SKB Tenaga Auditor

MODUL RESMI

SKB TENAGA AUDITOR Penyusun: Tentor BELA NEGARA Desain Isi: Halim Desain Cover: Teman Studio ISBN: 63 Hlm 14 x 20 Cm Diterbitkan oleh Garda Cendekia Krikilan RT/RW 05/22 Sariharjo, Ngaglik, Sleman D. I. Yogyakarta 55581

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Penerbit: Garda Cendekia

Kata Pengantar

Kepada para pembaca yang terhormat, Saya dengan senang hati mempersembahkan buku ini sebagai panduan bagi Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tes SKB CPNS merupakan bagian penting dalam proses seleksi CPNS yang memungkinkan kandidat menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Dalam buku ini, kami telah berupaya menyajikan latihan soal-soal yang relevan dan aktual sehingga Anda dapat memperoleh persiapan yang efektif dan efisien. Kami berharap buku ini dapat membantu Anda untuk memperoleh nilai yang baik dalam tes SKB CPNS dan mengantarkan Anda pada kesuksesan dalam karir di sektor publik. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Selamat berlatih dan sukses untuk Anda semua! Hormat kami, [Penulis] 3

Daftar Isi

Kata Pengantar....................................................................................... 3 Latihan Soal SKB Tenaga Auditor.................................................... 5 Pembahasan Soal SKB Tenaga Auditor.......................................36 Daftar Pustaka......................................................................................71

4

Latihan Soal SKB Tenaga Auditor

1. Sebagaimana yang diatur dalam undangundang tentang keuangan negara, APBN memiliki fungsi-fungsi berikut, kecuali A. P e r t a n g g u n g jawaban dan pelaporan B. Perencanaan dan stabilisasi C. Otorisasi dan alokasi D. Distribusi dan perencanaan E. Pengawasan dan otorisasi 2. APBN harus bisa menjadi alat untuk mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian merupakan fungsi APBN yaitu

A. Pelaporan B. P e r t a n g g u n g jawaban C. Stabilisasi D. Perencanaan E. Otorisasi 3. Dalam merealisasikan suatu anggaran untuk membiayai program/ kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Oleh sebab itu penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur. Hal tersebut merupakan penganggaran dengan menggunakan pendekatan A. P e n g a n g g a r a n terpadu 5

B. Penganggaran berbasis kinerja C. P e n g a n g g a r a n terfokus D. Penganggaran dalam perspektif jangka menengah E. Penganggaran dalam perspektif jangka pendek 4. Dalam struktur APBN, klasifikasi belanja menurut jenis belanja yaitu, kecuali A. Belanja pegawai B. Belanja modal C. Belanja barang dan jasa D. Belanja pemerintahan E. Belanja hibah 5. Siklus APBN dibawah ini yang benar yaitu A. RAPBN, UU APBN, Pelaksanaan APBN, Pemeriksaan APBN, UU Pertanggungjawaban APBN B. RAPBN, Pelaksanaan APBN, UU APBN, Pemeriksaan APBN, 6

UU Pertanggungjawaban APBN C. Pemeriksaan APBN, RAPBN, UU APBN, Pelaksanaan APBN, UU Pertanggungjawaban APBN D. RAPBN, UU APBN, Pemeriksaan APBN, Pelaksanaan APBN, UU Pertanggungjawaban APBN E. Pemeriksaan APBN, RAPBN, UU APBN, Pelaksanaan APBN, UU Pertanggungjawaban APBN 6. Dalam audit, jika wawancara dijadikan satu‐ satunya alat pengumpul data atau metode utama dalam serangkaian metode pengumpulan data lainnya, maka wawancara tersebut berfungsi sebagai metode A. Primer B. Sekunder C. Tersier D. Pelengkap E. Kriteria

