Ekologi Administrasi

EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA

Oleh : Abdal, Drs., M.Si

 Pengertian

dan permasalahan secara ekologis  Pertumbuhan ekologi Ad Negara  Faktor ekologis yg beraspek alamiah  Aspek kemasyarakatan meliputi IPOLISOBUDMIL  Ekologi AN dan Pembangunan  Ekologi AN dan Interaksi Manusia  Peran ekologi AN terhadap Pembangunan



Kegagalan Amerika dalam menanamkan pengaruhnya terutama dalam membangun sistem administrasi negara di negara-negara berkembang



Pengalaman kegagalan inilah kemudian melahirkan kelompok studi perbandingan dalam administrasi negara / Grup Perbandingan Administrasi/Comparative Administration Group (CAG) dari Masyarakat amerika untuk Administrasi Publik (setelah CAG), dibawah kepemimpinan Fred Riggs



Riggs mengidentifikasi 3 tren yang perlu dilakukan dalam mengkaji sistem administrasi suatu negara. Yang pertama adalah sebuah pergerakan dari pendekatan normatif ke pendekatan empiris, kedua dari pendekatan ideografis ke pendekatan nomotetis, dan ketiga dari model pemikiran nonekologi ke model pemikiran ekologi.



Heady (1995) menunjukkan ada lima cirri administrasi yang indikasinya ditemukan secara umum di banyak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kedua, birokrasi di negara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembangunan. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal – hal lain daripada mengarah pada yang benar – benar menghasilkan (production directed). Keempat, ada kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepancy between form and realitiy). Kelima, birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat.



Terhadap analisis Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik lagi hasil dari pengamatan Wallis (1989). Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin bertambah birokratik. Kedua, unsure – unsure non birokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan – hubungan primordial lain seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi.



Terdapat tiga azas dalam proses ekologi yaitu Azas interdependensi, azas perubahan dan azas evolusi” (S. Prajudí Atmosudirdjo : 1978 : hal.15).



Azas interdependensi yaitu azas hubungan antara manusia dan manusia, antara manusia dengan flora, antara flora dengan fauna dan antara iklim dan sebagainya.



Azas perubahan (the principle of change) adalah segala apa yang hidup selalu mengalami perubahan atau berubah.



Azas evolusi yaitu azas yang mengatakan bahwa semua perubahan yang terjadi di dunia ini selalu berlangsung dengan secara bertahap, berarti suatu perubahan itu terjadi tidaklah secara meloncat. Alam tidak suka kepada yang meloncat, bahkan kematian, atau suatu mala petaka misalnya gempa bumi, wabah dan sebagainya itu bagi orang yang sempat mengikuti proses perkembangan sebelumnya sebenarnya bukanlah bersirat mendadak.





Dengan demikian dapatlah disimpulkan : Ilmu yang mempelajari hubungan mahkluk hidup dengan segala benda (hidup atau mati) beserta kondisi dan keadaan yang ada dalam batas lingkungan tertentu secara timbal balik inilah yang disebut ekologi. Dengan mengetahui ekologi ini, maka kita dapat menyesuaikan administrasi negara itu pada lingkungan yang cocok. Disamping itu kita dapat juga mengetahui ciriciri administrasi negara darì suatu masyarakat serta dapat mengetahui sistem administrasi yang sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan

 Ekologi

Administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yakni: Politik, ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource. Inti dari administrasi publik adalah pelayanan publik. Administrasi publik dalam melayani publik bertujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan publik dengan cara menyediakan barang dan jasa namun tidak berorientasi pada profit. Adapun fungsi negara terdapat dalam Pembukaan UUD’45 alinea ke 4 yakni: sebagai Security (keamanan); Wealth (Kesejahteraan); Education (Pendidikan); Peace (Perdamaian) dan Relation.

