Etika Dan Hukum Kesehatan..

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Persoalan etika kesehatan menjadi bahasan yang sangat penting dalam lingkup dunia kedokteran karena berhubungan dengan sumpah seorang dokteryang lebihmengutamakan kemanusiaan (bukan semata keuntungan). Salah satu kasus yang sempat menghebohkan yaitu kasus Prita Mulyasari yang berperkara dengan salah satu rumah sakit berlabel internasional. Memberikan keterangan setransparan mungkin ke pasien ihwal penyakit dan atau diagnosa medis merupakan bagian dari etika yang harus dipenuhi setiap dokter sebagai individu dan rumahsakit sebagai institusi. Prita, konon telah dilanggar haknya tersebut karena ketika berusaha untuk melakukan konfirmasi menyoal hasil tes pemeriksaannya, jawaban yang diberikan pihak rumah sakit tidak komprehensif. Persoalan diatas jelas merupakan bagian dari etika kesehatan yang harus dipenuhi oleh masing-masing institusi kesehatan. Hal ini karena di institusi kesehatan apapun membutuhkan interaksi antara manusia yang dilandasi dengan sikap dan perilaku yang mengandung etika. Selain etika, bidang kesehatan juga mengenal namanya hukum kesehatan. Hukum kesehatan lebih diutamakan dibandingkan dengan etika kesehatan. Contoh etika kesehatan : mantri dapat memberikan suntikan tanpa ada dokter, tapi berdasarkan hukum kesehatan hal ini tidak dibenarkan. Contoh lain : kerahasiaan dokter (etika kedokteran) namun jika terkait dengan masalah hukum maka hal ini harus dikesampingkan. Karena etika dan hukum kesehatan hampir mempunyai pengertian yang sama namun mempunyai perbedaan mendasar maka penulis merasa penting untuk menulis makalah tentang etika dan hukum kesehatan.

1.2

Tujuan Penulisan

1.2.1 Diketahuinya pengertian etika 1.2.2 Diketahuinya pengertian etika kesehatan 1.2.3 Diketahuinya pengertian hukum secara umum 1.2.4 Diketahuinya pengertian hukum kesehatan

1

1.3 Manfaat Penulisan

1.3.1

Untuk mengenali situasi  –   stuasi yang sulit dan melaluinya dengan cara yang benar sesuai prinsip dan rasional.

1.3.2

Memberikan kontribusi secara bermakna dalam menanamkan etika profesi bagi tenaga kesehatan sekaligus mengenalkan hukum kesehatan yang harus dipatuhi guna menghindari malpraktek dan pelangaran etik

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1 Etika 1.1 Etika dan Etiket 1.1.1 Pengertian Etika dan Etiket

Menurut Hendrik (2012 :1), etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menurut Aristoteles menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral” , yang berasal dari bahasa Latin mos (jamak : mores) yang berarti juga kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan  banyak bahasa latin, termasuk bahasa Indonesia, kata nmoresmasih digunakan dalam arti yang sama. Jadi etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral”, k arena keduanya  berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan, hanya bahasa asalnya berbeda (etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa latin). Menurut Hanafiah dan Amir (2008 :2), etik ( ethics)  berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti akhlak, adat kebiasaan,watak, perasaan, sikap, yang baik, dan yang layak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwadaminta, 1953), etika adalah ilmu  pengetahuan tentang azas akhlak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika adalah : 1. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dankewajiban moral. 2. Kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3.  Nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Kamus Kedokteran (Ramali dan Pamuncak, 1987), etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam satu profesi.

3

1.1.2 Persamaandan Perbedaan Etika dan Etiket

Menurut Hendrik (2012 : 2) , persamaan dan perbedaan etika dan etiket adalah sebagai  berikut : a. Persamaan etika dan etiket yaitu : 1. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia, istilah ini hanya digunakan untuk manusia. Hewan tidak mengenal etika dan etiket. 2. Baik etika maupun etiket menrus mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya member norma bagi perilaku manusia dan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sifat normatif inilah yang menyebabkan kedua istilah tersebut mudah dicampuradukkan.  b. Perbedaan etika dan etiket yaitu : 1. Etiket menyangkut cara  suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia yang telah ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Dianggap melanggar etiket bila menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Akan tetapi, etika ti dak terbatas pada cara   dilakukannya suatu  perbuatan melainkan memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri, artinya apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin tidak pernah diperbolehkan, “ Jangan mencuri” merupakan norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri sama sekali tidak relevan. 2. Etiket hanya ber laku dalam per gaulan. Jika tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misalnya peraturan etiket yang mengatur cara kita makan. Sebaliknya etika selalu berlaku. Etika tidak  bergantung pada hadir tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu  berlaku, entah orang lain hadir atau tidak. Barang yang di[injam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa. 3. Etiket bersifat relative.   Hal yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh makan dengan tangan atau bersendawa pada waktu makan. Lain halnya dengan etika yang jauh lebih absolute, “Jangan mencuri”, jangan berbohong”, “jangan membunuh” merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak dapat ditawar –   tawar atau mudah diberi dispensasi. 4

4. Etiket hanya memandang manusia dari segi l ahir iah    saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Dapat saja orang tampil sebagai “musang berbulu ayam” yang berarti dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalam penuh kebusukan. Bukan merupakan kontradiksi, jika seseorang selalu  berpegang pada etiket dan sekaligus bersifat munafik. Akan tetapi, orang yang etis sifatnya tidak mungkin bersikap munafik.

1.2 Profesi 1.2.1 Pengertian Profesi

Menurut Hendrik (2012 : 18) ,  profesi adalah pekerjaan tetap dalam semangat  pengabdian terhadap kepentingan umum (sesama manusia) yang dihayati sebagai suatu  panggilan hidup dengan menerapkan keahlian yang diperoleh dengan jalan mempelajari dan mengikuti latihan secara sistematis. Jadi hakikat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan. Setiap panggilan hidup adalah mulia jika diwujudkan dengan cara bermartabat, yakni dengan penuh kesungguhan, kecermatan, dan tanggung  jawab. 1.2.2 Ciri  –  ciri Umum Profesi

Ciri –  ciri umum profesi antara lain : 1. Pelayanan pada individu secara langsung (umumnya bersifat konfidensial) 2. Pendidikan tertentu dengan melalui ujian tertentu sebelum melakukan pelayanan. 3. Anggota yang relatif homogen 4. Standar pelayanan tertentu 5. Etik profesi yang ditegakkan oleh suatu organisasi profesi Talcott Parsons (dalam Indar, 2006), mengemukaan cirri  –   cirri khusus profesi adalah sebagai berikut : 1.  Disinterestedness atau tidak mengacu pada pamrih 2. Rasionalitas, karena profesi merupakan suatu sistem okupasi yang perwujudannya dilaksanakan dengan menerapkan ilmu tertentu.

5

3. Spesifisitas fungsional, para professional itu memiliki kewibawaan (otoritas), otoritas  professional bertumpu pada kompetensi teknis yang terbatas pada satu pengetahuan dan keahlian tertentu. 4. Universalisme dalam pengertian objektivitas sebagai lawan dari subjektivitas, yang  berarti bahwa landasan pertimbangan profesional dalam pengambilan keputusan didasrkan pada “apa yang menjadi masalahnya”   dan tidak pada “siapa orangnya” atau “keuntungan pribadi apa yang diperolehnya” 

