Etika Dan Hukum Kes

 

TUGAS MAKALAH ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

RUANG LINGKUP DAN HUKUM KESEHATAN

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 1 AZMIATUSSAHLIAH

( 0801163119 )

EMA RIZKA SAZKIAH

( 0801163121 )

ERVINA PUJI HASTUTI

( 0801163149 )

NILASARI

( 0801163120 )

HALIMATUSSA’DIYAH

( 0801163139 )

NURAIDA FITRI

( 0801163143 )

MAELANY SIFA FARADIYAH NASUTION

( 0801163136 )

NAMA DOSEN : RENI AGUSTINA HARAHAP, SST, M. Kes

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN AJARAN 2017 - 2018

 

LINGKUP UP DAN HUKUM KESEHATAN  RUANG LINGK A.  PENDAHULUAN Kesehatan adalah

keadaan

sejahtera

dari

badan, jiwa badan,  jiwa,,

dan sosial sosial yang  yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif  secara sosial dan ekonomis ekonomis.. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif , untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.  Dalam banyak hal yang berhubungan denngan masalah kesehatan , sering di temui kasus  –  kasus yang merugikan pasien, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan ramai di perbincangkan baik di kalangan masyarakat ataupun di kalangan intelektual. Sehingga sering timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan akibat adanya kesehatan atau kelalaian yang di lakukan oleh tenaga kesehatan di dalam melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan, kesehatan, maka keadaan keadaan  –  keadaan seperti inilah yang menunjukkan suatu gejala, bahwa dunia kesehatan (pelayan kesehatan ) mulai di landa krisis etik  –  etik medis, bahkan juga krisis keterampilan medis yang pada dasarnya semuanya tidak dapat tidak dapat di selesaikan dengan kode etik etika profesi para tenaga kesehatan semata, melainkan harus diselesaikan dengan cara yang lebih luas, yaitu melalui  jalur hukum. Munculnya kasus  –  kasus pelayanan kesehatan yang terjadi di tengah  –  tengah lapisan masyarakat dalam hal masalah kesehatan dan banyaknya kritikan  –  kritikan yang muncul terhadap pelayanan kesehatan itu merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum oleh masyarakat dalam hal masalah kesehatan semakin meningkat pula. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat tidak mau lagi menerima begitu saja cara pelayanan yang kurang efisien yang akan dilakukan para tenaga medis kesehatan kepada masyarakat, tetapi ingin menjalani bagaimana pemberian pemberian pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat itu harus harus dilakukan, serta bagaimana masyarakat harus bertindak sesuai dengan hak dan kepentinganya apabila mereka mereka menderita kerugian akibat akibat dari kelalaian kelalaian pelayanan kesehatan yang pada dasarnya adalah adalah kesalahan atau kelalaian pelayan kesehatan kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk di bicarakan dalam hal ini yang di sebabkan akibat dari kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut yang mempunyai dampak yang sangat merugikan, selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi pelayanan kesehatan, juga menimbulkan kerugian terhadap pasien atau masyarakat. B.  PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN Istilah hukum kesehatan ( medical law ) dalam negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental ( anglo saxon ) seperti, Belanda , Prancis berbeda dengan health law bagi negara yang menganut sistem hukum common law system ( amerika serikat, inggris ) yang

 

dikarenakan bahwa helath law   merupakan istilah ruang lingkupnya lebih luas dibanding dengan medical law karena sebagian orang yang menyatakan bahwa medical law adalah bagian dari health law. Definisi Hukum Kesehatan Menurut pakar ahli hukum Van Der Mijn, pengertian dari hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang

berhubungan secara langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara atau definisi hukum kesehatan adalah sebagai keseluruhan aktifitas juridis dan peraturan hukum dalam bidang kesehatan dan juga studi ilmiahnya.  Sedangkan menurut Prof. H.J.J. Leneen  mengatakan bahwa  bahwa Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.  Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan yang disebut sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan

pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan / pelayanan kedokteran (medical care / sevice)  sevice) 

Subjek dan Objek: 

Subjek Hukum Kesehatan adalah Pasien dan tenaga kesehatan termasuk institusi kesehatan sedangkan objek Hukum Kesehatan adalah perawatan kesehatan (Zorg voor de gezondheid). Tujuan Hukum Kesehatan: 

Salah satu tujuan nasional  nasional  adalah memajukan kesejahteraan bangsa bangsa,, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang sandang,, pangan pangan,,

pendidikan,, pendidikan

kesehatan, lapangan lapangan  kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung  jawab untuk terwujudnya derajat derajat  kesehatan yang optimal optimal  berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah pemerintah dan  dan swasta bersama-sama. Tujuan hukum Kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam

 

masyarakat

diharapkan

kepentingan

manusia

akan

terpenuhi

dan

terlindungi

(Mertokusumo, 1986). Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspeksosial dan kemasyarakata kemasyarakatan n dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.  baik. 

