Etika Pancasila

BAB II PEMBAHASAN A. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila memiliki berbagai macam  –  macam   macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa, ideologi Negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat sarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oleh karena itu, pancasila secara normatif dadapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan persfektif kajian atas nilai dan norma yang  berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang terpisah terpisa h satu sama lain, nilai –  nilai  nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun.  Namun, sebagai suatu satu kesatuan nilai yang utuh, nilai  –   nilai tersebut memberikan ciri khusus pada ke-Indinesia-an karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam pancasila. Meskipun para  founding fathers mendapat  pedidikan dari Barat, namun causa materialis pancasila materialis pancasila digali dan bersumber dari agama, adat dan kebudayaan yang hidup di indonesia. Oleh karena itu, pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi  berdirinya bangsa indonesia, berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan sebagai sistem etika dan digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. B. Pengertian Pengertian Etika

Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang  berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan (Kencana Syafiie, 1993). Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkut dengan prinsip prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986).

3

4

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan  bertanggung jawab dengan berbagai ajaran aj aran moral. moral . Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut : 1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. 2. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) individual) maupun mahluk sosial (etika sosial) Beberapa motivasi manusia berprilaku baik dan berprilaku buruk dan jahat. 

Motivasi manusia berprilaku baik, antara lain: a. Karena adanya kesadaran moral (hati nurani). Manusia berbuat  baik, untuk kebaikan itu sendiri (Immanuel .Kant: Imperatif Kategoris).  b. Karena takut akan sanksi yang diterimanya, karena sanksi /hukuman pada hakekatnya adalah memberikan rasa yang tidak enak, tidak nyaman. c. Karena merasa bahagia (senang). d. Karena merasa berguna berguna (bermanfaat), menurut faham Utilitarisme. e. Supaya dapat pujian, simpatis f. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu. g. Merasakan kedamaian dan ketentraman hidup.



Motivasi manusia berprilaku buruk/ jahat, antara lain: a. Karena keterpaksaan, merasa tidak ada jalan lain, walaupun sejatinya hidup adalah pilihan.  b. Karena mudah dan cepat mencapai tujuan (menghalalkan segala cara). c. Tidak takut akan sanksi yang diterimanya

5

d. Karena kebiasaan dan pengaruh lingkungan e. Karena tidak tegak dan tegasnya aturan dan sanksi. f. Meredup dan hilangnya hati nurani sehingga kedap terhadap  penderitaan orang lain. Maka untuk menjaga: 1. Keberadaan dan tumbuhnya hati nurani di dalam hati, supaya kita, mau dan berani untuk intropeksi, jawa: mulat sariro hangrosowani (mau dan berani memeriksa bathin dan perbuatan kita, dan sekaligus berani menyalahkan dan memberi hukuman untuk diri sendiri). Jika melakukan kesalahan, cepat diketahui dan cepat minta maaf dan bertobat serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. 2. Terhindar dari prilaku dosa dan buruk/jahat, kita harus selalu sadar bahwa kita sebagai makhluk Tuhan dan makhluk  beragama, maka sebagai konsekuensinya harus taat hukum Tuhan (hubungan secara vertikal antara Tuhan dan manusia). Selain itu kita juga harus sadar secara kodrati manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon, Homo Socius), maka kita harus hidup bersama orang lain, bahkan berbuat sesuatu untuk kebaikan/kesejahteraan lain orang lain. Konsep mencintai sesama itu bisa kita temukan dalam filosofis jawa, yakni Asih mring sesamaning dumadi (mencintai sesama ciptaan Tuhan), dalam agama Kristiani (konsep cinta kasih): Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dalam agama Hindu: Tat Twam Asi (Itulah Kamu) Ahimsa (tanpa kekerasan dari Mahatma Gandhi) Sosro Kartono( Tokoh Kebatinan Jawa): Adanya aku karena engkau, dalam agama Islam: Rahmatan lil alamin( untuk kesejahteraan seluruh umat manusia), Homo homini sallus: Aku ada, kalau berguna bagi orang lain. Dari konsep ini semua akan menumbuhkan rasa simpati dan empati pada orang lain, sehingga jika berbuat jahat pada orang lain, kita akan merasakan sebaliknya, bagaimana kalau kita yang mengalami

6

sendiri, dalam jawa disebut tepo sliro (seandainya saya sendiri yang mengalami). Pada dasarnya etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nilainilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati dan sebagainya. 1.0 Teori Etika Eti ka D eontologi

Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk  berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etikan deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau  buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang telah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang menggunakan teori ini adalah  Immanuel  Kant (1734  –  1804). Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah sesuatu yang sudah

tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat

universal. Ukuran kebaikan etika daentologi adalah kewajiban, merupakan tindakan tanpa syaratyang harus dilakukan oleh setiap orang. Bukan karena hasil atau karena adanya tujuan  –   tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu.

