HUKUM DAN UUD - Aspek Hukum Dan Kode Etik Epidemiologi Kesehatan Kerja KELOMPOK 4

 

Kelompok 4

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR 2012

1

 

KATA PENGANTAR

Assalamu Ass alamu A laik um Wr .Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang karena atas limpahan rahmat dan anugerah- Nyalah  Nyalah penulis dapat dap at menyelesaikan men yelesaikan tugas makalah yang berjudul b erjudul “Aspek “ Aspek Hukum dan Kode Etik Epidemiologi Kesehatan Kerja” Kerja” ini dengan baik. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen mata kuliah Hukum dan UUD Kesehatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, terutama terkait penulisan makalah ini.

Adapun makalah ini penulis rangkum dari sumber yang dapat dipercaya yang  penyajiannya penulis sajikan dalam lembar Daftar Pustaka. Penulis menyadari penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan guna penyempurnaannya di masa mendatang. Akhir kata semoga makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan kita dalam bidang Hukum dan UUD kesehatan sebagaimana yang kita semua harapkan.

Samata, Maret 2012

Penulis

2

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... ............................... ................................................................ ............ 2 DAFTAR ISI ........................................................................................................... ..................................................... ......................................................... ... 3 BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................. ..................................................... ............................. 4 A.  Latar Belakang Belakan g .................................................................................. 4 B.  Tujuan Penulisan ............................................................................... ................................................. .............................. 5 C.  Rumusan Masalah ............................................................................. 5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA .................................................... ......................................................................... ..................... 6

BAB III

PEMBAHASAN ........................................................ ..................................................................................... ............................. 8 1.  Kode Etik Epidemiologi Kesehatan Kerja ........................................ 8 2.  Aspek hukum huk um Epidemiologi kesehatan k kerja erja .................................... 17

BAB IV

PENUTUP............................................... ............................................................................................... ................................................ 22 A.  Kesimpulan .................................................................................... .............................. ......................................................... ... 22 B.  Saran .................................................................................................. .................................................. ................................................ 22

DAFTAR PUSTAKA

3

 

BAB I  PENDAHULUAN A.  Latar Belakang

Pada dekade belakangan ini perkembangan dunia industri berjalan dengan pesat, demikian juga tuntutan terhadap kualifikasi pekerjaannya serta pelayanan kesehatan pada kelompok pekerja di industri. Konsep pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja juga mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan dunia industri. Perusahaan adalah tempat  bertemunya dua pihak yang berkepentingan. Di satu pihak owner mengusahakan keuntungan dan efisiensi sebesar mungkin, di lain pihak tenaga kerja memperjuangkan kesejahteraan termasuk kesehatan dan keluarga mereka. Di Indonesia, pemerintah membantu kelompok kedua dengan memberlakukan peraturan dan perundangan. Undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenaker No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Atas dasar inilah maka  peran tenaga kesehatan kerja sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan Undang-undang tersebut di atas. Tenaga Kesehatan yang bekerja di perusahaan merupakan Ahli Kesehatan Kerja (occuptional health specialist) yang bekerja dalam komunitas pekerja dan menyelenggarakan  pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tempat kerja dan berfokus pada keselamatan kerja, serta menggunakan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian efek yang merugikan selama interaksi pekerja dengan tempat kerja. Tenaga kesehatan yang bekerja di perusahaan selain harus mahir dan mempunyai  pengetahuan yang cukup tentang penyakit-penyakit akibat kerja, mengetahui cara-cara  pencegahan, diagnosis dini dan usaha-usaha lain dalam memberantas penyakit akibat kerja, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hubungan kerja yang kurang baik, berkurangnya gairah kerja, serta hal-hal lain, ia juga harus mempunyai etika tenaga kesehatan dalam tugas mereka. Etika Ahli Kesehatan Kerja  merupakan seperangkat perilaku anggota profesi Ahli Kesehatan Kerja dalam hubungannya dengan klien/ pasien, teman sejawat dan masyarakat 4

