FACTORING AND LEASING

FACTORING AND LEASING HYBRID FINANCIAL INSTRUMENTS ONSHORE/OFFSHORE FINANCING

Jul Seventa Tarigan

Definisi Manajemen Pajak: Strategi yang dijalankan oleh Wajib Pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan mengefisienkan beban pajak yang dibayar untuk mencapai laba dan likuiditas yang optimal.

Fungsi2 Manajemen: Planning, Organizing, Leading, Controlling/Monitoring, termasuk Coordinating and Measuring Results.

Tujuan Manajemen Pajak: ⦿

Menjalankan kewajiban sesuai ketentuan (To comply)

⦿

Mencapai tujuan ekonomi: laba dan likuiditas yang optimal

Note: tujuan ini sebaiknya jangan dibalik.

TUJUAN Full Compliance (Salary persons, UKM)

Karena keadaannya, WP tidak dapat mencapai tujuan ekonomi manajemen pajak: survival priority, skala ekonomi yang kecil, penerapan withholding tax, final tax, dsb.

Tujuan:

1. Comply Manajeme n Pajak 

2. Optimasi Laba & Likuiditas Constraints:

1. Tax Tax laws laws and and reg regul ulat atio ions ns 2. Cost Cost to comp complly

Menjalankan segala cara untuk meminimalkan pajak, bahkan sampai mencari keuntungan dari pajak. Melakukan tax fraud sampai pelangaran hukum lainnya.

Minimizing Tax

TAX PLANNING VS TAX MANAGEMENT Which one is broader than the other? 

http://incometaxmanagement.com/Pages/Tax-Management-Procedure/5-4-Difference-Between-Tax-Planning-And-Tax-Management.html

HORISON WAKTU Pengadilan Pajak atau MA

Tax Audit

DJP Perencanaan dan Persiapan

Tax Planning specialist

Pelaksanaan Transaksi

SPT

Tax Compliance specialist

Tax  Avoida nce

skp

Dispute Settlement Tax Objectio n

Tax Appeal dan PK 

Tax Dispute Settlement specialist

Supporting knowledges/skills: international taxation, transfer pricing, finance/accounting, basic business law, risk management, pasar modal, basic HR management, dsb.

METODE MANAJEMEN PAJAK 

I. MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK  1. Penghasilan diperoleh entitas yang terkena pajak  lebih rendah; (see Ex.1)

1. Creation: membuat struktur transaksi yang terutang pajak lebih rendah,

2. Pembayaran pajak ditunda ke masa depan (tax deferral ); (see Ex.2)

2. Conversion: mengubah jenis penghasilan menjadi objek pajak yang terutang pajak lebih rendah,

3. Penghasilan dihasilkan di negara yang mengenakan pajak lebih rendah (see Ex.3) 4. Penghasilan dikenakan pajak dengan tarif  preferensial. (see Ex.4/5) (Sumber: Principles of Taxation, Jones & Rhoades-Catanach, 2008) 

(see Ex.6/7)

3. Timing: memanfaatkan saat transaksi atau pencatatan yang menimbulkan pajak lebih rendah, 4. Splitting*): memecah transaksi sehingga transaksi terkena beban pajak yang lebih rendah. (see Ex.6) (Sumber: Strategic Business Tax Planning, Karayan & Swenson, 2007)  *)

JST: or Combining/Bundling 

6

7

METODE MANAJEMEN PAJAK 

II. MENGELOLA RISIKO PERPAJAKAN 2. Menghormati ketentuan anti tax avoidance a. Identifikasi b. Terapkan atau hitung risikonya c. Antisipasi ketentuan baru Challenge : interpretasi yang tepat, dampak keekonomian, terbatasnya opsi mitigasi.

1. Dokumentasi yang baik dan memadai a. Termudah untuk dilakukan b. dalam kendali penuh perusahaan c. Tulis, jalankan, ubah bila menyimpang dengan fakta d. Refleksi sistem yang diterapkan. Challenge : sikap anggap sepele,

3. Memperoleh kepastian melalui tax rulings. a. Bertanya kepada pihak yang tepat b. Pertanyaan tepat untuk mendapat jawaban tepat c. Timing Challenge : jawaban dan waktu di luar kendali perusahaan. Saran: mekanisme ruling harus tegas dan dijamin oleh DJP.