7. Proses pembahasan RAPBN Tahun 2022 antara pemerintah dengan DPR dilaksanakan pada bulan …. A. Agustus – Oktober Tahun 2022 B. Agustus – September 2022 C. Juli – September 2022 D. Agustus – Oktober Tahun 2021 E. Juli – September 2021 8. Presiden menyampaikan rancangan undang‐ undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat‐ lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah B. Keuangan Negara C. Pe r b e n d a h a r a a n Negara D. Anti Korupsi E. P e r t a n g g u n g jawaban APBN 9. Yang mempunyai tugas untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden yaitu A. Inspektorat Jenderal B. KAP C. BPKP D. BPK E. Inspektorat Utama 10. Salah satu wewenang DPR yaitu menetapkan APBN Bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari A. Menteri Keuangan B. M e n t e r i Koordinator Bidang Perekonomian 7

C. Menteri Dalam Negeri D. Dewan Perwakilan Daerah E. Gubernur Bank Sentral 11. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut mencakup bidang-bidang sebagai berikut, kecuali A. Moneter dan fiskal B. Peradilan C. Agama D. Keuangan E. Pertahanan dan keamanan 12. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang 8

A. Bebas dan mandiri B. Independen dan profesional C. Objektif dan berintegritas D. Akuntabel dan independen E. Independen dan objektif 13. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden. Jumlah anggota BPK sebanyak … orang A. 10 B. 8 C. 12 D. 15 E. 9 14. Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

B. Keuangan Negara C. Pe r b e n d a h a r a a n Negara D. Anti Korupsi E. P e r t a n g g u n g jawaban APBN 15. Penilaian risiko yang dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada soal di atas terdiri dari A. Konfirmasi dan analisis risiko B. Identifikasi dan klasifikasi risiko C. Identifikasi dan perhitungan risiko D. Identifikasi dan analisis risiko E. Klasifikasi dan analisis risiko 16. Apa sajakah tahapan yang harus dilakukan oleh auditor dalam melakukan audit? A. Tahap pelaksanaan -tahap pertimbangan - tahap pelaporan

B. Tahap perencanaan - tahap pelaksanaan - tahap pelaporan C. Tahap perencanaan - tahap pelaksanaan - tahap evaluasi D. Tahap pelaksanaan - tahap pelaporan tahap evaluasi E. Tahap pelaksanaan – tahap pertimbangan – tahap evaluasi 17. Apakah salah satu hal yang harus dipersiapkan terkait mengendalikan diri agar dapat berkomunikasi dengan baik? A. Meyakini diri bahwa komunikasi yang akan Anda sampaikan dapat mempertemukan pandangan yang berbeda antara Anda dan orang yang Anda ajak berkomunikasi B. Mengatakan semua yang ingin Anda sampaikan tanpa harus 9

mendengarkan orang yang Anda ajak berbicara C. Menahan diri untuk tidak mengungkapkan pendapat Anda kepada orang lain D. Membiarkan orang yang Anda ajak berkomunikasi selalu mengungkapkan pendapatnya dan Anda hanya mendengarkan E. Mendengarkan dengan seksama dan mencatat poin penting dari pendapat orang lain 18. Syarat komunikasi persuasif adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara? A. Intrapersonal dan interpersonal B. verbal dan non-verbal C. Efektif dan empatik D. Lisan dan tulisan E. Tersirat

10

19. Tahapan komunikasi yang merupakan pengecekan atas keberhasilan proses transfer adalah? A. Pengkodean B. Saluran C. Pesan D. Umpan Balik E. Pendekodean 20. Apakah yang dimaksud dengan Encoding pada proses komunikasi menurut Stephen P. Robbins? A. Proses komunikasi dengan pesan yang dikemas dengan pengkodean B. Proses memilih simbol-simbol untuk membentuk pesan C. Media penyalur pesan D. Sesuatu yang harus dikomunikasikan E. Pengkodean dengan media penyalur pesan 21. Komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan

penanganan penyelamatan keuangan/ kekayaan Negara/ daerah adalah komunikasi auditor dengan? A. Instansi teknis B. Narasumber C. Instansi penyidik D. Auditan E. Ahli/pakar 22. Bentuk komunikasi apakah yang digunakan auditor untuk meminta penegasan kepada pihak ketiga mengenai suatu data atau informasi? A. Wawancara B. Rapat C. Laporan hasil audit D. Notulensi E. Konfirmasi 23. Hambatan yang terkait dengan suasana psikologis yang terjadi saat komunikasi berlangsung seperti konflik, prasangka, ketegangan, kekakuan dan kebosanan? A. Hambatan pada saluran komunikasi

