Etika Dan Hukum Rumah Sakit

 

Etika dan Hukum Rumah Sakit

 

Pengertian RS (PerMenKes) 

Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian

 

Menurut WHO: RS adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan, yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang, yang terdiri dari tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orangorang yang menderita sakit, luka, melahirkan, dan menyediakan pelayanan rawat jalan 

 





RS sebagai suatu institusi juga mempunyai etika  ERSI (Etika Rumah Sakit Indonesia) Tenaga kesehatan yang ada di RS dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada etika profesinya masing-masing dan memahami etika profesi disiplin ilmu yang lain agar tidak saling berbenturan

 

Persamaan Etika dan Hukum 

 





Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat Obyek  tingkah laku manusia Mengandung hak dan kewajiban anggotaanggota masyarakat agar tidak saling merugikan Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi Sumber  hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior

 

Perbedaan Etika dan Hukum ETIKA  - Be Berl rlak aku u di liling ngku kung ngan an profesi -

-

-

Di Disu susu sun nkatan berd bean rdas asar arka kan na kesepa kes epakat anggot ang gota profesi Tida Ti dak k selu seluru ruhn hnya ya tert tertul ulis is Sa Sank nksi silesa hu kum Peny Pe nye e lehuku saia ian nmdi MKEK  KEK  Penyel Pen yelesa esaian ian pelan pelangga ggaran ran tidak selalu bukti fisik 

HUKUM - Berl rlak aku u um umum um - Disusun ole leh h badan -

-

-

pemerintah Terc Te rcan anttum dal alam am kit itab ab unda un dang ng-u -und ndan ang g da dan n lemb le mbar aran an ne nega gara ra Tu Tunt ntut utan anaian huku hu Peny Pe nyel eles esai ankum dim Pengadilan Perlu bukti fisik 

 

ETIKA RS 





Merupakan etika terapan  etika umum yang diterapkan pada pengoperasian RS Etika praktis dikembangkan untuk RS sebagai suatuyang institusi Merupakan pengembangan dari etika biomedis = bioetika, karena masalahmasalah / dilema etik yang timbul akibat kemajuan yang pesat dari iptek yang terjadi di RS  reproduksi, transplantasi

 



Etika RS terdiri dari 2 komponen: 

Etika administratif 



Etika biomedis

 

Contoh-contoh masalah etik di RS            

Rekam medis Keperawatan Pelayanan laboratorium Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

pasien pasien dewasa anak -anak  klinik medik  intensif, anestesi, euthanasia radiologi kamar operasi rehabilitasi medik  gawat darurat medikolegal

 

Contoh-contoh isu etika administratif  

  

Masalah kepemimpinan dan manajemen di RS  sesuai dengan asas Beneficence, Non-Maleficence, Authonomy, dan Justice Masalah kerahasiaan Masalah informed consent Masalah keuangan : uang muka perawatan 

tarif dokter spesialis yang mahal  Pasien yang berhutang 

 

Isu etik biomedis Menyangkut persepsi dan perilaku profesional dan institusional terhadap hidup dan kesehatan manusia sejak sebelum lahir hingga kematian  Contoh: Rekayasa genetika, reproduksi, donasi, dan transplantasi organ  Timbul isu-isu etika, isu-isu sosial, hukum, agama, politik, pemerintahan, ekonomi, lingkungan hidup dalam pelayanan kesehatan 

 

Hukum RS 

Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pihak penyelenggara kesehatan maupun dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman medik serta sumber-sumber hukum lain

 



Dalam rangka memberi perlindungan kepastian hukum baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis

 

Hukum Rumah Sakit 

Semua ketentuan hukum yg berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan & penerapannya serta hak & kewajiban segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak  penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu RS dengan segala aspek organisasi, sarana, pedoman medis serta sumber2 hukum lainnya

 

Hubungan Hukum RS - Pasien 

 Ada 2 perjanjian: 1.

Perjanjian Perawatan: RS menyediakan

2.

perawatan kamar dan tenaga perawat untuk  tindakan keperawatan Perjanjian Pelayanan Medis: RS menyediakan tenaga medis yg berupaya maksimal untuk menyembuhkan pasien

 

Tanggung Jawab Hukum RS 

RS bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yg dilakukan oleh tenaga kesehatan baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (1243, 1370, 1371, 1367 KUH



Perdata) Dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan bermitra dengan dokter, RS hak  dan kewajiban yg diatur memiliki sesuai dengan kode etik RS (KODERSI)

 

Hak RUMAH SAKIT 





 



Berhak membuat peraturan yang berlaku di RS tsb. Berhak  pasien mensyaratkan mentaati semua peraturan RS.harus Berhak mensyaratkan pasien harus mentaati Instruktur dokter. Berhak memilih tenaga dokter. Berhak menuntut pihak -2 yang melakukan Wanprestasi(pasien, pihak ketiga, dll). Berhak mendapat perlindungan hukum.

 

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT 









Wajib mematuhi peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Wajib memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, ras, agama, sex, dan status sosial pasien. Wajib merawat pasien sebaik -baiknya tanpa . perawatan dengan tidak  membedakan Wajib menjagakelas mutu membedakan kelas. Wajib memberikan pertolongan di UGD/IRD tanpa meminta imbalan terlebih dahulu.

