Fraud Tree

FRAUD IT 1.

2.

3.

Kesengaja Keseng ajaan an at atas as sal salah ah per perny nyat ataan aan terhadap terhadap suatu suatu keb kebena enaran ran atau kea keada daan an yan yang g disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan. penyajian peny ajian yang yang salah/keliru salah/keliru (salah (salah pernyataan pernyataan)) yang secara ceroboh ceroboh/tan /tanpa pa perhitungan perhitungan dan da n ta tanp npa a da dapa patt di dipe perc rcay aya a ke kebe bena nara rann nnya ya be bera raki kiba batt da dapa patt me memp mpen enga garu ruhi hi at atau au menyebabkan menyeba bkan orang lain l ain bertindak atau berbuat. Suatu Sua tu ke kerug rugian ian yang timbul timbul seb sebaga agaii ak akiba ibatt dik diketa etahui hui keteran keterangan gan atau penyajia penyajian n yan yang g sala sa lah h (s (sal alah ah pe pern rnya yata taan an), ), pe peny nyem embu buny nyia ian n fa fakt kta a ma mate teria rial, l, at atau au pe peny nyaj ajia ian n ya yang ng ceroboh/tanpa ceroboh/tan pa perhitungan yang mempenga mempengaruhi ruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Unsur-unsur Fraud (Kecurangan) Dari beberapa definisi atau pengertian Fraud (Kecurangan) di atas, maka tergambarkan bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah: •

Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation ( misrepresentation); );

•

dari suatu masa lampau ( past ) atau sekarang ( present   present ); );

•

fakta bersifat material (material (material fact ); );

•

dilaku dilakukan kan secara secara sengaj sengaja a atau atau tanpa tanpa perhitu perhitunga ngan n (make-know make-knowingly ingly or  recklessly ); );

•

dengan maksud (intent  (intent ) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;

•

Pihak Pihak yang yang dirugi dirugikan kan harus harus berak beraksi si (acted ) terhadap terhadap salah pernyataan pernyataan tersebut (misrepresentation (misrepresentation); );

•

yang merugikannya (detriment  (detriment ).Kecurangan ).Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas terbatas pada) manipulasi, manipulasi, penyalahgu penyalahgunaan naan jabatan, jabatan, penggelap penggelapan an pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang

yang

dapat

mengakibatkan

kerugian

bagi

organisasi/perusahaan.

Klasifikasi Fraud (Kecurangan) Fraud (Kecurangan) The Association of Certified Certified Fraud Examiners Examiners (ACFE) atau Asosiasi Asosiasi Pemeriksa Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi professional bergerak di bidang peme pemeri riks ksaa aan n atas atas kecur kecuran anga gan n yang yang berk berked edud uduk ukan an di Amer Amerik ika a Seri Serika katt dan dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud (kec fraud (kecuranga urangan) n) dalam beberapa beberapa klasifikasi, klasifikasi, dan dikenal dikenal dengan dengan istila istilah h “Fraud yaitu Sistem Sistem Klasif Klasifika ikasi si Menge Mengenai nai Hal-h Hal-hal al Yang Yang Fraud Tree Tree” yaitu Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (Uniform ( Uniform Occupational Fraud Classification System), System), dengan bagan sebagai berikut : Dari bagan Uniform Occupational Fraud Classification System tersebut, The ACFE membagi Fraud (Ke Fraud (Kecur curang angan) an) dalam dalam 3 (tiga) (tiga) jenis jenis atau atau tipolog tipologii berdas berdasark arkan an perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas asset ( Asset Misappropriation); Asset

misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentukfraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). 2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent  Statement ); Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. 3. Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud  jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan ( simbiosis mutualisma). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest ), penyuapan (bribery ), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economicextortion). Sedangkan Delf (2004) menambahkan satu lagi tipologi fraud yaitu cybercrime. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain.Cybercrime juga akan menjadi jenis fraud yang paling ditakuti di masa depan di mana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih. Selain itu, pengklasifikasian, fraud (kecurangan) dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu : 1. Berdasarkan pencatatan Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori: •

Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (fraud open onthebooks,lebih mudah untuk ditemukan)

•

Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: kickback (fraud hidden on thebooks)

•

Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (fraud off-the books, paling sulit untuk ditemukan).

2. Berdasarkan frekuensi Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya: •

Tidak berulang (non-repeating fraud ). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan — walaupun terjadi beberapa kali — pada

dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar). •

Berulang (repeating fraud ). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya, cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.

