Hubungan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah

HUBUNGAN ANTARA ANTARA PEMERINTA PEMERIN TAHAN HAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) !ahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan"urusan pemerintahan yang diserahkan kepa kepada da Daera Daerah h adala adalah h menj menjad adii tang tanggu gung ng jawab jawab Pemeri Pemerint ntah ah Nasio Nasiona nall (Pus (Pusat at)) karen karenaa e#ternalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung  jawab negara Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersi$at menentukan kebijakan kebijakan makro, makro, melakukan melakukan super%isi, super%isi, monitoring monitoring,, e%aluasi, e%aluasi, kontrol kontrol dan pemberdayaa pemberdayaan n (&apa&ity building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya se&ara optimal 'edangkan  peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas"batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak   boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat Peme Pemeri rint ntah ahan an daer daerah ah dala dalam m meny menyele eleng ngga gara rakan kan urus urusan an pemeri pemerint ntah ahan an memi memilik likii hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya ubungan tersebut meliputi a ubungan wewenang  b Keuangan & Pelayanan umum d Peman$aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya ubungan keuangan, pelayanan umum, peman$aatan sumber daya alam, dan sumber  daya daya lain lainny nyaa dilak dilaksan sanak akan an se&ar se&araa adil adil dan dan selar selaras as ubu ubung ngan an wewen wewenan ang, g, keua keuang ngan an,,  pelayanan umum, peman$aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan A. Hubungan Wewenang

1.  Pembagian urusan Pemerintahan Pemerintahan Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan pemda sebagai  penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal *+"* -- Nomor ./ 0ahun /++1 Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka adanya pembagian wewenang urusan pemerintahan Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam . kategori, yaitu  a) -rusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (pemerintah)  b) -rusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah pro%insi &) -rusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten2Kota 2.

 Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota -ntuk mewujudkan pembagian kewenangan yang &on&urren (artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah) se&ara proporsional antara Pemerintah, Daerah Pro%insi, Daera Daerah h Kabu Kabupa pate ten n dan dan Kota Kota maka maka disu disusu sunl nlah ah krit kriteri eriaa yang yang meli melipu puti ti ekste ekstern rnali alita tas, s, akunta akuntabili bilitas tas dan e$isien e$isiensi si dengan dengan memper memperhati hatikan kan keserasi keserasian an hubung hubungan an antar antar susuna susunan n  pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan  pemerintah daerah pro%insi dan pemerintah Kabupaten2kota, atau antar pemerintahan daerah daer ah

yang

saling

terkait,

tergantung

dan

sinergis

a) 3ksternalitas Adalah Adalah pendek pendekata atan n dalam dalam pembag pembagian ian urusan urusan pemerin pemerintah tahan an dengan dengan mempert mempertimb imbang angkan kan dampak2akib dampak2akibat at yang ditimbulkan ditimbulkan dalam penyelengg penyelenggaraan araan urusan urusan pemerintahan pemerintahan tersebut tersebut Apabila dampak yang ditimbulkan bersi$at lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kewenangan kabupaten2kota, kabupaten2kota, apabila regional regional menjadi menjadi kewenangan kewenangan pro%insi, dan apabila apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah  b) Akuntabilitas Akuntabilitas Adalah pendekatan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan pemerintahan dengan pertimbanga pertimbangan n bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang yang lebih lebih langsun langsung2d g2deka ekatt dengan dengan dampak dampak2ak 2akiba ibatt dari dari urusan urusan yang yang ditang ditangani ani tersebu tersebut t Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin &) 3$isiensi Adalah Adalah pendek pendekata atan n dalam dalam pembag pembagian ian urusan urusan pemerin pemerintah tahan an dengan dengan mempert mempertimb imbang angkan kan tersedi tersediany anyaa sumber sumber daya daya (perso (personil nil,, dana, dana, dan peralat peralatan) an) untuk untuk mendap mendapatka atkan n ketepat ketepatan, an, kepastian, dan ke&epatan hasil yang harus di&apai dalam penyelenggaraan bagian urusan Arti Artiny nyaa apabi apabila la suatu suatu bagi bagian an urusa urusan n dalam dalam pena penang ngan anan anny nyaa dipa dipasti stika kan n akan akan lebi lebih h  berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Pro%insi dan2atau Daerah Kabup Kabupaten aten2Ko 2Kota ta diband dibanding ingkan kan apabil apabilaa ditang ditangani ani oleh oleh Pemeri Pemerinta ntah h maka maka bagian bagian urusan urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Pro%insi dan2atau Daerah Kabupaten2Kota 'ebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemeri Pemerint ntah ah maka maka bagi bagian an urus urusan an terse tersebu butt tetap tetap ditan ditanga gani ni oleh oleh Pemeri Pemerint ntah ah -ntu -ntuk k itu itu  pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah  beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut -kuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya man$aat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar ke&ilnya resiko yang harus harus dihadap dihadapi i 'edang 'edangkan kan yang yang dimaksu dimaksud d dengan dengan keserasi keserasian an hubung hubungan an yakni yakni bahwa bahwa  pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang  berbeda, bersi$at saling berhubungan (inter"koneksi), saling tergantung (inter"dependensi), dan saling saling menduk mendukun ung g sebagai sebagai satu kesatu kesatuan an sistem sistem dengan dengan memper memperhat hatika ikan n &akupa &akupan n keman$aatan 3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus -rusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan2atau susunan  pemerintahan Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, daerah, pemerin pemerintah tahan an daerah daerah menjala menjalanka nkan n otonom otonomii seluas"l seluas"luas uasnya nya untuk untuk mengatu mengaturr dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan -rusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi Politik luar negeri 4 mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk  duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan  perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya b. Pertahanan 4 misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang perang,, menyatak menyatakan an negara negara atau sebagi sebagian an wilaya wilayah h negara negara dalam dalam keadaa keadaan n bahaya bahaya,,

