etika bisnis sap 2

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena terselesainya tugas makalah tentang materi etika bisnis dalam bentuk yang senderhana ini sebagai bahan sumber belajar yang di harapkan dapat mengantar pembaca khususnya Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya kearah pemahaman tentang bagaimana peranan dari Etika Bisnis.  Namun demikian kami menyadari kekurangan dalam paper ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca guna menyempurnakan paper ini untuk sebagai pedoman dalam penulisan dan penyusunan paper selanjutnya. Sebagai akhir kata dengan harapan semoga paper ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Denpasar, 16 September 2017

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ii BAB I .......................................................................................................................................................1 PENDAHULUAN ....................................................................................................................................1 1.1

Latar Belakang .........................................................................................................................1

1.2

Rumusan Masalah ....................................................................................................................1

1.3

Tujuan ......................................................................................................................................2

BAB II ......................................................................................................................................................3 PEMBAHASAN ......................................................................................................................................3 2.1

Hakikat Bisnis ..........................................................................................................................3

2.2

Karakteristik Bisnis ..................................................................................................................5

2.3

Pergeseran Paradigma Dari Pendekatan Stockholder ke Pendekatan Stakeholder  ..................6

2.4

Tanggung Jawab Moral Dan Sosial Bisnis ...............................................................................8

2.5

Kode Etik Berbagai Profesi ......................................................................................................9

BAB III.................................................................................................................................................. 11 PENUTUP ............................................................................................................................................. 11 3.1

Kesimpulan  ........................................................................................................................... 1 1

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : ......................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................... 13

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap alam dan ranah moralitas dimana istilah moralitas dimaksudkan untuk merujuk pada ‘penghakiman’ akan standar dan aturan tata laku moral. Etika juga bisa disebut sebagai studi filosofi  perilaku manusia dengan penekanan pada penentuan apa yang dianggap salah dan  benar. Dari definisi itu kita bisa mengembangkan sebuah konsep etika bisnis. Tentu sebagian kita akan setuju bila standar etika yang tinggi membutuhkan individu yang punya prinsip moral yang kokoh dalam melaksanakannya. Namun, beberapa aspek khusus harus dipertimbangkan saat menerapkan prinsip etika ke dalam  bisnis. Pertama, untuk bisa bertahan, sebuah bisnis harus mendapatkan keuntungan. Jika keuntungan dicapai melalui perbuatan yang kurang terpuji, keberlangsungan  perusahaan bisa terancam. Banyak perusahaan terkenal telah mencoreng reputasi mereka sendiri dengan skandal dan kebohongan. Kedua, sebuah bisnis harus dapat menciptakan keseimbangan antara ambisi untuk mendapatkan laba dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat sekitarnya. Memelihara keseimbangan seperti ini sering membutuhkan kompromi atau bahkan ‘barter’. 1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa pengertian dari hakikat bisnis ? 1.2.2 Bagaimana karakteristik bisnis ? 1.2.3 Bagaimana

pergeseran

paradigm

dari

pndekatan

stockholder

ke

 pendekatan stakeholder ? 1.2.4 Bagaimana tanggung jawab moral dan sosial bisnis ? 1.2.5 Bagimana kode etik berbagai profesi ?

1

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui pengertian hakikat bisnis. 1.3.2 Untuk mengetahui karakteristik bisnis. 1.3.3 Untuk mengetahui pergeseran paradigm dari pndekatan stockholder ke  pendekatan stakeholder. 1.3.4 Untuk mengetahui tanggung jawab moral dan sosial perusahaan. 1.3.5 Untuk mengetahui kode etik berbagai profesi.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Hakikat Bisnis

Bisnis pada hakikatnya adalah organisasi yang bekerja di tengah-tengah masyarakat atau merupakan komunitas yang berada di tengah-tengah komunitas lainnya. Bisnis mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, mulai dari  jaman prasejarah, abad pertengahan, era merkantilisme, fisiokrat, klasik, sampai  jaman modern sekarang ini. Bisnis merupakan realitas yang sangat kompleks. Kompleksitas bisnis berkaitan langsung dengan kompleksitas masyarakat. Bisnis sebagai kegiatan sosial pada hakikatnya dapat di pandang dari 3 (tiga) sudut yang berbeda, yaitu sudut pandang ekonomi, moral dan hukum. 1. Sudut pandang ekonomi Bisnis adalah salah satu kegiatan ekonomis. Yang terjadi dalam kegiatan ini

