Hukum Perdata Internasional Pertemuan 4

BAB IV PENUNJUKKAN KEMBALI (RENVOI)

Masalah renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem HPI. Hal ini berarti bahwa tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI. Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil itu ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoi. 1. Hubungan dengan masalah !al"#"as" Masalah renvoi mempunyai pula hubungan yang erat dengan persoalan kwaliikasi. !pakah !pakah yang diartikan dengan istilah "hukum asing". #ika sistem HPI kita menun$uk kepada berlakunya hukum asing, apakah ini berarti bahwa hukum intern dari negara bersangkutan yang harus diberlakukan atau lebih luas lagi, $uga termasuk di dalam penun$ukkan ini kaidah-kaidah HPInya. $. %&n'&h Menurut HPI Indonesia, maka hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu  perkara. Pertanyaan timbul, apakah yang diartikan dengan istilah "hukum Inggris" itu% &alam hal ini dapat ter$adi dua kemungkinan' ()* Hukum intern Inggris (domestic municipal law* yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antara sesama orang Inggris, atau (+* Bukan sa$a hukum intern, tetapi ditambah dengan kaidah-kaidah HPI Inggris, $adi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai "choice o law" (HPI Inggris*.

#ika kita menun$uk kepada hukum intern sa$a, maka di #erman orang menamakan ini sebagai "sachnormen". #ika penun$ukkan kepada hukum asing hanya berarti kaidah-kaidah intern atau sachnormen dari negara yang bersangkutan, maka penun$ukkan ini dinamakan "sachnormverweisung". !pabila dalam "hukum asing" ini dianggap termasuk pula kaidah-kaidah HPI dari negara bersangkutan, maka penun$ukkan seperti itu dinamakan "gesamt-verweisung". !pabila di dalam penun$ukkan kepada hukum asing ini dianggap termasuk kaidah-kaidah HPInya, maka mungkin ter$adi apa yang dinamakan penun$ukkan kembali, yaitu misalnya hakim negara  harus menurut kaidah HPI dari  memberlakukan hukum dari negara n egara  dalam arti kata seluruh hukum dari  (termasuk dalamnya kaidah-kaidah HPI-nya*, maka mungkin HPI dari  ini menun$uk kembali kepada hukum hu kum dari negara . Mungkin pula HPI dari negara  ini menun$uk lebih $auh kepada hukum dari negara ketiga yaitu negara  (penun$ukkan lebih $auh*. Schema' (I) Penunuan embal" (s"ngle en*&")+ 



(II) Penunuan leb"h auh







/ontoh -. 01 Inggris, berdomisili di Indonesia -. !pakah ia sudah dewasa atau belum, atau dia hendak menikah, atau dia harus melakukan suatu tindakan hukum lain berkenaan dengan status personilnya, maka menurut HPI Indonesia  berdasarkan pasal )2 !B harus dipakai "hukum Inggris". -. 3aidah HPI Indonesia menun$uk kepada hukum Inggris dan hukum Inggris (kaidah-kaidah HPInya*, karena menurut HPI Inggris yang harus d ipakai untuk status personil yaitu domisili dari seseorang. &alam hal ini domisili orang Inggris bersangkutan adalah di Indonesia, maka hukum Indonesialah yang harus diberlakukan. -. Hukum Inggris yang telah ditun$uk oleh HPI Indonesia menun$uk kembali kepada hukum Indonesia sebagai domisili dari orang Inggris bersangkutan, dengan kita menerima penun$ukkan kembali ini, serta mempergunakan hukum intern Indonesia. -. #ika penun$ukkan kaidah HPI Indonesia kepada hukum Inggris diartikan sebagai menun$uk  pada hukum intern Inggris, berarti kita menolak renvoi. Sebaliknya $ika kita artikan "hukum Inggris" sebagai mencakup pula kaidah-kaidah HPI Inggris, hingga dengan demikian hukum Indonesia yang ditun$uk kembali berlaku oleh kaidah-kaidah HPI Inggris, serta kita kemudian mempergunakan hukum intern Indonesia, berarti kita menerima renvoi. ,. %&n'&h 'en'ang -enunuan leb"h auh Paman dan saudara sepupu Swiss. -. 4elah menikah dan tinggal di Moskow, keduanya 01 Swiss. -. Sebelum melangsungkan perkawinan mereka berkonsultasi dengan instansi-instansi 5usia maupun Swiss, apakah perkawinan mereka diperbolehkan. -. Menurut HPI 5usia, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum 5usia, sedangkan $uga menurut ketentuan HPI di Swiss, perkawinan ini dilangsungkan menurut hukum 5usia  berdasarkan pasal 6 1!7 "suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri menurut hukum Swiss, $ika sa$a dilangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri itu tidak semata-mata ter$adi untuk menyelundupkan alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perkawinan menurut hukum Swiss. -. &alam hal ini para pihak tidak senga$a telah pindah ke Moskow untuk melakukan  penyelundupan hukum. -. Menurut pasal )88 7B perkawinan antara seorang paman dan saudara sepupu dilarang. 4etapi pasal ini merupakan pasal intern Swiss yang kini untuk perkawinan bersangkutan tidak  berlaku karena perkawinannya dilangsungkan di 5usia. -. Maka berlaku hukum 5usia yang tidak mengenal larangan perkawinan antara paman dan saudara sepupu. -. Maka perkawinan tersebut sah menurut hukum 5usia maupun HPI 5usia dan HPI Swiss sah adanya. -. 3emudian para mempelai pindah ke Hamburg, ter$adi percekcokan. -. Pihak perempuan menga$ukan gugatan cerai, sedangkan pihak paman menga$ukan  permohonan agar perkawinan yang telah dilangsungkan di 5usia dianggap batal adanya, karena melanggar pasal )88 7B.

