Forensik-kti Kloning Dan Inseminasi Buatan Di Tinjau Dari Etika Dan Hukum

KARYA TULIS ILMIAH

KLONING DAN INSEMINASI BUATAN DI TINJAU DARI ETIKA DAN HUKUM

Disusun oleh: Arfian Deny Prakoso Joko Santoso Nesia Yaumi Ruth Djalung Nur Aprilia R Dewi Guntar R

1410029049 1410029053 1410029043 1410029051 1410029052 1410029054

Pembimbing: dr. Cort Darby Tombokan, SH, Sp.F Dibawakan Dalam RangkaTugas Kepaniteraan Klinik SMF/Lab Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman RSUD A.W.Sjahranie Samarinda Februari, 2016

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah, yang dengan nikmat-Nya sempurnalah seluruh kebaikan. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Kloning dan Inseminasi Buatan di Tinjau dari Etika dan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada manusia paling mulia, Muhammad SAW yang senantiasa memperjuangkan dan menyebarkan risalah agama Islam di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. dr. Emil Bachtiar, Sp.P selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. 2. dr. Sukartini, Sp.A selaku Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. 3. dr. Cort Darby Tombokan, Sp.F, SH selaku Kapala Laboratorium dan SMF Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sekaligus sebagai pembimbing klinik selama menjalani kepaniteraan klinik di Laboratorium Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. 4. Seluruh staff pada SMF Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda

yang telah membimbing kami

selama menjalani

kepaniteraan klinik di SMF Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 5. Teman-teman Dokter Muda yang menjalani kepaniteraan klinik di Lab/SMF Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 6. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan do’a serta semangat dalam penulisan skripsi. Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Besar

ii

harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi mereka yang membutuhkannya.

Samarinda, 11 Februari 2016 Penulis

iii

ABSTRAK

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya, dan hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan seluruh lapisan masyrakat. Dalam proses penegakan hukum, peran ilmu dan bantuan dokter diperlukan oleh jajaran penegak hukum yang dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik. Rekam Medis dan Visum Et Repertum merupakan alat bukti bahwa dokter telah mengupayakan semaksimal mungkin melalui tahapan proses upaya pelayanan kesehatan dan dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa. Kata kunci: hukum kesehatan , alat bukti, ABSTRACT Health law is all legal provisions that are directly related to the maintenance / health services and its application, and it concerns the rights and obligations of both the individual and the entire layer of society. In the law enforcement process, the role of science and medical help is required by law enforcement ranks, known as the science of forensic medicine. Medical Record and post mortem is evidence that physicians have sought as much as possible through the stages of the process of health care and can be clearly known what had happened to someone and legal practitioners can apply legal norms in a criminal case concerning the body and soul , Keyword: medical law, evidence

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii ABSTRAK ............................................................................................................ iv DAFTAR ISI .......................................................................................................... v DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... vi BAB 1 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2

Rumusan Masalah .................................................................................. 2

1.3

Tujuan ..................................................................................................... 2

1.4

Manfaat ................................................................................................... 2

BAB 2 4 2.1 Kloning Pada Manusia ........................................................................... 4 2.1.1

Pengertian ......................................................................................................... 4

2.1.2

Latar Belakang ....................................................Error! Bookmark not defined.

2.1.3

Ruang Lingkup Hukum Kesehatan / KedokteranError! Bookmark not defined.

2.1.4

Sumber Hukum Kesehatan..................................Error! Bookmark not defined.

2.1.5

Tanggung Jawab Hukum Dokter ........................Error! Bookmark not defined.

2.1.6

Tujuan hukum kesehatan ....................................Error! Bookmark not defined.

2.1.7

Fungsi hukum kesehatan .....................................Error! Bookmark not defined.

2.2

Pembuktian Peradilan .......................... Error! Bookmark not defined.

BAB 3 5 1.1 Kesimpulan ............................................................................................. 5 3.2

Saran ........................................................................................................ 5

