Eskalasi Pajak International 1

Direktorat Jenderal Pajak - Tax Tax Knowledge Base

Tax Tax FAQ : Eskalasi » PPh » Pajak Internasional »

Eskalasi Pajak Internasional I 1. Persahaan A !di Ind" #enggnakan jasa konstrksi dari $ersahaan Je$ang% Ke#dian $ersahaan Je$ang #eng s& kan $ekerjaan terse&t ke$ada $ersahaan B !di Ind"%'e(ara &erkala $ersahaan Je$ang #engiri# orang ntk #enjadi $engawas $ekerjaan kontraktor terse&t) se#entara se#a $engerjaan dilakkan o leh Persahaan B% Pertan*aann*a: 1. Bagai#ana stats orang *ang dikiri# se&agai $engawas it) a$akah ter#ask B+T ata tidak, A$a&ila a $er $ersa sahaan haan Je$ Je$ang ang #e #e#$ #$n*a n*aii ke$ ke$e#i e#ilik likan an sah saha# a# di $er $ersa sahaa haan n B !an !anak ak $er $ersa sahaa haan") n") a$a a$akah kah 2. A$a&il $ersa $er sahaa haan n B #er #er$a $akan kan B+T dar darii $er $ersah sahaan aan Je$ Je$ang ang, , 'e 'e#en #entar tara a se# se#a a #an #anaje aje#en #en dan o$e o$eras rasion ional al $ersahaan B terle$as dari $ersahaanaan Je$ang%

3. Perlkah agree#ent antara $ersahaan B dengan $ersahaan Je$ang terkait dengan $ekerjaan s& kon terse&t) &aik dala# $osisi antara kedann*a se&agai anak $ersahaan ata se&agai B+T, Karena takt diangga$ ada transer $ri(ing di sini% 1. Jawa&an: 1. 1. Dalam Dalam dokumen dokumen perjanjian, perjanjian, transaksi transaksi yang terjadi terjadi adalah PT. A menggunaka menggunakan n jasa konstruksi konstruksi perusahaan perusahaan Jepang.

Dalam P.B Ind%-Je$ang, Pasal 5(3, jika proyeknya le!ih dari " !ulan maka diangap memiliki #$T 2. Anak perusahaan perusahaan merupakan entitas entitas tersendiri, !ukan merupakan #$T #$T dari perusahaan asing di %& 3. Jika # adalah anak perusahaan perusahaan maka memerlukan memerlukan agreement agreement karena karena sudah merupakan merupakan entitas yang !er!eda. !er!eda. Jika # adalah #$T, maka A harus melakukan pemotongan PPh Dalam &egeri, karena om'et ke perusahaan asing %& dianggap menjadi om'et #$T di D&. 2. /P #e#&a*ar ko#isi ke$ada $ersahaan di 'wedia !tidak ada &t di Indonesia" atas jasa #arketing s$$ort% Dala# tax tre treat* at* Indonesia-'wed Indonesia-'wedia) ia) /P tidak #ene#kan #ene#kan tari tarin*a) n*a) *ang ditan ditan*akan *akan /P &era$a tari *g hars #ereka kenakan, 1. Jawa&an: 1. 1. Dalam Tax Treat* I0D1-'/ED, untuk jasa pemasaran di )edia masuk Pasal * #usiness Pro+it. Dalam kasus ini  jasa di!erikan di )edia, sehingga tidak ada #$T di nd. Akhirnya tidak ada pajak pajak yang dikenakan atas pem!ayaran +ee ke )edia asalkan perusahaan )edia melampirkan -orm DT, jika tidak dipotong PPh Pasal 2". #e#iliki liki kontrak dengan $ersahaan $ersahaan 'inga 'inga$ra% $ra% Persahaan Persahaan 'inga$ 'inga$ra ra #e#&e #e#&erikan rikan jasa #elal #elali i 2. /P D0 #e#i kar*awann*a dala# 2 kontrak teta$i &erganti-ganti orang% Pertan*aann*a a$akah $enentan B+T 34 hari it dihitng &erdasarkan kontrak ata &erdasarkan #asing-#asing orang, 

Jawa&an:



1. Tentuka Tentukan n apakah jenis jenis pekerjaan pekerjaannya, nya, konstruksi konstruksi (Tax Treat* I0D-'I05 Pasal 5 ayat 2.h. atau konsultan (Pasal 5

ayat 2.i. 2. Tentukan time test dengan tanpa melihat pergantian orang, karena dianggap atas nama perusahaan. satu orang sudah dianggap se!agai per)akilan dari Perusahaan. #erganti orang tidak !erarti perhitungan jumlah hari kem!ali ke nol 3. Time test juga !erarti jumlah dari !e!erapa kontrak, ganti kontrak !ukan !erarti perhitungan jumlah hari kem!ali ke nol. /period !erarti satu masa kedatangan, s edangkan periods merupakan jumlah dari !e!erapa kali kedatangan 2. 1rang $ri&adi se&agai engineer inde$endent dari astralia) ada 'KD) &ar sat &lan &ekerja di Indonesia% Pertan*aan) tari a$a *ang akan dignakan ketika dia sdah #elewati ti#e test 624 hari sesai arti(le 67 tax treat* Indonesia-Astralia, 8the indi9idal is $resent in that other 'tate or a $eriod or $eriods ex(eeding 624 da*s in an* $eriod o 62 #onths in that (ase) so #(h o the in(o#e as is deri9ed ro# the indi9idals a(ti9ities in that other 'tate #a* also &e taxed in that other 'tate8% 

Jawa&an:



1. esuai Pasal 10 Tax Treat* Indonesia-Astralia, jika sudah le!ih dari 12 hari maka dipotong PPh Pasal 2". euali y!s. !erniat tinggal, punya &P4P atau tinggal le!ih dari 13 hari, maka dipotong PPh Pasal 21. 2. Persahaan asransi dala# negeri #e-reasransi-kan $re#in*a ke $ersahaan asransi ;0% Bagai#ana $erlakan PPh n*a , 

Jawa&an:



1. $ntuk Perusahaan asuransi ingapura, !erarti gunakan Tax Treat* Ind-'inga$ra.   Perhatikan untuk Pasal

5("6(*. Di ayat ", menyimpang dari ketentuan #$T, !ah)a untuk Perusahaan Asuransi dianggap #$T jika terdapat orang atau agent seperti yang dise!ut di ayat *. Ayat * menyatakan !ah)a tidak dianggap #$T jika hanya di)akili oleh !roker atau agent !e!as yang !ekerja sesuai kegiatan usahanya. em!ali ke ayat ", !ah)a ayat " mengeualikan untuk re/asuransi, artinya perusahaan re/asuransi harus memenuhi ayat * !ah)a tidak dianggap #$T kalo hanya di)akili !roker atau makelar !e!as. 2. Tata ara pemotongan7 KK6337 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2" atas Penghasilan #erupa Premi Asuransi dan Premi 8easuransiy Di!ayar kepada Perusahaan Asuransi di %uar &egeri. 2. PT%A #e#anaatkan jasa law*er dari 'inga$ra &ertindak a%n% $ri&adi) &erada di Indonesia le&ih dari 34hari% Di$otong PPh &era$a ? dan &agai#ana $erlakann*a, 

Jawa&an:



1. #erdasarkan Tax Treat* Ind%-'ing !ah)a untuk independen personal ser9ies timetest nya : hari, jika kurang dari : hari maka tidak dikenakan pajak di ndonesia. Jika le!ih maka dipotong PPh Pasal 2", keuali kemudian memiliki &P4P (!erniat tinggal di ndonesia maka dikenakan PPh Pasal 21. 2. asus 4P7 ;P terse!ut per)akilan dari !adan di ingapura. 3. Ja)a!7 kalo sudah le!ih dari : hari maka dianggap #$T. 0. 4P7 kenapa le!ih tinggi ;P dari #adan, !ukankan ;P kalo le!ih dari : hari langsung masuk 4PD&< 5. Ja)a!7 Ta= Treaty hanya mengatur tentang hak pemajakan, jika le!ih dari : hari ndonesia punya hak pemajakan. $ntuk menentukan status 4P dikem!alikan ke $$ PPh. #erkaitan dengan !adan, ternyata di Ta= Treaty hanya mengatur tentang #$T ada atau tidak, kalo ada, tari+ ke $$ PPh, dan ternyata di $$ PPh #$T dipersamakan

tari+nya dengan #adan D&. 2. /P #e#iliki rekanan dari Kanada ntk #engerjakan $ro*ek kesela#atan $ener&angan dari De$h&% Pengerjaan $ro*ek dilakkan di ;0) han*a $e#anaatann*a saja di Indonesia% Di Kanada) $enghasilan rekanan ini tidak  di$otong $ajak% Bagai#ana dengan $ajakn*a di Indonesia, Bera$a, 

Jawa&an:



1. on+irmasi a)al7 4P mendapat pekerjaan dari dephu! untuk jasa konsultasi pener!angan. 4P tidak dapat mengerjakannya sehingga menanyakannya ke ATA ( International Air Transport Association)  yang !ermarkas di anada. ATA mem!erikan jasa konsultasi !erupa ad9ie untuk standar prosedur keselamatan pener!angan. Tidak  ada kehadiran +isik di ndonesia. 2. em!ali ke timetest #$T, dalam Tax Treat* Ind%-Kanada timetest nya 12 hari, sedangkan konsultasi dilakukan tanpa kehadiran +isik. ;leh se!a! itu, tidak ada #$T untuk ATA di ndonesia, sehingga tidak ada pajak yang dikenakan di indonesia. $ntuk PP& tetap dikenakan. 2. B+T di Ind #endatangkan akti9a dari ;0 !$satn*a" dan di sewakan di Indonesia se#entara wakt% A$akah $erl di (atat di akti9a, Ke#dian jika selain jasa sewa si $en*ewa #e#inta &ahan ta#&ahan se$erti $lastik  $e#&ngks) $enagihann*a a$akah &isa dari B+T ata dari kantor $san*a langsng di ;ar 0egeri, 

Jawa&an:



1. Diperlakukannya penghasilan perusahaan %& menjadi penghasilan #$T adalah sesuai dengan Ta= Treaty, namun tidak !erarti atas harta milik pusat yang dise)akan juga dianggap se!agai akti9a #$T. $ntuk akti9a tergantung jenis

 penyerahan dan perlakuan kantor pusat. alo di kantor pusat diatat se!agai pengalihan akti9a maka oleh #$T perlu diatat se!agai akti9a. $ntuk !iaya plastik, karena penghasilan atas se)a pun dianggap penghasilan #$T maka atas  penagihannya pun dilakukan oleh #$T. 2. Pertanyaan susulan7 !agaimana untuk (PPh Pasal 2" (0 yang tidak dikirim ke %&.  ja)a!7 PPh Pasal 2"(0 tidak menunjuk pengiriman , selama tidak memenuhi PP244 Januari 2: > 23 Januari 211 atau PP2466 (!erlaku sejak 20 Januari 211 maka terutang PPh Pasal 2"(0. 2. Jasa konsltasi dengan Kanada) kontrak 6 Jli 2464) $ersahaan Kanada terse&t adalah non-$roit organiCation) #e#&erikan ee atas jasa $roesional ad9isor* ser9i(e ) )&agai#ana &agai#ana $erlakan tax treat* n*a) a$akah &isa #enggnakan tax treat* ) sedangkan di se 667 tahn 2443 $asal . hr g w$ #engisi no di no = ) ta$i tidak  #engisi *es di no  sa#$ai 62 ) karena di no 66 w$ #engisi no karena non $roit% 

