Filsafat Hukum Dr. Angkasa 1

BY 

  

1. PENGERTIAN FILSAFAT 2. CIRI BERFIKIR KEFILSAFATAN 3. CABANG-CABANG UTAMA FILSAFAT > METAFISIKA > EPISTIMOLOG EPISTIMOLOGII > LOGIKA



PENGANTAR



PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM



PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM



1. PENGERTIAN PARADIGMA



2. PERAN PARADIGMA DALAM PERKEMBANGAN ILMU



3. PARADIGMA HUKUM



PARADIGAM HUKUM ALAM



PARADIGMA HUKUM HISTORIS



PARADIGMA UTILITARIAN



PARADIGMA HUKUM POSITIF



PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS

PENGENALAN FILSAFAT

.Pengertian Filsafat. (bahas asa a  falsafah   falsafah  (bah

Arab Arab), ),  philosophy (bahas hasa a Inggris Inggris), ),  philosophy (ba  philosophie (B (Bel elan anda da,, Jerm Jerman an,, Pera Peranc ncis is), ),  philosophie   /philosophia  (Yunani) 

bera berart rtii cinta inta,, keka kekasi sih h atau tau bisa bisa juga juga sahab ahabat at..



bera berart rtii kebi kebija jaks ksan anaa aan n atau atau kear kearif ifan an,, bisa bisa juga juga bera berart rtii peng penget etah ahua uan. n.

secara ra seca filsaf afat at fils

harf harfia iah h kata kata

berar berarti ti yang yang menc mencin inta taii kebi kebija jaks ksan anaa aan. n.

meru merupa paka kan n akti aktivi vita tas s ma manu nusi sia a deng dengan an meng menggu guna naka kan n kema kemamp mpua uan n daya pikirnya dalam rangka menelaah kejadian alam semesta untuk menemukan kebenaran menemukan kebenaran yang  yang hakiki.  hakiki.



Para filsuf pra-Sokratik menganggap bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal budi.



Plato pernah mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu Plato juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asasasas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada.



. Filsafat menurutnya sebagai ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebabpenyebab dari realitas yang ada



filsuf asal Perancis yang termasyhur

dengan argumen je pense, donc je  suis, atau dalam bahwa Latin cogito ergo sum (aku berfikir maka aku ada), mengatakan bahwa filsafat merupakan himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya adalah mengenai Tuhan, alam dan manusia.



Al-Farabi filsuf muslim berpendapat bahwa filsafat itu ialah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya

CIRI BERFIKIR KEFILSAFATAN RADIKAL : berfikir sangat mendasar

SISTEMATIK:saling

berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud & tujuan tertentu

UNIVERSAL: common experience of mankind

KONSEPTUAL: hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia

KOHEREN & KONSISTEN: sesuai dengan kaidah berfikir (logis) dan tidak kontradiksi/

KOMPREHENSIF: mencakup secara menyeluruh BEBAS NILAI:bebas dari prasangka sosial, historis, kultural & religius :tidak anarkis

BERTANGGUNG JAWAB:bertanggung  jawab atas hasil pemikirannya & memperhatikan etika

CABANG-CABANG UTAMA FILSAFAT Tiga Persoalan Filsafat

KEBERADAAN

PENGETAHUAN

 

NILAI

METAFISIKA EPISTIMOLOGI

ETIKA

ONTOLOGI LOGIKA KOSMOLOGI

ANTROPOLOGI

ESTETIKA

METAFISIKA: MERUPAKAN ISTILAH DARI YUNANI META TA PHYSIKA (SESUDAH FISIKA) YANG DAPAT BERARTI SESUATU YANG ADA DI BALIK ATAU DI BELAKANG BENDA-BENDA FISIK

METAFISIKA DAPAT DIDEFINISIKAN SEBAGAI STUDI ATAU PEMIKIRAN  TENTANG SIFAT YANG TERDALAM (ULTIMATE NATURE) ATAS KENYATAAN ATAU KEADAAN

ONTOLOGI

BERKAITAN DENGAN ¶ APA YANG DIMAKSUD DENGAN ADA, KEBERADAAN ATAU EKSISTENSI ¶ BAGAIMANAKAH PENGGOLONGAN DARI ADA, KEBERADAAN ATAU EKSISTENSI ¶ APA SIFAT DASAR (NATURA) KENYATAAN ATAU KEBERADAAN

KOSMOLOGI

BERKAITAN DENGAN ASAL MULA, PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR ATAU SUSUNAN ALAM ¶ JENIS KETERATURAN APA YANG ADA DALAM ALAM. ¶ KETERATURAN DALAM ALAM SEPERTI SEBUAH MESIN ATAUKAH KETERATURAN YANG BERTUJUAN ¶ APA HAKIKAT HUBUNGAN SEBAB AKIBAT  ¶ APAKAH RUANG DAN WAKTU

ANTROPOLOGI

BERKAITAN DENGAN PERTANYAAN ¶ BAGAIMANA TERJADI HUBUNGAN BADAN DAN  JIWA ¶ APA YANG DIMAKSUD DENGAN KESADARAN ¶ MANUSIA SEBAGAI MAHLUK BEBAS ATAU  TERIKAT 

EPISTIMOLOGI

SECARA ETIMOLOGIS, ISTILAH EPISTIMOLOGI BERASAL DARI KATA YUNANI EPISTEME YANG BERARTI PENGETAHUAN DAN LOGOS BERARTI KATA, PIKIRAN, PERCAKAPAN ILMU ATAU TEORI.

SECARA HARFIAH EPISTIMOLOGI BERARTI  TEORI PENGETAHUAN (THEORY OF KNOWLEDGE)  EPISTIMOLOGI DAPAT DIDEFINISIKAN SEBAGAI CABANG FILSAFAT YANG MEMPELAJARI ASAL MULA ATAU SUMBER, STRUKTUR, METODE DAN SYAHNYA (VALIDITAS) PENGETAHUAN.