 

 pekerja serta merupakan bagian dari keseluruhan proses kesehatan kerja ke rja ditinjau dari segi normanorma/ nilai-nilai moral. Masalah-masalah kecelakaan, penyakit akibat kerja, keluhan-keluhan tenaga kerja, kehilangan waktu bekerja, banyaknya angka absensi, menurunnya angka  produktifitas tenaga kerja, dan sebagainya, memerlukan perhatian penuh pihak profesi Ahli Kesehatan Kerja, hukum, agama dan masyarakat luas. Sebagai pemberi pelayanan yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan keselamatan kerja maka mudah dipahami bahwa seseorang Ahli Kesehatan Kerja memerlukan etika tenaga kesehatan karena harus bekerja sama dengan bidang-bidang lain yaitu misalnya dokter, ahli higine perusahaan, ergonomi, psikolog, ahli gizi dan yang paling penting adalah tenaga kerja. Fungsi seorang Ahli Kesehatan Kerja di perusahaan sebenarnya sangat bergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal luasnya ruang lingkup upaya kesejahteraan dan keselamatan kerja. Posisi Ahli Kesehatan Kerja kesehatan kerja disini unik dan merupakan posisi Ahli Kesehatan Kerja seringkali lebih dekat dan lebih akrab dengan pekerja-pekerja dibandingkan dengan pihak manajemen perusahaan, Etika tenaga kesehatan kerja yang didalamnya dikuti adanya kesadaran akan pilihan dari  pihak manajemen, pihak tenaga kerja, dan dari masyarakat sekitar perusahaan. Peranan Ahli kesehatan kerja pada Etika Kesehatan dan Keselamatan Kerja bisa dikatakan sangat bermakna, mengingat tugas fungsional tenaga kesehatan dalam K3 begitu luas. Bisa dikatakan bahwa fokus utama etika profesi kesehatan kerja adalah semua tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan kerja yang lebih mengutamakan pihak yang lebih menderita dalam hal ini adalah (tenaga kerja) dengan penekanan pada pencegahan terjadinya penyakit dan cidera. Peranan etika profesi dalam mengembangkan tingkat profesionalisme kita semua perlu memikirkan upaya yang perlu dilakukan. Salah satunya diharapkan organisasi profesi meningkatkan peranannya dalam membina dan memantau anggotanya, serta menerus aktif dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggotanya

5

 

B.  Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak di capai dari pembuatan makalah ini adalah : 1.  Mampu mengetahui apa itu kode etik epidemiologi kesehatan kerja 2.  Mampu mengetahui aspek hukum epidemiologi kesehatan kerja C.  Rumusan Masalah

1.  Sebutkan bagian- bagian dari kode etik epidemiologi kesehatan kerja 2.  Bagaimanakah aspek hukum epidemiologi kesehatan kerja

6

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Membaca Undang-Undang RI No. 36 th 2009 tentang Kesehatan yang dimulai dari menimbang, terdiri dari 5 dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan yaitu pertama  ; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan,  kedua  ; prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga; kesehatan adalah investasi.  Keempat  ; pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan yang Kelima adalah bahwa undang-undang kesehatan no 23 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan

 perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat Kemudian mengingat   ; Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia dan Indonesia  dan menetapkan undang-undang kesehatan yang terbaru ini, yang terdiri dari 22 bab dan pasal-ke pasal sejumlah 205 pasal, serta  penjelasannya. “Dalam pembukaan Undang -Undang -Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia  yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian p erdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk men mencapai capai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsure kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.”  1945.”   Perubahan paradigma upaya pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit yang  begitu kental pada pad a Undang-Undang Kesehatan sebelumnya (no 23 tahun tahu n 1992) bergeser menjadi paradigma sehat.

“Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa 7

 

dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya  promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi  paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit. Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.”  Daerah.”   Ada niat karena setelah membaca undang-undang kesehatan terbaru ini jelas mampu menjawab komplesitas pembangunan kesehatan yang yang tidak terdapat (tertampung lagi) dalam undang-undang kesehatan yang lama. “Undang -Undang -Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan  sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan  Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara  Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan  yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan”  Kesehatan”   Hanya saja Undang-Undang Kesehatan yang baru ini ( no. 36 tahun 2009) tidak memuat konsep yang jelas tentang “kesehatan masyarakat”  mungkin karena undang-undang ini hanya menyangkut tentang kesehatan saja. saja . Sebagaimana in ti dari paradigma sse ehat, yaitu pendekata pendekatan n promoti f dan preve preventi f    yang tentunya sasaran utamanya adalah masyarakat, kemudian masuk

kepada induvidu-induvidu atau perorangan, tapi biasanya membatasi diri pada induvidu atau  perorangan bukan kuratif dan rehabilitative yang sasarannya adalah dari induvidu-induvidu kemudian meluas pada masyarakat, yang seharusnya tidak bisa diklaim sebagai kesehatan masyarakat karena sifatnya yang homogen, menyangkut individu masyarakat   itu sendiri sifat  8

 

heterogen. Bahkan masyarakat ini sendiri tidak dicantumkan dalam ketentuan umum dalam undang-undang kesehatan terbaru ini, sehingga undang-undang kesehatan ini kalau boleh saya katakana hanya di peruntukkan untuk pemerintah pusat dan daerah termasuk petugas kesehatan sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Tetapi tidak diperuntukkan untuk masyarakat sebagai pemilik kesehatan, pemilik partisipatif, pemilik investasi kesehatan, pemilik hak asasi kesehatan dan sebagai subjek pembangunan kesehatan. Masyarakat walaupun dalam undang-undang ini disebutkan seperti pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas  pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”  masyarakat.”   Penjelasan dari ketentuan umum seperti yang ada pada bab V tentang sumber daya  bidang kesehatan, bahkan keterangan lainnya pada pasal-pasal berikutnya tentang masyarakat tidak ditemukan sama sekali, padahal sangat jelas di atas, ada tiga penyelenggara upaya   kesehatan yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat,  Apakah mereka (Anggota DPR  RI) lupa atau tidak tahu sama sekali, bahwa masyarakat salah salah satu unsur dalam  penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan terbaru ini (no. 36 tahun 2009) akan semakin kurang jelas  bila dikaitkan dengan mereka yang bekerja dalam lingkup kesehatan masyarakat karena “pengertian kesehatan Masyarakat”,  pengertian tentang “kesehatan” memang ada dalam

undang-undang ini ( Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 ) yaitu yaitu   “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang  untuk hidup produktif secara sosial sosial dan ekonomis.”  ekonomis.”  Namun pengertian tentang kesehatan masyarakat sebagai kunci dari paradigma sehat sama sekali tidak ditemukan. Ilmu yang mempelajari kesehatan masyarakat bukan kesehatan induvidu sebagai ibu dari kesehatan masyarakat, hanya bisa menulis bahwa Pendekatan promotif dan preventif yang tentunya sasaran utamanya adalah masyarakat, kegiatannya dimulai dari penggerakan pelayanan kesehatan masyarakat kemudian masuk atau membatasi diri kepada kegiatan kesehatan induvidu9

 

induvidu atau perorangan. Sementara kuratif dan rehabilitative yang sasaran kegiatannya dimulai dari kegiatan atau pelayanan kesehatan induvidu-induvidu kemudian meluas dan tidak membatasi diri kepada lingkup masyarakat dan mengklaim sebagai kegiatan yang mencakup masyarakat luas alias kesehatan masyarakat. Yang jelas kuratif dan rehabilitatif adalah  pendekatan paradigma sakit yang sudah terbukti gagal dalam proses pembangunan kesehatan  Nasional. Pada penjelasan pasal 3, sedikit dijelaskan tentang kesehatan masyarakat, namun kalau dicermati, pasal 3 dan penjelasannya tersebut hanya merupakan penjabaran dari pengertian tentang tent ang “kesehatan” sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kesehatan terbaru ini. Pasal 3.tersebut menyatakan “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesada kes adarr an, kemauan, dan k emampuan h idu p s se ehat bagi setiap or ang agar t erwu ju d der der ajat kese kes ehatan masyarak masyarakat at yang se seti nggi -ti nggi nya, se sebagai i nvestas nvestasii bagi pembangu pembangu nan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.”  

Penjelasannya dari Undang-undang ini

adalah

“Mewujudkan derajat kesehatan

masyarakat mas yarakat adalah upaya untu k menin gkatkan k eadaan adaan kes kese ehatan yang l ebih baik dar i sebelu belu mnya. Deraj at kese kesehatan yang se setin ggi-ti nggin ya mungk in dapat dapat di cap capai ai pada suatu suatu saat se sesuai dengan dengan kondisi kon disi dan situasi sit uasi ser ser ta kemampuan yan g nyata dari seti ap oran g atau masyar masy arakat. akat. Upaya kese kesehatan har us se sel alu diu sahakan ahak an peningk peni ngk atann ya s se ecara teru s mener mener us agar masyar masyar akat yang se sehat sebagai sebagai inves i nvestas tasii dal am pembangu pembangu nan dapat hi dup pr odukt i f

secara sosial dan ekonomis.”  

