MULTAHIBUN, SH, MH. HP 0823 2000 2339. email:
[email protected] 1. 2. 3.
Status Pendidikan Aktivitas
: K32 : S2 Hukum Bisnis : - Dirut BPR Astanajapura di Cirebon - Dir Firma Hukum eMHa & Co. - Fasilitator LSP - LKM Certif - Dosen fak Hukum UMC Cirebon - Mediator Hukum Bersertifikat dari Badan Mediasi Indonesia (BAMI)
multahibun eMHA & Co
• Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994‐1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996 • Pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 – 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997 – 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, Pemerintah, dan juga lembaga‐lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya multahibun eMHA & Co
Periode 1999 sd 2002 akibat Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 – 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Tahun 2004 Dikeluarkan Blue Print API , 6 pilar ( struktur perbankan yg sehat, sistem pengaturan yg efektif, sistem pengawasan yg independen, industri perbankan yg kuat, infrastruktur pendukung yg mencukupi, perlindungan konsumen) multahibun eMHA & Co
OJK • Dikeluarkannya UU 21 tahun 2011 tentang OJK • 31 Desember 2013 , pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke OJK • Dikeluarkannya POJK 20/ pojk.03/2014 tentan BPR
multahibun eMHA & Co
POJK 20/2014
multahibun eMHA & Co
POJK No.20/POJK.03/2014 ttg: BPR • BPR hanya dapat dimiliki oleh : a. Warga Negara Indonesia b.Badan Hukum Indonesia yg pemiliknya WNI c. Pemda • Modal Disetor untuk mendirikan BPR paling sedikit a. 14 milyar untuk Zona 1 b.8 milyar untuk Zona 2 c. 6 milyar untuk Zona 3 d.4 milyar untuk Zona 4 ( paling sedikit 50% dari modal disetor WAJIB digunakan untuk modal kerja) multahibun eMHA & Co
PERIJINAN Pemberian izin dilakukan 2 tahap : 1. Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan persiapan pendirian BPR 2. Izin Usaha, izin yg diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah setelah persetujuan prinsip
multahibun eMHA & Co
Persetujuan Prinsip Permohonan diajukan paling sedikit oleh seorang calon PSP disertai dengan : a. Rancangan akta pendirian badan hukum; b. c. d. e. f. g. h. i.
Data kepemilikan ( 1psp min 25%) Daftar calon angg Dir & Komisaris Rencana sotk jumlah personalia Analisis potensi kelayakan Rencana Sistem & prosedur kerja Bukti setoran modal ( FC bilyet deposito) Surat pernyataan setoran modal bukan dari pinjaman dan pencucian uang Bukti lunas pembayaran biaya perijinan kepada ojk ( 50 jt) ( persetujuan /penolakan 40 hari kerja setelah lengkap) multahibun eMHA & Co
• Apabila persetujuan prinsip tersebut telah disetujui oleh OJK, maka paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan, pemegang saham pengendali mengajukan Permintaan Persetujuan Izin Usaha yang ditujukan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka untuk memulai kegiatan usahanya. Perlu diingat bahwa tanpa adanya Izin Usaha tersebut BPR tidak diperkenankan untuk memulai kegiatan usahanya. multahibun eMHA & Co
Izin usaha • BPR yg telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 hari kerja dihitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan • Pelaksanaan kegiatan usaha WAJIB dilaporkan paling lambat 10 hari kerja, setelah tanggal operasional • Wajib mencantumkan nama Bentuk badan hukum & kata Bank Perkreditan Rakyat (BPR) multahibun eMHA & Co
Kepemilikan • Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 PSP memiliki saham 25% • Sumber dana BPR DILARANG : a. Berasal dari pinjaman dari bank atau pihak lain kecuali dari APBD b. Berasal dari dan untuk pencucian uang. • Penambahan modal disetor BPR wajib menyelenggarakan RUPS Paling lama 60 hari sejak persetujuan OJK • Perubahan Modal Dasar , wajib melaporkan paling lambat 10 hari kpd OJK sejak menerima Persetujuan perubahan dari Instansi yang berwenang
multahibun eMHA & Co
Direksi • Harus memenuhi persy : Kompetensi, Integritas, reputasi keuangan ( KIR ) • Anggota Direksi paling sedikit 2 orang • Seluruh Anggota Dir wajib bertempat tinggal di kab / kota yg sama atau kab / kota yg berbeda pada propinsi yg sama atau kab/kota yg berbatasan langsung dng kab/kota pada provinsi lokasi kantor pusat • Anggota Dir baik sendiri2 maupun bersamasama dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih • Anggota Dir dilarang merangkap jabatan kecuali sbg Pengurus asosiasi , Lembaga pendidikan dlm rangka meningkatkan kompetensi BPR. multahibun eMHA & Co
2. Pembukaan kantor cabang • BPR Wajib mendapatkan izin OJK untuk pembukaan kantor cabang • BPR hanya dapat membuka kantor cabang dalam wilayah propinsi yg sama dng kantor pusat ( POJK 20) • Pemberian izin dalam 2 tahap yaitu persetujuan prinsip & izin operasional
multahibun eMHA & Co
Syarat2 pembukaan kantor cabang a. b. c. d. e. f. g. h.
