Ideologi Liberal Di Australia

IDEOLOGI LIBERAL DI AUSTRALIA

Untuk Memenuhi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Yang dibina Oleh Ibu Rista Ayu Mawarti, S.Pd, M.Pd Yang Disajikan Pada Hari Senin, 18 Agustus 2017

Disusun Oleh : Kelompok 4 Offering I 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Alfan Firdaus Annasa Sabatia Ayu Paridah Delia Wahyuni Pangesti Fitriana Hadayani Moch. Sholeh

(170342615603) (170342615603) (170342615589) (170342615589) (170342615606) (170342615606) (170342615524) (170342615524) (170342615514) (170342615514) (170342615546) (170342615546)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM JURUSAN BIOLOGI PRODI BIOLOGI September 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah “Sejarah Ideologi Australia dan Persamaan Perbedaanya dengan Pancasila ” ini dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu Ibu Rista yang telah mengamanahkan tugas ini kepada kami. Kami berharap makalah ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan kita mengenai ideologi yang dipakai di negara lain khususnya negara Australia, serta dapat menjelaskan hubungan persamaan dan perbedaan ideologi tersebut dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Seperti peribahasa lama “ tiada gading yang tak retak “,  “,   maka dari itu kami sangat menyadari bahwa makalah yang kami buat ini belum mencapai tahap kesempurnaan. Oleh sebab itu kami harapkan kritik dan saran yang membangun, dan usulan demi perbaikan makalah yang akan datang. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi  perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

Malang, 15 September 2017

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumusan Masalah 1. Bagaimana konsep dari 3deology liberal dan 3deology 3deology3? 2. Bagaimana sejarah lahirnya ideologi liberal di Australia? 3. Bagaimana perkembangan penerapan ideologi liberal di Australia? 4. Bagaimana perbandingan antara 3deology 3deology3 dengan 3deology liberal?

Tujuan 1. Untuk mempelajari konsep dari ideologi liberal dan ideologi pancasila. 2. Untuk mengetahui sejarah lahirnya ideologi liberal di Australia. 3. Untuk mengetahui perkembangan penerapan ideologi liberal di Australia. 4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ideologi pancasila dengan ideologi liberal.

Manfaat 1. Memberikan pengetahuan konsep dasar dari ideologi liberal dan ideologi pancasila. 2. Memperluas wawasan tentang lahirnya ideologi liberal di Australia. 3. Memberikan pengetahuan tentang perkembangan penerapan ideologi liberal di Australia. 4. Memberikan pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan ideologi pancasila dengan ideologi liberal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Ideologi dan Liberalisme

Istilah ideologi berasal dari kata idea, idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita –  cita  –  cit;   cit; dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide  –  ide, atau ajaran tentang pengertian dasar. (Kaelan, 2013: 60 –  60  –  61)  61) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517). (Paristiyanti dkk, 2016)

Liberalisme adalah seperangkat nilai-nilai demokrasi yang didasarkan pada kepercayaan utama terhadap hak, kebebasan dan tanggung jawab semua orang sebagai individu dan atas keyakinan bahwa hak individu, kebebasan dan tanggung jawab tersebut adalah fondasi yang paling pasti dari kehidupan masyarakat yang kuat. (Federal Platform of the Liberal Party of Australia, 2002) Sejarah Lahirnya Ideologi Liberalisme

Liberalisme Australia berasal dari gagasan yang berkembang di Eropa, Inggris dan Amerika Utara dari Abad ke – 17 17 sebagai ide politik yang bisa diidentifikasi muncul di awal abad ke-19 seperti yang dikemukakan Dr. Chandran Ukathas dalam esainya, anggota cortes spanyol pada tahun 1810-1812, berusaha membangun pemerintahan konstitusional sebagai  pengganti monarki tak terkendali, yang pertama kali digambarkan sebagai kaum liberal dalam  perjalanan perkembangannya liberalisme mulai merangkul beragam pandangan. (Staley, 2012) Perkembangan Perkembangan Penerapan Ideologi Liberalisme

Perekonomian Australia yang kompetitif dan dinamis adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan nasional kita dengan cara yang menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup dan memungkinkan perawatan yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. (Federal Platform of the Liberal Party of Australia, 2002)

Liberal menginginkan ekonomi yang menyediakan lapangan kerja berkualitas dan standar hidup yang tinggi di seluruh negara. Mencapai tujuan ini di pasar global yang kompetitif berarti kita harus memiliki reformasi ekonomi yang sedang berjalan. (Federal Platform of the Liberal Party of Australia, 2002) Persamaan dan Perbedaan Ideologi Liberalisme dengan Ideologi Pancasilas

Ideologi pancasila lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dalam hal hukum pemerintah telah mengaturnya melalui UUD 1945 yang berlandaskan pondasi atau dasar Negara Indonesia yaitu pancasila. Sedangkan, pada ideologi liberalisme yang dianut oleh Negara Australia lebih mengutamakan unsur kebebasan setiap individu. (Dicky, 2013)

BAB III

PEMBAHASAN

Pengertian Ideologi dan Liberalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham,teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517). Dalam pengertian tersebut, dapat disimpulkan beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik.

