EKONOMI POLITIK

“EKONOMI POLITIK – PARADIGMA DAN TEORI PILIHAN PUBLIK” Ilmu ekonomi politik mengalami transformasi dari waktu ke waktu dengan arah kajian, instrumen, dan objek yang berubah-ubah. Pada masa tertentu, kajian Ilmu Ekonomi Politik lebih tertuju pada aspek-aspek politik dan kebijakan pemerintah, tapi pada masa lain bergulir kembali ke arah kajian ekonomi dan kebijakan pemerintah atas bidang ini.

A. Paradigma dan Sistem Ekonomi Politik 

Ilmu Ekonomi Politik secara konvensional mempelajari bagaimana sistem kekuasaan dan  pemerintahan dipakai sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi. Sehingga sistem kekuasaan menjadi fokus paling utama dalam ilmu ekonomi politik. Ada 4 bentuk sistem ekonomi politik yang dominan saat ini, yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sistem ekonomi campuran (mixed economic system). Sistem kapitalisme mengakomodasi sifat-sifat eksistensi mekanisme pasar, insentif pendirian badan usaha, motif  mencari keuntungan sehingga peranan institusi pasar dan swasta dominan. Di dalam sistem kapitalisme, pemilikan (ownership) terletak di tangan individu. Dalam aktivitas ekonomi berlaku hukum pasar, yakni mekanisme pembentukan harga ditentukan oleh bekerjanya faktor permintaan dan penawaran. Peranan pemerintah terbatas untuk melakukan kontrol dan mengikuti  perkembangannya agar tidak terjadi kegagalan pasar. Sebaliknya, sistem sosialisme lebih mementingkan peran negara, tetapi memberikan ruang gerak  yang sedikit terhadap institusi pasar, motif mencari keuntungan, dan peranan swasta. Di dalam sistem ekonomi sosialisme, kelompok industri dasar dan sumber daya yang menyangkut kepentingan rakyat, dikuasai oleh negara. Aktivitas produksi bermotifkan faktor ekonomi dan nonekonomi. Di sinilah peranan pemerintah cukup besar, terutama pada sektor-sektor produksi strategis yang merupakan tumpuan masyarakat banyak. Pemikiran sosialis membangun fondasi komunis. Sehingga kapitalisme banyak mengambil pemikiran dasar sosialisme untuk mengeliminir  kelemahan internalnya. Sistem ekonomi campuran (mixed economy) merupakan paduan dari dua bentuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Sebenarnya sistem ekonomi ini dapat saja mneghilangkan konotasi  perpaduan antara dua sistem ekonomi tersebut karena sistem ekonomi campuran dapat signifikan dalam khasnya tersendiri. Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar untuk  mencari keuntungan, yang terkendali oleh aturan pemerintah. Dalam beberapa abad terakhir ini analisis ekonomi politik lebih ditandai oleh dua kubu pemikiran, yaitu versi liberalisme dan komunitas (kelompok). Kapitalisme liberal dikembangkan dengan  penekanan kajian terhadap bekerjanya mekanisme pasar dan alasan l ogika ekonomi yang rasional. Sementara, kelompok Marxis lebih m enekankan pada telaah terhadap kekuasaan yang banyak  mempengaruhi hasil proses politik yang berkaitan dengan ekonomi.

B. Teori Ekonomi Politik Baru

Perkembangan ilmu ekonomi politik menunjukkan semangat dan gairah baru setelah lahir dan tumbuh perspektif teori Ekonomi Politik Baru (EPB) atau ”The New Political Economy” atau lebih dikenal dengan ”Rational Choice (RC)” dan ”Public Choice (PC)”. Teori ini berusaha untuk  menjembatani ilmu ekonomi dengan menelaah fenomena ekonomi dalam perspektif mekanisme  pasar, dan dengan fenomena dan kelembagaan non-pasar pada bidang di luar ekonomi. Pendekatan EPB juga berusaha untuk memahami realitas politik dan bentuk-bentuk sikap sosial lainnya dalam kerangka analisis, yang dianalogikan pada faktor individual, yang rasional. Dengan demikian,  pendekatan EPB lebih bersifat liberal-individual tetapi tidak berkembang tanpa memperhatikan realitas sosial sebagai basisnya. Dalam perspektif EPB, ilmu ekonomi politik terbuka untuk memahami masalah, fenomena dan kelembagaan nonpasar, termasuk melihat peran negara di dalam kegiatan dan transaksi ekonomi. Dengan demikian, pendekatan EPB merupakan transformasi pendalaman teoritis untuk  menjelaskan berbagai aspek manusia dengan institusinya. Pendekatan EPB dalam tiga dekade terakhir semakin terlihat jelas dengan ditandai oleh tiga karya  penting yaitu : a. Petani Rasional Dikemukakan oleh Samuel Popkin. Analisis EPB ini sangat aplikatif untuk melihat fenomenafenomena ekonomi dan politik yang terjadi di negara berkembang. Dalam teori ini Popkin melakukan analisis ekonomi politik yang didasarkan pada fakta dan eksistensi alasan rasional, yang sesungguhnya ada pada sikap dan tindakan petani.  b. Pasar dan Negara Dikemukakan oleh Robert Bates. Merupakan proses perkembangan pendekatan EPB dalam menganalisis hubungan rasional antara petani dengan politik, negara atau pemerintah. Dalam  perspektif EPB ini, interaksi kolektif melibatkan masyarakat luas dengan pemerintah sebagai pihak  yang mengeluarkan kebijakan melalui pasar. Pasar dimanfaatkan oleh petani sebagai instrumen  politik dan pasar dimanfaatkan politisi sebagai instrumen kontrol atas masyarakat. c. Kebijakan Publik : Kelangkaan dan Pilihan Dikemukakan oleh Donald Rotchild dan Robert Curry. Menjelaskan hubungan kepentingan individu dengan kepentingan publik. Cara pandang ini memperlakukan individu (yang terikat dalam kelembagaan) sebagai pengambil sikap yang rasional. Kajian ini dipakai untuk  mengklarifikasi pilihan-pilihan terbuka untuk pengambilan keputusan, membantu menganalisis  biaya dan manfaat suatu kebijakan tertentu. Dengan dasar rasional tersebut, maka pengambi keputusan sampai pada pilihan kebijakan yang paling baik.

C. Barang Publik, Teori Organisasi dan Tindakan Kolektif 

1. Barang Publik  Barang publik berdimensi kolektif karena pemanfaatan atau tindakan yang dikenai atas barang  publik tersebut akan berdampak positif atau negatif terhadap individu lainnya. Konsumsi atau  pemanfaatan atas barang tersebut oleh individu atau sekelompok individu akan berimplikasi

terhadap individu atau kelompok individu lainnya. Dengan demikian, barang publik adalah barang (atau jasa) yang tidak bisa dikonsumsi secara individu tetapi tanpa mempunyai pengaruh apapun terhadap individu-individu lain di dalam suatu kelompok. Jika seseorang mengkonsumsi barang  publik, maka pengaruhnya akan dirasakan oleh individu lainnya. Barang publik murni mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi yang bersaing (non-rivalry) sebagaimana barang privat; dan tidak dapat diterapkan  prinsip pengecualian (non-excludability). Untuk itu biasanya pemerintah terlibat secara langsung dalam penyediaan barang publik murni sebagai pelengkap dalam sistem ekonomi. 2. Teori Organisasi dan Teori Kelompok  Meskipun organisasi bisa dipahami secara umum, tetapi dalam realitas sosial ekonomi masyarakat terdapat banyak perbedaan tipe, bentuk, dan ukuran organisasi. Perbedaan tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda jika dipakai sebagai alat kelembagaan oleh pelaku individu atau kelompok. Dengan demikian, setiap organisasi lahir dengan t ujuan tertentu dan untuk kepentingan bersama dari individu-individu yang terlibat di dalamnya.  Negara sebagai sebuah organisasi juga mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Dalam sistem keuangan, negara mempunyai kekuatan memaksa atas dasar hukum dan perundangundangan yang dibuat untuk mewajibkan warganya membayar pajak. Warga negara wajib membayar pajak karena negara pun menyediakan layanan-layanan publik yang bersifat mutlak  seperti pertahanan keamanan, layanan birokrasi, dan sebagainya. Dari dasar berpikir seperti i ni, analisis selanjutnya sampai pada konsep dasar yang disebut barang  publik, yaitu manfaat bersama yang disediakan oleh negara. Konsep ini menjadi dasar pemikiran  bagaimana seharusnya negara mengalokasikan sumber keuangannya secara efektif (study of public finance). Negara mempunyai kewajiban menyediakan barang publik, setelah masyarakat membayar pajak.

D. Teori Pilihan Publik (Public Choice)

James Buchanan mempelopori lahirnya perspektif atau teori pilihan publik (public choice). Pandangan ini menjanjikan untuk dapat menjelaskan lebih tepat tentang fenomena sosial dan  politik. Pilihan publik bukan sekedar metode dalam arti sempit dan juga bukan alat analisis biasa yang dipakai untuk menjelaskan kejadian atau fenomena sederhana. Pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial dan politik yang muncul dari  pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Teori pilihan publik ini  berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena nonpasar. Selanjutnya Buchanan mengulasnya dari dua aspek yang merupakan dua elemen pokok  dari perspektif public choice yaitu pendekatan ”catallactics” dan aspek ”homo economicus”. Pendekatan ”catallactics” dipakai sebagai suatu pendekatan ekonomi dan sebagai subjek pencarian dan gambaran perhatian langsung dari proses pertukaran (process of exchange). Dari pemahaman ini, institusi pertukaran dapat menjadi paradigma dasar yang dapat memberikan landasan teoritis  bagi ilmu ekonomi dan politik. Dengan cara pandang baru ini, maka ilmu politik bisa mendapat

 pencerahan sehingga institusi politik menjadi lebih egaliter dan demokratis. Sedangkan konsep homo economicus dipakai untuk menjelaskan prespektif public choice yang  bersifat inklusif. Arti sebenarnya dari konsep ini adalah bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kenyataan akan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya.

E. Teori Birokrasi dan Peran Negara

Di dalam ekonomi ada nuansa sosial, budaya, kelembagaan dan politik masyarakat. Faktor-faktor  tersebut sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar yang terbentuk dan transaksi ekonomi yang terjadi. Negara atau birokrasi adalah sebuah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian, tugas birokrasi tidak hanya menyangkut urusan sosial dan politik, tetapi juga menyangkut masalah-masalah ekonomi. Tugastugas dalam bidang ekonomi harus mempertimbangkan perspektif teori-teori ekonomi yang mengarah pada pasar, efisiensi, pencapaian keuntungan yang optimal dan kesejahteraan anggota masyarakat secara umum. Mazhab public choice dapat menjelaskan perspektif birokrasi dari sisi ekonomi dengan melihat  penawaran dan permintaan barang dan jasa yang disediakan. Permintaan untuk komoditi birokrasi (bureau product) datang dari pemerintah. Di dalam demokrasi, pemerintah dipilih melalui  pemilihan umum. Barang publik, seperti transportasi, kesehatan dan listrik biasanya disediakan oleh pemerintah dari parpol pemenang pemilu. Barang publik tersebut kemudian didistribusikan oleh birokrat. Dalam analogi ini, maka pemerintah merupakan produsen barang publik sedangkan  birokrat adalah distributornya. Fenomena ekonomi, kesejahteraan individu dan kemajuan ekonomi tidak hanya sekedar produk  dari transaksi pasar tanpa melibatkan negara, kelembagaan, dan faktor-faktor nonekonomi lainnya. Dalam kenyataannya, ternyata hukum, peraturan, pendidikan dan aspek lainnya ikut menentukan  perkembangan ekonomi. Usaha menempatkan peran negara tetap dalam rangka tujuan untuk  kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam wujud ”welfare economics”. Peran negara tidak bisa dilepaskan dari kerangka teori ini karena misi normatifnya adalah terus meningkatkan kesejahteraan individu di dalam lingkup negara dimana kegiatan ekonomi dan pembangunan dilaksanakan. Sedangkan pentingnya peranan pemerintah di dalam sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kegagalan pasar membuka kemungkinan masuknya peranan negara untuk  mendorong ke arah terwujudnya mekanisme pasar yang efektif. Tujuannya adalah untuk  menciptakan kesejahteraan yang optimal bagi pelaku ekonomi yang ikut di dalamnya. Kedua, kegagalan publik untuk menumbuhkan sistem ekonomi menyebabkan pasar yang efektif  dan efisien tidak terwujud sehingga menunda kesejahteraan pelakunya. Namun untuk memasukkan  peran pemerintah perlu basis teori tentang pemerintah untuk mengetahui bagaimana seharusnya  pemerintah bersikap dan bertindak di dalam sistem ekonomi pasar. Ketiga, kenyataan kegagalan distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Pasar yang tidak bekerja sempurna dan informasi yang pincang menyebabkan alokasi sumbersumber ekonomi tidak terjadi secara adil dan proporsional. Peranan pemerintah lebih tertuju untuk  melalukan redistribusi atau pengalokasian kembali sumber-sumber ekonomi.

CRITICAL REVIEW BUKU “EKONOMI POLITIK – PARADIGMA DAN TEORI PILIHAN PUBLIK”

Dalam buku Ekonomi Politik – Paradigma dan Teori Pilihan Publik masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu untuk diperbaiki. Di antaranya masih terdapat permasalahan dan topik yang belum atau tidak dimuat. Untuk itu, beberapa buku digunakan sebagai pelengkap dan acuan dalam pemberian kritik dari buku Ekonomi Politik   – Paradigma dan Teori Pilihan Publik tersebut. Kelemahan yang pertama adalah di dalam buku Ekonomi Politik – Paradigma dan Teori Pilihan Publik tidak disebutkan model pendekatan ekonomi politik yang digunakan. Model pendekatan ekonomi politik tersebut antara lain adalah model normatif, model neo – klasik  dan model ”political development issues”. Model pendekatan ekonomi politik ini dikemukakan oleh DR Hilmy Mochtar, MS dalam bukunya Politik Lokal dan Pembangunan. Kelemahan yang kedua adalah dalam buku Ekonomi Politik – Paradigma dan Teori Pilihan Publik tidak dipaparkan sejarah lahir dan perkembangan ekonomi politik yang terjadi saat ini. Selain itu, buku tersebut tidak mempunyai pengagendaan implementasi ekonomi politik  di Indonesia. Untuk melengkapinya, digunakan buku Ekonomi, Politik Internasional dan Pembangunan karangan DR Mohtar Mas’oed yang menyebutkan aspek historikal dari perkembangan ekonomi politik. Di dalam buku ini juga memfokuskan pada bagaimana implementasi ekonomi politik diterapkan dalam agenda kebijakan pembangunan di Indonesia. Kelemahan yang ketiga adalah buku Ekonomi Politik – Paradigma dan Teori Pilihan Publik  tidak memaparkan kemungkinan penerapan ekonomi politik dari segi politik dan segi ekonomi secara terpisah serta tidak memaparkan dampak-dampak dari demasifikasi ekonomi politik. Topik tersebut dapat ditemukan dalam buku Demasifikasi Pemerintahan : Perspektif Marzuki Usman. Di dalam buku tersebut dipaparkan tentang pemisahan penerapan ekonomi politik dalam segi politik dan segi ekonomi. Buku ini juga memaparkan tentang kecenderungan negatif dari demasifikasi ekonomi politik dimana pengelolaan politik  yang semestinya berperan sebagai prakondisi lahirnya daya saing perekonomian masyarakat, justru akan membentuk perkembangan perekonomian yang b erlandaskan KKN.

Ilmu ekonomi politik Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum Diperiksa

Korupsi merupakan salah satu contoh kasus yang dapat dianalisis dengan pendekatan ekonomi politik

Ilmu Ekonomi Politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu,

yakni politik dan ekonomi.[1]. Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. [1] Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. [1] Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989). [1] Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik ; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor  ekonomi dan faktor-faktor politik. [1] Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah

ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. [1] Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak – berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik.[2] Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan.[3] Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar (ekonomi liberal)dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis).[3] Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor  politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara. [3]

[sunting]Pendekatan

dalam Ekonomi Politik 

Pendekatan Pilihan Publik

Pilihan publik adalah suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. [3] Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor. [3] Aktor dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional idividu di dalam institusi non-pasar. [1] Namun karena sifatnya yang longitudinal[4], maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya. [3] 

Pendekatan Neo-Marxis

Pendekatan neo-marxis dalam ekononomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik.[3]. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit.[3]. Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antar-negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat.

Sistem Ekonomi Indonesia: Politik Adalah Panglima Posted: 4 Oktober 2010 in Ekonomi-Politik   Tag:Kapitalisme, pancasila, sistem ekonomi, sosialisme

1

Pola dan proses pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh dua macam faktor, yakni internal dan eksternal. Untuk

faktor-faktor internal terdiri dari: kondisi fisik, lokasi geografi, kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia,

kondisi awal ekonomi, social dan budaya, system politik, dan peranan pemerintah dalam ekonomi. Sedangkan factor eksternal

terdiri dari : perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global.

Pada negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II, tahun-tahun pertama merupakan periode yang sangat kritis.

Indonesia pun sempat mengalami keadaan seperti itu. Selain kondisi politik di dalam negeri yang tidak mendukung; keterbatasan

akan factor produksi mulai dari kualitas SDM, modal, teknologi, hingga kemampuan pemerintah dalam menyususn rencana dan

strategi pembangunan yang baik juga masih menjadi kendala untuk perekonomian Indonesia. Kecenderungan pemerintahan

Sukarno yang dianggap berhaluan Komunis membuat Indonesia sulit untuk mendapatkan dana dari negara-negara Barat baik

dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing. Padahal pada saat itu Indonesia benar-benar membutuhkan dana yang

sangat besar dalam upayanya merekonstruksi ekonomi negaranya. Sebenarnya haluan politik yang agak berhaluan komunis

(sejatinya adalah refleksi dari nasionalisme Indonesia) itu hanyalah meruapakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisasi, anti

imperialisasi, dan antikapitalis. Ketidakstabilan politik terus berlangsung hingga masa orde ini selesai ketika kudeta dari PKI

berhasil digagalkan dan kemudian system ekonomi Indonesia menjadi berubah haluan dari pemikiran (cenderung) sosialis ke

kapitalis.

Adalah Orde Baru yang menjadi era baru setelah Orde Lama. Orde yang dipimpin oleh Suharto lebih memfokuskan pada

peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berideologi pembangunanisme dengan stabilitas

keamanan dan politik sebagai pendukung utama, dan melupakan sisi pemerataan pendapatan masyarakat. Pada masa ini

Indonesia menjadi lebih condong ke arah Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Awalanya pemerintah melakukan

pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik, serta rehabilitas ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk menekan kembali tingkat

stagflasi, mengurangi deficit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor. Pemerintah

 juga menyusun rnacana pembangunan lima tahun secara bertahap yang mencerminkan pemikiran Rostow yakni “stages of 

growth”. Usaha-usaha pemerintah tersebut mendapatkan apresiasi dari lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan ADB

beserta negara-negara maju lain dengan membentuk kelompok IGGI (Inter Government Group on Indonesia) yang bertujuan untk

membiayai pembanguan ekonomi Indonesia. Dampak repelita yangtelah disusun ternyata memberikan hasil yang cukup

memuaskan. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun menjadi cukup tinggi dibandingkan pada masa Orde lama. Perubahan ekonomi

structural juga terlihat terutama dari sector pertanian dan sktor industri. Perningakatan kontrbuis output dari sector industry

manufaktur terhadap pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) mencerminkan adanya suatu proses industrialisasi di Indonesia.

Penerapan system ekonomi terbuka yang dilakukan oleh Suharto memang berdampaak baik pada pembangunan Indonesia di

tingkat makro. Namun, pada tingkat mikro justru berbalik 180 derajat. Hal ini terlihat dari tingakt kesenjangan yang semakin besar

dan jumlah kemiskinan yang terus meningkat. Orde Baru menghadapi permasalahan sulit yakni ketika krisis ekonomi Asia yang

kemudian menjelma menjadi krisis politik dimana ribuan mahasiswa berunjukrasa menuntut agar Suharto di turunkan. Tanggal 21

Mei 1998 Suharto mengundurkan diri dan diganti oleh BJ Habibie. Pada masa pemerintahannya tidak ada perubahan yang nyata

bahkan permasalahan semakin bertambah dan muncul banyak konflik.

Kedudukan BJ Habibie digeser oleh KH Abdurrahman Wahid yang memenangkan pemilu tahun1999 dan kemudian berganti dengan

pemerintahan reformasi. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian mulai menunjukan adanya

perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif meskipun hanya mengalami kenaikan sedikit. Pada tahun 2000, perekonomian

Indnesia menjadi jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hamper mencapai 5%. Kondisi moneter pun sudah mulai stabil,

terlihat dari laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah. Namun, kondisi social masyarakat Indonesia masih dipenuhi dengan

konflik disintegrasi dan SARA. Belum lagi demonstrasi buruh yang semakin gencar karena tidak puas dengan kondisi

perekonomian dalam negeri, juga pertikaian elite politik yang semakin besar. Hubungan pemerintah Indonesia dengan IMF juga

tidak baik karena sering ditundanya APBN 2001. Penerapan otonomi daerah (terutama tentang kebebasab daerah untuk pinjam

dari luar negeri), serta masalah amandemen UU No.23/1999. ketidakstabilan di berbagai bidang membuat para pelaku bisnis

termasuk investor asing enggan untuk melakukan bisnis dan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini justru membuta

keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih terpuruk dair sebelumnya.

Dengan kondisi perekonomian yang carut marut, system ekonomi Indonesia juga mengalami banyak pergeseran dalam segala hal.

Ketergantungan terhadap pihak asing, dominasi kekuatan capital terhadap arah kebijakan pemerintah, dan peranan Negara yang

diperkecil di bidang ekonomi menjadikan Indonesia pada zaman orde baru dan reformasi sekarang ini mengalami instabilitas.

Kondisi demikian dapat dilihat dari amandemen UUD 1945 yang ke-4 pada pasal 33 yang mana menjadi katup pengaman

sekarang berubah drastic untuk melayani kebutuhan modal. Karena itu, perubahan system ekonomi yang diterapkan dari masa ke

masa di Indonesia menjadi focus utama makalah ini. Hal ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan system ekonomi

Indonesia, factor-faktor penyebab perubahan system ekonomi, dan mengetahui pengaruh kebijakan politik terhadap arah

pembangunan ekonomi. Selain itu, makalah ini juga berusaha mendeskripsikan sitem ekonomi yang diambil dengan patokan

perubahan politik dalam skala nasional, yaitu: orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penerapan system ekonomi di Indonesia dari masa ke masa, maka diperlukan

seperangkat pisau analisa untuk mengetahui mengapa suatu system ekonomi dijadikan rujukan. Untuk itu, world system theory

digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi mengingat variable ketergantungan sangat dominant dalam

perumausan kebijakan. Menurut teori ini, dunia dunia terdiri dari 3 kelompok besar Negara: core, semiperiphery, dan periphery

yang dikemudikan oleh kapitalisme global. Negara periphery sangat tergantung terhadap Negara-nergara yang posisinya lebih

tinggi karena adanya heemoni kapitalime didalamnya dan mendapatkan persetujuan dari yang bawah diluar kesadaran mereka.

kondisi seperti ini menyebabkan segala kebijakan yang akan diambil harus disesuaikan dulu dengan kebijakan Negara diatasnya.