Sumber-sumber Pembiayaan

Pembiayaan Internal: 1. Laba ditahan 2. Penyetoran modal atau pinjaman oleh pemegang saham Pembiayaan Eksternal: 1. Pinjaman Bank  2. Penerbitan Obligasi ke Pasar Modal 3. Surat utang lainnya 4.  Anjak piutang (factoring) 5. Sewa guna usaha (leasing)

8

Sumber-sumber Pembiayaan

Factoring: Jenis Pembiayaan

1. Factoring with recourse (piutang dijadikan jaminan) Perusahaan anjak piutang menyediakan pembiayaan dengan proceed piutang sebagai jaminannya. Tagihan macet tetap menjadi tanggungan klien. Ini serupa dengan sekuritisasi aset. Sekuritasi sedang banyak digunakan BUMN untuk memperoleh pembiayaan utang. (Jasa Marga memonetisasi future cash flow untuk mendapat utang, PLN-IP menawarkan KIK EBA dengan jaminan piutang dari kontrak penjualan tenaga listrik https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3685581 /bumn-

lagi-suka-sekuritisasi-aset-apa-sih-maksudnya-itu)

2. Factoring without recourse Perusahaan anjak piutang mengambilalih (membeli) piutang klien. Resiko atas pelunasan piutang ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.

9

Sumber-sumber Pembiayaan

Factoring: Perlakuan Perpajakan Bagi Perusahaan anjak piutang:

1. Penyerahan jasa anjak piutang terutang PPN dengan DPP 5% (tarif efektif PPN: 0,5%) 2. DPP adalah jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, diskon. 3. PPN Masukan sehubungan dengan kegiatan anjak piutang tidak dapat dikreditkan. Bagi perusahaan yang memperoleh pembiayaan:

1. No specific domestic tax issues, 2. Cross-border factoring issue on type of income derived by non resident factoring company: a. With recourse

➔

b. Without recourse

Business Profit or interest? interest ➔

any income arising in Indonesia?

10

LEASING (1) Definition: A contract calling for the lessee to pay the lessor for the use of an assets.

Why Leasing? •

•

Security for lessor: aset masih dimiliki oleh lessor Flexibility for lessee: menggunakan aset yang berumur panjang hanya pada periode yang dibutuhkan

•

100% financing, no collateral (alternative loans)

•

Off-balance sheet financing (untuk operating lease)

•

Tax benefits? (mengubah bentuk biaya bunga dan depresiasi menjadi lease payment)

LEASING (2) Mekanisme Leasing: •

•

•

Aset dibeli oleh lessor, tapi digunakan oleh lessee Lessor sebenarnya menanggung beban penyusutan dan berhak atas tax depreciation. Lease payment dari lessee kepada lessor terdiri atas: 1. Kompensasi kepada lessor atas pembiayaan aset (interests) 2. Kompensasi kepada lessor atas penurunan nilai aset (depreciation) 3. Kompensasi kepada lessor atas service atau biaya lain yang ditanggung lessor (fees)

LEASING (3) Payment = Interest + Principal Lease

1

2

3

4

5

Loan

Asset

100 80

60

40

20 Principal Balance

Interest 10%

10

8

6

4

2

Depreciation

20

20

20

20

20 Principal Payment

Rental

30

28

26

24

22 Total Payment

Interest 10%

LEASING (3) Lease Payment = Interest + Depreciation Lease

1

2

3

4

5

Loan

Asset

100 80 60

40

20 Principal Balance

Interest 10%

10

8

6

4

2

Depreciation

20

20 20

20

20 Principal Payment

Rental

30

28 26

24

22 Total Payment

Interest

LEASING (4) Financial Lease: •

•

•

•

Substansi: transaksi pembiayaan atau penjualan secara cicilan Lessee: pemilik aktiva yang memperoleh manfaat kepemilikan. Biasanya hanya satu pemakai atas suatu aktiva dalam periode ekonomis aktiva Contoh: long-term machinary lease

Operating Lease: •

•

•

Lessor tetap sebagai pemilik aktiva dan memperoleh manfaat atas kepemilikan tersebut Atas satu aktiva, terdapat banyak lesse dalam periode ekonomis. Contoh: Penyewaan mobil, gedung perkantoran

LEASING (5) Masalah perpajakan secara umum: •

•

•

Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan selain hutang (bila debt dan interest menjadi tax issues) Leasing dapat digunakan untuk mentransfer penyusutan dipercepat kepada wajib pajak lain yang dapat memanfaatkan beban penyusutan, meskipun wajib pajak lain tersebut bukanlah pemilik sebenarnya dari aktiva leasing. (bila tidak diterapkan accelerated depreciation, maka tidak ada efek perpajakan) PPN atas penyerahan aset sewa guna usaha.

