Hukum Pidana i Power Point

I. HUKUM PIDANA PENGERTIAN, JENIS-JENIS dan PEMBAGIAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana Menurut MEZGER Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tertentu suatu akibat yang berupa pidana Berdasarkan Pengertian yang dipaparkan dapat diketahui unsur pokok dalam hukum pidana yaitu •

•

•

•

Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatanny Perbuatannya a disebut perbuatan perbuatan jahat atau perbuatan perbuatan yang dapat dipidana Pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Menurut SIMONS •

Hukum pidana adalah  –

 –

 –

Keseluruhan aturan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana bila tidak ditaati Keseluruhan peratur pe raturan an yang menetapkan menetapkan syaratsyaratsyarat penjatuhan pidana Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan penerapan pidana

Menurut VAN HAMEL •

Hukum pidana adalah keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya dalam menegakkan hukum, dan mengenakan nestapa kepada kepada yang melanggar tersebut.

Dapat disimpulkan Hukum Pidana itu adalah hukum publik yang memuat ketentuan tentang 1.

Aturan hukum pidana yang dikaitkan / berhubungan dengn larangan melakukan suatu perbuatan disertai dengan ancaman yang berupa sanksi 2. Syarat tertentu (kapan) dan apa yang harus dipenuhi oleh pelanggar agar dapat dijatuhkan sanksi 3. Tindakan dan upaya yang boleh / harus dilakukan negara melalui perlengkapannya ( polisi, jaksa hakim) dan upaya yang dapat dilakukan tersangka atau terdakwa dalam mempertahankan haknya Hukum pidana yang mencakup aspek 1 dan 2 adalah hukum pidana materiil (abstrak) yaitu hukum pidana dalam keadaan diam sumbernya adalah KUHP Hukum pidana yang mencakup aspek 3 adalah hukum pidana formil yaitu hukum pidana dalam penegakannya secara konkrit bersumber dari KUHAP •

•

HUKUM PIDANA I YUNUS ADHI PRABOWO SH. MH.Adv

KUHP Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dibagi dalam 3 Buku •

Buku I tentang aturan umum

•

Buku II tentang kejahatan

•

Buku III tentang Pelanggaran

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1. 2. 3. 4. 5.

Ketentuan Umum Ruang Lingkup berlakunya Undang-Undang Dasar Peradilan Penyidik dan Penuntut Umum Penangkapan, Penahanan, menggeledah badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat 6. Tersangka atau terdakwa 7. Bantuan hukum 8. Berita acara 9. Sumpah atau janji 10. Wewenang pengadilan untuk mengadili

11. Koneksitas 12. Ganti rugi dan rehabilitasi 13. Penggabungan perkara gugatan 14. Penyidikan 15. Penuntutan 16. Pemeriksaan sidang pengadilan 17. Upaya hukum Biasa 18. Upaya hukum luar biasa 19. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 20.Pengawasan dan Pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan 21. Ketentuan Peralihan 22. Ketentuan penutup

B. Pembagian Hukum Pidana •

•

•

• • •

1. Hukum Pidana dalam arti diam dan dalam arti bergerak 2. Hukum Pidana dalam arti Objektif dan Subjektif  3. Atas Dasar pada siapa berlakunya hukum pidana 4. Atas dasar sumbernya 5. Atas dasar wilayah berlakunya hukum 6. Atas bentuknya/ wadahnya

1. Hukum Pidana dalam arti diam dan dalam arti bergerak

•

Hukum pidana dalam arti materil dan formil

2. Hukum Pidana dalam arti Obyektif  dan Subyektif  Hukum Pidana dalam arti Objektif ( ius poenale) HP dilihat dari aspek berbuat dilihat dari aspek larangan-larangan disertai ancaman sanksi pidana,  jadi pengertiannya sama dengan hukum pidana Materiil sebagaimana dirumuskan Hezewinkel Suringa, Ius Poenale adallah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya

Hukum Pidana dalam arti Subjektif  (ius poeniendi) sebagai aspek subyektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara meliputi: 1. Untuk menentukan larangan larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum 2. Memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya menjatuhkan sanksi 3. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada pelanggar hukum pidana 4. Negara sebagai satu-satunya subyek hukum yang boleh membentuk aturan yang mengikat warga agar peraturan tersebut ditegakan dalam rangka tercapainya ketertiban umum

3. Atas Dasar pada siapa berlakunya hukum pidana Dibedakan menjadi 1. Hukum Pidana Umum : hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tidak membedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu, dan semua harus mematuhinya 2. Hukum Pidana Khusus : hukum yang berlaku hanya untuk subyek hukum ttertentu saja misalnya bab XVIII buku II KUHP mengatur tentang kejahatan jabatan yang berkualitas sebagai PNS atau hukum pidana yang termuat dalam KUHPT (KUHP Tentara) yang berlaku bagi subyek hukum anggota TNI saja