B. Hambatan pada situasi komunikasi C. Hambatan pada kode yang digunakan D. Hambatan pada komunikator E. Hambatan pada komunikan 24. Apakah tujuan komunikasi internal tim pada tahap pelaksanaan audit? A. Menyamakan persepsi dengan auditor tentang pelaksanaan audit B. M e n g i d e n t i f i k a s i permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit C. Memperoleh tanggapan dari auditor mengenai pelaksanaan audit D. Mencapai kata sepakat dengan auditor mengenai seluruh temuan audit final E. Memperoleh persetujuan final dari 11

auditor mengenai pelaksanaan audit 25. Apakah yang dimaksud dengan Saluran pada proses komunikasi menurut Stephen P. Robbins? A. Media penyalur pesan B. Penerjemah simbol-simbol yang diterima C. Sesuatu yang dikomunikasikan D. Tahap pengecekan atas keberhasilan pentransferan pesan dimaksud E. Hubungan komunikator dengan komunikan 26. Komunikasi dengan cara tatap muka, wawancara, komunikasi lewat telepon dan teleconference adalah contoh komunikasi? A. Komunikasi Lisan B. K o m u n i k a s i Nonverbal C. Komunikasi Tulisan 12

D. K o m u n i k a s i Intrapersonal E. K o m u n i k a s i Interpersonal 27. Apa yang harus diperhatikan oleh komunikator dalam komunikasi empatik? A. Kejelasan penyampaian pesan B. Pemahaman sudut pandang komunikan C. Keselarasan elemen-elemen komunikasi dengan pesan D. Kesamaan persepsi komunikasi E. Sikap penuh pengertian 28. Tahapan terakhir dari proses komunikasi adalah … A. Saluran B. Encoding C. Umpan balik D. Decoding E. Tindak lanjut 29. COSO - Enterprise Risk Management (2004) menyebutkan bahwa

sumber risiko dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu A. Internal dan eksternal B. Pusat dan daerah C. Utama dan pendukung D. Tolerable dan untolerable E. Jangka panjang dan jangka pendek 30. Dua unsur yang menjadi dasar untuk melakukan penaksiran risiko yaitu A. Penyebab risiko dan peluang terjadinya risiko B. Dampak risiko dan peluang terjadinya risiko C. Waktu terjadinya risiko dan peluang terjadinya risiko D. Dampak risiko dan penyebab terjadinya risiko E. Dampak risiko dan waktu terjadinya risiko

31. Sekumpulan risiko dalam entitas yang akan diterima dalam rangka pencapaian tujuan organisasi merupakan definisi dari A. Residual risk B. Risk appetite C. Risk response D. Inherent risk E. Risiko sisa 32. Prosedur audit adalah urutan langkah yang ditempuh oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti dengan menggunakan berbagai teknik audit. Dibawah ini yang bukan termasuk Teknik audit yang umum digunakan, yaitu A. Observasi B. Tracing C. Footing D. Vouching E. Peer review 33. Salah satu Teknik pengujian bukti audit dengan cara menelusuri mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil 13

menuju awal kegiatan disebut dengan A. Observasi B. Tracing C. Footing D. Vouching E. Peer review 34. Pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya (rusak berat, rusak ringan, atau baik) dan membandingkannya dengan saldo menurut buku (administrasi) merupakan salah satu Teknik audit yaitu A. I n v e n t a r i s a s i / opname B. Inspeksi C. Scanning D. Rekonsiliasi E. Konfirmasi 35. Sikap jujur yang tidak dapat dipengaruhi pendapat pribadi dalam pengambilan keputusan merupakan gambaran dari prinsip etika A. Akuntabel B. Objektivitas 14