Rencana telah dicantumkan dalan rencana kerja tahunan BPR TKS sehat 12 bulan terkahir Rasio KPMM paling sedikit 12% selama 6 bulan terakhir NPL Gross paling tinggi 5% Tidak dalam keadaan rugi dalam 1 tahun terakhir Memiliki TI ( teknologi informasi) Memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur kantor cabang yg akan dibuka Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR
multahibun eMHA & Co
Pembukaan kantor Kas
BPR hanya dapat membuka kantor kas dalam wilayah kab/kota yg sama dng kab/kota induk kantor kas Syarat:
a. Rencana telah dicantumkan dalam RKAT b. Memiliki TKS paling rendah CUKUP SEHAT selama 12 bulan terakhir c. Tidak dalam keadaan rugi dalam 1 tahun terakhir d. Memiliki TI yg memadai e. Memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur u kantor kas f. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait BPR
multahibun eMHA & Co
POJK NOMOR 44 /POJK.03/2015 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Pasal 6
(1) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). (2) Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). multahibun eMHA & Co
Pasal 8
(1) Dalam hal BPR dan BPRS mengalami peningkatan total aset menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturutturut, anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2. (2) Anggota Direksi BPR dan BPRS wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak total aset BPR dan BPRS memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat perbedaan sisa batas waktu pemenuhan kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi anggota Direksi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelembagaan BPRS, pemenuhan Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 bagi anggota Direksi BPRS dapat menggunakan sisa batas waktu yang lebih lama. multahibun eMHA & Co
POJK 5/2015 KPMM
multahibun eMHA & Co
POJK 5/pojk.03/2015 KPMM Mengapa Modal begitu penting bagi BPR ? Untuk Menunjang pengembangan usaha dan menanggulangi RESIKO kerugian yg mungkin akan ditanggung BPR ( sebagai proteksi bagi BPR)
multahibun eMHA & Co
POJK No.5/,POJK.03/2015, tentang KPMM & Modal Inti minimum • Bpr wajib menyediakan modal minimum yg dihitung dengan rasio KPMM minimal 12 % dari ATMR • Modal inti minimum paling rendah sebesar 8 % dari ATMR • Modal inti Minimum BPR ditetapkan sebesar Rp. 6 miliar 1. Modal inti < 3 miliar wajib memenuhi 3 miliar , paling lambat 31 Des 2019, pemenuhan 6 miliar paling lambat 31 Des 2024 2.Modal inti 3 miliar < 6 miliar wajib memenuhi 6 miliar paling lambat 31 Des 2019 multahibun eMHA & Co
POJK No.5/,POJK.03/2015, tentang KPMM & Modal Inti minimum BPR dilarang melakukan distribusi laba jika a. Distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ; atau b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pemenuhan modal inti dilakukan antara lain : 1. Pertumbuhan Laba 2. Penambahan modal disetor 3. MERGER, Konsolidasi, Akuisisi Yg dimaksud distribusi laba (pembayaran deviden, pembagian bonus kpd pengurus (tantiem), pembayaran insentif yg sifatnya non operasional)
multahibun eMHA & Co
ATMR (AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO) Keterangan I.AKTIVA NERACA 1.Kas 2. SBI 3. krd dng agunanSBI,Tab, dep yg diblokir 4. krd kpd pemr pusat 5. giro, dep,sert dep,tab, serta tagihan lainnya kpd bank lain. 6.krd kpd / yg dijamin oleh bank lain atau pemda. 7. KPR dng HT 8. krd yg dimain BUMN/MD 9. krd kpd pegawai /pensiunan 10. Krd kpd UMK 11. Krd kpd / yg dijamin: ( perorangan, koperasi,kelompok & perusahaan lainnya) 12. akt tetap & Inv(nilai buku) 13. akt lainnya JUMLAH ATMR
nominal
Bobot Resiko (%) 0 0 0 0 20 20 40 50 50 85 100
100 100 multahibun eMHA & Co
ATMR
PERHITUNGAN KPMM (KWJ PENY MODAL MINIMUM) Keterangan
I.MODAL INTI 1.Modal disetor 2. Agio 3. Disagio -/4. modal sumbangan 5. Dana setoran modal 6. cad umum 7. cad tujuan 8. laba ditahan 9. laba tahun-tahun lalu 10. rugi tahun-tahun lalu -/11. Laba thn berjalan setelah dikurangi PPAP (maks 50% taks PPH) 12. rugi tahun berjalan -/13. Goodwill -/14. AYDA lewat 1 tahun -/15. Pajak tangguhan -/JUMLAH MODAL INTI min 6 milyar dan 8 % ( dari ATMR)
Jumlah setiap komponen
Batas maks (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50
100 100 100 100 multahibun eMHA & Co
JUMLAH
PERHITUNGAN KPMM (KWJ PENY MODAL MINIMUM) Keterangan
II.MODAL PELENGKAP 1. CAD revaluasi aktiva tetap 2. PPAP (maks 1,25% dari ATMR 3. Modal pinjaman 4. Pinjaman Subordinasi (maks 50 dari modal inti JUMLAH MODAL PELENGKAP 5. Jumlah modal pelengkap yg diperhitungkan (maks 100% dari modal inti) III. JUMLAH MODAL 7. MODAL MINIMUM (12%XATMR) 8.JUMLAH + / - MODAL
Jumlah setiap komponen
Batas maks (%) 100 1.25% 100 50
jumlah modal RASIO MODAL --------------- X100% ATMR multahibun eMHA & Co
JUMLAH
POJK 37/2016 RBB
multahibun eMHA & Co
RENCANA BISNIS DASAR : POJK No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SEOJK No. 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
RENCANA BISNIS BANK (RBB) : “Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan”
OVERVIEW RBB
CAKUPAN RENCANA BISNIS BANK Rencana Bisnis Bank meliputi:
1. Rencana Jangka Pendek (periode 1 tahun) 2. Rencana Jangka Menengah (periode 3 tahun) 3. Rencana Jangka Panjang (periode 5 tahun)
Format penyusunan rencana bisnis mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku
KETENTUAN PERALIHAN Rencana Bisnis kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017 untuk Rencana Bisnis tahun 2018. BPR & BPRS
pertama kali
Laporan Realisasi Bisnis kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan Juni 2018.
menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir bulan Juni 2018.
Sanksi atas keterlambatan penyampaian atau tidak disampaikannya Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Pekreditan Rakyat untuk posisi akhir bulan Desember 2017 mengacu pada sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
15
PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS
Keterlambatan dan Dinyatakan Tidak Menyampaikan Rencana Bisnis dan Penyesuaiannya 1. Terlambat Rencana menyampaikan Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 30 setelah akhir batas waktu penyampaian hari Rencana Bisnis. 2.
Terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 20 hari setelah akhir batas waktu penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis.
3. Dinyatakan tidak menyampaikan Rencana atau penyesuaian Bisnis Rencana sampai berakhirnya Bisnis batas waktu keterlambatan, dengan BPR/BPRS belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya.
Laporan Realisasi dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis 1. menyampaikan Terlambat Laporan Realisasi Rencana Bisnis batas penyampaian sampai melewati waktu dengan 30 setelah akhir hari waktu Laporan batas Realisasi penyampaian Rencana Bisnis. 2. Terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 hari kerja setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. 3. Dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sampai dengan berakhirnya batas keterlambatan, BPR/BPRS belum waktu menyampaikan laporan tersebut.
11
SANKSI Rencana bisnis atau penyesuaiannya, atau
terlambat menyampaikan
Laporan Realisasi Rencana Bisnis
BPR/BPRS dg modal inti < Rp 50 M
teguran tertulis dan denda Rp 100 ribu per hari keterlambatan dan maksimal Rp 3 juta.
BPR/BPRS dg modal inti < Rp 50 M
BPR & BPRS
Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
tidak menyampaikan
a. Rencana Bisnis atau Penyesuaian Rencana Bisnis, atau b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
teguran tertulis dan denda Rp 100 ribu per hari kerja keterlambatan dan maksimal Rp 3 juta.
BPR/BPRS dg modal inti > Rp 50 M
teguran tertulis dan denda Rp 300 ribu per hari keterlambatan dan maksimal Rp 9 juta.
BPR/BPRS dg modal inti > Rp 50 M
teguran tertulis dan denda Rp 300 ribu per hari kerja keterlambatan dan maksimal Rp 9 juta.
BPR/BPRS dg modal inti < Rp 50 M
BPR/BPRS dg modal inti > Rp 50 M
teguran tertulis dan denda sebesar Rp 5 juta.
teguran tertulis dan denda sebesar Rp 15 juta.
12
SANKSI BPR & BPRS
tidak memenuhi ketentuan:
a. Teguran tertulis; b. Penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau c. Penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS.