PERSOALAN DALAM EPISTIMOLOGI BERKAITAN DENGAN PERTANYAAN ¶ BAGAIMANAKAH MANUSIA DAPAT MENGETAHUI SESUATU ¶ DARI MANA PENGETAHUAN DIPEROLEH ¶ BAGAIMANAKAH VALIDITAS PENGETAHUAN ITU DAPAT DINILAI ¶ APAKAH PERBEDAAN ANTARA PENGETAHUAN A PRIORI (PENGETAHUAN PENGALAMAN) DENGAN PENEGTAHUAN A POSTERIORI (PENGETAHUAN PASCAPENGALAMAN)

LOGIKA SECARA ETIMOLOGIS, ISTILAH LOGIKA BERASAL DARI KATA YUNANI LOGIKOS YANG BERASAL DARI KATA BENDA LOGOS . KATA LOGOS BERARTI SESUATU YANG DIUTARAKAN, SUATU PERTIMBANGAN AKAL (PIKIRAN), MENGENAI KATA, MENGENAI PERCAKAPAN, ATAU YANG BERKENAAN DENGAN BAHASA

LOGIKA DAPAT DIDEFINISIKAN SEBAGAI ILMU, KECAKAPAN ATAU ALAT UNTUK BERFIKIR SECARA LURUS.

OBJEK LOGIKA ¶ OBJEK MATERIAL LOGIKA ADALAH PEMIKIRAN ¶ OBJEK FORMALNYA ADALAH KELURUSAN BERFIKIR

PERSOALAN LOGIKA BERKAITAN DENGAN PERTANYAAN

¶ APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGERTIAN (CONCEPT)  ¶ APA YANG DIMAKSUD DENGAN PUTUSAN (PROPOSITION)  ¶ APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENYIMPULAN (INFERENCE) 

¶ APA ATURAN-ATURAN UNTUK DAPAT MENYIMPULKAN SECARA LURUS ¶ APA MACAM-MACAM SILOGISME ¶ APA MACAM-MACAM SESAT PIKIR (FALLACY) 

ETIKA SECARA ETIMOLOGIS, ISTILAH ETIKA BERASAL DARI KATA YUNANI EHTOS DAN ETHIKOS. ETHOS BERARTI SIFAT, WATAK, KEBIASAAN, TEMPAT YANG BIASA. ETHIKOS BERARTI SUSILA, KEADABAN, ATAU KELAKUAN DAN PERBUATAN YANG BAIK.

ISTILAH MORAL BERASAL DARI BAHASA LATIN MOS BENTUK TUNGGAL, SEDANGKAN BENTUK JAMAK MORES YANG BERATI ADAT ISTIADAT ATAU KEBIASAAN.

DALAM BAHASA INSONESIA ETIKA ATAU MORAL DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KESUSILAAN

OBJEK ETIKA ¶ OBJEK MATERIAL ETIKA ADALAH TINGKAH LAKU ATAU PERBUATAN MANUSIA YANG DILAKUKAN SECARA SADAR DAN BEBAS ¶ OBJEK FORMAL ETIKA ADALAH KEBAIKAN DAN KEBURUKAN ATAU BERMORAL DAN TIDAK BERMORAL DARI TINGKAH LAKU TERSEBUT 

PERSOALAN ETIKA BERKAITAN DENGAN PERTANYAAN ¶ APA YANG DIMAKSUD DENGAN BAIK ATAU BURUK SECARA MORAL  ¶ APAKAH SYARAT-SYARAT SUATU PERBUATAN DIKATAKAN SEBAGAI BAIK SECARA MORAL  ¶ BAGAIMANAKAH HUBUNGAN ANTARA KEBEBASAN KEHENDAK DENGAN PERBUATAN SUSILA ¶ APA YANG DIMAKSUD DENGAN KESADARAN MORAL  ¶ BAGAIMANAKAH PERANAN HATI NURANI (CONSCIENCE) DALAM SETIAP PERBUATAN MANUSIA ¶ BAGAIMANAKAH PERTIMBANGAN MORAL BERBEDA DARI DAN BERGANTUNG PADA SUATU PERTIMBANGAN YANG BUKAN MORAL 

ESTETIKA

¶ ESTETIKA SEBAGAI CABANG FILSAFAT JUGA DISEBUT FILSAFAT KEINDAHAN (PHILOSOPHY OF BEAUTY) 

¶ SECARA ETIMOLOGIS, ISTILAH ESTETIKA BERASAL DARI KATA YUNANI AISTHETIS YANG BERARTI DAPAT DISERAP DENGAN PANCA INDERA, PEMAHAMAN INTELEKTUAL (INTELECTUAL UNDERSTANDING), ATAU JUGA DAPAT BERARTI PENGAMATAN SPIRITUAL . ¶ ESTETIKA DAPAT DIGAMBARKAN SEBAGAI KAJIAN FILSAFATI  TENTANG KEINDAHAN DAN KEJELEKAN

SEJAK JAMAN YUNANI PURBA, ESTETIKA SERING DISEBUT DENGAN BERBAGAI NAMA SEPERTI FILSAFAT SENI (PHILOSOPHY OF ART), FILSAFAT KEINDAHAN (PHILOSOPHY OF BEAUTY), FILSAFAT CITA RASA (PHILOSHOPY OF TASTE), DAN FILSAFAT KEKRITISAN (PHYLOSOPHY OF CRITICISM). AKAN TETAPI SEJAK ABAD XVII, ISTILAH ESTETIKA MULAI MENGGANTIKAN NAMANAMA TERSEBBUT

