Ekonomi Politik

EKONOMI POLITIK ANALISA KONDISI EKONOMI POLITIK INDONESIA TAHUN 19451998 DAN SETELAH 1998

Disusun Oleh : Safirah Diana (160413601921) Taufan Adi Pamungkas (160413602078)

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2017

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul ANALISA KONDISI EKONOMI POLITIK INDONESIA TAHUN 1945-1998 DAN SETELAH TAHUN 1998 makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Politik. Dalam penyusunan makalah ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada : 1. Bapak Achmad Murdiono, S.E., S.Pd., M.M. selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis dan Jasa

yang telah meluangkan pikiran, tenaga dan

waktunya dalam pelaksanaan bimbingan dan pengarahan dalam rangka penyusunan makalah ini. 2. Kedua Orangtua kami yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan makalah ini. 3. Teman-teman kelompok 10 yang saling bekerjasama sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Dalam penyusunan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangankekurangan baik pada teknis kamian maupun materi, mengingat akan terbatasnya kemampuan yang kami miliki. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan makalah ini.

Malang, 18 Februari 2017

Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................iii BAB I.......................................................................................................................1 PENDAHULUAN...................................................................................................1 A. Latar Belakang..............................................................................................1 B. Rumusan Masalah.........................................................................................2 C. Tujuan...........................................................................................................2 BAB II......................................................................................................................3 ISI.............................................................................................................................3 A. Kondisi Ekonomi Politik Masa Orde Lama..................................................3 B. Kondisi Ekonomi Politik Masa Orde Baru...................................................4 C. Kondisi Ekonomi Politik Indonesia di Masa Reformasi...............................6 D. Kondisi Ekonomi Politik Pada Masa Sekarang..........................................11 BAB III..................................................................................................................13 PENUTUP..............................................................................................................13 A. Kesimpulan.................................................................................................13 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................14

3

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Orde lama adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde lama berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1968. Orde baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Setelah Orde Baru memegang kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan status. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa. Pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru adanya KKN, ketidakadilan dalam bidang hukum. Sehingga muncul reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis multidimensional yang meliputi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain sebagainya merupakan faktor yang mendorong

lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan

B. Rumusan Masalah 1. 2. 3. 4.

Bagaimana kondisi ekonomi politik di masa orde lama? Bagaimana kondisi ekonomi politik di masa orde baru? Bagaimana kondisi ekonomi politik di masa reformasi? Bagaimana kondisi ekonomi politik di masa sekarang?

C. Tujuan 1. 2. 3. 4.

Pembaca dapat mengetahui kondisi ekonomi politik dimasa orde lama Pembaca dapat mengetahui kondisi ekonomi politik dimasa orde baru Pembaca dapat mengetahui kondisi ekonomi politik dimasa reformasi Pembaca dapat mengetahui kondisi ekonomi politik dimasa sekarang

2

3

BAB II ISI

A. Kondisi Ekonomi Politik Masa Orde Lama Masa orde lama dimulai semenjak Indonesia telah memproklamasikan diri yang dilakukan oleh bapak proklamator Ir. Soekarno yang sekaligus diangkat menjadi seorang presiden pertama Indonesia. Kondisi ekonomi pada masa itu sangatlah memperhatinkan dengan inflasi yang tinggi karena beredaranya lebih dari satu uang, kas negara pun juga kosong karena ini terhitung negara baru yang belum mepunyai kekayaan yang diakui negara. Maka dari itu indonesia melakukan negoisasi dengan pihak negara asing untuk meminjam dana, serta memperbolehkan perdagangan negara asing masuk kedalam negeri ini. Namun itu hanya berlangsung sebentar secara mengejutkan Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia membawa paham anti-kapitalisme dan pasar terbuka mencoba menerapkan ide ekonomi sosialisnya pada sistem perekonomian Indonesia. Padahal Indonesia adalah pencetus gerakan non-blok yang dengan maksud tidak terlalu condong ke arah kapitalis (blok barat) dan arah sosialis (blok timur). Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan (Marx : ). Sudah jelas soekarno tidak mau menjadi rakyatnya menjadi lebih menderita dengan inventasi yang dilakukan oleh negara asing. Maka dari itu soekarno melakukan tindakan pengambil alihan perusahaan dan membuat para pengusaha asing keluar dari Indonesia. Melalui tulisannya, Mas’oed (1989) mencoba menjelaskan bahwa penerapan prinsip sosialis yang dibawa Soekarno ini merupakan penyebab utama krisis pada zaman orde lama. Prinsip ini terlalu berfokus kepada mengurangi ketergantungan atas modal-modal asing serta membuat perekonomian Indonesia menjadi tertutup dan anti terhadap modal asing. Akibatnya, karena tidak bisa mengikuti perkembangan pasar yang terbuka, terjadilah krisis di dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintahan

4

pada zaman orde lama tidak terlalu memperhatikan perekonomian akibat munculnya slogan “Politik Sebagai Panglima” yang membuat ekonomi hanya dipandang sebelah mata (Mas’oed, 1989). Menambahi pendapat Mas’oed, Robinson dan Hadiz (2004) menyatakan bahwa kehadiran konsep perekonomian terpimpin sebagai tanda awal zaman orde lama. Makna perekonomian terpimpin adalah perekonomian yang meninggalkan warisan kapitalisme yang dibawa para penjajah pada zaman Kolonial.

B. Kondisi Ekonomi Politik Masa Orde Baru Orde Baru dimulai dengan di keluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (supersemar), masa orde baru berlangsung dari tahun 1966-1998 dengan presiden Soeharto. Diawal masa orde baru telah dihadapkan dengan permasalahan yang sudah ditinggalkan oleh masa orde lama yaitu inflasi, hutang luar negeri dan

menstabilkan mata uang. Langkah-langkah yang

dibuat pemerintah pun cukup mengejutkan dengan berusaha menarik bantuan dan investasi dari negara lain. Hal ini sudah menunjukan bahwa sistem perekonomian indonesia di masa orde baru berubah menjadi kapitalisme. Sistem perekonomian kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar (Karl Marx:) Menurut pimpinan Orde Baru strategi yang paling baik adalah mengijinkan perusahaaan swasta memainkan peranan aktif kedati masih di bawah pengarahan pemerintahan di dalam sistem pasar bebas yang memungkinkan pemanfaatan modal asing (Mochtar:1989). Strategi ini diharap menghasilkan hasil-hasil yang lebih cepat untuk mengatasi masalahmasalah pada awal orde baru. Untuk itulah negara disebut memiliki fungsi regulasi, yang mana menurut Shin (1989) pada saat Orde Baru, fungsi tersebut meliputi lisensi industri, kendali impor, kendali moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga dengan fungsi regulasi seperti ini, negara memiliki peran sentral dalam merencanakan dan menetapkan segala perilaku ekonomi baik dalam maupun luar negerinya. Dengan adanya berbagai kendali pasar yang dilakukan pemerintah, pihak yang diuntungkan disini adalah para

5

kapitalist domestik. Yang mana sektor industrinya menjadi aman dan bergerak bebas karena adanya proteksi industri domestik yang dilakukan pemerintah. Kekecewaan negara luar atas perlakuan di masa orde lama membuat mereka enggan untuk menanamkan investasi ke dalam negeri, maka di masa ini pemerintah menyakinkan kepada masyarakat bahwa ini cara terbaik untuk mengatasi masalah selain itu pemerintah juga membentuk dewan stabilitas ekonomi.

