Eksepsi Dan Jawaban Sekda

KANTOR ADVOKAT/PENGACARA ADVOKAT/PENGACARA (L a w O f f i c e )

SYAHRUL MUSTOFA,SH.,M. MUSTOFA,SH.,M.H & ASSOCIATES Alamat : Jl. Ade Irma Nasution, RT 05/01 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang-KSB Taliwang KSB Kode Pos 84355 Email : Al [email protected] atau [email protected] Telp/HP : 085253830001

Sumbawa Barat, 27 Oktober 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 30/Pdt. G/2010/PN--SBB Di – Sumbawa Besar PERIHAL EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I DALAM PERKARA PERDATA NO.30/PDT.G/2010/PN.SBB Dengan segala hormat, Yang ng bertanda tangan di bawah ini ; SYAHRUL MUSTOFA, SH,M.H D.A MALIK, SH BASRI MULYANI, SH LALU AHYAR SUPRIADI, SH Kesemuanya adalah Advokat-PERADI, Advokat PERADI, berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Advokat (Law Office) Syahrul Mustofa,SH,M.H & Associates, Jl. Ade Irma Nasution, RT 05/01 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat-NTB Barat kode pos 84355. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2010 dan telah didaftarkan di PN Sumbawa tanggal 14 Oktober 2010 No.76/SK.HKT.PDT/2010/PN.SBB o.76/SK.HKT.PDT/2010/PN.SBB baik sendiri-sendiri se sendiri maupun bersama-sama bersama bertindak untuk dan atas nama klien kami : DRS. AMRULLAH ALI, S.H Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I beralamat di RT 01 RW 08 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara ara Barat dan telah memilih tempat kediaman hukum (domicilie) pada Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas; Adalah sebagai TERGUGAT I dalam Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2010/PN.SUMBAWA melawan :

1

BAKRAN BIN A.GANI Pekerjaan Petani, beralamat di RT 04 RW 11 kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT. Dengan ini, perkenankan kami Majelis Hakim yang terhormat, dari TERGUGAT I untuk/hendak mengajukan EKSEPSI dan JAWABAN terhadap Gugatan PENGGUGAT tertanggal 20 Juli 2010 dan telah diubah Gugatan (Perbaikan) pada tanggal 3 September 2010, adapun Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2010 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I. 2. KOMPETENSI ABSOLUT : PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA INI. 2.1.Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum (PRIMAR C) meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : “Menyatakan hukum bahwa tanah pertanian (obyek sengketa) yang saat

ini dikuasai tergugat satu, tergugat dua dan tergugat tiga diatas (obyek sengketa) adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui proses pemberian orang tua penggugat dan point dua penggugat diperoleh dari warisan keluarga”. Mencermatri Materi Petitum tersebut, maka menunjukkan bahwa ; pertama, PENGGUGAT sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai pemilik yang sah dari ahli waris karena belum adanya penetapan Penggugat sebagai ahli waris. Kedua; obyek sengketa yang di klaim oleh PENGGUGAT dalam perkara ini secara implisit mengandung unsur mengenai keabsahan hukum atas kepemilkan tanah yang sah dari ahli waris kepada PENGGUGAT. Khususnya menyangkut keabsahan hukum bahwa tanah obyek perkara adalah hak milik PENGGUGAT yang diperoleh dari warisan orang tua dan kakek. Merujuk pada materi petitum tersebut (point C), maka gugatan PENGGUGAT keliru dan salah alamat karena kompetensi (kewenangan) mengenai penetapan kepemilikan tanah yang didasarkan atau berasal dari ahli waris sesungguhnya bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

2

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; waris, wasiat,...dst ”. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan seterusnya. Adapun yang dimaksud dengan perkara dibidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melakanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Mengacu pada landasan hukum di maksud di atas, maka mengenai keabsahan harta warisan atau hibah mengenai kepemilikan tanah sebagaimana di maksud dalam point petitum C gugatan PENGGUGAT keliru dan salah alamat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 2.2.

Bahwa pada petitum huruf E PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “membatalkan sertifikat

atau segala bentuk surat yang berkaitan dengan atas nama para penggugat atas tanah milik penggugat yang dimaksud dalam point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas”. Jika dilihat dari petitum tersebut, maka obyek sengketanya adalah mengenai pembatalan Sertifikat. Oleh karena menyangkut mengenai pembatalan sertifikat, maka gugatan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah keliru dan salah alamat karena kompetensi atau kewenangan untuk melakukan pembatalan sertifikat (Sertifikat Hak Milik/SHM) merupakan gugatan perdata TUN dan yang berkompeten dalam memeriksa, mengadili dan memutus atas obyek sengketa tersebut adalah merupakan Kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena obyek dan materi gugatan adalah berupa Keputusan/Penetapan mengenai Sertifikat Hak Milik (Tanah) a quo dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dibatalkan. Maka, mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 (diubah kembali dengan UU No.51 tahun 2009) Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 (tentang Peradilan TUN) adalah sesungguhnya kompetensi untuk pembatalan atas putusan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah keliru dan salah alamat dan atas dasar itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. DALIL GUGATAN TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA

3

4. Gugatan Error In Persona : Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio), Gugatan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium) dan Diskualifikasi in Persons (diskualifikasi) 4.1.

Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI No.4 K / Sip / 1958, tanggal 13 Desember 1958) sementara dalam perkara a quo, PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I atas obyek sengketa, karena perjanjian jual beli tanah pertanian (obyek sengketa) yang sah telah dilaksanakan pada tanggal 20 September Tahun 1996 antara TERGUGAT I dengan Abdul Gani (Orang Tua Penggugat). Mengacu pada asas dalam hukum perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata bahwa yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (contract PIHAK PENGGUGAT adalalah orang (subyek party)1. Oleh karena hukum) yang tidak/bukan Pihak yang melakukan perjanjian atas obyek sengketa, maka PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio). Oleh karena itu, maka seluruh alasan, dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralasakan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (rechttelijke grond) dari PENGGUGAT.

4.2.

Bahwa dengan demikian pula PENGGUGAT sesungguhnya adalah tidak memiliki kapasitas berarti pula PENGGUGAT adalah pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi in persona) untuk bertindak sebagai PENGGUGAT dan bukan sebagai pihak yang melakukan perjanjian jual beli tanah (pasal 1341 KUH Perdata). Maka, dalam perkara a quo berarti pula tidak ada hubungan hukum perjanjian yang mengikat antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT. Di Dalam Putusan M.A. R.I No.1270 K/Pdt/19912 menyatakan bahwa suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat mereka (yang melakukan perjanjian). Oleh karena itu, maka PENGGUGAT selain tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas, PENGGUGAT adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGGUGAT telah mengandung cacat formil error in persona. Oleh sebab itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak

1

Lihat M.yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diterbitkan oleh Sinar grafika, Jakarta, cetakan kesembilan 2009, hal 114.

2

Tanggal 30-11-93, varia Peradilan, Tahun IX, No.97, Oktober 1993, hlm. 36.

4

gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 4.3.

Bahwa oleh karena Pihak Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang tidak melakukan perjanjian dengan PIHAK PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT untuk menarik PIHAK TERGUGAT I, maupun Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo adalah keliru dan salah alamat serta tidak sah secara hukum. Karena PENGGUGAT bukanlah pihak yang memenuhi kualifikasi dan kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT serta berkompeten dalam mengajukan gugatan perkara a quo. Hubungan hukum dalam perjanjian jual beli tanah pertanian (obyek sengketa) hanya berlaku antara TERGUGAT I dengan Abdul Gani (Orang Tua Penggugat). Jikalaupun TERGUGAT merasa dirugikan atas adanya perjanjian jual beli ini (obyek sengketa), maka yang ditarik sebagai pihak tergugat atau turut tergugat adalah Abdul Gani (Orang Tua Tergugat). Namun, demikian pun PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi dan kapasitas sebagai PENGGUGAT karena tanah pertanian tersebut (obyek sengketa ) adalah milik Abdul Gani bukan milik PENGGUGAT. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT yang telah memasukkan atau menarik PIHAK TERGUGAT I , terlebih lagi TERGUGAT II DAN TERGUGAT III dalam perkara a quo adalah sebuah kekeliruan besar dan salah alamat.

4.4.

Bahwa dengan tidak didasarinya gugatan PENGGUGAT dengan alas hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa, serta ketiadaan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam kaitannya dengan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat a quo. Maka, secara menurut hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 21-11-1970 Nomor : 492 K/Sip/1970

4.5.