Azas Hukum Kesehatan: 

1.  Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa. 2.  Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. 3.  Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. 4.  Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 5.  Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual. 6.  Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya. Ruang lingkup hukum kesehatan:   

Hukum Medis (Medical Law ); );



Hukum Keperawatan (Nurse Law ); );



Hukum Rumah Sakit (Hospital Law ); );



Hukum Pencemaran Lingkungan (Environmental Law ));;



Hukum Limbah (dari industri, rumah tangga, dsb);



Hukum peralatan yang memakai X-ray (Cobalt, nuclear ));;



Hukum Keselamatan Kerja;

 



dan Peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitan langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Menurut Leenen, masalah kesehatan dikelompokkan dalam 15 kelompok: (Pasal 11 UUK)

1.  kesehatan keluarga 2.  perbaikan gizi

 

3. pengemanan makanan dan minuman 4.  kesehatan lingkungan 5.  kesehatan kerja 6.  kesehatan jiwa 7.  pemberantasan penyakit 8.  penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 9.  penyuluhan kesehatan 10. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 11. pengamanan zat adiktif 12. kesehatan sekolah 13. kesehatan olah raga 14. pengobatan tradisional 15. kesehatan matra Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undnagan di bidang pelayanan kesehatan, adalah: karena adanya kebutuhan 1.  pengaturan pemberian jasa keahlian 2.  tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan 3.  keterarahan 4.  pengendalian biaya 5.  kebebasan warga masyarakat untuk menentukan kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah 6.  perlindungan hukum pasien 7.  perlindungan hukum tenaga kesehatan 8.  perlindungan hukum pihak ketiga 9.  perlindungan hukum bagi kepentingan umum Sumber Hukum Kesehatan 

Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi juga yurisprudensi, traktat, Konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, Konvensi atau yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus atau pendapat para ahli tidak

 

mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru.  Zevenbergen mengartikan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; h ukum; sumber

yang menimbulkan hukum. Sedangkan Achmad Ali , sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam : a. Sumber hukum hukum materiil materiil adalah faktor-faktor yang turut menentukan isi hukum. Misalnya, hubungan sosial/kemasyarakatan, kondisi atau struktur ekonomi, hubungan kekuatan politik, pandangan keagamaan, kesusilaan dsb. b. Sumber hukum formal merupakan merupakan tempat atau atau sumber dari mana suatu suatu peraturan peraturan memperoleh kekuatan hukum; melihat sumber hukum dari segi bentuknya. Yang termasuk sumber hukum formal, adalah : 1. Undang-undang. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan mengikat masyarakat. UU di sini identik dengan hukum tertulis (Ius scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis. (Ius non scripta). Istilah tertulis tidak bisa diaertikan secara harafiah, tetapi dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus (speciali rechtsvormende organen). UU dapat dibedakan dalam arti : a. UU dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya, sehingga disebut UU. Jadi merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan UU karena cara pembentukannya. Di Indonesia UU dalam arti formal dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD’45).  

b. UU dalam arti materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai UU dan mengikat semua orang secara umum. 2. Kebiasaan (custom). Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan ini kemudian mempunyai kekuatan normatif, kekuatan mengikat. Kebiasaan biasa disebut dengan istilah adat, yang berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Adat istiadat merupakan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi yang mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Dari adat kebiasaan itu dapat menimbulkan adanya hukum adat. 3. Yurisprudensi. Adalah keputusan hakim/ pengadilan terhadap persoalan tertentu, yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara, sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan hakim yang tetap.

 

4. Perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah te lah dibuat oleh kedua belah pihak (para pihak) mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ada 3 asas yang berlaku dalam perjanjian, yaitu :

 

1. Asas konsensualisme (kesepakatan), yaitu perjanjian itu telah terjadi (sah dan mengikat) apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. 2.  Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian perjan jian dan dengan siapa (subyek hukum) mana ia mengadakan perjanjian, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. 3.  Asas Pacta Sunt Servanda, adalah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak (telah disepakati) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 5. Traktat (Perjanjian Antarnegara) Dalam pasal 11 UUD 1945, 1945 , menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian antaranegara yang sudah disahkan berlaku dan mengikat negara peserta, termasuk warga negaranya masing-masing. 6. Doktrin. Adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan (hakim) dalam mengambil keputusannya. Doktrin untuk dapat menjadi salah satu sumber hukum (formal) harus telah menjelma menjadi men jadi keputusan hakim.

