Evaluasi Partisipasi Masyarakat

 

 Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB

Evaluasi Pembangunan Partisipatif Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Cibuntu Kota Bandung Ibnu Kusuma Ardhi

(1)

, Ridwan Sutriadi

(2)

(1)  Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB. (2)  Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB.

 Abstrak Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK/Neighbourhood (PLPBK/Neighbourhood Development ) direncanakan dan dibangun dengan pendekatan kolaboratif antara pendekatan bottom up (partisipasi masyarakat) dan pendekatan top down (partisipasi pemerintah dan stakeholders lainnya) merupakan salah satu alternatif pembangunan perkotaan yang optimal saat ini. Peran serta masyarakat dalam program PLPBK/neighbourhood PLPBK/neighbourhood development  di  di Kelurahan Cibuntu ditunjukan melalui keikutsertaan masyarakat pada setiap tahapan program, mulai dari proses sosialisasi sampai dengan tahap penyusunan aturan bersama agenda program. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi program pembangunan partisipasi yang sesuai dengan kajian teori, kebijakan dan pembangunan yang berkelanjutan, pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan evaluasi formal dengan metode kombinasi campuran antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan dua jenis analisis terhadap hasil pengolahan data yaitu dengan content analysis   dan analisis deskriptif kualitatif, dari hasil temuan studi yang didasarkan pada aspek ideal, legal dan aktual evaluasi perlu dilakukan pada tahap sosialisasi tingkat kota/kabupaten, Pembentukan/revitalisasi Tim Inti Perencanaan partisipatif dan pemasaran Pemasaran (TIPP) dan Tim Relawan, pemetaan swadaya, perencanaan partisipatif, pembentukan pokja PLPBK (tim teknis), dan pada tahap sosialisasi tingkat kelurahan. Kata-kunci:: PLPBK, partisipasi masyarakat, evaluasi Kata-kunci

Pengantar   Pengantar

Selandia Baru, dan beberapa negara maju

Pendekatan top-down   dan bottom up   merupakan dua jenis pendekatan perencanaan yang sering digunakan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Pendekatan bersifat top down biasanya sering ditemukan dalam perencanaan pembangunan di negaranegara berkembang, misalnya di Negara Indoneia, India, serta negara-negara berkembang lainnya, sementara tipe perencanaan bottom up  lebih   lebih sering diterapkan di negara maju dimana sebagian besar masyarakatnya secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan yang ada, contoh negara yang

lainnya. pendekatan perencanaan, Masing-masing baik pendekatan bottom up   maupun top down memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pada dasarnya suatu kota atau wilayah memilih pendektan top down   dan bottom up lebih didasarkan atas kondisi sosial serta karakteristik wilayah tersebut, bukan dikarenakan kelebihan maupun kekurangan kedua jenis pendekatan perencanaan tersebut.

telah menerapkan perencanaan bottom up   adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia,

pemerintah pusat disempurnakan memperhatikan masukan dari

Dalam sistem perencanaan nasional, pertemuan antara perencanaan yang bersifat top down  dan   dan bottom up diwadahi dalam musyawarah perencanaan. perencanaan makro dirancang dengan semua

Jurnal Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Kota 2 SAPPK V3N3| 555

 

Evaluasi Pembangunan Pembangunan Partisipatif Pada Program Pe Penataa nataann Ling kungan Permukiman Berbasis Komun itas di Kelurahan Cibuntu

stakeholders  dan  dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi daerah-daerah dan lembagalembaga pemerintah menyusun rencana kerja, karakteristik pengembangan program pembangunan yang selama ini dilaksanakan di negara berkembang khususnya Negara Indonesia cenderung bersifat bottom up , karakteristik pengembangan program kegiatan