1.3 Etika Profesi

Menurut Hendrik ( 2012 : 9), etika pprofesi merupakan sekelompok prinsip  –   prinsip etika yang dirumuskan oleh kelompo  –  kelompok itu sensiri khususnya dalam fungsi sebagai  pedoman, penuntun dalam berperilaku. Kieser (dalam Indar, 2006), mengatakan bahwa etika  profesi sebagai sikap hidup adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan  profesional dari pasien / klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan refleksi yang saksama. Kaidah –  kaidah pokok etika profesi sebagai berikut : 1. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan, sehingga sifat tanpa  pamrih menjadi cirri khas dalam mengemban profesi. Artinya pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien serta kepentingan umum dan bukan kepentingan pengemban profesi sendiri. 2. Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien mengacu pada kepentingan atau nilai  –   nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. 3. Pengembanan profesi harus selalu mengacu pada masyarakat sebagai kesel uruhan. 4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat meminjam mutu dan peningkatan mutu pengembanan profesi harus bersemangatkan solidaritas antar sesame rekan profesi (Hendrik, 2012 : 20). Etika profesi diwujudkan dalam kode etik yang memberikan arahan bagi suatu  pekerjaan profesi dan sekaligus menjamin mutu moralitas profesi di mata masyarakat.

6

1.4 Pekerjaan Profesi 1.4.1 Pengertian Pekerjaan Profesi

Menurut Hanafiah dan Amir (2008 :2), pekerjaan profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latihan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggindalam masyarkat, seperti ahli hokum (hakim, pengacara), wartawan, dosen, dokter, dokter gigi dan apoteker. 1.4.2 Ciri - ciri Pekerjaan Profesi

Ciri - ciri pekerjaan profesi adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan sesuai dengan standar nasional 2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan 3. Berlandaskan etik profesi dan mengingat seumur hidup 4. Legal melalui perizinan 5. Belajar sepanjang hayat 6. Anggota bergabung dalam satu organisasi profesi (Hanafiah dan Amir, 2008 :2).

1.5 Etika Profesi 1.5.1 Pengertian Etika Profesi

Menurut Hendrik (2012 : 19), pengertian etika profesi merupakan sekelompok prinsip  –   prinsip etika yang dirumuskan oleh kelompok  – kelompok itu sendiri khususnya dalam fungsi sebagai pedoman dan penuntun dalam berperila ku. Kieser (dalam Indar, 2006) mengatakan bahwa etika profesi sebagai sikap hidup adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan professional dari pasien atau klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan refleksi yang saksama.

7

1.5.2 Kaidah  –  Kaidah Pokok Etika Profesi

1. Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan, sehingga sifat tanpa  pamrih menjadi ciri khas dalam mengemban profesi. 2. Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien mengacu pada kepentingan atau nilai  –   nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. 3. Pengembanan profesi harus selalu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. 4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembanan profesi harus bersemangatkan solidaritas antar sesama rekan profesi. Etika profesi diwujudkan dalam kode etik profesi yang memberikan arahan bagi suatu  pekerjaan profesi dan sekaligus menjamin mutu moralitas profesi di mata masyarakat (Hendrik, 2012 :20).

1.6 Kode Etik 1.6.1 Pengertian Kode Etik

Menurut Hendrik (2012 : 20), kode etik adalah kumpulan asas dan nilai yang  berkenaan dengan moral, sehingga bersifat normatif dan tidak empiris seperti halnya pada behavioral science. Kode etik profesi adalah norma  –   norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota  profesi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.

1.6.2 Tujuan Kode Etik

1. Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi 4. Untuk meningkatkan mutu profesi (Hendrik, 2012 : 22). 8

1.6.3 Ciri  –  ciri Etik Profesi

Ciri –  ciri etik profesi adalah sebagai berikut : 1. Berlaku untuk lingkungan profesi 2. Disusun oleh organisasi profesi bersangkutan 3. Mengandung kewajiban dan larangan 4. Menggugah sikap manusiawi (Hanafiah dan Amir, 2008 :2).

1.7 Standar Profesi 1.7.1 Pengertian Standar Profesi

Veronica (Anny Isfandyarie, 2005), mengatakan bahwa standar profesi adalah  pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi se cara baik. Hal serupa juga diungkapkan dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 UU Nomor 23 / 1992. 1.7.2 Tujuan Standar Profesi

Adapun tujuan ditetapkannya standar profesi, antara lain : 1. Melindungi masyarakat (pasien) dari praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi. 2. Melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar. 3. Sebagi pedoman dalam pengawasan, pembinaan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 4. Sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif (Hendrik, 2012 : 23).