Fungsi Hukum Kesehatan 

a.  Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan. b.  Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. c.  Merekayasa masyarakat (social engineering). Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan. Contoh lain: mengenai pandangan masyarakat yang menganggap doktrer sebagai dewa yang tidak dapat berbuat salah. Pandangan ini juga salah, mengingat dokter adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan di dalam menjalankan profesinya,

 

sehingga ia perlu dihukum jika perbuatannya memang pantas untuk dihukum. Keberadaan Hukum Kesehatan di sini tidak saja perlu untuk meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, tetapi juga sikap dan pandangan kelompok dokter yang sering merasa tidak senang jika berhadapan dengan proses peradilan. Sedangkan Menurut bredemeier Fungsi Hukum Kesehatan yaitu menertibkan pemecahan konflik -konflik misalnya kelalaian penyelenggaraan pelayanan bersumber dari kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Sumber Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja tetapi juga yurisprudensi, traktat, Konvensi, doktrin, konsensus dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, Konvensi atau yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding authority), tetapi doktrin, konsensus atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum baru.

C.  SEJARAH HUKUM KESEHATAN Pada awalnya masyarakat menganggap penyakit sebagai misteri, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa suatu penyakit menyerang seseorang dan tidak menyerang lainnya. Pemahaman yang berkembang selalu dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat supranatural. Penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang yang yang melanggar hukumNya atau disebabkan oleh perbuatan roh-roh jahat yang berperang melawan dewa pelindung manusia. Pengobatannya hanya bisa dilakukan oleh para pendeta atau pemuka agama melalui do’a atau upacara pengorbanan. Pada masa itu profesi kedokteran menjadi monopoli kaum pendeta, oleh karena itu mereka merupakan kelompok yang tertutup, yang mengajarkan ilmu kesehatan hanya di kalangan mereka sendiri serta merekrtu muridnya dari kalangan atas. Memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, karena dipercayai sebagai wakil Tuhan untuk membuat undang-undang di muka bumi. Undang-undang yang mereka buat memberi ancaman hukuman yang berat, misalnya hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakukan pekerjaan dokter dengan menggunakan metode yang menyimpang dari buku yang ditulis sebelumnya, sehingga orang enggan memasuki profesi ini. Di Mesir pada tahun 2000 SM tidak hanya maju di bidang kedokteran tetapi juga memiliki hukum kesehatan. konsep pelayanan kesehatan sudah

 

mulai dikembangkan dimana penderita/psien tidak ditarik biaya oleh petugas kesehatan yang dibiayai oleh masyarakat. peraturan ketat diberlakukan bagi pengobatan yang bersifat eksperimen. tidak ada hukuman bagi dokter atas kegagalannya selama buku standar diikuti. profesi kedokteran masih di dominasi kaum kasta pendeta dan bau mistik tetap saja mewarnai kedokteran. sebenarnya ilmu kedokteran sudah maju di Babylonia (Raja Hammurabi 2200 SM) dimana praktek pembedahan sudah mulai dikembangkan oleh para dokter, dan sudah diatur tentang sistem imbalan jasa dokter, status pasien, besar bayarannya. (dari sini lah Hukum Kesehatan berasal, bukan dari Mesir) Dalam Kode Hammurabi diatur ketentuan tentang kelalaian dokter beserta daftar hukumannya, mulai dari dari hukuman denda sampai sampai hukuman yang mengerikan. mengerikan. Dan pula ketentuan yang mengharuskan dokter mengganti budak yang mati akibat kelalian dokter ketika menangani budak tersebut. Salah satu filosof yunani HIPPOCRATES (bapak ilmu kedokteran modern) telah berhasil menyusun landasan bagi sumpah dokter serta etika kedokteran, yaitu: a.  adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek kedokteran yang bersifat coba-coba b.  adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan pasien serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikannya. c.  Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap euthanasia dan aborsi d.  Menekankan hubungan terapetik sebagai hubungan di mana dokter dilarang mengambil keuntungan. e.  Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter. Abad 20 an telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar, pintu pendidikan bagi profesi kedokteran telah terbuka lebar dan dibuka di mana-mana, kemajuan di bidang kedokteran menjadi sangat pesat, sehingga perlu dibatasi dan dikendalikan oleh perangkat hukum untuk mengontrol profesi kedokteran. Hukum dan etika berfungsi sebagai alat untuk menilai perilaku manusia, obyek hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan lahir, sedang etika batin, tujuan hukum adalah untuk kedamaian lahiriah, etika untuk kesempurnaan manusia, sanksi hukum bersifat memaksa, etika berupa pengucilan dari masyarakat.

 

KESIMPULAN

Dari data kajian yang telah kita peroleh dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan pen yelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Dan tentunya hukum kesehatan tersebut tidak terlepas dari landasan-landasan hukum, profesi, etika dan sumpah beserta peraturan undang-undang yang berlaku. 

 

DAFTAR PUSTAKA

Wikipedia bahasa Indonesia Dewi,A.I,2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher :Yogyakarta Hukum Medik (Medical Law) karangan J. Guwandi. Balai Penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia.