Draff Kontrak Handy Mart

 

KONTRAK KERJA

 

PERJANJIAN KONTRAK PAYUNG PEKERJAAN

ANTARA

PT.SUMBER MINERAL TIMUR RAYA DAN PT.HALAHATI Napasabulung

 

Nomor :…1077…../KONTRAK – HM/SMTR – HLI/I/2022

1 (Satu) Paket

 

KONTRAK KERJA PROYEK PENGADAAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG

“ HANDHY MART “ MART “   Kab/kota Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Pada hari ini ..... tanggal   … bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Puluh Dua (.........) ,bertempat di Bandung kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : HANDY DHARMAWAN . SE Jabatan : Direktur Utama Perusahaan : PT.SUMBER MINERAL TIMUR RAYA Alamat : Capital Residen Tower 2/3d Jl. Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 24   Jakarta Selatan 12190 . NIK :

Email

:

Sesuai wewenang dan jabatannya dalam hal ini berndak untuk dan atas namaPerusahaan PT. Sumber Mineral Timur Raya yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut Pihak Pertama. Nama : Sukandi Trisno Handoyo Jabatan : Direktur Perusahaan : Pt. HALAHATI Naposobulung Alamat : jln.Osta III No. 27 Kel.Cipinang Cempedak – Jakarta Timur NIK : 3174051910630005

Berndak selaku dan atas nama perusahaan Pt. HALAHATI Naposobulung dalam kapasitasnya sebagai penyedia jasa konstruksi (Kontraktor) Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya dalam hal ini disebut Para Pihak Dengan ini Para Pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak Payung Pekerjaan Pekerjaan 1 (Satu) Paket sebanyak 20(Dua pu puluh) luh) Tik/Kecamatan Peke Pekerjaan rjaan Pembangunan gedung “HANDHY MART“ yang berlokasi di Kota/Kab.Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

 

KONTRAK KERJA PIHAK PERTAMA Telah memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan 1 (satu) paket sebanyak 20(Dua puluh) Tik/Kecamatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung “ HANDHY MART“ di Kota/Kab.Bandung Barat Provinsi Jawa Barat  sesuai dengan gambar kerja, volume, spesifkasi, serta RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang telah disepaka bersama.

PASAL 2 NILAI KONTRAK DAN ITEM PEKERJAAN Nilai Kontrak yang akan ditandatangani adalah Rp. 85.951.564.980,85.951.564.980,- (Delapan puluh lima Milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ), Nilai kontrak tersebut sudah termasuk pajak PPN 10% apabila terjadi perubahan harga akan dibuat dalam addendum tersendiri di luar perjanjian ini , akan tetapi masih dalam satu kesatuan dalam perjanjian ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.  ,

PASAL 3 SPESIFIKASI PEKERJAAN 1. Spesifkasi Spesifkasi pe pekerja kerjaan an sesuai sesuai dengan petunju petunjuk, k, instru instruksi ksi Konsultan Konsultan serta serta arahan Pihak Pihak Pertama Pertama secara tertulis. 2. Hal-hal Hal-hal lain tentang tentang Spesifkasi Spesifkasi Pekerjaa Pekerjaan n atau yang berhubun berhubungan gan dengan dengan ini akan ditentuk ditentukan an kemudiandengan pihak kedua, maka di buat addendum tersendiri yang terpisah dari perjanjian akan tetapi menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini.

PASAL 4 TUGAS PEKERJAAN 1. Pihak Pertama Pertama memberi memberikan kan tugas kepada kepada Pihak Pihak Kedua dan Pihak Pihak Kedua menerim menerima a tugas tersebut tersebut,, yaitu melaksanakan proyek 1 (satu) paket Pembangunan Gedung “ HANDY MART “ sesuai dengan speksifkasi pekerjaan RAB dan Gambar Kerja . 2. Pihak Kedua Kedua mempunyai mempunyai kewajiba kewajiban n kepada kepada Pihak Pertama Pertama untuk melaks melaksanaka anakan n penyelesai penyelesaian an dan memelihara pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifkasi yang tercantum dalam kontrak. 3. a. b. c. d. e. .

Pihak kedua memberikan laporan kegiatan yang terdiri atas:

Mereview Mereview pekerja pekerjaan an dari sudut sudut efsiensi efsiensi sumber sumber daya daya serta serta kemungkin kemungkinan an pelaksanaa pelaksanaan n Perumusan Perumusan evalua evaluasi si status status dan koreksi koreksi teknikapa teknikapabila bila terjadi terjadi penyimpa penyimpangan ngan Merevisi Merevisi volume volume engine enginering ring pada tahapan tahapan perencanaan perencanaan Melaporka Melaporkan n kegiatan kegiatan secara secara menye menyeluruh luruh dalam pelaksanaa pelaksanaan n proyek proyek Menyusun Menyusun laporan laporan dan berita berita acara dalam dalam rangka rangka kemajuan kemajuan pekerjaan pekerjaan dan pembaya pembayaran ran angsuran angsuran serta untuk serah terima pekerjaan Mengadaka Mengadakan n rapat koordi koordinasi nasi pelaks pelaksanaan anaan serta serta menyus menyusun un hasil hasil rapat koordin koordinasi asi dan dan membuat membuat kemajuan pekerjaan.

g. Membua Membuatt dan mengaju mengajukan kan gambargambar-gam gambar bar jika ada peruba perubahan han kepada kepada Pihak Pihak Pertama Pertama yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (shop Drawing) dan as Built drawing h. Melakukan Melakukan koordinas koordinasii pihak-pihak pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam dalam pelaksanaan pelaksanaan kontruks kontruksii fsik.

PASAL 5 DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

 

KONTRAK KERJA Dasar Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi bagian yan mengikat serta dak terpisahkan dalam perjanjian ini adalah: 1. Surat Surat minat minat dan dan kesangg kesanggupan upan mengerjaka mengerjakan n pekerjaa pekerjaan n 2. Surat Surat Penun Penunjuk jukan an dan dan Penawa Penawaran ran Harg Harga a 3. Berita Berita acara acara anwijzing, anwijzing, Klarifkasi Klarifkasi dan Negosiasi Negosiasi 4. Rencan Rencana a kerja kerja dan syara syarat-s t-syar yarat at (RKS) (RKS) 5. Jadwal Jadwal p pelaks elaksanaa anaan n pekerja pekerjaan an (me schedule) schedule)

PASAL 6 PERENCANA DAN PENGAWAS PEKERJAAN 1. Untuk Untuk Perencana Perencanaan an Pihak Pihak Pertama Pertama menunju menunjuk k dan Perenca Perencana. na. 2. Untuk Untuk mengendalik mengendalikan an peker pekerjaan jaan yang yang terdiri atas atas kegiatan kegiatan pengawasan pengawasan,, pengujian pengujian dan pengoreksian, maka Pihak Pertama menunjuk Konsultan Pengawas Pekerjaan yang berndak untuk dan atas nama Pihak Pertama dan diketahui oleh Pihak Kedua. 3. Apabila Apabila personil personil konsult konsultan an yang ditunjuk ditunjuk dalam dalam pasal pasal 6.1 dan 2 pasal ini ini berhala berhalangan ngan atau atau dak dapat menjalankan kewajibannya, maka Pihak Pertama dapat menunjuk penggannya dan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua. 4. Pihak Pihak Kedua harus harus memenuhi perintah perintah/petu /petunjuk njuk teknis teknis dan managemen managemen dari konsult konsultan an pengawas pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.

PASAL 7 BAHAN DAN PERALATAN 1. Bahan, Bahan, peralatan peralatan dan segala segala sesuatu sesuatu yang di perlukan perlukan untuk malaks malaksanak anakan an pekerjaan pekerjaan pemborongan ini harus disediakan dalam keadaan baik oleh Pihak Kedua. 2. Pihak Pihak Kedua wajib wajib menjaga menjaga bahan bahan dan perala peralatan tan di lokasi lokasi dari dari pencuria pencurian. n. 3. Pihak Pihak Kedua wajib wajib menjaga menjaga kebersiha kebersihan n lokasi dan dan lingkungan lingkungan dari dari kotoran kotoran dan polusi polusi yang dimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Pihak Pihak Kedua wajib wajib membuat membuat tempat tempat atau kantor kantor yang yang baik dan aman aman diseap diseap lokasi lokasi untuk menyimpan bahan dan perawatan guna kelancaran pekerjaan.

PASAL 8 TENAGA KERJA 1. Pihak Pihak Kedua wajib wajib menugaska menugaskan n tenaga kerja kerja ahli ahli dan terampil terampil dalam dalam jumla jumlah h cukup sesuai kebutuhan pekerjaan yang dicantumkan dalam daar usulan sta in projek dan diserahkan kepada Pihak Pertama. 2. Dilokasi Dilokasi pekerja pekerjaan an harus harus ada wakil pihak pihak kedua kedua yang di tunjuk tunjuk sebagai sebagai pemimpin pemimpin pelaksana yang mempunyai wewenang penuh untuk mewakili Pihak Kedua yang dapat menerima/memberikan/memutuskan menerima/memberikan /memutuskan segala urusan lapangan. 3. Penunjukan Penunjukan/penu /penugasa gasan/peng n/penggan gan sta sta projek atau atau pemimpin pemimpin pelaksana pelaksana harus harus

 

KONTRAK KERJA memenuhi kualifkasi kemampuan dan pengalaman yang telah ditentukan dengan melampirkan curiculumvitae curiculumvitae dan mendapat persetujuan tertulisPihak Pertama. 4. Pihak Pihak Kedua wajib wajib menyediaka menyediakan n tenaga kerja kerja harian harian dalam jumlah jumlah yang yang cukup dan kualifkasi sesuai dengan volume dan kondisi pekerjaan. 5. Penyediaa Penyediaan n tenaga kerja kerja harian harian harus di laporkan laporkan kepada kepada pihak pihak pertama pertama dalam dalam bentuk bentuk daar yang di lampiri keterangan identas tenaga kerja. 6. Jika Pihak Pihak Pertama Pertama meminta meminta Pihak Pihak Kedua untuk untuk memberhen memberhenkan kan orang orang atau tenaga tenaga kerjanya dan menyatakan alasan atas permintaan tersebut, maka Pihak Kedua harus menjamin dan waktu tujuh kali dua puluh empat jam, orang atau tenaga kerja tersebut sudah harus meninggalkan lokasi pekerjaan dan dak berhubungan lagi dalam pekerjaan dalam kontrak. 7. Pihak Pihak Keduawajib Keduawajib menyediaka menyediakan n perlengkapan perlengkapan pengamana pengamanan n untuk keselama keselamatan tan tenaga tenaga kerja. 8. Ongkos-on Ongkos-ongkos gkos dan upah upah tenaga kerja kerja untuk pelaksa pelaksanaan naan ditangg ditanggung ung olehPihak olehPihak Kedua. Kedua. 9. Pihak Pihak Kedua wajib wajib menyelengga menyelenggaraka rakan n jaminan jaminan sosial sosial tenaga kerja kerja (JAMSOS (JAMSOSTEK) TEK) kecelakaan dan kemaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Jaminan tersebut harus harus memiliki masa berlaku minimal minimal sampai akhir masa kontrak kontrak dan diserahkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya selambat-lambatnya 10 hari sejak dikeluarkan surat perintah kerja. Jaminan tersebut bisa diberlakukan menurut jumlah tenaga kerja yang ada di lapangan. 11. Pihak Kedua harus bertanggung bertanggung jawab atas kerugianPihak kerugianPihak Pertama akibat perbuatan perbuatan orang-orang yang di pekerjakan. 12. Jika terjadi kecelakaan kecelakaan pada saat pekerjaan, pekerjaan, maka Pihak Kedua wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban dan seluruh biaya yang di mbulkan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 13. Pihak Kedua wajib menyediakan menyediakan tempat nggal yang memenuhi syarat keseha kesehatan tan dan keterban bagi pekerja yang nggal sementara di lokasi pekerjaan. 14. Hubungan antara para pekerja pekerja dengan Pihak Kedua sepanjang da dak k diatur secara khusus tunduk pada peraturan perburuhan yang berlaku. 15. Semua yang berkaitan dengan persoalan persoalan dan tuntutan tenaga ke kerja rja maupun sub kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua, baik dalam maupun di luar pengadilan.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1. Jangka Jangka waktu waktu pelaksanaa pelaksanaan n pekerjaan pekerjaan sampai sampai dengan selesai selesai 100 100 persen serah serah terima terima

 

KONTRAK KERJA ditetapkan selama 6(enam ) bulan atau 180) hari kalender terhitung sejak tanggal di terbitkannya Surat Penyerahan Lapangan (SPL) kepada Pihak Kedua . 2. Jangka Jangka waktu pelaksa pelaksanaan naan pekerjaa pekerjaan n di tetapkan tetapkan sesuai jadwal jadwal pelaksana pelaksanaan an pekerjaan pekerjaan (me schedule), yang menjadi lampiran surat perjanjian ini. 3. Jangka Jangka waktu waktu penyelesaia penyelesaian n pekerjaan pekerjaan tersebut tersebut dalam dalam pasal pasal (9.1) dan (9.2) (9.2) dak dapat dapat di ubah oleh Pihak Kedua kecuali adanya “keadaan memaksa” seper diatur dalam pasal 15 surat perjanjian ini atau adanya perintah penambahan/pengurangan pekerjaan dariPihak Pertama, secara tertulis yang mengakibatkan terdapat perpanjangan atau penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan di atur dalam perjanjian tambahan (addendum).

PASAL 10 ( CARA PEMBAYARAN PEKERJAAN) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut 1.

Down Payment (DP) sebesar 10% (Sisa Progres 25/30/30%) x Nilai Project berdasarkan Surat Perintah Perin tah Kerja (SPK) dicover SKBDN (Surat (Surat Kredit Kredit Berdokumen Berdokumen Dalam Negeri) Bank Mandiri Mandiri Pusat Jln. Jend. Gatot Gatot Subroto Subroto Kav. Jakarta Jakarta Selatan ,Selama ,Selama 360+1 hari , Isi SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Bank Mandiri Pusat tersebut sesuai dengan Wording yang disepaka oleh ke ke dua belah pihak Format dari SKBDN tersebut adalah by Usance Usance sebagai Applicant nya adalah PT. Sumber Sumber Mineral Mineral Timur Raya dan dan sebagai sebagai Benefciary Benefciary nya adalah adalah Pt. HALAHATI Naposobulung.

2.

Pihak Kedua menyiapkan menyiapkan Jaminan Pelaksana Pelaksana Pekerjaan Pekerjaan berupa Asuransi Asuransi BG 1832 senilai Project yang telah di terbitkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

3.

Retensi sebesar 5% x dari nilai kontrak diberikan oleh Pihak Pertama setelah masa

4.

pemeliharaan selesai selama 90 (Sembilan puluh ) hari kerja , dikembalikan setelah dilengkapi berita acara serah terima pekerjaan lapangan yang ditanda tangani konsutan pengawas dan Pihak Owner . Masa pemeliharaan 90 (Sembilan puluh ) hari kerja atau 3 (ga) bulan masa kalender terhitung setelah serah terima pekerjaan Pertama dan pekerjaan ditanda tangani konsultan pengawas dan Pihak Owner .

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN Kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut:

 

KONTRAK KERJA a. Pihak Pertama menjamin dana untuk proyek tersedia dan melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan, dimana sistem dan mekanisme pembayaran yang telah disepaka kedua belah pihak dalam Pasal 10. b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjaga sepenuhnya keamanan sosial lingkungan di lokasi pada waktu pelaksanaan pekerjaan. c. Pihak Pertama menjamin perizinan dan legalitas tempat usaha dan pelaksanaan kerja, baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. d. Pihak kedua berkewajban mengerjakan pekerjaan yang disebutkan pada Pasal 1 dengan penuh tanggung jawab, serta mengiku aturan, ketetapan, dan arahan dari Pihak Pertama baik lisan maupun tulisan.

PASAL 12 BEBAN BIAYA DAN PAJAK 1. Segala Segala pengeluaran pengeluaran biaya biaya sehubungan sehubungan dengan dengan pembuatan pembuatan surat perjanji perjanjian an ini termasuk termasuk biaya materai tempel Rp 10..000 (Enam Ribu Rupiah), di bebankan kepada Pihak Kedua. 2. Segala Segala pajak dan retribu retribusi si sehubungan sehubungan dengan dengan pekerjaan pekerjaan pemboronga pemborongan n ini ditanggung ditanggung oleh Pihak Kedua dan dilunasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13 PEKERJAAN TAMBAH KURANG 1. Perubahan Perubahan yang merupak merupakan an penambahan penambahan atau atau penguranga pengurangan n pekerjaan pekerjaan hanya dianggap dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan  jenis, volume dan rincian rincian pekerjaan secara secara jelas. 2. Perhitung Perhitungan an penambahan penambahan pengurang pengurangn n pekerjaan pekerjaan dilakukan dilakukan atas atas dasar harga harga yang di setujui Kedua Belah Pihak. 3. Harga Harga pekerjaan pekerjaan tambah tambah kurang kurang dalam Ayat Ayat (1) dan (2) (2) senggi-ng senggi-ngginya ginya 10 persen persen (sepuluh persen) dari harga borongan. 4. Adanya Adanya pekerjaan pekerjaan tambah tambah kurang kurang dak dapat dapat dipakai dipakai sebagai sebagai alasan untuk untuk mengu mengubah bah  jangka penyelesaian pekerjaan pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulisPihak tertulisPihak Pertama. 5. Untuk Untuk pekerjaan pekerjaan tersebut tersebut di atas atas dibuat dibuat perjanjian perjanjian tambah tambahan an (addendum). (addendum). 6. Pelaksana Pelaksanaan an pembayaran pembayaran pekerjaan pekerjaan tambah tambah kurang kurang dilakukan dilakukan setelah setelah pekerjaan pekerjaan selesai 100 persen.

PASAL 14 SANKSI DAN DENDA

1. Jika Pihak Pihak Kedua Kedua melalaikan melalaikan tugas tugas dan kewajiban kewajiban sesuai sesuai surat surat perjanjian perjanjian dan dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pihak Pertama sebanyak 3 (ga) kali berturut-turut be rturut-turut

 

KONTRAK KERJA tetapi Pihak Kedua dak mengindahkannya, maka untuk seap kali melakukan kelalaian Pihak Kedua di kenakan denda kelalaian sebesar satu persen (1%) dengan kewajiban Pihak Kedua tetap harus memperbaiki kelalainnya tersebut.

2. JikaPihak Kedua dak dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawanya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka untuk seap hari keterlambatanPihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 ( satu per mil) dari biaya pekerjaan. 3. Maksimum Maksimum denda denda komula komula ditetapka ditetapkan n sebesar sebesar 5 % (lima persen) persen) dari besarnya besarnya jumlah jumlah harga borongan pekerjaan. 4. Apabila Apabila terbuk terbuk bahwa pelaksa pelaksanaan naan pekerjaa pekerjaan n manajemen manajemen bertentanga bertentangan n dengan surat surat perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama, tetap Pihak Kedua  bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. 5. Semua Semua denda tersebut tersebut dalam dalam pasal pasal ini, akan akan di perhitungk perhitungkan an dengan dengan kewajiban kewajiban pembayaran Pihak Pertama kepadaPihak Kedua berlaku pula sebaliknya. 6. Seluruh Seluruh ketentua ketentuan n dalam pasal pasal ini berlaku berlaku pula pula kepada kepada pihak pihak pertama, pertama, jika jika pihak pertama dak melakukan kewajiban yang telah ditentukan.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE 1. Yang dimaksu dimaksud d keadaan keadaan memaksa dalam dalam perjanjia perjanjian n ini adalah peri periswaswa-peris periswa wa yang berada diluar kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksaan kegiatan Kedua Belah Pihak yaitu: a. Bencana Bencana alam alam (gempa (gempa bumi, bumi, tanah tanah longsor, longsor, badai badai dan banjir) banjir).. b. Perang, Perang, revolusi. revolusi. Makar, huru huru hara, pemberonta pemberontakan, kan, kerusuhan, kerusuhan, dan kekacau kekacauan an (kecuali (kecuali karyawan kontraktor) c. Kebakaran Kebakaran (kecu (kecuali ali disebabk disebabkan an dalam dalam pelaksanaa pelaksanaan n atau kelalai kelalaian) an) oleh Pihak Kedua. d. Keadaan Keadaan memaksa memaksa yang yang dinyataka dinyatakan n secara secara resmi oleh oleh pemerint pemerintah. ah.

2. Apabi Apabila la terjad terjadii keadaan keadaan memak memaksa sa maka: maka: a. Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama bahwa telah terjadi keadaanmemaksa selambat-lambatnya selambat-lambatnya 2x24 jam setelah kejadian. b. Apabila selama 2x24 jam sejak terjadinya keadan memaksa Pihak Kedua dak membuat pernyataan seper tersebut pada Ayat (2) Huru “ a “, maka Pihak Kedua berhak mengajukan keadaan tersebut kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan tertulis. c. Jika dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya pemberitahuanPihak Kedua kepada Pihak Pertamatentang keadan memaksa tersebut Pihak Pertama dak memberikan  jawaban, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut d. Pihak Kedua wajib mengamankan lapangan atau pekerjaan dan segera menghenkan kegiatanpekerjaan kegiatanpekerjaa n setelah menerima pernyataan atau persetujuan tertulis keadaan memaksa dariPihakPertama. e. Pihak Kedua segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa setelah diperiksa oleh Pihak Pertama.

 

KONTRAK KERJA f. PembayaranPihak Pertama kepadaPihak Kedua dilakukan setelah dilakukan perhitungan dan setelah Pihak Kedua menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para pegawai dan tenagaahli yang di pekerjakan olehPihak Kedua.

PASAL 16 RESIKO 1. Ji Jika ka hasi hasill peke pekerj rjaa aan nPihak Kedua musnah karena kelalaianPihak Kedua sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian yang mbul. 2. Jika pada pada waktu pelaksanaa pelaksanaan n terjadi kemacetan kemacetan-kema -kemacetan cetan akibat akibat dak tersedian tersedianya ya bahan dan alat-alat karena kesalahan Pihak Kedua maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 3. Apab Apabil ila a se sela lama ma Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian Pihak Kega (orang-orang yang dak ada sangkut pautnya dengan perjanjian ini) akibat kelalaian Pihak Kedua maka segala kerugian ditanggung Pihak Kedua. 4. Pihak kedua wajib menutup asuransi jenis konstruksi allrise (CAR) dan erecon oleh all risk semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan dalam surat perjanjian ini.

PASAL 17 MEMUTUSKAN PERJANJIAN 1. Pihak hak Pert Pertam ama a dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata setelah Pihak Pertamamemberikan peringatan atauteguran 3 (ga) kali berturut-turut Tetapi Pihak Kedua tetap dak mengindahkannya dalam hal ini:

a. Dalam rangka rangka 7 hari kalender kalender berturut berturut-turu -turutt dak melaksan melaksanakan akan atau atau melanjutkan melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya. b. pekerjaan Secara Secara langsung langs ung atau dak dak langsung langsung dengan dengan sengaja memperlam memperlambat bat penyelesai penyelesaian an ini. c. Pihak Kedua nyata-nyata dak melaksanakan pekerjaan ditugaskan oleh Pihak Pertama. d. Pihak Kedua nyata-nyata memberikan keterangan yang dak benar yang merugikan atau dapat merugikanPihak Pertama sehubungan pekerjaan pemborongan ini. e. Jika Pihak Kedua melaksanakan pemborongan ini dak sesuai dengan jadwal waktu atau me schedule yang telah disetujui oleh Pihak Pertama. . Pihak Kedua nyata-nyata dak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan. g. Pihak kedua telah memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak kega tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama. h. Apabila Apabila jumlah jumlah denda komula komula  telah mencapa mencapaii maksimum maksimum sebesar sebesar 5% dari dari harga i.

pekerjaan pemborongan. Apabila Pihak Kedua dak melaksanakan ketentuan tentang sub kontraktor sebagaimana diatur dalam pasal 6 surat perjanjian ini.