Bahwa Gugatan Penggugat ternyata pula tidak lengkap dalam menarik subyek hukum baik dalam dari pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT. Pertama, PENGGUGAT tidak memasukkan ahli waris lainnya sebagai pihak PENGGUGAT. Kedua, PENGGUGAT tidak menarik Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, yakni Badan Pertanahan Nasional C.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menerbitkan Hak Milik Sertifikat Tanah Atas Nama Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian, maka gugatan PENGGUGAT mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (Pihak Tergugat) maupun Pihak Penggugat. Oleh karena subyek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil in casu gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum vide Yurisprudensi No.878 K / Sip / 1977 tertanggal 29 Juni 1979), Putusan MA. No.186/R/Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984. Untuk itulah, mohon kiranya Majelis

5

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 4.6.

Bahwa alas hak kepemilikan tanah pertanian (obyek sengketa) yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah oleh PENGGUGAT adalah SPPT 52.04 030 006 000-0563 7 (point 1 gugatan PENGGUGAT). Dan SPPT No. 52.04.030.006.000-0260.7 (point 3 gugatan PENGGUGAT). Bahwa dalam lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) telah ditegaskan bahwa SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi M.A. R.I Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 menyebutkan bahwa bukti setor pajak (SPPT) bukanlah merupakan bukti atas kepemilikan tanah yang sah, sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-81974 No. 565 K/Sip/1973. (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 292) dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 21-111970 Nomor : 492 K/Sip/1970.

4.7.

Bahwa dengan hanya berdasarkan atau beralaskan hak pada SPPT, maka sesungguhnya PENGGUGAT tidaklah cukup beralasan hukum untuk sebagai PENGGUGAT dan mengkalim bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik PENGGUGAT. Terlebih lagi dalam SPPT No.52.04.030.006.000-0260.7 tercatat bahwa SPPT tersebut bukan atas nama PENGGUGAT, melainkan atas nama CIN B. BERAHOM, sehingga dengan demikian pula, meka PENGGUGAT tidak cukup beralasan dan memenuhi kualifikasi dan kapasitas sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, termasuk bertindak sebagai PENGGUGAT.

4.8.

Bahwa dengan demikian, maka seluruh dalil gugatan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT terhadap sangkaan perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai obyek sengketa dengan melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, karena kapasitas PENGGUGAT sendiri sebagai pemilik tanah (obyek sengketa) serta alasan-alasan, yang diajukan dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum disamping dasar gugatan itu sendiri tidak sempurna, serta kedudukan PENGGUGAT atas obyek sengketa yang tidak jelas. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) 5.1.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT keliru, kabur (obscuur libel) dimana disebutkan bahwa tanah Milik PENGGUGAT berdasarkan berdasar SPPT 52.04.030 006 000-0563 7 (luas 9.000 M2) dan SPPT 52.04 030 006 000-0260 7 (luas 5.000 M2) sehingga bila dijumlahkan menjadi

6

14000 M2 atau 1,400 hektar. Padahal tanah CIN BRAHOM sebelum dibagi kepada para ahli warisnya (4 ahli waris penerima dari 8 ahli waris di tanah obyek sengketa) keseluruhan berdasarkan SPPT No.369 adalah 1,22 Ha. Bagaimana mungkin PENGGUGAT memiliki tanah 1,400 Ha dari ahli waris, sementara dari luas yang ada hanya 1,22 Ha dan itupun ketika harta waris belum membagi kepada ahli waris lainnya. PENGGUGAT juga keliru jika TERGUGAT menguasai tanah sebanyak 14000 M2 karena TERGUGAT I membeli dan menguasai tanah seluas 0,500 Ha yang dibeli dari Abdul Gani (Ahli Waris I CIN BIN BRAHOM) dan 0,145 Ha dari Iya Rogaiya (Ahli Waris 2 CIN BIN BRAHOM). Dengan batas-batas saat ini sebagai berikut : Sebelah Barat : H.Iya/Rogaiyah dan Hajjah Esa Sebelah Timur : Mulyadi dan Hasan H.Yusuf Sebelah Selatan : Kali (Said Bappadal) Sebelah Utara : Jl.Raya Balat/H.Usin Kadir Bahwa oleh karena lokasi, luas dan batas-batas tanah yang didalilkan PENGGUGAT tidak jelas (kabur) dan keliru maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-