4. Menurut Sumbernya HP Dilihat dari sumbernya dapat dilihat darti Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus 1. Hukum pidana Umum : semua ketentuan yang bersumber pada Kodifikasi (KUHP dan KUHAP) 2. Hukum Pidana Khusus : Hukum pidana yang bersumber pada perqaturan perundangan diluar kodifikasi dan memuat sanksi khusus Contoh UU Pencucian Uang UU Korupsi UU Perbankan UU Perlindungan Konsumen UU Merk dan lain-lain • • • • •

5. Atas dasar Wilayah berlakunya Hukum Dilihat dari wilayah berlakunya dapat dibedakan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Lokal Hukum Pidana Umum : HP dibentuk oleh Pemerintah negara pusat yang berlaku bagi seluruh subjek hukum di Indonesia yang berada di wilayah republik Indonesia Hukum Pidana Lokal : adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah berlaku bagi subjek hukum yang berada dalam wilayah pemerintah daerah tersebut •

•

•

• • • • • •

Hukum Pidana Nasional : hukum pidana di negara itu pada dasarnya berlaku di wilayah negaranya, namun dalam perkara tertentu terdapat perkecualian Pasal 4 Pasal 104 Pasal 106 Pasal 107 Pasal 108 Pasal 131

Pasal 4 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia: 1. salah satu kejahatan berdasarkan pasalpasal 104, 106, 107,108,dan 131. 2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ayat 3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu; Ayat 4 salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 104 •

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 106 Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 107 (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. •

•

• •

•

•

•

Pasal 108 (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.gah

Hukum Pidana Internasional hukum yang diakui oleh banyak negara berdasarkan suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa  –

Mengadili Penjahat Perang

 –

Korban Perang luka dan sakit di darat dan di laut

 –

Penduduk sipil dan peperangan

6. Atas dasar bentuk atau wadahnya •

•

Hukum Pidana Tertulis : disebut juga hukum pidana Undang-Undang Hukum Pidana Tidak Tertulis : disebut juga hukum adat

Hukum Pidana yang berlaku hanya yang tertulis saja sesuai dengan asas Legalistas ketentuan Pasal 1 (1) “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan yang telah ada ketika perbuatan tersebut dilakukan

C. Fungsi Hukum Pidana 1. Fungsi Umum : fungsinya sama dengan fungsi hukum yang lain yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum.

2. Fungsi Khusus 1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerangnya. Kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai kehidupan manusia baik oelh pribadi, anggota masyarakat ataupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar. Dalam doktrin pidana jerman, kepentingan hukum meliputi : Hak-hak Hubungan hukum Keadaan hukum Bangunan masyarakat •

• • • •

Kepentingan hukum yang dlindungi ada 3 macam yaitu : Kepentingan hukum perorangan m isalnya terhadap nyawa, kepentingan hukum atas tubuh, hak milik benda, kepentingan terhadap harga diri dan nama baik, dsb Kepentingan hukum mayarakat misalnya terhadap keamanan dan ketertiban hukum Kepentingan hukum negara misalnya terhadap kepentingan terhadap keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat. •

•

•

. asar eg t mas ag negara a am rang a menjalankan fungsi kepentingan hukum yang dilindungi •

Fungsi hukum pidana yang dimaksud tiada lain memberi dasar legitimasi bagi negara agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Hal ini terutama terdapat dalam hukum cara pidana yang telah terkodifikasi dalam KUHAP yang di dalmnya telah diatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan oleh negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.

. ungs mengatur an mem atas e uasaan negara dalam rangka menjalankan kepentingan hukum yang dilindungi. •

Dalam menjalankan fungsi hukum pidana yang disebutkan kedua, hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara agar dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya kekuasaan yang sangat besar itu akan sangat berbahaya apabila tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa sebab akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan pribadi manusia.

Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ULTIMUM REMEDIUM (obat terakhir) Artinya apabila sanksi/upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan baru menggunakan hukum pidana. Karena itu harus dibatasi, kalau masih ada jalan lain jangan menggunakan hukum pidana

Sanksi pidana bagai pedang bermata dua atau mengiris daging sendiri Artinya Bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum ( nyawa, benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya  justru mengadakan hukuman terhadap pelanggar itu sendiri

D. Ilmu Hukum Pidana

Pada dasarnya ilmu hukum pidana dapat dibedakan antara ilmu hukum pidana dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku dari suatu negara (IUS CONSTITUTUM), jadi bersifat dogmatis. Hukum pidana terdiri dari norma-norma. Doktrin hukum pidana pada dasarnya akan sangat berpengaruh dan bahkan menjadi landasan dibentuknya norma hukum pidana. •

Dalam arti luas hukum pidana tidak saja terbatas pada kajian dogmatis sebagaimana yang diterangkan diatas. Ilmu hukum pidana tidak hanya mempelajari secara dogmatis tapi juga meliputi halhal sebagai berikut : 1. Bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, kajiannya tidak terfokus pada normanya tapi pada mengapa norma itu dilanggar dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, kajian ini disebut kriminologi 2. Juga menjadi kajian kajian bagi hukum yang kan dibentuk di masa yang akan datang (IUS CONSTITUENDUM)