Program  Neighbourhood Development   di Program  Kelurahan Cibuntu saat ini merupakan program pemerintah dengan pendekatan yang dilakukan adalah dengan membentuk nuansa program, dengan tujuan menggali aspirasi masyarakat, hasil akhir pada tahap perencanaan program adalah dokumen perencanaan yang proses penyusunannya melibatkan masyarakat secara

tersebut cenderung berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator (bersifat bottom up ). ). tantangan kedepan adalah bagaimana pemerintah dapat menjalankan sistem pendekatan tersebut dengan baik melalui sinergitas antara peran utuh dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai ciri dari negara yang sedang berkembang, (keterpaduan antara bottom up  dan  dan top down ))..

langsung sebagai subyek dari perencanaan sehingga pembangunan dapat sesuai dengan harapan masyarakat, Peran serta masyarakat di Kelurahan Cibuntu di tunjukan dengan keikutsertaan masyarakat pada setiap tahapan program, mulai dari proses sosialisasi sampai dengan tahap penyusunan aturan bersama agenda program.

Salah satu bentuk representasi dari konsep pembangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum kemudian menerapkan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). yang merupakan langkah lebih lanjut dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dikenal secara luas oleh masyarakat dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM- Mandiri). Program PLP-BK adalah suatu program yang dirancang sebagai bentuk intervensi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin, atau dengan kata lain berpenghasilan rendah. Melalui Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK/ Neighbourhood Development ) dengan penekanan khusus pada penataan prasarana lingkungan dan kualitas hunian guna mendukung pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan memperhatikan tatanan sosial masyarakat yang direncanakan dan dibangun dengan pendekatan kolaboratif antara bottom up approach   (partisipasi masyarakat) dan top down approach  (partisipasi   (partisipasi pemerintah dalam hal ini pemda setempat dan stakeholders lainnya) merupakan salah satu alternatif pembangunan perkotaan yang optimal saat ini. 556 | Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3N3

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlunya dilakukan kajian penelitian yang difokuskan pada tingkatan partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan begitu sentralnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Dalam hal ini tingkatan partisipasi memegang peranan penting dalam keberhasilan program neighbourhood development itu sendiri. Permasalahan penelitian yang akan dipecahkan adalah terkait dengan belum teridentifikasinya tingkat partisipasi masyarakat pada program PLPBK sebagai representasi dari tujuan pelaksanan program dan evaluasi program pembangunan partisipatif yang dapat menggambarkan implementasi program kebijakan pemerintah (PLPBK) Pendekatan dan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal, evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menspesifikasikan tujuan dan target program atau kebijakan Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Concurrent (kombinasi campuran) antara pendekatan penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif dilakukan dengan

 

Ibnu Kusuma Ardhi

menggunakan dua jenis metode analisis terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan, yaitu dengan metode content analysis   dan metode deskriptif dengan rincian sebagai berikut: 1.  Content analysis , yaitu metode yang meliputi semua analisis mengenai isi dari sebuah data dan studi literatur, dengan melalui teknik mengambil kesimpulan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Analisis ini merupakan studi tehadap objek yang terekam baik berupa tulisan, situs internet, perundang-undangan, dan lain-lain.

interview), yaitu in-depth interview. Metode ini digunakan dikarenakan dalam penelitian ini ingin mengetahui partisipasi masyarakat secara lebih terbuka sehingga peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber. Narasumber dalam wawancara semi terstruktur dilakukan melalui purposive sampling. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan dokumen yang terkait dengan penelitian, diantaranya dokumen peraturan perundangan, dokumen rencana dan dokumen lainnya yang sesuai dengan kebutuhan studi. 2. Variabel penelitian

2.  Deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara melihat keadaan obyek penelitian melalui uraian, pengertian atau penjelasan terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak terukur. Dalam studi ini,

 Variabel penelitian diperoleh melalui hasil telaah pustaka mengenai partisipasi masyarakat, yang kemudian disintesiskan dalam bentuk variabelvariabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Indikator utama dalam penelitian ini adalah mengenai partisipasi masyarakat menurut

metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan informasi mengenai pelaksanaan PLPBK di wilayah studi guna mengetahu hasil yang diharapkan dalam penelitian ini.