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem  pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama  –   sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas. Paham

liberalisme

merupakan

sesuatu

yang

memungkinkan

individu

mengembangkan kemampuan  –   kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang  baik semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan.

Sejarah Lahirnya Ideologi Liberalisme

Dikutip dari situs australiancollaboration.org (2014), dijelaskan bahwa Australia sebagai negara representasi demokrasi dalam sistem internasional yang dibangun dalam tradisi liberal tepat pada 1 Januari 1901 yang juga diperingati dengan  Australia day day.. Negara yang menganut liberalisme ini dengan demikian mengedepankan nilai-nilai kebebasan serta  peran masyarakat mas yarakat dalam sistem pemerintahan. Masyarakat Mas yarakat Australia secara aktif memainkan me mainkan  peran mereka m ereka dalam sistem politik Australia dengan memilih memil ih kandidat Perdana Per dana Menteri dari sejumlah partai yang dipilih untuk merepresentasikan kepentingan mereka. Australia masih merupakan Negara monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak punc ak kepemimpinannya. Kennedy (2008) menjelaskan bahwa kebangkitan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan (CCE) di Australia dimulai pada sekitar tahun 1997-an yang mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik dan segala level pemerintahan. Politik Australia pada awal tahun 1990-an dibawah pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating siap membuka diri dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi negara republik sejalan dengan rekonsiliasi dengan Negara-negara Asia dan turut adil dalam kehidupan global. Namun hal ini tidak terlaksana ketika pada tahun 1996, Perdana Menteri Paul Keating digantikan oleh Koalisi Konservatif di bawah pimpinan John J ohn Howard. Pemerintahan Australia lalu kembali lagi merujuk pada sistem pemerintahan tahun 1950-an yang terpengaruh oleh sistem pemerintahan Inggris dan Eropa. Perubahan situasi  politik yang terjadi di Australia ternyata juga mempengaruhi me mpengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk  juga kebijakan pemerintah mengenai CCE. Dua situasi politik yang cukup mempengaruhi arah kebijakan public Pemerintah Australia pada tahun 2000-an adalah Pengeboman WTC  pada tanggal 11 September 2001 di New York dan Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Kejadian

tersebut

mendorong

Pemerintahan

untuk

mempertimbangkan

pendekatan

tradisional konservatif untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan keamanan Negara. Setelah dua kejadian yang cukup mengejutkan dunia internasional tersebut, Australia juga terlibat dalam dua peperangan yaitu Perang Afganishtan dan Iraq dan ikut juga andil dalam operasi perdamaian PBB di Kawasan Timor Timur dan Kepulauan Solomon. Imbas sosial yang terjadi di berbagai negara setelah kejadian 11 September 2001 di New York cukup  beragam. Sejak saat itu, kaum muslim mendapatkan tekanan yang cukup besar dari dunia internasional. Ketakutan terhadap Islam (Islamophobia) muncul di berbagai negara, termasuk

Australia. Namun di sisi lain, kejadian tersebut juga membuka mata dunia akan perlunya  penghargaan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang diusung oleh demokrasi liberal. Hak-hak asasi yang menjadi cukup sering dibicarakan pasca kejadian 11 September 2001 adalah hak hidup, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, asas  praduga tak bersalah, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan pekerja an yang layak la yak bagi kemanusiaan tanpa memandang agama maupun ras yang dianut. Keprihatinan akan situasi sosial politik yang terjadi setelah kejadian 11 September 2001 ini kemudian mendorong lahirnya kalangan  Neo-Conservative di Australia. Gerakan kaum konservatif ini bahkan kemudian meluas dan secara fundamental merubah ranah politik dan sosial di Australia, terutama setelah terpilihnya Perdana Menteri Ruud Labor pada Bulan November Tahun 2007. Perkembangan Perkembangan Penerapan Ideologi Liberalisme