4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya tertanggal 29-41979 No. 3138 K/Pdt/1994 di mana disebutkan karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima; Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah keliru menjelaskan letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ataupun setidaktidaknya tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973; 5.2.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesungguhnya gugatan PENGGUGAT tidak jelas baik mengenai persil-persil bidang tanah, kelas atas tanah yang di jadikan dasar obyek sengketa maupun mengenai batas-batas tanahnya yang tidak secara rinci di jelaskan dalam gugatan. Dengan demikian, maka gugatan kabur (obscuur libel), karena gugatan obscuur libel maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa. Gugatan tidak dapat diterima"; Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat;

5.3.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT kabur dan keliru karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai

7

kedudukan dan kualifikasi masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III). Dan tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah semata-mata sangkaan atau asumsi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dalam hal apa perbuatan kesalahan dan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para TERGUGAT (Tergugat I, Tergugat II Tergugat III) memang telah terpenuhi, disamping itu gugatan juga mengandung ketidakjelasan mengenai materi gugatan, apakah gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (PHM)? Wanprestasi ataukah menyangkut proses penerbitan/pembatalan Sertifikat Hak Milik Tanah atau pengesahan harta warisan? 5.4.

Bahwa dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari PENGGUGAT (bukti SPPT) yang diperoleh dari Orang Tua dan Kakek. Namun, dalam gugatan perkara a quo yang diajukan PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme dan keabsahan atas harta waris yang diperolehnya tersebut, sehingga PENGGUGAT adalah benar secara hukum sebagai pemilik tanah waris tersebut. PENGGUGAT, hanya menyatakan bahwa tanah pertanian (obyek sengketa) point 1 dari proses pemberian orang tua Penggugat. Pemberian dimaksud itu sendiri tidak jelas apakah waris atau hibah atau apa? Pada obyek sengketa point 2 PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari melalui hak waris sejak tahun 1967. Jika memang PENGGUGAT sebagai ahliwaris CIN BIN BRAHOM, PENGGUGAT haruslah menunjukkan silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris dan Penetapan Ahliwaris, tidaklah cukup dengan hanya mengklaim dan mengatakan bahwa tanah pertanian (obyek sengketa) a quo dari Orang Tua dan Kakek Penggugat tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT adalah kabur

5.5.

Bahwa Gugatan yang demikian tidak lengkap, jelas dan sangat kabur (obscuur libell). Maka, mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya tertanggal 29-4-1979 No. 3138 K/Pdt/1994, Putusan M.A. R.I No.1518 K/Pdt/1983 gugatan PENGGUGAT yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

8

5.6.

Bahwa mencermati gugatan PENGGUGAT, Pihak PENGGUGAT sesungguhnya telah mencampuradukkan materi gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatan tentang kewarisan, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Posita point 3 s.d. 12 dan Petitum C.D. dan E) dalam satu gugatan. Padahal, penggabungan gugatan tersebut tidak memiliki koneksitas/hubungan yang erat. Materi gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan haruslah berdiri sendiri, karena posita dan petitum gugatan yang dihubungankan dengan Para TERGUGAT dalam perakara a quo tidak berkesesuaian, prinsip ini sesungguhnya sebagaimana yang telah dipedomani dalam putusan M.A R.I No.2990 K/Pdt/1990 tanggal 13 Mei 1992. Dengan alasan tersebut serta mengacu pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1518/Kpdt/1983, Putusan M.A R.I Nomor 879 K/Pdt/1997 serta Putusan M.A R.I No.1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengacu pula pada Pendapat M. Yahya Harapap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan tahun 2009, hal 107 s.d. 111, pencampuradukan materi gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak sempurna. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat;

5.7.