ESTETIKA PERSOALAN ESTETIKA BERKAITAN DENGAN PERTANYAAN ¶ APAKAH KEINDAHAN ITU ¶ APAKAH KEINDAHAN ITU BERSIFAT OBJEKTIF ATAUKAH SUBJEKTIF ¶ APA YANG MERUPAKAN UKURAN KEINDAHAN ¶ APA PERAN KEINDAHAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA ¶ BAGAIMANAKAH HUBUNGAN KEINDAHAN DENGAN KEBENARAN

BERBAGAI ASPEK FILSAFAT HUKUM Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek Filsafat Hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau atau dasarnya  yang disebut dengan hakikat

Ketika mempertanyakan tentang apa (hakikat) hukum itu, sebenarnya juga sudah masuk pada ranah filsafat hukum. Pertanyaan tersebut sebenarnya juga dapat dijawab oleh ilmu hukum, akan tetapi  jawaban tersebut ternyata tidak memuaskan. Hal ini antara lain dapat berpijak dari pendapat Van Apeldoorn yang antara lain menyatakan bahwa ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak, karena ilmu hukum hanya melihat gejalagejala hukum belaka

Ia tidak melihat hukum, ia hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan panca indera, bukan melihat dunia hukum yang tidak dapat dilihat, yang tersembunyi di dalamnya, dengan demikian kaidah-kidah hukum sebagai pertimbangan nilai terletak di luar pandangan ilmu hukumNorma (kaidah) hukum tidak termasuk pada ranah kenyataan (Sein), tetapi berada pada dunia nilai (Sollen dan mogen), sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum.

BERBAGAI DEFINISI HUKUM J.van Kan : “keseluruhan ketentuan -ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat”. Rudolf von Jhering : “hukum adalah keseluruhan norma -norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara” 

BERBAGAI DEFINISI HUKUM Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku  Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu

BERBAGAI DEFINISI HUKUM O. Notohamidjoyo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturanperaturan yang tertulis dan tidak tertulis dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas  yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat Berdasarkan atas definisi tersebut di atas maka tampaklah betapa luas hukum itu. Keluasan hukum itu kemudian diartikan menjadi sembilan arti hukum oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Sembilan arti hukum oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1) ilmu pengetahuan yakni pengetahuan  yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; 2) disiplin, yakni suatu ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; 3) norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas dan diharapkan;

Sembilan arti hukum oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 7) proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; 8) sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian; dan 9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa  yang dianggap baik dan buruk.

Dengan demikian dapat digambarkan betapa rumitnya apabila akan merumuskan definisi tentang hukum yang dapat mencakup secara keseluruhan dan memuaskan

Hal ini tampaknya ada pula dalam pemikiran Karl N. Llewellyn yang menyatakan sebagai berikut. “Kesulitan dalam memberikan kerangka dan konsep tentang “hukum” adalah karena terlampau banyaknya perihal yang terkait sementara satu sama lain di antara perihal yang terkait ini sangat berbeda. Karenanya, saya tidak mengupayakan suatu definisi dari hukum tersebut ” 

PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM Secara etimologis Filsafat Hukum terdiri atas dua kata yakni “filsafat” dan “hukum”. Filsafat dapat diartikan suatu cara berfikir yang mendalam, sedangkan hukum dapat diartikan sebagai norma yang di dalamnya terdapat nilai-  nilai serta sanksi yang memaksa bagi yang melanggarnya. Dengan demikian maka secara sederhana Filsafat Hukum adalah pemikiran yang mendalam tentang norma hukum yang didalamnya termasuk pemikiran yang mendalam terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh norman hukum beserta sanksi pemaksanya 

BERBAGAI PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM Gustaf Radbruch: “Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar”. Langen Mayer: “ Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum”  Mahadi, “Filsafat Hukum ialah filsafat tentang hukum: falsafat tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-  akarnya secara sistematis” 

BERBAGAI PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto : “Filsafat Hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilainilai misalnya: penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaharuan

BERBAGAI PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM Soejono Dirdjosisworo:. “Filsafat Hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat serta landasan berlakunya hukum Van Apeldoorn: “Filsafat Hukum menghendaki jawaban atas  pertanyaan: Apakah hukum?, Ia menghendaki agar kita berfikir masak-masak tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita anggap tentang

BERBAGAI PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM Utrecht: “Filsafat Hukum memberikan jawaban atas pertanyaanpertanyaan seperti: Apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan: adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya maka kita mentaati hukum? (persoalan: berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan: keadilan hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi bagi orang banyak tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai suatu “gegebenheit” belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata “ethisch wardeoordeel” 

BERBAGAI PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM Satjipto Rahardjo: “Filsafat Hukum mempersoalkan pertanyaan-   pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh  pertanyaan yang bersifat mendasar itu.” 

SIMPULAN PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM Berdasarkan atas beberapa definisi atau perumusan-perumusan tersebut di atas maka dapatlah ditarik intinya bahwa Filsafat Hukum merupakan kajian secara filosofis terhadap hukum yang ranah kajiannya tentang hakikat, inti atau kajian sedalam-dalamnya tentang hukum.

RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM Ruang lingkup Filsafat Hukum antara lain dapat ditilik dari perumusan pengertian tentang Filsafat Hukum. Mencermati adanya berbagai perumusan yang variatif maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ruang lingkup Filsafat Hukum bersifat baku dan stagnant, namun sebaliknya luwes dan berkembang. Namun demikian titik pangkalnya tetap sama yakni tentang hakikat hukum yang paling mendalam atau hakiki.

RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM Perkembangan terletak pada hakikat hukum yang dapat dilihat dari berbagai perspektif antara lain tentang tujuan hukum, keadilan, dasar mengikatnya hukum, atau mengapa hukum ditaati dan sebagainya.

RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM Perkembangan ruang lingkup Filsafat Hukum dapatlah ditengarai dengan pokok pikiran bahwa ruang lingkup Filsafat Hukum sudah bergeser pada batasan ruang lingkup yang dibuat atau disepakati sebagai masalah Fislafat Hukum oleh para filsuf masa lampau. Misalnya masalah dasar  yang menjadi perhatian filsuf masa lampau terhdap Filsafat Hukum terbatas pada tujuan hukum (terutama masalah keadilan), hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan negara dan hukum, dan sebagainya.

RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM Hal tersebut di atas tidak terlepas dari implikasi cara perspektif masa itu yang melihat Filsafat Hukum sebagai kajian sampingan untuk kelengkapan dalam pengkajian tentang filsafat pada umumnya. Demi kelengkapan berfilsafatnya para filsuf harus juga membahas segala aspek dari filsafat termasuk juga hukum. Walaupun terbatas, pemikiran-pemikiran hukum dari Plato, Aristoteles, Cicero, Zeno dari zaman Yunani/Romawi misalnya masih banyak banyak pengikutnya hingga kini.

RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM Pada masa kini objek kajian atau ruang lingkup kajian Filsafat Hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan  yang mendasar sifatnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan kata lain bahwa Filsafat Hukum sekarang tidak lagi Filsafat Hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan hasil pemikiran pula para ahli hukum (teoritisi maupun praktisi) yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat

PERKEMBANGAN RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM Berkaitan dengan hal tersebut Friedmann menyatakan sebagai berikut.“Before the nineteenth century, legal theory was essentially a by product of philosophy, religion, ethics, or politic. The great legal thinkers were primarily philoshopers, churhmen, politicians. The decisive shift from the  philpshoper’s or politician’s to the lawyer’s legal  philosophy is of fairly recent date. It follows period of great developments in juristic research, technique and professional training. The new era of legal  philosophy arises mainly from the confrontation of the professional lawyer, in his legal work, with  problems of social justice” 

PERKEMBANGAN RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM Masalah-masalah hukum yang ada meliputi beberapa masalah antara lain sebagai berikut. •Hubungan hukum dengan kekuasaan; •Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; •Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang; •Apa sebabnya orang mentaati hukum •Masalah pertanggungjawaban; •Masalah hak milik; •Masalah kontrak; •Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharua masyaraka Dan lain-lain

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Perkembangan Filsafat (hukum) sebagaimana tampak pada beberapa referensi dapatlah dikatagorikan dalam beberapa periodesasi. Periodesasi yang lazim adalah sebagai berikut I. Zaman Purbakala: 1.Masa Yunani: 2. Masa Romawi: II. Abad Pertengahan 1. Masa Gelap 2. Masa Scholastik III. Zaman Renaissance IV. Zaman Baru V. Zaman Modern

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Purbakala Dimulai dengan masa pra-Socrates yang dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum belum berkembang dengan baik. Alasan utama karena para filsuf pada masa itu lebih memusatkan perhatiannya pada alam semesta, yaitu yang menjadi masalah bagi mereka tentang bagaimana terjadinya alam semesta Beberapa penulis sejarah Filsafat Hukum mengungkapkan bahwa Socrates lah yang pertama-tama memberikan pandangan sepenuhnya pada manusia. Diperkirakan Filsafat Hukum mula pertama lahir pada masa ini, kemudian mencapai puncaknya melalui peranan para filsuf besar seperti Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf lainnya

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Purbakala

Socrates yang melakukan dialog dengan Thrasymachus (Sofinsft) berbendapat bahwa ketika mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak, jangan diserahkan semata-mata kepada orang perorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim, tetapi hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat, melainkan keadilan itu hendaknya

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Purbakala Plato juga sudah membahas hampir semua masalah yang tercakup dalam Filsafat Hukum. Baginya keadilan (justice), adalah tindakan yang benar, tidak dapat diidentifikasikan dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasi dan membatasi pelbagai elemen dari manusia terhadap lingkungannya agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Purbakala Plato juga berpendapat bahwa hukum adalah pikiran yang masuk akal (reason thought, logismos)  yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu pada kemauan dari kekuatan  yang memerintah (governing power).

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Purbakala Aristoteles tidak pernah mendefinisikan hukum secara  formal. Ia membahas hukum dalam berbagai konteks. Dengan cara yang lain Aristoteles  mengatakan bahwa “Hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik, akal yang tidak dipengaruhi oleh nafsu,

Aristoteles juga menolak pandangan kaum Sofis bahwa hukum hanyalah konfensi. Namun demikian ia juga mengakui bahwa seringkali hukum hanyalah merupakan ekspresi dari kemauan sesuatu kelas khusus dan menekankan peranan kelas menengah sebagai faktor stabilisasi.

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Purbakala Kaum Stoa  yakin akan persamaan semua manusia dalam suatu komunitas universal dan menolak doktrin perbudakan dari Aristoteles. Hukum alam merupakan standar yang paling dasar bagi aturanaturan hukum dan institusi-institusi yang dibuat menusia digabungkan dengan gagasan Aristoteles dan Kristen mewujud dalam suatu tradisi hukum alam dari Filsafat Hukum pada abad pertengahan  yang berpengaruh lama.

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Purbakala Pada masa Romawi, perkembangan Filsafat Hukum tidak segemilang pada masa Yunani. Sebabnya masa itu para ahli fikir lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di seluruh kawasan Kekaisaran Romawi yang sangat luas itu. Para filsuf dituntut untuk memikirkan bagaimana caranya memerintahkan Romawi sebagai suatu kerajaan dunia. Namun demikian para ahli fikir seperti Polybius, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, banyak memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tampak hingga

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Abad Pertengan Abad pertengahan dapat dibagai dalam dua masa  yakni masa gelap (dark ages) da masa Scholastik,

Masa gelap dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang yang datang dari utara yaitu yang disebut suku-suku Germania. Pada masa ini dapat dikatakan Filsafat Hukum tidak berkembang, selain karena suasana tidak tenteram akibat peperangan antar suku juga karena tidak adanya peninggalan apapun dari suku bangsa Romawi yang telah runtuh