-. !pabila perkawinan ini dianggap batal maka hal ini merupakan suatu ketidak adilan yang luar  biasa. -. Hakim di $erman yang mengadili perkara ini ternyata tidak dapat mempergunakan pasal )88 7B dan ternyata hakim #erman tersebut menerima apa yang dinamakan penun$ukkan lebih lan$ut. Berdasarkan prinsip nasionalitas menyatakan bahwa hukum nasional daripada 01 Swiss  bersangkutan yang berlaku untuk perkawinan. 4ermasuk di dalam penun$ukkan ini HPI Swiss dengan pasal 6 1!7, menun$uk lebih $auh kepada hukum dari tempat dimana perkawinan dilangsungkan di luar negeri, dalam hal ini hukum intern 5usia. Maka dengan demikian hakim #erman menganggap perkawinan bersangkutan sah adanya. -. Penun$ukkan lebih $auh diterima dalam praktek HPI #erman. . Ren*&" dan s"#a' nas"&nal da" HPI Masalah renvoi mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil (masalah supra nasional atau nasional*. #ika dianggap HPI bersiat supra nasional maka tentunya tidak ada tempat untuk renvoi. 3aidah-kaidah HPI menurut pandangan ini berasal daripada tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat 99 nasional dan mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuat 99 mengoper atau menolak renvoi. Maka HPI yang bersiat supra nasional inilah yang selalu berlaku.

9ntuk suatu peristiwa tertentu tidak akan dapat berlaku dua macam kaidah HPI yang  bertentangan satu sama lain. Hanya salah satu daripada kaidah HPI ini yang benar adanya dan kaidah inilah bersiat supra nasional yang harus diberlakukan. Maka tidak akan bisa ter$adi apa yang dinamakan "konlik daripada sistem-sistem hukum". /. %&n'&h asus 0&g& -. :orgo, (01 Bavaria* adalah seorang anak luar kawin. -. Bertempat tinggal secara terus-menerus sampai ia meninggal di Perancis. -. Menurut ketentuan Perancis yang waktu itu berlaku :orgo dianggap mempunyai do misili asalnya, domicile o origin yaitu domisili yang telah diperolehnya se$ak ia lahir. -. Ia tidak membuat suatu surat wasiat, karenanya warisannya akan $atuh kepada para ahli waris ab intestato. -. Ia meninggalkan harta yang lumayan antara lain deposito-deposito pada Bank-Bank di Perancis. -. 4ernyata yang mengklaim harta warisannya adalah saudara-saudara kandungnya, sedangkan dipihak lain (pemerintah Perancis* $uga mengklaim warisan itu. -. &asar tuntutan dari saudara-saudara :orgo adalah atas ketentuan dalam hukum Bavaria yang mengenal hak warisan daripada anak-anak luar kawin. -. Pemerintah Perancis mendasarkan tuntutannya atas kaidah hukum intern Perancis yang tidak mengenal warisan daripada anak luar kawin, sehingga dengan demikian warisan :orgo dianggap harus $atuh ke tangan pemerintah Perancis. -. !pakah akan dipergunakan hukum warisan Bavaria atau huk um warisan Perancis% -. Menurut HPI Perancis untuk warisan dari benda-benda bergerak berlaku hukum dari domicile o origin. -. #adi dalam hal ini HPI Perancis menun$uk pada hukum Bavaria. 4etapi HPI Bavaria mengenal suatu ketentuan bahwa mengenai warisan benda bergerak akan berlaku tempat tinggal sebenarnya si pewaris, in casu Perancis.