Bahwa oleh karena landasan hukum PENGGUGAT atas obyek sengketa hanya mendasarkan atas klaim dan hak kepemilikan tanah ( objek sengketa) sesuai berdasar SPPT 52.04.030 006 000-0563 7 (luas 9.000 M2) dan SPPT 52.04 030 006 000-0260 7 (luas 5.000 M2). Secara yuridis, SPTT bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah. Dilihat dari tinjauan hukum administrasi negara dan perundangundangan, keberadaan dan fungsi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tidak dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan pembatalan atas sertifikat atau bentuk surat yang lainnya3. Karena SPPT bukanlah merupakan suatu produk hukum atau sumber hukum yang secara hierarkhis perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU.No.10 tahun 2004 dapat atau dibolehkan untuk mengkesampingkan atau membatalkan suatu keputusan/ketetapan atas produk hukum maupun surat/ketetapan/keputusan lainnya. Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat;

3

Untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhadap suatu objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan setiap satu tahun sekali pada bulan januari oleh KPPBB atau KPP Pratama

9

DALAM POKOK PERKARA 1. Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh TERGUGAT I. 2. Bahwa tidak benar PENGGUGAT adalah ahli waris dari CIN BIN BRAHOM. Yang benar Ahli Waris dari CIN BIN BRAHOM adalalah Abdul Gani, Iya (Rogaiya), Hajja Eja, Siti Esa, Besari, hajjah Salma, Berahim dan Haji Melangke. Bahwa klaim PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Tanah Pertanian (Obyek Sengketa) seluas 5.000 M2 diperoleh melalui hak waris dari kakek PENGGUGAT bernama CIN BIN BRAHOM sejak tahun 1967 adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak beralasan hukum, karena jika CIN BIN BRAHOM meninggal dunia maka yang mewarisi tanah tersebut adalah ABDUL GANI (Anak dari CIN BIN BRAHOM) dan ahli waris lainnya. ABDUL GANI ternyata ketika CIN BRAHOM meninggal dunia masih hidup dan melakukan perjanjian jual beli tanah pertanian (Obyek sengketa) dengan TERGUGAT I. Oleh karena ABDUL GANI (orang tuan Penggugat) masih hidup sampai dengan terjadinya jual beli dengan TERGUGAT I (tahun 1996), maka secara yuridis, PENGGUGAT (bakran) tidaklah dibenarkan untuk mengklaim atas kepemilikan tanah tersebut (warisan) apalagi dijadikan sebagai obyek perjanjian (jual-beli) sebagaimana diatur dalam Pasal 1334 ayat 2 KUHPerdata bahwa “barang-barang yang akan masuk hak waris seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barangbarang warisan itu. Tidaklah diperkenankan untuk dijadikan sebagai obyek perjanjian. Adanya larangan ini karena menjadikan barang yang akan diwarisi sebagai obyek perjanjian bertentangan dengan kesusilaan4”. Artinya, Pihak PENGGUGAT sekalipun sebagai ahli waris, adalah tidak diperkenankan oleh hukum dan kesusilaan untuk menjadikan tanah pertanian tersebut sebagai obyek perjanjian selama masih ada (hidup) Orang Tua PENGGUGAT . Namun, justeru PENGGUGAT berbuat sebaliknya, sejak tahun 1967 (sebelum orang tua Penggugat) meninggal dunia, PENGGUGAT telah mengkalim bahwa tanah pertanian (obyek sengketa point 3 gugatan PENGGUGAT) adalah sebagai milik PENGGUGAT yang diperoleh melalui waris. Sikap dan klaim seperti ini, jelas melanggar prinsip yang terkandung dalam KUH Perdata pasal 1334 ayat 2 (dua). 3. Bahwa tidak benar TERGUGAT I tidak pernah membeli dan membayar tanah pertanian (obyek sengketa) yang benar adalah TERGUGAT I pada tanggal 20 September Tahun 1996 telah melakukan perjanjian/ kesekapatan untuk

4

Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur bandung, jakarta, cet VII, 1973. Hal 22, 23. Lihat pula H.Riduan Syahrani, S.H, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni Bandung, Edisi Kedua, Hal. 209 s.d. 215,

10

melakukan jual-beli antara TERGUGAT I dengan Abdul Gani (Orang Tua Penggugat/Ahli Waris dari CIN BIN BRAHOM) berupa jual beli tanah pertanian (obyek sengketa) senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanah tersebut tercatat dalam pipil No.7 Persil No 4, Klas III dengan luas 0,500 Hektar terletak di Serangin Desa Kuang Kecamatan Taliwang, dengan batas-batas sebagai berikut : Di sebalah utara Disebelah Timur Disebalah Selatan Disebalah Barat

: : : :

Sawah Mulyadi Malangke Kali (sungai)/Burhanudin Sawah Iya (Rogaiya) dan Hajjah Eja Parit/Jalan Raya.