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 6

v

DAFTAR SINGKATAN ASI

Air Susu Ibu

BPJS

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

DEPKES

Departemen Kesehatan

HAM

Hak Asasi Manusia

HIR

Herzien Inlandsch Reglement

IDI

Ikatan Dokter Indonesia

KODEKI

Kode Etik Kedokteran Indonesia

KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPerd

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

MKEK

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

P3EK

Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran

PERHUKI

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia

RM

Rekam Medis

SJSN

Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU

Undang-Undang

UUD

Undang-Undang Dasar

WHO

World Health Organization

vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya, dan hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan seluruh lapisan masyrakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum Kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan lainnya, yaitu Hukum Kedokteran/ Kedokteran gigi, Hukum keperawatan, Hukum Farmasi Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan dan sebagainya. Dalam proses penegakan hukum, peran ilmu dan bantuan dokter diperlukan oleh jajaran penegak hukum yang dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik, yaitu cabang ilmu kedokteran yang sejak awal berkembangnya telah mendekatkan disiplin ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Namun sebaliknya , dalam perkembangan dan peningkatan upaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan diperlukan juga pengetahuan dan aturan hukum dan ini berada dalam cabang ilmu hukum yang kemudian hadir sebagai Hukum Kesehatan. Indonesia menganut asas pembuktian negatif dalam hukum pidana, yang berarti bahwa seseorang tidak cukup untuk dinyatakan sebagai terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang secara kumulatif, melainkan juga harus disertai dengan keyakinan hakim. alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang dioleh pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) alat bukti yang sah adalah keterangan sakasi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus dimana dokter atau rumah sakit merupakan salah satu pihak (kasus kesalahan/kelalaian dokter atau rumah sakit dalam

1

melaksanakan profesi), salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian ialah keterangan ahli yang diatur dalam pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli yang dimaksudkan disini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan/pekerjaan tersebut. Jika keterangan tersebut dikaitkan dengan hubungan antara dokter atau dokter gigi dan pasien yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Keterangan ahli yang berwujud tertulis dapat berupa rekam medis dan juga visum et repertum.

1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini adalah : 1. Bagaimana peran hukum kesehatan dalam proses peradilan pidana? 2. Bagaimana keterkaitan hukum kesehatan sebagai alat bukti di peradilan pidana?

1.3 Tujuan Tujuan pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah: 1. Mengetahui peran hukum kesehatan dalam proses peradilan pidana 2. Mengetahui keterkaitan hukum kesehatan sebagai alat bukti di peradilan pidana

1.4 Manfaat 1.4.1 Terhadap Penulis Menambah

pengetahuan

dan

melatih

keterampilan

dalam

menganalisis dan menulis suatu kajian ilmiah secara sistematis dan relevan. 1.4.2 Terhadap Institusi Terkait atau Pemerintah Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi-institusi kesehatan

di

Indonesia

untuk

dapat

meneliti

lebih

jauh

dan

menatalaksanakan hukum kesehatan untuk pembuktian di peradilan.

2

1.4.3 Terhadap Masyarakat Memberi pengetahuan tentang fungsi dari hukum kesehatan dalam peradilan.

3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kloning Pada Manusia 2.1.1 Pengertian Kloning 2.1.2 Sejarah perkembangan dan Teknik Klonik 2.1.3 Dampak Teknologi Kloning bagi Kehidupan Manusia 2.1.4 Kloning di tinjau dari etika dan hukum 2.2

Inseminasi Buatan

1.5 1.6 1.7 1.8

Pengertian Inseminasi Buatan Sejarah perkembangan dan Teknik inseminasi buatan Dampak teknologi inseminasi buatan bagi kehidupan manusia Inseminasi di tinjau dari etika dan hukum

4

BAB 3 PENUTUP

1.1

Kesimpulan

3.2

Saran

5

DAFTAR PUSTAKA Afandi, D. (2010). Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka. Majalah Kedokteran Indonesia, 188-195. Amir, A. (1999). Rekam Medik. In M. J. Hanafiah, & A. Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (pp. 55-65). Jakarta: EGC. Anonym. (1997). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Jakarta, Indonesia: Kejaksaan Agung Republik Indonesia. anonym. (2012). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1966. TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN. indonesia: Fakultas Hukum Unsrat. Asshiddiqie, J. (2008). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Asshiddiqie, J. (2008). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bakry, M. R. (2010). IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP. Jakarta: Universitas Indonesia. Budiyanto, A., Widiatmaka, W., Sudiono, S., Mun'im, W. A., Sidhi, Swasti , H., & Sampurna, B. (1997). Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Indonesia. Dahlan, S. Soponyono, E. 2001. Hukum Kedokteran. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Semarang. Dewi, R. W. (2003). Aspek Hukum Rekam Medis . Perspektif, 227-235. Dewi, A.I., 2008. Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher: Yogyakarta. Dipradja, A. S. (1981). Pokok-Pokok Hukum Acara PIdana Indonesia. Bandung: Alumni. Eleanora, F. N. (2013). Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat. Forum Ilmiah, 387-394. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (1997). Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Universitas Indonesia.