Dalam penjelasan tersebut Pengertian atau definisi tentang kesehatan masyarakat sama sekali tidak ditemukan, padahal dalam Pasal 33 ayat 1 “Setiap pimpinan penyelenggaraan f asi asi li tas pelayan pelayanan an kese kesehatan m asyarak asyarakat at har us memi memi li ki kompetensi kompetensi manaj emen kes kesehatan masyarakat mas yarakat yang yang dibutu hk an.” Namun “Apakah Kesehatan Masyarakat itu? , tidak jelas atau

 belum jelas dalam undang-undang kesehatan ini. Sehingga ketika masuk pada bab II asas dan tujuan, sebenarnya undang-undang kesehatan ini ditujukan kepada siapa, Apakah untuk masyarakat?, yang jelas tidak mungkin

10

 

secara tersirat ditujukan kepada masyarakat tetapi karena tidak tersurat, sehingga undang-undang hanya ditujukkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Bab-bab lainnya dan pasal-pasal selanjutnya misalnya bab III tentang Hak dan Kewajiban, pada bagian pertama tentang hak hanya berisi hak-hak perorangan tentang kesehatan, nanti pada bagian kedua tentang kewajiban berisikan kewajiban kesehatan terhadap diri sendiri, masyarakat dan wawasan lingkungan sehat. “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.”   kesehatan.”  Namun demikian Kewajiban atau tanggung jawab masyarakat itu sendiri tidak ditemukan, sekali lagi tidak ditemukan yang ada hanyalah tanggung jawab pemerintah, seperti yang diuraikan dalam bab IV. Di Bab lain juga hanya ada peran serta masyarakat seperti yang diuraikan pada Pasal 174 dan pasal 175 Bab XVI tentang peran serta masyarakat, berbunyi “  Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, secara aktif dan kreatif”  kreatif”   Namun sekali lagi kesehatan masyarakat, dan atau masyarakat dalam undang-undang kesehatan terbaru ini sepertinya masih perlu dijabarkan lagi atau diatur lebih lanjut dengan  peraturan menteri kesehatan, atau telah dijabarkan sebagaimana dicantumkan dalam “P asal asal 203  Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Undang-Undang ini.”  ini.”  Sebagaimana ditunjukkan Pasal 204. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, tanggal 30 Oktober 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3495) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11

 

Secara Keseluruhan  Sistimatika dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kese kes ehatan adalah :   

Bab I Ketentuan Ketentuan U mum   

 yang menurut pembacaan penulis kurang sistemetik dan tidak tuntas penjelasannya misalnya saja pengertian dari “Kesehatan masyarakat”  dan  dan pengertian dari “masyarakat”  itu  itu sendiri Bab II M aksud aksud dan dan Tuj uan    Bab I I I H ak dan dan Ke Kewa wajiban  jiban    Bab I V Tanggun g Jawab Jawab Peme Pemerr in tah    B ab V Sum Sumbe berr daya Bi dang Kese Kesehatan, hat an,   yang ber ber i si tentang tentan g tenaga kes kesehatan hat an dan f asi asi l i tas pelayan pelayanan an k esehatan  hat an    Bab VI Upaya Kes Kesehatan,  

 yang berisi upaya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat :  pelayanan kesehatan;, perbekalan kesehatan,Tehnologi dan produk tehnologi  pelayanan kesehatan tradisional;  peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;  penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; kesehatan reproduksi; keluarga berencana; kesehatan sekolah; kesehatan olahraga;  pelayanan kesehatan pada bencana;  pelayanan darah; kesehatan gigi dan mulut;  penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan g angguan pendengaran; kesehatan matra;  pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;  pengamanan makanan dan minuman;  pengamanan zat adiktif; dan/atau bedah mayat. 12

 

Bab VI I Kese Kesehatan i bu, bayi, bayi, anak, remaja, Lanj ut U sia dan Penyandang Penyandang Cacat  Cacat    Bab VI I I Gizi  Gizi    Bab I X K esehatan Ji wa    Bab X Penyakit Penyakit M enul ar dan ti da dak k menul menul ar    Bab XI Kese Kesehatan li ngkungan   

 yang bersisi tentang lingkungan yang berwawasan kesehatan (lingkungan sehat) meliputi limbah cair; limbah padat; limbah gas;  sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; binatang pembawa penyakit;  zat kimia yang berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non pengion; air yang tercemar; udara yang tercemar; dan makanan yang terkontaminasi.