 

KONTRAK KERJA 2. Jika terjadi pemutusan perjanjian pemborongan secar Sepihak oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Pihak Pertama dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pihak Kedua segera menyerahkan kepada Pihak Pertama dokumen kontrak lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah di lakukan oleh Pihak Kedua. 3. Apabila terjadi pemutus perjanjian sebagaiman dimaksud Ayat 2 pasal ini, maka Pihak Pertama akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan penilaian prestasi pelaksanakan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua. 4. Dalam hal demikian, maka jaminan yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi milik Pihak Pertama sebagaimana di atur dalam pasal 11 surat perjanjian ini. PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Apab Apabil ila a tter erja jadi di ant antar ar Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan muakat . 2. Apabila Apabila perselisih perselisihan an itusuatu dak “dapat dap at diselesaik disele saikan an ”secara secar musyawarah musyawarah dan juri/wasit, muakat muakat , maka akan diselesaikan oleh yangaberungsi sebagai yang Pania Pendamai di bentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak  dan terdiri dari 3 (ga) orang yaitu: a. Se Seor oran ang g waki wakill dari dari Pihak Pertama sebagai anggota. b. Seor Seoran ang g waki wakill dari dari Pihak Kedua sebagai anggota. c. Seorang Pihak Kega yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak. 3. Keputusan “Pania Pendamai” ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di pikul secara bersama.

4. Jika keputus keputusan an sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud Ayat (3), dak dak dapat diterima diterima oleh oleh salah Satu Satu Pihak atau Kedua Belah Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan negeri .

PASAL 19 TEMPAT KEDUDUKAN Untuk pelaksaan perjanjian manajemen ini beserta segala akibat hukumnya, Kedua Belah Pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah dikantor Pengadilan Negeri DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA . PASAL 20 LAPORAN 1. Jik Jika a sewak sewaktutu-wak waktu tu dimi diminta nta oleh oleh Pihak Pertama untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan dokumen kontrak, laporan beserta catatan catatan selama pekerjaan di lapangan, maka Pihak Kedua harus segera menyerahkan kepada pihak pertama. pe rtama.

 

 

KONTRAK KERJA 2. Pihak Kedua wajib membuat catatan yang jelas dan pas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan. 3. Laporan Laporan dan catata catatan n tersebut tersebut dalam ayat ayat 2 dan 3 pasal ini, ini, dibua dibuatt berbentuk berbentuk buku buku harian harian rangkap 3 (ga) diisi pada ormat yang telah disetujui pengawas pekerjaan atau manajemen konstruksi dan harus selalu berlari tempat pekerjaan. 4. Pihak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama oto-oto dokumentasi seap bagian pekerjaan tentang persiapan, pelaksanaan dan hasil pekerjaan sampai selesai dan dimaksud dalam album dan dibuat rangkap ga. 5. Pihak kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama pada saat penyerahan pekerjaan Yaitu gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (AS BUILT DRAWING) dalam bentuk Hardcopy dan So copy

PASAL 21 PENUTUP 1. Segala Segala sesuatu sesuatu yang belum belum di atur dalam dalam surat surat perjanjian perjanjian ini atau atau ada perubaha perubahan nperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian dalamini. (addendum) dan merupakan perjanjian yang dak terpisahkan daritambahan surat perjanjian 2. Surat perjanjian ini dibuat dengan rangkap dua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 3. Surat Surat perja perjanji njian an pelaks pelaksana anaan an Proyek Proyek 1 (paket) Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gedung  “ HANDY MART“ Pada proyek ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dan di nyatakan berlaku sejak tanggal di keluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK)dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

 

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  PT. SUMBER MINERAL TIMUR RAYA

 

HANDHY DHARMAWAN . SE Direktur Utama

 

Pt. HALAHATI Naposobulung.

Sukandi Trisno Handoyo Direktur