounting and Reportng Standard (Revised Edition, 2004 ) dari the World Resources Institute (WRI ) and the World Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD)

•

Protok Kyoto, 1997

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EN

EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi 1.

Relevansi

Indikator ini menunjukkan hasil dari usaha proaktif untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui perbaikan proses teknologi dan upaya konservasi energi lainnya. Peningkatan efisiensi energi dapat menghasilkan penghematan biaya, dan pada gilirannya akan meningkatkan keunggulan kompetitif dan diferensiasi pasar.. Adanya dukungan teknologi dengan efisiensi energi memberi dampak langsung terhadap biaya operasi dan akan mengurangi ketergantungan organisasi terhadap sumber daya energi tak terbarukan di masa mendatang. Penggunaan energi secara efisien merupakan salah satu kunci utama untuk bisa menghambat terjadinya perubahan iklim serta dampak lingkungan lainnya karena kegiatan ekstraksi dan pengolahan energi.

2.

IP

Konservasi dan Perbaikan Efisiensi Terobosan teknologi atau organisasional untuk mengurangi tingkat penggunaan energi sebatas yang diperbolehkan dalam sebuah proses atau penugasan organisasi . Termasuk di dalamnya perancangan ulang proses, pengalihan atau konversi dan kalibrasi (retrofitting) peralatan (seperti efisiensi penggunaan penerangan) atau ditiadakannya penggunaan energi yang tidak perlu melalui perubahan perilaku. 4.

Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh melalui hasil pengukuran penggunaan energi internal, informasi dari para pemasok (energi yang terkait dengan spesifikasi mesin-mesin baru, lampu penerangan dan sebagainya). 5.

Referensi

Tidak ada.

Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi total penghematan energi melalui usaha pengurangan konsumsi energi dan peningkatan efisiensi energi. Pengurangan konsumsi energi dengan mengurangi kapasitas produksi atau penggunaan sumber energi dari luar tidak termasuk dalam indikator ini. 2.2 Laporkan jumlah total penghematan energi dalam satuan joule atau kelipatannya seperti gigajoule (1 billion joules atau 109 joule). Langkah untuk penghematan energi melalui:

3.

•

Perancangan ulang proses

•

Konversi dan kalibrasi (retrofitting) peralatan

•

Perubahan perilaku karyawan

Definisi

Penghematan Energi Pengurangan jumlah energi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses atau tugas yang sama. Dalam hal ini tidak termasuk pengurangan penggunaan energi sebagai akibat dari berkurangnya aktivitas organisasi (seperti penggunaan sumber lain dari luar dalam proses produksi).

Version 3.0

11

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut. 1.

Relevansi

Konsumsi energi adalah kontributor utama dalam perubahan iklim yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sehingga menghasilkan CO2 (merupakan efek gas rumah kaca). Penggunaan energi yang lebih efisien merupakan hal penting untuk menghambat tejadinya perubahan iklim, sebagaimana tujuan Protokol Kyoto. Penyediaan produk dan layanan efisien energi adalah bagian penting dari inisiatif pelayanan produk (product stewardship initiatives). Produk dan jasa tersebut dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif untuk peningkatan diferensiasi dan reputasi produk. Teknologi yang efisien energi dapat pula mengurangi biaya barang-barang komsumsi. Apabila inisiatif yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi untuk sektor yang sama dibandingkan, maka terlihat adanya kecenderungan yang sama di pasar produk atau jasa. 2.

Kompilasi

2.1 Laporkan inisiatif yang ada untuk mengurangi kebutuhan produk utama/kelompok produk/jasa atas energi . 2.2 Laporkan pengurangan kebutuhan produk dan jasa atas energi yang dicapai selama periode pelaporan. 2.3 Jika angka yang berorientasi pada penggunaan energi (user-oriented figure) dipergunakan (seperti kebutuhan energi untuk komputer), laporkan dengan jelas setiap asumsi atau pola konsumsi atau faktor normalisasi (seperti penggunaan energi kurang 10% rata-rata per hari dengan asumsi beroperasi selama 8 jam karena terjadi perubahan beban dalam proses ). Gunakan referensi standar industri yang tersedia (misalnya penggunaan bahan bakar mobil 100 km pada kecepatan 90 km/jam).

12

© 2000-2006 GRI

3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh dari pengukuran/pengujian produk internal, penelitian yang berkaitan dengan polapola penggunaan, standar industri, dan lain-lain. 5.

Referensi

•

Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian yang relevan dari the International Organisation for Standardization (ISO).

•

Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian yang relevan dari the International Electrotechnical Commission (IEC).

Set Protokol Indikator: EN

EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai

2.5 Tunjukkan asumsi dasar dan metodologi yang digunakan untuk menghitung penggunaan energi tidak langsung lainnya serta menunjukkan sumber informasi.

1.

3.

Relevansi

Penggunaan energi tidak langsung terjadi melalui pembelian bahan dan komponen atau jasa seperti perjalanan, pegawai pulang pergi (commuter)r, serta produksi yang di sub-kontrakkan. Dengan melaksanakan pemantauan secara menyeluruh, pengggunaan energi dapat dikurangi secara efektif (seperti dengan menyeleksi bahan, jasa, atau kapasitas produk yang efisien energi secara hati-hati ataupun dengan mengganti kegiatan perjalanan dengan telepon atau konferensi jarak jauh). Penghitungan penggunaan energi tidak langsung menjadi dasar untuk menghitung emisi gas rumah kaca secara tidak langsung seperti yang diminta pada indikator EN19. Penelusuran pengurangan penggunaan energi tidak langsung dapat meningkatkan kinerja daur ulang produk dan jasa secara keseluruhan dan merupakan bagian dari rancangan keseluruhan program lingkungan

IP

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Data relevan yang diperoleh dari informasi pemasok, perhitungan/perkiraan daur ulang (yang diperoleh dari internal perusahaan atau dengan organisasi peneliti) 5.

Referensi

•

AE (International Energy Agency) Annual Publication of Energy Balances for OECD and nonOECD Countries

Akhirnya, indikator ini mencakup penghematan energi yang dicapai oleh organisasi dalam konsumsi energi tidak langsung 2.

Kompilasi

2.1 Untuk indikator ini, keluarkan penggunaan energi tidak langsung yang berkaitan dengan pembelian sumber energi lanjutan (intermediate energy) seperti pada laporan EN4. 2.2 Dapatkan informasi penggunaan energi tidak langsung yang terkait dengan kegiatan hulu/hilir di empat daerah berikut ini: •

penggunaan material berbasis energi intensif

•

produksi yang disub-kontrakkan

•

bisnis yang terkait dengan kegiatan perjalanan

•

transportasi pulang-pergi pekerja

2.3 Laporkan inisitaif untuk mengurangi penggunaan energi tidak langsung. 2.4 Laporkan secara kuantitatif pengurangan penggunaan energi tidak langsung selama periode laporan yang tertera pada area di 2.2.

Version 3.0

13

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN8 Total pengambilan air per sumber

3.

1.

Jumlah air secara keseluruhan yang diambil (disedot) oleh organisasi yang berasal dari berbagai sumber (air permukaan, air tanah, air hujan, air yang disediakan oleh pemerintah) yang digunakan oleh organisasi selama periode pelaporan.

Relevansi

Pelaporan total volume pengambilan air dari sumbernya memberikan kontribusi untuk mengetahui tingkat potensi dampak dan risiko secara keseluruhan dari penggunaan air oleh suatu organisasi. Total volume pengambilan air memberikan indikasi mengenai tingkat kepentingan atau besaran penggunaan air oleh suatu organisasi sebagai pengguna air, dan memberikan data dasar untuk penghitungan lain yang berkaitan dengan efisiensi dan penggunaan. Upaya yang sistematis untuk memantau dan meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh organisasi berkaitan langsung dengan biaya penggunaan air. Besarnya jumlah penggunaan air dapat pula menunjukkan tingkat risiko pengurangan ketersediaan air atau meningkatnya biaya pengelolaan air. Akibat penggunaan air dalam jumlah yang besar kelangkaan ketersediaan air bersih mengalami peningkatan dan dapat berdampak pada proses produksi. Pada daerahdaerah yang sumber airnya sangat terbatas, pola konsumsi air oleh organisasi dapat mempengaruhi hubungan organisasi dengan pihak lain yang berkepentingan.

2.

Kompilasi

2.1 Mengidentifikasi total volume pengambilan air dari berbagai sumbernya secara langsung berdasarkan pelaporan organisasi atau melalui perantara seperti sarana dan prasarana air, tercakup di dalamnya proses pendinginan air. 2.2 Melaporkan total volume pengambilan air dalam meter kubik per tahun melalui berbagai sumber: •

air permukaan, termasuk air dari lahan basah, sungai, danau dan laut

•

air tanah

•

air hujan yang dikumpulkan dan ditampung secara langsung dalam laporan organisasi

•

air limbah dari organisasi lain

•

penyediaan air oleh pemerintah atau sarana air lainnya

14

© 2000-2006 GRI

Definisi

Total Pengambilan Air

4.

Dokumentasi

Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat ditunjukkan dari meteran air, tagihan air, penghitungan dari data yang ada yang terkait dengan pemakaian air (apabila tidak ada meteran air, atau tagihannya, atau referensi data yang ada) atau estimasi organisasi itu sendiri. 5.

Referensi

Tidak ada.

Set Protokol Indikator: EN

EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air 1.

Relevansi

Penarikan dari sebuah sistem air dapat berpengaruh pada lingkungan karena penurunan muka air tanah (lowering watertable), berkurangnya volume ketersediaan air yang digunakan, atau di lain pihak berubahnya kemampuan dan fungsi ekosistem. Perubahan tersebut berdampak luas terhadap kualitas hidup di sekitarnya, termasuk konsekuensi ekonominya. Indikator ini mengukur skala/tingkat dampak yang terkait dengan penggunaan air oleh organisasi. Berkaitan dengan pengguna lainnya atas sumber air yang sama, indikator ini juga memungkinkan suatu penilaian atas risiko spesifik atau perbaikan, dan juga stabilitas sumber air yang dimiliki sendiri oleh organisasi. 2.

•

3.

IP

nilai keanekaragaman hayati ( keragaman spesies dan endemik, jumlah spesies yang dilindungi )

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Informasi karakteristik sumber air atau daerah yang dilindungi dapat diperoleh dari departemen yang berkaitan dengan sumber daya air atau dari penelitian analisis dampak lingkungan . 5.

Referensi

•

IUCN - Daftar merah spesies langka/terancam.

•

Konvensi Ramsar mengenai lahan basah , 1971.

Kompilasi

2.1 Dapatkan sumber air yang secara nyata terkena dampak pengambilan air oleh organisasi. Kriteria pengambilan air tersebut memenuhi satu atau beberapa yang berikut ini: •

pengambilan rata-rata 5% atau lebih dari volume rata-rata tahunan badan air (water body)

•

pengambilan dari badan air dilakukan secara profesional karena alasan yang sensitif berkaitan dengan ukuran, fungsi atau status dari kelangkaan, ancaman, atau gangguan sistem (khususnya ancaman terhadap tumbuhan atau hewan yang terdapat dalam badan air) atau

•

pengambilan air dari lahan basah sesuai dengan daftar pada konvensi Ramsar atau daerah konservasi secara nasional maupun internasional tidak diperbolehkan

Catatan: Bila air disediakan oleh pemasok air milik negara atau swasta, badan air/ sumber air asli harus diidentifikasi dan dilaporkan 2.2 Laporkan total sumber air yang berdampak secara nyata sesuai dengan kriteria sebagai berikut: •

ukuran sumber air dalam meter kubik ( m3 )

•

bukan sumber air yang dirancang sebagai daerah yang dilindungi (nasional atau internasional)

Version 3.0

15

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang 1.

Relevansi

Jumlah air yang digunakan kembali dan yang didaur ulang dapat menjadi ukuran efisiensi dan menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mengurangi jumlah pengambilan dan pengeluaran air. Peningkatan pemanfaatan kembali dan daur ulang dapat mengurangi konsumsi air, ancaman, dan biaya limbah. Pengurangan konsumsi air melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang dapat pula memberikan kontribusi terhadap sasaran lokal, nasional dan regional terkait dengan pengelolaan penyediaan air. 2.

Kompilasi

2.1 Indikator ini mengukur air yang dapat dikelola untuk dimanfaatkan kembali dan didaur ulang dan air yang tidak dapat dapat dikelola untuk dimanfaatkan kembali dan didaur ulang. Termasuk dalam indikator ini adalah air abu-abu (grey water) ( air yang dikumpulkan dari air hujan, air limbah yang berasal dari proses rumah tangga seperti mencuci piring, pakaian dan mandi) 2.2 Menghitung volume air yang dimanfaatkan kembali dan didaur ulang berdasarkan pada volume kebutuhan air yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali di masa dating dibandingkan dengan pengambilan air. Contohnya apabila organisasi dalam satu siklus organisasi membutuhkan 20 meter kubik air, maka pengambilan airnya 20 meter kubik air dari satu siklus produksi dan digunakan lagi untuk 3 siklus produksi. Total volume air yang digunakan lagi/daur ulang untuk 3 siklus tersebut adalah 60 meter kubik. 2.3 Melaporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali oleh organisasi dalam meter kubik per tahun (m3/tahun) dan juga persentase total air yang diambil sesuai dengan indikator EN8.

16

© 2000-2006 GRI

3.

Definisi

Upaya untuk memproses ulang air/limbah cair yang sudah digunakan atau limbah sebelum dibuang atau dilepasakan ke lingkungan sekitar. Secara umum, ada 3 jenis air yang didaur dan digunakan kembali: •

air limbah yang didaur lagi dalam proses yang sama atau didaur ulang untuk meningkatkan kegunaannya di dalam siklus proses

•

air limbah yang didaur dan digunakan kembali di dalam proses yang berbeda tetapi dengan fasilitas yang sama

•

air limbah yang digunakan kembali pada fasilitas organisasi yang lain

4. Dokumentasi Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat ditunjukkan dari meteran air, tagihan air, atau (jika tidak ada meteran air dan tagihannya) penghitungan dari data audit atau inventori atau dari penjual air 5.

Referensi

Tidak ada.

Set Protokol Indikator: EN

EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi 1.

Tipe operasi (kantor, manufaktur/produksi atau ekstraksi)

•

Luasnya areal operasi (dalam km persegi)

•

Nilai kenakeragaman hayati dengan karakteristik sebagai berikut:

--

Atribut daerah yang diproteksi dan keanekaragaman hayati bernilai tinggi yang berada di luar daerah yang diproteksi (daratan, air segar atau ekosistem laut) dan

--

Status dari areal yang diproteksi (IUCN, Protected Area Management Category, Ramsar Convention, National Legislation, Natura 2000 site, dst)

Relevansi

Dengan melaporkan dampak potensial terhadap tanah yang berada dalam areal yang dilindungi atau daerah yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi , juga dengan daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi tersebut, suatu organisasi dapat mengidentifikasi dan memahamai risiko-risiko tertentu yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi baik di dalam daerah yang diproteksi maupun daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi, akan memungkinkan organisasi mengurangi risiko. Hal ini juga akan memungkinkan organisasi bisa mengelola dampak terhadap kenakeragaman hayati atau mencegah terjadinya salah kelola. Kesalahan dalam pengelolaan dampak tersebut bisa mengakibatkan rusaknya reputasi, keterlambatan dalam mendapatkan izin perencanaan, dan kerugian akibat keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat (social license to operate). 2.

•

Kompilasi

2.1 Identifikasikan daerah operasional yang dimiliki, disewa, dikelola yang berlokasi di dalam atau di daerah yang berdekatan dengan areal yang diproteksi atau daerah yang mengandung keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi, termasuk daerah operasi dimasa mendatang yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait 2.2 Laporkan informasi berikut ini untuk setiap lokasi operasi sebagaimana telah diindentifikasikan di atas: •

Lokasi geografis

•

Tanah di bawah permukaan yang dimiliki, disewa, atau dikelola oleh organisasi

•

Kedudukan lokasi dalam kaitannya dengan daerah yang diproteksi atau daerah yang memiliki kenakeragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi

3.

IP

Definisi

Area yang diproteksi Area yang secara geografis diperuntukkan, diatur, dan dikelola untuk tujuan konservasi khusus Area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi Area yang secara legal tidak diproteksi tetapi diakui oleh organisasi pemerintah atau nonpemerintah sebagai daerah yang penting untuk keanekaragaman hayati. Termasuk di dalamnya habitat yang mendapat prioritas untuk konservasi (telah didefinisikan di dalam National Biodiversity Strategies and Action Plans yang dibuat berdasarkan konvensi tentang keanekaragaman hayati). Sebagai tambahan, beberapa organisasi konservasi internasional telah mengidentifikasi daerah-daerah khusus yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi 4.

Dokumentasi

Informasi yang diperlukan didapatkan dari kontrakkontrak pembelian, sewa atau daftar tanah nasional atau regional (national/regional land registry) Pada level nasional, berbagai instansi publik yang bertanggung jawab untuk perlindungan dan konservasi lingkungan dapat menyimpan informasi tentang area yang secara nasional dan internasional dilindungi dan daerah-daerah dengan keanekaragaman hayati bernilai tinggi. Sebagai tambahan, Strategi Nasional Keanekaragaman Hayati (National Biodiversity Strategies) dan Rencana Aksi umumnya mencakup informasi dan daftar daerah yang dilindungi dan daerah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Version 3.0

17

IP

18

Set Protokol Indikator: EN

5.

Referensi

•

Ramsar Convention on Wetlands, 1971

•

UNESCO World Heritage Sites

•

UN Biosphere Reserves

•

National Diversity Strategies and Action Plans prepared under the Convention on Biological Diversity

•

Conservation International’s Biodiversity Hotspots and Wilderness Area.

•

WWF’s Global 200 Ecoregion

•

Bird Life International’s Important Bird Areas

•

IUCN’s Centres of Plant Diversity

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EN

EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi 1.

2.

2.3 Laporkan dampak positif dan negatif signifikan yang langsung maupun tidak langsung dengan acuan berikut ini:

Relevansi

Indikator ini memberikan informasi atas dampak yang signifikan (baik langsung maupun tidak langsung) yang ditimbulkan organisasi terhadap keanekaragaman hayati di daerah-daerah yang diproteksi dan di daerah dengan kenakeragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi. Indikator ini juga memberikan latar belakang pemahaman (dan pengembangan) terhadap strategi organisasi untuk menekan dampak dimaksud. Dengan meminta informasi kualitatif yang terstruktur, indikator tersebut memungkinkan pembandingan antarorganisasi dan periode terkait dengan ukuran, skala, dan sifat dampak yang terjadi. Kompilasi

2.1 Dapatkan dampak signifikan yang terjadi atas keanekaragaman dikaitkan dengan aktivitas, produk dan jasa organisasi, termasuk dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan (misalnya dalam rantai pasokan) 2.2 Laporkan sifat dari dampak langsung maupun tidak langsung yang signifikan terhadap keankeragaman hayati dengan mengacu pada satu atau beberapa hal berikut ini: •

Konstruksi atau penggunaan pabrik manufaktur, tambang, dan infrastruktur transportasi

•

Polusi (diperkenalkannya substansi yang tidak secara alamiah muncul dalam sebuah habitat)

•

Diperkenalkannya spesies yang tidak ganas, pest dan patogenik

•

Pengurangan spesies

•

Pelestarian habitat

•

Perubahan proses ekologis melebihi batas yang alamiah

IP

3.

•

Spesies yang terkena dampak

•

Luasnya areal yang terkena dampak

•

Lamanya dampak

•

Kemungkian tidak bisa dikembalikannya (reversibilty and irreversibility) dampak dimaksud

Definisi

Dampak signifikan Dampak yang sifnifikan dapat merusak integritas sebuah daerah geografis baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi dengan mengubah secara signifikan fitur ekologis, struktur dan fungsi-fungsi yang terkait dengan cakupan daerah menyeluruh dalam kurun waktu jangka panjang. Hal ini berarti bahwa habitat, level populasi dan/atau spesies khusus yang mengakibatkan habitat tersebut penting menjadi tidak berkelanjutan. Pada tingkatan spesies, sebuah dampak signifikan mengakibatkan penurunan populasi dan/atau perubahan dalam distribusi sehingga rekrutmen natural generasi (reproduksi atau imigrasi dari daerah yang tidak terkena dampak) tidak dapat kembali lagi ke level sebelumnya. Sebuah dampak signifikan dapat juga mempengaruhi subsistensi atau penggunaan sumber daya komersial pada tingkatan di mana pengguna terkena dampak pada kurun waktu panjang. 4.

Dokumentasi

Informasi untuk indikator ini dapat diketemukan dalam sistem pengelolaan lingkungan organisasi atau dari dokumentasi internal lainnya. Jika tersedia, informasi dapat juga diperoleh dari penilaian dampak sosial dan lingkungan dan/atau penilaian daur hidup, dan dari hulu (upstream)/hilir (downstream) organisasi dalam rantai pasokan (supply chain). 5.

Referensi

•

GRI Crosss-Reference: GRI Biodiversity Resource Document

Version 3.0

19

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat

3.

1.

Daerah yang dipergunakan dalam atau dipengaruhi oleh aktivitas operasional, di mana perbaikan telah dilakukan terhadap lingkungan dimaksud hingga tercapai kondisi awal atau kondisi yang didukung oleh ekosistem yang sehat dan yang berfungsi baik.

Relevansi

Strategi keanekaragaman hayati mencakup kombinasi unsur-unsur yang terkait dengan pencegahan, pengelolaan, dan pemulihan atas kerusakan yang terjadi pada habitat alami sebagai akibat dari aktivitas organisasi. Indikator ini mengukur implementasi dari strategi khusus untuk mencegah atau memulihkan dampak negatif yang terkait dengan kegiatan organisasi. Dengan adanya keyakinan atas integrasi habitat alamiah bisa meningkatkan reputasi organisasi, stabilitas lingkungan, sumber daya serta penerimaan masyarakat sekitar. 2.

