Hukum Ham Internasional

HUKUM HAM INTERNASIONAL (INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW)

PENGANTAR Ham merupakan wacana (discourse) atau topik pembicaraan utama pada saat ini, di samping masalah lingkungan hidup dan demokrasi. HAM dewasa ini tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga telah menjadi isu internasional/global. Antara lain, ditandai dengan adanya kenyataan bahwa saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara tidak lagi hanya menjadi masalah nasional/domestik negara yang bersangkutan, tetapi juga merupakan menjadi masalah internasional. Hal tersebut disebabkan karena HAM sebagai hak hukum (legal right) yang substansinya bersifat universal di samping telah diatur didalam instrumen hukum nasional (seperti di dalam berbagai konstitusi negara), dewasa ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain seperti: a. Universal Declaration of Human Right b. International Covenant on Civil and Political Right c. International Covenant on Economic, Social and Cultural Right Suatu negara yang melakukan pelanggaran HAM tidak dapat lagi berlindung di balik kedaulatan (sovereignty). Hal tersebut oleh Hector Gros Espielli dinyatakan sebagai berikut: “The human right issue has thus created to be a matter reserved exclusively to the internal jurisdiction of states and has come, as currently recognized, to be a matter which is governed both by internal law and by international law and in respect of which the exception of internal or reserved jurisdiction cannot be invoked.” “Isu hak asasi manusia dengan demikian telah diciptakan untuk menjadi suatu permasalah yang diatur secara khusus di dalam hukum nasional suatu negara dan yang akan datang, sampai saat ini diakui, menjadi hal yang diatur baik oleh hukum nasional dan oleh hukum internasional dan berkenaan dengan pengecualian hukum nasional atau dilindungi oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan.”

PENGERTIAN DAN DEFINISI HAM Terminologi HAM yang dikenal bermacam-macam, antara lain: -

Human Rights (Hak-hak asasi Manusia)

-

Fundamental Rights (Hak-hak yang mendasar)

-

Droit de l’homme (Hak asasi Manusia)

-

The rights of man (Hak-hak Manusia)

-

Basic rights (Hak-hak dasar)

-

Dan lain sebagainya

Hingga saat ini belum ada definisi yang bersifat baku dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal, antara lain: Pendapat PBB (Jan Metlerson) “Human rights could be generally defined as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as a human beings”. “Hak asasi manusia dapat diartikan secara umum dimana hak yang melekat dengan sendirinya dalam diri kita dan tanpa hak tersebut tidak dapat hidup sebagai manusia”. Pendapat Peter R. Baehr “Human rights are internasionally agreed values, standards of rules regulating the conduct of states towerds their own citizens and towerd non-citizens”. “Hak asasi manusia adalah nilai-nilai, standart-standart yang disepakati secara internasional atau aturan yang mengatur tingkah laku negara terhadap warga negaranya dan terhadap bukan warga negaranya”. TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia “Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun”. Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 angka 1 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hukum HAM internasional mengatur hubungan antara penguasa dengan pihak yang dikuasainya, yaitu negara dengan individu. Dengan demikian relasi yang diatur yaitu, negara memiliki posisi sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi hak asasi

setiap individu adalah pihak yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian relasi yang terbentuk bersifat vertikal, yaitu antara negara dengan individu. PENGERTIAN DAN DEFINISI HUKUM HAM INTERNASIONAL Pelanggaran HAM dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) bukan kejahatan biasa (ordinary crimes). Aspek luar biasa tersebut ditunjukkan dari adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparatur negara atau tindakan salah dari kekuasaan yang sah (incorrect use of lawful powers) yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran HAM. Menurut Victor Conde yang dimaksud dengan pelanggaran Ham, yaitu: “A failure of states or other party legally obligated to comply with an international human right norm. Failure to fulfill an obligation. A violation gives to domestic or international remedies for such state conduct”. “Sebuah kegagalan negara atau pihak lain yang secara hukum diwajibkan untuk memenuhi suatu norma hak asasi manusia internasional. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab. Perlindungan domestik atau internasional diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara”.

BENTUK PELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM pada dasarnya dapat terjadi dengan dua cara, yaitu: 1. Pelanggaran yang dilakukan negara secara aktif dengan tindakan yang

bersifat langsung (violation by action) sehingga menimbulkan pelanggaran HAM. 2. Pelanggaran HAM yang timbul akibat negara lalai/tidak bertindak atau gagal

untuk melindungi atau menjamin HAM setiap individu (violation by omission).

RUANG LINGKUP PELANGGARAN HAM Berdasarkan pasal 6,7,8,11,15,16,18 International Covenant of Civil and Political right mengenai hak dasar yang tidak boleh dilanggar (Non-derogable rights), yaitu: 1. Violation of Right to Life 2. Violation of Right to not shall be subjected to torture 3. Violation of Right to not shall be held in slavery and servitude 4. Violation of Right not shall be Imprisioned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation

5. Violation of Right not shall be held guilty by ex post facto law 6. Violation of Right to recognition everywhere as a person before the law 7. Violation of Right to freedom of though, conscience and religion

1. Pelanggaran Hak Hidup 2. Pelanggaran Hak untuk tidak akan dikenakan penyiksaan 3. Pelanggaran Hak untuk tidak di perbudak dan kerja paksa 4. Pelanggaran Hak tidak akan dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuan

untuk memenuhi suatu kewajiban kontrak 5. Pelanggaran Hak tidak dapat dinyatakan bersalah oleh hukum ex post facto 6. Pelanggaran Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi di hadapan hukum 7. Pelanggaran Hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama