HUKUMAN MATI DAN HAM

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan Nilai- nilai kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari konsep “hak untuk hidup” sebagai bagian dari hak asasi manusia. Amandemen kedua konstitusi UUD ‘45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun“. Namun seperti kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya.

Ditengah

negara-negara lain mulai meninggalkan pidana mati, di Indonesia vonis dan eksekusi pidana mati masih lazim terjadi. Vonis mati terhadap Ryan dari jombang atas kejahatannya melakukan pembunuhan dan eksekusi mati atas Amrozy Cs, dalam keterkaitannya dengan kegiatan teroris masih belum lama diberitakan. Negara dalam hal ini pemerintah tentu saja memiliki alasan sehingga masih melakukan praktek pidana mati, namun bagaimana bila ditinjau dari sisi hak asasi manusia hal tersebut tentu saja bertentangan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih

dalam makalah yang berjudul

“The Relation between The Right to Life and Death Penalty”.

1

1.2. Tujuan Pada saat mempelajari tentang hak asasi manusia dalam mata pelajaran PKN, timbul pertanyaan terhadap suatu hal yang dirasa bertentangan antara materi yang dibahas, yaitu tentang hak asasi manusia dengan kenyataan dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang ternyata masih melaksanakan pidana mati dalam aturan pidananya,

maka penulis tertarik untuk

mengetahui lebih dalam mengenai hubungan hak untuk hidup dengan pidana mati di Indonesia. Di samping itu, Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran PKN. 1.3. Rumusan Masalah Dalam pembuatan makalah ini penulis akan membatasi pembahasan hanya sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: -

Apa yang dimaksud dengan

‘hak hidup’ dan

‘pidana mati’ ? -

Bagaimana

pelaksanaan

pidana

mati

di

Indonesia? -

Bagaimana hubungan hak untuk hidup dan pidana mati?

1.4. Metode Pengumpulan Data Data yang dikemukakan dalam Makalah ini diperoleh dengan membaca buku-buku sumber, internet, dal n berbagai informasi lain yang ada hubungannya dengan pidana mati dan hak manusia untuk hidup. 1.5. Sistematika Penulisan Makalah disusun dengan urutan sebagai berikut BAB I (PENDAHULUAN) 1.1 Latar Belakang Permasalahan

2

1.2 Tujuan 1.3 Rumusan Masalah 1.4 Metode Pengumpulan Data 1.5 Sistematika Penulisan BAB II (HAK MANUSIA UNTUK HIDUP) BAB III (PIDANA MATI) 3.1 Landasan Teori Pidana Mati 3.2 Definisi Pidana Mati 3.3 Ketentuan Pidana Mati 3.4 Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia BAB IV (PEMBAHASAN) 4.1 Tinjauan Secara Normatif 4.2 Tinjauan Secara Politik Hukum 4.3 Tinjauan Perkembangan Hukum di Dunia BAB V (KESIMPULAN)

3

BAB II HAK MANUSIA UNTUK HIDUP Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan. Hak asasi manusia berlaku secara universal. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Dari perspektif internasional ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life). Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide. Pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompoten Di Indonesia jaminan tentang hak untuk hidup warganegaranya terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. UUD 1945

merupakan hukum

konstitusi Indonesia yang tertinggi

dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Secara umum UUD 1945 memuat

materi

tentang

susunan

ketatanegaraan

yang

fundamental,

pembagian dan pembatasan kekuasaan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mengatur prosedur perubahan undang-undang dasar. UUD 1945 sebagai produk politik sekaligus produk hukum

pernah

diberlakukan dalam dua kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu pertama,

4

yaitu antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 sebagaimana diundangkan dalam Berita Republik berlakunya