Dalam kasus Indonesia, sebagai Negara peripheri, kapitalisme global telah menjadikan system ekonomi Indonesia mengarah pada

spectrum kapitalistik karena besarnya pengaruh modal terhadapnya. Kondisi seperti ini terlihat pada ketiadaan kemandirian

dengan tergantung pada utang luar negeri yang menyebabkan Indonesia harus tunduk pada pemilik modal.

ORDE LAMA

Untuk menjelaskan system ekonomi pada zaman orde lama, maka pemilahan kurun waktu menjadi suatu keharusan karena

didalamnya terjadi perubahan politik cukup signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi. Situasi politik ini (sebagai setting waktu)

mempunyai pengaruh atas bagaimana pemerintah pada saat itu mengarahkan pembangunan ekonominya dengan menggunakan

metode yang mereka jalankan. Tetapi dalam hal ini, masalah pemilahan atas dasar kurun waktu di tumpang tindihkan untuk

membatasi peran kondisi politik saat itu, baik internal maupun eksternal.

Pada kurun waktu ini, kondisi sosio-politik yang belum stabil terutama di awal kemerdekaan menjadikan Indonesia kurang begitu

memperhatikan pembangunan ekonominya. Sebagai sebuah Negara baru, konsepsi yang dilahirkan oleh founding fathers menjadi

rujukan didalamnya meskipun terbatas dalam implementasinya karena disibukan urusan mempertahankan eksistensi sebagai

Negara baru. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan prinsip-prinsip nasionalisme sebagai upaya mengatasi segala

permasalahan. Nasionalisme yang dijalankan atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang mana segala

tinadakan-tindakannya mempunyai makna kontekstual dalam masyarakat itu sendiri. Humanisme dalam hal ini mempunyai

tonggak dasar, yaitu, “pencaharian merdeka”. Pencarian kemerdekaan ini tidak terlepas dari situasi dunia kolonial saat itu karena

imperialisme telah merebut rasa percaya diri, dan menginjeksi rasa ketidakmampuan pada rakyat Indonesia. Pengkerdilan yang

terus-menerus terjadi melalui imperialisme harus mendapatkan titik tekan utama supaya pencapaian atas cita-cita kemerdekaan

dapat diwujudkan.

Selain itu, penerapan demokrasi menjadi misi utama dalam membangun masyarakat Indonesia dalam wujud demokrasi sejati yang

mencari keberesan politik dan ekonomi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Suatu bentuk demokrasi yang tidak hanya

focus pada kesetaraan politik belaka, melainkan juga melirik masalah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan kata

lain adanya suatu perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terbatas pada sisi politik belaka, juga sisi ekonomi. Kedua

konsepsi diatas secara riil tidak dapat berjalan maksimal mengingat masih adanya invasi-invasi militer belanda dan

pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah yang mengharuskan pemerintah untuk bersikap di area ini.

Sikap politik pemerintah yang anti kolonialis dan anti imperialis secara riil diwujudkan dalam bentuk penolakan pemerintah

terhadap segala bentuk bantuan asing ke Indonesia dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang dianggap menguasai

hajat hidup orang banyak, dan kebijakan itu terkenal dengan slogan go to hell with your aids dengan penegasan penggolongan

dunia dalam dua kelompok: NEFOs dan OLDEFOs. Sikap ini membawa implikasi lanjut terhadap respon luar negeri terutama

Negara-negara maju terhadap posisi Indonesia. Secara ekonomi, kebijakan ini membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap

perkembangan perekonomian, antara lain:

1. adanya kepercayaan diri bangsa Indonesia akan kekuatan yang dimilikinya

2. kemandirian ekonomi

3. kurang diminatinya Indonesia sebagai tempat investasi asing

4. terhentinya dana bantuan luar negeri

Implikasi-implikasi diatas merupakan akibat positif dan negative yang harus diterima karena penerapan kebijakan ekonomi

nasinalistik itu.

Dilihat dari kacamata barat (konteks perang dingin), Indonesia dianggap menerapkan kebijakan komunis dalam mengatur

perekonomian Negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa liberalisasi ekonomi merupakan prasyarat mutlak agar

tidak di cap sebagai Negara komunis. Dan dengan ekonomi nasionalis tersebut, Indonesia mengalami marginalisasi dibidang

ekonomi dalam berbagai sektor atas pilihan-pilihannya. Posisi ini merupakan pengejawantahan sikap antikolonialisme dan

antiimperialisme yang saat itu sangat deras didengungkan oleh pemerintah sebagai respon atas perkemnagan kondisi

perekonomian saat itu.

Dalam konteks pemahaman atas system ekonomi yang terdiri dari: system ekonomi sosialis, kapitalis, dan campuran, secara

politik Indonesia di cap menerapkan system ekonomi sosialis sebagai dasar pijakan. Tetatpi secara konseptual (ekonomi) dapat

digolongkan dalam kerangka system ekonomi campuran meskipun secara mendasar berbeda karena adanaya unsure-unsur

nasionalisme dan demokrasi ekonomi yang melandasi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa orde lama.

ORDE BARU

Ketika orde lama runtuh pada tahun 1966 dan digantikan oleh orde baru sebagai suatu rezim, maka secara otomatis juga

berpengaruh terhadap penerapan system ekonomi di Indonesia. Pergeseran system ekonomi Indonesia mengalami signifikansi

sangat drastic mengingat perpindahan kekuasaan yang terjadi berjalan tidak alami. Dari system ekonomi yang cenderung sosialis

berbalik menjadi system ekonomi kapitalistik yang mana peran Negara dalam mengatur perekonomian digantikan oleh sektor

swasta dengan menisbikan eksistensi Negara didalamnya. Pembangunan ekonomi yang semula di tempatkan dalam masyarakan

untuk menjaga kemandirian diganti oleh pihak swasta yang mempunyai kelebihan capital dan utang luar negeri sebagai sokoguru.

Kebijakan liberalisasi di bidang ekonomi menggejala dimana-mana dan pembangunan dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi

dengan stabilitas keamanan dan politik sebagai pendukung utama.

Sejak tahun-tahun awal kemunculannya, kebijakan ekonomi orde baru bertolak belakang dengan orde lama dengan menunjukkan

ketertarikan yang luar biasa untuk bersahabat dengan kekuatan capital internasional, lembaga-lembaga donor maupun investor-

investor dengan modal besar. Dan pemikiran-pemikiran ekonomi di Indonesia lebih cenderung di dominasi pemikiran pro pasar

yang diwujudkan dengan merangkul kembali lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia) yang sebelumnya

dimusuhi oleh orde lama. Dimulai dari usaha “mafia Berkeley” yang merancang perekonomian Indonesia, dengan pendekatan

tabungan dan investasi untuk memicu pertumbuhan, Bank Dunia dan IMF diundang untuk membantu memecahkan persoalan

ekonomi yang terjadi dengan meminta bantuan (utang). Bantuan tersebut tidak terbatas sekedar bantuan belaka, melainkan

pemerintah harus melakukan serangkaian penyesuaian structural menurut kehendak mereka. Karena itu, lembaga-lembaga

tersebut mempunyai keleluasaan untuk mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk pemulihan ekonomi

secara terus-menerus. Kondisi ini menciptakan ketergantungan dalam diri masyarakat Indonesia karena terus memperlemah

kemampuan pemerintah untuk melindungi Negara dan rakyatnya, dan meningkatkan ketergantungan perekonomian Negara

terhadap kepentingan para pemodal internasional sehingga Indonesia tidak mampu mengenali identitas diri yang sebenarnya.

Kebijakan liberalisasi capital pada zaman ini secara massif bergulir kencang yang dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi

yang diambil pemerintah dalam rangka mengurangi peran Negara di sektor ekonomi. Tetapi dalam hal ini Indonesia juga

mempunyai potensi untuk jatuh karena rentan akan krisis pembayaran. Kondisi demikian disebabkan oleh ketergantungan

Indonesia terhadap utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini telah mematikan sejumlah kreativitas masyarakat

untuk mandiri seperti zaman orde lama. Ketergantungan ini juga mengakibatkan pergeseran peran Negara dalam melindungi dan

melayani rakyat menjadi penghamba kepada pemodal internasional. Struktur demikian ini mengakibatkan terjadinya kemiskinan

structural akibat ketimbangan struktur yang terjadi dalam masyarakat yang mana pemerataan pembangunan tidak terwujud

karena adanya konsentrasi capital pada satu titik tertentu. Multiplier effect dari kondisi ini menjadikan terbentuknya hegemoni

oleh pemilik capital yang menyebabkan krisis identitas. Hegemoni tersebut berperan sebagai mekanisme penguasaan pemodal

terhadap kinerja Negara yang menyebabkan terkurungnya ruang gerak pemerintah dalam mengatasi permasalahan terjadi dalam

masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pada masa orde baru system ekonomi Indonesia sangat bernuansas kapitalistik sekali, terlihat dari

serangkaian kebijakan deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menarik modal asing sebesar-besarnya. Selain itu,

utang luar negeri uga dijadikan basis investasi dan tabungan Negara yang menyebabkan lahirnya ketergantungan dalam

masyarakat Indonesia dalam membangun perekonomia. Kondisi seperti ini tidak hanya melunturkan peran Negara saja, juga

merugikan masyarakat karena ketergantungan itu mematikan kreativitas dan secara sengaja melahirkan kemiskinan dan

ketimpangan social.

ORDE REFORMASI

Sejak krisis 1997, maka semua orang menyadari betapa terkaitnya masalah-masalah ekonomi dengan masalah-masalah politik.

Bagaimana kejatuhan Suharto sangat t erkait erat dengan kejatuhan ekonomi Indonesia; dengan pertumbuhan ekonomi bahkan

menjadi minus dan utang meroket 2,5 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Dan situasi ekonominya tidak juga membaik-baik, terutama

karena situasi politiknya yang serba tidak pasti. Secara awam, orang kini mengerti hubungan antara ekonomi dengan politik.

Bahkan kini para ekonom ortodoks, mulai menyadari keterbatasan ilmu ekonominya dan mulai memasukkan faktor politik ke

dalamnya. Tidak bisa lagi hanya mengutak-atik instrumen ekonomi makro, moneter dan fiskal; tetapi juga harus mengutak-atik

masalah demokrasi, penegakan HAM atau proses pelembagaan politik.

Akan tetapi sesungguhnya pendekatan ekonomi-politik jauh lebih dalam daripada hanya hubungan antara ekonomi dan politik

maupun penataan kelembagaan dan isu good-governance dari Bank Dunia. Ekonomi–politik adalah pendekatan yang mengupas/

menganalisis pola hubungan dan pola kepentingan berbagai golongan dan kelas yang terkandung dalam berbagai proses

perubahan ekonomi modern, khususnya ekonomi modal (ekonomi kapitalisme). Masalah perubahan dan transformasi sosial dari

berbagai kelas dan golongan sepanjang sejarah terkait erat dengan bagaimana berlangsungnya proses pemupukan modal dan

akumulasi kekayaan di masyarakat. Hal ini yang semakin lama semakin menciptakan kesenjangan di antara berbagai

golongan/kelas di masyarakat, yaitu : kaum kaya dan kaum miskin; kaum tani dan kelompok industrialis; kelompok pekerja dan

kelompok majikan; kelas pengusaha dan kelas buruh. Ini adalah analisis ekonomi politik, yaitu keterkaitan mendalam antara

hubungan-hubungan sosial-ekonomi dengan kekuasaan (politik).