-. !pakah penun$ukkan oleh HPI Perancis kepada hukum Bavaria harus dianggap termasuk seluruh hukum Bavaria atau hanya penun$ukkan kepada hukum intern Bavaria. #ika yang  pertama berlaku, maka akan ada penun$ukkan kembali kepada hukum Perancis dan renvoi akan diterima dengan memberlakukan hukum intern Perancis, sedangkan $ika pandangan kedua yang  berlaku, maka hukum warisan intern Bavaria yang akan diberlakukan. -. /our de /assation dalam putusannya tahun );6; telah menerima baik penun$ukkan kembali kepada hukum Perancis dan mempergunakan hukum intern Perancis dalam hal ini. -. 0arisan bersangkutan $atuh ke tangan pemerintah Perancis. . 2"da semua -enul"s se'uu dengan en*&" (I* renvoi tidak logis #ika kita menerima renvoi akan ter$adi suatu pen un$ukkan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya hingga akan ter$adi suatu "circulus vituosis" (lempar-melempar hukum* sehingga tidak akan ada suatu penyelesaian.

Sebaliknya yang pro renvoi mengatakan bahwa baik yang menerima renvoi atau menolak duaduanya adalah secara logis mungkin. 4idak perlu setiap penun$ukkan dan setiap penun$ukkan kembali harus berarti gesamtverweisung. Penun$ukkan ini dapat $uga merupakan suatu sachnormverweisung, setelah sekali merupakan gesamtverweisung. Baik gesamtverweisung maupun sachnormverweisung kedua-duanya secara logis mungkin. ang  penting adalah apa yang kita kehendaki. (II* renvoi merupakan "penyerahan kedaulatan legislati" Suatu "virtual capitulation" dari kaidah-kaidah HPI (choice o law rules* seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing. Seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Souvereignitas dari hukum negara kita dibahayakan. Sehingga seolah-olah kaidah-kaidah HPI sang hakim sendiri dikorbankan terhadap berlakunya kaidah HPI asing. Suatu "sel-eacement" yang sebenarnya walaupun merupakan "a ine moral gesture", katanya tidak dapat dian$urkan bagi seorang hakim yang $ustru mempunyai tugas untuk  melaksanakan hukum dari negaranya sendiri. Sebenarnya mereka yang tidak menyetu$ui alasan ini mengatakan sama sekali tidak ada "seleacement" dari sang hakim. 3arena hakim mempergunakan kaidah-kaidah HPI bukan daripada sembarang negara asing, tetapi hanya kaidah-kaidah HPI dari negara yang ditun$uk oleh kaidah HPI sang hakim sendiri. #adi yang dipergunakan oleh sang hakim adalah sebenarnya kaidahkaidah HPI-nya sendiri. 4eori doktrin renvoi bukan merupakan suatu penghapusan diri sendiri (sel-eacement*, bukan suatu kapitulasi dari hukum sendiri demi berlakunya hukum asing. ang selalu berlaku adalah kemauan kita sendiri. 3ita memberlakukan hukum asing karena kita yang menghendaki demikian. ang pertama-tama diberlakukan adalah hukum kita, "HPI kita sendiri". (III* renvoi membawa ketidakpastian hukum

3alau diterima maka penyelesaian HPI akan men$adi smar-samar, dapat ber$alan ke segala  $urusan dan tidak kokoh, tidak stabil. 3arena akan men$adi "completely unperdictable" untuk menentukan teori renvoi mana diterima oleh suatu negara. &engan demikian maka secara teoritis dan praktis akan diperoleh kesulitan-kesulitan kalau kita menerima renvoi ini, yang oleh karena itu sebaiknya kita tolak. Sebaliknya pro renvoi mengatakan penolakan renvoi akan membawa ketidakpastian. 3arena $ika renvoi diterima maka "hukum intern dari sang hakim sendiri yang akan dipakai". Ini membawa kepastian. Sebaliknya $ika ditolak renvoi maka $ustru akan ter$adi kesulitan dan ketidakpastian. 5envoi akan membawa kesukaran bagi sang hakim. !dalah "inconvenient" bahwa dia harus mempela$ari hukum asing $ika diterima renvoi. #adi sang hakim harus lebih dahulu mengetahui HPI dari negara-negara lain bersangkutan. Sebaliknya $ustru sang hakim dengan diterimanya renvoi akan memakai hukum internnya sendiri dan tentunya hukum intern inilah lebih dikenal oleh sang hakim daripada hukum asing. 3. Alasan4alasan -& en*&" (I* renvoi memberi keuntungan praktis #ika diterima renvoi maka berarti hukum intern sendiri dari sang h akim yang dipergunakan dan ini suatu keuntungan praktis yang sangat berarti.

5envoi beker$a pada hakekatnya seperti orde publik. Berlakunya hukum asing diperkecil karenanya. Pemakaian dari hukum intern sendiri dalam hal ini akan lebih mudah dan lebih tepat melaksanakan hukum bagi seorang hakim. (II* $angan "plus royaliste