Bahwa TERGUGAT I juga pada tanggal yang sama telah membeli tanah IYA (ROGAIYA)-Ahli Waris dari CIN BRAHOM seluas 0,145 Ha yang terletak di Serangin Desa Kuan Kecamatan Taliwang. 4. Bahwa perjanjian Jual-beli sebagaimana dimaksud pada point 2 dilakukan secara terbuka, dengan itikad baik dan kesepakatan dari kedua belah pihak dan disaksikan pula oleh para saksi serta bukti kwitansi pembayaran diatas materai Rp. 2000. Pada saat akan berlangsungnya perjanjian jual beli tanah pertanian tersebut (obyek sengketa) dan setelah berlangsung jual beli itu tidak ada satupun keberatan dari para ahli waris. Bahkan, dalam konteks peran, PENGGUGAT sendirilah yang memberitahu dan menunjukkan lokasi tanah pertanian (obyek sengketa) yang akan dibeli tersebut kepada TERGUGAT mengenai keberadaan lokasi tanah pertanian yang akan dijual oleh orang tua PENGGUGAT. Oleh karana saat itu, TERGUGAT I masih berada di Lombok Barat menjabat sebagai Camat Tanjung, belum mengetahui lokasi tanah pertanian yang akan dibeli tersebut secara utuh, karena tidak diketahui lokasi tanah tersebut secara utuh akhirnya PENGGUGAT menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual oleh Orang Tuanya (Abdul gani) itu kepada TERGUGAT I. Adalah sangat aneh dan tidak beralasan hukum, jika kemudian PENGGUGAT justeru mempersoalkan dan menggugat tanah pertanian yang telah dibeli oleh TERGUGAT I sekarang ini—setelah 14 tahun (1996-2010) lamanya, PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan dan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar setelah diatas tanah tersebut berdiri rumah permanen TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Padahal, sedari awal PENGGUGAT sendiri yang memberikan keterangan mengenai jual beli dari obyek sengketa. 5. Bahwa adalah mustahil, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II membangun rumah permanen di atas tanah yang bukan haknya, karena TERGUGAT I maupun TERGUGAT II bukanlah orang yang tidak mengetahui hukum dan prosedure atas kepemilikan tanah. Oleh sebab itu, maka sebelum membangun rumah permanen di atas tanah tersebut, TERGUGAT I telah memastikan terlebih dahulu segala pemenuhan kewajiban pembayaran atas

11

tanah tersebut (pemenuhan prestasi) sesuai dengan kesepakatan dan perundang-undangan yang berlaku, setelah itu baru kemudian membangun rumah permanen yang ada seperti sekarang ini. 6. Bahwa adalah tidak benar PENGGUGAT telah menguasai tanah (obyek sengketa) sejak tahun 1975 (point 3) dan menguasai tanah CIN BIN BRAHOM sejak tahun 1967 (obyek sengketa 2 point 4) dan sejak tahun tersebut, tanah tersebut (obyek sengketa) telah dikelola oleh PENGGUGAT dalam keseharian dan dimanfaatkan untuk kepentingan PENGGUGAT dan keluarganya. Dalil gugatan tersebut tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah tersebut (obyek sengketa) dikuasai oleh Abdul Gani (Orang Tua Penggugat) dan dikelola dan dimanfaatkan oleh Abdul Gani untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. 7. Bahwa setelah pihak TERGUGAT I membeli tanah pertanian (obyek sengketa) tahun 1996, karena TERGUGAT I masih berada di Lombok Barat menjabat sebagai Camat Pemenang, dan oleh karena adanya permintaan dari PENGGUGAT untuk menggarap lahan tersebut, maka kemudian TERGUGAT I mengizinkan kepada pihak PENGGUGAT untuk menggarap lahan yang telah dibeli TERGUGAT I dari ABDUL GANI dengan maksud TERGUGAT I adalah dapat membantu atau menolong ekonomi PENGGUGAT karena PENGGUGAT sendiri adalah bagian dari keluarga sebagai Kakak Ipar dari TERGUGAT I, dengan memberikan izin untuk menggarap lahan pertanian tersebut, maka TERGUGAT I dengan demikian merasa dapat membantu PENGGUGAT, dan lahan tersebut menjadi produktif serta dapat bermanfaat bagi pihak PENGGUGAT untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. 8. Bahwa benar PENGGUGAT telah melaporkan perkara ini ke Polres Sumbawa Barat pada tanggal 28 Nopember 2009 dan tanggal 3 Mei 2010, dan TERGUGAT I telah dipanggil oleh Kepolisian dan beberapa saksi pun telah dipanggil oleh aparat kepolisian yang menyelidiki perkara ini. Namun setelah TERGUGAT I dan saksi-saksi memberikan penjelasan mengenai duduk perkara a quo serta menunjukkan bukti-bukti permulaan mengenai obyek sengketa, pihak aparat Kepolisian justeru meminta kepada TERGUGAT I untuk segera melaporkan tindakan/perbuatan PENGGUGAT yang memasuki dan menggarap lahan pertanian (obyek sengketa) yang dikuasai TERGUGAT, karena perbuatan/tindakan yang dilakukan PENGGUGAT dinilai oleh aparat kepolisian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidanakan (penyerobotan lahan/perampasan hak orang lain)5. 5