Kompilasi

2.1 Indikator ini merujuk pada daerah-daerah di mana perbaikan telah selesai atau daerah dimaksud telah secara aktif dilindungi. Area yang operasinya masih aktif dapat dimasukkan jika daerah tersebut memenuhi definisi sebagai daerah yang diproteksi dan dipulihkan. 2.2 Lakukan penilaian terhadap area didasarkan pada kondisi akhir periode pelaporan 2.3 Laporkan ukuran dan lokasi semua habitat di daerah lindung dan/atau daerah yang dipulihkan (dalam ukuran hektar), dan apakah keberhasilan pemulihan disetujui oleh profesional independen dari luar. Jika daerah tersebut lebih luas dari 1 km2, agar dilaporkan dalam satuan km2. 2.4 Laporkan apakah terdapat kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau memperbaiki daerah yang dihuni habitat di luar daerah di mana organisasi telah mengawasi dan melaksanakan restorasi dan perlindungan.

20

© 2000-2006 GRI

Definisi

Daerah yang dipulihkan

Daerah yang dilindungi Daerah yang dilindungi dari kerusakan selama aktivitas operasional, di mana lingkungan tetap berada pada kondisi awalnya dengan ekosistem yang sehat dan berfungsi baik. 4.

Dokumentasi

Informasi atas daerah yang dilindungi dapat diperoleh

dari dokumentasi sistem manajemen lingkungan perusahaan, rencana lokasi, penilaian terhadap dampak sosial dan lingkungan atau kebijakan organisasi. Informasi atas restorasi tanah (seperti persyaratan restorasi tanah) dapat diperoleh dari kontrak leasing, sewa atau pembelian tanah atau dari aktivitas penilaian dampak sosial dan lingkungan atau dari daftar risiko. 5.

Referensi

Tidak ada.

Set Protokol Indikator: EN

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati 1.

Relevansi

Kinerja yang dikaitkan dengan kebijakan keanekaragaman hayati, sasaran dan komitmen tergantung pada ada tidaknya program yang terstruktur untuk mengelola dampak yang terjadi. Ada tidaknya struktur program menjadi sangat penting ketika regulasi nasional tidak menyediakan referensi yang jelas bagi rencana organisasi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

3.

IP

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Informasi atas program dan target dapat diperoleh dari petunjuk manajemen atau dari Sistem Manajemen Lingkungan organisasi, penilaian dampak sosial dan lingkungan, kebijakan CSR atau register risiko. 5.

Referensi

Tidak ada.

Indikator ini memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis seberapa baik strategi, aktivitas dan rencana ke depan organisasi dalam mengungkapkan dampak potensial terhadap keanekaragaman hayati. Kualitas pendekatan organisasi dalam mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati akan mempengaruhi eksposur terhadap risiko seperti rusaknya reputasi, denda, atau penolakan terhadap rencana atau izin operasi. Tindakan-tindakan untuk melindungi atau memperbaiki habitat dan spesies menjadi sangat relevan 2.

Kompilasi

2.1 Jika aturan nasional berpengaruh terhadap strategi, aktivitas dan rencana organisasi sebagaimana dilaporkan dalam indikator, hal tersebut seharusnya dicatat 2.2 Laporkan strategi organisasi untuk merealisasikan kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang mencakup: •

Pengintegrasian pertimbangan atas keanekaragaman hayati dalam alat-alat analisis seperti penilaian dampak lingkungan

•

Metodologi untuk menentukan eksposur risiko dari keanekaragaman hayati

•

Menetapkan target dan tujuan khusus\

•

Proses pemantauan

•

Pelaporan publik

2.3 Laporkan tindakan yang sedang berjalan untuk mengelola risiko keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan pada EN11 dan EN12 atau rencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut di masa mendatang

Version 3.0

21

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerahdaerah yang terkena dampak operasi 1.

Relevansi

Indikator ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dapat membahayakan spesies tanaman dan hewan yang terancam punah. Dengan mengidentifikasi berbagai ancaman ini, organisasi dapat memulai langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan dan kepunahan spesies tersebut. Daftar merah IUCN (IUCN Red List) dan daftar konservasi spesies nasional dapat membantu menentukan sensitivitas habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi organisasi, dan menentukan penting tidaknya habitat dimaksud dari sudut pandang manajemen. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasikan lokasi habitat yang terkena dampak operasi organisasi yang mencakup spesies dalam IUCN Red List dan Daftar Konservasi Nasional 2.2 Laporkan jumlah spesies dalam habitat yang terkena dampak aktivitas organisasi, dengan menunjukkan satu dari beberapa level risiko berikut ini:

22

•

Sangat terancam

•

Terancam

•

Rawan terancam/Labil (Vulnerable)

•

Hampir terancam

•

Tidak perlu diperhatikan

© 2000-2006 GRI

3.

Definisi

IUCN Red List species: Sejumlah spesies tertentu, tumbuhan dan binantang, dengan status konservasi global sebagaimana ditetapkan oleh International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 4.

Dokumentasi

Informasi atas terdaftarnya spesies dalam IUCN Red List dan Daftar Konservasi Nasional dapat diperoleh dari kantor konservasi nasional/regional, pemerintahan lokal, atau LSM lingkungan hidup. Untuk organisasi yang beroperasi di dalam atau berdekatan dengan daerah yang dilindungi atau daerah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, studi perencanaan atau bahan lainnya yang diizinkan bisa jadi mengandung informasi tentang keanekaragaman hayati dalam daerah yang diproteksi. 5.

Referensi

•

IUCN Red List of Threatened Species.

Set Protokol Indikator: EN

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat 1.

Relevansi

Emisi gas rumah kaca adalah penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Fenomena ini telah diatur dengan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) dan Protokol Kyoto. Berbagai aturan nasional dan internasional yang berbeda serta sistem insentif (misalnya sertifikat perdagangan gas rumah kaca- trading climate certificate) dimaksudkan untuk mengendalikan volume emisi gas rumah kaca serta memberi insentif terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut. Indikator ini dapat dipergunakan bersama-sama dengan KL17 untuk menjelaskan target regulasi atau sistem perdagangan baik pada level nasional maupun internasional. Kombinasi emisi langsung dan tidak langsung memberikan petunjuk pada implikasi biaya terhadap perpajakan atau sistem perdagangan organisasi. 2.

Kompilasi

2.1 Tersedia berbagai metodologi konversi yang berbeda untuk menghitung jumlah gas rumah kaca berdasarkan sumbernya. Tunjukkan standar yang dipergunakan, dan tunjukkan metodologi yang terkait dengan data dalam hubungannya dengan kategori berikut ini:



•

Ukuran langsung (misalnya continuous online analyzers dll)

•

Perhitungan berdasarkan data spesifik lapangan (misal untuk analisis komposisi gasoline)

•

Perhitungan berdasarkan default data; dan

•

Estimasi-estimasi. Jika estimasi dipergunakan karena ketiadaan angka default, tunjukkan angka basis mana yang didapatkan

Perincian lebih lanjut dari kompilasi atas indikator ini tersedia di WRI/WBCSD GHG Protocol dan di dalam dokumen IPCC sebagai terdaftar dalam refensi

2.2 Identifikasikan emisi langsung gas rumah kaca dari semua sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi, termasuk:



•

Listrik, panas atau uap yang dihasilkan (sebagaimana dilaporkan dalam KL3)

•

Proses pembakaran (combustions) lain seperti flaring

•

Proses fisik dan kimiawi

•

Tranportasi material, produk dan buangan

•

Venting

•

Fugitive emissions

IP

Emisi yang berasal dari proses dan sumber pembakaran (combustions) akan terkait dengan energi primer langsung dari sumber tidak terbarukan dan terbarukan sebagaimana dilaporkan dalam EN3. Perlu dicatat bahwa emisi CO2 langsung dari pembakaran biomassa tidak termasuk tetapi dilaporkan secara terpisah sesuai dengan GHG Protocol Corporate Standard (edisi revisi).

2.3 Dapatkan emisi tidak langsung gas rumah kaca yang dihasilkan dari listrik, panas dan uap yang dibeli (hal ini terkait dengan konsumsi energi yang dilaporkan dalam EN4). Emisi tidak langsung lainnya (seperti perjalanan dinas yang dilakukan) tidak dimasukkan karena emisi tersebut telah tercakup dalam EN17. 2.4 Laporkan total emisi gas rumah kaca sebagai jumlah dari emisi langsung dan tidak langsung (sebagaimana dalam butir 2.2 dan 2.3 di atas) dalam satuan ton CO2 ekuivalen. 3.

Definisi

Emisi langsung Emisi dari sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Sebagai contoh, emisi langsung yang terkait dengan pembakaran (combustions) akan meningkat akibat pembakaran bahan bakar untuk energi dalam batasan operasional organisasi.

Emisi tidak langsung Emisi yang dihasilkan dari aktivitas organisasi tetapi dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam konteks indikator ini, emisi tidak langsung mengacu pada emisi gas rumah kaca yang timbul dari llistrik, panas atau uap yang dikonsumsi oleh organisasi.

Version 3.0

23

IP

Set Protokol Indikator: EN

CO2 dan ekuivalennya CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca didasarkan pada global warming potential (GWP). CO2 ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan tonnage dari gas dengan GWP terkait. 4.

Dokumentasi

Emisi yang terjadi akibat penggunaan energi langsung dan tidak langsung dapat dihitung dari data yang dilaporkan pada EN 3 dan EN 4.

24

5.

Referensi

•

The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative. Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD (the World Business Council for Sustainable Development).

•

Kyoto Protocol, 1997

•

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change 2001, Working Group I: The Scientific Basis

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: EN

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat 1.

Relevansi

Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab utama perubahan iklim. Hal ini telah diatur dalam UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change) dan Protokol Kyoto. Untuk beberapa organisasi, emisi gas rumah kaca tidak langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca langsung. Pengukuran dan upaya untuk mengurangi emisi tidak langsung menunjukkan kepemimpinan organisasi dalam menekan perubahan iklim dan pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi organisasi. 2.

Kompilasi

2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas yang timbul akibat penggunaan energi tidak langsung. Tidak perlu dimasukkan emisi tidak langsung dari listrik, panas dan uap yang dikonsumsi karena aspek ini sudah dicakup dalam EN16. 2.2 Sebagai tambahan, dapatkan aktivitas organisasi yang mengakibatkan emisi tidak langsung dan tentukan jumlahnya (misalnya perjalanan bisnis, perjalanan pegawai komuter).

Ketika memutuskan seberapa jauh aktivitas berikut relevan, pertimbangkan apakah emisi akibat kegiatan tersebut: •

• •

Lebih besar dibandingkan dengan kegiatan lain yang mengakibatkan emisi langsung atau emisi tidak langsung dalam kaitannya dengan penggunaan energi (as reported in EN16). Dipandang sangat kritis oleh pemangku kepentingan.

3.

IP

Definisi

Emisi tidak langsung Emisi yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi tetapi dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam konteks indikator ini, emisi tidak langsung tidak mencakup emisi yang dihasilkan akibat mengkonsumsi listrik, tenaga panas dan uap yang berasal dari luar organisasi (seperti untuk transportasi dan kemasan). CO2 dan ekuivalennya CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca didasarkan pada GWP (global warming potential). CO2 ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan tonnage gas dengan GWP terkait. 4.

Dokumentasi

Informasi dapat diperoleh dari pemasok barang dan jasa dari luar perusahaan. Untuk beberapa jenis emisi tidak langsung seperti perjalanan dinas, organisasi perlu menggabungkan catatannya sendiri dengan data yang berasal dari luar perusahaan untuk mendapatkan angka estimasi. 5.

Referensi

•

The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative. Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD (the World Business Council for Sustainable Development

•

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change 2001, Working Group I: The Scientific Basis

•

Kyoto Protocol, 1997

Bisa ditekan secara signifikan oleh organisasi.

2.3 Melaporkan jumlah emisi GHG tidak langsung sebagaimana diidentifikasi dalam tonnage CO2 ekuivalen.

Version 3.0

25

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya 1.

Relevansi

Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab dari perubahan iklim. Hal ini diatur oleh UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change) dan Protokol Kyoto. Sebagai akibatnya aturan dan sistem insentif internasional dan nasional yang berbeda-beda (seperti sertifikasi perdagangan gas rumah kaca - climate trading certification) dimaksudkan untuk mengendalikan volume dan memberikan insentif atas pengurangan emisi gas rumah kaca. Kalau dimonitor secara menyeluruh, berbagai emisi dapat dikurangi secara efektif (misalnya dengan memilih secara cermat bahan baku/jasa/kapasitas produksi yang hemat energi). Indikator ini dapat dipergunakan bersamaan EN16 dan EN17 dalam menentukan dan memonitor target dengan memperhatikan regulasi atau sistem perdagangan baik pada level internasional maupun nasional. Menekan emisi gas rumah kaca dapat memperbaiki kinerja produk dan jasa dalam sebuah siklus hidup dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk merancang programprogram yang akrab lingkungan . 2.

Kompilasi

2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas akibat konsumsi semua sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi sebagaimana tercantum EN16 serta yang dihasilkan akibat konsumsi energi tidak langsung dan aktivitas organisasi sebagaimana dalam EN17. Bedakan antara pengurangan emisi yang wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary) . 2.2 Laporkan inisiatif yang dilakukan untuk menekan emisi gas rumah kaca termasuk areal di mana inisiatif tersebut diimplementasikan. 2.3 Laporkan secara kuantitatif dalam tonnage CO2 ekuivalen seberapa besar pengurangan emisi gas rumah kaca selama periode pelaporan sebagai akibat dari inisiatif yang dilakukan.

26

© 2000-2006 GRI

3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi



Informasi yang diperoleh dari EN16 dan EN17, dari pengukuran emisi, dari data akuntansi atau data estimasi. Informasi atas initiatif kemungkinan dapat diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan oleh departemen/bagian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan.

5.

Referensi

•

The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative. Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD (the World Business Council for Sustainable Development.

•

Kyoto Protocol, 1997

•

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change 2001, Working Group I: The Scientific Basis.

Set Protokol Indikator: EN

EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozonedepleting substances/ODS) dirinci berdasarkan berat 1.

Relevansi

Lapisan ozon (O3) mencegah sebagian besar radiasi ultra-violet yang berbahaya secara biologis. Protokol Montreal mengatur tahapan pengurangan ODS secara internasional. Pengukuran emisi ODS memungkinkan dilakukannya penilaian tingkat kepatuhan organisasi terhadap aturan yang berlaku sekarang maupun yang akan datang dan risikonya. Hal ini relevan khususnya bagi organisasi yang proses, produk dan jasanya menggunakan ODS dan oleh karenanya harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru agar sejalan dengan tahapan komitmen yang telah dibuat. Hasil yang dicapai organisasi dalam mengurangi ODS dapat menunjukkan level kepemimpinan organisasi dalam teknologi dan posisi daya saing. 2.

Kompilasi

3.

IP

Definisi

Bahan perusak lapisan ozon (Ozone-depleting substances/ODS) Substansi/bahan dengan potensi pengurang lapisan ozon (ozone depletion potential/ODP) lebih besar dari 0 dapat mengurangi laporan ozon stratosfir. Kebanyakan ODS dikendalikan oleh Protokol Montreal dan amendemennya yang mencakup CFC-11 dan CFC-12 yang mengakibatkan deplesi ozon. CFC-11 ekuivalent CFC-11 adalah ukuran yang dipergunakan untuk membandingkan berbagai substansi berdasarkan ODPnya. Level – 1 menggambarkan kemampuan CFC-11 dan CFC-12 merusak lapisan ozon. 4.

Dokumentasi

Informasi dapat diturunkan dari pengukuran dan akuntansi internal. 5.

Referensi

2.1 ODS yang terkandung dalam atau keluar dari produk selama pemakaian dan pengurangannya tidak tercakup dalam indikator ini.

•

Protokol Montreal tentang substansi yang mengurangi lapisan ozon.

2.2 Emisi substansi yang tercakup dalam Annex A, B, C dan E dari Protokol Montreal.

•

UN Environment Programme (UNEP) Halon Handbook.

2.3 Idenfikasi emisi dari ODS dengan menggunakan formula sbb:

Emisi = produksi + impor – ekspor substansi ODL



Produksi = substansi yang dihasilkan – substansi yang dirusak akibat teknologi – substansi yang dipergunakan dalam menghasilkan zat kimia lainnya.



Catatan: ODS yang didaur ulang dan dipakai ulang tidak diperhitungkan sebagai produksi

2.4 Laporkan berapa tonnage emisi ODS spesifik dan CFC – 11 equivalent.

Version 3.0

27

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat

•

HAP (hazardeous air pollutants)

•

Emisi Cerobong dan yang keluar

•

PM (particulate matter) atau

1.

•

Kategori standar lain untuk emisi udara yang diidentifikasikan dalam regulasi

Relevansi

Indikator ini mengukur skala emisi udara dari organisasi yang dapat menunjukkan ukuran dan seberapa penting emisi tersebut dibandingkan dengan organisasi lain.

Definisi

Polusi udara berdampak buruk terhadap kesehatan habitat, manusia dan hewan. Kerusakan mutu udara, pengasaman, degradasi hutan serta kepedulian masyarakat tentang kesehatan telah mendorong dikeluarkannya aturan-aturan lokal dan internasional untuk mengendalikan emisi udara. Berkurangnya tingkat polusi akan meningkatkan kualitas kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Pengurangan polusi atau peningkatan kinerja yang melebihi aspek ketaatan (beyond compliance) akan meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan pekerja. Besarnya volume emisi juga mempunyai implikasi langsung terhadap biaya organisasi.

Emisi udara yang signifikan

5.

Referensi

2.

•

Geneve Protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, 1979.

•

Helsinki Protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, 1985.

•

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent (PIC) Procedure, 1998.

•

Ukuran langsung emisi (seperti online analyzers)

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) (Annex A, B and C), 2001.

•

Perhitungan berdasarkan data spesifik lapangan

Sofia Protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, 1988.

•

Gothernburg Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution to abate acidification, eutrophication, and ground-level ozone.

Kompilasi

2.1 Identifikasikan emisi udara yang signifikan dan hitung beratnya. 2.2 Karena menghitung emisi udara tertentu seperti NOx cukup kompleks, perlu ditunjukkan metodologi yang dipergunakan untuk penghitungan dimaksud, dengan memilih salah satu dari pendekatan berikut ini: • • •

Perhitungan berdasarkan data default atau

•

Estimasi (jika estimasi dipergunakan karena ketiadaan angka default, tunjukkanlah angka basis yang mana yang dipergunakan)

2.3 Laporkan berat emisi udara (dalam kilogram atau kelipatan seperti tonnage) untuk masing-masing kategori berikut ini:

28

3.

•

NOx

•

SOx

•

POP (persistent organic pollutants)

•

VOC (volatile organic compounds)

© 2000-2006 GRI

Emisi udara yang diatur dengan konvensi internasional

dan/atau aturan/hukum nasional, termasuk emisi yang mendapat izin lingkungan (environmental license) untuk operasi organisasi. 4.

Dokumentasi

IInformasi dapat diperoleh dari pengukuran emisi, perhitungan dari data akuntansi atau estimasi.

Set Protokol Indikator: EN

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tempat pembuangannya 1.

Relevansi

Kuantitas dan kualitas air yang dibuang oleh organisasi, berkaitan langsung dengan dampak ekologi dan biaya operasional. Dengan meningkatkan kualitas air yang dibuang dan atau mengurangi jumlahnya secara progresif, organisasi memiliki peluang untuk mengurangi dampak buangan terhadap lingkungan sekitar. Pembuangan limbah cair (effluent) yang mengandung bahan kimia atau nutrisi tinggi (nutrient), terutama nitrogen, fosfor atau potasium, jika tidak dikelola, bisa berdampak signifikan terhadap air di tempat pembuangannya. Pada akhirnya, hal ini dapat mempengaruhi kualitas air yang tersedia untuk organisasi dan hubungan organisasi dengan masyarakat serta pengguna air lainnya.

Demand (BOD), Jumlah Suspended Solid (TSS), dan lain-lain. Pilihan kualitas parameter tertentu bervariasi tergantung produk/jasa/operasi organisasi. Pemilihan parameter harus konsisten dengan yang digunakan dalam sektor organisasi. Air bersih mengacu pada air yang memenuhi ketentuan nasional untuk kualitas air segar saat meninggalkan batas organisasi. Berarti bisa berupa air segar yang kualitasnya belum dipengaruhi oleh pemakaian organisasi, atau air limbah yang diolah untuk memenuhi standar air segar sebelum dibuang. 3.

Jumlah air limbah yang dibuang selama periode pelaporan ke bawah permukaan air, permukaan air, saluran yang mengarah ke sungai, laut, danau, rawa, fasilitas pengolahan dan air tanah, melalui:

Kompilasi

2.1 Identifikasikan pembuangan air yang terencana dan tidak terencana (kecuali air tadah hujan dan saluran limbah domestik) menurut tujuan dan jelaskan pengolahan yang dilakukan. Jika organisasi tidak memiliki suatu ukuran (meter) untuk mengukur pembuangan air, pembuangan itu diestimasi dengan mengurangkan perkiraan volume yang dikonsumsi di tempat dari volume yang diambil, seperti yang dilaporkan dalam EN8. 2.2 Laporkan jumlah volume pembuangan air yang terencana dan tidak terencana dalam meter kubik per tahun (m3/tahun) menurut: •

Tujuan;

•

Metode pengolahan; dan

•

Penggunaan kembali oleh organisasi lain.

Definisi

Jumlah Pembuangan Air

Pembuangan limbah cair (effluent) atau pengolahannya melalui instalasi pengolahan air limbah tidak hanya mengurangi tingkat polusi, namun juga bisa menurunkan biaya finansial dan risiko terkena sanksi hukum akibat pelanggaran peraturan di bidang lingkungan. Hal ini akan meningkatkan keberadaan organisasi untuk diterima masyarakat (social license to operate). 2.

IP

4.

•

Titik pembuangan tertentu (titik sumber pembuangan)

•

Penyebaran di seluruh permukaan tanah atau dengan cara yang tidak jelas (tidak ada titik sumber pembuangan); atau

•

Air limbah dipindahkan dari organisasi melalui truk. Pembuangan air tadah hujan atau saluran limbah domestik tidak dianggap sebagai pembuangan air.