Eti ka T eleologi

Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu  bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari  perbuatan itu. Etika teletologi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu : -

Egoisme Etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirin ya dan dianggap

7

salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. -

Utilitarianisme menilai bahwa baikburuknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang bedar dan memberikan kemanfaatan banyak orang. Etika utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau norma yang ada karena pandangan nilai dan norma sangat mungkin memiliki keragaman. Namun setiap tindakan selalu dilihat apakah akibat yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi banyak orang atau tidak. Kekurangan etika ini adalah : 1) Membenarkan adanya ketidakadilan terutaman terhadap kaum minoritas. 2) Dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitan yang non material seperti kasih sayang, nama baik, hak dll. 3) Karena keamanfaatan banyak diharapkan dari segi material yang tentu terkait dengan masalah ekonomi tersebut hal hal yang ideal seperti nasionalisme, martabat bangsa akan terabaikan. 4) Kemanfaatan dilihat dalam jangka pendek tidak melihat akibat  jangka panjang. 5) Tidak menganggap penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi hasil. 6) Kesulitan dalam menentukan mana yang lebih diutamakan kemanfaatan yang besr namun dirasakan oleh sedikit mas yarakat atau kemanfaatan yang lebih banyak dirasakan meskipun kemanfaatannya kecil.

Etika Keutamaan

8

Etika keuttamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga  berdasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk maka tokoh  –   tokoh yang dijadikan panutan juga beragam sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. 1.1 Sumber Kebaikan dan Keburukan

Sumber kebaikan dan keburukan

kemauan bebas untuk memilih.

Teori kemauan bebas, yaitu: determinisme dan indeterminisme a. Determinisme

“Manusia sejak semula sudah ditetapkan atau direncanakan” 

Determinisme materialistis

“Manusia serba materi ÅHukum alam” o

Darwinisme:

Manusia

hasil

“Strunggle for life, survival

perkembangan

alamiah.

of the fittest” = perjuangan

hidup, siapa yang kuat dialah yang hidup terus menerus o



La Mettic ( Mesin), fourbach (atheisme)

Determinisme –  Religius

“Kekuasaa n Tuhan menjadi prinsip penetapan tingkah laku manusia”  b. Indeterminisme 

Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan memilih



Tanpa kemauan bebas manusia tidak mungkin mengetahui moral yang  baik

1.2 Kriteria tentang baik dan buruk

a. Hedonisme = Kenikmatan  b. Utilisme = Kemanfaatan c. Vitalisme = Kekuatan hidup/Kekuasaan

9

d. Sosialisme = Pandangan Masyarakat e. Religiusme = Sesuai dengan kehendak Tuhan f. Humanisme = Kodrat Manusia (human-nature)



Religius dalam Islam memiliki lima kategori 1) Baik Sekali = Wajib 2) Baik = Sunnat 3)  Netral = Mubah 4) Buruk = Makruh 5) Buruk Sekali = Haram



Humanisme Tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan derajat manusia, tidak mengurangi atau menentang kemanusiaan. Kebaikan berdasarkan kodratnya Kebaikan yang mengatasi kodrat

kebaikan kodrati kebaikan adi kodrati/kebaikan

wahyu Tuhan Akal budi

penerang baik buruknya tindakan

Hati nurani

indeks (petunjuk), indeks (hakim, index (penghukum)

1.3 Pendekatan Etika

a.  Normatif Etik : melalui penelaahan dan penyaringan ukuran- ukuran normatif seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati  baik lisan maupun tulisan  b. Deskriptif Etik : sadar akan kebaikan etika tapi tidak merasa perlu mentaatinya secara keseluruhan c. Practical

