Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.docx

BAB I Pendahuluan Penulisan tesis makalah ini kami ambil dari beberapa referensi dengan system online yg di ambil dari beberapa situs atau blog pada website. Setelah membaca beberapa referensi kami dapat mengetahui proses bagaimana pancasila bisa menjadi dasar bangsa dan juga betapa kuat nya perjuangan untuk menjadikan pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan Negara. Dan penulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tetang implementasi atau penerapan pancasila didalam kehidupan bermasyarakat dan juga sebagai system bangsa dan Negara apakah sudah benar-benar menerapkan pancasila sebagai landasan Negara seperti yg tertera pada silsa sila yang sudah tercantum dalam Pancasila. Dan pengamalan pancasila pun tidak bisa di tinggalkan dari peraturan yang ada. Implementasi nilai pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara menjadi cara utama dalam memajukan bangsa yang lebih bermartabat dan berguna khususnya bagi negara Indonesia.maka dari itu kita sebagai warga negara indonesia sudah sewajibnya untuk mengamalkan nilai pancasila. Dengan ketertiban setiap warga negara pasti akan tercipta suatu negara yang kokoh dan memiliki etika yang baik di mata dunia.dengan begitu kesejahteraanlah yang akan diperoleh.

I.1

Latar Belakang Kesetiaaan , nasionalisme, dan patriotisme warga Negara kepada bangsa

dan negaranya dapat diukur dalam bentuk kesetiaan mereka terhadap filsafat negaranya secara formal diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangundangan (Undang-undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya). Kesetiaan warga Negara tersebut tampak dalam sikap dan tindakan, menghayati, mengamalkan dan mengamankan peraturan Perundangan-Undangan itu. Pancasila adalah sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara singkat dapat diuraikan bahwa kedudukan pancasila adalah

sebagai

dasar

Negara

RI.

Untuk

mengatur

pemerintahan

dan

penyelenggaraan Negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai ligature bangsa Indonesia.

Kesetiaan ini akan semakin kokoh apabila mengakui dan menyakini kebenaran, kebaikan dan keunggulan pancasila sepanjang masa. Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideology Negara, di harapkan mampu menyaring dan menseleksi pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini yang dapat merusak atau memudarkan budaya pancasila dengan masuknya budaya barat yang dengan cepat masuk di masyarakat idonesia.

I.2

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pancasila sebagai dasar negara Indonesia? 2. Bagaimana Implementasi sila pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?

I.3

Tujuan Penulisan Makalah

Dalam penyusunan Makalah ini, penulis bertujuan untuk : 1. Memahami lebih dalam arti dan manfaat Pancasila yang sesungguhnya 2. Penulis berusaha menggali dan Memahami lebih dalam sejarah Pancasila 3. Penulis ingin mendalami / menggali arti dari sila – sila Pancasila yang di implementasikan/terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

I.4

Pendekatan Historis Pada tanggal 22 Juli 1945, disahkan Piagam Jakarta yang kelak menjadi

naskah Pembukaan UUD 1945. Naskah rancangan konstitusi Indonesia disusun pada waktu Sidang Kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya

karena

Indonesia

sedang

disibukkan

dengan

perjuangan

mempertahankan kemerdekaan. sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945. pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan UUD Sementara 1950 yang waktu itu. Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan

terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

BAB II Pembahasan / Uraian Tema II.1

Posisi dan Fungsi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pancasila sebagai falsfah negara (philosohische gronslag) dari negara, ideology negara, dan statside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu udang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suat susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…..” Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu: Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis). Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis).

B. PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA Sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi obyek aneka kajian filsafat. Antara lain terkenallah temuan Notonagoro