Apabila

terdapat

penentangan,

pemerintah

menggunakan

otoritasnya yang berbasis angkatan bersenjata untuk melakukan penertiban berupa penindasan fisik, pelarangan dan penggusuran orang-orang yang tidak sepaham hal ini disebut dwi fungsi abri. Namun kemudian sistem kapitalisme ini berubah sejak adanya krisis minyak pada 1980an. Hal ini memaksa pemerintah menetapkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertolak belakang dalam proteksi industri domestik. Dengan meningkatnya ketergantungan pemerintah pada hutang dan bantuan asing mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih banyak pada kepentingan IMF, Bank Dunia dan perusahaan-perusahaan internasional. Selain itu dengan adanya restrukturisasi pasar modal yang memungkinkan modal asing untuk menanam kapitalnya di sektor perbankan maupun pasar modal (Hiariej:2006). Menjadikan peran negara terdegradasi oleh peran swasta dalam menjalankan dan menguasai pasar. Sehingga dalam hal ini, hanya pihak-pihak pemilik modal besar yang menguasai jalannya roda perekonomian negara. Berlanjut pada tahun 1990an ketika pengaruh dari kapital internasional masuk dengan pesat ke Indonesia karena adanya tekanan dari globalisasi financial. Dengan begitu, modal asing semakin banyak masuk ke Indonesia. Modal asing ini kemudian berubah menjadi pinjaman untuk membiayai investasi di sektor properti yang sedang marak dikembangkan di Indonesia saat itu. Hal ini menjadikan pertumbuhan hutang luar negeri Indonesia menjadi meningkat bahkan ketingkat yang membahayakan, tanpa diimbangi oleh adanya sistem kontrol yang baik. Selain masalah tersebut ada juga masalah yang lain misalnya masalah pengangguran adalah salah satunya. Masalah ini telah tergambar pada konsep

6

kapitalisme yang menarik para pekerja untuk pindah ke kota karena pesatnya industrialisasi di perkotaan (Malaka, 2008). Selain permasalahan itu, Mas’oed (1989) juga berpendapat bahwa permasalahan yang lain adalah kebangkrutan bisnis pribumi akbiat penerapan kebijakan stabilitasi ekonomi yang berorientasikan keluar. Kemudian, Bresnan (2005) memandang bahwa krisis yang terjadi pada tahun 1998 sebagai akhir dari suatu periode “miracle” perekonomian Indonesia. Krisis ini memicu kenaikan kebutuhan dasar sebesar 70% dan tarif dasar listrik sebesar 20%. Hal ini diakibatkan jatuhnya nilai rupiah yang mencapai angka Rp. 17.000 per dollar Amerika. Munculnya berbagai

gerakan

mahasiswa

dan

kaum

reformis

akibat

jatuhnya

perekonomian Indonesia telah menandakan runtuhnya zaman orde baru. Gerakan-gerakan tersebut menuntut adanya reformasi di dalam pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki pemerintah.

C. Kondisi Ekonomi Politik Indonesia di Masa Reformasi 1) Pemerintahan B.J. Habibie Presiden BJ Habibie adalah presiden pertama di era reformasi. Dalam periode awal menjabat presiden beliau masing dianggap berbau rezim Orde Baru dan kepanjangan dari tangan Soeharto, maklum dia adalah salah satu orang yang paling dekat dan di percaya oleh Soeharto. Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Ini

7

adalah kesalahan Pemerintah

Orde Baru yang mempunyai tujuan

menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dan ujung-ujungnya masyarakat miskin Indonesia menjadi bertambah dan bertambah pula beban pemerintah dalam mendongkrak perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan rakyat. Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :  Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter  Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran  Mengatur dan mengawasi Bank

2) Melikuidasi beberapa bank bermasalah.

8

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Banyaknya utang perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank yang bermasalah dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu masih rapuh. 3) Menaikan nilai tukar rupiah Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar Rp8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei. Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. nilai tukar rupiah menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahnnya. 4) Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Pada tanggal 15 januari 1998 (masih orde baru ) Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan (pinjaman) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan konsekuensi diterbitkannya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kepres No.26/1998 dan Kepres No.55/1998. Keppres itu terbit setelah sebelumnya didahului munculnya Surat Gubernur BI (Soedradjad Djiwandono, ketika itu) tertanggal 26 Desember 1997 kepada Presiden dan disetujui oleh Presiden Soeharto sesuai surat Mensesneg No.R 183/M.sesneg/12/19997. Atas dasar hukum itulah Bank Indonesia melaksanakan penyaluran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kepada perbankan nasional. Total BLBI yang

9

dikucurkan hingga program penyehatan perbankan nasional selesai mencapai Rp144,5 triliun, dana itu tersalur ke 48 bank. 2. Pemerintahan Abdurahman Wahid Pada pertengahan tahun 1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya di menangi oleh partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi ke dua, yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan SU MPR dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20 oktober 1999. KH abdurrahman wahid atau di kenal dengan sebutan gus dur terpilih sebagai presiden RI ke empat dan mega wati sebagai wakil presiden. Tanggal 20 oktober menjadi akhir akhir dari pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering di sebut juga pemerintah reformasi. Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemilihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam mengerti sudah mulai stabil. 3. Pemerintahan Megawati Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkan oleh tingginya suku bunga deposito. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai persoalanpersoalan ekonomi antara lain :