Etik

:

sadar

memperlakukan

kemampuannya

1.4 Norma Dasar Etika (metaethics)

a.  Norma ke-Tuhanan (Hablum Minallah)

etika

sesuai

status

dan

10

“Manusia berperilaku etika

melaksanakan

perintah/menjauhi

larangan Tuhan”  b.  Norma kemanusiaan (Hablum Minannas)

“Perilaku Etika

 berakibat baik pada kehidupan bersama”

1.5 Prinsip-Prinsip Etika

The Great Ideas : A syntopicon of Great Books of western World. 120 macam

“ide agung” enam landasan prinsipil etika : a. Prinsip keindahan (beauty) 

Hidup ini indah/ bahagia



Penampilan yang serasi dan indah, penataan ruangan kantor

 b. Prinsip persamaan (Equality) 

Hakekat kemanusiaan

persamaan / kesederajatan



Menghilangkan perilaku diskriminatif



Perlakuan pemerintah terhadap daerah/ warga negara harus sama Æ tinggi rendahnya urgensi/prioritas

c. Prinsip Kebaikan (Good) 

Kebaikan

sifat/karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan

 pujian

Good (baik)



Good

persetujuan, pujian, keunggulan atau ketepatan



Kebaikan ilmu pengetahuan

objektivitas. Kemanfaatan dan

rasionalitas. 

Kebaikan tatanan sosial

sadar hukum, saling hormat

d. Prinsip Keadilan (justice) 

Keadilan

kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan

kepada setiap orang apa yang semestinya 

Romawi Kuno (justice)

“Justice est contants et perpetua

voluntas jus suum curque tribuendi” e. Prinsip Kebebasan (library)

11



Kebebasan

keleluasaan

untuk bertindak/tidak

 bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia 

Kebebasan : 

Kemampuan menentukan diri sendiri



Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan



Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan  pilihan-pilihannya beserta konsekuensinya



Kebebasan tidak ada tanpa tanggung jawab Tak ada tanggung jawab tanpa kebebasan

f. Prinsip kebenaran (truth) 

Teori-teori kebenaran



Kebenaran dalam pemikiran (truth in the mid) Kebenaran dalam kenyataan (truth in the reality)

2. Moral

Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar mnejadi manusia yang lebih baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu  pemikiran kritis dan mendasar tetang ajaran-ajaran dan pandangan moral dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas (Devos, 1987). Etika merupakan tingkah laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara ke moral, sedangkan moral bersifat tindakan lokal,  berwujud praktek dan berupa hasil buah dari etika. Dalam etika seseorang dapat memahami dan mengerti bahwa mengapa dan atas dasar apa manusia harus

hidup

menurut

norma-norma

tertentu,

inilah

kelebihan

etika

dibandingkan dengan moral. Kekurangan etika adalah tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, sebab wewenang ini ada pada ajaran moral.

12

3. Norma

 Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, padanan dan

pengendali

sikap

dan

tingkah

laku

manusia.

Agar

manusia

mempunyai harga, moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Sedangkan derajat kepribadian sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, norma sebagai penuntun, panduan atau pengendali sikap dan tingkah laku manusia.

4. Nilai

 Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri.Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupuin tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, kemanusiaan (Kamus Bhasa Indonesia, 2000).

 Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat, martabatnya. Nilai bersumber pada  budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, disamping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara

13

yang

dapat

dibedakan

menurut

tujuannya,

pertimbangannya,

 penalarannya, dan kenyataannya.  Nilai

sosial

berorientasi

kepada

hubungan

antarmanusia

dan

menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik  berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Disamping teori nilai diatas, Prof. Notonogoro membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut: 1.  Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. 2.  Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. 3.  Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.  Nilai kerohanian dapat dirinci sebagai berikut a.  Nilai kebenaran, yaitu bersumber pada unsur rasio manusia, budi dan cipta.  b.  Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. c.  Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika) d.  Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan  Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebiih di kongkritkan lagi secara objektif, sehingga mamudahkannya dalam menjabarkannya dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, norma adat istiadat dll.

C. Etika Pancasila

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan  buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafati atas moralitas

secara

sebagai perbuatan

normatif.

sadar

Kajian

yang dilakukan

praktis dan

menyentuh

didasarkan

moralitas

pada norma-

norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan buruk (asusila).