dalam kajian filsafat hukum, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekalipun nyata bobot dan latar belakang yang bersifat politis, Pancasila telah dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai “satu-satunya azas” dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tercatat ada pula sejumlah naskah tentang Pancasila dalam perspektif suatu agama karena selain unsur-unsur lokal (”milik dan ciri khas bangsa Indonesia”) diakui adanya unsur universal yang biasanya diklim ada dalam setiap agama. Namun rasanya lebih tepat untuk melihat Pancasila sebagai obyek kajian filsafat politik, yang berbicara mengenai kehidupan bersama manusia menurut pertimbangan epistemologis yang bertolak dari urut-urutan pemahaman (”ordo cognoscendi”), dan bukan bertolak dari uruturutan logis (”ordo essendi”) yang menempatkan Allah sebagai prioritas utama. Pancasila sebagai falsafah kategori pertama adalah perwujudan bentuk bangunan yang diangan-angankan dalam penggambaran di atas kertas, dan Pancasila sebagai falsafah. Kategori yang kedua adalah adanya lokasi serta tingkat ketersediaan bahan-bahan untuk merealisasikan bangunan yang dicita-citakan. Pancasila sebagai falsafah yang dimaksudkan adalah tiap sila di dalamnya yang oleh karena perkembangan sejarah masih tetap berfungsi sebagai landasan ideologis, maupun nilai-nilai filsafat yang dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia. Pancasila tidak dapat diragukan lagi dalam naskah Pembukaan UUD 1945 dan dalam kata “Bhinneka Tunggal Ika” dalam lambang negara Republik Indonesia. Dalam naskah Pembukaan UUD 1945 itu, Pancasila menjadi “defining characteristics” = pernyataan jati diri bangsa = cita-cita atau tantangan yang ingin diwujudkan = hakekat berdalam dari bangsa Indonesia. Dalam jati diri ada unsur kepribadian, unsur keunikan dan unsur identitas diri. Sesungguhnya dalam kata “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat isyarat utama untuk mendapatkan informasi tentang arti Pancasila, dan kunci bagi kegiatan merumuskan muatan filsafat yang terdapat dalam Pancasila. Dalam konteks itu dapatlah diidentifikasikan mana yang bernilai universifal dan mana yang bersifat lokal = ciri khas bangsa Indonesia. Secara harafiah “Bhinneka Tunggal Ika” identik dengan “E Pluribus Umum” pada lambang negara Amerika Serikat. Demikian pula dokumen Pembukaan UUD 1945 memiliki bobot sama dengan “Declaration of Independence” negara tersebut. Suatu kajian atas Pancasila dalam kacamata filsafat tentang manusia

menurut aliran eksistensialisme disumbangkan oleh N Driyarkara. Menurut Driyarkara, keberadaan manusia senantiasa bersifat ada-bersama manusia lain. Oleh karena itu rumusan filsafat dari Pancasila adalah sebagai berikut: Aku manusia mengakui bahwa adaku itu merupakan ada-bersama-dalamikatan-cintakasih (”liebendes Miteinadersein”) dengan sesamaku. Perwudjudan sikap cintakasih dengan sesama manusia itu disebut “Perikemanusiaan yang adil dan beradab”. Perikemanusiaan itu harus kujalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat dan perlengkapan hidup. Penjelmaan dari perikemanusiaan ini disebut “keadilan sosial”. Perikemanusiaan itu harus kulakukan juga dalam memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan karya dan agar kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan, setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Itulah demokrasi = “kerakyatan yang dipimpin …”. Perikemanusiaan itu harus juga kulakukan dalam hubunganku dengan sesamaku yang oleh perjalanan sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan dan adat istiadat, telah menjadikan aku manusia konkrit dalam perasaan, semangat dan cara berfikir. Itulah sila kebangsaan atau “persatuan Indonesia”. Selanjutnya aku meyakini bahwa adaku itu ada-bersama, ada-terhubung, serbatersokong, serba tergantung. Adaku tidak sempurna, tidak atas kekuatanku sendiri. Adaku bukan sumber dari adaku. Yang menjadi sumber adaku hanyalah Ada-Yang-Mutlak, Sang Maha Ada, Pribadi (Dhat) yang mahasempurna, Tuhan yang Maha Esa. Itulah dasar bagi sila pertama: “Ketuhanan yang Maha Esa”.

C. NILAI LUHUR BANGSA Dalam menjalankan kehidupan berbangsa diperlukan adanya pelaksanaan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, agar nilai norma dan sikap yang dijabarkan benar-benar menjadi bagian yang utuh dan dapat menyatu dengan kepribadian setiap manusia Indonesia, sehingga dapat mengatur dan memberi arah kepada tingkah laku dan tidak tanduk manusia itu sendiri.