 





 







Wajib menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan. Wajib menjaga peralatan dalam keadaan siap pakai. Wajib merujuk pasien apabila sarana kurang. Wajib + prasarana mengusahakan mengatasi kecelakaan sarana dan bencana . Wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum apabila ada gugatan. Wajib membuat perjanjian tertulis dengan dokter. Wajib membuat standard Profesi Medik untuk  pelayanan medik,non medik 

 

PERSYARATAN SDM DI 

RUMAH SAKIT Tenaga medis yg melakukan praktek  kedokteran di RS wajib memiliki SIP





Tenaga kesehatan tertentu yg bekerja di RS wajib memiliki ijin sesuai UU Setiap tenaga kesehatan di RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan RS, SOP yg berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien

 

JENIS PELAYANAN DAN KLASIFIKASI DI RUMAH SAKIT 

Jenis Pelayanan di RS



Jenis Pengelolaan RS

RS Umum RS Khusus RS Publik  RS Privat

 



RS PUBLIK : 







Dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum yg nirlaba Pengelolaannya berupa BLU atau BLUD sesuai dengan ketentuan perundangan Tidak dapat dialihkan menjadi RS Privat

RS PRIVAT : 

Dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit dan berbentuk PT atau Persero

 

JENIS RUMAH SAKIT BERDASARKAN FASILITAS DAN KEMAMPUAN 

PELAYANAN RUMAH SAKIT KLASIFIKASI RS UMUM :    



RS Umum kelas A  RS Umum kelas B RS Umum kelas C RS Umum kelas D

KLASIFIKASI RS KHUSUS : 

RS Khusus kelas A  RS Khusus kelas B



RS Khusus kelas C



 

RS UMUM KELAS A   



Mempunyai 4 spesialis dasar Mempunyai 5 spesialis penunjang medis Mempunyai 12 spesialis lain Mempunyai 13 sub-spesialis

 

RS UMUM KELAS B   



Mempunyai 4 spesialis dasar Mempunyai 4 spesialis penunjang medik  Mempunyai 8 spesialis lain Mempunyai 2 sub-spesialis

 

RS UMUM KELAS C  

Mempunyai 4 spesialis dasar Mempunyai 4 spesialis penunjang medik 

RS UMUM KELAS D 

Mempunyai 2 spesialis dasar

 

RS KHUSUS KELAS A 



dan kemampuan pelayanan Fasilitas medik  spesialis dan sub-spesialis khusus yg lengkap

RSdan KHUSUS KELAS Bmedik  Fasilitas kemampuan pelayanan spesialis dan sub-spesialis khusus yg terbatas

RS KHUSUS KELAS C



Pelayanan medik spesialis dan subspesialis khusus yg minimal

 

PENGORGANISASIAN RS 





Kepala RS harus seorang tenaga medis yg mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang ke-rumahsakit-an Tenaga struktural yg menduduki jabatan pimpinan harus WNI Pemilik RS tidak boleh merangkap menjadi Kepala RS

 

PANITIA ETIK RS (PERS) 





Etika RS Indonesia (ERSI) disusun oleh Persatuan RS Indonesia (PERSI) ERSI memuat kewajiban umum RS, kewajiban RS terhadap masyarakat, kewajiban RS terhadap pasien, kewajiban RS terhadap tenaga kesehatan Panitia etik RS anggotanya terdiri dari: 

Staff medis, staff keperawatan, administrasi dan pihak -pihak lain yang berkaitan dengan

tugas RS  

MANFAAT PERS 

Sumber informasi yg relevan untuk  menyelesaikan masalah etik di RS



Mengidentifikasi masalah pelanggaran etik  di RS dan memberikan pendapat untuk  penyelesaian



Memberikan nasihat kepada direksi RS untuk meneruskan atau tidak pelanggaran etik ke MKEK 

 

HOSPITAL BYLAWS 



Hospital = Rumah sakit; Bylaws = peraturan dan ketentuan yg dibuat suatu organisasi untuk mengatur anggotaanggotanya Keberadaan HBL memegang peran penting sebagai tata tertib & menjamin kepastian hukum di RS

 

CIRI DAN SIFAT HBL   





Tailor made Perpanjangan tangan hukum Mengatur bidang yg berkaitan dengan seluruh manajemen RS  administrasi, medik , perawatan, pasien, dokter, karyawan Rumusan HBL harus tegas, jelas, terperinci Rumusan HBL harus sistematis

 



Bentuk HBL berupa :       

kumpulan peraturan RS SOP Surat keputusan Surat penugasan Pengumuman Pemberitahuan Perjanjian (MOU)

 

Kepentingan HBL 

Peningkatan mutu pelayanan :    

Pelayanan medis, pelayanan keperawatan, administrasi dan manajemen, Rekam medis, Pelayanan gawat darurat

Kepentingan hukum : untuk menentukan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dalam suatu kasus hukum kedokteran   Alat untuk mencegah timbulnya resiko 

mencegah atau  patient safetyterulangnya suatu resiko