a.

yang

saling

terkait,

tergantung

dan

sinergis

a) 3ksternalitas Adalah Adalah pendek pendekata atan n dalam dalam pembag pembagian ian urusan urusan pemerin pemerintah tahan an dengan dengan mempert mempertimb imbang angkan kan dampak2akib dampak2akibat at yang ditimbulkan ditimbulkan dalam penyelengg penyelenggaraan araan urusan urusan pemerintahan pemerintahan tersebut tersebut Apabila dampak yang ditimbulkan bersi$at lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kewenangan kabupaten2kota, kabupaten2kota, apabila regional regional menjadi menjadi kewenangan kewenangan pro%insi, dan apabila apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah  b) Akuntabilitas Akuntabilitas Adalah pendekatan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan pemerintahan dengan pertimbanga pertimbangan n bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang yang lebih lebih langsun langsung2d g2deka ekatt dengan dengan dampak dampak2ak 2akiba ibatt dari dari urusan urusan yang yang ditang ditangani ani tersebu tersebut t Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin &) 3$isiensi Adalah Adalah pendek pendekata atan n dalam dalam pembag pembagian ian urusan urusan pemerin pemerintah tahan an dengan dengan mempert mempertimb imbang angkan kan tersedi tersediany anyaa sumber sumber daya daya (perso (personil nil,, dana, dana, dan peralat peralatan) an) untuk untuk mendap mendapatka atkan n ketepat ketepatan, an, kepastian, dan ke&epatan hasil yang harus di&apai dalam penyelenggaraan bagian urusan Arti Artiny nyaa apabi apabila la suatu suatu bagi bagian an urusa urusan n dalam dalam pena penang ngan anan anny nyaa dipa dipasti stika kan n akan akan lebi lebih h  berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Pro%insi dan2atau Daerah Kabup Kabupaten aten2Ko 2Kota ta diband dibanding ingkan kan apabil apabilaa ditang ditangani ani oleh oleh Pemeri Pemerinta ntah h maka maka bagian bagian urusan urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Pro%insi dan2atau Daerah Kabupaten2Kota 'ebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemeri Pemerint ntah ah maka maka bagi bagian an urus urusan an terse tersebu butt tetap tetap ditan ditanga gani ni oleh oleh Pemeri Pemerint ntah ah -ntu -ntuk k itu itu  pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah  beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut -kuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya man$aat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar ke&ilnya resiko yang harus harus dihadap dihadapi i 'edang 'edangkan kan yang yang dimaksu dimaksud d dengan dengan keserasi keserasian an hubung hubungan an yakni yakni bahwa bahwa  pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang  berbeda, bersi$at saling berhubungan (inter"koneksi), saling tergantung (inter"dependensi), dan saling saling menduk mendukun ung g sebagai sebagai satu kesatu kesatuan an sistem sistem dengan dengan memper memperhat hatika ikan n &akupa &akupan n keman$aatan 3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus -rusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan2atau susunan  pemerintahan Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, daerah, pemerin pemerintah tahan an daerah daerah menjala menjalanka nkan n otonom otonomii seluas"l seluas"luas uasnya nya untuk untuk mengatu mengaturr dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan -rusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi Politik luar negeri 4 mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk  duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan  perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya b. Pertahanan 4 misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang perang,, menyatak menyatakan an negara negara atau sebagi sebagian an wilaya wilayah h negara negara dalam dalam keadaa keadaan n bahaya bahaya,,