Pancasila dibahas, dirumuskan dan disepakati sebagai dasar dan tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap gerak, arah dan cara kita juga harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila. Pancasila yang bulat dan utuh akan memberikan kita keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keserasian dan keselarasan serta keseimbangan. Baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan batiniah.Bangsa kita tidak akan bisa maju jika kita sendiri belum bisa memahami dan dapat memecahkan watak dan moral manusia Indonesia sekarang ini, antara lain: Hipokrit; senang berpura-pura, lain dimuka, lain dibelakang. Serta menyembunyikan yang dikehendaki karena takut ganjaran yang merugikan dirinya. Segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatan, atau sering memindahkan tanggung jawab tentang suatu kesalahan dan kegagalan kepada orang lain. Berjiwa feodalis senang memperhamba pihak yang lemah, senang dipuji, dan tidak suka dikritik. Mempunyai watak yang lemah serta kuat mempertahankan keyakinannya. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, karena itu perlu didorong dan dituntun oleh pandangan hidup yang luhur sedini mungkin, sebab tantangan dimasa depan akan semakin sulit dan semakin berat yang menuntut kita untuk meningkatkan sumber daya manusia tanpa meninggalkan nilai luhur-luhur dari ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Pancasila sebagai moral bangsa sangat dibutuhkan, sebab Pancasila mempunyai fungsi meliputi: Keharmonisan hubungan sosial, karena moral memberikan landasan kepercayaan kepada sesama, percaya atas itikad baik setiap kebaikan orang. Menjamin landasan kesabaran untuk dapat bertahan terhadap naluri dan keinginan nafsu memberi daya tahan dalam menunda dorongan rendah yang mengancam harkat dan martabat. Menjamin kebahagiaaan rohani dan jasmani. Memberikan motivasi dalam setiap sikap dan tidakan manusia untuk berbuat kebaikan dan kebajikan yang berlandaskan moral. Memberikan wawasan masa depan, baik konsekuensi

maupun sangsi sosial terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap Tuhan dalam kehidupan akhirat.

Pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yaitu: Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan meletakkan landasan spritual, moral dan etika yang kukuh bagi moral bangsa. Pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yaitu mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia, penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidak adilan dari muka bumi. Pengamalan sila Persatuan Indonesia, mencakup pembinaan bangsa di kehidupan

manusia,

masyarakat,

bangsa

dan

negara.

Sehingga

rasa

kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam

Permusyawaratan

Perwakilan,

yaitu

mencakup

upaya

makin

menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. Pengamalan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu mencakut upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, hendaknya dapat menjalankan nilai-nilai dalam Pancasila secara seutuhnya. Jika kita sudah menjalankannya, mungkin tidak akan ada lagi pertikaian antar sesama, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini.

D. KEPRIBADIAN BANGSA Sebagai bangsa Indonesia, kita berkeyakinan bahwa pancasila yang kini menjadi dasar Negara, adalah falsafah Negara, pandangan hidup dan sebagai jiwa bangsa. Pancasila yang menjadi dasar Negara sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dapat

dijadikan dasar dalam motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar dapat berdiri dengan kokoh. Selain itu, pancasila sabagai identitas diri bangsa akan terus melekat pada di jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya di gali dari masa lampau atau di jadikan kepribadian bangsa waktu itu, tetatapi juga diidealkan sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa.

E. SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar pancasila itu adalah dijadikannya pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam

yang

ada.

Perundang-undangan,

ketetapan,

keputusan,

kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturanperaturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundangundangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum

negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar (filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV. F. IDEOLOGI NEGARA Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup Masyrakat sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kuasa materialis (asal bahan) Pancasila. Unsurunsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan okeh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengangkat atau mengambil ideology dari bangsa lain. Selain itu Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sehingga Pancasila pada hake katnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komperensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

G. PERTUMBUHAN BUDAYA MANUSIA DAN BANGSA INDONESIA Keberagaman menjamin kehormatan antarmanusia di atas perbedaan, dari seluruh prinsip ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia, baik ilmu ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Hak asasi manusia memperoleh tempat terhormat di dunia, hak memperoleh kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan yang dirumuskan oleh MPR, dan ketika amandemen UUD `45, pasal 28, ditambah menjadi 10 ayat dengan memasukkan substansi hak pencapaian tujuan di dalam pembukaan UUD `45. Pancasila yang digali dan dirumuskan para pendiri bangsa ini adalah sebuah rasionalitas yang telah teruji. Pancasila adalah rasionalitas kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan multi ras yang bernama Indonesia.

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manuasia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beranekaragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang diliukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, indvidu, maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan seluruh warganya) mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kebinekaan yang kita miliki harus dijaga sebaik mungkin. Kebhinekaan yang kita inginkan adalah kebhinekaan yang bermartabat, yang berdiri tegak di atas moral dan etika bangsa kita sesuai dengan keragaman budaya kita sendiri. Untuk menjaga kebhinekaan yang bermartabat itulah, maka berbagai hal yang mengancam kebhinekaan harus ditolak, pada saat yang sama segala sesuatu yang mengancam moral kebhinekaan harus diberantas. Karena kebhinekaan yang bermatabat di atas moral bangsa yang kuat pastilah menjunjung eksistensi dan martabat manusia berbeda. Setelah kita mengungkit tentang sejarah pancasila dari era perjuangan hingga era reformasi, kita dapat melihat seberapa tangguhnya struktur nilai pancasila. Tetapi pegamalannya pun perlu diperhitungkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara. Berikut

implementasi nilai-nilai sila pancasila yang mengacu pada kehidupan berbangsa dan bernegara : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya masyarakat Indonesia meyakini dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.oleh karna itu sikap toleransi kepada sesame warga Negara harus lebih di junjung agar idak terjadi selisih paham atau konflik antar keyakinan.

2. Kemanusian Yang Adil dan Beradab Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu kita harus menanamkan pada diri kita sikap saling mencintai sesama manusiam sikap tenggang rasa serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain kususnya orangorang kecil (wong cilik). Kemanusian yang adil dan beradap berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusian dan berani membela dan mengakui kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia Dengan sila Persatuan Indonesia, ,manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan Kepentingan Negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

4.

Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmah

Kebijaksanaan

dalam

Permusyawaratan Perwakilan Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusanyang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan disyahkan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggin setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan

sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian Perlu dipupuk sikap sukamemberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga Negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi Pengamalan

Pancasila

oleh

setiap

lembaga

kenegaraan

dan

lembaga

kemasyarakatan baik dipusat maupun di daerah.

II.2

PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI PANCASILA

A. Pedoman Umum Implementasi Perlunya Pedoman Implementasi Pancasila Setelah hakikat Pancasila dapat dipahami secara tepat, benar dan mendalam terutama mengenai konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya, maka Pancasila diyakini memiliki kapasitas yang handal untuk mengarahkan perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Di depan telah diuraikan bahwa kebenaran dan ketangguhan Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Namun tanpa pemahaman oleh masyarakat luas secara mendalam terhadap konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya, disertai dengan sikap, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan serta

mengantisipasi perkembangan zaman, Pancasila akan memudar dan tidak dapat bertahan. Oleh karena itu setiap upaya pengembangan melalui implementasi Pancasila perlu dilaksanakan secara tepat dan benar, sehingga masyarakat dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam memperkokoh dan mempertahankan Pancasila. Untuk itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, sebagai pegangan mengimplementasikan Pancasila dengan baik dan benar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Sistem, Struktur dan Strategi Implementasi Pancasila. Setiap upaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama-tama perlu didasari oleh pemahaman terhadap maksud dan tujuannya, selanjutnya apa dan bagaimana implementasi tersebut diselenggarakan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana cara yang sebaiknya diterapkan, serta bentuk kelembagaan yang diperlukan. Hal ini perlu dicantumkan dalam Pedoman Umum agar semua pihak faham mengenai siapa melakukan apa, kapan dan bagaimana. a. Maksud dan Tujuan Implementasi Pancasila Maksud Implementasi Pancasila : 1)

Mengembangkan pola fikir dan pola tindak berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2)

Mengembangkan sikap dan perilaku dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian Pembukaan UUD 1945.

3)

Mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM berdasarkan Pancasila.

4)

Mengembangkan kemampuan dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

5)

Mengembangkan kemampuan mengoperasionalisasikan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila.

6)

Mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik.

7)

Mengembangkan pemikiran baru dalam menghadapi perkembangan zaman

tentang Pancasila tanpa meninggalkan jatidirinya.

Tujuan implementasi Pancasila : 1)

Masyarakat memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2)

Masyarakat memiliki keyakinan akan ketangguhan, ketepatan, dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3)

Masyarakat memiliki pemahaman, kemauan dan kemampuan mengimplementasi-kan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Sasaran Implementasi Berdasarkan kesepakatan bangsa, Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konsekuensinya setiap warganegara harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pada dasarnya setiap warga negara telah memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan masing-masing. Demi efektivitas dan efisiensi, perlu dipilih kelompok sasaran yang strategis yang mempunyai dampak ganda (multiplier effect) yang tinggi, antara lain : elit politik; insan pers; anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif pusat dan daerah; tokoh agama, pendidikan, cendekiawan, pemuda, wanita, adat dan masyarakat; serta pengusaha; dengan harapan agar mereka menjadi teladan dalam mengimplementasikan Pancasila. Sasaran berikutnya baru masyarakat secara luas.