1. Kewajiban BPR/BPRS menyusun Rencana Bisnis; 2. Kewajiban Direksi menyusun Rencana Bisnis dan Dewan Komisaris menyetujui Rencana Bisnis; 3. Kewajiban Direksi dalam melaksanakan dan mengkomunikasikan Rencana Bisnis; 4. Kewajiban Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis; 5. Kewajiban BPR/BPRS untuk menyampaikan proyeksi laporan keuangan dan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya; 6. Kewajiban BPR/BPR yang belum memenuhi kewajiban penyedian modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum untuk menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum; 7. Kewajiban BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuainnya untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya; 8. Kewajiban BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis untuk tetap menyampaikan laporan tersebut.
sanksi atas
SANKSI ADMINISTRATIF
a. keterlambatan penyampaian Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS; dan b. tidak disampaikannya Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS, berlaku efektif sejak bulan Desember 2017.
Pengenaan sanksi secara penuh mulai berlaku untuk Rencana Bisnis BPR/BPRS tahun 2019 yang disampaikan tahun 2018.
14
POJK 12 JARINGAN KANTOR
multahibun eMHA & Co
POJK 19/2017 Dalam Pengawasan Khusus
multahibun eMHA & Co
STATUS PENGAWASAN KHUSUS PB1 11/20/PBI/2009 • Pengawasan khusus dinyatakan tidak berlaku tgl 1 Nopember 2017 • Pengawasan dinyatakan tidak berlaku 10 Mei 2017 • Status BPR 1. Pengawasan khusus
POJK 19/POJK/2017 • Diundangkan 10 mei 2017 dan diberlakukan secara penuh tgl 1 Nopember 2017
• Status BPR 1 . Pengawasan Normal 2. Pengawasan Intensif 3. Pengawasan Khusus
multahibun eMHA & Co
Kriteria BPR dalam Pengawasan Khusus PBI 11/20/2009 • Kriteria 1. Rasio KPMM < 4% 2. CR rata2 selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%
POJK 19/pojk 03/2017 • Kriteria ( 10/05/2017 s/d 31/12/2019 1. 2.
Rasio KPMM < 4% namun > 0% CR rata2 selama 6 bulan terakhir < 3% namum >1%
•
Kriteria sejak 1/01/2020
1. 2.
Rasio KPMM < 8% namun > 2% CR rata2 selama 6 bulan terakhir < 4% namun > 1%
multahibun eMHA & Co
STATUS PENGAWASAN INTENSIF • Kriteria 10/05/2017 S/D 31/12/2019 1. 2. 3.
Rasio KPMM kurang dari 8% namun sama dengan / lebih dari 4% CR rata2 selama enam bulan terakhir < 4% namun sama dengan / lebih dari 3% TKS predikat KURANG SEHAT selama 3 periode penilaian berturut turut atau tidak sehat
• Kriteria 1/01/2020 1. 2. 3.
Rasio KPMM < dari 12% namun sama dengan / lebih dari 8% CR rata2 selama enam bulan terakhir , dari %5 namun sama dengan / lebih dari 4% TKS peringkat Komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut2 atau peringkat komposit 5 multahibun eMHA & Co
TINDAKAN PENYEHATAN BPR 1. Menambah modal 2. Melakukan Merger atau konsolidasi 3. Menjual kepemilikan pada pihak lain (Akuisisi)
multahibun eMHA & Co
POJK 47/2017 DANA PENDIDIKAN
multahibun eMHA & Co
• BPR DAN BPRS WAJIB MENYEDIAKAN DANA PENDIDIKAN • PALING SEDIKIT 5 % DARI REALISASI SDM TAHUN SEBELUMNYA
multahibun eMHA & Co
Pelaksanaan pendidikan & pelatihan Dilakukan dng cara : a. b. c. d. e.
Dilaksanakan oleh bpr sendiri Ikut serta pada pendidikan yg dilakukan bpr lain Bersama-sama bpr lain Mengirim SDM kepada lembaga pendidikan perbankan Mengikut sertakan SDM pada program sertifikasi kompetensi kerja Peyelenggara : wajib diselenggarakan pihak yg mempunyai kemampuan di bid perbankan ( internal / eksternal) Tenaga pengajar : yg telah berpengalaman di bid perbankan / bid keuangan lainnya multahibun eMHA & Co
• Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dng memperhatikan asas prioritas & pemerataan pengetahuan & ketrampilan SDM • Rencana pendidikan wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris / DP • Apabila sampai akhir tahun belum merealisasikan seluruh dana pendidikan wajib menambahkan sisa dana pendidikan yg belum direalisasikan pada rencana tahun berikutnya • Sanksi teguran tertulis
multahibun eMHA & Co
POJK 13 /2015 MANRISK
multahibun eMHA & Co
6. POJK No. 13/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi: a. Risiko kredit; b. Risiko operasional; c. Risiko kepatuhan; d. Risiko likuiditas; e. Risiko reputasi; dan f. Risiko stratejik
MANRISK
POJK 13/2015
1. BPR = modal inti paling sedikit Rp.50 Milyar wajib 6 risiko 2. BPR = >Modal inti Rp.15 m s/d < Rp.50 m, wajib 4 risiko (krd, opr, kepatuhan, likuiditas) 3. BPR = kurang dari Rp.15 milyar paling sedikit menerapkan 3 Risiko (krd, ops, kepatuhan) 4. Modal > Rp.50 m , asset kurang Rp.300 m, K Cabang kurang dari 10 , tidak sbg penerbit kartu ATM & kartu debit wajib 4 risiko 5. Modal < Rp.50 m, asset > 300 m, memiliki 10 K cabang , sbg penerbit kartu ATM & Kartu debit wajib seluruh risiko ( 6 risiko) multahibun eMHA & Co
MANRISK
POJK 13/2015
Kewenangan dan tanggung jawab Direksi berkaitan dng Manrisk: a. b.