Dokumentasi

Sumber informasi volume air yang dibuang oleh organisasi termasuk meteran air (titik sumber pembuangan atau saat pembuangan melalui pipa) dan perizinan. 5.

Referensi

•

MARPOL Convention (International Convention for the Prevention of Pollution of Ships), 1973.

•

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant (POPs),2001.

2.3 Organisasi yang membuang limbah cair atau air yang sudah mengalami pemrosesan (process water) harus melaporkan kualitas air menurut volume limbah cair dengan menggunakan standar parameter limbah cair seperti Biological Oxygen

Version 3.0

29

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan

•

Dibuang ke tempat pembuangan (landfill)

•

Sumur injeksi dalam (deep well injection)

1.

•

Penyimpanan di tempat;

•

Dan lain-lain (harus dispesifikasikan oleh organisasi)

•

diidentifikasikan dalam regulasi

Relevansi

Data limbah selama beberapa tahun dapat menunjukkan tingkat kemajuan organisasi terhadap upaya pengurangan limbah. Hal ini juga menunjukkan adanya penyempurnaan dalam efisiensi proses dan peningkatan produktivitas. Dari sudut pandang finansial, pengurangan limbah memberikan kontribusi langsung pada penurunan biaya bahan, biaya pengolahan, dan biaya pembuangan. Informasi tentang tempat pembuangan mengungkapkan sampai sejauh mana organisasi mengelola keseimbangan antara pilihan tempat pembuangan dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya (un-even environmental impact). Misalnya, penimbunan (land filling) dan aktivitas daur ulang menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan imbas residu. Strategi pengurangan limbah yang umum, lebih menekankan pada pilihan prioritas pemulihan, penggunaan kembali, atau daur ulang, dibanding pilihan pembuangan lainnya, jika memungkinkan. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasikan jumlah limbah yang diciptakan oleh operasi organisasi, menurut: • •

Limbah berbahaya (sesuai definisi legislasi nasional pada titik penciptaan- generation point); dan Limbah tidak berbahaya (semua bentuk lain limbah padat atau cair selain air limbah).

2.2 Jika data berat tidak tersedia, estimasikan berat dengan menggunakan informasi yang tersedia mengenai kepadatan (density) limbah dan volume yang dihasilkan, keseimbangan massa, atau informasi serupa. 2.3 Laporkan jumlah limbah dalam ton menurut jenis sesuai dengan poin 2.1 untuk setiap metode pembuangan berikut:

30

•

Dijadikan kompos

•

Penggunaan kembali

•

Daur ulang

•

Perbaikan

•

Pembakaran (atau digunakan sebagai bahan bakar);

© 2000-2006 GRI

2.4 Laporkan bagaimana ketentuan metode pembuangan :

3.

•

Dibuang langsung oleh organisasi atau jika tidak, menggunakan konfirmasi langsung

•

Informasi yang diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah; atau

•

Standar organisasi mengenai kontraktor pembuangan limbah.

Definisi

Metode Pembuangan Metode pengolahan atau pembuangan limbah, meliputi pengolahan menjadi kompos (composting), penggunaan kembali, daur ulang, perbaikan, pembakaran, dibuang ke tempat pembuangan (landfill), sumur injeksi dalam, dan penyimpanan di tempat. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial antara lain audit limbah eksternal oleh penyedia jasa pembuangan atau laporan limbah dari penyedia jasa ini, seperti tagihan pengolahan limbah internal, sistem akuntansi, serta departemen/bagian atau manajemen pengadaan. 5.

Referensi

•

Ban Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 1989.

•

London Dumping Convention, 1972.

•

MARPOL Convention (International Convention for the Prevention of Pollutions of Ships), 1973.

Set Protokol Indikator: EN

EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan

3.

1.

Terbuang tanpa disengaja bahan berbahaya yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia, tanah, tumbuhan, badan air (seperti sungai, danau dan sejenisnya), dan air tanah.

Relevansi

Tumpahan bahan kimia, oli, dan bahan bakar, memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, yang berpotensi mempengaruhi tanah, air, udara, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia. Upaya sistematis untuk menghindari tumpahan bahan berbahaya terkait langsung dengan kepatuhan organisasi terhadap regulasi, risiko finansial akibat hilangnya bahan baku, biaya pemulihan kembali, risiko tuntutan hukum, dan merusak citra organisasi. Indikator ini juga berfungsi sebagai ukuran tidak langsung dalam mengevaluasi keterampilan organisasi dalam melakukan pengawasan. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasikan semua tumpahan signifikan yang tercatat dan volumenya. 2.2 Laporkan jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat.

IP

Definisi

Tumpahan

Tumpahan signifikan Semua tumpahan yang tercakup dalam laporan keuangan organisasi (yang menimbulkan kewajiban) atau yang dicatat sebagai tumpahan oleh organisasi. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial yang terkait dengan tumpahan bahan bakar, minyak, dan bahan kimia, bisa menjadi catatan internal dalam sistem manajemen lingkungan yang ada, seperti laporan resmi yang dibuat untuk/oleh badan lingkungan yang berwenang. 5.

Referensi

Tidak ada.

2.3 Untuk setiap tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi, laporkan tambahan informasi berikut ini: •

Tujuan;

•

Metode pengolahan; dan

•

Penggunaan kembali oleh organisasi lain.

--

Tumpahan minyak (permukaan tanah atau air);

--

Tumpahan bahan bakar (permukaan tanah atau air);

--

Tumpahan limbah (permukaan tanah atau air);

--

Tumpahan kimia (terutama permukaan tanah atau air); dan

--

Lain-lain

2.4 Laporkan dampak tumpahan.

Version 3.0

31

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Basel Convention Annex I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional. 1.

Relevansi

Manajemen limbah berbahaya merupakan bidang utama yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pengangkutan limbah berbahaya yang tidak memadai, khususnya ke negara-negara dengan infrastruktur dan regulasi nasional yang lemah dalam menangani limbah serupa, dapat membahayakan baik kesehatan manusia maupun lingkungan. Di samping itu, manajemen limbah berbahaya yang lemah mengakibatkan timbulnya kewajiban sehubungan dengan pelanggaran regulasi nasional dan internasional serta berpotensi merusak reputasi. 2.

2.4 Identifikasikan proporsi jumlah limbah berbahaya menurut tujuan yang diangkut dari organisasi ke lokasi di luar negeri. Masukkan semua limbah yang meninggalkan batas organisasi dan melintasi batas internasional, kecuali pemindahan antara lokasi organisasi yang berbeda. 2.5 Identifikasikan porsi jumlah limbah yang telah diolah, diangkut, dan diekspor organisasi menurut tujuan 2.6 Identifikasikan porsi jumlah limbah menurut tujuan yang telah diolah oleh sumber/pemasok eksternal, yang diangkut, diekspor, atau diimpor oleh organisasi. 2.7 Konversikan volume ke perkiraan berat dengan penjelasan singkat mengenai metodologi yang digunakan. 2.8 Laporkan informasi berikut ini dalam kilogram atau ton:

Kompilasi

2.1 Identifikasikan limbah berbahaya yang diangkut oleh atau atas nama organisasi dalam periode pelaporan menurut tujuan. 2.2 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut dengan menggunakan persamaan berikut:



Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut menurut tujuan = berat limbah berbahaya yang diangkut menuju organisasi dari sumber/pemasok eksternal yang tidak dimiliki oleh organisasi. +



Berat limbah berbahaya yang diangkut dari organisasi menurut tujuan ke sumber/pemasok eksternal yang tidak dimiliki oleh organisasi +



Berat limbah berbahaya yang diangkut secara nasonal dan/atau internasional menurut tujuan antara lokasi yang dimiliki, disewa atau dikelola oleh organisasi.

2.3 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya menurut tujuan yang diangkut melewati batas internasional dan yang memasuki batas organisasi. Limbah yang diangkut antara lokasi organisasi yang berbeda tidak dianggap sebagai impor.

32

© 2000-2006 GRI

3.

•

Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut;

•

Jumlah berat limbah berbahaya yang diimpor;

•

Jumlah berat limbah berbahaya yang diekspor; dan

•

Jumlah berat limbah berbahaya yang telah diolah

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial meliputi data tagihan dari kontraktor logistik atau pembuangan, sistem akuntansi, maupun departemen pengadaan atau manajemen pasokan. Beberapa negara mensyaratkan dokumentasi untuk menyertai pengiriman limbah berbahaya yang memberikan semua data terkait untuk indikator ini. 5.

Referensi

•

Ban Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 1989.

Set Protokol Indikator: EN

EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait, yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi.

3.

1.

Tidak ada.

Relevansi

Indikator ini adalah pelengkap kualitatif terhadap indikator kuantitatif pembuangan air yang membantu menggambarkan dampak pembuangan. Pembuangan dan limpasan yang memengaruhi habitat air bisa berdampak signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air. Pengidentifikasian badan air yang dipengaruhi oleh pembuangan, memberikan peluang untuk menentukan aktivitas dalam wilayah yang perlu mendapatkan perhatian (regions of significant concern), atau wilayah di mana organisasi mungkin menghadapi risiko tertentu sehubungan dengan kepentingan komunitas, keterbatasan sumber daya air dan lain-lain. 2.

Kompilasi

4.

•

Status sumber air, apakah termasuk area yang dilindungi (secara nasional atau internasional); dan

•

Nilai keanekaragaman hayati (misalnya jumlah spesies yang dilindungi).

IP

Definisi

Dokumentasi

Informasi mengenai status sumber air bisa diperoleh dari kementerian yang menangani masalah air, departemen pemerintah, atau penelitian yang diprakarsai oleh organisasi atau institusi lain, seperti studi dampak lingkungan. 5.

Referensi

•

IUCN Red List of Threatened Species .

•

Ramsar Convention on Wetlands.

2.1 Identifikasikan badan air yang terpengaruh secara signifikan oleh pembuangan air organisasi yang memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut ini: •

Pembuangan rata-rata 5% atau lebih dari volume rata-rata tahunan badan air;

•

Pembuangan berdasarkan nasihat profesional yang tepat (misalnya dinas pemerintah kota(municipal authorities) yang diketahui memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap badan air dan habitat terkait;

•

Pembuangan ke badan air khususnya yang dianggap sensitif oleh profesional karena ukuran, fungsi, atau statusnya yang relatif jarang, mengancam atau membahayakan sistem (atau mendukung spesies tanaman atau binatang tertentu yang berbahaya); atau

•

Pembuangan apa pun ke daftar rawa Ramsar – (Ramsar Listed Wetland) atau area konservasi nasional atau internasional tanpa melihat tingkat pembuangan.

2.2 Laporkan badan air yang terpengaruh secara signifikan oleh pembuangan air berdasarkan kriteria di atas, dengan menambahkan informasi mengenai: •

Ukuran badan air dalam meter kubik (m3);

Version 3.0

33

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak produk dan jasa terhadap lingkungan dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut. 1.

Relevansi

Di beberapa sektor, dampak produk dan jasa selama fase pemakaiannya (misalnya konsumsi air untuk mesin cuci) dan pada akhir umur manfaatnya bisa sama atau bahkan lebih besar daripada fase produksinya. Signifikansi dampak tersebut ditentukan baik oleh perilaku pelanggan maupun oleh desain produk atau jasa. Organisasi diharapkan melakukan pendekatan yang lebih proaktif untuk menilai dan meningkatkan dampak lingkungan dari barang dan jasa mereka. Ukuran ini menilai tindakan yang telah dilakukan organisasi untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif rancangan produk dan jasa serta penyerahannya. Rancangan yang ramah lingkungan bisa membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru, diferensiasi produk dan jasa, serta terciptanya inovasi teknologi. Pengintegrasian pertimbangan lingkungan dalam rancangan produk dan jasa bisa menurunkan risiko ketidaksesuaian terhadap peraturan lingkungan di masa datang, maupun meningkatkan reputasi.

2.

Kompilasi

2.1 Pada indikator ini, dampak berikut tidak dimasukkan karena telah tercakup dalam Indikator Lingkungan: •

Penarikan produk (EN27); dan

•

Dampak terhadap keanekaragaman hayati (EN12)

2.2 Laporkan inisiatif untuk menghilangkan dampak lingkungan yang paling signifikan dari barang dan jasa dalam periode pelaporan yang terkait dengan:

34

•

Penggunaan bahan (misalnya penggunaan bahan yang tidak bisa diperbarui, intensitas penggunaan energi, bahan beracun);

•

Penggunaan air (misalnya volume yang digunakan selama produksi dan/atau pemakaiannya);

•

Emisi (misalnya GHG, racun, emisi yang mendeplesikan/pengurang lapisan ozon);

© 2000-2006 GRI

•

Effluent (misalnya kualitas air yang digunakan selama produksi dan/atau pemakaian);

•

Kebisingan; dan

•

Limbah (misalnya bahan/kandungan beracun yang tidak bisa ditarik kembali-non reclaimable).

2.3 Laporkan secara kuantitatif sejauh mana pengurangan dampak lingkungan barang dan jasa selama periode pelaporan. Jika digunakan gambaran orientasi pemakaian (misalnya penggunaan air mesin cuci), tunjukkan dengan jelas asumsi yang mendasari pola konsumsi atau faktor normalisasi (misalnya hemat 10% penggunaan air per 5 kg cucian). 3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Informasi bisa diperoleh dari Penilaian Daur Hidup Produk (PDHP) atau dokumen-dokumen yang terkait dengan desain produk, pengembangan, dan pengujian. 5.

Referensi

Tidak ada.

Set Protokol Indikator: EN

EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik kembali menurut kategori. 1.

Relevansi

Pembuangan produk dan bahan kemasan pada akhir fase pemakaian semakin meningkatkan tantangan bagi lingkungan. Menciptakan sistem daur ulang dan penggunaan kembali yang efektif dalam siklus produk dapat meningkatkan efisiensi bahan dan sumber daya. Hal ini juga mengurangi permasalahan dan biaya yang terkait dengan pembuangan. Indikator ini memberikan gambaran sampai sejauh mana produk, komponen atau bahan yang ditarik kembali dan berhasil dikonversikan menjadi bahan yang berguna untuk proses produksi baru. Indikator ini juga memberikan gambaran sejauh mana organisasi mendesain produk dan kemasannya agar bisa didaur ulang atau digunakan kembali. Ukuran ini bisa menjadi sumber diferensiasi daya saing pada sektor yang mensyaratkan aturan formal untuk mendaur ulang produk dan bahan kemasannya.

2.

3.

IP

Definisi

Penarikan

Merujuk pada pengumpulan, penggunaan kembali atau pendaurulangan produk dan bahan kemasannya pada akhir masa manfaatnya. Pengumpulan dan pengolahan produk bisa dilakukan oleh produsen atau kontraktor. Hal ini merujuk pada produk dan bahan kemasannya yang:

4.

•

Dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi;}

•

Dipisahkan menjadi bahan mentah (misalnya baja, kaca, kertas, plastik, dan lain-lain) atau komponen; dan

•

Digunakan oleh organisasi atau pengguna lain.

Dokumentasi

Tidak ada. 5.

Referensi

Tidak ada.

Kompilasi

2.1 Identifikasikan jumlah produk dan bahan kemasan yang ditarik (misalnya didaur ulang atau digunakan kembali) pada akhir umur manfaatnya dalam periode pelaporan. Produk yang ditolak dan ditarik tidak termasuk dalam perhitungan. Pendaurulangan atau penggunaan kembali kemasan harus dilaporkan juga secara terpisah. 2.2 Laporkan persentase produk dan bahan kemasannya yang ditarik untuk setiap kategori produk (contohnya sekelompok produk terkait yang memiliki persamaan, seperti fitur yang memuaskan kebutuhan pasar tertentu) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: % produk dan bahan = kemasan Yang ditarik

Produk dan bahan kemasan yang ditarik dalam periode berjalan -------------------------------- x100 Produk terjual dalam periode pelaporan

2.3 Laporkan cara pengumpulan data untuk Indikator ini dari beberapa kemungkinan sumber data (misalnya, data dikumpulkan dari sistem pengumpulan internal atau data disediakan oleh sistem pengumpulan eksternal yang menarik produk atas nama organisasi).

Version 3.0

35

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan. 1.

Relevansi

Tingkat pelanggaran dalam organisasi membantu mengindikasikan kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa operasi sesuai dengan parameter kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, dengan memastikan kepatuhan membantu mengurangi risiko keuangan yang terjadi, baik secara langsung melalui denda atau secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap reputasi. Dalam situasi tertentu, pelanggaran bisa menimbulkan kewajiban pembersihan (cleanup obligation) atau kewajiban lingkungan lainnya yang berbiaya tinggi. Catatan kepatuhan organisasi dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memperluas operasi atau mendapatkan izin. 2.

Kompilasi

3.

Definisi

Hukum dan Regulasi Lingkungan Merujuk pada regulasi yang terkait dengan semua jenis masalah lingkungan (misalnya emisi, limbah cair dan limbah, maupun penggunaan bahan, energi, air dan keanekaragaman hayati) yang bisa digunakan organisasi. Hal ini mencakup kesepakatan sukarela terkait yang dibuat dengan otoritas berwenang dan dikembangkan sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan regulasi baru. Kesepakatan sukarela bisa digunakan jika organisasi berpartisipasi langsung dalam kesepakatan atau jika lembaga publik membuat kesepakatan tersebut bisa digunakan oleh organisasi dalam wilayah mereka melalui legislasi atau regulasi. 4.

Dokumentasi

karena kegagalan mematuhi hukum dan regulasi lingkungan, meliputi:

Sumber data meliputi hasil audit atau sistem pelacakan regulasi yang dioperasikan oleh departemen legal. Informasi yang terkait dengan denda moneter bisa ditemukan pada departemen akuntansi.

•

5.

2.1 Identifikasikan sanksi administratif atau hukum

Deklarasi/konvensi/kesepakatan Internasional dan nasional, regional dan regulasi lokal. Cantumkan pelanggaran yang terkait dengan tumpahan seperti yang diungkapkan dalam EN23, yang memenuhi kriteria untuk EN28;

•

Kesepakatan lingkungan sukarela dengan otoritas berwenang terkait dan dikembangkan sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan regulasi baru. Pada yurisdiksi tertentu, kesepakatan serupa berarti ”perjanjian”; dan

•

Kasus-kasus yang diajukan terhadap organisasi melalui penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional atau nasional yang diawasi oleh otoritas pemerintah.

2.2 Laporkan denda dan sanksi nonmoneter yang signifikan dalam hal:

36

2.3 Jika organisasi tidak mengidentifikasikankan pelanggaran apa pun terhadap hukum atau regulasi, maka penjelasan singkat untuk hal ini dianggap cukup.

•

Jumlah nilai denda moneter yang signifikan;

•

Jumlah sanksi nonmoneter; dan

•

Kasus-kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian .

© 2000-2006 GRI

Referensi

Tidak ada.

Set Protokol Indikator: EN

EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pengangkutan produk, barang-barang dan bahan lain yang digunakan untuk operasi organisasi serta pengangkutan tenaga kerja. 1.

Relevansi

Sistem pengangkutan berdampak luas terhadap lingkungan, mulai dari kabut asap dan kebisingan setempat (local smog and noise) hingga pemanasan global. Bagi beberapa perusahaan, khususnya yang memiliki jaringan pasokan dan distribusi yang luas, dampak lingkungan yang terkait dengan logistik bisa mewakili sebagian besar jejak langkah lingkungannya (environmental footprint). Penilaian terhadap dampak pengangkutan produk, barang dan bahan untuk tujuan logistik serta pengangkutan tenaga kerja organisasi, merupakan bagian dari pendekatan komprehensif atas perencanaan strategis manajemen lingkungan. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasikan jenis pengangkutan yang digunakan oleh organisasi yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, meliputi: •

Penggunaan energi (misalnya minyak, minyak tanah, bahan bakar, listrik);

•

Emisi (misalnya emisi gas rumah kaca, bahan berefek penipisan ozon (ozone-depleting substances), NOx, SOx dan emisi udara lainnya);

•

Limbah cair (misalnya berbagai jenis bahan kimia);

•

Limbah (misalnya berbagai jenis bahan kemasan);

•

Kebisingan; dan

•

Tumpahan (misalnya tumpahan bahan kimia, minyak, dan bahan bakar).

IP

2.4 Laporkan dampak lingkungan akibat pengangkutan produk, tenaga kerja organisasi dan barang serta bahan lainnya, yang telah berkurang. 3.

Definisi

Transportasi/pengangkutan Tindakan memindahkan sumber daya dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya (antara pemasok, pabrik, gudang dan pelanggan) dengan menggunakan berbagai jenis pengangkutan, termasuk pengangkutan penumpang (misalnya pegawai komuter dan perjalanan bisnis). Tujuan logistik Arus bolak-balik (forward and reverse) barang dan jasa serta penyimpanannya antara titik awal dan titik konsumsi. Transportasi dari anggota tenaga kerja dari organisasi Transportasi yang digunakan untuk pegawai komuter atau perjalanan bisnis, meliputi pesawat, kereta api, bus dan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor lainnya. 4.

Dokumentasi

Sumber data potensial meliputi faktur dari penyedia jasa logistik dan pemasok, laporan departemen logistik, catatan penggunaan kendaraan, serta pemeliharaan dan pemantauan yang dilakukan oleh departemen lingkungan. 5.

Referensi

•

United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.

2.2 Laporkan dampak lingkungan yang signifikan akibat pengangkutan yang digunakan untuk tujuan logistik dan pengangkutan tenaga kerja organisasi. Jika data kuantitatif tidak dicantumkan dalam laporan, berikan alasannya. 2.3 Sebutkan kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menentukan dampak lingkungan yang signifikan.

Version 3.0

37

IP

Set Protokol Indikator: EN

EN30 Jumlah pengeluaran dan investasi untuk proteksi lingkungan menurut jenis. 1.

Relevansi

Pengukuran pengeluaran untuk mitigasi dan proteksi lingkungan memungkinkan organisasi menilai efisiensi dari inisiatif organisasi di bidang lingkungan. Pengukuran ini juga memberikan masukan yang berguna untuk menganalisis biaya-manfaat internal. Data kinerja lingkungan yang diukur terhadap pengeluaran mitigasi dan proteksi lingkungan memberikan gambaran mengenai keefektifan organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk meningkatkan kinerjanya. Jika ditelusuri dan dianalisis secara komprehensif sepanjang waktu, data pengeluaran memungkinkan organisasi mempertimbangkan kompleksitas nilai investasi di bidang organisasi atau teknologi untuk memperbaiki kinerja organisasi di bidang lingkungan.