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Ad. I. Zaman Abad Pertengan Hal ini agak berbeda dengan masa Scholastik , Filsafat Hukum mulai tumbuh berkembang dengan munculnya banyak pemikiran tentang hukum. Namun demikian ada corak khusus dalam pemikiran tentang hukum yaitu dengan didasari oleh ajaran Tuhan dalam hal ini ajaran Kristen. Sesuai dengan corak pemikiran hukum Ketuhanan ini lalu dikenal dengan dalam sejarah filsafat hukum sebagai masa Scholastik. Implikasinya antara lain hukum alam tidak lagi dipandang sebagai rasionalitas alam semesta  yang impersonal, tetapi diintegrasikan dalam

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ZAMAN RENAISSANCE Zaman Renaisance  ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dalam ikatan-ikatan keagamaan, di sisi lain manusia menemukan kembali kepribadiannya. Kebebasan manusia dengan menggunakan akal pikirannya tumbuh berkembang tanpa rasa takut akan dogma-dogma agama. Implikasinya terjadi perubahan yang tajam dalam bebagai segi kehidupan antara lain berupa perkembangan teknologi yang sangat pesat, berdirinya negara-negara baru, lahirnya berbagai macam ilmu-ilmu baru dan

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ZAMAN RENAISSANCE Dalam dunia pemikiran terhadap hukum, pada zaman ini menimbulkan pula adanya pendapat bahwa rasio manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai suatu penjelmaan dari rasio Tuhan. Rasio manusia terlepas dari ketertiban Ketuhanan. Dan rasio manusia yang berdiri sendiri ini merupakan sumber satu-satunya dari hukum. Unsur logika manusia merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum.

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ZAMAN RENAISSANCE Thomas Aquino merupakan salah satu tokoh  yang ada pada zaman Renaissance  berpandangan bahwa aturan-aturan hukum adalah peraturan akal budi (ordinance of reason)  yang diundangkan bagi kebaikan umum oleh penguasa yang sah (legitimate souvereign).

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ZAMAN RENAISSANCE Dalam hal ini dibedakan 4 (empat) jenis hukum yaitu Lex aeterna (hukum abadi, eternal law), suatu ekspresi peraturan alam semesta secara rasional dari Tuhan; Lex divina (hukum ilahi, divine law)  yang membimbing manusia menuju tujuan supranaturalnya, hukum  Tuhan diwahyukan melalui kitab suci; Lex naturalis (hukum alam, natural law ), membimbing manusia manusia menuju tujuan alamiahnya, hasil partisipasi manusia dalam bentuk kosmik; Lex human (hukum manusia, human law ), mengatur hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat tertentu dalam kerangka tuntutan-tuntutan khusus dalam masyarakat tersebut (sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan).

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ZAMAN BARU Pada zaman baru bidang fisafat pada umumnya termasuk filsafat hukum dikembangkan dengan dasar logika manusia. Namun demikian dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikassi yang ada. Di sisi lain pada masa ini awalnya kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan.

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ZAMAN MODERN Pada zaman modern terdapat tendensi pergeseran yaitu dari filsafat hukumnya para filsuf ke arah filsafat hukum dari para ahli hukum. Pada masa ini mulai dibangkitkan kembali pencarian tentang masalah-masalah keadilan melalui filsafat hukum.

PERAN PARADIGMA DALAM PENGEMBANGAN ILMU BEBERAPA DEFINISI : THOMAS KUHN: “…RECOGNIZED SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS THAT FOR A TIME PROVIDE MODEL PROBLEMS AND SOLUTIONS TO A COMMUNITY OF PRACTITIONERS” LIEK WILARDJO: “SEBAGAI MODEL YANG DIPAKAI ILMUWAN DALAM KEGIATAN KEILMUANNYA UNUK MENENTUKAN JENIS-JENIS PERSOALAN YANG PERLU DIGARAP, DAN DENGAN METODE APA SERTA MELALUI PROSEDUR YANG BAGAIMANA PENGGARAPAN ITU HARUS DILAKUKAN” ANGKASA: PANDANGAN FUNDAMENTAL DARI SUATU KOMUNITAS ILMUWAN TENTANG MODEL YANG MENUNJUKKAN POKOK PERSOALAN YANG MENDASAR, TEORI BESERTA METODE PEMECAHANNYA

PANDANGAN KUHN TENTANG PERAN PARADIGMA DALAM PERKEMBANGAN ILMU

•KUHN MENETANG MITOS BAHWA PERKEMBANGAN ATAU KEMAJUAN ILMU TERJADI SECARA KUMULATIF •INTI TESIS KUHN MENGATAKAN BAHWA PERKEMBANGAN ILMU BUKANLAH SECARA KUMULATIF TETAPI TERJADI SECARA REVOLUSI MODEL PERKEMBAGAN ILMU MENURUT KUHN PARAD.I

NORMAL.SC

ANOMALIES

CRISIS

REVOL

PARAD.II   

MENUNJUKKAN PARADIGMA TERTENTU YANG MENDOMINASI ILMU PADA WAKTU TERTENTU. SEBELUM ADANYA PARADIGMA INI DIDAHULUI DENGAN AKTIVITAS YANG TERPISAH-PISAH DAN TIDAK TERORGANISIR YANG MENGAWALI PEMBENTUKAN SUATU ILMU (PRA-PARADIGMATIK)

NORMAL.SC 

ANOMALIES 

CRISIS 

REVOL 

PARAD .II 

OPEN ENDED 

•BERLANGSUNG SUATU PERIODE AKUMULASI ILMU, TEMPAT PARA ILMUWAN BEKERJA DAN MENGEMBANGKAN PARADIGMA, YANG DAPAT BERGUNA BAGI DASAR PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