14

Adapun refleksi filsafati mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan  bertanggungjawab. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam Pembukan UUD 1945 alinea keempat. Dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan

 bahwa “pokok -pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan (ada empat, yaitu  persatuan, keadilan, kerakyatan dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab) dijabarkan ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh. Dan menurut TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai

sumber

segala

sumber,

Pancasila

merupakan

satu-satunya

sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan  penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih dimana sila tersebut melekat pada setiap insane, maka nilai-nilai

Pancasila

 penyelenggaraan

identik

Negara

dengan

yang

kodrat

dilakukan

manusia.

oleh

oleh

pemerintah

sebab tidak

itu

boleh

 bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah nusantara. Pancasila sebagai core philosophy bagi

kehidupan bermasyarakat,

 berbangsa, dan bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati;

jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-

segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, yang

maka

ditangkap hanyalah segisegi fenomenalnya saja, tanpa menyentuh inti

hakikinya. Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi  bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa

membedakan

minoritas. Selain

penganut

agama

itu juga tidak membedakan

unsur

 budaya, dan daerah.

antara

mayoritas

maupun

lain seperti gender,

15

 Nilai-nilai

Pancasila

bersifat

universal

yang memperlihatkan napas

humanism, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saka. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah  bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang  berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas  bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-sil anya. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan  bernegara.

Apabila

kita

dengan

hidup

bermasyarakat,

berbangsa,

dan

memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung

dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok pokok kaidah Negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai sebagai berikut: 1. Dasar-dasar pembentukan Negara, yaitu tujuan Negara, asas politik  Negara (Negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat), dan  Negara asas kerohanian Negara (Pancasila). 2. Ketentuan disusunlah

diadakannya

undang- undang

dasar,

yaitu

“….. maka

kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-

undang dasar Negara Indonesia…”. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.  Nilai dasar yang fundamental suatu Negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengna  jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk dirubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

16

Tataran nilai yang terkandung nilai dalam kehidupan manusia.

dalam Pancasila sesuai dengan system

Secara

teoritis nilai-nilai Pancasila dapat

dirinci menurut jenjang dan jenisnya. 1. Menurut jenjangnya sebagai berikut: 

 Nilai Religius ;  Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat / dimiliki Tuhan Yang Maha Esa yaitu nilai yang Maha Agung, Maha Suci, Absolud yang tercermin pada Sila pertama Pancasila

yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 Nilai Spiritual ;  Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan dan kerohanian yang tercermin pada sila

kedua

Pancasila yaitu ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

 Nilai Vitalitas;  Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup,

yaitu

mengenai daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” dan “Kerakyatan yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan

dalam

 permusyawaratan / perwakilan” 

 Nilai Moral;  Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun, yang tercermin pada sila

kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan

yang adil dan B eradab”. 

 Nilai Materil;  Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia. Yang wujudnya

yaitu jasmani,

Yang tercermin

dalam sila

badani,

lahiriah,

dan kongkrit.

kelima Pancasila yakni “Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

17

2.

Menurut jenisnya sebagai berikut: 

 Nilai Ilahiah  Nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat  pada

manusia

yaitu

berwujud

harapan,

janji,

keyakinan,

kepercayaan, persaudaraan, persahabatan. 

 Nilai Etis  Nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia,

yaitu

 berwujud keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, keramahan. 

 Nilai Estetis  Nilai yang melekat pada semua makhluk duniawi,

yaitu

 berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan. 

 Nilai Intelek  Nilai yang melekat pada makhluk

manusia,

berwujud

ilmiah, rasional, logis, analisis, akaliah. Selanjutnya

secara

konsepsional nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. 

 Nilai dasar Merupakan prinsip yang bersifat sangat Abstrak, umumuniversal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. kandungan

kebenaran

eksistensi,

sesuai

bagaikan Aksioma,

cita-cita,

tujuan,

Dengan

berkenaan dengan

tatanan

dasar dan ciri

khasnya yang pada dasarnya tidak berubah sepanjang zaman.  Nilai dasar Pancasila bersifat Abadi,

Kekal,

yang tidak

dapat berubah, wujudnya ialah sila-sila Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,

Kerakyatan

yang dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga

dapat ditemukan dalam 4

1945 dan pokokpokok pikiran yaitu;

alinea pembukaan UUD

18

Dalam pembukaan UUD 1945 : Alinia 1= mencerminkan keyakinan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, perikemanusian dan perikeadilan. Konsekuensi logisnya adalah penghapusan penjajahan diatas muka bumi. 