a.

membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya4 . !ea"anan 4 misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamana keamanan n nasion nasional, al, menind menindak ak setiap setiap orang orang yang yang melangg melanggar ar hukum hukum negara, negara, menind menindak  ak  kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya #. $u%ti%i4 misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undangundang, Peraturan Pemerintah pengganti undang" undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya e. Moneter #an &i%kal na%ional 4 misalnya men&etak uang dan menentukan nilai mata uang, mene meneta tapk pkan an kebi kebija jaka kan n mone monete terr, meng mengen enda dali lika kan n pere pereda dara ran n uang uang dan dan seba sebaga gain iny ya $ Agama Agama 4 misalny misalnyaa menetap menetapkan kan hari hari libur libur keagam keagamaan aan yang yang berlak berlaku u se&ara se&ara nasiona nasional, l, memberikan memberikan pengakuan terhadap keberadaan keberadaan suatu agama, menetapkan menetapkan kebijakan dalam  penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya sebagainya -rus -rusan an peme pemeri rint ntah ahan an yang yang diba dibagi gi bers bersama ama anta antarr ting tingka kata tan n dan2 dan2ata atau u susu susuna nan n  pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pempus meliputi meliputi  a  b & d e $ g h i  j k l m n o  p 5 r s t u

 pendidikan4 kesehatan4  pekerjaan umum  pekerjaan umum4  perumahan4  penataan ruang4  peren&anaan pembangunan4  perhubungan4 lingkungan hidup4  pertanahan4 kependudukan dan &atatan sipil4  pemberdayaan perempuan dan perlindungan perlindungan anak4 keluarga beren&ana dan keluarga sejahtera4 sosial4 ketenagakerjaan dan ketransmigrasian4 koperasi dan usaha ke&il dan menengah4  penanaman modal4 kebudayaan dan pariwisata4 kepemudaan dan olah raga4 kesatuan bangsa dan politik dalam negeri4 otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian, dan persandian4 %  pemberdayaan masyarakat dan desa4 w statistik4 # kearsipan4 y  perpustakaan4 6 komunikasi dan in$ormatika4 aa  pertanian dan ketahanan pangan4  bb kehutanan4 && energi dan sumber daya mineral4 dd kelautan dan perikanan4 ee  perdagangan    $$  perdagangan4 dan

gg perindustrian 4.  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam menyelenggarakan 7 urusan pemerintahan (pasal *+ ayat . -- No./2/++1) Pemerintah  a) 8enyelenggarakan sendiri  b) Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau &) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan2atau pemerintahan desa

Di samping itu, penyelenggaraan di luar 7 urusan pemerintahan (Pasal *+ ayat .) Pemerintah dapat  a) 8enyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau  b) 8elimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 9ubernur selaku wakil pemerintah, &) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan2atau pemerintahan desa  berdasarkan asas tugas pembantuan 5. Urusan pemerintahan yang menjadi e!enangan pemda -rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria"kriteria, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan a) -rusan wajib artinya  Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersi$at wajib yang  berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan se&ara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah -rusan wajib menurut penjelasan -- No./2/++1 artinya suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara seperti perlindungan hak konstitusional, pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar4 perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI4 dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan  perjanjian dan kon%ensi internasional  b) -rusan pilihan artinya  baik untuk pemerintahan daerah pro%insi dan pemerintahan daerah kabupaten2kota, meliputi urusan pemerintahan yang se&ara nyata ada dan  berpetensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan -rusan pilihan menurut PP No .2/++: meliputi  a kelautan dan perikanan4  b  pertanian4 & kehutanan4 d energi dan sumber daya mineral4 e  pariwisata4 $ industri4 g  perdagangan4 dan h ketransmigrasian

-rusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber   pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan -rusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 9ubernur juga disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan

-rusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pro%insi merupakan urusan dalam skala pro%insi yang meliputi (Pasal *. -- No ./ tahun /++1) a  b & d e $ g h i  j k l m n o  p

 peren&anaan dan pengendalian pembangunan4  peren&anaan, peman$aatan, dan pengawasan tata ruang4  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat4  penyediaan sarana dan prasarana umum4  penanganan bidang kesehatan4  penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial4  penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten2kota4  pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten2kota4 $asilitasi pengembangan koperasi, usaha ke&il, dan menengah termasuk lintas kabupaten2kota4  pengendalian lingkungan hidup4  pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten2kota4  pelayanan kependudukan, dan &atatan sipil4  pelayanan administrasi umum pemerintahan4  pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten2kota4  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapatdilaksanakan oleh kabupaten2kota urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang"undangan

-rusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten2kota merupakan urusan yang berskala kabupaten2kota (psl *1) meliputi a  peren&anaan dan pengendalian pembangunan4  b  peren&anaan, peman$aatan, dan pengawasan tata ruang4 &  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat4 d  penyediaan sarana dan prasarana umum4 e  penanganan bidang kesehatan4 $  penyelenggaraan pendidikan4 g  penanggulangan masalah sosial4 h  pelayanan bidang ketenagakerjaan4 i $asilitasi pengembangan koperasi, usaha ke&il dan menengah4  j  pengendalian lingkungan hidup4 k  pelayanan pertanahan4 l  pelayanan kependudukan, dan &atatan sipil4 m  pelayanan administrasi umum pemerintahan4 n  pelayanan administrasi penanaman modal4 o  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya4 dan * -rusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang"undangan Pemerintahan daerah pro%insi dan pemerintahan daerah kabupaten2kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 8enteri2kepala lembaga pemerintah non departemen untuk   pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Pembagian urusan antar pemerintah, pempro% dan pemkab diatur lebih lanjut dalam PP No . tahun /++: / ubungan Dalam bidang keuangan ubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal *; ayat * -- No./2/++1 meliputi  • a Pemberian sumber"sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah4  b  pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah4 dan

&  pemberian pinjaman dan2atau hibah kepada pemerintahan daerah ubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi  • a  bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah pro%insi dan pemerintahan daerah kabupaten2kota4  b  pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama4 &  pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah4 dan d  pinjaman dan2atau hibah antar pemerintahan daerah . •

a  b & •

a  b & 1 •

a  b & •

a  b &

ubungan dalam bidang pelayanan umum Antara Pempus dan pemda (%ertikal) meliputi  kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pela yanan minimal4  pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah4 dan $asilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan  pelayanan umum Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi   pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah4 kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan umum4 dan  pengelolaan peri6inan bersama bidang pelayanan umum ubungan dalam bidang peman$aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah kewenangan, tanggung jawab, peman$aatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian4  bagi hasil atas peman$aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya4 dan  penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi  Pelaksanaan peman$aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah4 Kerja sama dan bagi hasil atas peman$aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah4 dan Pengelolaan peri6inan bersama dalam peman$aatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber  daya di wilayah laut Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di  bawah dasar dan2atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang"undangan Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut) meliputi

a eksplorasi, eksploitasi, konser%asi, dan pengelolaan kekayaan laut4  b  pengaturan administrati$4 &  pengaturan tata ruang4 d  penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah4 e ikut serta dalam pemeliharaan keamanan4 dan $ ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh */ (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan2atau ke arah perairan kepulauan untuk   pro%insi dan *2. (sepertiga) dari wilayah kewenangan pro%insi untuk kabupaten2kota Apabila wilayah laut antara / (dua) pro%insi kurang dari /1 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk 

mengelola sumber daya Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar / (dua) pro%insi tersebut, dan untuk kabupaten2kota memperoleh *2. (sepertiga) dari wilayah kewenangan pro%insi dimaksud

'UNGSI DEWAN PERWA!I(AN DAERAH Dewan Perwakilan Daerah sejak awal perubahan --D *