Menyusun kebijakan dan pedoman manris secara tertulis Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yg memerlukan persetujuan Direksi c. Mengembangkan budaya manris pada seluruh jenjang organisasi d. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yg berkait manrisk e. Memastikan bahwa fungsi manrisk telah beroperasi secara independen f. Bertanggung jawab : 1) Pelaksanaan kebijakan manris dan 2) Ekposur Risiko yg diambil BPR secara keseluruhan
multahibun eMHA & Co
SIKLUS MANRISK
SIM Manajemen Risiko
POJK No. 13/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO •BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk: Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko. • BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja Manajemen Risiko. • BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit wajib menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
POJK 4 /15 TATA KELOLA
multahibun eMHA & Co
Tata kelola ( TARIF) Yg dimaksud tata kelola pada POJK No.4/pojk .03/2015, adalah penerapan prinsip 2 : 1. Keterbukaan = Transparency 2. Akuntabilitas = Accountability 3. Pertanggung jawaban = Responsibility 4. Independensi = Indeprndency 5. Kewajaran = fairness
multahibun eMHA & Co
• Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola, BPR Secara berkala wajib melakukan penilaian sendiri ( self Assesment ) Prinsip TARIF dalam penerapan tata kelola harus diimplementasikan kedalam:
1. Struktur dan infrastruktur tata kelola 2. Proses & penerapan tata kelola 3. Hasil Penerapan tata kelola
multahibun eMHA & Co
4. POJK 4/2015 Penerapan Tata Kelola Penerapan tata kelola bagi BPR • Psl 4 BPR memiliki modal inti paling sedikit 50 Milyar wajib memiliki 3 Direksi, BPR memiliki modal inti kurang dari 50 miliar wajib 2 Direksi; • Psl 24 memiliki modal inti paling sedikit 50 milyar wajib memiliki 3 Komisaris/DP. BPR memiliki modal inti kurang dari 50 miliar wajib 2 Komisaris/DP; • Sanksi 1. teguran tertulis 2. Penurunan TKS bank 3.Larangan pembukaan jaringan kantor 4.Penghentian sementara kegiatan operasional “Sanksi mulai berlaku tgl 1 April tahun 2017” (SE OJK No.5/2016 ) multahibun eMHA & Co
POJK 4/2015 Penerapan Tata Kelola Pelaksanaan tata kelola bagi BPR A. Dir dng modal inti paling sedikit Rp. 50 milyar WAJIB MEMBENTUK membentuk paling sedikit : 1) Satuan Kerja Audit Intern 2)Satker manrisk &komite manrisk 3)Satker Kepatuhan B. Dir dng modal inti kurang dari Rp.50 Milyar WAJIB MENUNJUK Pejabat eksekutif yg melaksanakan : 4)Fungsi Audit Intern 5)Fungsi Manjemen Risiko 6)Fungsi Kepatuhan multahibun eMHA & Co
POJK 4/2015 Penerapan Tata Kelola • Dalam rangka membantu tugas Direksi kepatuhan dng modal kurang dari Rp.50 milyar wajib menunjuk pejabat eksekutif yg INDEPENDEN terhadap Operasional BPR • BENTURAN KEPENTINGAN : adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota direksi , anggota komisaris , PE dan/atau pihak terkait BPR multahibun eMHA & Co
POJK 4/2015 Penerapan Tata Kelola Fungsi Kepatuhan : dalam rangka memastikan fungsi kepatuhan BPR WAJIB memiliki anggota Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan A. Angggota Dir kepatuhan dng modal paling sedikit Rp.50 milyar wajib independen dan memenuhi persyaratan : 1) Tidak merangkap DIRUT 2)Tidak Membawahkan bidang opr penghimpunan & penyaluran dana 3)Memahami Pert & ketentuan perbankan 4)Bekerja secara INDEPENDEN B. Angggota Dir kepatuhan dng modal kurang dari Rp.50 milyar 5)Tidak menanganai penyaluran dana 6)Memahami Pert & ketentuan perbankan multahibun eMHA & Co