C. Kompetensi D. Keterbukaan E. Integritas 36. Kemampuan mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban adalah bentuk dari prinsip etika A. Akuntabel B. Objektivitas C. Kompetensi D. Keterbukaan E. Integritas 37. Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsip‐prinsip perilaku auditor. Kode Etik AIPI menetapkan aturan perilaku untuk area perilaku auditor, kecuali A. Aturan perilaku menyangkut hubungan sesama auditor

B. Aturan perilaku untuk hubungan antara auditor dan auditan C. Aturan perilaku dalam organisasi D. Aturan perilaku pihak ketiga E. Aturan perilaku individu auditor intern 38. Bagaimanakah salah satu cara mengekspresikan diri secara efektif saat berkomunikasi? A. Berkomunikasi dengan membelakangi lawan bicara B. B e r p e n a m p i l a n sebagai seorang pemenang C. Tidak terlalu bersemangat saat berkomunikasi D. Tidak berbicara saat bertatap muka E. Berbicara dengan lawan bicara selayaknya teman 39. Bentuk komunikasi apakah yang digunakan oleh auditor saat

menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan kepada sekelompok orang? A. Presentasi B. Konfirmasi C. Laporan hasil audit D. Rapat E. Diskusi 40. Klasifikasi komunikasi berdasarkan sudut pandang cara berkomunikasi, terdiri atas? A. Komunikasi tulisan dan verbal B. Komunikasi lisan dan non verbal C. Komunikasi lisan dan tulisan D. Komunikasi verbal dan interpersonal E. Komunikasi intrapersonal dan interpersonal 41. Apakah tujuan dari komunikasi auditor dengan instansi penyidik? A. Meningkatkan keakraban dengan auditan dan instansi 15

teknis untuk mempermudah konfirmasi jika ada masalah saat pelaksanaan audit B. Meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan negara/daerah untuk mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan yang merugikan keuangan negara/daerah di kemudian hari. C. Memperoleh informasi yang kompeten dan konfirmasi tentang suatu permasalahan tentang suatu permasalahan yang diduga akan menimbulkan kontroversi dengan auditan D. Melakukan konfirmasi tentang suatu hasil data audit guna memperoleh keyakinan tentang suatu masalah 16

E. Meningkatkan kerjasama antara auditor dengan auditor guna memperbaiki hubungan kerja di kemudian hari 42. Apabila wawancara digunakan orang untuk tujuan menguji kebenaran dan kemantapan sesuatu yang telah diperoleh dengan cara lain adalah fungsi wawancara sebagai? A. Wawancara sebagai metode pelengkap B. Wawancara sebagai kriteria C. Wawancara sebagai teknik komunikasi D. Wawancara sebagai metode primer E. Wawancara sebagai metode sekunder 43. Agar terjalin interaksi yang sehat dengan auditan maka auditor harus? A. Berpakaian rapi, sederhana dan sopan

B. M e n u m b u h k a n dan membina sikap positif C. Berkomunikasi secara persuasif D. Tidak memberikan perintah yang sifatnya pribadi E. Melakukan wawancara dengan auditan 44. Komunikasi non verbal sangat penting dalam komunikasi lisan. Menurut psikolog Albert Mehrabian dari komunikasi non verbal, dari bahasa tubuh tersampaikan berapa persen? A. 45 B. 50 C. 55 D. 60 E. 65 45. Cara mengungkapkan suasana hati, emosi dan pikiran ke dalam katakata, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan penampilan adalah? A. Ekspresi diri B. Emosi diri