•ADANYA PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG TERJADI KARENA TIDAK MAMPUNYA PARAD.I MEMBERIKAN PENJELASAN SECARA MEMADAI TERHADAP PERSOALAN YANG TIMBUL  •ANOMALI YANG MEMUNCAK, SUATU KRISIS (CRISIS)  AKAN TIMBUL DAN PARAD.I  MULAI DISANGSIKAN VALIDITASNYA •TERJADI KETIKA KRISIS SEDEMIKIAN SERIUS DAN TIDAK TERATASI •PARADIGMA BARU YANG MAMPU MENYELESAIAKAN PERSOALAN YANG DIHADAPI OLEH PARAD.I. PARAD.II. BERSIFAT RADIKAL, SANGAT BERLAIANAN DAN BAHKAN BERLAWANAN DENGAN YANG LAMA. PARAD.II . AKAN MENJADI KIBLAT  BARU BAGI ILMUWAN SEMACAM GESTALT SWITCH  ATAU RELIGIOUS CONVERSION  YANG MERUBAH

Paradigma Hukum Bertolak dari gagasan Kuhn tentang paradigma dalam konteks perkembangan ilmu seperti tersebut di atas, maka berikut ini dipaparkan paradigma (ilmu) hukum, yang tampaknya juga berperan dalam perkembangan hukum. Bermula dari gagasan tentang hukum alam yang mendapatkan tantangan dari pandangan hukum yang kemudian (paradigma hukum alam rasional), ilmu hukum kemudian telah berkembang dalam bentuk revolusi sains yang khas.

Paradigma Hukum Namun terdapat perbedaan dengan paradigma yang terdapat pada ilmu alam (eksak), dimana kehadiran paradigma baru cenderung akan menumbangkan paradigma lama. Dalam paradigma ilmu sosial (termasuk ilmu hukum) kehadiran suatu paradigma baru di hadapan paradigma lama tidak selalu menjadi sebab tumbangnya paradigma lama. Paradigma yang ada hanya saling bersaing, dan berimplikasi pada saling menguat, atau melemah.

(1)Memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif, (2) memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan negara, (3) memberikan ide dasar tentang hakikat hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum, (4) memberikan dasar bagi konstitusi beberapa negara (Prancis, Amerika dan lain-lain) (5) memberi dasar berlakunya hukum internasional sebagai dasar pengubahan hukum Romawi menjadi prinsip-prinsip hukum umum dan berbagai manfaat praktis dan teoritis lainnya.

Hukum alam memberikan dasar moral terhadap hukum, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum diterapkan terhadap manusia. Potensi hukum alam ini mengakibatkan hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan zaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika. Implikasinya hukum alam menjelma dalam konstitusi dan hukum-hukum negara.

Berdasarkan sumbernya, hukum alam dapat dikelompokkan menjadi dua yakni (1) hukum alam yang bersumber dari   Tuhan (irrasional);  dan (2) hukum alam yang bersumber dari rasio manusia. Penganut hukum alam yang bersumber dari Tuhan antara lain   Thomas Aquinas, Gratianus, John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius Padua, Johanes Huss. Penganut hukum alam yang bersumber dari rasio manusia antara lain   Hugo de Groot atau Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Hegel dan Rudolf Stammler

Menurut pradigma hukum alam irrasional, sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Aquinas, hukum dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan hukum yaitu Lex Aeterna, Lex Divina, Lex  Naturalis  dan Lex Positivis  Lex Aeterna   atau Hukum Abadi menganggap bahwa rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala sumber dari segala sumber hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Lex Divina atau   Hukum Illahi , adalah bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. Menurut Thomas Aquinas Lex Divina   merupakan hukum yang difirmankan oleh Tuhan kepada manusia yang kemudian di himpun dalan Al-Kitab (Bijbel).

Lex Naturalis, inilah yang merupakan hukum alam, yaitu yang merupakan penjelmaan dari Lex Aeterna  di dalam rasio manusia. Dengan akalnya manusia hanya dapat memahami sebagian saja dari Lex  Aeterna  yang sangat luas dan mendalam. Lex Temporalis   atau   Lex Positivis   atau Hukum Positif ,  adalah hukum yang berlaku dan merupakan pelaksanaan dari hukum alam yang berlaku di suatu tempat saat ini. Hukum positif ini terdiri atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan seperti terdapat dalam kitab-kitab suci dan hukum positif  buatan manusia.

Mengenai konsepsi hukum alam, Thomas Aquinas menyatakan bahwa terdapat dua asas utama hukum alam, yaitu   principia prima  dan   principia  secundaria . Principia prima   atau prinsip yang pertama adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hak dasar manusia yang bersifat umum, universal dan berlaku tanpa batas ruang atau waktu. Prinsip ini bersifat mutlak, dalam arti melekat pada setiap manusia. Principia secundaria   atau atau prinsip yang kedua, merupakan prinsip-prinsip khusus yang dijabarkan dari prinsip pertama itu.

Grotius berpendapat bahwa hukum alam adalah produk dari rasio manusia dan bukan berasal dari Tuhan. Hukum alam merupakan pencetusan dari tingkah laku manusia itu dipandang baik atau buruk, apakah tindakan manusia itu dapat diterima atau ditolak atas dasar kesusilaan alam. Di samping pandangan yang demikian tersebut di atas (hukum alam rasionalistis) ternyata Grotius pun menerima adanya hukum lain yang berdasarkan Ketuhanan sebagai sumber hukum antara lain dari Kitab-kitab Suci Akhir dari pandangan Grotius mengatakan bahwa Hukum Alam diperoleh dari akal manusia, namun dasar kekuatan mengikatnya harus dicari pada Tuhan.