5.Tugas & Tanggung Jawab Dir Kepatuhan a. Menetapkan langkah-langkah yg diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh PERT OJK dan Pert perUU an lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari pert per Uuan c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap Komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK d. Melakukan tugas2 lainnya terkait fungsi kepatuhan multahibun eMHA & Co
POJK 49/POJK 03/2017 BMPK
multahibun eMHA & Co
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) • BMPK adalah batas maksimum pemberian kredit kepada peminjam, kelompok peminjam yg tidak terkait dan pihak terkait dengan BPR • BMPK terkait adalah 10% dari modal BPR • BMPK pihak tidak terkait 20% dari modal BPR • BMPK ABA pada BPR lain tidak terkait sebesar 20% dari Modal BPR • BMPK kredit kepada kelompok tidak terkait 30% dari Modal
multahibun eMHA & Co
Perhitungan BMPK • Untuk kredit dilakukan berdasarkan baki debet, untuk rek koran berdasarkan baki debet tertinggi pada bulan laporan • ABA (tabungan) berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan • ABA (deposito) berdasarkan jumlah nominal yg tercatum dalam bilyet • Pihak terkait, jumlah SELURUH baki debet kredit phk terkait dan SELURUH ABA (tab,Dep dan Kredit) kepada phk terkait sebesar 10% dari MODAL multahibun eMHA & Co
• Penempatan dana ABA pada BPR lain TIDAK TERKAIT, berdasarkan seluruh nominal ABA( Dep,Tab & kredit) di masing2 BPR sebesar 20% dari modal BPR. • Kepada pihak tidak terkait yg merupakan bagian dari kelompok tidak terkait, sebesar 30%
multahibun eMHA & Co
Pihak terkait Meliputi : 1. 2. 3. 4.
Pemegang saham yg memiliki 10% / lebih dari modal disetor Dekom & Direksi Pihak yg mempunyai hub keluarga s/d derajat 2 Pejabat Eksekutif
5.
Perusahaan nonbank yg dimiliki oleh (a-d) 25% dari modal perusahaan
6. BPR lain yg dimiliki
oleh pihak( a-d ) yg dimiliki secara individu paling sedikit 10 % pada bpr lain
7.
BPR lain yg anggota dekom merangkap jabatan ( 50% atau lebih) dari jumlah seluruh anggota dekom & dir.
8. Peminjam yg diberikan jaminan oleh pihak yg disebut terkait diatas
multahibun eMHA & Co
Pengecualian BMPK a.
Penempatan Dana pada Bank Umum tidak termasuk yg terkait b. Bagian dana yg dijamin oleh ; 1. Agunan dalam bentuk agunan tunai ( deposito/tabungan) 2. Emas / logam mulia 3. Sertifikat BI ( sepanjang agunan tersebut di blokir dan terdapat surat kuasa untuk pencairan /penjualan ) c. Bagian penyediaan dana yg dijamin pemerintah Indonesia ( BUMN, BUMD) d. ABA pada BPR lain dng persyaratan ( Apex bank) e. Kredit kpd Dir , dekom , PE yg ditunjukan untuk kesejahteraan serta dibayar dari pendapatan yg diperoleh dari BPR multahibun eMHA & Co
PELANGGARAN BMPK • Pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan
multahibun eMHA & Co
PELAMPAUAN BMPK • Penyediaan dana oleh BPR kategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara Persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK multahibun eMHA & Co
PELAMPAUAN BMPK • Penyediaan dana Bank ditetapkan sbg pelampauan BMPK apabila disebabkan hal-hal sbb: – penurunan modal Bank – pengabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan atau kelompok peminjam – perubahan ketentuan
• Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan
PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPK •
•
BPR wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak kpd ojk: – untuk Pelanggaran BMPK paling lambat 1 bln stelah batas akhir penyampaian lap bmpk atau 14 hari setelah exit meeting untuk pelanggaran yg ditemukan pemeriksa , target penyelesaian paling lambat 3 bulan sejak lap rencana tindak – untuk Pelampauan BMPK karena penurunan modal Bank, dan penggabungan usaha paling lambat 1 bln stelah batas akhir penyampaian lap bmpk atau 14 hari setelah exit meeting untuk pelanggaran yg ditemukan pemeriksa , target penyelesaian paling lambat 6 bulan sejak lap rencana tindak – untuk Pelampauan BMPK karena perubahan ketentuan 3 bln sejak diberlakukannya ketentuan baru, target penyelesaian paling lambat 12 bulan sejak lap rencana tindak Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan
Upaya yg dilakukan pada saat terjadi pelampauan atau pelanggaran BMPK • Mengurangi baki debet atau sisa saldo dng cara : - Pelunasan / pembayaran sebagian - Kredit Sindikasi dengan BPR lain • Meminta tambahan modal disetor kepada pemilik multahibun eMHA & Co
Pengecualian BMPK • Penempatan ABA pada Bank umum • Penyediaan dana yg dijamin oleh 1. Agunan dalam bentuk deposito / tabungan di BPR 2.Emas dan / logam mulia 3.SBI Sepanjang memenuhi persyaratan , agunan dilengkapi surat kuasa pencairan dan disimpan di bpr
• Penyediaan dana yg dijamin pemerintah Indonesia • Penempatan ABA pada BPR lain untuk tujuan menanggulangi kesulitan likuiditas ( syarat2tertentu)
multahibun eMHA & Co
PBI 8/2006 KAP
multahibun eMHA & Co
TENTANG KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT
PBI 8/2006 & PBI 13/2011 KAP terdiri dari 4 tingkatan 1. Lancar ( 0 - 3 bulan ) 2. KL ( >3 – 6 bulan) 3. D ( >6 – 12 bulan) 4. M ( > 12 )
POJK 33 /2018 KAP terdiri dari 5 tingkatan 1. Lancar; (0 – 8,0 % - Tidak Sehat < 6,5% . BOBOT 30 %
multahibun eMHA & Co
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) •
Rasio aktiva produltif yg diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP) bobot 25%
•
Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk ( PPAPWD) bobot 5% Best Practise , Non Perfoming Loan (NPL)kredit non lancar maksimal 5% dari total kredit yang diberikan (BI) Sehat : 0,00 - 10,35% - 12,60% - 14,85%
• •
multahibun eMHA & Co
Manajemen • Manajemen UMUM bobot 5% • Manejemen RESIKO bobot 5% multahibun eMHA & Co
Manajemen Umum Faktor yg dinilai A.
Strategi / Sasaran ( apakah Rencana kerja dan anggaran BPR digunakan sebagai acuan kegiatan usaha bank)
B.
Struktur ( apakah SOTK dan Job Disc telah diterapkan)
C.
Sistem - kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis. - Apakah pencatatan sudah sesuai dng pedoman PSAK - apakah sistem pengamanan terhadap dokumen penting sudah aman dan baik - apakah pimpinan sudah melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan bawahanya.
D.
KEPEMIMPINAN - Apakah pengambilan keputusan 2 yg bersifat operasional dilakukan oleh direksi secara Independen - Apakah pimpinan BPR komit untuk menangani permasalahan bpr yang dihadapi serta melakukan langkah langkah perbaikan. - Apakah Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yg meliputi disiplin, komitmen dan didukung sarana kerja yg memadai dalam melaksanakan pekerjaan multahibun eMHA & Co
Manajemen Resiko • Ada 6 Resiko dalam mengelola bank yaitu Resiko : kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, Reputasi, strategik, • Untuk BPR pada saat ini Best Practise (praktek terbaik) cukup 3 Resiko yaitu 1. Resiko kredit 2. Resiko operasional 3. Resiko kepatuhan
multahibun eMHA & Co
Resiko Kredit • Apakah dalam memberikan kredit BPR melakukan analisis terhadap kemampuan debiturnya untuk membayar kembali kewajibannya ( 6C) • Apakah setelah kredit diberikan BPR melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya( siklus kredit) • Apakah BPR melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan ( Legal)
multahibun eMHA & Co
Resiko Operasional • Apakah BPR telah menerapkan kebijakan PPAP berdasarkan prinsip kehati hatian.
• Utamakan terlebih dahulu Pembentukan PPAP dari pada LABA karena kalau PPAP tidak dibentuk sesuai ketentuan , cadangan PPAP kurang maka resiko kredit menjadi lebih besar dan labanya semu.