C. Konsep diri D. Keyakinan diri E. Jati diri 46. Cara paling cepat menggalang kerja sama yang sehat antar auditor adalah? A. Memberi contoh yang baik dalam menyelesaikan tugas kepada rekan anggota tim B. Memberikan motivasi rekan anggota tim untuk menyelesaikan tugasnya C. Membantu rekan anggota tim untuk menyelesaikan tugasnya D. Melaksanakan program audit sebagaimana mestinya E. Memberikan semangat kepada rekan kerja setiap saat 47. Komunikasi non verbal sangat penting dalam komunikasi lisan. Menurut psikolog Albert Mehrabian dari 17

komunikasi non verbal, dari pesan pembicara tersampaikan berapa persen? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9 48. Komunikasi non verbal sangat penting dalam komunikasi lisan. Menurut psikolog Albert Mehrabian dari komunikasi non verbal, dari intonasi tersampaikan berapa persen? A. 34 B. 35 C. 36 D. 37 E. 38 49. Manakah yang merupakan hambatan komunikasi pada saluran komunikasi? A. Wawancara antara auditor dan auditan terhambat karena alasan pribadi dari auditor 18

B. Tidak bisa menentukan hasil keputusan rapat karena waktu rapat yang terbatas C. Surat elektronik yang tidak dapat dikirim karena sinyal jaringan internet yang buruk D. Peserta kuesioner tidak mengisi lengkap lembar pertanyaan yang diberikan karena bosan E. Perbedaan bahasa yang membuat komunikan dan komunikator tidak dapat memahami pesan 50. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai

ketentuan pelaporan gratifikasi. Hal tersebut merupakan pengejawantahan prinsip A. Akuntabel B. Objektivitas C. Kompetensi D. Keterbukaan E. Integritas 51. Standar Audit ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu A. Standard atribut dan standar umum B. Standard dasar dan standar pelaksanaan C. Standard atribut dan standar pelaksanaan D. Standard umum dan standar dasar E. Standar umum dan standar pelaksanaan 52. Salah satu gangguan terhadap independensi dan objektivitas auditor internal yaitu A. Pembatasan ruang lingkup audit B. Pembatasan kepentingan pribadi C. Pembatasan akses

D. Kedekatan hubungan dengan auditan E. Pembatasan sumber daya 53. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor, kecuali... A. Kompetensi teknis audit intern B. Kompetensi umum dan teknis C. K o m p e t e n s i independensi D. K o m p e t e n s i kumulatif E. Kompetensi umum 54. Dibawah ini yang bukan termasuk kompetensi teknis audit intern yaitu A. Kompetensi bidang manajemen risiko B. Kompetensi bidang komunikasi C. Kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern D. Kompetensi bidang manajemen mutu E. Kompetensi bidang manajemen pengawasan 19

55. Informasi yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung simpulan, fakta, serta rekomendasi yang terkait, oleh sebab itu informasi yang diperoleh auditor harus A. Relevan, kompeten, dan cukup B. Layak, kompeten, dan banyak C. Relevan, kompeten, dan banyak D. Layak, kompeten, dan cukup E. Relevan, berbobot, dan banyak 56. Jika sebuah informasi disebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Maka informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai informasi yang A. Berbobot B. Cukup C. Relevan D. Layak E. Kompeten 20

57. Sebuah informasi disebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan simpulan. Maka informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai informasi yang A. Berbobot B. Cukup C. Relevan D. Layak E. Kompeten 58. Salah satu komponen dari komunikasi hasil penugasan audit intern yang berkualitas yaitu, kecuali A. Tepat waktu B. Lengkap C. Konstruktif D. Memihak E. Jelas 59. Menghindari redundancy merupakan komponen komunikasi hasil audit yang A. Singkat B. Lengkap C. Konstruktif