9

2. Hukum Kesehatan 2.1 Hukum Kesehatan 2.1.1 Pengertian Hukum Kesehatan

Pengertian hukum kesehatan (health law) adalah suatu spesialisasi dari ilmu hokum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan perundang  –   undangan di sektor  pemeliharaan kesehatan. Menurut Kansil (1989), hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang  –  undangan dalam bidang kesehatn yang mengatur pelayanan medic dan sarana medik. Sedangkan Leenen (dalam Amri Amir, 1999), mengemukakan bahwa hokum kesehatan meliputi semua ketentuan umum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut serta pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hokum otonom, ilmu, dan literaturmenjadi sumber hokum kesehatan. Menurut pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (Perhuki), hokum kesehatan adalah semua ketentuan hokum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman  –   pedoman medis nasional / internasional, hokum di bidang kesehatan,  jurisprudensi serta ilmu pengetahuan di bidang kedokteran / kesehatan. Sedangkan menurut Tim Pengkajian Hukum Kedokteran Badan Pembinaan Hukum  Nasional (BPHN), hokum kesehatan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspeknya, yaitu aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, selain aspek organisasi dan sarana yang harus diperhatikan : Pedoman medis, internasional, hukum kebiasaan, dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan literature medis juga merupakan sumber hukum kesehatan (Hendrik, 2012 : 25).

10

2.1.2 Sumber Hukum Kesehatan

1. Pedoman Internasional. Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian kedokteran, khususnya eksperimen pada manusia, yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan medic (informed consent). 2. Hukum kebiasaan 3. Jurisprudensi 4. Hukum otonom 5. Ilmu 6. Literatur (Hendrik, 2012 : 26).. 2.2 Latar Belakang Perlunya Hukum Kesehatan

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau oleh masyarakat dengan menggunakan  jasa tenaga. Kewenangan untuk melakukan upaya tersebut memerlukan peraturan hokum sebagain dasar pembenaran hukum wewenang kesehatan tersebut. Bidang sumber daya kesehatan inilah yang dapat memasuki kegiatan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya amat besar bukan pekerjaan mudah, oleh sebab itu diperlukan juga peraturan perlindungan hu kum untuk melindungi “ pemberi” dan “penerima”  jasa pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum tersebut diperlukan perangkat

hukum kesehatan yang berpandangan maju untuk menjangkau perkembangan kesehatan yang semakin kompleks, sehingga pelaksanaan “ hu kum kesehatan” diberlakukan secara  proporsional dan bertahap sebagai bidang hukum khusus.

2.3 Fungsi dan Tujuan Hukum Kesehatan

Hukum mempunyai tujuan mengatur setiap hubungan hukum yang timbul, baik antara individu dan individu maupun antara individu dan masyarakat di dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kesehatan.

11

Menurut Radbruch (Veronica K, 1999) membedakan keharusan alamiah dan keharusan susilawi, yang selanjutnya disebut norma alam dan norma susila. Antara kedua norma itu terdapat perbedaan yang mendasar.  Norma

alam

adalah

norma

yang menggambarkan

dunia

kenyataan,

yaitu

mengemukakan sesuatu yang memang sudah ada yang pasti akan terlaksana, yang dijadikan sebagai norma karena kesesuaiannya dengan kenyataan. Sedangkan norma susila adalah norma yang menggambarkan suatu keadaan yang ingin dicapai, yang mungkin tidak akan terlaksana yang dijadikan sebagai norma walaupun kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya.  Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah laku anggotanya dalam hubungannya satu sama lain. Menurut Zevenbergen (Veronica K, 1999), bahwa norma hukum dalam diri individu mengandung dua hal yaitu patokan penilaian dan patokan perilaku.