Cohen dan Uphoff (1986) yang terdiri dari ide, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi partisipasi. Indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk mengetahui kondisi/aspek aktual.

Sedangkan metode kuantitatif dilakukan pada tahapan pengolahan data selanjutnya dengan menggunakan perhitungan statistik sederhana untuk mengolah data hasil yang nantinya dijadikan rumusan kesimpulan analisis. 

Indikator legal diperoleh melalui telah kebijakan, dokumen, peraturan, petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya, tahapan pelaksanaan menjadi ukuran dalam pembahasan penelitian. Indikator ideal didasarkan pada tingkatan partisipatif menurut  Arnstein (1969) berikut penjelasannya. penjelasannya.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, mencakup teknik pengumpulan data dan variabel penelitian 1. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder, Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuisioner dan wawancara, kuisioner yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada program PLPBK, dengan menggunakan teknik sampel (disproportional (disproportional quota sampling )),,

Diskusi  Aspek ideal dalam penelitian penelitian ini didasarkan pada tingkatan partisipasi yang dikemukakan oleh,  Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen participation is citizen power). Partisipasi power).  Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

sedangkan wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur (semi-structured (semi-structured Jurnal Perencanaan Perencanaan Wililayah ayah dan Kota 2 SAPPK SAPPK V3N3| V3N3| 557

 

Evaluasi Pembangunan Pembangunan Partisipatif Pada Program Pe Penataa nataann Ling kungan Permukiman Berbasis Komun itas di Kelurahan Cibuntu

 Aspek Legal dalam penelitian ini mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum Melalui Dirjen Cipta Karya, tahapan pelaksanaan menjadi ukuran dalam bahasan penelitian ini, tahapan yang dilaksanakan terdiri dari tahap persiapan dan tahap perencanaan, masing masing tahapan memiliki kegiatan diantaranya pada tahap persiapan dilakukan Sosialisasi tingkat kota/kabupaten, Pembentukan Pokja PLPBK, Sosialisasi di tingkat kelurahan, Penggalangan tokoh tokoh strategis lokal, Pembentukan/revitalisasi Tim Inti Perencanaan partisipatif dan Pemasaran (TIPP) dan Tim Relawan. Pada tahap perencanaan terdiri dari Penetapan Kawasan Prioritas, Rekrutmen Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (TAPP), Pemetaan swadaya (PS), Perencanaan partisipatif dan Penyusunan aturan bersama. Tabel 1.  1.  Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Tangga Partisipasi Arnstein No

1 2

3

Tangga/ Tingkatan Partisipasi Manipulasi (Manipulation) Terapi (Therapy) Pemberitahuan (Informing

4

Konsultasi (Consultation)

5

Penentraman (Placation)

6 7

8

Kemitraan (Partnership Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power Kontrol Masyarakat

Hakekat Kesertaan

Tingkatan

Permainan oleh pemerintah Sekedar agar masyarakat tidak marah Sekedar pemberitahuan searah/sosialisas i Masyarakat didengar tapi tidak selalu

Partisipasi Rendah (non-  participation)

dipakai sarannya Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan Timbal balik di negosiasikan Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program) Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat

Partisipasi Sedang (Tokenism)  

Partisipasi Tinggi (Citizen Control)  

Sumber: Arnstein Sumber:  Arnstein (1969:217)

 Aspek aktual didasarkan pada analisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan 558 | Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3N3

melalui pembobotan kepada narasumber dan penyebaran kuisioner, hasil dari perhitungan diketahui nilai total partisipasi pada masingmasing tataran ide, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi partisipasi berikut adalah nilai total partisipasi masyarakat. Tabel

No 1 2

2.  2. 

Nilai

Tataran

Total

Partisipasi

Bobot (%) 67

Ide Pengambilan Keputusan 47.64 3 Implementasi 32.63 4 Evaluasi Partisipasi 79.00 Total Nilai Sumber: Hasil Sumber:  Hasil Analisis Tahun 2014

Masyarakat

Skor

Nilai

30.99

20.76

23.98 26.32

11.42 8.58

19.88

15.70 56.47

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa total nilai partisipasi masyarakat dalam program neighbourhood development   adalah sebesar 56,47 dengan skor tertinggi adalah pada tataran ide sebesar 20,76. Sehingga dengan total nilai skor sebesar 56,47 maka dapat diklasifikasikan kedalam kategori tingkat partisipasi sedang karena berada diantara 33 sampai dengan 66.

Tabel 3. 3. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Cibuntu No Tingkatan 1 Partisipasi Tinggi 2 Partisipasi Sedang 3 Partisipasi Rendah Sumber: Arnstein Sumber:  Arnstein (1969)

Range 66-100 33-66 ≤ 33  33 

Hal tersebut sesuai dengan teori tangga partisipatori yang ditulis oleh Arnstein sebagai tangga jenjang peran serta/tangga partisipatif (aladder of citizen participation ) yang ditunjukan melalui tingkatan partisipatif, dari hasil analisis yang dilakukan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Cibuntu termasuk dalam kategori Tokenism.. Tokenism Evaluasi program partisipasi yang akan disusun memiliki tujuan untuk menggabungkan aspek aktual dari hasil analisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat dengan kondisi ideal

 

Ibnu Kusuma Ardhi

yang seharusnya Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada mengenai tingkatan partisipasi masyarakat, partisipasi tingi (citizen power), partisipasi sedang (tokenism) dan partisipasi rendah (non-partisipation)

yang digunakan adalah skor hasil dari masingmasing pertanyaan yang termasuk atau tergolong kedalam tahapan, Skor aktual tingkatan partisipasi untuk partisipasi rendah, sedang, tinggi mengacu pada range yang sudah ditentukan berdasarkan klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat menurut arnstein, skor terendah yaitu berada di ≤33, skor sedang 3366, skor tinggi 66-100. Tabel 4  4  Hasil Analisis Perbandingan Kondisi Ideal, Legal dan Aktual Kode

Sosialisasi tingkat kota/kabupaten Pembentukan Pokja PLPBK yang sebelumnya disebut Tim Teknis

a.1 a.2

Gambar 1. 1. Dasar Perumusan Evaluasi Sumber:: Hasil Analisis Tahun 2014 Sumber

(Legal)

(aktual)

(ideal)

46.3

Partisipasi Sedang

20.37

Partisipasi Rendah

a.3

Sosialisasi di tingkat kelurahan

19.44

Partisipasi Rendah

a.4

Penggalangan tokoh tokoh strategis lokal

92.59

Partisipasi Tinggi

38.89

Partisipasi Sedang

70.19

Partisipasi Tinggi

Pembentukan/revitalisas i Tim Inti Perencanaan partisipatif dan

Evaluasi yang akan dirumuskan pada penelitian a.5

pemasaran Pemasaran (TIPP) dan Tim Relawan

ini akan berlandaskan pada analisis pada aspek ideal, legal, dan aktual. Aspek penting dalam evaluasi yang diajukan ini adalah pada tingkat partisipasi tinggi (citizen (citizen power ) yang terdiri atas tingginya kontrol masyarakat, pelimpahan kekuasaan dan kemitraan. Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini tingkat partisipasi masyarakat tergolong kedalam tingkat partisipasi sedang, untuk mendapatkan kondisi ideal maka evaluasi yang dilakukan adalah mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi.