D. Memihak E. Jelas 60. Persetujuan sasaran dan ruang lingkup penugasan harus mendapat persetujuan dari manajemen pemberi tugas (pelanggan) diatur dalam ... A. Standar IIA 2201 C1 B. Standar IIA 2201 C2 C. PP no. 60 tahun 2008 pasal 44 D. PP no. 60 tahun 2008 pasal 43 E. PP no. 60 tahun 2008 pasal 42 61. Hal berikut yang tidak sesuai dengan langkah penentuan sasaran dan ruang lingkup penugasan konsultansi adalah ... A. Dimulai ketika penugasan diidentifikasikan dan dijadwalkan B. Perolehan kesepakatan tentang sasaran penugasan di awal penugasan

C. Sasaran mungkin tidak terdefinisi secara tetap D. Sasaran dapat diubah E. Sasaran tidak dapat diubah 62. Perbedaan kegiatan perencanaan dalam bidang advisory dan kegiatan perencanaan di bidang assurance adalah ... A. Advisory dilakukan setelah rencana audit internal difinalkan, perencanaan lebih sensitif terhadap waktu dan perlu diselesaikan dalam waktu yang sangat mendesak B. Setiap tahapan perencanaan cocok diterapkan pada penugasan konsultansi C. Jangka waktu penugasan fleksibel D. Jangka waktu penugasan tidak fleksibel

21

E. Umpan balik tidak sensitif terhadap waktu 63. Penugasan assurance dan konsultasi memiliki perbedaan adalah penugasan pelaksanaan assurance yang tidak ada pada pelaksanaan konsultansi adalah ... A. Pengumpulan bukti B. evaluasi bukti C. Merumuskan saran D. Menyampaikan hasil tindak lanjut E. Pengujian bukti dan pengembangan temuan 64. Pada tahapan perencanaan penugasan konsultasi terdapat langkah yang pada prakteknya mungkin tidak diperlukan yaitu ... A. Pemahaman risiko dan dan evaluasi pengendalian yang terkait B. Evaluasi desain pengendalian

22

C. Penyusunan rencana penugasan D. Pengalokasian sumber daya E. Penentuan ruang lingkup dan tujuan 65. Keterbatasan sumber daya menjadikan fungsi auditor internal tidak dapat menerima permintaan manajemen untuk melaksanakan penugasan konsultansi sehingga perlu dilakukan pemilihan penugasan secara selektif. Pemilihan ini didasarkan pada hal berikut, kecuali ... A. Penugasan diusulkan selama proses penilaian risiko tahunan B. Penugasan spesifik yang diminta oleh manajemen C. Kondisi atau perubahan-perubahan yang mengharuskan fungsi auditor internal memberi perhatian

D. Penugasan dengan kategori prioritas tinggi termasuk dalam rencana audit internal tahunan E. Fleksibilitas waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas 66. Jasa assurance dan konsultasi kadang digabung dalam satu penugasan yang dikenal dengan istilah .. A. C o n s o l i d a t e d approach B. B l e n d e d engagement C. Blended approach D. C o n s o l i d a t e d engagement E. Blend Consolidated 67. Salah satu contoh kegiatan konsultansi dalam bentuk pelatihan adalah post mortem analysis yaitu ... A. Mencarikan pelajaran yang dapat diambil dari suatu kegiatan setelah

kegiatan tersebut diselesaikan B. M e n g i d e n t i f i k a s i praktik-praktik terbaik dari organisasi yang serupa C. Merancang kembali pengendalian dan prosedur untuk suatu area yang berubah secara signifikan D. Benchmark dari unit internal E. Diskusi tentang proses bisnis dan pengendalian 68. Kegiatan konsultansi merupakan pemberian saran, dengan jenis dan sifat kegiatan yang disepakati oleh auditor internal dan manajemen. kegiatan konsultansi dikelompokkan ke dalam tiga kelompok kegiatan yaitu Advisory, Training dan Fasilitatif. Dibawah ini yang merupakan jenis kegiatan Fasilitatif adalah 23