Laporan PENGGUGAT kepada Kepolisian Resort Sumbawa tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan PENGGUGAT untuk mengajukan perkara ini bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti pula dengan tuntutan ganti rugi sebelum adanya putusan yang bersifat inkracht dari pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili laporan PENGGUGAT tentang dugaan tindak pidana tersebut. (Lihat M.Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi

12

9. Bahwa perampasan hak sebagaimana dimaksud pada point 8 adalah perampasan hak yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas tanah pertanian seluas 0,145 Ha yang telah dibeli oleh TERGUGAT I dari Iya (Rogaiya)/Ahli Waris dari CIN BIN BRAHOM pada tanggal 20 September 1996 senilai RP. 1.500.000,- yang saat ini ternyata tanah pertanian tersebut telah dikuasai dan digaraf oleh pihak PENGGUGAT tanpa izin TERGUGAT I dan alas hak yang jelas karenanya perbuatan PENGGUGAT tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). 10. Bahwa adalah tidak benar pada tahun 1998, TERGUGAT I baru akan merencanakan pembelian tanah pada point 2 (gugatan penggugat) dengan harga 3 (tiga) kali haji atau 3 x Rp.18.000.000,-, karena pada tahun 1996 TERGUGAT I telah melakukan perjanjian jual beli dan telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut kepada ABDUL GANI. Sehingga tidaklah mungkin jika TERGUGAT I baru akan membeli pada tahun 1998 sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT pada point 7. 11. Bahwa adalah tidak benar jika pada tahun 2005, TERGUGAT I meminjam dua are tanah dari PENGGUGAT dan menjanjikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan 5 ekor sapi. Justeru adalah sebaliknya, Pihak PENGGUGAT (Bakran) pernah meminta kepada TERGUGAT I untuk diberikan sapi, agar sapi tersebut dapat dikelola oleh PENGGUGAT sebagai mata pencaharian PENGGUGAT dan atas permintaan tersebut, PENGGUGAT berinisiatif untuk memberikan PENGGUGAT kesempatan (peluang usaha) untuk mengelola sapi yang dimiliki oleh TERGUGAT I, hal ini dilakukan TERGUGAT I karena Pihak PENGGUGAT adalah masih memiliki hubungan kekerabatan/keluarga (saudara/kaka ipar) dengan TERGUGAT, maka dengan itikad baik dan niat untuk menolong saudara (kakak ipar), TERGUGAT I memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengelola/memelihara sapi milik TERGUGAT. 12. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak benar yang menyatakan bahwa sejak tahun 2005, setelah menguasai dua are tanah kemudian TERGUGAT I menguasai seluruh tanah PENGGUGAT secara tidak sah. Penguasaan tanah oleh TERGUGAT I adalah berdasarkan atas jual beli yang sah menurut hukum yang telah dilakukan antara TERGUGAT I dengan Abdul Gani (Orang Tua Penggugat) sebagaimana dimaksud pada point 2 pokok perkara di atas dan atas dasar itulah, TERGUGAT sebagai pemilik tanah kemudian menjual tanah beberapa are tanah tersebut (obyek sengketa) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan saat ini TERGUGAT II maupun TERGUGAT III telah

Kesembilan, 2009, terbitan Sinar Grafika Jakarta, hal 58-59.). Lihat pula Putusan M.A. RI No.3133 K/Pdt/1983 dan Putusan M.A. R.I. No. 1085 K/Pdt/1984.