Analisis ekonomi-politik sangat cocok dalam menjelaskan situasi di Indonesia setelah krisis. Dan sebenarnya juga mampu

menjelaskan situasi Indonesia sebelum krisis, maupun prediksi Indonesia pasca-krisis. Akan tetapi pendekatan ini bertabrakan

dengan ilmu ekonomi ortodoks (economics). Ilmu ekonomi ortodoks bersifat sangat positivis, tidak menjelaskan kepentingan-

kepentingan golongan/kelas, mengabaikan hubungan-hubungan sosial-ekonomi, dan hanya bicara secara agregat saja (besaran

umum). Karena itu juga bersifat doktriner, yaitu melalui konsep pertumbuhan ekonomi, yang dianggap merupakan resep pokok

berjalannya sistem ekonomi. Doktrin ekonomi ortodoks adalah pertumbuhan ekonomi dalam mekanisme pasar bebas. Tidak

dipermasalahkan siapa yang tumbuh dan siapa yang dirugikan, karena mekanisme pasar bebas yang akan mengatur dengan

sendirinya. Doktrin ini semakin besifat fundamentalis dengan menguatnya Neo-liberalisme. Mereka adalah segolongan ekonom

yang sangat percaya bahwa ekonomi pasar harus bersifat sebebas-bebasnya; sebuah free-fight liberalism (liberalisme pertarungan

bebas). Liberalisme ekonomi memang akan melahirkan korban-korban dan pemenang-pemenang. Hal itu tidak menjadi soal. Ini

adalah kembali ke masa awal pertumbuhan kapitalisme, yang tidak diregulasi dan dibatasi. Dan seperti pada masa itu, tumbuh

pula ekonomi-politik sebagai penentangnya. Jadi masa kini juga memperlihatkan bahwa ekonomi neo-liberal akan mendapat

tentangan dari pendekatan ekonomi-politik. Karena itu para aktivis sosial yang menentang neo-liberalisme, selayaknya

mempelajari kembali ekonomi-politik.

Doktrin Neo-Liberalisme adalah kembali kepada prinsip “Laissez-Faire” (kompetisi bebas) yang ekstrim, yang menyerahkan

sepenuhnya sistem perekonomian kepada kehendak dan mekanisme pasar bebas, tanpa mengindahkan konteks dan

keberagaman situasi ekonomi berbagai negara, yang lebih banyak tidak siap atau tidak cocok melakukannya. Pasar bebas menjadi

hukum universal pengaturan ekonomi. Bahkan kalau demokrasi menghalanginya, maka lebih baik menyingkirkan demokrasi.

Paham ini sekarang juga dipeluk oleh para ekonom mainstream di setiap negara, sehingga ekonom-ekonom ini justru ikut serta

menggerogoti negaranya sendiri, dan menjadi corong saja dari kepentingan badan-badan multilateral.

Meskipun secara konseptual system ekonomi Indonesia adalah kerakyatan (pancasila), dalam prakteknya mempunyai

kecenderungan kea rah system ekonomi kapitalistik yang meliberalisasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. Pada orde

reformasi ini, kepentingan pasar sangat dominant atas segala arah kebijakan dan ukuran keberhasilannya sehingga masyarakat

sebagai subyek dalam hal ini dijadikan obyek ekonomi belaka. Bukti riil besarnya pengaruh pasar beserta lembaga donor terlihat

pada kebijakan kenaikan harga BBM yang banyak diengaruhi oleh kesepakatan-kesepakatan multilateral dan kondisi pasar dunia,

bukan atas dasar kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Globalisasi sebagai suatu fenomena global dewasa ini mempunyai

pengaruh sangat besar terhadap arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. dalam hal ini wacana-praktis pasar bebas

menjadi domain dalam pengaturan sumber daya perekonomian yang ada. Sebagai suatu fenomena social, ekonomi, dan politik,

globalisasi mempengaruhi keseluruhan system yang ada dalam Negara. Menurut Giddens, volatilitas pasar uang dan modal

berdapengaruh terhadap system Negara-bangsa yang menyebabkan terbentuknya arah kebijakan pemerintah. dan neo-

liberalisme sebagai nafasnya sangat merasuk dalam konstitusi Indonesia sekarang yang mana dengan alasan efisiensi dan

efektivitas, Negara dapat melepaskan aset-asetnya supaya keseimbangan pasar dapat terjadi. Jadi, system ekonomi kapitalistik

sangat mewarnai orde reformasi sekarang ini.

Konklusi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa system ekonomi yang diterapkan di Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi

oleh system politik yang tengah berkembang. Pada masa orde lama dengan sikap antikolonialisme dan imperialisme sangat kuat

dan semangat nasionalisme yang sangat tinggi, perekonomian Indonesia diarahkan pada penciptaan kemandirian ekonomi

masyarakat guna menghindari kondisi ketergantungan akut terhadap luar negeri. Hal ini diterapkan sebagai wujud implementasi

Negara merdeka yang berdaulat di bidang politik dan ekonomi sehingga arah kebjakan ekonomi dapat diarahkan menurut

kebutuhan masyarakat.