Liberal menyadari bahwa nilai, pilihan dan tindakan keluarga memiliki pengaruh  besar terhadap kesejahteraan bangsa dan bahwa kepentingan keluarga harus menjadi pusat  pembuatan kebijakan nasional. Liberal menginginkan ekonomi yang menyediakan lapangan kerja berkualitas dan standar hidup yang tinggi di seluruh negara. Mencapai tujuan ini di pasar global yang kompetitif berarti kita harus memiliki reformasi ekonomi yang sedang berjalan. Liberal  percaya bahwa strategi terbaik untuk pekerjaan dan kemakmuran meliputi : 

Memprioritaskan fundamental ekonomi yang masuk akal, termasuk manajemen fiskal yang bertanggung jawab, inflasi rendah, suku bunga rendah, tingkat kenaikan lapangan kerja, rendahnya hutang bersih dan tingginya investasi usaha riil;



Mendukung peran usaha kecil sebagai ruang mesin generasi kerja;



Mendorong reformasi di tempat kerja dengan mempromosikan kepentingan bersama  pengusaha dan karyawan dalam membangun perusahaan yang efisien, kohesif, menguntungkan dan kompetitif dan dengan mendobrak kendali terpusat yang telah menghambat produktivitas dan pertumbuhan upah riil yang berkelanjutan;



Memastikan bahwa semua memiliki pilihan untuk dimiliki, atau tidak, untuk serikat  pekerja dan asosiasi professional;



Mendorong pasar kompetitif dengan membatasi monopoli dan melarang praktik  perdagangan yang tidak adil;



Membangun sistem perpajakan yang meningkatkan kelayakan dan insentif untuk  bekerja dan menyelamatkan, memberikan suara yang baik untuk layanan pemerintah, meningkatkan investasi dan ekspor bisnis, mendorong kesederhanaan dan konsistensi dan bersaing secara internasional;



Meminimalkan beban peraturan pada bisnis, konsisten dengan melindungi konsumen, lingkungan dan keselamatan karyawan;



Mengejar kebijakan industri yang memaksimalkan keunggulan kompetitif global Australia;



Bergerak menuju perdagangan bebas dengan kecepatan yang mengakui tingkat  perubahan dalam konteks global;



Memfasilitasi komunikasi kelas dunia dan infrastruktur transportasi;



Memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi dan kompetitif secara internasional, termasuk magang, yang melengkapi orang-orang dengan keterampilan yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan, menyediakan jalan untuk pelatihan ulang dan skrining ulang, terutama bagi mereka yang menganggur, dan mendorong pembelajaran seumur hidup;



Meningkatkan inovasi dan pengembangan teknologi;



Memberi kesempatan kepada semua orang Australia untuk berinvestasi, atau untuk menciptakan bisnis mereka sendiri;



Menjadikan Australia tujuan yang menarik untuk investasi global; dan



Melembagakan dan memprivatisasi perusahaan bisnis pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih murah bagi uang pembayar pajak. Liberal percaya bahwa ekonomi yang berbasis pada properti pribadi, perusahaan

 bebas dan pasar kompetitif akan menghasilkan kekayaan dan pekerjaan yang diinginkan orang Australia. Pemerintah seharusnya tidak memberikan layanan yang bisa lebih baik disampaikan oleh perusahaan yang kompetitif. Liberal mengakui kapasitas pasar, serta  batasannya. Liberal percaya bahwa pasar yang adil, terbuka te rbuka dan kompetitif memberikan cara terbaik untuk memastikan masyarakat yang terbuka, dinamis, makmur dan adil. Pemerintah  perlu memastikan bahwa pasar memang adil, terbuka dan kompetitif. Sama seperti Liberalisme mengakui batas pasar, demikian juga halnya dengan batas pemerintahan. Liberal mempromosikan pentingnya pendidikan dan pelatihan mendasar di semua tingkat dan manfaat dari partisipasi aktif dan inklusif dalam seni. Mereka menyadari pentingnya  pendidikan dalam mendukung mendukung institusi demokratis dan masyarakat progresif

Persamaan Persamaan dan Perbedaan Perbedaan Ideologi Liberalisme dengan Ideologi Pancasila

Ideologi pancasila lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dalam hal hukum pemerintah telah mengaturnya melalui UUD 1945 yang berlandaskan pondasi atau dasar Negara Indonesia yaitu pancasila. Kemudian terciptalah tata urutan perundangundangan di Negara Indonesia. Urutan tertinggi adalah pancasila, UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kota/Kabupaten. Hal ini (tata urutan) telah diatur juga dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Sedangkan ideologi liberalisme yang dianut oleh Negara Australia lebih mengutamakan unsur kebebasan setiap individu. Tabel perbandingan ideologi pancasila dengan liberalisme.  NO

Ditinjau

Pancasila

Liberalisme

dari 1

2

3

Politik

Hukum

hukum

tinggi keadilan dan keberadaan

individu,dalam politik mementingkan

individu dan masyarakat.

individu.