10



Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang



luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan pendapatan

Negara menjadi sangat berkurang. 4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi

11

global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

D. Kondisi Ekonomi Politik Pada Masa Sekarang Sistem ekonomi politik di negara Indonesia secara normatif legal berada dalam kategori sosialisme. Naskah dalam klausul ekonomi UUD 1945 mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial bukan kesejahteraan orang per orang, bahkan kekayaan alam dikuasai negara dan menempatkan BUMN secara strategis. Namun prakteknya pemerintahan orde baru sampai saat ini justru mempraktekkan sistem kapitalisme. Berbagai bentuk rangsangan diberikan kepada kelompok yang paling dinamis di dalam masyarakat yaitu kelompok pengusaha untuk melaksanakan proses produksi dimana faktor modal dan teknologi memegang peranan yang paling menentukan. Jelasnya format sistem ekonomi politik memiliki ide dasar kapitalisme atau liberalisme yaitu sistem ekonomi mekanisme pasar di mana peran negara di kurangi, harga sepenuhnya dikendalikan pada mekanisme pasar. Pada posisi ini pemilik modal besar dan teknologi maju dapat dipastikan memenangkan persaingan dan dominasi pada kaum kapitalis. Ekonomi politik Indonesia pada era sekarang terasa semakin condong ke arah kapitalis, hal ini dapat di lihat dari semakin banyaknya alat-alat kapitalisme, kesejahteraan rakyat berkurang, pasar semakin menguntungkan,

12

harga bahan baku yang semakin meningkat, semakin banyaknya BUMN yang di BUMSkan, lalu investasi asing meningkat di Indonesia, serta perilaku pasar yang semakin condong ke arah kapitalis. Kapitalisme meskipun mempunyai beberapa dampak baik, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan efek bom waktu. Kapitalisme hanya memberikan keuntungan semu pada awalnya, dan pada akhirnya akan memberikan dampak kerugian secara domino dalam skala besar bagi negara, oleh karena itu meskipun Indonesia menganut system ekonomi campuran namun idealnya Indonesia pada era sekarang harus kembali condong pada system ekonomi sosialisme daripada kapitalisme. Menurut karl marx, perekonomian pasar, yang merupakan corak utama system kapitalisme liberal, bukanlah mekanisme untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dari individu-individu di dalamnya, melainkan sebuah sarana untuk memfasilitasi para kapitalis untuk merampas (appropriation) nilai surplus dan mengakumulasi capital. Maka tidak heran kalua kebijakan pasar sering bertabrakan dengan spirit keadilan dan kepentingan masyarakat bawah. Sejalan dengan teori romantisme yang diungkapkan oleh Edmund Burke, bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan sesame pelaku ekonominya saja, tetapi juga harus memperhatikan hubungan dengan sesame. Oleh Karena itu, teori yang disebutkan oleh karl marx maupun Edmund burke mengarah pada suatu system ekonomi yaitu sosialisme, sejalan dengan ideologi Pancasila, pada sila kelima yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

13

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

 

DAFTAR PUSTAKA http://www.slideshare.net/inasthahirah/analisis-keadaan-ekonomi-politik-



zaman-orde-lama-orde-baru-reformasi (Diakses tanggal 15 Februari 2017) http://jasapengetikancibinong.blogspot.co.id/2015/02/indonesia-



menggunakan-politik-luar.html (Diakses tanggal 15 Februari 2017) http://poros-pengetahuan.blogspot.co.id/2014/11/kondisi-ekonomi-politik-



dan-sosial.html (Diakses tanggal 15 Februari 2017) http://muhammadtamsil.blogspot.co.id/2014/05/bab-1-pendahuluan-1.html



(Diakses tanggal 15 Februari 2017) http://nuria-supma.blogspot.co.id/2016/02/perkembangan-perekonomianindonesia.html (Diakses tanggal 15 Februari 2017)

  