 Nilai Instrumental : Berupa penjabaran nilai dasar, yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu.

Sifat

kontektual,

harus disesuaikan dengan tuntutan jaman. Nilai Instrumental  berupa kebijakan, strategi, system, rencana, program dan proyek. Pelaksanaan umum dari nilai dasar, norma sosial ataupun norma terkristalisasi

dalam

hukum

biasanya dari wujud

yang selanjutnya

akan

lembaga- lembaga yang bersifat dinamik.

Menjabarkan nilai dasar yang umum kedalam wujud kongkrit, sehingga

dapat

sesuai

dengan

perkembangan

jaman,

merupakan semacam tafsir politik terhadap nilai dasar umum tersebut.  Nilai instrummental terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan tempat,

sehingga sifat

dinamis,

berubah,

berkembang,

enovatif. Kontektualisasi nilai dasar harus dijabarkan kreatif dan

dinamik

dan

secara

kedalam nilai instrumental penjabaran

nilai dasar terwujud ke dalam: TAP

MPR,

PROPENAS

UNDANG-UNDANG,

DAN

PERATURAN PELAKSANAAN. 

 Nilai Praksis  Nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, istilah “PRAKSIS” tidak seluruhnya sama maknanya dengan

istilah “PRAKTEK”.

Praksis harus selalu Pased on Values,

sedangkan Praktek bisa hierarkhis

praksisi

menjabarkan (konsisten).

nilai

berada

bersifat Value Free, maka secara dibawah

instrumental

nilai

tersebut

instrumental secara

taat

dan asas

19

Merupakan situasi

interaksi

antara

nilai

instrumental

dengan

kongkrit padatempat dan waktu tertentu.juga merupakan

gelanggang pertarungan antara idealisme dengan realitas,

yang

tidak dapat sepenuhnya kita kuasai, ada kalanya justru kondisi objektif itu yang jauh lebih kuat dari nilai praksis berupa nilai yang sebenarnya kita laksanakan dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, contohnya = memelihara persahabatan. Berbagai sehari-hari,

wujud

penerapan

baik oleh para

oleh masyarakat Indonesia

Pancasila dalam

penyelenggara

kenyataan

Negara

maupun

sendiri, misalnya dalam kerukunan

hidup beragama, praksisnya: silahturahmi antar umat beragama, melakukan dialog antar umat beragama,

toleransi dan saling

menghormati.antar umat beragama. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu: a. Sila pertama: menghormati setiap orang atau warga negara atas  berbagaikebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing- masing,

serta

menjadikan

ajaran-ajaran

sebagai anutan

untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya.  b. Sila kedua:

menghormati

setiap orang dan warga negara sebagai

 pribadi (personal) “utuh sebagai manusia”, manusia sebagai subjek  pendukung, penyangga,

pengemban,

serta pengelola hak-hak dasar

kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara  bermartabat. c. Sila ketiga:

bersikap

dan

bertindak

adil

dalam

mengatasi

segmentasi- segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa

dan

semangat “Bhinneka Tunggal Ika” -“bersatu dalam perbedaan” dan “berbeda dalam persatuan”. d. Sila keempat: kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan.

20

e. Sila kelima:

membina

dan

mengembangkan

masyarakat

 berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat

yang

(equality)

dan

 pemerataan (equity) bagi setiap orang atau setiap warga negara. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan integral dan integrative menjadikan dirinya sebagai sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluatif bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-sila lain. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001) a. Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa 1) Konflik sosial berkepanjangan 2) Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial 3) Melemahnya kejujuran dan sikap amanah 4) Pengabaian ketentuan hukum dan peraturan  b. Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika 1) Faktor internal : 

Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama



Sentralisasi di masa lalu



Tidak berkembangnya pemahaman/penghargaan kebinekaan



Ketidakadilan ekonomi



Keteladanan tokoh/pemimpin yang kurang



Penegakan hukum yang tidak optimal





Keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh dari luar Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian dan narkoba

2) Faktor Eksternal : 