 LOKASI

DAN POSISI GEOGRAFI  KEADAAN DAN KEKAYAAN ALAM  KEADAAN DAN KEMAMPUAN PENDUDUK

 Ind

merupakan negara kepulauan : memerlukan suatu adm yg mampu menghubungkan pulau-pulau tsb, sehingga pulau tsb tidak terisolasi  Letak astronomi : (iklim, hutan)  Posisi silang diantara dua benua :  faktor luas wilayah baik darat mapun laut

 Usaha-usaha

dalam memanfaatkan sumber daya alam : pertanian. Kelautan, industri, pertambangan. Sehingga perlu adanya pengaturan dari stakeholder terkait.

 Jumlah

penduduk  Distribusi spasial (penyebaran diantara daerah}  Komposisi umur  Penghasilan penduduk  Tingkat pendidikan  Kesehatan penduduk

Meliputi : ipoleksosbudmil  Ideologi : sesuatu yang dijadikan pedoman  Politik  Ekonomi  Sosial Budaya  Pengembangan budaya birokrasi







teori dari Aristoteles tentang teori organisme menyatakan bahwa Negara atau pemerintahan itu adalah kodrat dan merupakan satu organism yang mempunyai kehidupan tersendiri. Dalam bukunya “politics” Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah satu masyarakat paguyuban (perkumpulan) yang paling tinggi diatas masyarakat paguyuban lainnya. “Dimana Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang terdapat pada mahluk hidup”. Tingkatan paguyuban menurut Aristoteles yaitu : 1.keluarga, 2. kehidupan bermasyarakat secara berkelompok, 3. kehidupan bernegara.

 Administrasi

Negara disini adalah suatu proses kegiatan (kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan negara. Atau dengan perkataan lain Administrasi Negara ialah : rangkaian kegiatan kerjasama dari alat-alat negara dalam melakukan tugas-tugas negara termasuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar demi tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang terlebih dahalu telah ditetapkan





Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti “Tinjauan yang mencoba menerangkan hubungan antar lingkungan (environment) dimana administrasi itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi itu sendiri yang dianggap sebagai organisme hidup (living organisme)” (S.Pamudji : 1979 : hal.1), dengan lain perkataan tinjauan ekologis ingin menjelaskan pengaruh daripada lingkungan terhadap administrasi dan sebaliknya, maka dengan adanya pengaruh tersebut akan memberikan ciri-ciri khas kepada administrasi. Ciri-ciri dari faktor ekologislah yang menyebabkan mengapa dalam suatu daerah tertentu mempunyai perbedaan administrasi dengan daerah lain walaupun masing-masing berada dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

 Dalam

pendekatan ekologi administrasi negara dapat dipandang sebagai organisme hidup yang dipengaruhi dan mempengaruhi keadaan lingkungan.  Tentunya administrasi negara sebagai organisme hidup mempunyai sifat-sifat tertentu agar memanfaatkan dan mengendalikan faktor-faktor lingkungan.  Adapun sifat-sifat daripada organisme hidup dapat ditandai sebagai berikut : 

Aktivitas Administrasi negara bersifat dinamis,



dapat tumbuh dan berkembang lebih baik,



mempunyai kemampuan untuk mendapatkan energi terus menerus bahkan mampu pula menyimpan energi tadi untuk kelangsungan hidupnya,



mempunyai daya bervariasi yang lebih besar dan mampu bereaksi terhadap rangsangan (stimulus) dari luar untuk mempertahankan dirinya (Fuad Ansyari : 1977 : hal.12 - 13).

 Drs.

S. Pamudji, MPA. menyatakan sebagai berikut : Environment adalah ruang hidup yang di dalamnya terdapat facet-facet yang kesemuanya mempengaruhi living organism dan sebaliknya.  Facet-facet itu adalah :  

Fisis geografis yang meliputi tanah, air, sungai, gunung, udara. Non fisis geografis yang mencakup idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam (S. Pamudji : 1979 ; hal.2).

LANDASAN

SANKRI

ASTA GATRA

( 8 UJUD)

•Geografi TRIGATRA (ALAMIAH)

•Demografi

•Kekayaan Alam (SDA) Saling Mempengaruhi

•Idiologi •Politik

PANCA GATRA (SOSIAL)

•Ekonomi •Sosbud •Hankam

19

Fred W. Riggs memberikan model kesimbangan ( equlibrium Model ) : Sistem sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor ekologis yang terdiri atas : 1. Economic Foundantions ( Faktor ekonomi ) 2. Social Strukture ( Struktur sosial ) 3. Communication Network ( jaringan Komunikasi ) 4. Idiologycal/symbol pattern ( Pola-pola idiologi ) 5. Political System ( sistem politik )

DASAR-DASAR EKONOMI

STRUKTUR SOSIAL SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK/ NEGARA

JARINGAN KOMUNIKASI

Sistem Politik

POLA IDIOLOGI



Politik dan administrasi negara sangatlah erat berkaitan, ini dibuktikan dengan politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi negara adalah merupakan kelanjutan dari proses politik.



Menurut Woodrow Wilson (1974), administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Mempelajari negara dan pemerintahannya berarti mempelajari kekuatan dan kekuasaan dan hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan atau orientasi dari kontestasi politik yakni kekuasaan.



Ketika meninjau pengaruh politik terhadap administrasi negara, suatu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sistem politik. Sistem politik adalah sistem pola hubungan kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan kekuasaan pemerintah dengan konstituennya (yakni rakyat). Sistem politik mencakup hubungan pengemban kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagaimana pola hubungan pemerintah dengan wakil-wakil rakyat diparlemen, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat mengefektifkan kekuasaan (kepartaian).



Tujuan Negara adalah melakukan suatu cita-cita luhur bangsa dan Negara. Letaknya dalam ruang lingkup “yang di harapkan”, atau “yang ingin dicapai”. Lazimnya di sebut sebagai “das sollen”.



Bukan “das sein” (kenyataan yang ada, yang sekarang berlaku) karena tujuan adalah arah jangka panjang yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Negara. Tujuan, bersifat abstrak-idiil.



Sedangkan fungsi Negara berada dalam lapangan “das sein” yaitu kenyataan yang ada. Apa yang perlu di laksanakan pada masa kini, tentunya dalam rangka membina dan mempersiapkan bangsa dan Negara mengahadapi masa mendatang dan mencapai tujuan nasional.



Ideology adakan dasar, patokan, pegangan yang di yakini untuk bersama-sama mengerahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai “tujuan nasional”. Ideology menjadi wawasan pemikiran dan kesepakatan mengenai pola-pola dalam melaksanakan fungsi Negara guna dapat mencapai nasional atau “cita-cita luhur” bangsa dan Negara.



Cukup banyak ragam ideologi yang terdapat di dunia ini, bahkan dapat di katakan bahwa masing-masing negara mempunyai ideologi sendiri-sendiri. Walau pun begitu, antara ideologi yang satu dengan ideologi yang lain terdapat beberapa persamaan, sehingga dapat di kelompokan dalam satu kelompok.



C.C. Rodee dan kawan-kawan membagi ideologi atas 6 ragam yang di golongkan pula ke dalam dua perumusan. Yaitu, bahwa ada “ideologi kiri” (ideologies on the left) dan “ideologi tengan dan kanan (ideologies of the center dan right.



Ideologi kiri terdiri dari ragam ideologi sebagai berikut:





1.

Anarkisme (Anarchism)



2.

Komunisme (Communism)



3.

Sosialisme (Socialsm)

Ideologi tengah dan kanan terdiri dari ragam ideologi sebagi berikut: 

1.

Liberalisme (Liberalism)



2.

Konservatisme (Conservatism)



3.

Fasisme (Fascim)

Pembahasan "struktur sosial" sangat erat hubungannya dengan sistem"s os ial". Kalau sistem "sosial " lebih menitik beratkan pada sejumlah orang/kelompok dan kegiatannya yang mempunyai hubungan timbal-balik relatif tetap,  sedang "struktur sosial" membahas pola hak dan kewajiban para pelaku dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dari rangkaian-rangkaian hubungan sosial yang relatif stabil dalam suatu jangka waktu tertentu 





Ilmu ekonomi menyumbangkan analisis biaya dan manfaat, makna Gerakan Manajemen Ilmiah kepada administrasi negara. Perkembangan studi administrasi pembangunan juga diwarnai dengan ambisi teoritis untuk memahami variasi atau perbedaan pola administrasi publik dan implementasi kebijakan di berbagai negara yang bersifat spesifik, serta tinjauan-tinjauan praktis mengenai perumusan langkah tindakan nyata dalam pembenahan administrasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan standar hidup masyarakat.

 Globalisasi  GERAKAN

GENDER  PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN

 Pengertian

Administrsai

Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Sondang P, 1981: 3).

Administarasi

plembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administarasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang diangap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. ( Bintoro Tjokroamidjojo)

 Aspek

Politik : aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan : 1. Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdepensi antara sistem politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.

2.

Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat. Komitmen dari pada elite kekuasaan juga disebut dalam konteks lain sebagai elite pemerintahan terhadap proses pembangunan, dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.

3.

4.

5.

6.

Masalah yang berhubungan dengan kestabilan pollitik. Dengan adanya kestabilan politik diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih baik Perkembangan bidang politik ke arah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan Hubungan antara proses politik dan proses administarasi serta antara kaum politik dengan birokrasi Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik di luar negeri yang sering merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

 Aspek

Ekonomi

Keadaan ekonomi yang meningkat, diharapkan akan memberikan keesmpatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang lain. Aspek hubungan antara ekonomi dan administarsi pembangunan yang penting lainnya adalah meningkatkan pengertian dan pengetahuan dari birokrasi pemerintah dalam sikap serta pengambilan keputusannya terhadap hubungan ekonomi yang dasar dan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

 Aspek 1.

a.

Sosial-Budaya Aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah sebagai berikut: Hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. Hal ini merupakan dasar bagi para administrator yang berkepentingan untuk mengadakan prubahan ke arah modernitas.

3.

4. 5.

Motivasi apakah yang perlu untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan. Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembangunan. Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

 Aspek

Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik  Aspek Institusionil Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam pembinaan institusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan

 sukses

tidaknya proses pembangunan itu berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administratifnya  Tanpa pembangunan administrasi, administrasi pembangunan akan kacau balau.  Empat aspek administratif yang merupakan kewajiban fihak eksekutif untuk merealisasikannya adalah sebagai berikut:

 Rencana

Pembangunan Nasional

Suatu rencana adalah suatu keputusan tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Keputusan membangun dibuat oleh seluruh masyarakat melalui waki-wakilnya berlandaskan hukum yang ada. Akan tetapi tugas untuk merumuskan keputusan politik itu dalam suatu rencana pembangunan nasional sudah merupakan tugas badan eksekutif, dan sudah bersifat administratif.

 Perumusan

Program Kerja

Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Dalam program kerja itu telah ditentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi proyek yang hendak direalisasi, prosedur kerja, koordinasi, sistem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target waktu, prasarana yang diperlukan.

 Pelaksanaan

Jika suatu rencana yang realistis, praktis, dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, maka kini tinggallah pelaksanaannya. Seperti dikatakan di atas, ujian terakhir bagi baik buruknya keputusan politik serta rencana yang telah dibuat akan terlihat dalam proses pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan pembangunan.

 Penilaian

hasil-hasil yang dicapai untuk membandingkan dan mengukur hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai perlu diadakan penilaian. Tujuan penilaian itu ialah untuk menemukan: a. Berapa lebar jurang pemisah antara hasil yang nyata dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. b. Jauh lebih penting daripada sekedar menemukan jurang itu adalah untuk menemukan sebab-sebab timbulnya jurang tersebut. c. Cara-cara menghilangkan sebab-sebab itu perlu dicari dan diterapkan.

Sepuluh Tantangan Utama Di Masa Depan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Globalisasi Penggangguran Tanggung Jawab Sosial Pelestarian Lingkungan Hidup Peningkatan Mutu Hidup Penerapan Norma-Norma dan Etika Keanekaragaman Tenaga Kerja Pergeseran Konfigurasi Demografi Penguasaan dan Pemanfaatan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 10. Tantangan di Bidang Politik