c. Pendekatan dan Metoda Implementasi 1). Pendekatan Pendekatan yang dipergunakan dalam implementasi Pancasila adalah pendekatan kontekstual, yakni menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila langsung pada permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk maksud ini diperlukan ketentuan standar yang menggambarkan pola pikir, sikap, tingkah laku dan perbuatan masyarakat dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Dengan ketentuan standar tersebut, masyarakat secara mudah dan cepat dapat menilai suatu sikap atau tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila. Diseminasi dan sosialisasi implementasi Pancasila ditempuh melalui tahapan sebagai berikut : Artikulasi, pemberian penjelasan yang mantap tentang isi, kandungan, kebenaran rasional, struktur dan tujuan implementasi Pancasila. Internalisasi, usaha memasukkan gagasan tersebut dalam hati sanubari setiap warganegara, sehingga benar-benar mamahami dan bersedia menerimanya sebagai suatu kebenaran. Aktualisasi, aplikasi gagasan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan secara nyata, baik dalam pemikiran maupun perbuatan. Agar implementasi Pancasila dapat mencapai sasaran maka perlu ditempuh proses pendekatan sebagai berikut: Menimbulkan atensi, sajian mengenai Pancasila diupayakan menarik perhatian setiap orang, sehingga khalayak sasaran (target audience) tidak merasa terpaksa, tetapi dengan senang hati, ikhlas dan sukarela menerimanya. Mengembangkan komprehensi, upaya untuk memahami substansi konsep, prinsip dan nilai Pancasila secara mendalam, sehingga faham akan makna, esensi, maksud dan tujuan gagasan yang apabila dilaksanakan bermanfaat dalam menjangkau masa depan yang lebih baik. Menimbulkan akseptasi, pengakuan secara jujur dan menerima secara sadar kebenaran konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menimbulkan retensi, terbentuknya keyakinan akan kebenaran dan ketangguhan gagasan tersebut, sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dan panduan dalam menentukan pilihan tindakan. Mengadakan aksi, menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2). Metoda Metoda yang diterapkan dalam implementasi Pancasila adalah diskusi dan workshop. Metoda lecturing, terbatas untuk memahami konsep, prinsip dan nilai

yang terkandung dalam Pancasila. Dengan cara ini maka implementasi Pancasila menjadi lebih aktual sehingga menjadi lebih menarik.

d. Bahan Implementasi Untuk pedoman implementasi Pancasila diperlukan bahan : 1)

Pancasila;

2)

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Politik;

3)

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Ekonomi;

4)

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Sosial Budaya;

5)

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bidang Keamanan Nasional.

Untuk aktualisasinya, bahan implementasi Pancasila dilengkapi dengan buku pedoman pelaksanaan antara lain berisi tabel dan check list yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dengan demikian implementasi ini bersifat self-evaluating. Di samping itu perlu disiapkan daftar masalah yang mungkin timbul untuk setiap bidang kehidupan dan profesi. Perlu dicermati bahwa dalam menyusun bahan tersebut, diupayakan agar konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak berdiri sendirisendiri, tetapi merupakan konsep yang menyatu, sehingga saling mengisi dan tidak boleh bertentangan yang satu dengan yang lain.

e. Penyelenggara Implementasi Implementasi Pancasila diselenggarakan di masing-masing lembaga atau kantor, dan dikelola oleh masing-masing lembaga atau instansi. Untuk pelaksanaannya diperlukan fasilitator yang terlatih dan kompeten. Pelatihan bagi fasilitator diselenggarakan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dan telah melakukan kajian secara mendalam tentang Pancasila.

BAB III Kesimpulan dan saran 1. Kesimpulan Dari materi yang telah tertulis di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari sejarah pancasila yang penuh perjuangan telah di hasilkan dasar negara yang mutlak. Hingga saat ini Pancasila lah yangmengatur atau mengontrol

aspek-

aspek

perilaku

bagi

rakyat

Indonesia.

Setelah

di

implementasikan, kita telah mengetahui bahwa peraturan negara yang begitu baik untuk kehidupan bangsa kini muali memudar dan justru di salah gunakan oleh para manusia yang justru mementingkan kepentingannya individu di banding kepentingan bangsa dan negara hal ini bias dikarenakan bebasnya dan banyak kebudayaan asing yang masuk dan merusak ideologi Nangsa dan Negara

2. Saran Kita harus menanam kan dasar Bangsa dan Negara (Pancasila) kepada setiap individu penerus bangsa. dan menyeimbangi antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dengan aturan negara. Dengan begitu kita warga negara Indonesian akan dapat mewujudkan sebuah Bangsa dan Negara yang benar-benar mengerti arti pancasila yang sesungguhnya.

BAB IV Daftar Pustaka www.wikipedia.org www.openlibrary.org www.gudangmateri.com www.kompas.com www.g-excess.com http://meynyeng.wordpress.com/2010/05/07/sospol/