3. Berdasarkan konspirasi Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik bona fide maupun pseudo. Dalam bona fide conspiracy , semua pihak sadar akan adanya kecurangan; sedangkan dalam pseudo conspiracy, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan. 4. Berdasarkan keunikan Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut: a. Kecurangan khusus ( specialized fraud ), yang terjadi secara unik pada orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu. Contoh: (1) pengambilan aset yang disimpan deposan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti: bank, dana pensiun, reksa dana (disebut juga custodial fraud ) (2) klaim asuransi yang tidak benar. b. Kecurangan umum ( garden varieties of fraud ) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: kickback, penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar.

Faktor Pemicu Fraud (Kecurangan) Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teoriGONE , yaitu: 1. Greed (keserakahan) 2. Opportunity (kesempatan) 3. Need (kebutuhan) 4. Exposure (pengungkapan)

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity danExposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). 1. Faktor generik •

Kesempatan (opportunity ) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untukmelakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun,

ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. •

Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2. Faktor individu Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori: 1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan ( greed ).Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah: •

Misi/tujuan organisasi/perusahaan, ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan);

•

Aturan perilaku pegawai, dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan;

•

Gaya manajemen, memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan;

•

Praktik penerimaan pegawai, dicegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.

2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need ) , yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan ( pressure) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Beberapa kemungkinan keterlibatan dalam kecurangan: •

Lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, misalnya: memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi secara tertutup, dantidak adanya mekanisme untuk menyampaikan setiap keluhan.

•

Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang tidak wajar sehingga karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil.

•

Tidak adanya bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini.

•

Proses penerimaan karyawan yang tidak fair;

•

Kecerobohan atau tidak hati-hati, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan.

Gejala Adanya Fraud  Fraud (Kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu,

perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, adapun gejala tersebut adalah : 1. Gejala kecurangan pada manajemen •

Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation);

•

dari suatu masa lampau ( past ) atau sekarang ( present );

•

fakta bersifat material (material fact );

•

dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (make-knowingly or  recklessly );

•

dengan maksud (intent ) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;

•

Pihak yang dirugikan harus beraksi (acted ) terhadap salah pernyataan tersebut (misrepresentation)

•

yang merugikannya (detriment ).

•

Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan

jabatan,

penggelapan

pajak,

pencurian aktiva,

dan

tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan. 2. Gejala kecurangan pada karyawan/pegawai •

Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/penjelasan pendukung

•

Pengeluaran tanpa dokumen pendukung

•

Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar

•

Penghancuran,

penghilangan,

pengrusakan

dokumen

pendukung

pembayaran •

Kekurangan barang yang diterima

•

Kemahalan harga barang yang dibeli

•

Faktur ganda

•

Penggantian mutu barang.

ipologi Fraud  Association of Certified Fraud Examiners (“ACFE”) di Amerika serikat menyusun peta mengenai fraud . Peta ini berbentuk pohon, dengan cabang dan ranting. Tiga cabang utama dari fraud tree ini adalah Corruption, Asset  misappropriation dan fraudulent statement . Turunannya lebih jauh dapat dilihat dalam gambar dibawah.

 Ada enam ranting yang muncul dari cabangcorruption. Bandingkan ini dengan 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi dalam ketentutan perundang-undangan Indonesia. Cabang kedua adalah Asset Misappropriation yang dapat

diartikan

secara bebas sebagai

penjarahan kekayaan perusahaan atau lembaga. Kita bisa

membayangkan banyaknya jenis fraud dalam cabang ini, mulai dari pencurian uang secara terbuka (larceny ), pencurian dan penyalahgunaan (misuse) harta lembaga, sampai pada larceny secara tidak langsung (rekening bank atas nama pejabat). Cabang ketiga (Fraudulent Statement ) merupakan fraud yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara akuntansi seperti earning managemen dan, windows dressing . Kausus Enron merupakan contoh nyata dari tipeFraud ini.

Sedangkan Delf (2004) menambahkan satu lagi tipologifraud yaitu cybercrime. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Cybercrime juga akan menjadi jenis fraud yang paling ditakuti di masa depan dimana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih. Motivasi Melakukan Fraud Pada umumnya fraud terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, yaitu: 1.

Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud 

2.

Peluang untuk melakuakn fraud 

3.

Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakanfraud .

Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga fraud (Fraud Triangle) berikut:

Opportunity biasa nya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian inernal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini  juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untk melakukanfraud . Pressure atau motivasi pada sesorang atau individu akan memebuat mereka mencari kesempatan melakukan fraud, beberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, Sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis. Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung fraud . Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut. Faktor Pemicu Fraud  Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE , yaitu Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), Exposure (pengungkapan). Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). 1.

Faktor generic

-

Kesempatan (opportunity ) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap

objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada

yang mempunyai kesempatan besar

dan

ada

yang kecil. Secara umum manajemen

suatu

organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan; -

Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut

baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. 2.

Faktor individu

-

Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed ).

-

Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need ), yang lebih cenderung berhubungan dengan

pandangan/pikiran

dan

keperluan

pegawai/pejabat

yang

terkait

dengan

aset

yang

dimiliki

perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan  pressure) ( yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Gejala Adanya Fraud  Fraud (Kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, adapun gejala tersebut adalah: 1.

Gejala kecurangan pada manajemen 

Ketidakcocokan diantara manajemen puncak;



Moral dan motivasi karyawan rendah;



Departemen akuntansi kekurangan staf;



Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau

badan otoritas; 

Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi;



Penjualan/laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat;



Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama;



Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan;



Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.

2.

Gejala kecurangan pada karyawan/pegawai 

Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan t anpa perincian/penjelasan

pendukung; 

Pengeluaran tanpa dokumen pendukung;



Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar;



Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran;



Kekurangan barang yang diterima;



Kemahalan harga barang yang dibeli;



Faktur ganda;



Penggantian mutu barang.

Perilaku Pelaku Fraud  Berikut merupakan beberapa perilaku seseorang yang harus menjadi perhatian karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan orang tersebut, yaitu: 

Perubahan perilaku secara signifikan, seperti: easy going , tidak seperti biasanya, gaya hidup mewah,

mobil atau pakaian mahal; 

Gaya hidup di atas rata-rata;



Sedang mengalami trauma emosional di rumah atau t empat kerja;



Penjudi berat;



Peminum berat;



Sedang dililit utang;



Temuan audit atas kekeliruan (error ) atau ketidakberesan (irregularities) dianggap tidak material ketika

ditemukan; 

Bekerja tenang, bekerja keras, bekerja melampaui jam kerja, sering bekerja sendiri.

Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Century Gate. Kedua kasus ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan dana talangan yang diberikan pemerintah yang seharusnya untuk menyelamatkan kondisi modal perbankan namun dana tersebut oleh manajemen malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau bisnisnya yang lain. Pengadaan Barang dan Jasa. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo pada Kongres ISEI 1993 memperkirakan kebocoran keungan Negara sekitar 30% dari pengadaan barang dan jasa. Kerugian ini bervariasi dari department ke department sampai ke tingkat pemerintah daerah. JIka dilakukan penelitian untuk tahun-tahun sekarang ini kemungkinan persentasenya akan lebih besar lagi, karena otonomi daerah membawa dampak adanya raja-raja kecil di daerah yang menuntut bagian proyek pengadaan barang dan jasa. Penyediaan Barang dan Jasa Publik. Teorinya pubic goods disediakan untuk masyarakat luas, tanpa diskriminasi. Namun, berbagai faktor memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menikmati public  goods seolah-olah

itu merupakan private goods bagi

mereka.

Contohnya

saja jasa keamanan yang

merupakan public goods yang disediakan TNI/Polri dapat dinikmati oleh orang atau perusahaan yang membayar  harga yang tepat. Demikian pula dengan kendaraan, rumah dinas, dll yang diakui sepihak menjadi hak milik pejabat sebelumnya. Peran Multinational Corporation (MNC). Potensi fraud yang melibatkan perusahaan atau pengusaha asing biasanya terletak pada perizinan usaha pertambangan dan energi yang bisanya diperoleh dengan cara-cara penyuapan. Apalagi pemerintah menerapkan production sharing atas lokasi-lokasi pertambangan di tanah air  yang sangat rentan diselewengkan oleh para operator pertambangan. Fraud pada Penerimaan Negara. Sebenarnya volume fraud yang paling besar bukan terletak pada sisi pengeluaran tetapi justru pada penerimaan Negara, tengok saja kasus Bahasim dan Gayus Tambunan yang meraup kekayaan besar dalam waktu singkat hanya dengna menyelewengkan prosedur perpajakan, atau membantu mengurangi jumlah pajak kiennya. Di pemerintah daerah kasusnya lebih bergam lagi, mulai dari pemetongan sekian persen dari pencairan anggaran, sampai setoran penerimaan yang banyak dipotong untuk peruntukan yang tidak jelas. Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani fraud sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait: yaitu akuntan (baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, atau auditor forensik) dan manajemen perusahaan. Peran dan tanggung jawab msaing-masing pihak ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang dinamakan Fraud Deterrence Cycle atau siklus pencegahan fraud seperti gambar dibawah ini.

Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud . Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan. Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalanfraud , tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar  yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset. Mengapa Pencegahan? Keberhasilan kegiatan memerangi fraud , setelah korupsi terjadi adalah suatu ironi tersendiri dalam upaya penanggualan fraud karena semakin banyak mendeteksi dan menyelesaikan kasus berindikasi fraud , bukan merupakan kondisi umum yang dikehendaki masyarakat, sebab pada dasarnya kejadianfraud bukanlah kejadian yang dikehendaki masyarakat. Pencegahan fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak terntu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelakufraud tersebut. Dan bila fraud sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini. Untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan yaitu (1) membangun individu yang didalamnya terdapat trust and openness, mencegah benturan kepentingan, confidential disclosure agreement dancorporate security contract . (2) Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi, standarisasi kerja, aktifitas control dan sistem rewards and recognition. (3) membangun sistem monitoring yang didalamnya terkandung control self sssessment , internal auditor dan eksternal auditor  Peran Internal Auditor  Pendeteksian fraud oleh auditor internal merupakan salah satu peran dari kegiataninternal auditing yang dijalankan dalam organisasi. Standards No. 1210.A2 menyatakan sebagai berikut: “The internal auditor should 

have sufficient knowledge to identify the indicators of fraud but is not expected to hace the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud”. Merujuk pada standar profesi diatas, auditor internal diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi

adanya

indikasi fraud dalam

organisasi.

Pengetahuan

yang

harus

harus

dimiliki auditor 

internal t ermasuk pula pengetahuan mengenai karakteristik fraud , teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan fraud , dan jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi pada berbagai proses bisnis.  Auditor internal bertanggung jawab dalam mendeteksi fraud yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum memebawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saatmenjalankan kegiatan internal auditing . Pada saat melakukan audit, auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang memeiliki risiko tinggi terjadinya fraud seperti transaski kas, rekonsiliasi bank, proses pengadaan, penjualan, dll. Jika auditor internal menemukan suatu indikasi terjadinyafraud dalam organisasi, auditor internal harus melaporkannya kepada pihak-pihak terkait dalam organsiasi tersebut, seperti audit committee. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi dilakukannya investigasi yang diperlukan untuk menyelidikifraud tersebut. Dalam sektor publik. Auditor internal dapat dilakukan oleh inspektorat di masing-masing department dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) berdasarkan permintaan dari pemerintah. Teknis dan proses auditnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di sektor swasta. Peran Eksternal Auditor  Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya seorang auditor eksternal dibatasi oleh standar-standar  auditing yang berlaku. Tanggung jawab auditor sehubungan dengan fraud dijelaskan secara umum dalam SA seksi 110 – Tanggung jawab dan fungsi auditor independen paragraph 02: “Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan”. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam SA seksi 316 – pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan. Berdasarkan SA Seksi 316 tersebut, auditor  harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laoran keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus memperhatikan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Prosedur  audit mungkin berubah apabila terjadi fraud . Selanjutnya dalam SA Seksi 317 – Unsur tindakan pelanggaran hukum oleh klien, dijelaskan bahwa apabila terjadi unsur tindakan pelanggaran hukum (termasukfraud ) maka auditor akan mengumpulkan informasi tentang sifat pelanggaran, kondisi terjadinya pelanggaran dan dampak potensialnya terhadap laporan keuangan. Apabila dibutuhkan auditor dapat berkonsultasi dengan penasehat hukum dan melakukan prosedur audit tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sifat pelanggaran yang terjadi. Terungkapanyafraud , yang berrdampak pada denda dan kerugian, harus diungkapakan dalam catatan atas laporan keungan. Lebih  jauh lagi, bila fraud yang terjadi sangat material dan bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka auditor tidak dapat memberikan opini “wajar t anpa pengecualian”. Pada sektor public, yang menjadi auditor eksternal adalah Badan Pemerika keuangan (“BPK”) berdasarkan UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan t anggung jawab keuangan Negara. Dalam UU ini diatur  bahwa BPK melaksanakan pemeriksaaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keungan Negara. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kebijakan Anti Fraud Beberapa Perusahaan besar telah menyadari bahaya besar akibat fraud , mereka telah melakukan perencanaan sedini mungkin terhadap pencegahan fraud ini. Tengok saja Telkom Grup dan Astra Grup, kedua Perusahaan ini telah mengantisipasi fraud yang diwujudkan dalam kebijakan anti fraud yang diterapkan di dalam peruashaan. 1. Telkom Group