adalah

tukar-menukar,

memproduksi-memasarkan,

bekerja-

mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya dengan maksud memperoleh untung. Bisnis selalu bertujuan memperoleh keuntungan dan  perusahaan dapat disebut sebagai organisasi yang didirikan untuk memperoleh keuntungan. Dalam bisnis moderm untung diekspresikan dengan uang. Teori ekonomi menjelaskan bagaimana dalam sistem ekonomi pasar bebas para pengusaha memanfaatkan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat. Produsen akan berusaha meningkatkan penjualan sedemikian rupa sehingga hasil bersih yang diperoleh akan mengimbangi bahkan melebihi biaya produksi. Hasil maksimal akan dicapai dengan pengeluaran minimal. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan kata kunci dalam  bisnis. Dipandang dari sudut ekonomis, bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa banyak untung.

3

2. Sudut pandang moral Mengejar

keuntungan

adalah

hal

yang

wajar,

asalkan

tidak

mengorbankan/merugikan pihak lain. Kepentingan dan hak orang lain harus diperhatikan demi kepentingan bisnis itu sendiri. Perilaku etis  penting dalam bisnis untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan  posisi finansial bisnis itu sendiri. Dari sudut pandang moral, bisnis yang  baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, melainkan bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik adalah perilaku yang ssuai dengan norma-norma moral. 3. Sudut pandang hukum Seperti halnya moral, hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan hukum merupakan kristalisasi atau pengendapan dari keyakinan moral. Jika  perilaku bisnis itu legal, maka dari sudut moral juga dipandang baik. Bisnis yang baik berarti bisnis yang patuh pada hukum. Dari sudut  pandang ekonomis, bisnis yang baik adalah bisnis yang mendatangkan  banyak untung. indikator keuntungan sangat jelas, yaitu bisa diketahui dari  perhitungan laba (rugi). Dari sudut pandang hukum, indikatornya juga cukup jelas, yaitu bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar hukum. Indikator untuk meentukan baik buruknya bisnis dari sudut pandang moral terdapat tiga tolok ukur yang dapat digunakan yaitu : 1) Hati nurani. Suatu perbuatan dikatakan baik jika dilakukan sesuai dengan hati nurani. Hati nurani merupakan norma moral yang penting tetapi sifatnya sangat subjektif, sehingga tidak terbuka bagi orang lain. Tidak semua yang dikatakan hati nurani bisa diandalkan dari segi moral. Oleh karena itu, penilaian tidak dapat hanya dilakukan dari sudut hati nurani saja, melainkan harus dilakukan bersamaan dengan normanorma lain. 2) Kaidah emas Cara yang lebih objektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah kaidah emas yang secara positif berbunyi : “Hendaklah

4

memperlakukan

orang

lain

sebagaimana

Anda

sendiri

ingin

diperlakukan”. Atau bila dirumuskan secara negatif akan menjadi : “Janganlah lakukan terhadap orang lain apa yang Anda sendiri tidak ingin dilakukan orang lain terhadap Anda”. Misalnya, kalo tidak ingin ditipu, janganlah menipu orang lain. 3) Penilaian masyarakat Cara lain yang paling ampuh digunakan untuk menilai perilaku moral adalah dengan menyerahkannya kepada masyarakat umum untuk dinilai. Cara ini disebut juga dengan audit sosial. Audit sosial menuntut adanya keterbukaan dan transparansi.

2.2 Karakteristik Bisnis

Baru belakangan ini bisnis dianggap sebagai sebuah profesi. Bisnis modern mensyarat dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang  profesional. Orang yang profesional umumnya adal ah orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang menjadi profesinya. Semakin tajam persaingan, semakin dituntut sikap profesional untuk membangun citra  bisnis yang baik melalui pelayanan kepada masyarakat. Bisnis merupakan kegiatan menjual citra kepada masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan mereka secara prima, baik dan jujur melalui penawaran barang dan jasa yang  bermutu dan harga yang wajar. Orang-orang yang profesional selalu berarti orangorang yang mempunyai komitmen pribadi yang tinggi, yang serius dalam  pekerjaannya, yang bertanggung jawab atas pekerjaannya agar tidak sampai merugikan orang lain. Suatu profesi yang diperlukan dan dihargai mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Seseorang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan khusus yang ia peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan  pengalaman yang membentuk profesinya, yang membedakan dengan orang lain. 2. Terdapat kaidah dan standar moral. Pada setiap profesi selalu ada  peraturan yang menentukan bagaimana profesi itu dijalankan. Peraturan yang biasa disebut kode etik ini sekaligus menunjukkan

5

tanggungjawab profesional dalam melakukan pekerjaan ,seperti kode etik dokter, wartawan, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Untuk menjaga kemurnian dan ketepatan pelaksanaan kode etik ini, dibentuklah organisasi profesi. Organisasi profesi berkewajiban menjaga nama baik organisasi, melakukan seleksi anggota baru dan  bila perlu memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik profesi. 3. Seseorang perlu memiliki izin khusus atau lisensi untuk bisa menjalankan suatu profesi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi  profesi tersebut dari orang-orang yang tidak profesional. 4. Memberikan pelayanan pada masyarakat. Keuntungan harus dibayar sebagai akibat logis dari pelayanan kepada masyarakat,  bahkan keikutsertaan dalam menyejahterakan masyarakat adalah citra perusahaan yang baik.

2.3 Pergeseran

Paradigma

Dari

Pendekatan

Stockholder

ke

Pendekatan

Stakeholder

Stakeholders atau stockholders paradigma adalah sebuah paradigma dimana Chief Executive Officer (CEO) berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen sebagai pemegang mandat (agency) berusaha memperoleh

keuntungan

sebesar-besarnya

untuk

menyenangkan

dan

meningkatkan kemakmuran pemegang saham (principal). Seakan-akan pemegang saham merupakan pihak yang paling berpengaruh bagi kelangsungan hidup  perusahaan. Orientasi seperti ini mengakibatkan evalusi yang dilakukan atas  pengelolaan bisnis hanya dilihat dari aspek finansial. Prestasi manajemen hanya dilihat dari kemampuannya menghasilkan laba. Hal ini mendorong manajemen menghalalkan berbagai cara demi mengejar keuntungan. Tindakan demikian mengakibatkan adanya pihak-pihak lain yang dirugikan. Paradigma stockholders kemudian mengalami pergeseran, karena  pada kenyataannya manajemen dihadapkan pada banyak kepentingan yang  pengaruhnya perlu diperhitungkan secara seksama. Bagaimanapun juga dalam kegiatan bisnis akhirnya muncul kesadaran bahwa dalam usaha memperoleh laba,

6

selain stockholders, wajib juga diperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan bisnis. Pihak berkepentingan (stakeholders) adalah individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, praktek, dan tujuan organisasi bisnis. Perusahaan berdiri ditengah-tengah lingkungan. Lingkungan merupakan satu-satunya alasan mengapa  bisnis itu ada. Pendekatan stakeholders terutama memetakan hubungan-hubungan yang terjalin kedalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pendekatan ini berusaha memberikan kesadaran bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak yang terkaityang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan dan dihargai. Pendekatan ini bermuara pada  prinsip tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam kegiatan bisnis. Hal ini menuntut agar bisnis dijalankan secara baik dan etis demi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan bisnis. Adapun lingkungan yang  berada

di

sekitar

perusahaan

adalah

 pendukung,media massa, kelompok sosial,

pemegang

saham,

kelompok

pemerintah asing, pemerintah

setempat, pesaing, konsumen, pemasok, pekerja, dan kreditur. Pada umumnya stakeholders dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: a.

Kelompok primer Keompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham (stockholders),

kreditur, pegawai, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing atau rekanan. Yang  paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis tentu saja adalah kelompok primer karena hidup matinya atau berhasil tidaknya bisnis suatu  perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut.  b.

Kelompok sekunder Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing,

kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya dan masyarakat setempat.

Dalam situasi tertentu kelompok sekunder bisa sangat

7

 penting bahkan bisa jauh lebih penting dari kelompok primer. . Dalam kondisi sosial, ekonomi, politik semacam Indonesia, masyarakat setempat bisa sangat mempengaruhi hidup matinya perusahaan. Ketika suatu perusahaan beroperasi tanpa memberikan kesejahteraan, nilai budaya, saran dan prasarna lokal, lapangan kerja setempat dan lainnya, akan menimbulkan suasana sosial yang tidak kondusif dan tidak stabil bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. 2.4 Tanggung Jawab Moral Dan Sosial Bisnis

Tanggung jawab perusahaan adalah tindakan dan kebijakan perusahaan dalam berinteraksi yang didasarkan pada etika. Secara umum etika dipahami sebagai aturan tentang prinsip dan nilai moral yang mengarahkan perilaku sesorang atau kelompok masyarakat mengenai baik atau buruk dalam  pengambilan keputusan. Terdapat 3 pendekatan dalam pembentukan tanggung  jawab sosial: a. Pendekatan moral yaitu tindakan yang didasrkanpada prinsip kesatuan.  b. Pendekatan kepentingan bersama yaitu bahwa kebijakanmoral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang  bertanggung jawab. c. Kebijakan bermanfaat adalh tanggup jawab social yang didasarkan pada nilai apa yang dilakukan perusahaan menghasilakn manfaat besar bagi  pihak berkepentuingan secara adil. Tanggung

jawab

Sosial

Perusahaan

atau

Corporate

Social

Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pengertian tanggung jawab social perusahaan atau CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relations, dan community development.

8

2.5 Kode Etik Berbagai Profesi

Kode Etik (Patrick Murphy) atau kadang-kadang disebut code of conduct atau code of ethical conduct ini, menyangkut kebijakan etis perusahaan  berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul (mungkin pernah timbul dimasa lalu), seperti konflik kepentingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok, menerima hadiah, sumbangan dan sebagainya. Latar belakang pembuatan Kode Etik adalah sebagai cara ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Bila Perusahaan memiliki Kode Etik sendiri, mempunyai  beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama,  baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Sehingga pemerintah atau masyarakat tidak perlu campur tangan untuk menentukan bagaimana profesional menjalankan kewajibannya. Kode etik profesi  pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya lebih efektif lagi apabila norma perilaku itu dirumuskan secara baik, sehingga memuaskan semua pihak. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional agar tidak merusak etika profesi. Ada tiga hal  pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi: a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang  boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.  b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas  profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan  pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

9

c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau  perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

10

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : 1. Bisnis pada hakikatnya adalah organisasi yang bekerja di tengah-tengah masyarakat atau merupakan komunitas yang berada di tengah-tengah komunitas lainnya. Bisnis merupakan realitas yang sangat kompleks. Kompleksitas bisnis berkaitan langsung dengan dengan kompleksitas masyarakat. 2. Seseorang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan khusus yang ia

peroleh

melalui

pendidikan,

pelatihan,

dan

pengalaman

yang

membentuk profesinya, yang membedakan dengan orang lain, terdapat kaidah dan standar moral, Seseorang perlu memiliki izin khusus atau lisensi untuk bisa menjalankan suatu profesi, dan memberikan pelayanan  pada masyarakat. 3. Paradigma stockholders mengalami pergeseran, karena pada kenyataannya manajemen dihadapkan pada banyak kepentingan yang pengaruhnya perlu diperhitungkan secara seksama. Bagaimanapun juga dalam kegiatan bisnis akhirnya muncul kesadaran bahwa dalam usaha memperoleh laba, selain stockholders, wajib juga diperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan bisnis. Pihak berkepentingan (stakeholders) adalah

individu

atau

kelompok

yang

dapat

dipengaruhi

atau

mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, praktek, dan tujuan organisasi

bisnis.

Perusahaan

berdiri

ditengah-tengah

lingkungan.

Lingkungan merupakan satu -satunya alasan mengapa bisnis itu ada. 4. Tanggung

jawab

Responsibility adalah

Sosial suatu

Perusahaan konsep

atau

bahwa

Corporate

organisasi,

Social

khususnya

 perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

11

5. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok  profesi. Sehingga pemerintah atau masyarakat tidak perlu campur tangan untuk menentukan bagaimana profesional menjalankan kewajibannya.

12

DAFTAR PUSTAKA



Dewi, Sutrisna. 2011. Etika Bisnis : Konsep Dasar Implementasi dan  Kasus. Cetakan Pertama. Udayana University Press. Denpasar



Rindjin, I Ketut. 2004. Etika Bisnis dan Implementasinya. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

13