Bab XI I Kese Kesehatan Kerj Kerj a    Bab XI I I Penge Pengelolaan lolaan K esehatan. 

 yang berisi tentang :  pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan,  sumber daya kesehatan, upaya kesehatan,  pembiayaan kesehatan,  peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan

Bab XI V I nf ormasi ormasi K esehatan    Bab X V Pembiayaan K esehatan   13

 

Yang berisi pembiayaan kesehatan 5 % APBN, 10 % APBD dimana 2/3 untuk kegiatan preventif dan promotif Bab XV I Per Per an se ser ta M asyarakat  asyarakat   

disini berisi peran serta masyarakat tetapi masih tersirat masyarakat masih sebagai objek dalam pembangunan kesehatan Bab XV I I Badan Perti Perti mbangan mbangan K esehatan    Bab XV I I I Pembinaan Pembinaan dan Pengawa Pengawas san    Bab XI X Penyidikan  Penyidikan    Bab XX Kete Ketentuan Pidana   

Yang berisi ketentuan pidana penjara dan denda bagi pelanggaran pelaksanaan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan, yang menarik dari bab ini adalah pada Pasal 200 “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) “ Menarik bagi penulis karena  ASI eksklusf adalah penentu status kelangsungan dan perkembangan Sumber Daya Manusia  yang handal. Dan juga presentase penggunaan ASI Eksklusif yang baru mencapai 25-50%. Bab XXI Ketentuan Ketentuan perali perali han    Bab XXI I Penutup  Penutup   

14

 

BAB III  PEMBAHASAN A.  KODE ETIK PROFESI EPIDEMIOLOG KESEHATAN

Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan peran serta dan pengabdian diri dari segenap warga Negara Indonesia. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan pembangunan di berbagai  bidang dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat dalam arti terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu ada  penyatuan, pembinaan dan pengembangan profesi serta pengamalan ilmu pengetahuan epidemiologi yang dilandasi oleh semangat dan moralitas yang bertanggung jawab dan  berkeadilan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai kesadaran dan keinginan luhur, berdasar ilmu, keterampilan dan sikap yang dimiliki untuk mencapai tujuan profesi tersebut di atas, maka Organisasi Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menyusun dan menetapkan Kode Etik Profesi Epidemiolog Kesehatan sebagai landasan semangat, moralitas dan tanggung jawab yang berkeadilan dan merupakan kewajiban baik bagi individu, teman seprofesi, klien/masyarakat, maupun kewajiban yang sifatnya umum sebagai insane profesi dalam melaksanakan peran pengabdiannya sebagai berikut: 1. Kewajiban Umum

a. Seorang Epidemiolog Kesehatan harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan  profesi epidemiologi kesehatan dengan sebaik-baiknya.  b. Seorang Epidemiolog Kesehatan harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

15

 

c. Dalam melakukan pekerjaan atau praktek profesi epidemiologi, seorang Epidemiolog Kesehatan tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. d. Seorang Epidemiolog Kesehatan harus menghindarkan diri dari perbuatan yang memuji diri sendiri. e. Seorang Epidemiolog Kesehatan senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat profesi atau ilmuwan. f. Seorang Epidemiolog Kesehatan memberi saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu  proses analisis secara komprehensif. g. Seorang Epidemiolog kesehatan dalam menjalankan profesinya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia. h. Seorang Epidemiolog Kesehatan harus bersifat jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam menangani masalah klien atau masyarakat. i. Seorang Epidemiolog Kesehatan harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.  j. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang Epidemiolog Kesehatan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kelimuan epidemiologi secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. k. Seorang Epidemiolog Kesehatan dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

16

 

2. Kewajiban Epidemiolog Kesehatan Terhadap Klien/Masyarakat

a. Seorang Epidemiolog kesehatan bersikap tulus, ikhlas dan mempergunakan segala ilmua dan kompetensinya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu penelitian atau penyelidikan dalam rangkapenyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerja sama dan merujuk pekerjaan tersebut kepada Epidemiolog Kesehatan lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.  b. Seorang Epidemiolog Kesehatan wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab. c. Seorang Epidemiolog Kesehatan wajib melakukan penyelesaian masalah secara tuntas dan keseluruhan dengan menggunakan ilmu dan metode epidemiologi serta ilmu lainnya yang relevan. d. Seorang Epidemiolog Kesehatan wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikannya. e. Seorang Epidemiolog Kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas praktek pemberian  pelayanan. 3. Kewajiban Epidemiolog Kesehatan terhadap Teman Seprofesi

a. Seorang Epidemiolog Kesehatan memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari  penyelesaian masalah.  b. Seorang Epidemiolog Kesehatan tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dan teman seprofesi, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang ada. 4. Kewajiban Epidemiolog Kesehatan terhadap Diri Sendiri

a. Seorang Epidemiolog Kesehatan harus memperhatikan dan mempraktekkan hidup bersih dan sehat , beriman menurut kepercayaan dan agamanya supaya dapat bekerja dengan baik.

17

 

 b. Seorang Epidemiolog Kesehatan harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang berkaitan dan atau penggunaan ilmu, metodologi dankompetensi epidemiologi. B.  Aspek Hukum dan Etik Kesehatan Kerja

Oleh karena dalam upaya kesehatan kerja tercakup berbagai disiplin ilmu seperti disiplin rekayasa, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan cabang-cabang ilmu kesehatan, untuk menyelesaikan masalah kesehatan kerja dari segi etik lebih tepat diterapkan etika  biomedis (bioetika). Berbagai upaya peningkatan kerja mengandung komponen bioetika, dan para dokter yang mengelola kesehatan kerja dituntut mempedomani Kode Etik Dokter Kesehatan Kerja (KEDKI). Hal-hal yang menuntut perhatian dokter kesehatan kerja meliputi: 1. Kontrak kerja dan pelaksanaan fungsi profesi a. Profesi dokter kesehatan kerja di Indonesia akan terus berkembang sesuai dengan  pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi.  b. Dokter kesehatan kes ehatan kerja hams menghindari men ghindari diri dari setiap pertimbangan p ertimbangan atau kegiatan yang dapat mengurangi intensitas dan kemandirian atau kebebasan profesi dan tetap memelihara komunikasi yang serasi dengan tenaga kerja dan manajernen perusahaan. c. Dalam setiap pertentangan kepentingan, dokter kesehatan kerja tidak boleh memihak manajemen perusahaan. 2. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Melaksanakan secara berkala pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dengan baik dan benar dan memberikan penjelasan manfaat serta tujuan pemeriksaan kesehatan dalam rangka  perlindungan kesehatan tenaga kerja dengan fbkus pada upaya pencegahan. pence gahan.

18

 

3. Perlindungan terhadap tenaga kerja a. Melaksanakan profesi berlandaskan KODEKI.  b. Memelihara, membina, dan meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja baik perseorangan maupun kelompok. c. Memberi penyuluhan kesehatan untuk kepentingan kesehatan tenaga kerja, guna mencegah bahaya pekerjaan. 4. Pengembangan kebijakan dan program kerja Dokter kesehatan kerja bersama-sama pengusaha dan wakil tenaga kerja membuat rencana pengembangan kebijakan program kesehatan kerja di tempatnya sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan serta sesuai perkembangan iptek kedokteran mutakhir dan berpartisipasi dalam upaya perlindungan komunitas dan lingkungan. 5. Mengikuti perkembangan iptek. Dokter kesehatan kerja bertanggung jawab terhadap  peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja sesuai perkembangan iptek kedokteran mutakhir, mengenal dan memahami pekerjaan dan lingkungan kerjanya serta masalahmasalah yang mungkin timbul.

Aspek Hukum Epidemiologi Kesehatan Kerja Pengetahuan tentang aspek hukum ini perlu dipahami karena atas kekuatan undangundanglah para pejabat departemen tenaga kerja atau departemen kesehatan dapat melakukan inspeksi dan memaksakan segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah ke perusahaan-perusahaan. Bila nasihat dan peringatan demikian tidak dihiraukan, atas kekuatan undangundang dapat dipaksakan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang.

19

 

Hal ini perlu diketahui kalangan kedokteran/kesehatan karena tugas utama kalangan kedokteran/kesehatan adalah membina agar kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masalah hukum dalam kesehatan kerja Untuk dapat melakukan pemeriksaan seleksi pada calon pekerja muda dan pemeriksaan wajib bagi pekerja di tempat yang berbahaya atau yang bertugas di tempat yang membahayakan. Intl dari pelayanan itu ialah Bagian Layanan Medis dari Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan (HSE). Badan ini merupakan suatu jaringan nasional yang terdiri dari sekitar 140 tenaga dokter dan perawat yang bertanggung jawab kepada sembilan Dokter Penasihat Kepegawaian Senior, dan dikepalai oleh Direktur Pelayanan Medik HSE, yang mendapatkan nasihat dari satu tim spesialis. Tugas khususnya meliputi: • memberikan nasihat medik kepada orang orang muda untuk mencari pekerjaan. • pemeriksaan kesehatan orang muda jika bila dipandang perlu oleh Pelayana n Kesehatan Sekolah • pemeriksaan kesehatan wajib, seperti pekerjaan dengan timbal, timb al, pekerjaan kimia, rig minyak • memberikan nasihat memberikan nasihat kepada pengawas pabrik • penyelidikan kecelakaan kerja  kerja   • memberi nasihat kepada serikat pekerja, serikat  pekerja, pengusaha, dan dokter • melakukan survei nasional dan lokal, seperti survei industri keramik, survei asbestos • survei-survei survei-survei pilot kecil untuk mengenal bahaya baru atau untuk menilai ketepatan nilai sambang batas yang berlaku. Pemeriksaan Kesehatan Wajib 20

 

Ada lebih dari 20.000 pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pelayanan Nasihat Kedokteran Bagi Pegawai setiap tahunnya. Ada lagi sejumlah 90.000 pemeriksaan kesehatan setahun dikerjakan oleh dokter yang diangkat oleh perusahaan yang ditunjuk oleh EMAS untuk melaksanakan pemeriksaan pemeri ksaan tersebut. Mereka disebut sebagai “dokter yang ditunjuk”. Biaya untuk pemeriksaan ini dapat diatur secara bersama antara dokter dan pengusaha yang bersangkutan. Diwajibkan oleh undang-undang bahwa: • pengusaha secara resmi diberitahu mengenai kebugaran kebugaran pekerja untuk melakukan tugasnya; • pekerja mempunyai kewajiban untuk menjalani pemeriksaan;  pemeriksaan;  • pengusaha dilarang terus mempekerjakan setiap pekerja yang telah dinyatakan tidak sehat; • pekerja harus dipindahkan dari pekerjaan tertentu untuk masa yang ditentukan di tentukan dan dipindahkan ke pekerjaan lain jika dimungkinkan; dan • hasil pemeriksaan kesehatan harus ditulis di catatan kesehatan yang dijaga oleh  pengusaha.

21

 

BAB IV PENUTUP  A. KESIMPULAN 

Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan peran serta dan pengabdian diri dari segenap warga Negara Indonesia. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan pembangunan di berbagai  bidang dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat dalam arti terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu ada  penyatuan, pembinaan dan pengembangan profesi serta pengamalan ilmu pengetahuan epidemiologi yang dilandasi oleh semangat dan moralitas yang bertanggung jawab dan  berkeadilan. KODE ETIK PROFESI EPIDEMIOLOG KESEHATAN : 1.  2.  3.  4. 

Kewajiban Umum Kewajiban Epidemiolog Kesehatan Terhadap Klien/Masyarakat   Kewajiban Epidemiolog Kesehatan terhadap Teman Seprofesi   Kewajiban Epidemiolog Kesehatan terhadap Diri Sendiri 

B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan ialah agar pembaca dapat mengetahui aspek hukum dank ode etik epidemiologi kesehatan kerja.

22

 

DAFTAR PUSTAKA

Pengantar Etika Bisnis Oleh Prof. Dr. Kees Bertens, MSC. - Kesehatan Kerja - Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4 Oleh Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp.OG(K) & Prof. dr. Amri Amir, Sp.F(K), SH http://www.google.co.id/url?url=http://www.scribd.com/explore/School-Work/EssaysTheses&rct=j&sa=X&ei=L7V2T9uEMoKzrAfRkPC4DQ&ved=0CCgQ6QUoATAA&q=makal ah+sistem+endokrin&usg=AFQjCNFPz4fXQLNwHVDbH55QDVvlp-Idew tanggal 31 maret 2012 pukul 15.00

23

.Yangdiakses