multahibun eMHA & Co
Risiko Kepatuhan Adalah memastikan bahwa bpr telah memenuhi seluruh pert OJK dan Pert per UU an lainya,
multahibun eMHA & Co
Resiko Likuiditas • Bagaimana BPR melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas • Apakah BPR senantiasa memelihara likuiditas dengan baik multahibun eMHA & Co
RENTABILITAS (Laba ) • RASIO LABA TERHADAP TOTAL ASSET (ROA) BOBOT 5%. • Sehat : > = 1,215% Cukup sehat: >= 0,999% - < 1,215% Kurang Sehat : >= 0,765% - < 0,999% Tidak sehat : < 0.765% • RASIO BEBAN OPERASIONAL TERHADAP BIAYA OPERASIONAL (BOPO) BOBOT 5% • Sehat : < = 93,52% Cukup sehat: > 93,52% - 94,72 % - < 95,92% Tidak sehat : < 95,92%
multahibun eMHA & Co
LIKUIDITAS 1. CASH RATIO (CR), Perbandingan antara alat likuid dengan hutang lancar - alat likuid = Kas, giro dan tabungan pada bank lain. - Hutang lancar = Kewajiban segera. Tabungan, Deposito berjangka - S : >= 4,05% - CS:: .> = 3.30 % - < 4,05% - KS : > = 2,55% - < 3,30 % - TS. :< 2,55 % . 2. LOAN TO DEPOSIT RASIO (LDR), perbandingan antara kredit yang diberikan terhadp dana yang diterima - Dana yg diterima = Deposito & Tabungan, Pinjaman bukan dari bank, jw > 3 bulan - Deposito & pinjaman dari bank lain , JW > 3 bulan - Modal Inti - Modal Pelengkap Hasil penilaian - S : 94,75 % - < = 98,50% - KS : >98,50 - = 102,25 % -TS : > 102,25 %
multahibun eMHA & Co
Faktor yg menggugurkan TKS BPR ( Judgement ) Adanya Perselihan Intern Campur tangan pihak luar Bank Windows dressing ( laporan yg tidak sesuai) Praktek bank dalam bank Kesulitan keuangan yg mengakibatkan ketidak mampuan memenuhi kewajiban pihak ketiga. • Praktek perbankan lain yg menyimpangyg dapat membahayakan usaha bank dan atau menurunkan kesehatan bank. • • • • •
multahibun eMHA & Co
POJK 12/2017 APU & PPT • Anti pencucian uang (money loundry) • Pencegahan Pendanaan Terorisme
multahibun eMHA & Co
Landasan Hukum Program APU PPT 1. Undang-undang (UU) No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan 3.Undang-undang (UU) No.8/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME • Dasarnya adalah POJK Nomor : 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017. • Tujuan bagi BPR adalah sebagai salah satu upaya mencegah agar BPR tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang. • Tujuan lainnya adalah agar BPR dapat mengenal profil nasabah dan karakteristik transaksi nasabah sehingga dapat diidentifikasi jika terjadi transaksi yang mencurigakan • merupakan bagian dari pengelolaan risiko BPR dan BPRS secara keseluruhan.
BEBERAPA ISTILAH PENTING : 1) Pencucian Uang adalah kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; 2) Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.
LANJUT …BEBERAPA ISTILAH PENTING : 3) Walk in Customer atau WIC adalah pengguna jasa BPR yang tidak memiliki rekening pada BPR tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.; 4) Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
LANJUT …BEBERAPA ISTILAH PENTING : 5) Politically Exposed Person atau PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.
LANJUT …BEBERAPA ISTILAH PENTING : 7) Customer Due Dilligence atau CDD adalah
kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank; 8) Enhanced Due Dilligence atau EDD adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR dan BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan
SK DIR BI 31/52/1999 MERGER Definisi • Penggabungan 2 BPR / lebih dng cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu BPR dan membubarkan BPR – BPR lain tanpa melikuidasi terlebih dahulu
multahibun eMHA & Co
Pasal 2 Merger • Merger dapat dilakukan atas : a. Inisiatif BPR yang bersangkutan; atau b. Permintaan bank Indonesia / OJK
apabila menurut BI/OJK suatu BPR kesulitan yg membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat melaksanakan langkah – langkah perbaikan yg ditetapkan BI/OJK maka BI/Ojk dapat meminta kepada Pemilik dan pengurus yang bersangkutan untuk: a) Melakukan Merger / konsolidasi dng BPR lain b) Menjual sebagian / seluruh kepemilikanya kepada pihak lain multahibun eMHA & Co
Pasal 6 Izin Merger • Dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sbb:
a. Telah memperoleh Persetujuan dari RUPS b. Permodalan memenuhi ketentuan rasio KPMM c. Calon Pengurus memenuhi persyaratan yg diatur dalam POJK d. Dalam hal BPR hasil merger akan menjadikan kantor BPR lainnya sebagai kantor cabang BPR wajib memenuhi persyaratan modal disetor untuk pembukaan kantor cabang BPR sebagaimana diatur dalam POJK multahibun eMHA & Co
• Pasal 7:
Direksi masing2 BPR yg akan melakukan merger secara bersama sama wajib menyusun rancangan merger
• Pasal 8:
Direksi BPR yg akan melakukan merger wajib mengumumkan ringkasan rancangan merger pada surat kabar harian setempat
• Pasal 10:
rancangan merger dan konsep akta merger wajib dimintakan persetujuan dalam RUPS
• Pasal 11 : ke OJK
Permohonan pengajuan izin merger
multahibun eMHA & Co
SEMOGA BERMANFAAT
