Dr. Elly Agustiana - Tugas Hukum Kesehatan Pak Fresley

 

TUGAS HUKUM KESEHATAN Dr.Elly Agustiana-20190309010 Angkatan 8 kls A 1. Tugas 1: uraikan permasalahan apa yang yang berkaitan dengan hukum kesehatan yang saudara saudara ketahui di rs berikan contoh apabila ada.

Masalah yang dapat timbul timbul di rumah sakit bisa bermacam-macam antara antara lain: a. Masala Masalah h – masalah yang yang berkaitan berkaitan dengan dengan administr administrasi asi rumah rumah sakit  b. Masalah –masaah yang berkaitan dengan dengan pelayanan yang diberikan o oleh leh Nakes c. Masala Masalah-mas h-masalah alah teknis teknis pelayanan pelayanan yang merugikan merugikan konsume konsumen n dsb. Akan tetapi masalah yang paling di sorot masyarakat atau publik adalah masalah-masalah yang menyan men yangku gkutt perlak perlakuan uan dokter dokter-do -dokte kterr atau atau nakes nakes ter terhad hadap ap pasien pasien yang yang mengak mengakses ses layana layanan n kesehatan atau rumah sakit. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter dalam dunia medis  biasa disebut dengan malpraktek medis. Malpraktek medis dibagi menjadi tiga menurut pendapat Soeraryo Darsono, yakni: a. Crimin Criminal al malpractice malpractice,, perbua perbuatan tan yang yang memenu memenuhi hi rumusa rumusan n delik delik pidana pidana dan pertan pertanggu ggung ng  jawabannya bersifat individual oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau rumah sakit.  b. Civil malpractice malpractice,, tenaga tenaga medis yang tidak melaksanakan melaksanakan kewajibannya kewajibannya yang telah diatur  dalam Standar Operasional Prosedur dalam rumah sakit tersebut, dan pertanggungjawabannya dapat bersifat individual maupun dapat dialihkan kepada pihak lain l ain dalam hal ini rumah sakit. c.  Administrative malpractice, malpractice, tenaga medis yang melanggar administrasi biasanya tidak memiliki Surat Izin Praktek, tidak memiliki Surat Tanda Registrasi, dan lain lain. Kealpaan menurut Masruchin Ruba’i adalah “bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. …dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari pembuat. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan”. (Ruba'i, 1997:58) Malpraktek tidak hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan saja, melainkan dari profesi dalam  bidang lainnya yang menjalankan prakteknya secara buruk. Hanya saja istilah malpraktek pada umumnya lebih sering digunakan di kalangan profesi di bidang kesehatan/kedokteran. Begitu pula dengan istilah malpraktek yang ada pada bidang kedokteran. Berkenaan dengan kerugian yang dideri did erita ta pasien pasien akibat akibat kesala kesalahan han (kesen (kesengaj gajaan aan/ke /kealp alpaan aan)) para para tenaga tenaga keseha kesehatan tan karena karena tid tidak  ak  menjala men jalanka nkan n prakte praktek k sesuai sesuai dengan dengan standa standarr profesi profesinya nya,, saa saatt ini mes mesyar yaraka akatt tel telah ah memenu memenuhi hi  pengetahuan serta kesadaran yang cukup terhadap hukum yang berlaku, sehingga ketika pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan menimbulkan kondisi yang tidak  diinginkan atau dianggap telah terjadi malpraktek kedokteran. Dan pada akhirnya pasien akan

 

melakukan gugatan terhadap sarana pelayanan maupun kepada tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya atas kerugian yang dideritanya. Contoh-contoh masalah malpraktek dokter di di RSU Kota Tangerang Selatan tempat saya berkerja: a. Ket Keterla erlamba mbatan tan penangan penanganan an pasien pasien karena karena susah susah menghu menghubun bungi gi dr oncall  pada   pada kasus bleeding  per vaginal ec rupture tali pusat pada G9P7A1 aterm pasien umur 45 tahun, berujung histerectom histe rectomii pasien dan kematian kematian neonatal. neonatal. Histerectom Histerectomii pasien dilakukan dilakukan di R umah Sakit yang berbeda karena pasien ingin di rujuk ke Rumah sakit lain yang jenjang BPJS nya lebih tinggi. Kasus berlangsung sekitar 2015. Sengketa berakhir damai  b. Kesalahan marker operasi dari bagian Radiologi karena permintaan dari bagian pen penyakit yakit dalam dengan diagnosis Efusi Pleura Dextra Pro WSD, bagian penyakit dalam yang tetap bersikukuh  bahwa yang bermasalah adalah pleura paru kanan, pasien meninggal di meja operasi karena salah pasang wsd di bagian paru yang normal : pasien efusi pleura kiri massive. Disini dapat di lihat tidak adanya diskusi sebelum operasi terhadap pasien antara antara DPJP dan yang paling paling fatal DPJP spesialis paru tidak diajak ikut terlibat dalam perawatan pasien tersebut, kasus ini terjadi tahun 2020, sengketa berakhir damai karena istri pasien juga tenaga medis. c. Kuran Kurang g lengkapnya lengkapnya rekam medis medis pasien sehingga sehingga sewaktu ada delik hukum berlansung berlansung petug petugas as atau dokter pelaksana tidak punya bukti konkrit untuk di tunjukkan kepada penyidik. Sehingga  petugas kesehatan tidak dapat membuktikan azas praduga tak besalah mengingat bukti-bukti tidak mendukung nakes , oleh karena itu kelengkapan rekam medik patut diperhatikan d. Masalah Masalah administras administrasii petugas petugas Rumah Sakit seperti seperti STR nya su sudah dah habis habis masa berlaku berlaku atau atau surat izin praktek yang sudah habis masa berlaku atau tidak bisa menunjukkan surat penugasan di tempat terjadi delik perkara. Petugas kesehatan biasanya dialihkan ke bagian manajemen sampai STR dan SIP nya yang baru terbit.

2. Tuga Tugass : klas klasif ifik ikas asii dan dan peri perizi zina nan n masa masala lah h masa masala lah h dala dalam m pe pers rsya yara rata tan n peri perizi zina nan n rs, bagaimana tanggapan saudara tentang klasifikasi rumah sakit? Setia Setiap p ruma rumah h sa saki kitt wajib wajib memi memili liki ki iz izin in ya yang ng terd terdir irii atas atas izin izin me mend ndir irik ikan an da dan n izin izin

operasional. Izin mendirikan diajukan oleh pemilik rumah sakit dan izin operasional diajukan oleh  pengelola rumah sakit. Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjan diper panjang g selama memenuhi persyaratan persyaratan.. Perpanjang Perpanjangan an izin operasiona operasionall dilaku dilakukan kan dengan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa  berlakunya izin operasional. Instrumen tentang perizinan merupakan salah satu wujud nyata keputusan pemerintah yang  paling sering ditemukan atau banyak dipergunakan dalam Hukum Administrasi Negara untuk  mengendalikan dan mempengaruhi tindakan masyarakat agar mau mengikuti cara atau prosedur  yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, seperti izin rumah sakit. Guna untuk  menjamin menjam in kepastian kepastian hukum hukum serta perlindungan perlindungan bagi sipemilik sipemilik izin tersebut serta masyarakat masyarakat

 

dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dilakukan oleh  pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara yang dikarenakan pemerintah adalah sebagai pembina dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pembinaan pembinaan dan pengendalia pengendalian n izin adalah pemberian izin kepada masyarakat masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan didalam praktek pemerintahan. Adapun Ada pun prosed prosedur ur perizin perizinan an rumah rumah sakit sakit ter termua muatt dalam dalam Per Peratu aturan ran Menter Menterii Keseha Kesehatan tan Republ Rep ublik ik Indone Indonesia sia No. 147/Me 147/Menke nkes/PE s/PER/1 R/1/20 /2010 10 Tentan Tentang g Perizin Perizinan an Rumah Rumah Sakit, Sakit, har harus us memenuhi persyaratan yang meliputi: a. Stu Studi di ke kela laya yaka kan n  b. Master plan c. St Stat atus us kepe kepemi mili lika kan n d. Rek Rekome omenda ndasi si izin mendir mendirika ikan n e. Izin undang-und undang-undang ang gangguan gangguan (HO) f. Per Persyar syarata atan n pe pengo ngolah lahan an limba limbah h g. Lua Luass tanah tanah dan sertif sertifika ikatny tnyaa h. Pe Pena nama maan an i. Izi Izin n Mendi Mendirik rikan an Bang Banguna unan n (IMB) (IMB)  j. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) k. Sur Surat at Izin Izin Tempat Tempat Usaha Usaha (SIT (SITU) U) Terdapat beberapa masalah yang yang memperlambat pemberian izin mendirikan Rumah Sakit Umum yang sering ditemukan, sebagai berikut: a. Dinas Ling Lingkunga kungan n Hidup terkendala terkendala di PTSP dikarenakan dikarenakan hanya bisa memberikan memberikan rekomend rekomendasi asi ya yang ng meny menyeb ebab abka kan n ti tida dak k bi bisa sa di digu guna naka kan n se seba baga gaii da dasa sarr hu huku kum m ka kare rena na pe peny nyam ampa paia ian n rekomendasi hanya secara lisan,  b. Pemenuhan persyaratan perizinan rumah sakit membutuhkan anggaran yang cukup besar dan SDM c. Tump Tumpang ang tindihnya tindihnya peraturan peraturan perizinan perizinan /kendala dalam implementas implementasii peraturan, peraturan, d. Kep Kepent enting ingan an pol politik itik Adapun upaya untuk menghilangkan permasalahan dalam perizinan pendirian rumah sakit tersebut antara lain: a. Den Dengan gan melakuka melakukan n konsult konsultasi asi serta serta koordi koordinas nasii antara antara pihak pihak Rumah Rumah Sakit Sakit den dengan gan Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Dinas Perzinan melalu Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta dengan dinas Lingkungan Hidup. Dan banyaknya kebijakan peraturan perizinan serta  berubah-ubahnya peraturan perizinan dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat proses  perizinan menjadi lambat dikarenakan banyaknya hal yang terbaru yang harus di penuhi dalam  proses perizinan rumah sakit.

 

 b. Prosedur perizinan rumah sakit yang termuat didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 147/Menkes/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit, dalam pelaksanaan persyaratannya harus di lakukan sosialisasi antara dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini berguna berguna untuk meningkatka meningkatkan n koordinasi koordinasi yang baik antara dinas lingkungan lingkungan hidup dan dinas kesehatan c. Peratu Peraturan ran perundang-un perundang-undanga dangan n yang telah dikeluarkan dikeluarkan hendaklah hendaklah dijalankan dijalankan dengan penuh tanggungjawab serta disiplin dan konsisten. d.

Kepada Kepada dinas dinas kesehatan kesehatan kiran kiranya ya untuk untuk tidak membaw membawaa unsur politik politik dan menge mengepen pentin tingka gkan n  pengendalian dampak, serta PTSP dalam hal ini memberikan kewenangan kepada kantor  lingkungan hidup memiliki dasar hukum tidak hanya rekomendasi secara lisan, untuk itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pin tu lebih mengoptimalkan kinerjanya.

Tanggapan anda tentang klasifikasi rumah sakit:

Tanggapan Tangg apan saya saya dengan adanya adanya klasifik klasifikasi asi rumah sakit sakit di harapkan harapkan dapat memberikan memberikan  pelayanan yang lebih sesuai dengan peruntukan rumah sakit.  Pasien –pasien yang ingin mendapat  pelayanan ke Rumah Sakit yang sesuai penyakitnya bisa meminta ke jenjang layanan rumah sakit khusus .Serta pasien mudah mengaksesnya sesuai sesuai prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang undang-undang yang yan g berlak berlaku u serta serta standar standar pelaya pelayana nan n yang yang dit ditera erapka pkan. n.  Kar Karena ena berbed berbedaa kelas kelas ber berbed bedaa pula pula  persyaratan

yang

harus

dipenuhi

oleh

pasien-pasien

dan

petugas

pemberi

layanan

kesehatan.Sehingga kedepannya tidak akan kita jumpai pelayanan pasien yang terlambat atau tidak   bisa dilayani karena persyaratannya tidak sesuai. sesuai.  Namun berbeda hal nya dengan para dokter-dokter yang bekerja di Rumah Sakit-Rumah Sakit dengan kelas yang berbeda,tidak semua dokter bisa bekerja di Rumah Sakit yang diinginkan tet tetapi api harus harus sesuai sesuai kompet kompetensi ensi yang yang di pegang pegang oleh oleh dokter dokter ter tersebu sebutt misaln misalnya ya dokter dokter den dengan gan spesialis tertentu dan sub spesialis tertentu hanya bisa berkerja di Rumah Sakit Kelas B atau A.kalaupun bekerja di Rumah Sakit dengan kelas C maka honor nya tidak bisa mengikuti honor di kelas A atau B. Klas Klasif ifik ikas asii Ruma Rumah h Saki Sakitt dapa dapatt dilih dilihat at di bawa bawah h in inii se sepe pert rtii yang yang te tert rtua uang ng dala dalam m PERMENKES N0 3 TAHUN 2020 .