Pengaruh globalisasi



Intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional

c. Pokok-Pokok Etika Berbangsa 1) Etika sosial budaya

21

2) Etika politik pemerintahan 3) Etika ekonomi dan bisnis 4) Etika penegakan hukum 5) Etika keilmuan 6) Etika lingkungan d. Good Governance Sebagai Etika Pemerintahan 1) Partisipasi 2) Aturan Hukum (rule of law) 3) Transparansi 4) Daya tanggap (responsiveness) 5) Berorientasi konsensus (Consensus Orientation) 6) Berkeadilan (Equity) 7) Akuntabilitas (Accountability) 8) Bervisi strategis (Strategic vision) 9) Efektifitas dan efisiensi 10) Saling keterkaitan (interrelated) e. Strategi/pendekatan peningkatan etika 1) Pendekatan larangan (Don’t Approach) 2) Pendekatan Untung-rugi (Cost  –  Benefit Approach) 3) Pendekatan sistem (system approach) 4) Pendekatan kerjakan (Do Approach) D. Pancasila sebagai Solusi Problem Bangsa

Pakar etika politik Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa Pancasila dicetuskan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang tersirat dalam lima sila di dalamnya. Pancasila yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh besar pendiri bangsa ini merupakan pedoman yang berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi problem atau  permasalahan bangsa. Masing-masing sila memiliki makna khusus yang sejatinya merupakan solusi pemecahan masalah bangsa ini. Pancasila yang lebih kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara. Dimana di dalam butir-butir Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi

22

kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dinilai belum diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara. sehingga di era reformasi ini masih banyak rakyat Indonesia yang  belum dapat merasakan makna Pancasila yang sebenarnya, yaitu menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan, kesatuan dan mensejahterakan rakyat. Kemiskinan, pendidikan yang mahal, keadilan yang diperjual-belikan, korupsi yang merajalela serta tidak adanya kebebasan memeluk agama merupakan sedikit polemik yang dihadapi rakyat pada saat sekarang ini. Banyak kesan yang didapat rakyat dari masalah-masalah tersebut, namun mereka tidak sanggup untuk mengungapkannya. Sehingga seolah-olah rakyat tidak dapat merasakan adanya Pancasila. Pancasila lebih sering kita dengar di dalam upacara bendera, dan dijadikan syarat pokok yang tidak boleh terlupakan didalam pelaksanaan upacara bendera. Dimana dapat kita sadari bahwa Pancasila tersebut Mengandung nilai-nilai  penting, yang apabila diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara dapat mewujudkan sebuah Negara yang berdaulat dan bermatabat, yaitu  Negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan dan kesatuan. Banyak kasus-kasus pada saat ini yang bertitik tolak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila seperti kasus mpok minah yang divonis 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan akibat mencuri tiga buah kakao. Melihat dari kasus Mpok Minah tersebut teringat oleh kita salah satu butir Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dimana butir Pancasila tersebut Mengandung makna bahwa setiap warga Negara mendapatkan  perlakuan yang sama di depan hukum. Tetapi bandingkan dengan kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia. Seperti korupsi yang menjadi budaya di masyarakat kita. Birokrasi yang korup yang menjadikan masyarakat kita terdidik secara tak langsung. Semua urusan bisa lancar apabila ada uang suap. Masalah jeratan hukum bisa dibantu dan direkayasa dengan bantuan uang. Bukan hanya masalah hukum, terdapat berbagai macam permasalahan dan  persoalan lainnya. Merosotnya moral bangsa, kerusakan lingkungan, kasus

23

narkoba, dan sebagainya. Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan  permasalahan bangsa dan Negara. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa Negara melindungi setiap pemeluk agama (yang tentu saja agama diakui di Indonesia) untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Menjamin  berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.  b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung makna  bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas Negara hukum. mengakui  persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat. c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh  penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama ras bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu yakni satu  bangsa Indonesia. cinta terhadap bangsa dan tanah air. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. d. Sila Keempat : Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap  pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang

24

 pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. tidak memaksakan kehendak

kepada

orang

lain.

Melakukan

musyawarah,

artinya

mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. e. Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Mengandung maksud bahwa

setiap penduduk Indonesia berhak

mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan. mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan  peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Penghidupan disini tidak hanya hak untuk hidup, akan tetapi juga kesetaraan dalam hal mengenyam pendidikan. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila di implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada lagi kita temukan di Negara kita namanya ketidak adilan, terorisme, koruptor serta kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercemin semuanya norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan Negara. Sehingga tercapailah citacita sang perumus Pancasila yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan Negara.