Jawa&an:



1. Apa!ila memang angka * s.d. 12 ada yang tidak yes !erarti P3# tidak dapat diterapkan, dipotong PPh Pasal2". Pro+it atau nonpro+it organi'ation, tidak dipandang dalam pemotongan PPh ke %& 2. Persahaan asing A) $e#ilik asli se&ah or#la ada $erjanjian dengan $ersahaan asing B% Persahaan asing B ini #e#$n*ai $erjanjian dengan $ersahaan  *ang ada di Indonesia% Ke#dian $ersahaan  #e#&erikan ee ke $ersahaan B) angga$ saja nilain*a 644?% Dala# $erjanjian A dengan B) ee terse&t 3?n*a di&erikan ke$ada $ersahaan A% ang di$er#asalahkan transaksi B dengan  sdah terjadi) ta$i A dengan B ingin #eng&ah $erjanjian) ee *ang di&erikan B ke$ada A jadi 7?) sisan*a di&erikan ke$ada $e#egang saha# B dala# &entk  de9iden% Ke#dian dari $e#egang saha# B ada kontrak lagi dengan $ersahaan A ntk #e#&erikan sisan*a !de9idenn*a" ke$ada $ersahaan A dengan i#&alan or#la &ar *ang di&erikan langsng ke $e#egang saha#%

Pertan*aann*a) a$akah $ersahaan B it statsn*a se&agai &enei(ial owner &erdasarkan Pasal . PE- =2>PJ>2443% 

Jawa&an:



1. Dalam kasus terse!ut, pem!ayaran kepada # adalah pem!elian, seharusnya atas royalty, karena tidak ada pengalihan kepemilikan -ormula, hanya peman+aatan. Jika demikian, maka untuk pem!ayaran royalty se!enarnya !ene+iial o)ner adalah A, !ukan #. alau # mengurus DT maka dia tidak !erhak atas P3#. eharusnya yang !erhak  mendapatkan P3# adalah A langsung. # dapat meman+aatkan P3# jika dia !ertindak se!atas penghasilannya se!agai  perantara dan !ukan penerima royalty. 2. B+T di Indonesia #e#&at in9oi(e atas $enjalan &arang dari kantor $satn*a di Tok*o ke Indonesia% +ang hasil $enjalan terse&t ke#dian akan dikiri#kan ke ;ar 0egeri !Tok*o"% A$akah ada as$ek $er$ajakann*a di Indonesia, 

Jawa&an:



1. Tidak ada pengenaan PPh atas pengiriman hasil penjualan ke Tokyo yang memiliki #$T di nd. ?anya saja atas  penjualan terse!ut diperlakukan se!agai om'et dari #$T. esuai dengan Pasal 5 (1 ! $$ &omor 3" Tahun 2  tentang PPh. 2. A adalah &adan di Indonesia% B adalah indstri #anaktr !&adan" di Je$ang% B #e#&erikan &antan teknis ke A% A #e#&a*ar B ntk training dala# &entk te(hni(al ee) ke#dian A #engiri# orang ke Je$ang ntk ditraining oleh B dengan #ateri dan $eserta * ang ditentkan oleh A% Dari segi $er$ajakan) $engenaan $ajakn*a &aik PPh dan PP0 &agai#ana,



Jawa&an:



1. asus 4P7 mengirim orang ke Jepang untuk mendapatkan petunjuk teknis permesinan. @ohon untuk dipastikan sekali lagi apakah jenis petunjuk teknis terse!ut masuk ke dalam royalti atau tidak. alau tidak !erarti masuk jasa teknis didalam Tax Treat* Ind-J$g / !ussiness pro+it. PPh dapat tidak dikenakan atas !ussiness pro+it, atau royalty. 2. PP& dikenakan atas peman+aatan #P Tidak !er)ujud, di!ayar sendiri dengan P. Jenis jasa ini tidak dapat dikategorikan pelatihan tenaga kerja karena memang !ukan lem!aga pelatihan. 2. Persahaan #e#$ekerjakan orang $ri&adi &erke&angsaan Jer#an se&agai #anajer dengan kontrak kerja 6 tahn terhitng #lai 6 1kto&er 2464)sehingga se&el# 6. hari dikenakan $e#otongan PPh Pasal 2=% Dala# hal 1P  jer#an ini #e#iliki D5T6) &era$a $ersen PPh 2= *g hars di$otong, 

Jawa&an:



1. Pasal 15 ayat 1 Tax Treat* Jer#an-Ind. menyatakan karya)an asing di perusahaan nd. dapat dikenakan pajak di nd. jika pekerjaannya dilakukan di nd. Ta= Treaty tidak mengatur tari+, artinya peraturan pemajakan dikem!alikan ke $$ PPh. 2. /P Indonesia #enggnakan jasa konsltan resear(h Inggris !&entk &adan"% Jasa dilakkan di hina #elali kar*awan $ersahaan Inggris ini% Atas kegiatan ini kita #enga( ke arti(le de$endent $ersonal ser9i(es ata inde$endent $ersonal ser9i(es dala# tax treat* Indonesia - Inggris, Pe#&a*aran i#&alan langsng ke$ada $ersahaan Inggris terse&t%



Jawa&an:



1. nd. meminta nggris untuk meneliti pasar di hina, orang nggris kadang datang ke nd. untuk meeting. esuai Treat* Ind%-Inggris, jika le!ih dari :1 hari di nd. maka dianggap memiliki #$T, jika kurang maka masuk   !ussiness pro+it, hanya dipajaki di nggris. 2. PT AB !P $inja#an%

•

Pem!ayaran !unga dalam transaksi )aji! pajak ts! masuk dalam de+inisi !unga !erdasarkan artile 11 paragra+ * ta= treaty nd/ ingapura.

•

•

•

mengikuti ketentuan dalam artile 11 paragra+ 2 ta= treaty nd/ingapura ts! maka &egara ndonesia se!agai &egara sum!er   !erhak memungut PPh pasal 2" dengan tari++ 1B dari jumlah !ruto !unga Apa!ila perusahaan ingapura yg memperoleh man+aat dari !unga ts! memiliki #$T di ndonesia dan ada hu!ungan e+ekti+ antara #$T ts! dengan hutang yg mem!erikan !unga, maka !erdasarkan paragraph  artile 11 ta= treaty nd/ingapura yg !erlaku adalah ketentuan mengenai !usiness pro+it di artile *, artinya penghasilan !unga ini dianggap se!agai penghasilan #$T di ndonesia dan akan dipotong PPh pasal 23 dengan tari++ 15B dari jumlah !ruto. Apa!ila tidak ada +orm DT 1, maka pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan tari++ dalam pasal 2" yaitu 2B dari jumlah !ruto atau pasal 23 (15B dari jumlah !ruto !ila ada hu!ungan e+ekti+ antara hutang yg menghasilkan !unga ts! dengan #$Tnya di ndonesia.

•

'aat tertangn*a Pajak Penghasilan Pasal 2=  $ndang/$ndang Pajak Penghasilan adalah pada saat pem!ayaran, saat disediakan untuk di!ayarkan (seperti7 di9iden dan  jath te#$o !se$erti: &nga dan se)a, saat yang ditentukan dalam kontrak atau  perjanjian atau +aktur (seperti7 royalti, im!alan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya.

•

Iang dimaksud dengan 8saat jath te#$o $e#&a*aran8 adalah saat ke)aji!an untuk melakukan pem!ayaran yang didasarkan atas kesepakatan, !aik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau +aktur. (penjelasan pasal 15 ayat 0 PP :0G21

Dietak " ;to!er 21" / 07