Berdasarkan bentuknya, rumah rumah sakit terbagi atas: a. Ruma Rumah h Sa Saki kitt St Stat atis is  b. Rumah Sakit Bergerak c. Ruma Rumah h Sak Sakit it La Lapa pang ngan an Berdasarkan jenisnya, rumah sakit terdiri atas:

 

a. Ruma Rumah h Sa Saki kitt Khus Khusus us  b. Rumah Sakit Umum Klasifikasi Rumah Sakit Umum Dan Khusus a. Ruma Rumah h Sa Saki kitt Khus Khusus us 1) Ruma Rumah h Saki Sakitt Khu Khusu suss Kela Kelass A Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 buah 2) Ruma Rumah h Saki Sakitt Khu Khusu suss Kela Kelass B Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah 3) Ruma Rumah h Saki Sakitt Khu Khusu suss Kela Kelass C Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 buah 4) Ruma Rumah h Saki Sakitt Khu Khusu suss Kela Kelass D Rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 buah  b. Rumah Sakit Umum 1) Ruma Rumah h Sak Sakit it Umum Umum Kelas Kelas A Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 buah 2) Ruma Rumah h Sak Sakit it Umum Umum Kelas Kelas B Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 buah 3) Ruma Rumah h Sak Sakit it Umum Umum Kelas Kelas C Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 buah 4) Ruma Rumah h Sak Sakit it Umum Umum Kelas Kelas D Rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 buah 3. Tugas Tugas : aspek hukum hukum pendirian pendirian dan dan penyelengg penyelenggaraan araan.. Masala Mas alah h – masal masalah ah dalam dalam penyel penyeleng engara araan an rumah rumah sak sakit it di Indone Indonesia. sia. Tan Tangga ggapan pan anda anda tentang tenta ng persyaratan persyaratan menjadi pimpinan pimpinan RS sesuai Permenkes Permenkes No: 971 th 2009 Stand Standard ard Kompentensi Pejabat

Masalah masalah dalam penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia: Rumah Rum ah Sakit Sakit adalah adalah institu institusi si pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan yan yang g menyel menyeleng enggar garaka akan n pelaya pelayanan nan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat gaw at darura darurat, t, adalah adalah defini definisi si tentan tentang g rumah rumah sakit sakit dalam dalam Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 44 tahun tahun 2009.Dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar   pelayanan rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya  peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Dari undang-undang tersebut diatas akreditasi rumah sakit penting untuk dilakukan

 

dengan alasan agar mutu dan kualitas diintegrasikan dan dibudayakan ke dalam sistem pelayanan di rumah sakit ( Depkes, 2009 ). Penyelenggaraan Rumah Sakit: a. Setiap Ru Rumah mah Sakit harus memiliki memiliki organisasi organisasi yang efektif, efektif, efisien, efisien, dan akun akuntabel. tabel.  b. Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit,, unsur pelayanan Sakit pelayanan medis, unsur keperawatan, keperawatan, unsur penunjang penunjang medis, medis, komite komite medis, medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Asas Pancasila: a. Nil Nilai ai kemanu kemanusiaa siaan n (Human (Humanity ity))  b. Nilai etika dan profesionalitas (Ethics and pro profesionalism) fesionalism) c. Nil Nilai ai manf manfaat aat (Benef (Benefit) it) d. Nil Nilai ai keadi keadilan lan (Jus (Justice tice)) e. Nilai per persamaan samaan hak hak dan anti diskrimina diskriminasi si (Equality (Equality and Non Discrimina Discrimination) tion) f. Nilai pemerataan pemerataan (Equal (Equal et Bono or Fairne Fairness) ss) g. Nilai perlindun perlindungan gan dan keselamatan keselamatan pasien pasien (Patient (Patient Safety and Protection) Protection) h. Mempunyai Mempunyai fungsi fungsi sosial (Socia (Sociall Function) Function) Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan: a. Mempe Mempermuda rmudah h akses masyarakat masyarakat untuk mendapat mendapatkan kan pelayanan pelayanan kesehatan; kesehatan;  b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; c. Menin Meningkatk gkatkan an mutu dan mempertahan mempertahankan kan standar standar pelayanan pelayanan rumah sakit; sakit; dan d. Memberikan Memberikan kepastian kepastian hukum hukum kepada pasien, pasien, masyarakat, masyarakat, sumber daya manusia manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit. Dalam Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas  pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Namun pada prakteknya masih terdapat empat masalah utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu: a. Accessibility  b. Capability c. Cap apac acit ity y d. Affo Afford rdab abil ilit ity y Keempat masalah inilah yang memang butuh atensi khusus agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat terlaksana. Bentuk pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan kehadiran teknologi. Sebab dengan teknologi nantinya akan membantu untuk peningkatan efisiensi biaya pelayanan rumah sakit. Terdapat 4 kendala yang membuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia  belum maksimal, yaitu: a. Ko Kone nekt ktiv ivit itas as

 

Kendala konektivitas menjadi penyebab utama sistem kesehatan digital (E-Health) di Indonesia tidak berkembang, terutama di daerah-daerah terpencil yang seharusnya butuh akses kesehatan yang sama dengan masyarakat kota.  b. Kejelasan Regulasi Menurut sebuah survei sebesar 15,6 persen pengguna masih merasa tidak puas dengan adanya layanan layan an kesehatan kesehatan digital. digital. Ketidakpua Ketidakpuasaan saan ini terjadi terjadi karen karenaa pengguna pengguna mengkhawat mengkhawatirkan irkan keamanan keama nan data yang diinput ke dalam layanan kesehatan kesehatan digital tersebut. tersebut. Serta belum adanya aturan tentang tata cara pengantaran obat agar tidak terkontaminasi benda lain hingga sampai kepada pasien. c. Pelay Pelayan anan an Re Rend ndah ah Tingk Tin gkat at pelaya pelayanan nan rumah rumah sakit sakit di Indone Indonesia sia rel relati atiff rendah rendah.. Ini ter tercer cermin min dari dari ken kendal dalaa masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit. e.

Tekn Teknol olog ogii Tak Tak Dima Dimanf nfaa aatk tkan an de deng ngan an Ba Baik  ik  Teknologi yang ada tak dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan kesehatan

Tanggapan Anda tentang persyaratan menjadi pemimpin Rumah Sakit Sesuai Permenkes No. 971 Tahun 2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan

Tanggapan Tangg apan saya tentang tentang persyaratan persyaratan menjadi menjadi pemimpin pemimpin rumah sakit sakit harus

sesuai Permenkes Permenkes

 No.971 Tahun 2009. Direktur adalah kepala atau pejabat tertinggi di rumah sakit. Jadi seorang direktur harus mempunyai kriteria yang dapat dipatuhi bawahan dan disegani oleh sejawat dengan kata lain seorang seorang direktur direktur bisa menunjukka menunjukkan n kompetensi kompetensi dirinya terutama terutama kompetensi kompetensi dasar, kompetensi kompe tensi bidang, dan kompe kompetensi tensi khusus. Yang akan mendukung mendukung kepiawaian kepiawaian kerjanya kerjanya dalam menghadapi pekerjaannya sebagai direktur. Sebag Seb agai ai pi pimp mpin inan an te tert rtin ingg ggii di ruma rumah h sa saki kitt seora seorang ng dire direkt ktur ur ha haru russ me memi mili liki ki inte integr grit itas, as, kepemimpina kepem impinan, n, perencanaa perencanaan, n, penganggar penganggaran, an, pengorgan pengorganisasian, isasian, kerjasama, kerjasama, dan fleksibilitas fleksibilitas yang  baik.  Persyaratan lainnya untuk menjadi seorang direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis seper sep erti ti do dokt kter er,, do dokt kter er gi gigi, gi, do dokt kter er spesi spesial alis is da dan n do dokt kter er gigi gigi spes spesia ialis lis.. Ka Kare rena na Dire Direkt ktur ur ha haru russ mengetahui tentang pelayanan medis di rumah sakit, sehingga nantinya tidak bingung apa tindakan dan keputusan yang harus diambil.   Seorang  direk direktur tur rumah sakit juga memer memerlukan lukan pengalaman pengalaman selain ilmu. Posisi direk direktur tur rumah sakit baiknya berjenjang, berjenjang, dari direktur direktur rumah sakit yang kecil samp sampai ai ke di dire rekt ktur ur ru ruma mah h sa saki kitt yang yang besa besar. r.  Sep Sepert ertii yang yang ter tertua tuang ng pad padaa Permen Permenkes kes Nomor  Nomor  971/MENKES/PER/XI/2009 pasal 3, pasal 4,pasal 9 dan pasal 10.

4. Aspek Aspek hukum hukum hak dan kewajiba kewajiban n rumah sakit sakit dan pasien pasien a. Implemen Implementasi tasi Kewajiba Kewajiban n dan Hak di Rumah Rumah Sakit Sakit::

Pemenuhan hak-hak pasien dalam memperoleh Pemenuhan memperoleh layanan Rumah Sakit merupakan hal  penting dalam tata kelola pelayanan kesehatan, namun pada kenyataan dilapangan tidak 

 

semudah yang dibayangkan, masih banyak rumah sakit yang tidak mempunyai standar prosedur  operasiona oper asionall (SPO) tentang hak pasien dalam memperoleh memperoleh layanan layanan paripurna paripurna sebuah Rumah Sakit, padahal semestinya jika melihat petunjuk pelaksanaan akreditasi dari komite akreditasi rumah sakit (KARS) mensyaratkan bahwa dalam rangka pemenuhan hak pasien dan keluarga sebuah seb uah rumah rumah sakit sakit harus harus membua membuatt kebija kebijakan kan serta serta melaks melaksana anakan kan prosed prosedur ur pelayana pelayanan n ke kese seha hata tan n pa pari ripu purn rnaa

di ruma rumah h sakit sakit te ters rseb ebut ut,, be begi gitu tupu pun n deng dengan an BP BPJS JS ya yang ng ku kura rang ng

memperhatik mempe rhatikan an hak pasien dalam memperoleh memperoleh layanan layanan kesehatan dari Rumah Sakit lain jika  pada satu Rumah Sakit belum terlayani dengan benar terkadang dianggap diluar dari prosedur  JKN. Berdasarkan latar belakang tersebut ada kecenderungan lemahnya pengaturan substansi hu huku kum m tent tentan ang g pe perl rlin indu dung ngan an se sert rtaa ter terja jami minn nnya ya ha hak k pa pasie sien n un untu tuk k me memp mper erol oleh eh laya layana nan n kesehatan Rumah Sakit baik Rumah Sakit yang melakukan pelayanan pertama maupun pada saat di rujuk ke Rumah Rumah Sakit lain untuk untuk memperoleh memperoleh Layanan Layanan yang lebih lebih baik, sehingga sehingga  jaminan keadilan bagi hakhak pasien pasien pada umumnya belum dapat d dirasakan irasakan secara menyeluruh, oleh karna itu perlu dikaji dikaji lebih lanjut pengaturan pengaturan substansi substansi hukum dan pelaksanaan pelaksanaan jamina jaminan n kesehatan bagi pasien 7 peserta BPJS sehingga tercipta keadilan dan perlindungan bagi hak-hak   pasien. Hukum Huk um akan akan mempun mempunyai yai art artii yang yang pasif pasif apabil apabilaa tid tidak ak dap dapat at dit ditera erapka pkan n ter terhad hadap ap  peristiwa peristiwa konkrit. Konkritisasi hukum menjadi hak dan keajiban dapat terjadi dengan adanya ada nya peristi peristiaa hukum, hukum, perist peristiwa iwa hukum hukum pada pada hakek hakekatny atnyaa adalah adalah kejadi kejadian, an, kea keadaa daan n atau  perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Hak asasi adalah fundamental rights atau hak yang sangat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. b. Hak d dan an Kewajib Kewajiban an Ru Rumah mah Sakit Sakit

Menu Me nuru rutt  American Hospital Association, Association, Rumah Rumah sakit sakit ada adalah lah sua suatu tu organi organisas sasii yan yang g melalui tenaga medis profesional yang terorganisisr serta sarana kedokteran yang permanen menyelengg menye lenggarakan arakan pelayanan pelayanan kedokteran kedokteran,, asuhan asuhan keperawata keperawatan n yang berkesinam berkesinambunga bungan, n, diagnosis, diagn osis, serta pengobatan pengobatan penyakit penyakit yang diderita diderita oleh pasien. Rumah sakit sakit adalah institusi  pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyed men yediak iakan an pelaya pelayanan nan rawat rawat inap, inap, rawat rawat jal jalan, an, dan gawat gawat darurat.P darurat.Pela elayan yanan an Keseha Kesehatan tan Paripu Par ipurna rna adalah adalah pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan yang yang melipu meliputi ti pro promot motif, if, pre preven ventif tif,, kurati kuratif, f, dan rehabilitatif. Setiap Rumah Sakit dalam memberikan pelayan kesehatan mempunyai hak yang diatur  didalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit yaitu : a. Menentukan Menen tukan jumlah, jenis, dan kualifikasi kualifikasi sumber daya manusia manusia sesuai dengan klasifikasi klasifikasi Rumah Sakit; b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan  penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan; c. melakukan kerjasama

 

dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan; d. menerima bantuan dari pihak  lai lain n sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan peratu peraturan ran perund perundang ang-- undang undangan; an; e. menggu menggugat gat pihak pihak yang yang mengakibatkan kerugian; f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit  publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan. Rumah Rum ah Sakit Sakit dalam dalam menjal menjalank ankan an pelaya pelayanan nan kes keseha ehatan tan memilik memilikii kew kewajib ajiban an dal dalam am melayani pasiennya. Kewajiban itu dituangkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang tentan g Rumah Sakit. Kewajiban Kewajiban rumah sakit itu sudah tentu mengikat juga pada para tenaga keseha kes ehatan tan.. Dalam Dalam Pasal Pasal 29 ayat ayat (1) menya menyataka takan n kewaji kewajiban ban rumah rumah sakit, sakit, dian diantar tarany anya: a: a. Inform Inf ormasi asi yang benar tentang tentang pelay pelayana anan n rumah rumah sak sakit it kep kepada ada masyara masyarakat; kat;  pelayanan kesehatan

yang

aman,

bermutu, tidak

diskriminasi,

dan

b. Member Memberii

efektif

dengan

meng me ngut utam amak akan an ke kepe pent ntin inga gan n pa pasie sien n sesua sesuaii de deng ngan an stan standa darr pe pelay layan anan an ruma rumah h sak sakit; it; c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; d. Berper Berperan an aktif aktif dalam dalam member memberika ikan n pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan pada pada bencan bencana, a, sesuai sesuai dengan dengan kemamp kem ampuan uan pelaya pelayanan nannya nya;; e. Menyed Menyediak iakan an sarana sarana dan pelaya pelayanan nan bagi bagi masyar masyaraka akatt tid tidak  ak  mampu atau miskin; f. Melaksanaka Melaksanakan n fungsi fungsi sosial antara lain denga dengan n memberikan memberikan fasilitas  pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gr grat atis, is, pe pelay layan anan an ko korb rban an be benc ncan anaa da dan n ke kejad jadia ian n luar luar bias biasa, a, atau atau ba bakt ktii sosia sosiall ba bagi gi misi misi kemanusiaan keman usiaan;; g. Membuat, Membuat, melaksanaka melaksanakan, n, dan menjaga menjaga standa standarr mutu pelayanan kesehatan di rumah rum ah sakit sakit sebaga sebagaii acuan acuan dalam dalam melaya melayani ni pasien; pasien; h. Men Menyel yeleng enggar garaka akan n rekam rekam med medis; is; i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, tungg u, sarana sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, menyusui, anak-anak, anak-anak, lanjut usia; j. Melak Melaksanaka sanakan n sistem rujukan; k. Menolak Menolak keinginan pasien yang bertentang bertentangan an dengan standar profesi profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur  mengenai menge nai hak dan kewajiban pasien; m. Menghormat Menghormatii dan melindun melindungi gi hak-hak pasien; n. Melaks Mela ksan anak akan an et etik ikaa ru ruma mah h sa sak kit; o. Memi Memili liki ki sist sistem em penc penceg egah ahan an ke kece cela laka kaan an dan dan  penanggulangan bencana; p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik  secara regional regional maupun maupun nasional; nasional; q. Membuat daftar tenaga tenaga medis yang melakukan praktik  kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. Menyusun dan melaksanakan  peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); laws); s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Menurut Kode Etik Rumah Sakit Indonesia terdapat beberapa kewajiban bagi tenaga medis. Kewajiban itu meliputi kewajiban umum, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban terhadap pasien. Kewajiban umum rumah sakit terdiri dari menaati Kode Etik Rumah Sakit Indone Ind onesia sia,, mengaw mengawasi asi dan bertan bertanggu ggungj ngjawa awab b ter terhad hadap ap semua semua kejadi kejadian an di RS (corpo (corporat ratee

 

liability), memberi pelayanan yang baik (duty of due care), memberi pertolongan darurat tanpa meminta memin ta pembayaran pembayaran uang muka, memelihara memelihara rekam medis pasien, pasien, memeli memelihara hara peralatan dengan baik dan siap pakai, dan merujuk kepada RS lain bila perlu. Hak dan kewajiban pasien UUD 1945 yang telah diamandemen, secara jelas dalam Pasal menyebutk menye butkan, an, bahwa setiap warga negara berhak berhak mendapat mendapat pelay pelayanan anan kesehatan yang layak. layak. Dan terkait hak-hak pasien sendiri sudah diatur diantaranya dalam, Undang-Undang No. 29 tahun tah un 2004 2004 tentan tentang g Praktik Praktik Kedokt Kedoktera eran, n, 26 Undang Undang-un -undan dang g No. 36 tah tahun un 200 2009 9 tentan tentang g Kesehatan, dan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak Pasien memang harus diatur dalam rangka melindungi kepentingan pasien yang sering ser ingkal kalii tid tidak ak berday berdaya. a. Hak dan Kewaji Kewajiban ban Pasien Pasien Menuru Menurutt Undang Undang-un -undan dang, g, Menur Menurut ut ‘Declaration of Lisbon (1981) : The Rights of the Patient” disebutkan beberapa hak pasien, diantaranya hak memilih dokter, hak dirawat dokter yang bebas, hak menerima atau menolak   pengobatan setelah menerima informasi, hak atas kerahasiaan, kerahasiaan, hak mati secara bermartabat, hak  atas dukungan moral atau spiritual. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas a tas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yg seimbang dan bertanggungjawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya. Sejak Seja k dimula dimulainy inyaa hubung hubungan an dokter dokter dan pasien pasien,, demi demi melind melindung ungii kep kepent enting ingan an dan kepastian hukum untuk pasien penerima layanan kesehatan maka hukum mengatur hak-hak   pasien yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan kesehatan Pasal 4-8 Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , pelanggaran terhadap hak pasien sama hanya dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak-hak pasien dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 itu diantaranya meliputi: a. Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali tak sadar, penyakit menular menul ar berat, gangguan gangguan jiwa berat); berat); b. Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah perintah undan undanggundang, pengadilan, ijin yang bersangkutan, kepentingan yang bersangkutan); c. Hak tuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian (kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat). Pada Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya pada Pasal 52 juga diatur hak-hak pasien, yang meliputi: a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3. b. Meminta pendapat dokter dok ter atau atau dokter dokter gigi gigi lain; lain; c. Mendap Mendapat at pelaya pelayanan nan sesuai sesuai dengan dengan kebutu kebutuhan han medis; medis; d. Menolak tindakan medis; e. Mendapatkan isi rekam medis.

 

c. Tanggung jawab dalam dalam hal perlindungan hak-hak nakes dalam dalam menanggulangi menanggulangi covid 19.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik  yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Pada kasus tanggung jawab rumah sakit terh terhad adap ap na nake kess da dala lam m meng mengha hada dapi pi la laya yana nan n co covi vid d 19 19,d ,disi isini ni na nake kess be berh rhak ak mend mendap apat at  perlindungan dari Rumah Sakit bisa berupa APD,kebutuhan istirahat bahkan kebutuhan tunjangan bantuan hidup.nakes serta keluarga.selama menjalankan tugas menanggulangi covid19. Sehingga nakes berhak mendapat perlindungan hukum seperti yang tertuang dalamm undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 2009 tentang Kesehatan pasal 27 dan UU Tenaga Kesehatan  No. 36 Tahun 2014, yaitu: 1) Memperoleh Memperoleh perlindunga perlindungan n hukum hukum 2) Memperoleh Memperoleh informa informasi si yang lengkap lengkap dan benar  benar  3) Meneri Menerima ma imbalan imbalan jasa jasa 4) Memperoleh Memperoleh perlindunga perlindungan n atas keselamatan keselamatan kesehatan kesehatan kerja, perilaku yang sesuai harkat, martabat, moral, kesusilaan, dan agama 5) Menolak Menolak keinginan keinginan penerima pelayanan pelayanan yang tidak sesuai aturan (SOP, Standar Profesi, Profesi, Kode Etik dll) Pasal Pas al 57 UU No. 36 Tahun Tahun 2014 2014 Tenaga Tenaga Kesehatan Kesehatan dalam dalam menjala menjalanka nkan n prakte praktek k ber berhak  hak  memperoleh mempe roleh perlindun perlindungan gan hukum sepanjang tugas sesuai dengan standar standar profesi, profesi, standar  standar   pelayanan profesi dan standar prosedur prosedur operasional Pasal Pas al 83 UU Keseha Kesehatan tan (UU no. no. 36/200 36/2009) 9) 1) Setiap Setiap orang orang yang yang member memberika ikan n pel pelaya ayanan nan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut dan kepentingan tebaik bagi pasien 2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum  bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampu kemampuan an yang dimiliki Selain ketentuan hukum yang tersebut diatas ada juga yang harus diperhatikan rumah sakit tentang: 1) Perlindung Perlindungan an Hukum Hukum Preventif  Preventif  Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam perlindungan hukum preventif untuk nakes disini supaya tidak  terjadii sengketa terjad sengketa dengan rumah sakit dimana petugas nakes seandainya seandainya tidak di penuhi penuhi kebutuhan APD dll sesuai dengan hak yang harus diperoleh nakes

 

2) Perlindung Perlindungan an Hukum Hukum Represif  Represif  Perlindungan hukum represif adalah perlindungan setelah adanya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan atau menyelesaikan sengketa.Dalam hal ini nakes bisa menuntut Rumah sakit yang lalai memberikan perlindungan kepada para nakes.