UUD 1945

Indonesia Tahun II Nomor 7. Kurun waktu kedua, dimana UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai akibat gagalnya

konstituante Republik

Indonesia dalam menetapkan UUD yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Melalui Dekrit Presiden 5 juli 1959 Pemerintah menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 hingga sekarang. Dewasa ini, UUD 1945 telah mengalami sebuah perubahan atau amandemen. Hal ini disebabkan karena perkembangan dan tuntutan zaman yang menghendaki adanya perubahan UUD 1945 dalam rangka menciptakan era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945 adalah perubahan atas batang tubuh UUD 1945 (tanpa mengubah bagian pembukaan) oleh lembaga yang berwenang Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan ketentuan UUD 1945. Salah satu bentuk amandemen yang dilakukan untuk mengakomodasi jaminan perlindungan HAM adalah ditambahnya satu bab dengan sepuluh pasal di dalam pasal 28. Pasal 28 UUD 1945 semula merupakan pasal yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang. Kemudian pasal tersebut diubah pada tahun 2000 yang merupakan amandemen kedua UUD 1945. Amandemen kedua pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentan hak asasi manusia telah menimbulkan suatu perdebatan dikalangna pakar hukum maupun dari pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta masyarakat luas, khususnya terhadap Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 A

5

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Bunyi pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menunjukan bahwa hak hidup dan hak-hak lain yang diatur tidak dapat diganggi gugat dalam keadaan apapun.

6

BAB III PIDANA MATI 3.1 Teori Dasar Pidana Mati Ada beberapa teori yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung pidana mati, antara lain: teori Absolut, teori Relatif dan teori Gabungan. Menurut teori Absolut, syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, siapa yang mengakibatkan penderitaan, maka ia pun harus menderita. Hal tersebut tampak dalam pendapat Immanuel Kant: “Di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan.” Teori kedua adalah teori Relatif. Menurut teori Relatif, penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tampak dalam pendapat Feuerbach dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundangundangan. Teori ketiga adalah teori Gabungan. Thomas Aquinas membedakan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Ketika negara menjatuhkan pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut

7

juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, penjeraan, dan perbaikan disubordinasikan terhadap kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut. Pidana sebagai pembalasan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum. 3.2 Definisi Pidana Mati Definisi pidana mati menurut Andi Hamzah di dalam kamus hukumnya, mengatakan bahwa pidana mati adalah hukuman yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati. Menurut Djoko Prakoso untuk memberikan pengertian tentang pidana mati itu cukup dikaitkan dengan aspek pembalasan dan menakutkan, tidak dengan memberikan definisi secara bulat dan tuntas. Akan tetapi menurut Andi Hamzah dalam memberikan definisi tentang pidana mati tidak perlu dikaitkan dengan aspek lainnya.

Jika dalam memberikan definisi tentang

pidana mati dikaitkan dengan aspek-aspek lain maka akan membuat definisi tersebut lebih luas dan panjang, serta lebih sulit untuk dipahami. Pidana jika diartikan adalah “hukuman”, sedang mati pengertiannya adalah hilang nyawa atau tidak bisa hidup lagi. Jadi jika diartikan pengertian pidana mati adalah hukuman untuk menghilangkan nyawa. Maka pengertian pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah diputus bersalah dalam sidang pengadilan dengan jalan menghilangkan nyawanya. Jika ditinjau dari segi hukum Islam pengertian pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syariat Islam dengan Firman Allah S.W.T di dalam Al Qur’an yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Karena syariat Islam adalah suatu syariat yang diperuntukkan demi kemaslahatan umat manusia secara universil, sebagaimana diwahyukan oleh Allah S.W.T

8

kepada Rosul-Nya Muhammad S.A.W sebagai suatu rahmat dan keutamaan dari-Nya. Pidana mati adalah pelaksanaan pidana / tindakan / kebijaksanaan secara kongkrit oleh aparat eksekusi yang ditentukan oleh hakim, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pelaksanaan pidana mati itu kemudian dirubah dengan cara ditembak sampai mati. Hal ini ditetapkan dalam Penetapan Presiden (PENPRES) No.2 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undangundang No. 5 Tahun 1969. 3.3 Ketentuan Pidana Mati Adapun beberapa ketentuan mengenai pidana mati yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut : a

dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan akan dilaksanakannya

kepada terpidana tentang

pidana mati tersebut. Apabila terpidana

berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut. b

apabila terpidana adalah seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir.

c

tempat

pelaksanaan

pidana mati

itu ditentukan oleh Menteri

Kehakiman yang sekarang sudah berubah namanya menjadi

9

Menteri Hukum dan Ham, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan. d

Kepala mengenai

Polisi daerah yang bersangkutan bertanggung jawab pelaksanaan

dari

pidana

mati

tersebut

setelah

mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkat pertama. e

pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.

f

Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.

g

pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan dimuka umum.

h

penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifatnya demonstratip, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan

dapat

menentukan lain. i

setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat Keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan.

10

Baik berdasarkan pada pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan

pidana mati ini ialah apabila

telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/tindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliuran atas kesalahan terpidana. Menyadari akan keberadaan pidana mati sebagai pidana yang mempunyai sifat yang demikian, di negeri belanda sendiri (tempat asalnya KUHP), sejak tahun 1870 tidak lagi mengenal pidana mati karena pidana mati telah dihapuskan dari WvS-nya, kecuali masih dipertahankannya dalam hukum pidana militernya. Di Hindia Belanda (negara jajahannya), pada saat diberlakunya WvS Voor Nederlandsch indie (KUHP sekarang) tanggal 1 januari 1918, pidana mati dicantumkan didalamnya, dan setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, melalui pasal II aturan peralihan UUD 1945, pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang terbaru (1992, yang dalam 1999/2000 telah direvisi) juga masi dikenal pidana mati walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu jenis pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat alternatif. Adapun dasar pertimbangan pemerintah Hindia Belanda mengapa di Hindia Belanda dulu pidana mati tetap dipertahankan, sedangkan di Negara

11

Belanda sendiri telah dihapuskan, berhubungan dengan keadaan-keadaan khusus yang ada di Hindia Belanda, yang menurut pemerintahan Hindia Belanda, yaitu : 1 kemungkinan perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di sini jauh lebih besar daripada di negeri Belanda mengingat negeri ini wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi

yang

berbeda,

yang

keadaan

ini

sangat

potensial

menimbulkan perselisian, bentrokan yang tajam dan kekacauan yang besar di kalangan masyarakat; 2 sementara itu, alat perlengkapan keamanan yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda sangat kurang atau tidak sesempurna dan selengkap seperti di negeri Belanda berdasarkan dua pertimbangan pokok itulah, bagi pemerintahan Hindia Belanda dulu tidak bijaksana apabila menghapuskan jenis pidana mati dari hukum pidana (WvS voor Nederlandsch Indie atau KUHP sekarang). Sebetulnya pembentuk UU pada saat itu telah menyadari akan sifat pidana mati sebaimana yang telah diutarakan tersebut. Oleh karena itulah, walaupun pidana mati dicantumkan dalam UU, namun harus dipandang sebagai tindakan darurat atau noodrecht (JE.Jonkers,1987: 294). Tiada lain maksudnya agar pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus yang dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu,dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti: 1 Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129);

12

2 Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: 140 (3), 340; 3 Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2); 4 Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444). Di samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah di jatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setingitingginya 20 tahun. Misalnya 365 (4), 340, 104, 368 (2) JO 365 (4) dan lainlain. Prinsip ini juga diikuti oleh kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang dirumuskan di luar KUHP. Misalnya pasal 13 UU No. 11/ PNPS/1963 tentang tindak pidana subversi (telah dicabut dengan UU No. 26 tahun 1999), pasal 23 (4b) UU No. 9 tahun 1976 tentang narkotika (telah diganti dengan UU 22 Th. 1997, mengenai pidana mati: terdapat pada pasal 80,81,82), pasal 59 UU tentang Psikotropika (UU No.5 Th. 1997). Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataukah penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringan apabilah hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkrit.

13

Pembentuk UU menetapkan adanya pidana alternatif pidana

mati

yang

diancamkan

dalam

rumusan

bagi setiap

kejahatan

dengan

pertimbagan bahwa bagi setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tersebut, dapat saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dan atau didorong oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat meringankan. Oleh karena itu, jika menurut rasa keadilan hakim tidak patut untuk menjatuhkan dipidana mati, ia dapat menjatuhkan pidana lain sebagai alternatifnya . Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam pasal 11 KUHP (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan /digantung) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No.2 (PNPS) tahun 1964.

Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman pidana mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

3.4 Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama

Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar

merupakan narapidana politik. Fakta sejarah menunjukan bahwa hukum itu tidak sempurna. Banyak kita lihat, baik di Indonesia maupun diseluruh dunia, kasus hukum yang terubah hukumannya setelah mendapat bukti-bukti yang baru. Salah satu

14

contohnya adalah kasus pakde di tahun 80-an yang saat itu terbukti bersalah membunuh salah seorang artis Indonesia, yang kemudian dibebaskan bertahun-tahun kemudian, karena ada bukti-bukti baru dan terjadinya kesalahan proses peradilan pada masa itu, yang menunjukan bahwa pakde tidak bersalah. Tapi bukti-bukti baru itu tidak bisa digunakan lagi, karena sang terhukum sudah terlanjur dihukum mati.

Pada tahun 2004 terdapat 3 terpidana mati yang sudah dieksekusi, yaitu: Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 65 tahun), dieksekusi di Sumatra Utara pada tanggal 5 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (India, 62 tahun) untuk kasus yang sama di Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004, dan Namsong Sirilak (Thailand, 32 tahun) di Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004 untuk kasus narkoba. Sementara itu pada tanggal 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB dini hari di suatu tempat rahasia di Jawa Timur, Astini (perempuan berusia 50 tahun) terpidana pidana mati karena kasus pembunuhan, dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 anggota regu tembak, 6 di antaranya diisi peluru tajam dari jarak 5 meter. Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang sia-sia setelah seluruh proses hukum untuk membatalkan pidana mati telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak memberikan grasi pada tanggal 9 Juli 2004. Astini merupakan orang pertama yang dieksekusi di Indonesia pada tahun 2005. Orang kedua adalah Turmudi bin Kasturi (pria, 32 tahun) di Jambi pada tanggal 13 Mei 2005. Turmudi dihukum mati karena melakukan pembunuhan terhadap 4 orang sekaligus di Jambi pada tanggal 12 Maret 1997. Sama dengan Astini, Turmudi mengakhiri hidupnya di hadapan 12 personel Brimob Polda Jambi.

15

Praktek eksekusi mati terjadi lagi di tahun 2006 dan kali ini efeknya jauh lebih buruk. Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu dieksekusi di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka divonis sebagai dalang utama kerusuhan horisontal yang terjadi di Poso 1998-2000. Kasus ini sangat kontroversial

mengingat

proses

peradilan

terhadap

mereka

yang

bertentangan dengan prinsip fair trial. Eksekusi mereka bisa menjadi pintu masuk kepada 16 tersangka lain yang mungkin ‘lebih dalang’ dari mereka, reaksi publik yang begitu intens (baik itu yang pro maupun kontra), hingga hasil pasca eksekusi yang juga penuh dengan aksi kekerasan. Di tahun 2007 juga masih terjadi eksekusi mati terhadap terpidana Ayub Bulubili di Kalimantan Tengah.

Sepanjang 2008, terdapat 8 pidana mati yang dijalankan , mereka yang

dihukum

adalah

dua

warga

Nigeria

penyelundup

narkoba,

dukun Ahmad Saroji yang membunuh 42 orang di Sumatera Utara, Tugabus Yusuf Mulyana dukun pengganda uang yang membunuh delapan orang di Banten, serta Sumiarsih dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya. Eksekusi yang paling terkenal pada tahun 2008 dan mendapat perhatian luas dari publik adalah eksekusi Imam Samudra dan Ali Ghufron, terpidana Bom Bali 2002. Sebelum tahun 2008, terdapat puluhan orang yang dihukum mati. Dan 118 orang terancam eksekusi terdiri dari kasus terorisme, 55 kasus narkoba.

16

56 kasus pembunuhan, 7

BAB IV PEMBAHASAN Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pidana mati masih diakui legalitasnya. Hal ini dapat dilihat dengan dicantumkan ancaman pidana mati dalam KUHP, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tetang Pokok Tenaga Atom yang sampai kini masi berlaku dalam menghukum pelaku tindak kejahatan. Namun, dengan adanya Amandemen ke Dua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 telah menimbulkan suatu kontroversi dan polemik yang meragukan eksistensi pidana mati didalam hukum positif. Atas keraguan ini maka dilakukan tinjauan secara normatif, politik hukum, serta perkembangan hukum pidana mati di negara-negara di dunia sebagai berikut:

4.1. TINJAUAN SECARA NORMATIF 1. Penafsiran Secara Gramatikal

17

Pasal 28 i Ayat (1) UUD 1945 secara jelas dan tegas menyatakan:"Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Dengan menafsirkannya secara gramatikal, dengan kaidah bahasa Indonesia yang dimengerti oleh rakyat Indonesia pada umumnya, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa frasa "hak untuk hidup...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" menegasi eksistensi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Ketika teks konstitusi telah sangat jelas, maka bahasa Indonesia adalah ukuran yang paling tepat dalam menafsirkannya, karena: "...undang-undang milik publik, bukan milik yang membuatnya dan norma hukum yang terkandung dalam undang-undang itu mengikat semua orang, semua warga negara." Setiap upaya untuk mengubah makna yang terkandung dalam teks konstitusi merupakan pengingkaran terhadap konstitusi itu sendiri. Frasa "hak untuk hidup...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" tidak bisa tidak akan berujung pada inkonstitutionalitas pidana mati. 2. Makna "Non-derogable Rights" Dengan mengacu pada istilah non-derogable rights, sebagai asalmuasal dari frasa "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun" yang terdapat dalam Pasal 28 i Ayat (1), maka kita juga akan sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa, sebagai hukum, pidana mati sudah seharusnya gugur sejak Perubahan Kedua UUD 1945 di tahun 2000. Non-derogable rights merujuk pada sejumlah hak asasi manusia yang menempati hierarki yang istimewa dalam hukum internasional. Dalam UUD 1945 terdapat tujuh hak, dengan hak untuk hidup menempati urutan pertama, yang digolongkan sebagai non-derogable

18

rights, yaitu: 1 Hak untuk hidup, 2 hak untuk tidak disiksa, 3 hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani 4 hak beragama 5 hak untuk tidak diperbudak, 6 hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. 7 hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Adalah dapat dimengerti mengapa hak untuk hidup ditempatkan di urutan pertama, karena tanpa hak untuk hidup, niscaya semua hak asasi tidak dapat dinikmati oleh yang bersangkutan. Ketujuh hak asasi manusia tersebut bersifat sangat fundamental jika dibandingkan dengan hak asasi manusia lainnya yang diatur dalam Bab XA UUD 1945, seperti hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 28C) atau hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D). Oleh karena itu, menjadi sangat beralasan mengapa ketujuh hak tersebut digolongkan sebagai non-derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dalam keadaan darurat sekalipun. 3. Legislative Intent" (Kehendak Pembuat Undang-undang) Upaya mencari legislative intent tidaklah mudah karena tidak semua perdebatan benar-benar dicatat dalaM risalah rapat secara lengkap. Dan tidak semua hal dibahas secara terperinci oleh para pembuat undangundang.

Dari

risalah

sidang

yang

resmi

disediakan

oleh

MPR

www.mpr.go.id penulis tidak menjumpai kalimat yang secara khusus bahwa Pasal 28 J Ayat (2) ditujukan antara lain untuk membatasi hak-hak yang dijamin oleh Pasal 28 Ayat (1). Berdasarkan uraian diatas, maka sangatlah bijak kalau kita kembali pada penafsiran secara gramatikal terhadap Pasal 28 i Ayat (1) UUD 1945

19

sebagaimana diuraikan di atas. 4. Penafsiran Secara Sistematis Dengan menafsirkan Pasal 28 i Ayat (1) secara sistematis, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, secara umum, hanya membatasi pasal-pasal lain dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia. Pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 28J Ayat (2) tidak mencakup hakhak asasi manusia yang dijamin secara khusus oleh Pasal 28 i Ayat (1). Jika Pasal 28 J Ayat (2) ditafsirkan sebagai memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan undang-undang

yang

dapat

membatasi hak-hak asasi manusia sebagaimana dirinci dalam Pasal 28 i Ayat (1), maka ia adalah suatu bentuk pengingkaran terhadap konstitusi itu sendiri. Selain itu, penafsiran seperti ini juga tidak sejalan dengan prinsip bahwa norma yang bersifat khusus, dalam hal ini Pasa128I Ayat (1), mengatasi norma yang bersifat umum, yaitu Pasal 28 J Ayat (2). Semua uraian di atas mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang menempati hierarki yang istimewa dalam UUD 1945. Hak untuk hidup digolongkan sebagai non-derogable right atau "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun", dalam keadaan darurat sekalipun. Sebagai konsekuensinya maka kami mohon Majelis Hakim Konstitusi menyatakan pidana mati bertentangan dengan UUD 1945. 5 Hubungan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan . Sesuai kelaziman atau prinsip umum, sebuah undang-undang memiliki kedudukan lebih rendah dari pada undang-undang dasar atau konstitusi; oleh karenanya norma hukum peraturan perundang-undangan yang berlawanan dengan norma hukum undang-undang dasar atau konstitusi dinyatakan tidak

20

berlaku. hierarki norma hukum ini telah diformalkan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut : Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b Undang-undang / Peraturan pemerintah pengganti undang-undang c

Peraturan Pemerintah

d Peraturan Presiden e Peraturan Daerah Jadi sudah sangat jelas bahwa KUHP dan undang-undang lain yang masih mencantumkan pidana mati sebagai sanksi hukum bertentangan dengan UUD 1945, karena bisa dilihat dari substansi dan hierarkinya sangat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya yaitu UUD 1945. Polemik berlakunya pidana mati dalam suatu negara selalu menjadi isu rutinitas dari sistem hukum. Betapa tidak, berlakunya pidana mati merupakan bagian sistem hukum pidana sekaligus merupakan pelaksanaan kebijakan negara. Pidana mati sebagai bagian sistem hukum pidana hanya merupakan pelaksanaan dari kebijakan negara, yang harus diakui bahwa kebijakan negara yang temporer sifatnya ini sering mengalami pembaharuan konsep. Belanda misalnya, sistem pidana mati berubah sejalan perubahan kebijakan negara

tentang pidana mati yang kini tidak dikenal lagi dalam

sistem hukum pidananya. Dari

pendekatan

histortis,

kebijakan

pidana

mati

merupakan

pengembangan dari teori absolut yang mendekatkan diri dengan efek jera. Namun sejalan dinamisasi hukum pidana, pemidanaan lebih di tujukan

21

kepada teori rehabilisasi, yaitu pemulihan terpidana agar dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya setelah ia bebas dari hukuman. Wajar bagi Indonesia yang masih mengakui legalitas pidana mati melalui hukum pidana (KUHP), UU Tenaga atom. Narkotika dan Psikotropika, Korupsi, Terorisme dan lain sebagainya yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu kejahatan yang membahayakan bangsa dan negara. Tetapi sebalinya harus dipahami bahwa konstitusi memberi perlindungan dan hak hidup kepada warganya sebagai hak asasi. Perlindungan terhadap hak asasi dan hak hidup tersebut dapat dilihat dalam pasal berikut: Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945

yang secara tegas

menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 6. Pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Perkembangan tujuan pembinaan

narapidana

berkaitan

erat

dengan

tujuan

pemidanaan.

Pembinaan narapidana yang dilakukan saat ini berawal dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana dan menjalankan pidana tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Pada awalnya, pidana penjara dan pidana mati merupakan balas dendam atas masyarakat yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Karena pemidanaan dianggap sebagai tindakan pembalasan, maka dalam praktek kepenjaraan, terpidana benar-benar merasakan unsur peyiksaan, dengan harapan akan menjadi jera melakukan tindak pidana.

22

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964, setelah Dr. Saharjo, SH. Mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Mereka yang dipidana bukan untuk disiksa dan dibuat jera, tetapi dibina dan di masyarakatkan. Selain bertentangan dengan UUD 1945, menurut Todung Mulya Lubis pidana mati juga bertentangan dengan filosofi pembinaan narapidana Indonesia dewasa ini yaitu rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat bukan retribusi atau pembalasan. Selanjutnya kata Todung Mulya Lubis, bila seseorang telah dieksekusi pidana mati bagaimana ia dapat direhabilitasi dan direintegrasi ke masyarakat lagi.

4.2. TINJAUAN SECARA POLITIK HUKUM Dalam konteks politik hukum di Indonesia, pidana mati harus ditolak karena: 1 Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparsial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang pidana mati lahir dari sebuah proses yang salah. Kasus pidana mati Sengkon dan Karta pada tahun 1980 lalu di Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit buat kita. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah. 2 Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah pidana mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya pidana mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingakan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan pidana mati (capital punishment) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan pidana mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya

23

kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan pidana mati, namun oleh problem struktral lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup. Di tahun 2005 ini misalnya ditemukan pabrik pil ekstasi berskala internasional di Cikande, Serang, Banten. Pabrik ini dianggap sebagai pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia dengan total produksi 100 kilogram ekstasi per minggu dengan nilai sekitar Rp 100 milyar. Ternyata operasi ini melibatkan dua perwira aparat kepolisian; Komisaris MP Damanik dan Ajun Komisaris Girsang. Meningkatnya angka kejahatan narkoba juga diakui oleh Polda Metrojaya. angka kasus narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2004 naik hingga 39,36 persen jika dibandingkan dengan angka kasus narkoba tahun 2003. Selama tahun 2004 Polda Metrojaya telah menangani 4.799 kasus narkoba, atau meningkat 1.338 kasus jika dibandingkan kasus narkoba tahun 2003 yang hanya 3.441 kasus. Bahkan untuk kejahatan terorisme pidana mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan.

Pidana

mati

justru

menjadi

amunisi

ideologis

untuk

meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok dan negara sama sekali tidak punya jawaban efektif atas persoalan ini. Terakhir kali pada 1 Oktober 2005 lalu terjadi lagi kasus bom bunuh diri di Bali. Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes Australia, Jakarta (9 September 2004), Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 November 2005:“Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya

24

dihukum mati, berarti saya mati syahid”. Sikap ini juga ditunjukkan terdakwa kasus bom lainnya yang umumnya menolak meminta grasi atau pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan. Penerapan pidana mati jelas tidak berefek positif untuk kejahatan terorisme semacam ini. 3 Praktek pidana mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, di mana pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku dari

kelompok

elit

yang

tindak

kejahatannya

umumnya

bisa

dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih masih dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati. Padahal janji Presiden SBY pidana mati diprioritaskan buat kejahatan luar biasa seperti narkoba, korupsi, dan pelanggaran berat HAM. 4 Penerapan pidana mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung pidana mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski pidana mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) UUD ’45 (Amandemen Kedua) menyatakan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Sayangnya masih banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan

25

semangat konstitusi di atas. Tercatat masih terdapat 11 perundangundangan yang masih mencantumkan pidana mati. 5 Sikap politik pemerintah terhadap pidana mati juga bersifat ambigu. Beberapa waktu lalu pemerintah mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan pidana mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus pidana mati WNA di Sumatra Utara tahun lalu dan kasus-kasus lainnya baru-baru ini.

4.3. TINJAUAN PERKEMBANGAN HUKUM DI DUNIA Kecenderungan global paling tidak hingga tahun 2007 menunjukan trend yang semakin positif terhadap abolisi (penolakan) pidana mati. Mayoritas negara di dunia sudah menerapkan kebijakan abolisi secara de jure atau de facto, dan eksekusi terhadap terpidana mati hanya dijalankan di sedikit

negara.

Kecenderungan

ini

dianggap

merupakan

sebuah

perkembangan yang mengejutkan dan merupakan salah satu tematik HAM yang paling progresif pasca Perang Dunia II, bahkan bila dilihat dari evolusinya di tataran hukum internasional.

Beberapa negara juga semakin

memperketat praktek eksekusi dan pidana mati dalam sistem hukumnya. Namun perkembangan positif ini masih harus menghadapi fenomena pidana mati di beberapa negara yang masih dilakukan begitu cepat dan mudah. Prinsip-prinsip hukum yang harusnya sangat ketat bagi kasus-kasus pidana mati tidak juga dipertimbangkan. Selain itu di akhir tahun 2006 –persis di hari Raya Islam Idul Adha- juga ditandai oleh eksekusi mati Saddam Hussein, mantan

penguasa

Irak,

lewat

suatu

pengadilan

yang

diragukan

independensinya. Meskipun kuat dugaan Saddam Hussein terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan semasa ia berkuasa, pidana mati dan eksekusi Saddam tetaplah sesuatu yang negatif. Apalagi bila

26

memperhitungkan kerentanan situasi sosial politik di Irak pasca invasi pimpinan Amerika Serikat.

BAB V KESIMPULAN Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di Indonesia hak untuk hidup dijamin dalam amandemen kedua konstitusi UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28 Ayat 1 Meskipun telah dijamin secara konstitusional tetapi hak untuk hidup tetap dapat dilanggar, karena dalam sistem hukum pidana di Indonesia pidana mati masih diakui legalitasnya. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman pidana mati. Sehingga terjadi pertentangan antara Amandemen kedua Pasal 28A dan Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman pidana mati tersebut. Penulis melakukan beberapa peninjauan yaitu : 1. Tinjauan secara normatif - Pidana mati menjadi inkonstitusional, karena Hak manusia untuk hidup -

merupakan hak fundamental dari Hak Asasi Manusia. Kehendak pembuat amandemen kedua pasal 28A dan 28i ayat (1) tidak jelas.

27

-

Jika pasal 28J ayat 2 ditafsirkan sebagai kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan UU yang dapat membatasi hak asasi manusia sebagaimana dirinci dalam Pasal 28 A dan 28i ayat 1 maka itu adalah sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap konstitusi sendiri. Pidana mati tidak mematuhi hierarki perundang undangan. Pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan Indonesia

2. Tinjauan secara politik hukum di Indonesia - Karakter hukum positif Indonesia belum baik, dikhawatirkan terjadi kesalahan proses putusan pidana mati. - Kenyataan sosiologis menurut kegiatan PBB, pidana mati tidak memberikan efek jera sehingga angka pembunuhan atau kejahatan narkoba tetap banyak. - Praktek pidana mati di Indonesia masih disteriminatif, tidak menjangkau keluarga elite - Pidana mati bersifat kontradiktif. - Sifat pemerintah bersifat ambigu 3. Tinjauan perkembangan hukum di dunia Menunjukan trend positif pada abolisi (penolakan) pidana mati. Sehingga, bila dilihat dari 3 tinjauan di atas, maka hukuman pidana mati di Indonesia bertentangan dengan hak manusia untuk hidup sesuai amandemen kedua Pasal 28A dan 28i (1) UUD 1945.

28

DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 475 Bambang Poernomo, Op.cit., hal 8 Salmi, Akhiar, Eksistensi Pidana mati,Aksara Persada, Jakarta, 1985. Wikepedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia, www.yahoo.com, 20 Maret 2006. Van Pramadya Puspa, Kamus hukum, CV Aneka Ilmu Semarang, 1977, hal 672 Depdikbud, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal 566 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.29. http://www.kontras.com http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati

29

BIODATA PENULIS Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 19 Februari 1996 sebagai anak

sulung

dari

pasangan

dr.

Hermawan, SpOG dan Lia Amalia. Ia adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ia merupakan alumni SD Negeri Banjarsari 2 Bandung dan SMP Negeri 5 Bandung. Penulis bercita cita menjadi seorang dokter kecantikan karena mempunyai niat untuk menjadikan wanita wanita Indonesia menjadi lebih indah lagi. Ia sangat gemar membaca dan menulis karangan. Sekarang ia merupakan siswa yang duduk di kelas X-9 SMA Negeri 3 Bandung. Penulis berharap makalahnya ini dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

30