13

memiliki Sertifikat Tanah Hak Milik tersebut atas nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III. 13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional c.q. kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat setelah melalui tahapan (prosedure) atau mekanisme serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan administrative maupun hasil verifikasi lapangan yang ditentukan dalam dipersyaratkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengajuan pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik vide sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keppres RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah 14. Bahwa Tidak benar jika kemudian TERGUGAT I oleh PENGGUGAT dinyatakan telah membuat surat atau keterangan yang palsu untuk pembuatan/pengajuan Setifikat Tanah Hak Milik, menguasai tanah secara paksa dan sepihak serta melawan hukum, sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT point 9 s.d.12 dalam gugatannya tersebut, karena tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorisasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan atau dituduhkan/diduga oleh PENGGUGAT, terlebih lagi kedudukan TERGUGAT adalah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (selaku pimpinan sekaligus panutan birokrasi) maka tidaklah patut dan mungkin ada niat buruk (bad faith) apalagi mempraktekkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan ; 15. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT I sah menurut hukum berdasarkan jual beli, maka tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT mengklaim mengalami kerugian atas tanah tersebut, termasuk meminta ganti rugi maupun Sita Jaminan atas obyek sengketa. 16. Bahwa secara yuridis perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. (KUHPerd. 499, 1235 dst., 1332 dst., 1465, 1533 dst.) dan Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. (KUHPerd. 1340, 1474, 1513; Rv. 102.) dan TERGUGAT I ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK sehingga dengan demikian pula maka segala peralihan atas bidang tanah sebagaimana tersebut di atas merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan

14

oleh hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses jual beli tersebut karenanya wajib dilindungi oleh hukum/Undangundang. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/ 1958 tanggal 26 Desember 1958). Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.SUMBAWA., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut : PRIMAIR: DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya. 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard. 2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) atas tanah sengketa yang diajukan PENGGUGAT; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR: Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Demkian EKSEPSI dan JAWABAN ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN-SBW Kami haturkan banyak terima kasih.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Tergugat I (satu)

15

1. SYAHRUL MUSTOFA, SH.,MH

2. BASRI MULYANI, SH

5.8.

2. D.A. MALIK, SH

3. LALU AHYAR SUPRIADI, SH

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur; ketidakjelasan dan kekaburan gugatan tersebut, meliputi : Tentang obyek sengketa dalam gugatannya alasan, dalil, argumen, dan pernyataan PENGGUGAT adalah bahwa tanah obyek sengketa yang dimiliki PENGGUGAT adalah tanah pertanian di Kelurahan Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat di Serangin Watasan Pliuk Datar Bage Kelurahan Telaga Bertong dengan luas 9.000 M2 yang tertulis atas nama PENGGUGAT (Bakran Bin A.Gani) dengan batasan sebagai berikut : Sebelah Barat : Tanah Bakran (Penggugat) Sebelah Timur : Tanah Mulyadi dan Acin Sebelah Selatan : Bakran/A.Gani Sebelah Utara : Jl.Raya Balat Dan tanah pertanian seluas 5.000 M2 terletak di Kelurahan Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat di Serangin Watasan Pliuk Bage Kelurahan Telaga Bertong dengan luas 5.000 M2 yang diperoleh dari warisan yang masih terdaftar di SPPT atas nama kakek PENGGUGAT bernama CIN BIN BRAHOM, dengan batasan sebegai berikut : Sebelah Barat : Tanah Saiman Sebelah Timur : Tanah Mulyadi Sebelah Selatan : Kali Sebelah Utara : Bakran Yang benar adalah Di sebalah utara : Disebelah Timur : Disebalah Selatan : Disebalah Barat :

Sawah Mulyadi Malangke Kali (sungai)/Burhanudin Sawah Iya (Rogaiya) dan Hajjah Eja Parit/Jalan Raya.

16

17