Kompilasi

2.1 Kompilasi pengeluaran dalam Indikator ini harus mengecualikan kategori berikut sebagaimana tertera dalam dokumen IFAC ’International Guidance Document on Environmental Management Accounting’s: •

Biaya output nonproduk

•

Denda atas pelanggaran terhadap regulasi lingkungan.

2.2 Identifikasikan pembuangan limbah, pengolahan emisi dan biaya pemulihan kembali berdasarkan pengeluaran yang terkait dengan hal-hal berikut: •

Pengolahan dan pembuangan limbah;

•

Pengolahan emisi (misalnya pengeluaran untuk penyaringan/filter, kontraktor);

•

Pengeluaran untuk pembelian dan penggunaan sertifikat emisi;

•

38

© 2000-2006 GRI

Depresiasi peralatan terkait, pemeliharaan dan material operasi dan jasa serta biaya personel terkait.

Asuransi kewajiban lingkungan; dan

•

Biaya pembersihan kembali, meliputi biaya untuk pemulihan kembali tumpahan seperti dilaporkan dalam EN23.

2.3 Identifikasikan biaya pencegahan dan manajemen lingkungan berdasarkan pengeluaran yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

Organisasi dapat mengembangkan sistem akuntansi manajemen lingkungan yang lengkap dan mampu menelusuri berbagai kategori informasi. Indikator ini memfokuskan pada biaya-biaya pembuangan limbah, emisi, pengolahan, pemulihan kembali dan biaya pencegahan serta biaya manajemen lingkungan. 2.

•

•

Personel yang ditugaskan untuk pendidikan dan pelatihan;

•

Jasa eksternal manajemen lingkungan;

•

Sertifikasi sistem manajemen eksternal;

•

Personel untuk aktivitas manajemen lingkungan umum;

•

Penelitian dan pengembangan;

•

Pengeluaran tambahan untuk menggunakan teknologi pembersih (misalnya tambahan biaya di samping teknologi standar);

•

Pengeluaran tambahan untuk pembelian yang terkait dengan lingkungan (green purchases); dan

•

Biaya manajemen lingkungan lainnya.

2.4 Laporkan jumlah pengeluaran untuk proteksi lingkungan yang dibagi menjadi:

3.

•

Pembuangan limbah, pengolahan emisi, biaya pemulihan kembali; dan

•

Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan.

Definisi

Pengeluaran untuk proteksi lingkungan Semua pengeluaran untuk proteksi lingkungan oleh atau atas nama organisasi, untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan dan mendokumentasikan aspek lingkungan, dampak serta bahayanya. Pengeluaran ini juga meliputi pembuangan, pengolahan, sanitasi dan pengeluaran untuk pembersihan. 4.

Dokumentasi

Semua sumber informasi potensial meliputi sistem penagihan dan akuntansi (misalnya akuntansi manajemen lingkungan) maupun pengadaan, sumber daya manusia dan departemen legal.

5.

Referensi

•

IFAC-The International Federation of Accountants (2005) ’International Guidance Document on Environmental Management Accounting’.

•

UNDSD-United Nations Division for Sustainable Development (2003): Environmental Management Accounting Procedures and Principles (EMARICEnvironmental Management Accounting Research and Information Center, 2003).

Set Protokol Indikator: EN

IP

Version 3.0

39

IP

Set Protokol Indikator Tanggung Jawab Produk (PR)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0

Set Protokol Indikator: PR

IP

TANGGUNG JAWAB PRODUK Indikator Kinerja

PR2 Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.

CORE

PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.

Aspek: Komunikasi Pemasaran PR6 Program-program untuk ketaatan kepada hukum, standar dan yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi dan sponsorship.

ADD

ADD

CORE

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan

PR7 Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan

PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasaan pelanggan.

ADD

ADD

PR4 Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.

PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Aspek: Kepatuhan CORE

CORE

PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.

ADD

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa

PR9 Nilai moneter dari denda ketidakpatuhan (noncompliance) hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Version 3.0

1

IP

Set Protokol Indikator: PR

Relevansi Indikator Tanggung Jawab Produk (PR) menjelaskan dampak manajemen produk dan jasa terhadap pelanggan dan pemakai. Organisasi diharapkan memberikan perhatian sepenuhnya kepada rancangan produk dan jasanya untuk memastikan bahwa produk dan jasa tersebut sesuai dengan pemakaian yang dimaksudkan dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Selain itu, komunikasi sehubungan dengan produk dan jasa serta pemakai perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan akan informasi dan haknya atas keleluasaan pribadi (privacy). Indikator-indikator tersebut disusun secara berpasangan, di mana Indikator Inti bertujuan mengungkapkan proses yang ada untuk menjelaskan aspek yang dimaksud, sementara Indikator Tambahan melaporkan tingkat kepatuhan.

Definisi Jenis ketidakpatuhan (non-compliance) Keputusan pengadilan atas ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan atau hukum, yang dikategorikan berdasarkan sifat hukum atau peraturan yang dilanggar.

Informasi/pencantuman label produk dan jasa Informasi dan pencantuman label digunakan dengan makna yang sama dan menjelaskan karakteristik produk dan jasa.

Keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan Hak pelanggan terhadap keleluasaan pribadi (privacy) dan perlindungan pribadi, termasuk hal-hal seperti perlindungan data, penggunaan informasi/data hanya untuk tujuan semula (kecuali bila disepakati secara khusus), keharusan memperhatikan kerahasiaan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pencurian. Pelanggan yang dimaksud mencakup pelanggan akhir (konsumen) dan pelanggan bisnis ke bisnis.

Komunikasi Pemasaran Gabungan strategi, sistem, metode dan aktivitas yang digunakan oleh suatu organisasi untuk memperkenalkan reputasi, merek, produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar sasaran (target audience). Komunikasi pemasaran meliputi aktivitas seperti periklanan, penjualan perorangan, promosi, hubungan masyarakat, dan pemberian sponsor (sponsorship).

Referensi Umum •

2

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: PR

PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa terhadap kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, serta persentase dari kategori produk dan jasa yang signifikan yang harus mengikuti prosedur tersebut.

3.

IP

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum dan penjualan dari organisasi yang melapor maupun dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas. 5. Referensi

1. Relevansi

•

Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi eksistensi dan ruang lingkup upaya sistematis yang menekankan aspek kesehatan dan keamanan produk dan/atau jasa sepanjang daur hidupnya. Pelanggan mengharapkan agar produk dan jasa dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak mengandung resiko terhadap kesehatan dan keamanan. Tanggung jawab ini tidak hanya tergantung pada undang-undang dan peraturan, tetapi juga memperhatikan voluntary codes seperti OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000 (Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional, revisi 2000).

Upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan dari yang menggunakan atau yang menyerahkan produk/jasa, berdampak langsung terhadap reputasi organisasi, resiko hukum, dan resiko finansial organisasi akibat penarikan kembali produk/jasa, diferensiasi pasar terkait dengan kualitas, dan motivasi karyawan. 2.

Kompilasi

2.1 Dalam setiap tahapan daur hidup (life cycle), laporkan apakah dampak kesehatan dan keselamatan kerja atas suatu produk dan jasa dinilai untuk tujuan penyempurnaan.

Ya

Tidak

Konsep pengembangan produk Riset & pengembangan Sertifikasi Manufaktur dan produksi Pemasaran dan promosi Distribusi penyimpanan dan suplai Penggunaan dan pelayanan Pembuangan, penggunaan kembali, atau daur ulang 2.2 Laporkan persentase kategori produk dan jasa signifikan yang diliput dan dinilai untuk kepatuhannya terhadap prosedur tersebut.

Version 3.0

3

IP

Set Protokol Indikator: PR

PR2 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, berdasarkan jenis penyelesaian. 1. Relevansi Perlindungan kesehatan dan keselamatan diakui sebagai suatu tujuan dari berbagai peraturan nasional dan internasional. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal, atau kurangnya implementasi. Di samping konsekuensi finansial langsung, ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi dapat meningkatkan resiko finansial karena cacatnya reputasi dan menurunnya motivasi karyawan. Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan harus diupayakan serendah mungkin. Indikator ini mengungkapkan tren perbaikan atau penurunan efektivitas pengendalian internal. 2. Kompilasi 2.1 Indikator ini membahas daur hidup produk atau jasa pada saat dapat digunakan dan oleh karena itu harus mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan produk dan jasa. 2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan terhadap peraturan dan voluntary codes mengenai kesehatan dan keselamatan produk dan jasa selama waktu pelaporan 2.4 Indikator ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan selama periode pelaporan termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada. 2.5 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan ketidakpatuhan (non-compliance). 2.6 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan jasa, diperinci menurut:

4

•

Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan sanksi berupa denda atau penalti

•

Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan sanksi berupa peringatan

•

Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes

© 2000-2006 GRI

3. Definisi Tidak ada. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum dan riset dan pengembangan dari organisasi maupun dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas. 5. Referensi Tidak ada.

Set Protokol Indikator: PR

PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan oleh prosedur serta persentase produk dan jasa yang signifikan sesuai dengan persyaratan informasi tersebut.

IP

hukum, penjualan dan dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas. 5. Referensi •

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000 (Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional, revisi 2000).

1. Relevansi Kecukupan dan kemudahan dalam mengakses informasi tentang dampak keberlanjutan produk dan jasa (positif dan negatif ) diperlukan oleh pelanggan dan konsumen akhir untuk membuat keputusan pembelian. Preferensi informasi tersebut seharusnya tercermin dalam pasar. Penyediaan informasi dan pemberian label yang tepat sehubungan dengan dampak keberlanjutan, terkait langsung dengan ketaatan terhadap peraturan dan codes tertentu (misalnya peraturan perundangundangan, atau OECD Guidelines on Multinational Enterprises) dan dengan strategi merek serta diferensiasi pasar. Ukuran ini memberikan indikasi sejauh mana informasi dan pemasangan label berdampak pada keberlanjutan produk atau jasa. 2. Kompilasi 2.1 Laporkan apakah informasi atas produk dan jasa serta pemberian label berikut ini disyaratkan oleh prosedur organisasi.

Ya

Tidak

Sumber komponen produk dan jasa Kandungan, terutama mengenai bahan-bahan yang berdampak buruk terhadap lingkungan atau sosial Keamanan atas penggunaan produk atau jasa Pembuangan produk dan dampak terhadap lingkungan/sosial Lain-lain (jelaskan) 2.2 Laporkan persentase dari kategori produk atau jasa yang signifikan yang diliput dan dan dinilai kepatuhannya dengan prosedur tersebut. 3. Definisi Tidak ada. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk departemen

Version 3.0

5

IP

Set Protokol Indikator: PR

PR4 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, berdasarkan jenis penyelesaian.

4. Dokumentasi

1. Relevansi

Tidak ada.

Tampilan dan spesifikasi informasi serta pemberian label produk dan jasa diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal, atau kurangnya implementasi. Di samping konsekuensi finansial langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan akan menimbulkan resiko terhadap reputasi, kesetiaan serta kepuasan pelanggan. Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) harus diupayakan serendah mungkin. Indikator ini dapat memberikan indikasi perbaikan atau penurunan efektivitas pengendalian internal. 2.

Kompilasi

2.1 Indikator ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan selama periode pelaporan termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada. 2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dan voluntary codes mengenai kesehatan dan keselamatan produk dan jasa selama periode pelaporan 2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan ketidakpatuhan (non-compliance) 2.5 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan jasa, diperinci menurut: •

Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan sanksi berupa denda atau penalti

•

Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan sanksi berupa peringatan

•

Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes

3. Definisi Tidak ada.

6

© 2000-2006 GRI

Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum dan teknis dari organisasi maupun dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas. 5. Referensi

Set Protokol Indikator: PR

PR5 Praktek yang terkait dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.

IP

5. Referensi Tidak ada.

1. Relevansi Kepuasan pelanggan merupakan salah satu ukuran kepekaan organisasi terhadap kebutuhan pelanggannya dan, dari sudut pandang organisasi, sangat dibutuhkan untuk keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks keberlanjutan, kepuasan pelanggan dapat memberikan petunjuk bagaimana organisasi menjaga hubungan dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu (pelanggan). Kepuasan pelanggan dapat digunakan bersama dengan ukuran keberlanjutan lainnya. Bila digabungkan, kepuasan pelanggan dapat memberikan petunjuk sejauh mana organisasi mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. 2. Kompilasi 2.1 Laporkan praktek organisasi yang bertujuan untuk menilai dan mempertahankan kepuasan pelanggan, seperti: •

Frekuensi pemantauan kepuasan pelanggan

•

Persyaratan standar mengenai metodologi survei dan

•

Mekanisme bagi pelanggan untuk memberikan umpan balik

2.2 Laporkan hasil atau kesimpulan akhir dari survei (berdasarkan sample yang besarnya relevan secara statistik) yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan yang meliputi informasi tentang: •

Organisasi secara menyeluruh

•

Kategori utama produk atau jasa

•

Lokasi operasi yang signifikan

2.3 Untuk tiap hasil survei yang dilaporkan, dapatkan kategori produk atau jasa, atau lokasi operasi yang bersangkutan. 3. Definisi Tidak ada. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk departemen hubungan pelanggan dan penelitian pengembangan dari organisasi yang melapor.

Version 3.0

7

IP

Set Protokol Indikator: PR

PR6 Program komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi dan sponsorship yang mematuhi ketentuan hukum, standar dan voluntary codes.

5.

Referensi •

Rekomendasi International Chamber of Commerce (yaitu ICC International Code of Advertising Practice) dan Standar Prosedur (Codes of Conduct) yang terkait.

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000 (Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional, revisi 2000).

1. Relevansi Komunikasi pemasaran dirancang untuk mempengaruhi opini dan keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran yang tidak mengikuti standar etika atau budaya yang diterima secara umum, pelanggaran ruang pribadi, standar ganda atau upaya untuk mempengaruhi penerima informasi yang rentan seperti anak-anak, dapat menjadi isu yang penting bagi para pemangku kepentingan, terlihat dengan semakin berkembangnya gerakan konsumen. Pendekatan pemasaran yang dianggap tidak patut dapat menimbulkan resiko bagi organisasi, termasuk pengucilan oleh konsumen dan pemangku kepentingan lain, cacat reputasi, biaya finansial, dan tindakan legislasi. Di samping kerangka hukum nasional atau internasional, voluntary codes dan kode standar prosedur (sepert ICC International Code of Advertising Practice atau Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional) dimaksudkan untuk mewujudkan konsep tanggung jawab dalam komunikasi pemasaran. Penerapan kode standar prosedur dan peraturan dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa praktek komunikasi pemasaran organisasi sejalan dengan standarstandar yang diterima secara umum. 2. Kompilasi 2.1 Laporkan segenap peraturan atau voluntary codes yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran yang ditetapkan di seluruh organisasi. 2.2 Laporkan frekuensi organisasi melakukan pengkajian tentang kepatuhannya terhadap standar atau kode tersebut. 2.3 Laporkan apakah organisasi menjual produk-produk yang : •

Dilarang di pasar-pasar tertentu

•

Menjadi subjek yang dipertanyakan oleh pemangku kepentingan atau menjadi debat publik

2.4 Laporkan bagaimana organisasi menanggapi pertanyaan atau keprihatinan mengenai produk-produk ini. 3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum, penjualan dan pemasaran dari organisasi yang melapor.

8

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: PR

PR7 Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi dan sponsorship, menurut produknya.

IP

3. Definisi Tidak ada. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum, penjualan dan pemasaran. 5. Referensi

1. Relevansi

Tidak ada.

ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal, atau kurang dalam implementasi. Di samping konsekuensi finansial langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan. Untuk suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan harus tetap serendah mungkin. Kecenderungan yang ditunjukkan oleh indikator ini akan memberikan indikasi peningkatan atau kemunduran dalam efektivitas pengendalian intern. 2. Kompilasi 2.1 Indikator ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan selama periode pelaporan termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada. 2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance) terhadap peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. 2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dan voluntary codes mengenai kesehatan dan keselamatan produk dan jasa selama periode pelaporan. 2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan ketidakpatuhan (non-compliance). 2.5 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan jasa, diperinci menurut: •

Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan sanksi berupa denda atau penalti

•

Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan sanksi berupa peringatan

•

Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes

Version 3.0

9

IP

Set Protokol Indikator: PR

PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan 1. Relevansi Perlindungan atas keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan adalah suatu sasaran yang diakui secara umum dalam peraturan-peraturan nasional dan kebijakan organisasi. ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal dan kurang dalam implementasi. Indikator ini memberikan evalulasi tentang suksesnya sistem dan prosedur manajemen yang berkaitan dengan perlindungan keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan. Di samping konsekuensi finansial langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan (noncompliance) peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan. Untuk suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan harus tetap serendah mungkin. Kecenderungan yang ditunjukkan oleh indikator ini akan memberikan indikasi peningkatan atau kemunduran dalam efektivitas pengendalian intern. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasi jumlah total pengaduan mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan selama periode pelaporan. 2.2 Bila pada tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah pelanggaran yang cukup tinggi, hal ini harus disebutkan. 2.3 Laporkan jumlah total pengaduan yang diterima mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan, dikategorikan menurut: •

Pengaduan yang diterima dari pihak luar dan diteguhkan oleh organisasi.

•

Pengaduan dari badan yang berwenang.

2.4 Laporkan jumlah kebocoran, pencurian atau kehilangan data pelanggan yang dapat diidentifikasi. 2.5 Di mana organisasi pelapor tidak mengidentifikasi suatu pengaduan yang berarti, suatu pernyataan singkat tentang fakta ini sudah cukup. 3. Definisi Pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan Meliputi semua pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada dan kode (etik) di mana organisasi pelapor menjadi anggota dalam hal perlindungan keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan.

10

© 2000-2006 GRI

Pengaduan yang diteguhkan Pernyataan tertulis oleh badan yang berwenang untuk mengatur atau badan resmi sejenis yang diberikan kepada organisasi pelapor yang mengidentifikasi pelanggara keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan, atau pengaduan terhadap organisasi yang diakui sah oleh organisasi. 4. Dokumentasi Informasi dapat diambil dari depatemen yang bertanggung jawab untuk pelayanan pelanggan, hubungan masyarakat dan/atau urusan hukum. 5. Referensi Tidak ada.

Set Protokol Indikator: PR

IP

Version 3.0

11

PR9 Nilai moneter dari denda ketidakpatuhan (non-compliance) hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa 1. Relevansi Tingkat ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dalam suatu organisasi adalah indikator dari kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa operasionalnya mengikuti suatu parameter kinerja. Dari perspektif ekonomi, memastikan kepatuhan membantu mengurangi resiko finansial yang dapat langsung terjadi melalui denda atau tidak langsung melalui dampak pada reputasi. Kekuatan dari prestasi organisasi dalam bidang kepatuhan dapat mempengaruhi kemampuannya mengembangkan operasi atau memperoleh izin. 2. Kompilasi 2.1 Dapatkan sanksi administratif atau hukum yang diterapkan pada organisasi yang gagal mematuhi hukum atau peraturan, termasuk deklarasi internasional/konvensi/perjanjian kerja sama dan peraturan-peraturan nasional, subnasional, regional atau lokal mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa organisasi yang melapor. Informasi yang relevan untuk indikator ini termasuk tapi tidak terbatas hanya pada data dari PR2, PR4, dan PR7. 2.2 Laporkan total nilai moneter dari denda-denda yang signifikan. 2.3 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance) terhadap hukum atau peraturanperaturan, suatu pernyataan singkat tentang fakta ini sudah cukup. 3. Definisi Tidak ada. 4. Dokumentasi Sumber data termasuk hasil audit atau sistem pemantauan berkala yang dilaksanakan oleh departemen hukum. Informasi mengenai denda dalam bentuk moneter dapat ditemukan di bagian keuangan. 5. Referensi Tidak ada.

IP

Set Protokol Indikator Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (LA)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0

Set Protokol Indikator: LA

IP

Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak

LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut. LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.

CORE ADD ADD

LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan. LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier. LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara

CORE

CORE

CORE

ADD

CORE

CORE

LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya. Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan

LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karya¬wan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.

CORE

Aspek: Pekerjaan

LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.

ADD CORE

LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah. LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.

ADD

LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.

CORE

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan

LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.

Version 3.0

1

IP

Set Protokol Indikator: LA

Relevansi

Definisi

Agenda Kerja Layak dari ILO dibingkai dalam hubungan globalisasi wajar yang bertujuan guna mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui kombinasi tujuan sosial dan ekonomi. Agenda itu mencakup empat (4) unsur, yakni:

Jumlah angkatan kerja

•

Pekerjaan;

Jumlah keseluruhan orang yang bekerja untuk organisasi pada akhir periode laporan (seperti jumlah semua karyawan dan pekerja yang diawasi seperti tersebut di atas).

•

Dialog;

Pekerja

•

Hak-hak; dan

•

Perlindungan

Istilah umum bagi setiap orang yang melakukan pekerjaan, terlepas dari hubungan kontrak.

Susunan indikator Tenaga Kerja secara luas didasarkan pada pengertian kerja yang layak. Rancangan itu dimulai dengan keterangan tentang cakupan dan keberagaman angkatan kerja organsasi pelapor dengan menekankan pada aspek distribusi/ penebaran jenis kelamin dan kelompok usia. Pendekatan dialog antara organisasi dan karyawan, dan derajat karyawan diorganisasikan dalam badan perwakilan yang dicakup oleh indikator LA4 (yang melengkapi indikator HR tentang Kebebasan Perserikatan dan Tawar-menawar Kolektif ) dan LA5. Perlindungan fisik dan kesejahteraan karyawan dalam pekerjaan dicakup dalam Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LA6, LA7, LA8, LA9), yang tujuan keduanya mencakup program dan kinerja statistik tentang kesehatan dan keselamatan. Cakupan kepentingan dan sumbangan karyawan terhadap tujuan sosial yang luas dari keberagaman dan perlakuan setara dicakup dalam LA14 (Kesetaraan Bayaran), LA13 (Keberagaman) dan LA3 (Manfaat). indikator dalam kelompok/katagori ekonomi juga memberi informasi yang sesuai. Organisasi pendukung membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan potensi (yang juga meningkatkan modal tenaga manusia untuk organisasi) yang ditunjukkan dalam indikator LA10, LA11, dan LA12.

Karyawan Seseorang yang, menurut hukum nasional atau praktek, dikenal sebagai karyawan organisasi yang membuat laporan. Pekerja yang diawasi Seseorang yang melakukan pekerjaan secara teratur di tempat untuk, atau atas nama, organisasi yang membuat laporan (pelapor) tetapi tidak dikenal sebagai karyawan menurut hukum atau praktek nasional. Kontraktor bebas Seseorang yang secara hukum dikenal sebagai wiraswasta. Perjanjian Kesepakatan Bersama Ada dua (2) jenis perjanjian kesepakatan bersama yang ditujukan untuk pemberi kerja atau pekerja. Perjanjian yang ditujukan untuk pemberi kerja adalah perjanjian tertulis tentang syarat-syarat pekerjaan yang disetujui antara seorang pemberi kerja, sekelompok pemberi kerja, atau satu atau lebih organisasi pemberi kerja. Perjanjian yang ditujukan untuk pekerja adalah perjanjian antara satu atau lebih wakil organisasi pekerja, atau, dalam hal organisasi semacam itu tidak ada, perwakilan pekerja yang dipilih dan diberi kewenangan oleh mereka sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Kategori karyawan Perincian umum karyawan berdasar atas fungsi atau departemen dalam organisasi (misalnya manajemen senior, manajemen menengah, ahli, teknisi, administrasi, produksi, dan pemeliharaan, dan seterusnya) yang berasal dari sistem sumber daya manusia (SDM) organisasi sendiri. Rujukan umum

2

© 2000-2006 GRI

•

Konvensi ILO 135, ‘Konvensi Perwakilan Pekerja’, 1971.

•

Konvensi ILO 87, ‘Kebebasan Berserikat dan

Set Protokol Indikator: LA

IP

Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi’, 1948. •

Konvensi ILO 98, ‘Hak Berorganisasi dan Tawarmenawar Kolektif, 1949.

•

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja, 1998.

•

Agenda ILO tentang Kerja yang Layak, 1999.

•

Deklarasi Tiga Pihak dari ILO tentang Multinasional dan Kebijakan Sosial, 1997, yang diubah tahun 2000.

•

Prinsip OECD tentang Penguasaan/Pengelolaan Perusahaan, 2004.

•

Garis-Garis Besar Pedoman untuk Perusahaan Multinasional, Direvisi tahun 2000.

•

Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000.

Version 3.0

3

IP

Set Protokol Indikator: LA

LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. 1. Relevansi Besarnya angkatan kerja memberi wawasan/pengertian tentang skala dampak yang ditimbulkan oleh masalah tenaga kerja. Memerinci angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah (wilayah merujuk kepada ”negara” atau ”wilayah geografis”) akan menggambarkan bagaimana organisasi itu menyusun SDM-nya untuk melaksanakan strategi umum. Organisasi juga memberi wawasan/pengertian umum tentang model bisnis/usaha organisasi, dan menawarkan tanda-tanda stabilitas kerja dan tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi. Sebagai dasar untuk menghitung beberapa indikator lain, ukuran angkatan kerja adalah standar yang menormalisasikan faktor untuk banyak indikator yang terintegrasi. Kenaikan atau penurunan pekerjaan neto, ditandai oleh data yang dilaporkan dalam jangka tiga (3) tahun atau lebih, merupakan unsur penting bagi sumbangan organisasi kepada pengembangan ekonomi secara keseluruhan dan kelangsungan angkatan kerja. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasi seluruh angkatan kerja (karyawan dan pekerja yang terawasi), yang bekerja pada organisasi yang melaporkan pada akhir masa pelaporan. Pekerja ”Supply Chain” tidak dimasukkan dalam indikator ini. 2.2 Identifikasi jenis kontrak dan status purna waktu dan paruh waktu karyawan berdasarkan peraturan perundangundangan negara di mana mereka berada. 2.3 Gabungkan statistik negara untuk menghitung statistik global dan abaikan perbedaan dalam hal definisi hukumnya. Meskipun definisi dari jenis kontrak dan hubungan kerja purna waktu dan paruh waktu dapat berbeda antara satu dan lain negara, angka global masih akan mencerminkan hubungan menurut hukum. 2.4 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut karyawan dan pekerja yang diawasi. 2.5 Jika sebagian besar pekerjaan organisasi dilaksanakan oleh pekerja yang secara hukum dikenal self-employed (wiraswasta ), atau oleh seseorang selain karyawan atau pekerja yang diawasi, hal ini harus dilaporkan. 2.6 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut jenis kontrak pekerjaan. 2.7 Laporkan jumlah karyawan tetap yang diperinci menurut jenis pekerjaan. 2.8 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut wilayah, dengan menggunakan perincian geografis berdasarkan pada skala kegiatan organisasi. 2.9 Jika dapat dilakukan, jelaskan setiap variasi musiman yang jelas dalam jumlah pekerjaan (misalnya di bidang industri

4

© 2000-2006 GRI

3.

pariwisata atau pertanian). Definisi

Jenis pekerjaan Purna waktu: Seorang karyawan purna waktu didefinisikan sesuai dengan peraturan dan praktek nasional tentang waktu kerja (misalnya peraturan nasional menentukan bahwa ‘purna waktu’ berarti sedikitnya sembilan (9) bulan setiap tahun dan sedikitnya tiga puluh (30) jam per minggu. Paruh waktu: Seorang karyawan paruh waktu adalah seorang karyawan yang jam kerjanya setiap minggu, bulan, atau tahun lebih sedikit dari karyawan purna waktu seperti didefinisikan di atas. Kontrak Pekerjaan Suatu kontrak pekerjaan seperti dikenal menurut hukum atau praktek nasional yang mungkin tertulis, lisan, atau tersirat (misalnya ketika semua tanda pekerjaan ada tetapi tanpa adanya kontrak tertulis atau lisan dengan saksi). Kontrak Tanpa Batas atau Kontrak Tetap Kontrak pekerjaan tetap adalah suatu kontrak dengan karyawan untuk kerja purna waktu atau paruh waktu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kontrak Dengan Syarat Tetap atau Kontrak Sementara Suatu kontrak dengan syarat tetap adalah kontrak pekerjaan seperti didefinisikan di atas yang berakhir ketika jangka waktu tertentu habis, atau ketika tugas tertentu yang dalam perkiraan waktu terlampir telah selesai. Kontrak pekerjaan sementara berjangka terbatas dan diakhiri oleh kejadian khusus, termasuk berakhirnya proyek atau tingkat kerja, kembalinya personel yang digantikan. 4.

Dokumentasi

Informasi daftar gaji yang terseda di tingkat nasional atau lokal harus menyediakan data untuk indikator ini. 5.

Referensi

•

ILO: Klasifikasi Internasional atas Status dalam Pekerjaan.

•

ILO: Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja.

•

ILO: Indikator Internet LABORSTA.

•

PBB: Komponen dan Wilayah Makro Dunia.

Set Protokol Indikator: LA

IP

LA2 Jumlah keseluruhan dan tingkat perputaran (turnover) karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. 1.

Relevansi

Tingkat perputaran (turnover rate) yang tinggi dapat menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan para karyawan, atau mungkin mengisyaratkan perubahan mendasar dalam struktur kegiatan pokok organisasi. Pola perputaran (turnover) yang tidak rata menurut umur dan jenis kelamin dapat menunjukkan ketidakcocokan atau ketidaksamaan potensi di tempat kerja. Perputaran (turnover) dapat berdampak dalam perubahan atas modal manusia dan intelektual dari organisasi dan dapat berdampak pada produktivitas. Perputaran (turnover) mempunyai implikasi biaya langsung, baik dalam hal penggajian yang berkurang atau pengeluaran lebih besar untuk penerimaan pekerja. Penciptaan pekerjaan dapat diperkirakan dengan menggunakan data yang dilaporkan menurut indikator LA1. 2.

Kompilasi

2.1 Tentukan jumlah karyawan yang meninggalkan pekerjaan selama masa pelaporan. 2.2 Laporkan jumlah dan tingkat karyawan yang meninggalkan pekerjaan selama periode pelaporan, diperinci menurut jenis kelamin, kelompok usia (misalnya 50) dan wilayah. 3.

Definisi

Perputaran (turnover) Banyaknya karyawan yang meninggalkan organisasi dengan sukarela, atau karena pemberhentian, pensiun, atau kematian dalam tugas. 4.

Dokumentasi

Sumber-sumber informasi yang potensial mencakup informasi daftar gaji yang tersedia di tingkat nasional atau lokal. Rencana kegiatan dan pernyataan ulang atas sasaran strategis organisasi dapat memberikan penjelasan pada variasi yang tinggi atas angka-angka itu. 5.

Referensi

Tidak ada.

Version 3.0

5

IP

Set Protokol Indikator: LA

LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan sementara (paruh waktu) menurut kegiatan pokok.

pembayaran ekstra liburan, dapat juga dimasukkan ke dalam indikator ini. Manfaat in-kind seperti dana olahraga atau penitipan anak, makan siang gratis dalam jam kerja, dan program kesejahteraan karyawan umum yang setara dikeluarkan dari indikator ini.

1.

4.

Relevansi

Data yang dilaporkan menurut indikator ini menunjukkan ukuran investasi organisasi di bidang sumber daya manusia dan manfaat minimal yang ditawarkan kepada karyawan paruh waktu. Mutu manfaat untuk staf purna waktu adalah faktor kunci dalam mempertahankan karyawan. Indikator juga menawarkan atau memberikan indikasi tentang investasi relatif di berbagai bagian angkatan kerja.

Sumber informasi potensial memasukkan perjanjian kolektif lokal atau pusat, yang memberi contoh manfaat yang dibayar di luar batas minimum resmi. Alat acuan lain dapat masuk ring¬kasan manfaat , bahan orientasi karyawan dan kontrak karyawan. 5.

Referensi

2.

•

Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial (Standar Minimal)’, 1952

•

Konvensi ILO 121, ‘Konvensi Benefit/Bantuan Kecelakaan dalam Pekerjaan’, 1964

•

Konvensi ILO 128, ‘Konvensi Kecacadan, Usia Tua, dan Benefit/Bantuan Korban Selamat’, 1967.

•

Konvensi ILO 130, ‘Konvensi Perawatan Medis dan Benefit Sakit’, 1969.

Kompilasi

2.1 Tentukan manfaat yang ditawarkan kepada semua karyawan. 2.2 Laporkan mana manfaat berikut yang merupakan standar bagi karyawan purna waktu organisasi tetapi tidak disediakan bagi karyawan sementara atau karyawan paruh waktu menurut kegia¬tan utamanya: •

Asuransi kematian

•

Perlindungan kesehatan

•

Konvensi ILO 132, ‘Konvensi Hari Libur Bergaji’, 1970.

•

Perlindungan kecacatan

•

•

Cuti Melahirkan (Maternity / Paternity Leave)

Konvensi ILO 140, ‘Konvensi Cuti Belajar Dibayar, 1974.

•

Dana pensiun

•

Konvensi ILO 157, ‘Konvensi Pemeliharaan Hak Keamanan Sosial, 1982.

•

Kepemilikan saham, dan

•

•

Lain-lain

Konvensi ILO 168, ‘Konvensi Promosi dan Perlindungan Pekerjaan terhadap Pengangguran, 1988.

•

Konvensi ILO 183, ‘Konvensi Perlindungan Peran Keibuan’, 2000.

•

OECD Garis Pedoman untuk Perusahaan Multinasional, Revisi 2000.

2.3 Manfaat standar mengacu kepada manfaat yang biasanya diberikan, paling tidak kepada sebagian besar karyawan purna waktu. Hal ini tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada setiap karyawan purna waktu pada organisa¬si. Maksud indikator itu ialah untuk menerangkan kepada karyawan purna waktu mana yang pantas untuk diharapkan. 3. Definisi Manfaat Hal ini mengacu kepada manfaat langsung yang diberikan dalam bentuk pemberian uang yang dibayar oleh organisasi pelapor atau penggantian pengeluaran yang dibayar oleh karyawan. Pem¬bayaran yang tumpang-tindih lebih dari atau di atas minimal yang dibenarkan, pembayaran karena pemberhentian, manfaat tambahan untuk kecelakaan karyawan, manfaat bagi karyawan korban bencana, dan

6

Dokumentasi

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: LA

LA4 Persentase pegawai yang dijamin oleh perjanjian kesepakatan bersama

•

ILO Convention 98, ‘Right to Organise and Collective Bargaining’, 1949.

•

ILO Convention 135, ‘Workers’ Representatives Convention’, 1971.

1.

•

ILO Convention 154, ‘Collective Bargaining Convention’, 1981 and Recommendations 91, ‘Collective Agreements Recommendation’ 1951, and 163, ‘Collective Bargaining Recommendation’, 1981.

•

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 86th Session, 1998, Article 2 (a).

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Section IV, Paragraph 2 (a).

Relevansi

Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia seperti yang tersirat dalam konvesi dan deklarasi internasional, terutama ILO Core Convention 87 & 98. Kesepakatan bersama adalah bentuk perikatan pemangku kepentingan yang sangat penting dan sangat relevan untuk pedoman pelaporan. Bentuk perikatan pemangku kepentingan membantu kerangka institusi dan memberikan sumbangan terhadap stabilitas masyarakat. Bersama dengan tata kelola perusahaan (corporate governance), kesepakatan bersama merupakan kerangka yang memberikan kontribusi manajemen yang bertanggung jawab. Merupakan instrumen yang digunakan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan usaha kolaborasi untuk meningkatkan dampak sosial yang positif terhadap suatu organisasi. Persentase pegawai yang dijamin oleh perjanjian kerja sama bersama adalah sesuatu gambaran bagaimana praktek organisasi dalam kebebasan berserikat. 2.

IP

Kompilasi

2.1 Gunakan data dari PR 1 sebagai dasar perhitungan persentase untuk indikator ini 2.2 Ikatan perjanjian kerja sama bersama ditandatangani oleh organisasi yang melaporkan atau asosiasi organisasi di mana mereka menjadi anggota. Perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan pada tingkat tempat kerja, organisasi, regional, nasional, dan sektor 2.3 Identifikasi jumlah pegawai yang dijamin dalam perjanjian kerja sama bersama 2.4 Laporkan persentase total pegawai yang dijamin dalam perjanjian kerja sama bersama 3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Catatan perjanjian pengakuan formal dan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh serikat pekerja independen yang umumnya disimpan oleh departemen personalia atau sumber daya manusia. 5.

Referensi

•

ILO Convention 87, ‘Freedom of Association and Protection of the Right to Organise’, 1948.

Version 3.0

7

IP

Set Protokol Indikator: LA

LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan operasi penting, termasuk apakah hal itu perlu dijelaskan dalam perjanjian kerja sama bersama.

•

Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation (Declaration of Philadelphia), 1944 - Annex to the ILO Constitution – Articles I (a) and III (e).

•

ILO Convention 158, ‘Termination of Employment Convention’, 1982.

1.

•

ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 1997.

•

ILO Recommendation 94, ‘Co-operation at the Level of the Undertaking Recommendation’, 1952.

•

ILO Recommendation 135, ‘Workers’ Representatives’ Convention’, 1971.

•

OECD Guidelines for Multinational Companies, Revision 2000, Article IV, (2) & (3).

•

OECD Principles of Corporate Governance, 2004 (notably Article IV, C, D & E).

Relevansi

Indikator ini memberi wawasan mengenai praktek organisasi untuk memastikan diskusi pada waktu yang tepat tentang perubahan operasi penting, dan mengikat pegawai dan wakilwakil mereka untuk merundingkan dan melaksanakan perubahan itu (yang dapat membawa implikasi positif atau negatif bagi pekerja). Konsultasi yang efektif dan tepat pada waktunya dengan pekerja dan pihak terkait lain, apabila memungkinkan, (seperti dengan pemerintah), membantu mengurangi dampak yang merugikan akibat perubahan kegiatan operasi pada pekerja dan komunitas terkait. Tenggang waktu pemberitahuan minimal menunjukkan indikator kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan tingkat kepuasan dan motivasi pegawai ketika melakukan perubahan penting atas kegiatan operasi. Indikator ini juga dapat memberi pernilaian praktek konsultasi organisasi berkenaan dengan harapan yang sesuai dengan norma-norma internasional. Praktek konsultasi yang berha¬sil baik pada hubungan industri dapat membantu terbentuknya lingkungan kerja yang positif 2.

Kompilasi

2.1 Laporkan jumlah minimum tenggang waktu pemberitahuan yang diberikan kepada pegawai dan perwakilan mereka sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan operasi penting yang dapat sangat mempengaruhi mereka. 2.2 Bagi organisasi dengan perjanjian kerja sama bersama, laporkan apakah masa tenggang waktu pemberitahuan dan/atau ketentuan untuk konsultasi dan negosiasi diuraikan secara terperinci dalam perjanjian bersama. 3.

Definisi

Perubahan kegiatan operasi penting Perubahan atas pola kegiatan operasi organisasi yang dapat membawa konsekuensi positif atau negatif bagi pegawainya. Perubahan demikian dapat mencakup, misalnya, restrukturisasi, outsourcing operasi, penutupan, perluasan, pembukaan baru, pengambilalihan, penjualan semua atau sebagian organisasi, atau merger. 4.

Dokumentasi

Perjanjian khusus dengan organisasi akan memberi data untuk indikator ini. 5.

8

Referensi

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: LA

LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselematan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program kesehatan dan keselamatan kerja. 1.

Relevansi

4.

IP

Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup prosedur organisasi dan risalah/laporan komite kesehatan dan keselamatan kerja. 5.

Referensi

•

Konvensi ILO 155, ‘Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja ‘ dan Protokol 155, 1981.

•

Konvensi ILO 161, ‘Konvensi Pelayanan Kesehatan Jabatan’ 1985.

Komite kesehatan dan keselamatan kerja dengan perwakilan gabungan dapat mempermudah budaya positif kesehatan dan keselamatan. Penggunaan lomite adalah satu cara mengikutsertakan pekerja untuk mendorong peningkatan kesehatan dan keselamatan jabatan. Indikator ini memberi satu tindakan luas di mana angkatan kerja secara aktif dilibatkan dalam kesehatan dan keselamatan. 2.

Kompilasi

2.1 Tentukan komite kesehatan dan keselamatan yang membantu memantau dan menasihati program kesehatan dan keselamatan kerja pada tingkat fasilitas atau lebih tinggi dengan perwa¬kilan gabungan antara manajemen dan pekerja. ‘Resmi’ mengacu kepada komite yang keberadaan dan fungsinya terjalin dalam organisasi pelapor dan struktur kekuasaan/kewenangan, dan yang beroperasi menurut hukum-hukum tertulis tertentu. 2.2 Laporkan persentase jumlah angkatan kerja yang diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan gabungan manajemen-pekerja secara resmi: •

Tidak ada

•

Sampai 25 persen

•

Antara 25 persen dan 50 persen

•

Antara 50 persen dan 75 persen; dan

•

Di atas 75 persen

2.3 Laporkan tingkat di mana komite secara khusus beroperasi (misalnya pada tingkat fasilitas dan/ atau pada multifasilitas, wilayah, kelompok, atau perusahaan). Hal ini mungkin sebagai hasil kebijakan dan prosedur resmi atau praktek tidak resmi dalam organisasi. 3.

Definisi

Tidak ada.

Version 3.0

9

IP

Set Protokol Indikator: LA

LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit di tempat kerja, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah. 1.

Relevansi

Kinerja kesehatan dan keselamatan merupakan ukuran kunci bagi kepedulian organisasi. Rendahnya kecelakaan fisik dan tingkat ketidakhadiran biasanya terkait dengan kecenderungan positif moral dan produktivitas staf. Indikator ini akan menunjukkan apakah praktek manajemen kesehatan dan keselamatan mengakibatkan kesehatan jabatan dan insiden keselamatan semakin sedikit. 2.

Kompilasi

2.1 Indikator ini harus memberi perincian regional untuk yang berikut:

2.6 Laporkan sistem peraturan yang digunakan dalam mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan. ”Kode ILO tentang Praktek Pencatatan dan Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit di Tempat Kerja” disusun untuk pelaporan, pencatatan, dan pemberitahuan kece¬lakaan di tempat kerja. Karena hukum nasional mengikuti rekomendasi ILO, cukuplah menyatakan bahwa kenyataan dan praktek telah mengikuti hukum. Di institusi yang hukum nasionalnya tidak mengikuti, nyatakan sistem mana dari peraturan itu yang berlaku dan bagaimana hubungannya dengan Kode ILO tersebut. 3.

Definisi

Kecelakaan fisik

•

Jumlah angkatan kerja (misalnya jumlah karyawan ditambah pekerja terawasi); dan

Kecelakaan tidak fatal dan fatal yang timbul di luar waktu kerja atau dalam waktu kerja.

•

Kontraktor bebas yang bekerja di lapangan kepada siapa organisasi pelapor bertanggung jawab untuk keselamatan umum atas lingkungan kerja.

Tingkat kecelakaan fisik

2.2 Karena beberapa organisasi pelapor memasukkan kecelakaan kecil (tingkat pertolongan pertama) pada data mereka, menunjukkan apakah kecelakaan seperti itu dimasukkan atau dikeluarkan. 2.3 Perhitungan ”hari-hari yang hilang” menunjukkan: •

Apakah ”hari” berarti ”hari kalender” atau ”hari kerja yang dijadwalkan” dan

•

Pada saat mana penghitungan ”hari-hari yang hilang” mulai (misalnya hari setelah kejadian atau 3 hari setelah kejadian).

2.4 Laporkan tingkat kecelakaan fisik, penyakit di tempat kerja, hari yang hilang, dan ketidakhadiran pada masa pelaporan dengan menggunakan rumus berikut menurut wilayah:

Frekuensi kecelakaan berkaitan dengan jumlah jam yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja dalam masa pelaporan. Penyakit di tempat kerja Penyakit yang timbul dari keadaan atau kegiatan kerja (misalnya stres atau secara teratur berhubungan dengan bahan kimia berbahaya), atau timbul dari kecelakaan berkaitan dengan kerja. Tingkat penyakit di tempat kerja Frekuensi penyakit di tempat kerja berkaitan dengan jumlah jam yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja dalam masa pelaporan. Hari yang hilang

•

Tingkat kecelakaan fisik (injury) Catatan: Tingkat luka harus meliputi kematian.

•

Tingkat penyakit di tempat kerja (TPTK)

•

Tingkat hari yang hilang (THYH)

Waktu (hari) yang tidak dapat digunakan untuk bekerja (karenanya ”hilang”) sebagai akibat pekerja atau para pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan mereka karena kecelakaan atau penyakit berkaitan dengan pekerjaan. Penggantian atas tugas terbatas atau kerja alternatif untuk organisasi yang sama tidak dihitung sebagai hari yang hilang.

•

Tingkat ketidakhadiran (TA)

Tingkat hari yang hilang

Catatan: Faktor 200.000 berasal dari 50 minggu kerja @ 40 hari kerja dibagi 100 karyawan. Dengan menggunakan faktor ini, tingkat yang dihasilkan dihubungkan dengan jumlah karyawan dan tidak dengan jumlah jam.

10

2.5 Laporkan kematian dalam periode pelaporan dengan menggunakan angka nyata (absolut) dan bukan angka tingkat.

© 2000-2006 GRI

Dampak dari kecelakaan atau penyakit berkaitan jabatan sebagaimana dicerminkan dalam waktu tidak bekerja oleh pekerja yang terkena. Hal itu dinyatakan dengan membandingkan jumlah hari yang hilang dengan jumlah seluruh jam yang dijadwalkan untuk dikerjakan

Set Protokol Indikator: LA

IP

Version 3.0

11

oleh angkatan kerja dalam masa pelaporan. Ketidakhadiran Karyawan yang tidak masuk kerja karena sebab apa pun, dan bukan sebagai akibat kecelakaan atau penyakit berkaitan dengan kerja. Absen karena cuti yang diperkenankan seperti hari libur, belajar, cuti melahirkan (maternity / paternity), dan cuti sebagai imbal kesedihan tidak dimasukkan. Tingkat ketidakhadiran Hal ini mengacu kepada hitungan hari yang hilang karena ketidakhadiran seperti pengertian di atas, dinyatakan dalam persentase atas jumlah hari yang menurut jadwal digunakan bekerja oleh angkatan kerja untuk masa yang sama. Kematian Kematian karyawan yang terjadi dalam periode pelaporan terbaru yang timbul karena kecelakaan di tempat kerja atau penyakit yang diderita atau diidap pada saat dipekerjakan oleh organisasi pelapor. 4.

Dokumentasi

Catatan karyawan, kontrak karyawan, catatan kehadiran karyawan, dan kecelakaan akan melengkapi data indikator ini. 5.

Referensi

•

Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan & Keselamatan karena Jabatan” dan Protokol 155, 1981.

•

Kode ILO Praktek tentang Pencatatan dan Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit karena Jabatan, 1995.

•

Garis Pedoman ILO tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan karena Jabatan, 2001.

IP

Set Protokol Indikator: LA

LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membimbing para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya. 1.

4.

Sumber informasi potensial yang mencakup kebijakan organisasi dan prosedur operasi, risalah atau catatan panitia kesehatan kerja, dan catatan pusat kesehatan dan sumber daya manusia.

Relevansi

Sebagai bagian dari strategi pencegahan untuk menangani kesehatan dan keselamatan angkatan kerja, indikator ini sesuai untuk setiap organisasi. Ada keterkaitan khusus dengan organisasi yang bekerja di negara-negara dengan risiko tinggi atau insiden penyakit menular dan bagi orang-orang yang mempunyai profesi dengan insiden tinggi terhadap penyakit khusus. Indikator ini membantu menunjukkan sejauh mana masalah-masalah tersebut telah diperhatikan/dicakup dalam program organisasi dan sampai derajat mana praktek terbaik telah dilaksanakan. Pencegahan penyakit berat menyumbang terhadap kesehatan, kepuasan dan stabilitas angkatan kerja, dan membantu mempertahankan kelayakan sosial organisasi itu untuk beroperasi di suatu daerah atau masyarakat. 2.

Kompilasi

2.1 Laporkan program berkenaan dengan anggota angkatan kerja yang membantu, keluarga mereka, atau anggota masyarakat mengenai penyakit berat dengan menggunakan daftar berikut: Program bantuan

Penerima Program

Pendidikan /Bimbingan

Pelatihan

Pencegahan/ Pengedalian Risiko

Pengobatan

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Pekerja Keluarga Pekerja Anggota Masyarakat

2.2 Laporkan apakah ada pekerja yang terlibat dalam kegiatan berkenaan dengan jabatan yang mengalami insiden atau penyakit khusus dengan risiko tinggi. 3.

Definisi

Pengendalian risiko Praktek yang dimaksudkan untuk membatasi terbukanya atau tersebarnya penyakit. Penyakit berat Perusakan kesehatan berkenaan dengan pekerjaan atau di luar pekerjaan dengan konsekuensi berat bagi karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat, seperti HIV/AIDS, diabetes, RSI, dan stres.

12

© 2000-2006 GRI

Dokumentasi

5.

Referensi

•

Referensi Silang GRI (GRI Cross-Reference): Pedoman Pelaporan tentang HIV/AIDS: Dokumen Sumber GRI. KP8 adalah indikator baku berkenaan dengan HIV/AIDS. Organisasi pelapor yang beroperasi di daerah dengan perataan (prevalensi) tinggi perlu mempertimbangkan perluasan pelaporan mereka mengenai isu itu dan dapat melihat Dokumen Sumber GRI (GRI Resource Document) sebagai contoh.

Set Protokol Indikator: LA

LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat pekerja. 1.

Relevansi

Indikator ini menunjukkan salah satu cara yang menjamin kesehatan dan keselamatan angkatan kerja. Perjanjian resmi dapat meningkatkan penerimaan tanggung jawab kedua belah pihak dan pengembangan kultur kesehatan dan keselamatan yang positif. Indikator ini akan mengungkap sampai seberapa jauh angkatan kerja dilibatkan secara aktif dalam perjanjian pekerjamanajemen yang menentukan rangkaian manajemen kesehatan dan keselamatan. 2.

Kompilasi

2.1 Laporkan apakah perjanjian resmi (lokal atau global) dengan serikat pekerja mencakup kesehatan dan keselamatan. (Ya/ Tidak)

IP

praktek untuk dilaksanakan. 3.

Definisi

Perjanjian resmi Dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang menyatakan, maksud keduanya untuk menaati/mematuhi apa yang terkandung dalam dokumen itu. Isi itu dapat mencakup, misalnya, perjanjian kesepakatan bersama lokal, demikian juga perjanjian dengan kerangka nasional dan internasional. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup perjanjian kolektif dengan serikat pekerja. 5.

Referensi

•

Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja” dan Protokol 155, 1981.

2.2 Jika ya, laporkan seberapa jauh berbagai masalah kesehatan dan keselamatan dilindungi/ dicakup oleh perjanjian lokal dan global yang ditandatangani oleh organisasi. Perjanjian pada tingkat lokal khususnya menunjuk masalah seperti:



•

Perangkat pelindung pribadi

•

Panitia kesehatan dan keselamatan gabungan manajemen-karyawan;

•

Keikutsertaan wakil pekerja dalam pemeriksaan kesehatan, audit, dan penyelidikan kecelakaan;

•

Pelatihan dan pendidikan;

•

Tata cara penyampaian keluhan;

•

Hak untuk menolak pekerjaan tidak aman (berisiko), dan

•

Pemeriksaan berkala.

Perjanjian pada tingkat global khususnya menunjuk masalah seperti: •

Kesediaan mengikuti ILO;

•

Rangkaian atau struktur untuk memecahkan masalah;

•

Keterikatan pada janji (commitment) mengenai standar kinerja sasaran atau tingkat

Version 3.0

13

IP

Set Protokol Indikator: LA

LA10 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan menurut kategori/ kelompok karyawan. 1.

Relevansi

Memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, terutama melalui pelatihan yang memperluas dasar pengetahuan karyawan, merupakan kunci dalam pengembangan organisasi. Indikator ini memberi pemahaman yang mendalam atas besarnya investasi serta seberapa jauh investasi mengembangan SDM dilakukan di seluruh tingkatan karyawan. Akses untuk mendapatkan kesempatan pelatihan juga dapat menunjang kemajuan lain di bidang kinerja sosial, seperti jaminan mendapatkan kesempatan setara di tempat kerja. Hal ini juga memberi sumbangan yang mendorong pengembangan pribadi dan organisasi. 2.

Kompilasi

2.1 Tentukan jumlah karyawan di setiap kategori pekerjaan di seluruh lini kegiatan organisasi pada akhir tahun pelaporan (misalnya. manajemen senior, manajemen madya, profesional, teknisi, administrasi, produksi, pemeliharaan, dan sebagainya). Organisasi harus menentukan kategori pekerjaan berdasarkan pada sistem SDM yang berlaku. 2.2 Tentukan jumlah jam yang dimanfaatkan untuk pelatihan personel pada setiap kategori karyawan. 2.3 Laporkan rata-rata jumlah jam pelatihan per tahun per karyawan menurut kategori karyawan dengan mengguna¬kan rumus berikut: Jumlah jam per kategori karyawan LA 10 = -------------------------------------------------Jumlah karyawan per karyawan 3.

Definisi

Pelatihan Mengacu kepada: •

Semua jenis pelatihan dan pengajaran kejuruan;

•

Cuti belajar yang diberikan organisasi pelapor bagi para karyawannya;

•

Pelatihan atau pendidikan yang dilakukan di luar organisasi dan yang dibayar seluruhnya atau sebagian oleh organisasi pelapor; dan

•

Pelatihan dengan topik khusus seperti kesehatan dan keselamatan.

Pelatihan tidak mencakup pengarahan di tempat oleh pengawas (supervisor).

14

© 2000-2006 GRI

4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup catatan karyawan dan jadwal pelatihan. 5.

Referensi

•

ILO Convention 142, “Human Resources Development Convention”, 1975.

•

ILO Convention 140, “Paid Educational Leave Convention”, 1974

•

ILO Convention 155, “Occupational Safety and Health Convention”, 1981.

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000, Articles II, 4 & IV,2 (c), 3 & 5

Set Protokol Indikator: LA

LA11 Program untuk manajemen keahlian dan pembelajaran seumur hidup yang menunjang kelangsungan kerja pegawai dan membantu mereka dalam mengatur jenjang karier.

3.

1.

Kelangsungan kerja pegawai

Relevansi

Program untuk manajemen keahlian memungkinkan organisasi untuk merencanakan penguasaan keterampilan yang membekali pegawai untuk mencapai sasaran strategis dalam lingkungan kerja yang berubah. Tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil meningkatkan kompetensi dan keahlian organisasi dan memberikan arahan tingkat kepuasan pegawai yang terkait dengan kinerja yang mening¬kat. Bagi mereka yang menghadapi pensiun, kepercayaan diri dan mutu kerja dikembangkan oleh ilmu pengetahuan yang akan mendukung mereka dalam masa transisi dari kerja menjadi pensiun. Tujuan pembelajaran seumur hidup adalah untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang memungkinkan setiap warga negara menyesuaikan diri dengan perubahan pasar tenaga kerja yang sangat cepat dan berperan serta dengan aktif dalam semua bidang kehidupan ekonomi. 2.

Kompilasi

2.1 Apakah program pelatihan atau bantuan pegawai untuk meningkatkan keterampilan mencakup halhal berikut: •

Pelatihan internal;

•

Bantuan pendanaan untuk pelatihan eksternal atau pendidikan formal; dan

•

Ketentuan periode sabbatical leave dengan jaminan kembali bekerja.

2.2 Apakah program bantuan transisi untuk menopang pegawai yang pensiun atau yang diberhentikan mencakup hal-hal berikut? •

Perencanaan sebelum pensiun untuk calon pensiunan.

•

Pelatihan ulang bagi mereka yang berniat untuk terus bekerja;

•

Kompensasi untuk pemutusan kerja;

•

Jika kompensasi akibat pemutusan kerja diberikan, apakah langkah itu sudah mempertimbangkan usia dan masa kerja

IP

pegawai? •

Pelayanan penempatan kerja, dan

•

Bantuan (misalnya, pelatihan dan bimbingan) untuk menghadapi masa peralihan ke masa tidak bekerja.

Definisi

Penyesuaian terhadap perubahan permintaan dari tempat kerja melalui penguasaan keterampilan baru. Akhir karier Pemberhentian kerja sesuai usia pensiun menurut undang-undang nasional atau pemberhentian akibat restrukturisasi. Manajemen keahlian Kebijakan dan program yang berpusat pada pengembangan keterampilan pegawai untuk memenuhi perubahan kebutuhan strategis dari organisasi dan/atau industri. Pembelajaran berkelanjutan Penguasaan dan perbaharuan kemampuan, pengetahuan, kualifikasi, dan kepentingan sepanjang hidup, dari masa sebelum sekolah sampai setelah pensiun. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi mencakup prosedur organisasi untuk pemberhentian dan catatan pegawai. 5.

Referensi

•

ILO Convention 142, “Human Resources Development Convention”, 1975.

•

ILO Convention 168, “Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention”, 1988.

Version 3.0

15

IP

Set Protokol Indikator: LA

LA12 Persentase karyawan yang menerima penilaian kinerja dan review pengembangan karier secara reguler. 1.

Relevansi

Penilaian kinerja karyawan terhadap sasaran umum membantu pengembangan pribadi karyawan dan memberikan andil baik bagi manajemen keahlian maupun pengembangan SDM di dalam organisasi. Peningkatan kepuasan karyawan memiliki korelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana organisasi pelapor bekerja untuk memantau dan mempertahankan keterampilan karyawannya. Apabila dilaporkan dalam hubungannya dengan LA12, indikator ini membantu menggambarkan pendekatan organisasi dalam meningkatkan keterampilan. Persentase karyawan yang menerima penilaian kinerja serta penelaahan berkala dalam pengembangan karier menunjukkan sejauh mana sistem ini dilaksanakan di dalam organisasi. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasikan jumlah total karyawan dalam organisasi. Jumlah ini harus sesuai dengan yang dilaporkan menurut LA1. 2.2 Laporkan persentase total jumlah karyawan yang menerima penilaian kinerja secara resmi selama periode pelaporan. 3.

Definisi

Penilaian Kinerja Reguler dan Pengembangan Karier Target kinerja dan review didasarkan atas kriteria kenal terhadap karyawan dan atasannya. Penilaian ini dilakukan sepengetahuan karyawan setidaknya satu kali per tahun. Ini dapat termasuk evaluasi oleh atasan langsung karyawan, saingan atau oleh karyawan lain yang lebih luas. Penilaian ini dapat juga memanfaatkan tenaga kerja dari bagian Sumber Daya Manusia. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk data karyawan.

16

5.

Referensi

•

Konvensi ILO 142, “Human Resources Development”, 1975.

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: LA

LA13 Komposisi badan pengelola (governance bodies) dan perincian pegawai menurut kategori berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, anggota kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya. 1.

Relevansi

Indikator ini menyediakan sebuah ukuran kuantitatif dari keberagaman yang ada di dalam sebuah organisasi dan dapat digunakan sebagai patokbanding (benchmark) secara sektoral atau regional. Tingkatan keberagaman dalam sebuah organisasi dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap modal manusia (human capital) yang dimiliki organisasi. Perbandingan antara keberagaman tenaga kerja dengan keberagaman manajemen juga menawarkan informasi akan kesetaraan untuk memperoleh kesempatan. Informasi detail mengenai komposisi tenaga kerja juga dapat membantu dalam menilai isu mana yang relevan terhadap kelompok tenaga kerja tertentu. 2.

Kompilasi

2.1 Dapatkan indikator keberagaman yang digunakan oleh organisasi berdasarkan rekaman dan pengawasannya sendiri yang relevan untuk dilaporkan. 2.2 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai dalam setiap kategori pegawai (misalnya, dewan, manajemen senior, manajemen menengah, administratif, produksi, dan sebagainya). Kategori pegawai harus ditetapkan berdasarkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dipakai oleh organisasi. Jumlah total pegawai harus sesuai dengan yang dilaporkan dalam LA1. 2.3 Laporkan persentase pegawai dalam setiap kategori berikut: (% dari pegawai) •

Jenis kelamin: wanita/pria

•

Kelompok minoritas

•

Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun

2.4 Laporkan persentase individu dalam organisasi badan pengelola (misalnya, dewan direktur, komite manajemen, atau badan yang sejenis untuk organisasi yang bukan korporasi) dalam setiap kategori berikut: (% dari Individu dalam Badan Pengelola) • Jenis kelamin: wanita/pria

3.

•

Kelompok minoritas

•

Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun

IP

Definisi

Badan pengelola (governance bodies) Komite atau badan yang bertanggung jawab dalam mengarahkan strategi organisasi, pengawasan manajemen, dan akuntabilitas manajemen terhadap organisasi yang lebih besar dan segenap pemangku kepentingannya. Indikator keberagaman Indikator di mana organisasi memperoleh data yang dapat berupa, sebagai contoh, kewarganegaraan, garis keturunan dan asal suku/etnis, keyakinan/kepercayaan yang dianut, dan ketidakmampuan fisik/cacat fisik yang dimiliki. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman pegawai dan laporan dari komite kesetaraan kesempatan (equal opportunity committees). 5.

Referensi

•

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: UN GA: Resolution 34/180 of 18 December 1979.

•

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief: UN GA: Resolution 36/55 of 26 November 1981.

•

Declaration on Race and Racial Prejudice: General Conference UNESCO 20th session on 27 November 1978.

•

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18 December 1992.

•

ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy: Art. 21, 22, 23, 1977.

•

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.

•

ILO Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 1958 (No.111).

Version 3.0

17

IP

18

Set Protokol Indikator: LA

•

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 4 January 1969

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises Revision 2000 (Employment and Industrial Relation Section)

•

United Nations Global Compact Principle 6, 26 July 2000

•

United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: UN GA Resolution 1904 (XVIII) of 20 November 1963

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: LA

LA14 Rasio gaji dasar pegawai pria terhadap pegawai wanita berdasarkan kategori pegawai. 1.

Relevansi

Banyak negara telah memperkenalkan legislasi untuk melaksanakan prinsip kesetaraan gaji dalam jenis pekerjaan yang sama. Isu ini didukung oleh konvensi ILO No 100 mengenai “Renumerasi yang setara antara Pegawai Pria dan Pegawai Wanita untuk Pekerjaan yang Sama”. Kesetaraan gaji merupakan sebuah faktor dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Ketika ada ketidaksetaraan, organisasi akan menghadapi risiko terhadap reputasinya dan tuntutan hukum karena tindakan diskriminatif. 2.

5.

Referensi

•

ILO Convention 100, “Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value”, 1951.

•

ILO Convention 111, “Discrimination in Respect of Employment and Occupation”, 1958.

•

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.

IP

Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai dalam setiap kategori dari semua operasi organisasi, diperinci berdasarkan jenis kelamin dengan mempergunakan informasi dalam LA13. Kategori kepegawaian harus ditetapkan berdasarkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dipakai oleh organisasi. Jumlah pegawai harus sesuai dengan yang dilaporkan dalam LA1. 2.2 Dapatkan informasi mengenai gaji dasar untuk wanita dan untuk pria dalam setiap kategori pegawai. 2.3 Periode apa pun dalam pembayaran gaji (misalnya, per jam, per minggu, per bulan, atau per tahun) dapat digunakan untuk data ini. 2.4 Laporkan rasio dari gaji dasar wanita terhadap gaji dasar pria untuk setiap kategori kepegawaian. 3.

Definisi

Sebuah pembayaran dalam jumlah minimum tertentu kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Ini tidak termasuk upah tambahan lainnya seperti berdasarkan jumlah tahun bekerja, kerja lembur, bonus, pembayaran keuntungan atau pengeluaran tambahan lain (misalnya, pengeluaran transportasi). 4.

Dokumentasi

Sumber informasi untuk indikator ini termasuk rekaman pegawai dan rekaman gaji.

Version 3.0

19

IP

Set Protokol Indikator Hak Asasi Manusia (HR)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0

Set Protokol Indikator: HR

HAK ASASI MANUSIA

IP

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib HR7 Kegiatan yang teridentifikasi

HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi atas aspek HAM HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.

mengandung resiko signifikan yang dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.

Aspek: Praktek Pengamanan

ADD

CORE

Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausula HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.

ADD

CORE

HR1

HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi

Aspek: Hak Penduduk Asli

ADD

Aspek: (Praktek) Investasi dan Pengadaan

CORE

Indikator Kinerja

HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkahlangkah yang diambil.

CORE

Aspek: Non-diskriminasi HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.

CORE

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Bersama HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diidentifikasi dapat menimbulkan resiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.

CORE

Aspek: Pekerja Anak HR6 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko yang signifikan timbulnya terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk menduku upaya penghapusan pekerja anak.

Version 3.0

1

IP

Set Protokol Indikator: HR

Relevansi Indikator Kinerja HAM mengungkapkan informasi mengenai dampak dan kegiatan dari organisasi terhadap hak-hak asasi sipil dan politik dari para pemangku kepentingan. Aspek-aspek yang tercakup dalam Indikator Kinerja mengacu pada standar internasional, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Universal Declaration of Human Rights) dan Deklarasi ILO Tahun 1998 tentang Prinsip dan Hak- Dasar di Tempat Kerja (ILO Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work of 1998), khususnya delapan Konvensi Inti (Core Conventions) dari ILO. Walaupun berkaitan erat, penggolongan HAM dan Praktek Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yang berbeda. Indikator HAM terfokus pada cara organisasi pelapor menangani dan menghormati hak-hak dasar manusia, sedangkan Indikator Praktik Ketenagakerjaan menggambarkan kualitas pekerjaan dan lingkungan kerja. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk memberikan ukuran-ukuran yang dapat diperbandingkan atas akibat atau hasil, yang oleh karena itu difokuskan terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan inti HAM. Kasus pada umumnya berdampak baik bagi kelompok pemangku kepentingan, maupun di samping resiko bagi organisasi di mana pelanggaran terjadi. Perangkat indikator ini mencakup tiga bidang umum :

• •

•

Kasus yang terkait dengan aspek dasar HAM (HR4 dan HR9); Kapasitas dan pengetahuan yang memungkinkan organisasi secara efektif menangani masalah hak asasi manusia, termasuk pelatihan dan prosedur internal (HR3, HR5, HR6, HR7 dan HR8); dan Integrasi organisasi pada masalah HAM dalam hubungan bisnis eksternal organisasi , baik dalam melakukan investasi maupun dalam kaitan hubungan dengan para pemasok (KH 1 dan KH 2).

Definisi Hak Asasi Manusia HAM yang diakui secara umum didefinisikan oleh lima konvensi dan deklarasi berikut:

2

1.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948).

2.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Rumusan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 (United Nations Convention International Covenant on Civil and Political Rights, 1966).

© 2000-2006 GRI

3.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa: Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 (United Nations Convention: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966)

4.

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Tahun 1998 (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998), khususnya kedelapan Konvensi Inti (Core Conventions) dari ILO.

5.

Deklarasi Wina dan Program Pelaksanaan tahun 1993 (Vienna Declaration and Programme of Action, 1993).

Referensi Umum •

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.

•

ILO Tripartite Declaration Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 2001, Third Edition.

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

•

United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948.

•

ILO Convention (169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989.

Set Protokol Indikator: HR

HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausula HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia. 1. Relevansi Pengukuran ini merupakan satu indikasi mengenai sejauh mana aspek HAM terintegrasi dalam keputusan ekonomis organisasi. Hal ini sangat relevan bagi organisasi yang beroperasi dalam wilayah atau merupakan mitra usaha dari organisasi didalam wilayah di mana perlindungan terhadap HAM mendapat perhatian yang besar. Integrasi kriteria HAM dalam proses skrining/filtrasi dan adanya persyaratan kinerja HAM dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi resiko investasi. Adanya permasalahan HAM dapat mengakibatkan cacatnya reputasi organisasi sertã berdampak buruk bagi stabilitas investasi. 2.

Kompilasi

3.

IP

Definisi

Klausula hak asasi manusia Klausula dalam suatu perjanjian tertulis yang secara spesifik mendefinisikan ekspektasi minimum dari aspek HAM sebagai persyaratan untuk melakukan investasi. Skrining/ filtrasi aspek hak asasi manusia Suatu proses formal atau yang terdokumentasikan yang memasukkan satu set kriteria kinerja HAM sebagai salah satu faktor dalam menentukan apakah suatu investasi akan dilakukan. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial yang mencakup aspek hukum organisasi, hubungan investor, dan keuangan sebagimana dokumentasi lainnya yang dibuat melalui sistem manajemen kualitas (quality management system).

5. Referensi Tidak ada.

2.1 Perjanjian yang dimasukkan hanya yang signifikan ditinjau dari sisi besarnya kepentingan strategis. Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan mengacu pada kompleksitas persetujuan yang diperlukan di dalam organisasi atas investasi tersebut atau kriteria lain yang secara konsisten dapat diterapkan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat. Organisasi pelapor harus mengungkapkan definisi, lingkup serta cakupan dari “perjanjian yang dianggap signifikan” (significant agreements) tersebut. 2.2 Identifikasi jumlah perjanjian investasi yang dianggap signifikan serta difinalisasi dalam periode pelaporan, baik yang akan menempatkan organisasi sebagai pemilik pada entitas lain ataupun sebagai organisasi yang menjalankan investasi modal yang material terhadap keuangan organisasi. 2.3 Apabila terdapat beberapa perjanjian investasi yang signifikan dengan mitra yang sama, maka jumlah perjanjian tersebut hanya merupakan sebagian dari total proyek yang dilaksanakan ataupun mitra yang dikembangkan. 2.4 Laporkan jumlah dan persentase perjanjian investasi signifikan yang memasukkan klausula HAM atau yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi mengenai aspek hak asasi manusia.

Version 3.0

3

IP

Set Protokol Indikator: HR

HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi atas aspek hak asasi manusia 1. Relevansi Pengembangan jaringan pemasok dan kontraktor yang luas untuk menghasilkan barang dan jasa telah menarik perhatian tentang bagaimana cara organisasi pelapor menerapkan kebijakan HAM pada jaringan pemasoknya. Hal ini sangat relevan terutama bagi organisasi di sektor yang sangat mengandalkan outsourcing serta jaringan global. Proses skrining/ filtrasi dan pengawasan kinerja HAM pada mata rantai pemasok terbukti berdampak positif bagi komunitas bisnis organisasi yang lebih luas. Isu HAM pada pemasok dan kontraktor signifikan dapat menyebabkan cacat reputasi bagi mitra bisnis mereka dan/atau menciptakan ketidakstabilan dalam kegiatan usaha pemasok itu sendiri. Proses skrining/ filtrasi merupakan bagian dari manajemen resiko, dan besarnya persentase kegiatan ini menunjukkan bagaimana organisasi secara berkala memperhatikan resiko ini. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasi jumlah pemasok dan kontraktor signifikan dari organisasi pelapor. 2.2 Laporkan persentase jumlah kontrak dengan pemasok dan kontraktor signifikan yang memuat kriteria atau telah menjalani proses skrining/filtrasi atas aspek hak asasi manusia. Lihat HR 1 untuk definisi dari “kriteria“ atau “proses skrining/filtrasi“. 2.3 Laporkan persentase dari kontrak dengan pemasok dan kontraktor signifikan yang ditolak atau dikenakan berbagai persyaratan sebagai akibat dari proses skrining/filtrasi atas aspek hak asasi manusia. 3. Definisi Pemasok dan kontraktor signifikan Pihak luar, pemasok barang atau jasa atau pihak dengan siapa kontrak penyediaan barang dan jasa dibuat . Dalam konteks Indikator ini, pengertian “signifikan” mengacu kepada pemasok dan kontraktor yang:

•

4

Merupakan pemasok utama atas suatu jenis barang atau jasa dan secara keseluruhan merupakan bagian terbesar pengadaan barang dan jasa bagi organisasi tersebut; atau

© 2000-2006 GRI

•

Teridentifikasi memiliki resiko paling besar terjadinya kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

4. Dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup laporan organisasi dalam hal pengadaan atau pembelian serta departemen hukum organisasi pelapor. 5. Referensi Tidak ada.

Set Protokol Indikator: HR

HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.

IP

3. Definisi Tidak ada. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup catatan pelatihan karyawan dan jadwal pelatihan. 5. Referensi

1. Relevansi

Tidak ada.

Indikator ini memberi gambaran kapasitas organisasi dalam menerapkan kebijakan serta prosedur yang terkait dengan aspek hak asasi manusianya. Hak asasi manusia telah diatur dalam standar dan hukum internasional dan mewajibkan organisasi untuk melaksanakan pelatihan khusus yang membekali karyawan dengan masalah HAM dalam rutinitas kerja. Banyaknya karyawan yang telah dilatih serta banyaknya pelatihan yang telah diberikan, mempunyai kontribusi penilaian atas organisasi tentang hak asasi manusia. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasi jumlah jam yang disediakan untuk pelatihan karyawan, dengan menggunakan data dari LA10. 2.2 Identifikasi jumlah karyawan, dengan menggunakan data dari LA1. 2.3 Identifikasi karyawan yang telah menjalani pelatihan formal mengenai kebijakan serta prosedur organisasi dalam aspek HAM dan penerapannya pada pekerjaan karyawan. Ini dapat merujuk pada pelatihan khusus dengan topik HAM atau program pelatihan umum dengan modul hak asasi manusia. 2.4 Laporkan jumlah waktu pelatihan yang terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan operasi organisasi selama periode pelaporan. 2.5 Laporkan persentase jumlah karyawan dalam periode pelaporan yang telah dilatih tentang aspek HAM yang relevan dengan kegiatan usaha.

Version 3.0

5

IP

Set Protokol Indikator: HR

HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang dilakukan/diambil. 1. Relevansi Hak asasi manusia lebih luas dari hak karyawan di tempat kerja. Kebijakan anti- diskriminasi merupakan persyaratan utama dari konvensi internasional serta peraturan dan pedoman sosial. Permasalahan diskriminasi juga dibahas dalam Konvensi Inti ILO, 110 dan 111 (Core Convention 100 & 111) dari ILO. Suatu sistem pemantauan/pengawasan yang efekif diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada seluruh laporan kegiatan organisasi pelapor. Para pemangku kepentingan akan memastikan bahwa kebijakan dan pemantauan/pengawasan tersebut berjalan dengan efektif. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasi kasus diskriminasi dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, suku bangsa, atau kelompok sosial sebagai mana didefinisikan oleh ILO, atau bentuk relevan lainnya dari diskriminasi baik yang melibatkan pihak pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal seluruh lini kegiatan pada periode pelaporan. Yang dimaksud dengan ‘kasus’ adalah langkah hukum, pengaduan yang disampaikan kepada organisasi tersebut atau instansi berwenang melalui suatu proses formal, atau kasus ketidakpatuhan yang teridentifikasi oleh organisasi melalui prosedur yang diterapkan, misalnya dengan sistem manajemen audit atau program pemantauan/ pengawasan formal. 2.2 Laporkan jumlah kasus diskriminasi selama periode pelaporan.

3. Definisi Diskriminasi Perbuatan dan akibat atas perlakuan tidak adil kepada seseorang dengan memberikan beban yang tidak adil atau tidak memberikan tunjangan yang sesuai dengan prestasi individu. Diskriminasi dapat juga berupa pelecehan, yaitu serangkaian komentar atau tindakan yang tidak menyenangkan atau yang secara rasional diketahui secara umum tidak menyenangkan kepada orang yang dituju. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup laporan hukum dan kepatuhan organisasi pelapor. 5. Referensi •

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, UN General Assembly Resolution 36/55 of 26 November 1981

•

Declaration on Race and Racial Prejudice: General Conference UNESCO 20th sessioon 27 November 1978

•

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Lingusitic Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18 December 1992.

•

ILO Convention 100, “Equal Remuneration Convention”, 1951.

•

ILO Convention 111, Discrimination in Respect of Employment and Occupation Convention 1958.

•

International Convention on Civil and Political Rights: GA Resolution 2200 A XXI of 16 December 1966. on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

•

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination GA Resolution 1904 (XV111) of 20 November 1963.

•

United Nations Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women: UN, GA: Resolution 34/180 of 18 December 1979

•

United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: GA Resolution 1904

2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang diambil merujuk pada hal-hal berikut :

6

•

Organisasi telah menelaah kasus tersebut;

•

Program mediasi yang akan dilakukan .

•

Program mediasi yang telah diimplementasikan dan hasilnya telah ditelaah melaluiproses rutin manajemen penelaahan internal; dan

•

Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak lanjut (yaitu: masalahnya telah terpecahkanselesai, tidak ada lagi tindak lanjut yang harus dilakukan perusahaan, dan sebagainya).

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: HR

IP

(XVIII) of 20 November 1963.

Version 3.0

7

IP

Set Protokol Indikator: HR

HR5 Segala kegiatan berserikat atau perjanjian bersama yang teridentifikasi dapat menimbulkan resiko yang signifikan, serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut 1. Relevansi Kebebasan untuk berserikat dan perjanjian bersama merupakan upaya melindungi hak pekerja (dan pengusaha) untuk berkumpul bersama dalam organisasi pilihan masing-masing. Kebebasan Berserikat merupakan ketentuan dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa dan dirumuskan dalam Convensi Inti ILO 87 dan 89 (ILO Core Convention 87 & 98 ) Indikator ini ditujukan untuk melaporkan tindakan yang telah diambil oleh organisasi pelapor dalam mengevaluasi apakah terdapat kesempatan terbuka bagi pekerja untuk melaksanakan hak berserikat dan berkumpul. Indikator ini juga ditujukan untuk melaporkan langkah yang telah diambil untuk mendukung hak-hak berserikat dan berkumpul di seluruh lini kegiatan organisasi. Indikator ini tidak mewajibkan organisasi pelapor untuk menyatakan pendapat secara spesifik mengenai mutu sistem hukum nasional. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasi pelaksanaan segala kegiatan di mana hak karyawan untuk berserikat atau melakukan perjanjian bersama berpotensi menimbulkan resiko. Proses identifikasi harus menggambarkan pendekatan yang dipakai organisasi dalam penilaian resiko ini dan dapat berasal dari sumber data internasional yang bereputasi, seperti laporan ILO (Laporan Tahunan Committee of Experts dari ILO mengenai implementasi atas konvensi dan rekomendasi yang telah diratifikasi, serta laporan kebebasan berserikat dari Governing Body ILO). 2.2 Laporkan kegiatan karyawan untuk berserikat dan melaksanakan perjanjian bersama yang dapat menimbulkan resiko, berdasarkan:

8

•

Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur); atau

•

Negara atau wilayah geografis di mana kegiatan dipandang beresiko.

© 2000-2006 GRI

2.3 Laporkan langkah yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang bertujuan untuk mendukung hak kebebasan berserikat dan berkumpul bersama. Lihat Tripartite Declaration dari ILO dan OECD Guidelines untuk panduan lanjutan. 3. Definisi Kebebasan berserikat Pekerja dan pengusaha boleh mendirikan dan bergabung dalam organisasi pilihan masing-masing tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dulu. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup laporan dari departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya manusia pada organisasi pelapor 5. Referensi •

ILO Convention 87, “Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention”, 1948

•

ILO Convention 98, “Right to Organise and Collective Bargaining Convention”, 1949

•

United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948.

•

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.

Set Protokol Indikator: HR

HR6 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko signifikan yang dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak 1. Relevansi Penghapusan pekerja anak merupakan prinsip pokok serta tujuan utama deklarasi dan peraturan mengenai hak asasi manusia, dan tunduk pada Konvensi ILO 138 dan 182 (ILO Conventions 138 dan 182) Pelaksanaan dan penerapan yang efektif atas kebijakan tentang pekerja anak merupakan harapan yang mendasar terhadap perilaku tanggung jawab sosial. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang beresiko tinggi menimbulkan terjadinya kasus:



•

Pekerja anak; dan/atau

•

Pemanfaatan pekerja muda yang tidak terlindung dari pekerjaan yang berbahaya.

Proses identifikasi harus menggambarkan pendekatan organisasi terhadap penilaian resiko ini dan dapat berasal dari sumber data internasional yang bereputasi, seperti laporan ILO.

2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang dapat menimbulkan resiko signifikan terjadinya pekerja anak, berdasarkan: •

Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur); atau

•

Negara atau wilayah geografis dimana kegiatan dipandang beresiko.

3.

IP

Definisi

Anak Istilah ini berlaku untuk semua orang di bawah 15 tahun atau masuk dalam katagori wajib sekolah bawah umur untuk menyelesaikan wajib sekolah (mana yang lebih tinggi). Kecuali untuk negara tertentu di mana perekonomian dan fasilitas pendidikan belum cukup memadai, berlaku ketentuan umur minimal 14 tahun. Negara-negara yang masuk dalam pengecualian ini disebutkan secara spesifik oleh ILO berdasarkan permohonan dari negara yang bersangkutan serta konsultasi yang dilakukan dengan perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja. Catatan: Convention 138 dari ILO menyebutkan apa yang dimaksud dengan baik pekerja anak maupun pekerja muda. Lihat definisi di bawah ini untuk ‘pekerja muda’. Pekerja Muda Seseorang di atas umur minimum yang berlaku untuk dapat bekerja namun belum berumur 18 tahun. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup laporan dari departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya manusia pada organisasi pelapor 5.

Referensi •

ILO Convention 138, “Minimum Age Convention”, 1973.

•

ILO Convention 182, “Worst Forms of Child Labour Convention”, 1999.

•

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 86th Session, 1998.

2.3 Laporkan langkah yang diambil dan pengukuran yang dibuat oleh organisasi pelapor selama periode pelaporan yang bertujuan mendukung penghapusan pekerja anak. Lihat Deklarasi Tripartit dari ILO (ILO Tripartite Declaration ) serta panduan dari OECD (OECD Guidelines) sebagai panduan lebih lanjut.

Version 3.0

9

IP

Set Protokol Indikator: HR

HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko signifikan yang dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkahlangkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib 1. Relevansi Tidak berada dalam keadaan tunduk pada kerja paksa atau kerja wajib merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan juga merupakan salah satu ketentuan dalam Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-bangsa atas Hak Asasi Manusia (UN Universal Declaration of Human Rights) dan tunduk pada Konvensi Inti ILO 29 & 105 (ILO Core Convention 29 & 105) Jenis kerja paksa dan kerja wajib ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan data yang disajikan akan mengindikasikan tantangan yang dihadapi organisasi pelapor dalam berkontribusi terhadap penghapusan kerja paksa dan kerja wajib. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang mempunyai resiko signifikan menimbulkan terjadinya kasus kerja paksa atau kerja wajib. Proses identifikasi harus menggambarkan pendekatan yang dipakai organisasi dalam penilaian resiko ini dan dapat berasal dari sumber data internasional yang bereputasi seperti laporan ILO. 2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang mengandung resiko signifikan terjadinya kasus kerja wajib, berdasarkan: •

Jenis kegiatan (misalnya: pabrikan, manufaktur); atau

•

Negara atau wilayah geografis dimana kegiatan dipandang beresiko.

2.3 Laporkan pengukuran yang dibuat organisasi pelapor selama periode pelaporan yang bertujuan mendukung penghapusan kerja paksa atau kerja wajib. Lihat Deklarasi Tripartit dari ILO (ILO Tripartite Declaration) serta panduan dari OECD (OECD Guidelines) sebagai panduan lebih lanjut.

10

© 2000-2006 GRI

3. Definisi Kerja paksa atau kerja wajib Segala jenis pekerjaan dan pelayanan jasa yang dipaksakan pada seseorang di bawah ancaman sanksi di mana orang yang bersangkutan tidak secara sukarela bermaksud untuk melakukannya, Konvensi 29, Konvensi Tenaga Kerja ILO 1930 (ILO Convention 29, Forced Labour Convention, 1930 ). Contoh yang paling ekstrem adalah pembudakan, pekerja tahanan dan pekerja paksa, selain itu, utang juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan pekerja dalam kondisi kerja paksa. Menahan surat identitas, adanya kewajiban memberikan uang jaminan , atau menekan pekerja untuk bekerja melebihi waktu kerja dengan ancaman pemecatan yang tidak ada persetujuian sebelumnya adalah contohcontoh kerja paksa. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup laporan dari departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya manusia pada organisasi pelapor. 5. Referensi •

ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”, 1930.

•

ILO Convention 105, “ Abolition of Forced Labour”, 1957.

•

League of Nations, Slavery Convention, 1927.

•

United Nations Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the U.N.T.S.3, 1957

•

Universal Declaration of Human Rights (United Nations General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948), Article 4 & 5. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 86th Session, 1998.

•

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 86th Session, 1998.

Set Protokol Indikator: HR

HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi 1. Relevansi Perilaku petugas sekuriti/penjaga keamanan terhadap pihak ketiga terbentuk oleh pelatihan yang mereka peroleh tentang permasalahan hak asasi manusia, khususnya mengenai penggunaan kekerasan. Pelatihan petugas sekuriti dapat membantu mencegah resiko cacat reputasi serta litigasi yang timbul dari tindakan atau pendekatan yang tidak patut dan tidak dapat diterima oleh organisasi pelapor. Informasi yang diberikan oleh Indikator ini membantu menunjukkan sejauh mana sistem manajemen mengenai HAM diterapkan. Ukuran ini mengindikasikan proporsi tenaga sekuriti/penjaga keamanan yang secara rasional dapat diasumsikan memahami harapan organisasi mengenai kinerja hak asasi manusia.

IP

3. Definisi Personel sekuriti/penjaga keamanan Individu yang ditugaskan dengan tujuan untuk menjaga barang-barang milik organisasi, pengendalian massa, tindakan pencegahan kehilangan, serta pengawalan orang, barang dan benda berharga. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial berasal dari departemen sumber daya manusia pada organisasi pelapor dan catatan mengenai pelatihan yang diperoleh personel sekuriti/penjaga keamanan. Kontraktor diharapkan memiliki informasi yang sama bagi karyawannya. 5. Referensi •

Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regards to Human Rights U.N. doc.E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2(2003) Section C Right to security of persons para 4.

2. Kompilasi

•

ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”, 1930.

2.1 Identifikasi jumlah personel sekuriti/penjaga keamanan yang dipekerjakan langsung oleh organisasi pelapor.

•

ILO Convention 105, “Abolition of Forced Labour Convention”, 1957.

2.2 Laporkan persentase personel sekuriti/penjaga keamanan yang telah mendapat pelatihan formal mengenai kebijakan organisasi atau prosedur khusus terkait masalah HAM serta penerapannya. Hal ini dapat merujuk pada pelatihan khusus untuk itu atau modul pengajaran dalam suatu program pelatihan yang lebih umum. 2.3 Laporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku untuk organisasi pihak ketiga yang menyediakan personel sekuriti/penjaga keamanan.

Version 3.0

11

IP

Set Protokol Indikator: HR

HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil 1. Relevansi Jumlah kasus yang tercatat mengenai hak penduduk asli memberikan informasi tentang implementasi/ pelaksanaan kebijakan organisasi berkenaan dengan masalah penduduk asli. Informasi ini membantu mengindikasikan kondisi hubungan dengan masyarakat pemangku kepentingan , khususnya di daerah di mana penduduk asli tinggal atau mempunyai kepentingan yang bersinggungan dengan organisasi pelapor. Informasi ini juga memberikan tambahan kesempatan masuk bagi grup pendukung. Konvensi ILO 107 dan 169 (ILO Convention 107 & 169) menegaskan hak dari penduduk asli. 2. Kompilasi 2.1 Identifikasi kasus terkait dengan hak penduduk asli yang terjadi pada para karyawan organisasi serta pada komunitas di sekitar kegiatan organisasi saat ini yang berpotensi dapat terkena dampak dari rencana kegiatan atau yang diusulkan di masa yang akan datang oleh organisasi pelapor.