2.4 Asas  –  asas dalam Undang  –  Undang Nomor 36 Tahun 2009

Menurut pasal 2 penjelasan undang –  undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu 1. Asas perikemanusiaan: bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas  perikemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan YME dengan tidak membedakan golongan agama dan Bangsa. 2. Asas keseimbangan : bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksankan antara individu dan masyaraka, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual. 3. Asas manfaat : bahwa pemabngunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar –   besarnya bagi kemanusiaan yang sebesar  –   besarnya bagi kemanusiaan dan  berprikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara. 4. Asas perlindungan : bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan  perlindungan dan kepastian hukum

kepada pemberi dan penerima pelayanan

kesehatan.

12

5. Asas penghematan terhadap hak dan kewajiban : bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hokum. 6. Asas keadilan : bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata pada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. 7. Asas gender dan nondiskriminatif : bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki –  laki. 8. Asas norma agama : bahwa pembanunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

2.5

Hak dan Kewajiban Pemerintah, Masyarakat dan Perorangandalam bidang

Kesehatan

Hak terdiri atas 3 jenis : 1. Kebebasan Hak ini diekspresikan sebagai hak individu untuk hidup sesuai dengan pilihannya dalam batas  –   batas yang ditentukan. Misalnya seorang perawat dan bidan wanita yang bekerja di rumah sakit (haknya asalkan berwarna putih bersih dan sopan sesuai dengan batas –  batas. Dari contoh tersebut terdapat dua hal penting yaitu : a. Batas –  batas kesopanan tersebut merupakan kebijakn rumah sakit  b. Warna putih dan sopan merupakan norma yang diterapkan untuk perawat atau  bidan. 2. Hak kesejahteraan Hak yang diberikan secara hukum untuk hal  –   hal yang merupakan standar keselamtan spesifik dalam suatu bangunan atau wilayah tertentu. Misalnya :Hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan (asuhan keperawatan atau kebidanan) dan hak penduduk untuk memperoleh air bersih. 3. Hak –  hak legislative Hak yang diterapkan oleh hokum berdasarkan konsep keadilan. Misalnya :Seorang wanita mempunyai hak legal untuk tridak diperlakukan semena –  mena oleh suaminya. 13

Badman (Nila Ismani, 2002) menjelaskan 5 syarat yang mempengaruhi penentuan hak  – hak seseorang : 1. Kebebasan untuk menggunakan hak yang dipilih oleh orang lain, orang yang  bersangkutan tidak dapat disalahkan atau dihukum karena tidak menggunakan hak tersebut. Contoh pasien berhak untuk menjalankan pengobatan ditetapkan oleh dokter tetapi pasien berhak untuk menerima atau menolak pengobatan tersebut. 2. Seseorang mempunyai tugas untuk memberikan kemudahan bagi orang lain untuk menggunakan hak  –   haknya. Contoh tenaga kesehatan perawat atau bidan mempunyai tugas untuk meyakinkan dan melindungi pasien untuk mendapatkan  pengobatan. 3. Hak harus sesuai dengan prinsip  –   prinsip keadilan yaitu persamaan, tidak memihak dan kejujuran. Contoh setiap pasien mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengobatanh dan perawatan. 4. Hak untuk dapat dilaksanakan. Contoh memastikan bahwa hak  –   hak asasi manusia dilaksanakan untuk semua pasien. 5. Apabila hak seseorang bersifat membahayakan maka hak tersebut dapat ditolak dan orang yang bersangkutan akan diberi kompensasi atau pengganti. Contoh apabila nama pasien tertunda dari jadwal operasi dengan tidak disengaja, maka  pasien tersebut mendapat kompensasi untuk ditempatkan bagian teratas dari operasi berikutnya.

Selain hak di atas setipa warga Negara atau masyarkat juga mempunyai kewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi  –   tingginya yang meliputi upaya kesehatn perseorangan dan pembangunan  berwawasan

kesehatan

(pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No 36/ 2009. Selain itu setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi maupun social dan berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi  –   tingginya serta berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (pasal 10,11 dan 12 UU No 36 / 2009).