LEASING (6) Lease Payment = Interest + Depreciation Lease

1

2

3

4

5

Loan

Asset

100 80

60

40

20 Principal Balance

Interest 10%

10

8

6

4

2

Depreciation

20

20

20

20

20 Principal Payment

Rental

30

28

26

24

22 Total Payment

Interest

LEASING (7) Perlakuan perpajakan untuk Loan dan Lease (No Accelerated Depreciation)-Tahun Pertama

Bagi LESSEE (Tarif Pajak: 30%) Lease Rent

30 (9) -

Net Payment

Lease

Loan

0 Tax shield

Bagi LESSOR (Tarif Pajak: 30%)

21

Loan

10   Interest

Rent

30

10   Interest

20   Depreciation

Depreciation

20

20   Principal

Taxable Profit

10

10   Taxable

(9) Tax Shield 20   Principal 21

Net Payment

Tax Net Receipts

Profit

3 27

3

Tax

27   Net Receipts

LEASING (8) Perlakuan perpajakan untuk Loan dan Lease (With Accelerated Depreciation)-Tahun Pertama Bagi LESSEE (Tarif Pajak: 30%) Lease Rent

Bagi LESSOR (Tarif Pajak: 30%)

Loan *)

30 -

Tax shield   (9)

Lease

Loan

10   Interest

Rent

30

10   Interest

30   Depreciation

Depreciation   30

20   Principal

Taxable Profit

10   Taxable

(12)  Tax Shield

-

Profit

Net Payment

21

20   Principal 18

Net Payment

Dalam transaksi Loan : penyusutan tidak dapat dinikmati Lessee dalam hal Lessee adalah non taxable entities atau mempunyai kompensasi kerugian tahun lalu yang masih besar (seperti: airline, perusahaan negara, rumah sakit,

Tax

-

Net Receipts   30

3

Tax

27 Net Receipts

Dalam transaksi Lease: Lessor dapat menikmati pajak yang lebih kecil akibat penerapan accelerated depreciation, yang biasanya diteruskan kepada lessee dalam bentuk cost of fund yang lebih murah.

LEASING Perpajakan atas leasing di Indonesia: KMK-1169/KMK.01/1999, SE Dirjen Pajak No.SE-129/PJ/2010

Financial Lease: •

•

•

Lessor dikenakan pajak hanya atas imbalan jasa leasing (bukan dari total lease payment) Lessor tidak boleh menyusutkan leased asset. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu

•

Lessee tidak boleh menyusutkan leased asset.

•

Lessee dapat membebankan seluruh nilai lease payment

•

Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing.

LEASING Perlakuan PPN untuk Financial Lease: Dalam hal BKP (leased asset) berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok (supplier): 1. BKP dianggap diserahkan secara langsung oleh PKP pemasok (supplier) kepada lessee; 2. Lessor tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN; 3. PKP pemasok wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada lessee dengan menggunakan identitas lessee sebagai pembeli BKP (tidak menggunakan metode qualitate qua (q.q.)); 4. Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah sebesar Harga Jual dari PKP pemasok.

LEASING Perlakuan PPN untuk Financial Lease: Dalam hal BKP (leased asset) berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang telah dimiliki lessor: 1. Lessor pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu : a.

Penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN; dan

b.

penyerahan BKP, yang merupakan objek PPN.

2. Lessor harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut kepada lessee. Pengukuhan lessor sebagai PKP ini dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan Pengusaha Kecil menurut ketentuan Undang-Undang PPN. 3. Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah Harga Jual, tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor karena jasa pembiayaan yang diserahkannya.

LEASING Operating Lease: 1.

Lessor dikenakan pajak atas total imbalan jasa leasing,

2.

Lessor memungut PPN atas nilai lease payment,

3.

Lessor dapat menyusutkan leased asset,

4.