Peran Negara ada untuk tidak

Peran

terjadi monopoli dan lain-lain

mendominasi,

yang merugikan rakyat.

monopolisme, persaingan bebas.

Ekonomi

Agama

Peran

untuk

Negara

mendominasi,

menjunjung

kecil,

Hukum

swasta Agama

untuk

Negara

melindungi

kecil,

swasta

kapitalisme,

urusan

pribadi,

bebas

kapitalisme,  beragama (memilih agama/atheis).

monopolisme, persaingan bebas. 4

Pandangan

Individu diakui keberadaanya,

Individu

terhadap

hubungan

masyarakat,

individu

masyarakat

dan

( selaras, serasi, dan seimbang).

individu dilandasi

dan

lebih

penting

masyarakat

dariada diabdikan

3s  bagi individu.

masyarakat 5

Ciri khas

Bebas memilih agama.

Penghargaan atas HAM, demokrasi,  Negara hokum, menolak dogmatis. dogmatis.

Sumber : Hosang, Christian. 2011. Pandangan Paradigma Realisme, dan Liberalisme.

Prinsip Ideologi Liberalisme sendiri adalah kebebasan. Sesuai dengan ucapan Avianto (2013), liberalisme memiliki pandangan positif terhadap sifat dasar manusia. Individu bisa mengendalikan dirinya, sehingga untuk mencapai kepentingannya individu akan saling  bekerja sama tanpa perlu terlibat dalam konflik. Menurut Pandu Hartadita (2011) negara liberal adalah negara yang menjalankan perlindungan atas tuntutan kebebasan individu. Di antaranya, hak asasi, berserikat, hak milik pribadi, serta berpendapat dan berpolitik. Dengan harapan ketika kebebasan individu dilindungi, maka keadilan sosial dapat terwujud dalam masayarakat. Namun pada praktiknya, jaminan kebebasan yang dilindungi negara, justru menciptakan ketidakadilan sosial. Sebab tidak semua warga negara memiliki kemampuan untuk menggunakan haknya. Negara liberal dinilai sebagai negara yang tidak lain hanya membela kepentingan kaum borjuis (pemilik modal) dengan atas nama kebebasan ternyata  berusaha untuk meng-akumulasi kekayaan secara eksploitatif. Sementara itu, negara liberal tidak berupaya untuk melindungi individu masyarakat yang termarginal akibat dari  berlakunya prinsip kebebasan. Berbeda sekali dengan ideologi pancasila meski terdapat kebebasan, misalnya dalam hal beragama. Pancasila mampu menyatukan mereka warga Indonesia. Indonesia sendiri memiliki semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika “berbeda -beda tetapi tetap satu  jiwa”. Pemerintah juga menetapkan peraturan perundang-undangan perundang-undangan hingga pemerintah di tingkat kota atau kabupaten. Tetapi tetap dengan landasan pancasila.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan  Negara Australia dibangun kokoh dengan adanya kebebasan, toleransi, dan rasa adil yang dilakukan oleh kaum liberal untuk melindungi dan memperkuat negaranya. Liberalisme  bukanlah ideologi tetap tapi sebuah filosofi politik yang luas yang menghubungkan serangkaian nilai abadi dengan realitas dan tantangan yang terus berubah yang dihadapi masyarakat seiring waktu. Liberal percaya pada kebebasan memilih dan "jalan yang adil" untuk semua. Kebebasan sangat penting bagi liberalisme, tapi ini bukan kebebasan mutlak dan tak terbatas, dan hak individu terbatas dan dibatasi oleh hak yang sama dari orang lain. Saran Makalah ini masih sangat sederhana, untuk itu kami berharap kepada para pembaca agar memberikan kritik serta saran terhadap makalah ini demi kesempurnaan penulisan makalah di kemudian hari. Penulis menyarankan agar makalah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik –  sebaik –  baiknya  baiknya oleh para pembaca.

DAFTAR RUJUKAN

Avianto, Dicky. 2013. Pandangan Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Terhadap Mercosur Sebagai Institusi Perdagangan Regional Di Amerika Selatan. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Federal Council. 2012. The Federal Platform of the liberal party of Australlia. Hartadita, S. Pandu. 2011. Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Liberal. Jogjakarta : UGM.  Nuwardani, Paristiyanti, Saksama, Yoga H., Kuswanjono, A., Munir, M., Mustansyir, R.,  Nurdin, S. E., Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, Priyautama, F., Festanto., A. 2016. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. S. Manik. 2016. Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Di Australia. UNY. Staley, A. A., Nethercote J. R. 2012. Liberalism and The Australian Federation