14

BAB III PEMBAHASAN

Tulisan ini mengambarkan sekilas mengenai pengertian etika dan hukum kesehatan kesehatan dan pengaruh terhadap penyelesaian masalah etika dan hukum dalam profesi kesehatan dan pelayanan kesehatan. Anggota profesi yang melanggar kode etik profesinnya ditertibkan atau dihukum atau dikeluarkan dari profesi itu oleh para anggota profesi itu sendiri. Dengan kata lain yang wajib menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melanggar adalah kelompok profesi itu sendiri. Untuk itulah tulisan singkat ini di persembahkan sebagai langkah awal pengenalan Etika dan Hukum Kesehatan Majelis yang berkaitan dengan kode etik ini dikenal dengan Majelis Kehormatan Etik Profesi yang bertugas untuk memeriksa dan menentukan serta menjatuhkan sanksi terhadap  pelanggaran kode etik Keputusan presiden Nomor 56 tahun 1995 berisi tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) Keanggotaan MDTK ini terdiri atas sarjana hukum, ahli kesehatan yang mewakili organisasi profesi di bidang kesehatan, ahli agama, ahli psikologi, dan sosiologi. Ketua MDTK dijabat oleh Sarjana Hukum yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum kesehatan. Majelis ini bertugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalam menjalankan tugasnya. 3.1. Secara umum , tujuan kode etik adalah : 1. untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Demi menjaga citra serta mencegah pihak luar meremehkan atau melecehkan profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi.

Profesi kode etik mempunyai kekuatan mengikat dan pemberian sanksi yang tegas  bagi setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran tehadap kode etik. Kode etik diberlakukan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kode etik  profesi dapat disebut hukum khusus profesi.

Sebagaimana pedoman dalam bertindak bagi profesi, kode etik harus memiliki sifatsifat antara lain : 15

1. Kode etik harus rasional,tetapi tidak kering dari emosi 2. Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku. 3. Kode etik harus bersifat universal.

3.2. Pendapat Ahli Tentang Hukum Kesehatan Menurut Leenen (dalam Amri Amir, 1999) mengemukakan bahwa hukum kesehatan meliputi semua ketentuan umum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut serta pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu dan literatur, menjadi hukum kesehatan.

Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik bagi  perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun sebagai sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lain.

Dengan demikian hukum kesehatan meliputi seluruh aturan hukum yang  berhubungan langsung dengan bidang pemeliharaan kesehatan yakni meliputi hukum medis/kedokteran, hukum keperawatan hukum farmasi, hukum rumah sakit, hukum kesehatan lingkungan, hukum kesehatan masayarakat, dan hukum lainnya disektor kesehatan. hukum kesehatan mengandung makna yang lebih luas.

Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara  pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing  penyelenggaraan pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat.

Perlindungan hukum tersebut diperlukan perangkat hukum kesehatan yang  berpandangan maju untuk menjangkau perkembangan kesehatan yang semakin kompleks,

16

sehingga pelaksanaan hukum kesehatan diberlakukan secara proporsional dan bertahap sebagai bidang hukum khusus.

3.3

Dalam pelayanan kesehatan (health care), terdapat dua kelompok yang perlu dibedakan, yaitu : 1. Health Receiver, yaitu penerima pelayanan kesehatan, misalnya pasien, orang yang ingin memelihara/meningkatkan kesehatannya. 2. Healh Provider, yaitu pemberi pelayanan kesehatan, misalnya dokter, bidan fisioterapi.

Kedua kelompok tersebut menginginkan adanya kepastian dan perlindungan hukum, sebagai contoh : 1. Kepastian hukum untuk health receiver, misalnya adanya ijazah dan surat izin  praktik, memberikan kepastian akan keahliannya. 2. Perlindungan hukum untuk health receiver, misalnya ketentuan hukum (perdata) yang menjamin adanya ganti rugi. 3. Bagi health provider, misalnya jika terjadi hal yang diduga malpraktik medis seorang tenaga kesehatan tidak dapat dihukum langsung, tetapi harus melalui  proses perkara dahulu di pengadilan untuk membuktikan bersalah tidaknya tenaga kesehatan tersebut.