Grup Astra memberikan perhatian yang demikian besar dalam pengembangan praktekGood Corporate Governance (GCG) dengan standar tinggi. Beberapa paket kebijakan telah dibuat untuk mendukung GCG diseluruh Astra Grup yang dimonitor oleh Komite Audit, Komite Renumerasi dan Nominasi, Komite Eksekutif, kelompok Manajemen Resiko dan Departemen Audit Internal. Untuk memberikan petunjuk yang jelas dan bagaimana karyawan melaksanakan tugas-tugasnya, Grup Astra telah membuat buku pedoman yang komprehensif, yaitu “Pedoman Etika Bisnis dan kerja”, yang mencakup semua aspek dalam berhubungan dengan pihak ketiga dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dan professional.

Selain

itu

Astra

juga

mengeluarkan

pedoman

lainnya

untuk

memberikan

kepastian

dan assurance bahwa seluruh aktivitas telah menerapkan pola yang sesuai dengan GCG, pedoman-pedoamn itu yaitu: pedoman sistem audit dan manajemen risiko, pedoman benturan kepentingan, peraturan mengenai informasi orang dalam, pedoman kewajiban sosial perusahaan, pedoman manajemen sumber daya manausia, pedoman direksi dan komisaris Astra, kebijakan pelaporan atas pelanggaran etika, kebijakan atas penyampaian laporan tahunan dan kebijakan t ransaksi material dan perubahan kegiatan usaha. 2. Telkom Group Sebagai perusahan publik yang juga melantai di bursa internasional (NYSE dan LSE) Telkom berupaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih sebagai mana tuntutan dari aturanSarbanes Oxley Act (SOA) yang dianut Telkom Grup. Telkom secara berkala terus mengeluarkan berbagai program yang memastikan kesempatan berbuat curang (fraud ) itu tertutup. Didalam program anti fraud tersebut terdapat code of  ethics,whistleblower policy , organization structure dan Human Resource Policy .

Program whistleblower yang diterapkan Telkom dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan perusahaan dapat melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan atau indikasi adanya fraud, dengan begitu Telkom dapat secara lebih awal melakukan langkah-langkah koreksi dan mitigasi yang diperlukan untuk mengamankan asset , reputasi dan risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu Telkom juga menerapkan Enterprise Risk Management (ERM) yang disusun oleh COSO. Beberapa kebijakan yang dilakukan Telkom terkait penerapan ERM ini antara lain: (1) peningkatan kebijakan melalui evaluasi, perbaikan, peningkatan, distribusi dan kebijakan internal untuk mendukung pengelolaan resiko; (2) Peningkatan pemahaman proses bisnis yang efektif melalui penyederhanaan atau penghapusan proses bisnis yang kurang efektif; (3) pelaksanaan pengkajian risiko dan langkah mitigasi yang meliputi inisiatif startegis, RKAP, dan evaluasi diri atas pengendalian risiko seluruh unit; (4) perlindungan asset melalui penyediaan informasi yang memadai dan akurat hingga menciptakan efektifitas dan efisiensi proses bisnis serta kepatuhan terhadap peraturan. Referensi 

 Arif Arryman dkk, Mengupas Benang Kusut, Merajut Masa Depan. – Transformasi Tata Kelola

Pelaporan Keuangan Telkom Pasca SOA, 2010 

 Association of Certified Fraud Examiners, www.acfe.com



Economics Business & Accounting Review, volume II nomor 1 , 2007



International Standards of Auditing 



Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar professional akuntan public



The institute of Internal Auditor, www.iia.com



Undang-undang nomor 31 tahun 2004