Selanjutnya masih dari kalangan hukum alam rasionalistis dapat diketengahkan nama Immanuel Kant yang banyak sokongannya dalam membangun hukum alam yang rasionalistis Kant mengatakan bahwa hukum alam itu bersumber pada   Katagorische Imperative.   Konsepsi dasar ini adalah, “bertindaklah   kamu demikian, sehingga alasan tindakanmu dapat dijadikan alasan bertindak oleh manusia lainnya.” Sifat hukum alamnya Kant juga disebut rasionalistis  juga idealistis. Disebut idealistis oleh karena terdapat kemungkinan terjadi suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Katagorische imperative 

Pandangan Kant tampaknya sangat berpengaruh kepada pemikiran penganut Kant yang dikenal dengan Neo-Kantian salah satu diantaranya adalah Rudolf Stammler. Stammler dengan metode kritis dan trancendentaal sampailah pada suatu pemikiran  hukum alam yang bersifat tidak abadi. Dasar dari hukum alamnya adalah kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat, maka akibatnya hukum alam yang dihasilkannya juga berubah-ubah setiap waktu dan tempat.

Stammler menolak pengertian hukum alam dengan konsepsi klasik yakni sebagai peraturan-peraturan yang terlepas dari kehendak manusia, bersifat tidak berubah-ubah dan berlaku pada semua jaman dan di semua tempat. Stammler juga berpendapat bahwa adil tidaknya suatu hukum terletak pada dapat tidaknya hukum itu memenuhi kebutuhan manusia. Oleh Stammler teorinya disebut : die Lehre von dem  richtichgen Rechte ; namun teorinya lebih dikenal dengan Teori Hukum Alam dengan isinya yang berubah-ubah   (Natural Law with a changing 

Paradigma hukum historis dibentuk oleh Frederich von Savigny sebagai reaksi yang disengaja terhadap paradigma hukum pada waktu yang mendapat pengaruh sangat kuat dari revolusi Prancis dan akibat-akibatnya yang sangat memprihatinkan. Savigny tidak dapat menerima kebenaran anggapan tentang baiknya hukum positif yang sekali dibentuk dan diberlakukan sepanjang waktu dan tempat. Savigny ingin membuktikan bahwa hakikat hukum bukanlah terletak pada bagaimana gampangnya hukum dibuat dan secara pastinya hukum diterapkan, melainkan adalah dari mana hukum itu berasal dan dengan begitu bagaimana hukum

Menurut Savigny, masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat atau jiwa bangsa atau   Volksgeist,   yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu. Maka menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undangundang dibentuk hanya untuk mengatur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui negara.

Paradigma Hukum Historis yang berpokok pangkal pada Volksgeist   tidak identik bahwa jiwa bangsa tiap warganegara dari bangsa itu menghasilkn hukum. Merupakan sumber hukum adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam tiap-tiap individu yang menghasilkan hukum positif. Hal itu menurut Savigny tidak terjadi dengan menggunakan akal secara sadar, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran bangsa yang tidak dapat dilihat dengan panca indera.

Bentham dianggap tokoh radikal yang menghendaki perubahan bagi kehidupan Inggris. Ia adalah pencetus dan sekaligus pemimpin aliran pemikiran “kemanfaatan”. Menurut   Bentham,   hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya, maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan  yang sebesar-besarnya dan mengurangi pederitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik-buruknya akibat yang dihasilkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, jika tindakan itu menghasilkan kebaikan. Sebaliknya dinilai buruk,  jika mengakibatkan kerugian (keburukan).

Oleh Bentham, teori itu secara analogis diterapkannya pada bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk,  jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan.

Pertentangan pemikiran antara kalangan konservatif  Inggris dengan Bentham bersumber pada faham dasar mereka yang sangat berbeda satu sama lain. Menurut kalangan teoritis hukum konservatif  Inggris, Undang-undang Dasar Inggris dianggap sebagai hasil proses alam yang tercipta secara demikian menurut pimpinan Tuhan. Bagi Bentham, cara pandang itu dianggapnya memperbodoh rakyat yang memudahkan penguasa menekan mereka.

Karenanya   Bentham   menganjurkan perubahan terhadapnya. Menurut   Bentham,   negara diadakan bukanlah atas kehendak alam, melainkan atas kehendak rakyat melalui suatu bentuk “kontrak” yang kemudian dijadikan dasar negara. Penciptaan negara melalui kontrak itu dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Karenanya jika ternyata konstitusi menciptakan keadaan sebaliknya, maka konstitusi itu harus segera diubah mewujudkan tujuan hakikinya

Dengan demikian, paradigma utilitarianis merupakan paradigma yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat,   dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Positivisme hukum mendapatkan dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat Positif   (Positivism)  yang lahir pada awal abad 19-an. Prinsip utama aliran filsafat ini adalah; Pertama, Hanya menganggap benar apa yang benarbenar tampil dalam pengalaman. Prinsip ini diangkat dari prinsip empirisme Locke dan David Hume; Kedua   Hanya apa yang pasti secara nyata disebut dan diakui sebagai kebenaran. Berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar, hanya pengalaman yang nyatalah yang disebut benar;

Ketiga Hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan; Keempat   Karena semua kebenaran hanya didapat melalui ilmu, maka tugas filsafat adalah mengatur hasil penyelidikan ilmu itu. Untuk mendapatkan kebenaraan yang seluasluasnya, termasuk kebenaran dalam kehidupan manusia, maka metode ilmiah juga diterapkan dalam dunia kemanusiaan. Gerakan ini dipelopori antara lain oleh Saint-Simon, Aguste Comte dari Prancis dan Herbert Spencer dari Inggris.