Pada masa orde baru, kuatnya intervensi kaital dan internasionalisasi capital yang sangat kuat menyebabkan terjadinya arah

kebijakan ekonomi. System ekonomi kapitalistik menjadi acuan utama yang diambil oleh pemerintah. penerapan system ekonomi

kaptalistik ini membawa ragam implikasi terhadap perekonomian Indonesia yang mana kondisi dependensia yang pada masa orde

lama sangat dihindari menjadi kenyataan. Kontradiksi-kontradiksi dalam system ekonomi ini membawa Indonesia pada krisis

multidimensional pada tahun 1997 yang menyebabkan ambruknya perekonomian nasional. Sedangkan orde reformasi sekarang

ini tidak ubahnya seperti orde baru dalam konteks perekonomian. Intervensi-intervensi modal financial terhadap arah kebijakan

ekonomi yang diambil oleh pemerintah menjadi panutan decision makers yang menyebabkan Indonesia harus tunduk pada

kepentingan kapitalisme global.

EKONOMI POLITIK DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN Di dalam ceramahnya, Prof. Dr. Didik J Rachbini, 21/09/2011, menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia selalu memiliki dua prestasi, yaitu posisif dan negative. Ada prestasi birokrasi yang positif pada zaman orde baru, misalnya Prof. Haryono Soeyono yang mampu menghasilkan program KB dan berhasil luar biasa, sementara Filipina ternyata tidak berhasil, sebab birokrasinya tidak mampu menundukkan gereja dengan para pendeta dan pasturnya. Kemudian di era itu juga program Bimas dan Inmas yang dapat berjalan luar biasa. Meskipun tidak didukung oleh perusahaan besar dan hanya didukung oleh perusahaan kecil-kecil, akan tetapi ternyata berhasil melakukan swasembada beras. Di Indonesia sebenarnya terjadi praktik yang salah. Di dalam UUD adalah sosialisme sebagaimana pemikiran Hatta, akan tetapi di dalam praktiknya justru terjadi kapitalisme. Sebagai contoh, ketika pasar bagus untuk cengkeh, maka bukan negara yang mengatur pasar, akan tetapi yang datang adalah Tomi dan kemudian melakukan eksploitasi. Demikian pula ketika mobl memiliki pasaran yang baik, maka terjadi monopoli yang dilakukan oleh pengusaha. Kasus Cina sungguh berbeda. Cina mengambil jalan keduanya. Ketika Rusia hancur dengan glasnost dan perestroika, maka Cina lalu siapsiap. Cina juga akan sama nasibnya jika tidak melakukan perubahan. Jadi yang positif dari kapitalisme diambil dan kemudian yang positif dari komunisme juga diambil. System ekonomi bisa kapitalis akan tetapi politik tetap komunis. Berbeda dengan Rusia yang langsung belok ke kapitalisme, sehingga sekarang mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Rusia terseok-seok di dalam pengembangan ekonominya, ada gap yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin. Sementara Cina dengan ekonomi politik yang mengayuh dengan dua model atau dual model tersebut, maka kesejahteraan ekonomi masyarakatnya relatif lebih baik.

Di Jerman, kemudian merumuskan konsep ekonomi sosial pasar. Yaitu sistem ekonomi yang mengkombinasikan kebebasan atau inisitaif  individu dengan tanggungjawab sosial. Unsur individu dibiarkan berkembang dalam potensi dan dinamika ekonomi masyarakatnya, sementara tanggungjawab sosial juga didorong agar terus berkembang. Prinsip kebebasan dan kompetisi dibiarkan berkembang, akan tetapi social responsibility tetap juga harus berjalan seimbang. Pasar harus berkembang karena dengan pasar itulah dunia ekonomi akan berkembang, sementara perusahaan harus mengembangkan CSR yang menjadi tanggungjawabnya. Implikasi dari kebijakannya adalah keamanan pekerja, yaitu menghindari PHK massal, melakukan proteksi hak-hak bekerja, dijamin oleh sistem hukum pada tingkat yang jelas. Ada subsidi pembangunan, Asuransi social, dan kesejahteraan keluarga. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sekarang masuk ke G 20. Tahun 2030 diperkirakan Indonesaia akan menjadi 10 atau enam besar dunia. Dunia kompetisi nasional masih berada di angka 49, dan birokrasi berada di peringkat 120-an. Birokrasi kita rendah di dalam prestasinya. Akan tetapi ternyata masih bisa berkembang secara ekonomik. Kelas menengah Indonesia sebesar 20 persen atau kira-kira 40  juta orang. Bahkan berdasarkan data ADB sebesar hampir 81 juta orang. Itu setara dengan klas menengah di Eropa dan itu menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Problem ekonomi kita adalah karena kita tidak memiliki konsep yang jelas. Di dalam UUD dinyatakan ekonomi kekeluargaan akan tetapi di dalam praktiknya justru liberal. Jadi memang akhirnya menyebabkan adanya gap antara yang kaya dan miskin. Hingga tahun 2011, maka angka kemiskinan kita masih besar, 12,49 persen atau sama dengan 30,02 persen. Sementara jarak antara Papua dengan Jakarta dalam angka kemiskinan juga sangat besar. Jakarta dengan tingkat kemiskinan hanya 3,48 persen, sementara Papua sebesar 36,80 persen. Untuk mengentas kemiskinan, maka sebaiknya jangan uang dibagi-bagi ke kementerian-kem enterian akan tetapi bisa melalui pola tidak langsung. Masing-masing daerah memiliki kekhasan di dalam pengentasan kemiskinan. Maka berikanlah daerah untuk mengentaskan kemiskinannya sendiri. Sebagai contoh Jawa Timur, misalnya bisa menyumbang pengentasan kemiskinan sebesar 30 persen. Selain itu juga da contoh yang baik, seperti Provinsi Gorontalo dengan program jagungnya, Kabupaten Malang dengan agroindustrinya dan sebagainya.  Jadi memang harus ada kreativitas dari para pemimpin daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya dan hal itu menjadi visi dari seluruh aparat pemerintah. Jika hal ini bisa dilakukan, maka kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 akan bisa dicapai.