Sumber:: Hasil Analisis Tahun 2014 Sumber

Untuk dapat mengevaluasi perlu dilakukan

Skor terendah yaitu pada tahapan pembentukan

perbandingan antara aspek legal, aktual, dan ideal dengan cara mengkategorikan kondisi aktual (berdasarkan hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat) kedalam kondisi legal (tahapan), yang nantinya dari hasil analisis kondisi aktual dijadikan rumusan untuk dapat dievaluasi, untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

pokja PLPBK yang sebelumnya disebut tim teknis dan sosialisasi di tingkat kelurahan, skor sedang yaitu pada tahapan sosialisasi tingkat kota/kabupaten, pembentukan/revitalisasi tim inti perencanaan partisipatif dan pemasaran, pemetaan swadaya, perencanaan partisipatif. Sedangkan skor tertinggi keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan program terdapat pada tahap penggalangan tokoh tokoh strategis lokal, penetapan kawasan prioritas, rekrutmen tenaga ahli perencanaan partisipatif dan pemasaran, penyusunan aturan bersama.

Tahapan pelaksanaan dalam petunjuk teknis penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas dijadikan sebagai aspek legal, tingkat partisipasi masyarakat dijadikan sebagai kondisi aktual, sedangkan tingkatan partisipasi menurut literatur dijadikan sebagai kondisi ideal, skor

a.6

Penetapan Kawasan Prioritas

a.7

Rekrutmen Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran

a.8

Pemetaan swadaya (PS)

37.96

Partisipasi Sedang

a.9

Perencanaan partisipatif

42.13

Partisipasi Sedang

83.33

Partisipasi Tinggi

a.10

Penyusunan strategi pemasaran

-

-

a. 11

Penyusunan aturan bersama

68,98

Partisipasi Tinggi

Kemudian masing-masing tingkatan partisipasi (kondisi ideal) merupakan bahan yang akan dijadikan evaluasi berdasarkan tingkatan Jurnal Perencanaan Perencanaan Wililayah ayah dan Kota 2 SAPPK SAPPK V3N3| V3N3| 559

 

Evaluasi Pembangunan Pembangunan Partisipatif Pada Program Pe Penataa nataann Ling kungan Permukiman Berbasis Komun itas di Kelurahan Cibuntu

partisipasinya, untuk mengetahui evaluasi apa saja yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(Ideal)

Tabel 5 Evaluasi 5 Evaluasi partisipatif berdasarkan tahapan (Ideal)

Tahapan

Penggalangan tokoh tokoh strategis lokal (a.4)

Penetapan Kawasan Prioritas (a.6)

Tinggi

Rekrutmen Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (a.7)

Penyusunan aturan bersama (a.11)

Sosialisasi tingkat kota/kabupat en (a.1)

Sedang

Pembentukan  /revitalisasi Tim Inti Perencanaan partisipatif dan pemasaran Pemasaran (TIPP) dan Tim Relawan (a.5)

Pemetaan swadaya (PS) (a.8)

Evaluasi Meningkatkan peran utama sebagai

dan fungsi penggerak

masyarakat, perubahan, serta dalam pelopor pelaksanaanya turut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan program. Lokasi kawasan prioritas ditentukan. Menjadikan bangunan dan lingkungan permukiman miskin di kawasan prioritas yang lebih tertata dengan pelayanan prasarana dan sarana yang lebih berfungsi Meningkatkan kembali fungsi dan tugas awal TAPP, dengan cara: 1.  Memastikan keterlibatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, Membantu masyarakat 2.  merumuskan strategi, rencana kerja dan Melaksanakan kegiatan pemasaran sosial 3.  Bekerjasama dengan tim fasilitator, konsultan dan pemerintah daerah kegiatan dalam seluruh tahapan perencanaan partisipatif dan pemasaran. 4.  Membantu masyarakat menyusun RPLP, RTPLP, dan aturan bersama sesuai hasil kesepakatan rembug, sesuai dengan kaidah perencanaan permukiman dan tepat sasaran. Meningkatkan semangat masyarakat dalam menjalankan program. Seluruh masyarakat dan staf program menyusun aturan bersama. Masyarakat mengetahui aturan pelaksanaan. Masyarakat memberi pengaruh dalam penyusunan aturan bersama Masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang apa yang akan dilakukan dalam rangka PLPBK, yang akan dilaksanakan dikelurahan, serta terbangunnya semangat masyarakat untuk segera melaksanakan . Meningkatkan kembali fungsi dan tugas awal TIPP, dengan cara: 1.  Bekerjasama dengan TAPP yang akan memberikan dampingan dan bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan dan pemasaran. 2.  Menyusun rencana Kerja (Action Plan), RAB dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PLPBK, 3.  Bekerjasama dengan BKM. Didampingi TAPP melaksanakan seluruh rangkaian proses penyusunan RPLP, RTPLP,strategi pemasaran, dan aturan bersama secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat baik perempuan dan laki-laki. 4.  Mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan

560 | Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3N3

Evaluasi

Tahapan

Perencanaan partisipatif (a.9)

Pembentukan Pokja PLPBK yang sebelumnya disebut Tim Teknis (a.2) Rendah Sosialisasi tingkat kelurahan (a.3)

pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil-hasil tahapan siklus kepada seluruh warga masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam menilai kondisi masyarakat dan lingkungannya serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimilliki sehingga dapat merumuskan berbagai alternatif pemecahan 1.  Menyusun dokumen perencanaan (RPLP dan RTPLP) 2.  Masyarakat hadir dalam pertemuan untuk penyampaian usulan perencanaan dan perancangan prasarana yang akan dibangun 3.  Masyarakat menyediakan tempat dalam penyampaian usulan perencanaan dan perancangan program 4.  Pengaruh dari seluruh tokoh masyarakat, staff program dan stakeholders lainnya untuk menentukan proses pengambilan keputusan Masyarakat mendaftarkan diri sebagai bagian dari program atas dasar kesadaran diri (sukarela) atau paksaan.

Hasil yang diharapkan adalah masyarakat mengetahui dan memahami tentang apa yang akan dilakukan dalam rangka PLPBK, yang akan dilaksanakan di kelurahan, serta terbangunnya semangat masyarakat untuk segera melaksanakan,

Sumber: Hasil Sumber:  Hasil Analisis Tahun 2014

Penekanan evaluasi secara umum ditujukan kepada tingkat partisipasi tinggi dan secara khusus ditujukan kepada tingkat partisipasi rendah, evaluasi yang dilakukan disesuaikan dengan hasil yang diharapkan pada setiap tahapan pelaksanaan program seperti yang tertera dalam petunjuk teknis penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas mengenai hasil yang diharapkan disetiap tahapan pelaksanaan Kesimpulan Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, temuan studi berdasarkan sasaran yang dituju adalah: 1. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode evaluasi formal, sifat dari evaluasi formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti

 

Ibnu Kusuma Ardhi

tujuan , sasaran dan dan tahapan pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen teknis atau petunjuk teknis kebijakan., teori yang digunakan berdasarkan hasil analisis perbandingan kelebihan dan kekurangan dari tingkatan partisipasi masyarakat yang paling ideal adalah partisipasi tinggi (citizen power), dimana masyarakat pada kondisi ini memiliki kontrol masyarakat (citizen control) dalam segala aspek, pelimpahan kekuasaan (delegated power) serta kemitraan (partnership).  2. Aspek   legal yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada petunjuk teknis penataan permukiman berbasis komunitas yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya, yang menjadi ukuran dalam penelitian ini yaitu terdapat pada tahapan pelaksanaan kegiatan program terdiri dari tahap persiapan dan tahap perencanaan. perencanaan. 3. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan nilai total partisipasi masyarakat di Kelurahan Cibuntu dalam perencanaan program neighbourhood neighbourhood development development adalah sebesar 56.47 dengan skor tertinggi adalah pada tataran ide sebesar 20,76 diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat partisipasi sedang (Tokenism). penghargaan masyarakat Kelurahan Cibuntu cukup dihargai melalui pemberian informasi, diajak konsultasi, dan ditempatkan wakilnya dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, namun peran pemerintah masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perencanaan Kesimpulan yang ditarik untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai “belum teridentifikasinya tingkat partisipasi masyarakat pada program PLPBK sebagai representasi dari tujuan pelaksanan program” dan “belum adanya evaluasi program pembangunan partisipatif yang dapat menggambarkan implementasi program kebijakan pemerintah (PLPBK)” adalah melalui evaluasi program partisipasi pembangunan yang mengkolaborasikan aspek

1. Tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Cibuntu termasuk kedalam tingkatan partisipasi sedang (tokenism), penghargaan masyarakat Kelurahan Cibuntu cukup dihargai melalui pemberian informasi, diajak konsultasi, dan ditempatkan wakilnya dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, namun disi lain peran pemerintah masih sangat berpengaruh dalam keputusan perencanaan.

pengambilan

2. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bahasan sebelumnya evaluasi perlu dilakukan pada tahap sosialisasi tingkat kota/kabupaten, Pembentukan/revitalisasi Tim Inti Perencanaan partisipatif dan pemasaran Pemasaran (TIPP) dan Tim Relawan, pemetaan swadaya, perencanaan partisipatif, pembentukan pokja PLPBK (tim teknis), dan pada tahap sosialisasi tingkat kelurahan. Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ridwan Sutriadi selaku pembimbing, atas bimbingannya dalam menyusun penelitian ini Daftar Pustaka Kelompok Buku Teks, Jurnal, dan Artikel .................., (2012). Rencana Penataan Permukiman Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon, BKM. Bandung. .................., (2012). Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon, BKM. Bandung.  Arnstein, Sherry. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners.  Planners.  Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. Berger, N., P. Glick, F. Perez-Arce, L. Rabinovich, and J. Yoong. (2011). Process Evaluation of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Urban. Rand Corporation. Cohen, J.M. and N.T. Uphoff. (1977). Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation . Ithaca, NY: Cornel University.

ideal, legal, dan aktual sehingga diketahui pada tahapan apa saja evaluasi perlu dilakukan. Jurnal Perencanaan Perencanaan Wililayah ayah dan Kota 2 SAPPK SAPPK V3N3| V3N3| 561

 

Evaluasi Pembangunan Pembangunan Partisipatif Pada Program Pe Penataa nataann Ling kungan Permukiman Berbasis Komun itas di Kelurahan Cibuntu

Dunn, William N. (2008). Public Policy Analysis:  An Introduction. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc. Dwijdojowijoto, Riant Nugroho. (2007).  Analisis Kebijakan Publik . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Moleong, Lexy J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kelompok Daftar Peraturan, Kebijakan, dan Dokumen

Ochoa, Catalina (2011). The Community Based Neighborhood Development Approach: Evolution, Definition, and Key Aspects Moving Forward . New York, NY: World Bank. Ostrom, Elinor. (1990). Governing the Common: The Evolution of Institution for Collective  Action . Cambridge: Cambridge University Press. Parsons, Wayne. (2001). Public Pilicy: Pengantar dan Teori dan Praktek Analisis Kebijakan . Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Ltd. Shadish, Wiliam R. (1991). Foundation of Program Evaluation: Theories of Practice . Thousand Oaks: Sage Publications. Inc.  Yin, R.K. (1994). Case Study Research, Design and Methods . Thousand Oaks: Sage Publications.

Penanggulangan Dasar Bencana.Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Sempadan Sungai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

Kelompok Tesis Sumiarto. 1985. Evaluasi program penitisan pemugaran perumahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis , Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB. Bandung. (tidak dipublikasikan) Triono, Edi. 1993. Studi evaluasi partisipasi masyarakat dalam program perbaikan kampung BUDP Tahap II di Kota Bandung. Tesis , Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB. Bandung. (tidak dipublikasikan) Trimadi, Harno. 1993. Studi evaluasi pelaksanaan program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) di Kabupaten Cirebon ditinjau dari aspek kelembagaan. Tesis , Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB. Bandung. (tidak dipublikasikan)

562 | Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3N3

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 031733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kelurahan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. Pedoman Pelaksanaan Strategi Komunikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.