Prinsip-prinsip dasar positivisme hukum adalah: Pertama,   Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spencer), bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa (menurut Savigny), dan  juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Kedua   Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya; bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material; Ketiga  Isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran

Positivisme hukum John Austin Pertama, hukum merupakan perintah penguasa (law  is a command of the law giver);  hukum dipandang sebagai perintah dari pihak pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); hukum merupakan perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berfikir; perintah itu diberikan oleh makhluk berpikir yang memegang kekuasaan. Kedua   hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup   (closed logical system);  pandangan ini jelas mendapat pengaruh ketat dari cara berfikir sains modern. Ketiga  , hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya   unsur perintah, sanksi,

Positivisme hukum Hans Kelsen Pertama,   hukum haruslah dibersihkan dari anasiranasir bukan hukum, seperti anasir etika, sosiologi, politik dan sebagainya Kedua,   Hukum harus dibebaskan dari unsur moral sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum alam (unsur etika), juga dari persepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi konsepsi keadilan politis (unsur politis). Ketiga , hukum termasuk dalam   sollenskatagori  (hukum sebagai keharusan), bukan   seinskatagori  (hukum sebagai kenyataan).

Positivisme hukum Hans Kelsen Ajaran lain Kelsen adalah tentang “stufentheorie” -n   ya Bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan sistem hierarkis yang terususun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu. Sebaliknya, hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya; dan semakin rendah peringkatnya, semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya.

Dapatlah disimpulkan bahwa pada prinsipnya aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberi penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematisasi norma hukum (hierarki norma hukum Kelsen). Secara implisit aliran menegaskan beberapa hal:

ini

hakikatnya

juga

Pertama, Bahwa bentuk hukum adalah penguasa; Kedua Bahwa bentuk hukum adalah undang-undang; dan Ketiga Hukum diterapkan terhadap pihak yang dikuasai, yang dimensi keharusannya diketatkan melalui pembebanan sanksi terhadap pelanggarnya.

Sosiological Jurisprudence   merupakan aliran filsafat hukum yang memberi perhatian sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum, sebagai dua unsur utama hukum dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum Sosiological Jurisprudence   lebih mengarah pada kenyataan daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Arah fikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep dasar tentang hukum yang dicetuskan oleh para penganutnya. Rosque Pound, Eugen Ehrlich adalah dua nama terkemuka yang disebut-sebut sebagai pendasar aliran ini. Inti dasar prinsip pemikiran paradigma ini adalah: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Hal yang sama dari beberapa pemikiran hukum dari pendasar paradigma ini adalah bahwa mereka pada prinsipnya menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pada prinsipnya,   Sosiological Jurisprudence  menekankan pada masalah-masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum yang baik), kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dengan cara pembentukan hukum yang baik (yang sesuai dengan hukum yang hidup di

aliran pemikiran yang memberatkan perhatian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (bernegara) Hal terpenting bagi mereka adalah bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan, dan mereka berkata, bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan itu. Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan adalah apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum, polisi, jaksa, hakim atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksanaan hukum. Menurut Holmes, seorang ahli hukum harus menghada pi gejala kehidupan sebagai suatu kenyataan yang realistis. Mereka harus tahu bahwa yang menentukan nasib pelaku kejahatan bukan rumusan sanksi dalam undang-undang, melainkan pertanyaan-pertanyaan dan

Pene Peneka kana nan n pent pentin ing g yang yang diber diberik ikan an oleh oleh   Pragmatic  Legal Realism  terhadap  terhadap esensi hukum adalah Pertama, ertama, tentang  tentang esensi praktik hukum sebagai esensi senyatanya dari hukum. Kedua, bahwa Kedua, bahwa undang-undang bukanlah keharusan yang serta merta mampu mewujudkan tujuan hukum, melainkan mendapat pengaruh besar dari unsur-unsur di luar undang-undang. Ketiga,  aparatur penyelenggara hukum dan masyarakat Ketiga, aparatur temp te mpat at hukum it itu u di dite tera rapk pkan an bu buka kan nla lah h ko kom mpo pon nen en-komponen mekanis yang serta merta (secara otomatis) menaati perintah-perintah hukum, melainkan merupakan kompo pon nen-komponen keh ehiidupa pan n yan ang g

Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suat su atu u ke kewa waji jiba ban n ke keti tika ka be berb rbic icar ara a te tent ntan ang g fi fils lsaf afat at hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum Memaha Mema hami mi pe peng nger ertia tian n ke kead adila ilan n me mema mang ng ti tida dak k beg begit itu u suli su litt ka kare rena na te terd rdap apat at be bebe bera rapa pa pe peru rumu musa san n se sede derh rhan ana a yan ang g da dapa patt men enja jaw wab ten enta tang ng pe pen nge gert rtia ian n kea eadi dila lan n. Namun untuk memaham amii te ten ntang makna keadilan tida ti dakl klah ah semud semudah ah memba membaca ca teks teks pe peng nger erti tian an ten tentan tang g keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara berbic ara tentan tentang g makna makna berart berartii sudah berger bergerak ak dalam dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam

Pengertian Keadilan Pertama, merujuk pendapat Ulpianus yang mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi)  Kedua,  pendapat Aristoteles yangg menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturanaturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Ketiga , merujuk pendapat Justinian yang menyatakan bahwa “keadilan   adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang

Pengertian Keadilan Keempat , merujuk pendapat Herbert Spenser yang me nyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang”. Kelima, merujuk pendapat Roscoe Ponund yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Keenam , merujuk pendapat Nelson yang meyatakan bahwa “Tidak   ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi”

Pengertian Keadilan Ketujuh , merujuk pendapat John Salmond yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdeka an individual dalam mengejar ke makmuran individual, sehingga dengan demikian mem batasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia. Kedelapan,   merujuk pendapat Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Oleh karenanya keadilan menurut Kelsen adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasikeadilan toleransi. Kesembilan,   merujuk pendapat John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai   fairness,   yang mengandug azas-azas “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendak memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi

Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dg prinsip keadilan, shg dikenal antara lain Stoisisme norma hkm alam primer yg bersifat umum menyatakan:Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere)”. Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentuk an oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux.  Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Dalam paradigma hukum Utiliranianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesauatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia  (human welfare).   Adapun apa yang dianggap bermanfaat