Pada hakekatnya hukum menghendaki adanya penataan hubungan antar manusia, termasuk juga hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak ada yang melanggar kepentingan pihak lain. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “World Congress on Medical Law” di Belgia tahun 1967. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI dan rumah Sakit Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Hal ini berarti, hampir 15 tahun setelah diselenggarakan Kongres Hukum Kedokteran Dunia di Belgia. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya  pada tahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI). Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987. Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen atau kelompok-kelompok profesi kesehatan 17

yang saling berhubungan dengan yang lainnya, yakni : Hukum Kedokteran, Hukum Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan, dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, meskipun Etika dan Hukum Kesehatan mempunyai  perbedaan, namun mempunyai banyak persamaannya, antara lain : 1. Etika dan hukum kesehatan sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan. 2. Sebagai objeknya adalah sama yakni masyarakat baik yang sakit maupun yang tidak sakit (sehat). 3. Masing-masing mengatur kedua belah pihak antara hak dan kewajiban, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun yang menerima pelayanan kesehatan agar tidak saling merugikan. 4. Keduanya menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, baik penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan. 5. Baik etika maupun hukum kesehatan merupakan hasil pemikiran dari para pakar serta  pengalaman para praktisi bidang kesehatan.

Sedangkan perbedaan antara etika kesehatan dan hukum kesehatan, antara lain : 1. Etika kesehatan hanya berlaku di lingkungan masing-masing profesi kesehatan, sedangkan hukum kesehatan berlaku untuk umum. 2. Etika kesehatan disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi, sedangkan hukum kesehatan disusun oleh badan pemerintahan, baik legislatif (Undang-Undang = UU, Peraturan Daerah = Perda), maupun oleh eksekutif (Peraturan Pemerintah/PP, Kepres. Kepmen, dan sebagainya). 3. Etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum kesehatan tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaran negara lainnya. 4. Sanksi terhadap pelanggaran etik kesehatan berupa tuntunan, biasanya dari organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan adalah “tuntunan”, yang berujung pada pidana atau hukuman. 5. Pelanggaran etik kesehatan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi dari masing-masing organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan. 18

6. Penyelesaiaan pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan untuk  pelanggaran hukum pembuktiannya memerlukan bukti fisik.

19

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 4.1.1

Pengertian etika adalah Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat apakah pekerjaan itu sudah benar atau salah, baik atau buruk.

-

Etika akan memberikan semacam batasan maupun standart yang akan mengatur  pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

-

Etika adalah refleksi dari apa yang disebut “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

4.1.2 Pengertian etika kesehatan adalahrefleksi dari apa yang disebut “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan  pelayanan kesehatan.

4.1.3 Pengertian hukum secara umum adalah Ketentuan-ketentuan / aturan  –   aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pergaulan hidup pada individu, kelompok, masyarakat dan Bangsa.

4.1.4 Pengertian hukum kesehatanmerupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang  berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum  perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.

20

4.2 Saran 4.2.1

Dalam profesi apa pun selalu ada etika dan hukumnya. Bagi yang melanggar etika akan dikenakan sanksi moral dan bagi yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi hukum.

4.2.2

Sepatutnyalah petugas kesehatan untuk memahami etika dan hukum kesehatan. Diharapkan juga semua petugas kesehatan senantiasa berpegang teguh dan  berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya.

21

DAFTAR PUSTAKA

1. Achadiat, C.M. 2007. Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran. EGC. Jakarta. 2. Hanafiah, J dan Amir, A. 2008. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 4. EGC. Jakarta. 3. Hendrik. 2012. Etika dan Hukum Kesehatan. EGC. Jakarta 4. http : // chevirickbotolinggo.blogspot.com/p/pengertian-etika-profesi. 5. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

22