Pengertian “kasus” merujuk pada tindakan hukum, pengaduan yang disampaikan kepada organisasi atau instansi berwenang melalui suatu proses formal, atau kasus ketidak-patuhan organisasi yang teridentifikasi oleh organisasi melalui prosedur yang telah ditetrapkan, misalnya dengan sistem manajemen audit atau program pemantauan/ pengawasan formal.

2.2 Laporkan jumlah kasus yang teridentifikasi terkait dengan hak penduduk asli selama periode pelaporan. 2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang diambil merujuk pada hal-hal berikut :

12

•

Organisasi telah menelaah kasus tersebut. Program mediasi yang akan dilaksanakan.

•

Rencana mediasi yang telah diimplementasikan dan hasilnya telah ditelaah melalui proses rutin manajemen penelaahan internal ; dan

•

Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak lanjut (yaitu: telah terpecahkan, masalahnya sudah selesai,

•

Tidak ada lagi tindak lanjut yang harus dilakukan perusahaan, dan sebagainya).

© 2000-2006 GRI

3. Definisi Penduduk asli Penduduk asli adalah mereka yang memiliki kondisi sosial, budaya, politik dan ekonominya yang berbeda dari kelompok lain dalam komunitas nasional yang dominan, atau mereka yang dianggap penduduk asli berdasarkan garis keturunan penduduk asli suatu negara , atau wilayah geografi pada suatu negara saat ditaklukkan, saat kolonialisasi atau pada saat pendirian batas negara yang berlaku saat ini, dan mereka, terlepas dari status hukumnya, mempertahankan beberapa atau seluruh kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politiknya. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial mencakup prosedur dan pedoman operasi perusahaan pada organisasi pelapor. Informasi lain dapat diperoleh dari manajer di negara tersebut dan spesialis hukum dari organisasi pelapor. . Data mengenai penduduk asli di antara para pekerja dapat diperoleh dari catatan administrasi karyawan. 5. Referensi •

Charter of the United Nations, Preamble, San Francisco, 1945.

•

ILO Convention (107) Indigeneous and Tribal Populations Convention, 1957.

•

ILO Convention (169) Concerning Indigeneous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1991.

IP

Set Protokol Indikator Masyarakat (SO)

© 2000-2006 GRI

Version 3.0

Set Protokol Indikator: SO

IP

Masyarakat Indikator Kinerja

CORE

Aspek: Komunitas S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.

CORE

CORE

CORE

Aspek: Korupsi S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi. S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.

ADD

CORE

Aspek: Kebijakan Publik S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.

ADD

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.

CORE

Aspek: Kepatuhan S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.

Version 3.0

1

IP

Set Protokol Indikator: SO

Relevansi

Rujukan umum

Kategori kinerja untuk Pekerja, Hak Asasi Manusia, dan Tanggung Jawab Produk ditujukan pada dampak-dampak sosial yang dihubungkan dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu (seperti pegawai atau konsumen). Namun demikian, dampak sosial dari organisasi juga terkait dengan interaksinya dengan struktur pasar dan institusi sosial yang membentuk lingkungan sosial di mana kelompok-kelompok kepentingan saling berinteraksi. Interaksi semacam ini, sebagaimana halnya pendekatan organisasi dalam berhubungan dengan kelompok sosial lain seperti masyarakat, mewakili komponen terpenting dari kinerja berkelanjutan. Karenanya, Indikator Kinerja Masyarakat memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan organisasi terhadap masyarakat tempatnya beroperasi, dan bagaimana interaksi organisasi dengan institusi sosial lainnya dikelola dan ditengahi. Secara khusus, informasi yang dicari terkait dengan penyuapan dan korupsi, keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, praktek monopoli, dan pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan di luar pekerja dan lingkungan.

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises,Revision 2000.

•

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997.

•

OECD Principles of Corporate Governance, 2004.

•

Inter-American Convention Against Corruption, 1996.

•

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Definisi Korupsi Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi 1 dan dapat dilakukan oleh individu baik di sektor publik maupun privat. Termasuk dalam penafsiran ini adalah praktek korupsi seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, kolusi, konflik kepentingan, dan pencucian uang. Dalam konteks ini, juga termasuk penawaran untuk menerima setiap pemberian, pinjaman, bayaran, hadiah atau keuntungan lainnya kepada atau dari setiap orang dalam rangka menarik orang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan dalam melakukan bisnis perusahaan2. Hal ini dapat berupa hadiah selain uang, seperti barang gratis dan liburan, atau pelayanan pribadi khusus yang disediakan dengan tujuan atau dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atau yang dapat mengakibatkan tekanan moral karena menerima keuntungan semacam itu. 1 Transparency International 2 Definisi ini berdasarkan ‘Business Principles for Countering Bribery’ yang dikembangkan melalui sebuah proyek yang dikelola oleh Transparency International.

2

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: SO

SO1 Sifat dasar, ruang lingkup, dan efektivitas setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.

2.3 Laporkan jumlah dan persentase operasi dimana program dijalankan.

1.

3.

Relevansi

Operasi organisasi baik pada saat memulai, beroperasi dan mengakhiri memiliki sejumlah dampak signifikan terhadap keberlanjutan sebuah wilayah tertentu. Indikator dalam Kerangka Kerja GRI, seperti emisi lingkungan atau data ekonomi, akan menawarkan sebuah gambaran keseluruhan terhadap dampak ini, dampak yang positif maupun negatif, tetapi tidak akan mampu untuk memerincinya kepada individu masyarakat atau wilayah geografis. Namun demikian, merupakan hal yang penting untuk memiliki sebuah ukuran yang merefleksikan pendekatan yang digunakan oleh organisasi dalam mengelola dampak yang ditimbulkannya—baik dampak positif maupun negatif—secara sistematis dan melingkupi jangkauan komunitas dimana organisasi beroperasi. Pemangku kepentingan dalam organisasi memiliki ketertarikan terhadap pendekatan yang digunakan oleh organisasi dalam mengelola dampak pada sebuah masyarakat. Dengan demikian, memiliki sistem manajemen yang dapat diandalkan dapat meningkatkan nama dan reputasi organisasi sebagai sebuah rekan potensial. Selain itu, juga memperkuat secara simultan kemampuan organisasi untuk memelihara operasi yang ada dan untuk memulai operasi yang baru. 2.

Kompilasi

2.1 Laporkan apakah terdapat program untuk menilai dampak operasi pada masyarakat:

IP

2.4 Laporkan program pengelolaan dampak terhadap masyarakat yang efektif dalam mereda dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, termasuk skala orang yang terpengaruh. 2.5 Laporkan contoh bagaimana umpan balik dan analisis data dampak terhadap masyarakat telah memberikan informasi mengenai langkah lanjutan kedepan untuk melibatkan masyarakat sebagai bagian dari organisasi. Definisi

Dampak operasi Ini merujuk kepada dampak sosial, seperti: •

Kesehatan dan keselamatan masyarakat berkenaan dengan infrastruktur, bahan berbahaya, emisi dan buangan, serta kesehatan dan penyakit;

•

Pemindahan tempat tinggal yang tidak disengaja, pemindahan secara fisik dan ekonomi serta pemulihan kehidupan; dan

•

Budaya lokal, jenis kelamin, penduduk asli, dan warisan budaya.

Definisi ini meniadakan dampak yang tercakup dalam indikator lain, seperti KL10 (sumberdaya air/habitat yang terpengaruh oleh penggunaan air), KL12 (wilayah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi), dan KP8 (penyakit serius). Juga meniadakan sumbangan sukarela (non tunai dan tunai) kepada masyarakat. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk kebijakan dan prosedur organisasi, hasil pengumpulan data dari program terhadap masyarakat, dan hasil analisis dari forum pemangku kepentingan eksternal, komite masyarakat bersama, laporan pemangku kepentingan dan input lainnya.

•

Sebelum memasuki masyarakat;

Kedua sumber, baik sumber yang berasal dari internal dan eksternal harus digunakan.

•

Pada saat beroperasi dalam masyarakat; dan

5.

•

Pada saat membuat kebijakan untuk keluar dari masyarakat.

Tidak ada.

Referensi

2.2 Laporkan apakah program atau kebijakan telah menetapkan: •

Bagaimana data dikumpulkan, termasuk oleh siapa; dan

•

Bagaimana memilih anggota masyarakat (individu atau kelompok) sebagai informan.

Version 3.0

3

IP

Set Protokol Indikator: SO

SO2 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki resiko terhadap korupsi. 1.

Relevansi

Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh prosedur yang tepat. Pengukuran ini mengidentifikasi dua tindakan untuk menjamin penyebaran yang efektif dari kebijakan dan prosedur organisasi oleh pegawai dan perantara atau rekan bisnisnya. Analisis resiko merupakan sebuah pendekatan manajemen penting dan dibutuhkan dalam membantu menilai potensi akan kejadian korupsi dalam organisasi. 2.

Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai unit bisnis yang memiliki resiko korupsi selama periode pelaporan. Ini merujuk pada apakah sebuah penilaian formal memfokuskan kepada korupsi atau memasukkan korupsi sebagai sebuah faktor resiko dalam penilaian resiko secara keseluruhan. 2.2 Laporkan jumlah dan persentase dari unit bisnis yang memiliki resiko korupsi. 3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk laporan pengawasan.

4

5.

Referensi

•

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997.

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

•

Inter-American Convention Against Corruption, 1996.

•

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

•

Business Principles for Countering Bribery, 2003.

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator: SO

IP

SO3 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi. 1.

Relevansi

Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh prosedur yang tepat. Pelatihan merupakan sebuah elemen penting dari sistem tersebut dalam rangka membangun kesadaran internal dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mencegah kejadian korupsi. Pengukuran ini mengungkapkan proporsi pegawai organisasi yang dapat diasumsikan memiliki kesadaran akan isu anti korupsi. 2.

Kompilasi

2.1 Identifikasi terhadap jumlah pegawai yang dibedakan antara pegawai manajemen dan non manajemen, menggunakan data dari SO1. 2.2 Laporkan secara terpisah persentase jumlah pegawai manajemen dan pegawai non manajemen yang menerima pelatihan anti korupsi selama periode laporan. 3. Definisi Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman pelatihan. 5.

Referensi

•

Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial (Standar OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997.

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

•

Inter-American Convention Against Corruption, 1996.

•

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

•

Business Principles for Countering Bribery, 2003.

Version 3.0

5

IP

Set Protokol Indikator: SO

SO4 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.

•

Inter-American Convention Against Corruption, 1996.

1.

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

•

Anti-Corruption Instruments and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2003. Business Principles for Countering Bribery, 2003.

Revansi

Korupsi dapat menjadi resiko yang signifikan bagi reputasi organisasi dan bisnis. Korupsi memberikan kontribusi pada penciptaan kemiskinan dalam transisi ekonomi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran demokrasi, kesalahan alokasi investasi dan menghambat penegakan hukum. Organisasi dituntut oleh pasar, aturan internasional, dan para pemangku kepentingan untuk menunjukkan perannya terkait dengan integritas, tata kelola, dan pengembangan praktek bisnis yang baik. Indikator ini menunjukkan tindakan khusus yang diambil untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi dan menurunkan resiko munculnya praktek korupsi yang baru. Bagi pemangku kepentingan, terdapat dua kepentingan yaitu mencegah terjadinya korupsi dan bagaimana organisasi menaggapi kejadian tersebut. 2.

Kompilasi

2.1 Laporkan mengenai tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi, termasuk: •

Jumlah kejadian dimana karyawan diberhentikan atau dikenakan sanksi karena melakukan korupsi; dan

•

Jumlah kejadian dimana kontrak dengan rekan bisnis tidak dapat diperbaharui karena adanya pelanggaraan korupsi.

2.2 Laporkan kesimpulan dari setiap kasus hukum terkait praktek korupsi yang melibatkan organisasi atau pegawainya selama periode laporan serta dampak dari kasus tersebut. 3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman bagian hukum mengenai kasus yang diajukan terkait korupsi pegawai, rekan bisnis atau kontraktor; laporan pelaksanaan pemeriksaan disiplin internal; dan dokumen kontrak dengan rekan bisnis.

6

5.

Referensi

•

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

•

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997.

© 2000-2006 GRI

•

Set Protokol Indikator: SO

SO5 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. 1.

Relevansi

Indikator ini menyediakan informasi kepada organisasi untuk membandingkan posisi kebijakan publik dengan kebijakan dan sasaran formal keberlanjutan. Informasi ini menyediakan pemahaman mengenai sejauhmana konsistensi posisi keberlanjutan yang dinyatakan kepada publik tertanam dalam organisasi dan setiap unit yang berbeda. Pada saat yang sama, informasi ini memberikan perbandingan prioritas organisasi (ketika dibandingkan dengan sektor yang sama) sebagai sebuah kebijakan khusus yang dapat membantu dalam menjelaskan relevansi strategik isu keberlanjutan terhadap organisasi. Indikator ini juga membantu dalam menyediakan transparansi informasi mengenai aktivitas yang dilakukan dalam melobi pejabat publik kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian terhadap integritas dari praktek lobi tersebut serta potensi dampaknya kepada pemangku kepentingan. 2.

IP

dan atau untuk mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan atau keputusan politik. Dalam indikator ini, dapat berhubungan dengan proses melobi pada setiap tingkatan pemerintahan atau lembaga internasional. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk pernyataan kebijakan publik dari organisasi pembuat laporan; laporan internal dari komite atau bagian yang berhubungan dengan pemerintah; pernyataan tentang posisi yang diadopsi oleh organisasi pembuat laporan dalam asosiasi usaha yang relevan; dan rekaman interaksi dengan pembuat kebijakan publik. 5.

Referensi

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

•

OECD Principles of Corporate Governance, 2004.

Kompilasi

2.1 Partisipasi merujuk kepada upaya dimana organisasi telah mengambil sebuah posisi formal atau aktivitas dimana partisipasi telah diakui secara formal. Didalamnya termasuk aktivitas keterlibatan dalam asosiasi usaha, pertemuan roundtable, gugus tugas, dan bentuk lobi lainnya dengan pembuat kebijakan publik, informasi yang disampaikan terkait dengan posisi dari organisasi dan bukan mengenai badan dimana organisasi ikut terlibat. 2.2 Laporkan isu signifikan yang menjadi fokus partisipasi organisasi dalam pembuatan kebijakan dan kegiatan melobi. Ini merujuk pada partisipasi disemua tingkatan organisasi dan bukan kegiatan yang dilakukan secara individual. 2.2 Laporkan posisi inti yang dimiliki dari setiap isu yang dilaporkan di atas dan jelaskan setiap perbedaan signifikan antara posisi melobi dan pernyataan kebijakan, tujuan keberlanjutan atau posisi publik lainnya. 3.

Definisi

Pembuatan kebijakan publik Aktivitas yang terorganisir atau terkoordinasi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Proses melobi Merujuk kepada upaya untuk mempengaruhi atau membujuk pejabat pembuat kebijakan atau calon pejabat pembuat kebijakan, untuk mensponsori kebijakan,

Version 3.0

7

IP

Set Protokol Indikator: SO

SO6 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi. 1.

Relevansi

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memperlihatkan skala keterlibatan organisasi dalam pembiayaan politik dan untuk memberikan transparansi terkait kesepakatan politik yang melibatkan organisasi. Banyak negara telah memiliki peraturan yang menetapkan batas pengeluaran organisasi yang dapat diberikan kepada partai dan kandidat politisi untuk tujuan kampanye. 2.

Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah nilai uang dari kontribusi finansial dan natura yang telah dilakukan oleh organisasi selama periode laporan yang diberikan kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait. Jumlah kontribusi natura harus dapat diestimasi. 2.2 Perhitungan kontribusi sesuai dengan aturan akuntansi nasional (apabila ada). 2.3 Laporkan jumlah nilai uang yang dirinci berdasarkan negara dimana:

3.

•

Organisasi memiliki operasi dan atau penjualan utama;

•

Organisasi memegang andil signifikan terhadap pasar dibandingkan dengan organisasi lainnya; atau

•

Jumlah kontribusi signifikan apabila dibandingkan dengan total kontribusi secara global.

Definisi

Kontribusi Kontribusi dapat mencakup donasi, pinjaman, sponsor, pembelian tiket untuk sejumlah acara amal, periklanan, penggunaan fasilitas, desain dan pencetakan, bantuan peralatan, pemberian gaji atau pekerjaan kepada pejabat politik dan kandidat pejabat politik, dan sebagainya.

8

© 2000-2006 GRI

Institusi terkait Setiap badan yang didirikan dengan tujuan utama mengadakan pengumpulan dana baik secara resmi maupun tidak resmi untuk partai politik, wakil terpilih, atau kandidiat pejabat publik. Definisi ini juga mencakup tim pemikir, organ politik, asosiasi usaha, dan berbagai organisasi pendukung lainnya yang terkait dengan penggalangan dukungan bagi partai politik, perwakilan mereka, atau kandidat pejabat publik. 4.

Dokumentasi

Sumber informasi potensial termasuk rekaman akuntansi dari pembayaran eksternal dan pernyataan yang disampaikan kepada publik. 5.

Referensi

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

Set Protokol Indikator: SO

SO7 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. 1.

Relevansi

Merger dan akuisisi dapat mempengaruhi pilihan konsumen, penetapan harga, dan berbagai faktor lainnya yang esensial untuk efisiensi pasar. Peraturan telah diperkenalkan di banyak negara untuk mengawasi atau mencegah praktek monopoli, dengan alasan bahwa kompetisi antar perusahaan dapat mendorong kearah efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tindakan hukum menunjukkan sebuah situasi dimana tindakan pasar atau status dari organisasi telah mencapai skala yang mencukupi untuk mendapatkan perhatian dari pihak ketiga. Kebijakan hukum yang muncul dari situasi ini dapat membawa resiko gangguan yang signifikan terhadap aktivitas pasar dan atau pemberian hukuman kepada organisasi. 2.

IP

Tindakan organisasi yang dapat menghasilkan persekongkolan untuk membuat hambatan masuk ke dalam pasar dalam sektornya, praktek bisnis yang curang, penyalahgunaan posisi pasar, kartel, merger anti persaingan, penetapan harga, dan tindakan persekongkolan lainnya yang mencegah persaingan. 4. Dokumentasi Sumber informasi potensial termasuk rekaman bagian hukum dan rekaman publik. 5.

Referensi

•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000.

Kompilasi

2.1 Indikator ini bersinggungan dengan tindakan hukum berdasarkan aturan hukum nasional atau internasional yang didesain dengan tujuan utama melakukan pengaturan terhadap perilaku anti persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli. 2.2 Dapatkan informasi mengenai tindakan hukum yang telah selesai atau tertunda selama periode laporan terkait perilaku anti persaingan dan pelanggaran terhadap peraturan anti-trust dan monopoli dimana organisasi telah teridentifikasi sebagai salah satu pelaku. 2.3 Laporkan jumlah tindakan hukum untuk perilaku anti persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli. 2.4 Laporkan hasil utama dari tindakan tersebut, termasuk setiap kebijakan atau keputusan pengadilan. 3.

Definisi

Perilaku anti persaingan Tindakan organisasi dan atau pegawainya yang dapat menghasilkan persekongkolan dengan pesaing potensial untuk menetapkan harga, mengkoordinasikan tender, menciptakan hambatan pasar atau produk, menentukan kuota berdasarkan geografi, atau lokasi konsumen, suplier, wilayah geografi, dan lini produk dengan tujuan membatasi dampak dari persaingan pasar. Praktek anti-trust dan monopoli

Version 3.0

9

IP

Set Protokol Indikator: SO

SO8 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi non moneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan. 1.

Relevansi

Tingkatan pelanggaran yang dilakukan organisasi membantu dalam mengindikasikan kemampuan manajemen untuk menjamin bahwa operasi organisasi telah sesuai dengan paramater kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, penjaminan akan pemenuhan kewajiban oleh organisasi dapat membantu dalam mengurangi resiko finansial yang dapat terjadi baik secara langsung akibat denda maupun secara tidak langsung sebagai dampak dari reputasi yang buruk. Kekuatan dari sebuah rekaman kepatuhan organisasi dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memperluas operasi atau dalam mendapatkan ijin baru. Indikator EN 28 dan PR 9 mengamanatkan akan pemenuhan sejumlah aspek khusus dalam aturan hukum. Sebuah rekaman keseluruhan dari organisasi mengenai pemenuhan aturan hukum yang sesuai dengan operasi mereka adalah sangat penting. Indikator ini ditujukan untuk memperlihatkan denda signifikan dan sanksi non moneter berdasarkan hukum dan peraturan yang tidak tercakup dalam PR 8 dan PR 9, seperti hukum dan peraturan terkait kecurangan akuntansi, diskriminasi di tempat kerja, korupsi, dan lain sebagainya. 2.

Kompilasi

2.1 Dapatkan informasi mengenai sanksi administratif atau pengadilan yang ditetapkan kepada organisasi untuk kesalahan pelanggaran hukum dan aturan, termasuk: •

Deklarasi internasional/konvensi/perjanjian, nasional, sub-nasional, regional, dan peraturan lokal lainnya, dan

•

Kasus yang membawa organisasi melalui penggunaan mekanisme penyelesaian perselisihan internasional atau nasional yang diawasi oleh pemerintah yang berwenang.

2.2 Laporkan mengenai denda siginifikan dan sanksi non moneter berupa:

10

•

Total nilai uang dari denda signifikan;

•

Jumlah sanksi non moneter; dan

•

Kasus yang dibawa kedalam mekanisme penyelesaian perselisihan.

© 2000-2006 GRI

2.3 Dimana organisasi tidak teridentifikasi melanggar hukum atau aturan, sebuah pernyataan singkat tentang ini perlu disajikan. 2.4 Organisasi didorong untuk melaporkan denda dan sanksi non moneter berdasarkan aturan hukum yang ada. 3.

Definisi

Tidak ada. 4.

Dokumentasi

Sumber data termasuk hasil audit atau pengaturan sistem penjejakan yang dioperasikan oleh bagian hukum. Informasi mengenai denda uang dapat ditemukan pada bagian akunting. 5.

Referensi

Tidak ada.