6

Ginting, G. (2014). HAK PATEN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI TINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Hamzah, A. (1985). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia. Hanafiah, M. J. (1999). Pengertian Hukum Kedokteran Dan Hukum Kesehatan. In M. J. Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan (p. 3). Jakarta: EGC. Hanafiah, M. J., & Amir, A. (1999). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC. Harahap, M. Y. (2014). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, Y. (1993). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Pustaka Kartini. Hill, J. (2012). Legislative Restrictions on Abortion. American Medical Association Journal of Ethics, 133-136. Ikatan Dokter Indonesia. (2002). Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indoesia. Jakarta: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang. Indrawati, Sina, L., & Djamika. (2013). perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen yang mengalami mallpraktik jasa pelayanan kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur). Malang: Universitas Brawijaya. Isnoviana, M. (2008, Desember 30). Hak dan Kewajiban Pasien - Dokter. Retrieved from https://fkunisba2010.files.wordpress.com/2010/12/hak-dan-kewajibandokter-pasien.pdf Julihasuratna. (2014). PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) Retrieved 07 03, 2015, from KBBI: KBBI.web.id/bukti

7

Kansil, CST., 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. PT RINEKA CIPTA : Jakarta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981). Jakarta. Leenen, H.J.J., Health Law, Health Legislation and society. 1986. Jakarta : Tim Pengkajian Hukum Kesehatan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Liana, G. S. (2010). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Antara Dokter dan Pasien di RSUD SULTHAN THAHA SAIFUDIN TEBO, JAMBI. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Liana, S. G. (2010). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Antara Dokter dan Pasien di RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Locke, J. (2008). Second Treatise of Government. Jonathan Bennet. Lontoh, D. D. (2008). PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS PADA KONDISI PASIEN DALAM KEADAAN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT TELOGOREJO SEMARANG. Semarang: Universitas Diponegoro. Maliangga, J. (2013). HAK INFORMED CONSENT SEBAGAI HAK PASIEN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. Lex et Sociates, 5-14. Mertokusumo, S. (1981). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Mulyadi, L. (2002). Hukum Acara PIdana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan). Bandung: Citra Aditya Bakti. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585 Tahun 1989 Poernomo, B. (1982). Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Poernomo, B., 2008, Hukum Kesehatan, Aditya Media : Yogyakarta Prodjodikoro, W. (1967). Hukum Atjara Pidana Indonesia. Djakarta: Sumur Bandung.

8

Prof. DR. Soejono Soekanto, S. M. (1987). Pengantar Hukum Kesehatan. Bandung: Remadja Karya CV. Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2004). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Jakarta: Sekretariat Negara . Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Retrieved Juni 22, 2015, from www.hukumonline.com. RI, M. (2008). REKAM MEDIS. PERATURAN MENTERI kESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Indonesia. Rompas, A. F. (2015). KAJIAN YURIDIS PASAL 134 KUHAP TENTANG BEDAH MAYAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Lex et Societatis, 140-150. Sampurna, B., Samsu, Z., & Siswaja, T. D. (2008). Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum. Jakarta. Sampurna, B., Samsu, Z., & Siswaja, T. D. (2008). Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakkan Hukum. Jakarta: Penerbit fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Sanjoyo, R. (2010). Aspek Hukum Rekam Medis. Soeikromo. (2014). Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan. II.

9

Soekanto, S. (1987). Rekam Kesehatan. In S. Soekanto, & Herkuntanto, Pengantar Hukum Kesehatan (pp. 146-151). Bandung: Remadja Karya. Subekti, R. (1987). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Sujadi. (2010). VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. 1-10. Susanti, R. (2013). Peran Dokter sebagai Saksi Ahli di Persidangan. 2 (2). Syamsuddin, R. (2011). Peranan Visum et Repertum di pengadilan. 11 Nomor 1 Mei 2011. Syamsuddin, R. (2011). PERANAN VISUM ET REPERTUM DI PENGADILAN. Al Risalah, 187-200. Titisari, N. W. (2008). Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Dalam Melindungi Pasien ASKESKIN dalam Melindungi Pasien Askeskin di RSU "RA Kartini" Kabupaten Jepara. Semarang: Universitas Diponegoro. Tresna, R. (1959). Komentar Atas Reglemen Hukum Atjara Di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri Atau HIR. Jakarta: W. Versluys. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Wahjuningati, E. (2010). REKAM MEDIS DAN ASPEK HUKUMNYA. 69-77. Wahjuningati, E. (2010). REKAM MEDIS DAN ASPEK HUKUMNYA. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara . Waluyo, B. (1996). Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Waluyo, B. (1996). Sistem Pembuktisn Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. WHO. (2015). Retrieved 2015, http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/

from

Health:

Wijayanta, T., Dini, S. F., Basuki, K., Herliana, Halili, H., Sutanto, & Supartinah, R. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal. 22. 10

Wiradharma, D., & Hartati, D. S. (2010). Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. Jakarta: Sagung Seto. Yuliati. (2005). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam UndangUndang RI Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan dengan Malpraktik. Malang: Universitas Brawijaya. Yuriza, Z. G. (2010). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kesehatan Melalui Pelaksanaan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau. Riau: Universitas Islam Riau.

11