Lessor tidak dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu,

5.

Lessee tidak boleh menyusutkan lease asset,

6.

Lessee dapat membebankan seluruh nilai lease payment,

7.

Lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran leasing.

SALE AND LEASE-BACK (1) Dalam hal Sale and Leaseback merupakan Financial Lease: 1. penyerahan BKP dari lessee kepada lessor (sale) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenai PPN karena: a. BKP yang menjadi objek pembiayaan berasal dari milik lessee, yang dijual oleh lessee untuk kemudian dipergunakan kembali oleh lessee; b. lessor pada dasarnya hanya melakukan penyerahan jasa pembiayaan, tanpa bermaksud memiliki dan menggunakan barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut; c. penyerahan BKP dari lessee kepada lessor pada dasarnya merupakan penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang 2. penyerahan jasa financial lease oleh lessor kepada lessee (leaseback) merupakan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN.

SALE AND LEASE-BACK (2) Dalam hal Sale and Leaseback merupakan Operating Lease: 1.penyerahan

BKP dari lessee kepada lessor (sale)

dikenai PPN; 2.penyerahan

jasa operating lease oleh lessor kepada lessee (leaseback) dikenai PPN sebagaimana kegiatan usaha sewa menyewa pada umumnya.

Sumber-sumber Pembiayaan

Hybrid Financial Instruments (1) Financial Instruments:

 A bundle of right and obligations to issuers/holders 1.

Obligation to accept direction from holders/right to vote

2.

Obligation/right to periodic payments

3.

 Acceptance of default/credit risk 

4.

Obligation/right to payment upon liquidation

5.

Right to sell or liquidate

6.

Obligation/right of refund upon maturity

HYBRID FINANCIAL INSTRUMENTS:

Innovative Financial Instruments: 1.

Debt with Equity like features

2.

Equity with Debt like features

26

Sumber-sumber Pembiayaan

Hybrid Financial Instruments (2) Equity with Debt like features:

Debt with Equity like features:

Saham preferen: • Redeemable? • Fixed rate? • Cummulative? • Participating?

Bonds

Contoh: Saham preferen 9% fixed rate cumulative redeemable in 10 years

Perpetual? ●Zero Coupon? ●Convertible? ●Participate in earnings by linking interest with equity returns? Contoh: ●

Bond 7 year, zero coupon at a 50% discount

Debt or Equity? preference shares, deep discount bonds, perpetual debt, mandatory convertible notes

27

Sumber-sumber Pembiayaan

Hybrid Financial Instruments (3)

Tax Issues: •

Characterization (debt/equity?)

Perlakuan pajak di Indonesia: - Belum ada ketentuan spesifik: uncertainty,

•

 Amount

•

Timing

- Cenderung mengacu kepada legal forms,

Treatment for income derived by non resident

- Penerapan substance over forms atau forms over substance oleh Fiskus.

•

28

Sumber-sumber Pembiayaan

Hybrid Financial Instruments: Arbitrage  ASYMMETRICAL TREATMENT OF HYBRID INSTRUMENTS FOR REDEEMABLE SHARES Negara B:

Company B

$ income

Memperlakukan Redeemable Shares berdasarkan legal forms ➔ Equity •

•

Penghasilan diakui sebagai dividen

•

Dividen dari LN: non objek pajak (participation exemption)

Negara A:

Company A 

Me-recharacter Redeemable Shares berdasarkan substance ➔ Debt •

•

Pembayaran diakui sebagai interest

•

Interest payment: deductible

 “Double non taxation” 

29

Sumber-sumber Pembiayaan

Onshore Financing-Review Debt Financing:

Equity Financing:

1. Identifikasi penerima income (SPDN, SPLN, SPLN BUT, bentuk usaha)

1.Identifikasi penerima income (SPDN, bentuk usaha, SPLN)

2. Identifikasi penghasilan (jenis, taxability, objek WHT, jumlah [arm’s length], saat terutang, ditanggung pembayar/penerima)

2.Identifikasi penghasilan (jenis, taxability, objek WHT, jumlah [arm’s length, saat terutang, ditanggung pembayar/penerima)

3. Deductibility/tax shield (DER rule, capital/revenue expenditure) Untuk offshore financing: perhatikan prosedur penerapan tax treaty 

30