A. Memberi saran atas rancangan pengendalian B. Memberi saran selama proses pengembangan kebijakan dan prosedur C. Pelatihan manajemen risiko dan pengendalian intern D. Benchmark unit internal dengan unit lainnya dari organisasi yang serupa untuk mengidentifikasikan praktik‐ praktik terbaik E. Memfasilitasi penilaian mandiri terhadap pengendalian oleh manajemen 69. Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan audit akan berjalan secara efektif dan efisien (efektif dalam arti audit dapat mencapai hasil‐hasil yang diinginkan; efisien karena proses audit dapat 24

dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar‐ benar digunakan untuk mencapai tujuan audit), dalam hal sebagai berikut, kecuali A. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit B. Mengendalikan kegiatan‐kegiatan tim audit C. Memperbaiki citra auditor internal D. Menurunkan mutu audit E. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit 70. Berikut adalah bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam audit adalah sebagai berikut, kecuali A. Wawancara B. Daftar Pertanyaan C. Pesan Singkat D. Konfirmasi E. Rapat

71. Auditor APIP adalah pegawai negeri yang mendapat tugas antara lain untuk melakukan audit. Yang bukan termasuk auditor APIP adalah.. A. Auditor di lingkungan BPKP B. Auditor di lingkungan BPK C. Inspektorat Jenderal Kementerian D. Unit Pengawasan LPNK E. Inspektorat Provinsi 72. Kode etik AIPI terdiri dari dua komponen, yaitu prinsip‐prinsip etika dan aturan perilaku. Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, kecuali A. Integritas B. Kerahasiaan C. Kompetensi D. Subjektivitas E. Profesional

73. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang‐undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis merupakan prinsip dari aturan perilaku auditor internal.. A. Kerahasiaan B. Integritas C. Kompetensi D. Akuntabel E. Objektivitas 74. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi merupakan prinsip dari aturan perilaku auditor internal.. A. Profesional B. Integritas C. Kompetensi D. Akuntabel 25

E. Objektivitas 75. Standar audit AIPI adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AIPI). Yang merupakan tujuan dari Standar Audit AIPI, kecuali A. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah B. Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern C. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern D. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP)

26

E. M e m p e r l a m b a t perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP) 76. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern dan kompetensi kumulatif, berikut yang bukan termasuk bidang dari kompetensi teknis audit intern adalah A. Kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola sektor public B. Kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern C. Kompetensi bidang manajemen pengawasan D. Kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern E. Kompetensi bidang organisasi di luar pemerintahan

77. Auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern. Komunikasi hasil penugasan audit intern harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas, dan singkat. Yang dimaksud komunikasi yang akurat adalah.. A. Tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan serta pengamatan untuk mendukung rekomendasi dan simpulan B. Bebas dari kesalahan dan distorsi dan sesuai dengan fakta‐fakta yang mendasari C. Adil, tidak memihak, tidak bias, serta merupakan hasil dari penilaian adil dan seimbang dari semua fakta

dan keadaan yang relevan D. Komunikasi yang membantu auditan dan mengarahkan pada perbaikan yang diperlukan E. Mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan relevan 78. Auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern. Komunikasi hasil penugasan audit intern harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas, dan singkat. Yang dimaksud komunikasi yang jelas adalah.. A. Tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan 27

relevan serta pengamatan untuk mendukung rekomendasi dan simpulan B. Bebas dari kesalahan dan distorsi dan sesuai dengan fakta‐fakta yang mendasari C. Adil, tidak memihak, tidak bias, serta merupakan hasil dari penilaian adil dan seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan D. Komunikasi yang membantu auditan dan mengarahkan pada perbaikan yang diperlukan E. Mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan relevan 79. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 28

memuat 7 (tujuh) butir Pernyataan Standar Pemeriksaan berikut, kecuali A. Standar Umum B. Standar Khusus C. Standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan D. Standar pelaporan pemeriksaan keuangan E. Standar pelaporan pemeriksaan kinerja 80. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah.. A. Kompetensi umum, kompetensi khusus, kompetensi kumulatif B. Kompetensi umum, kompetensi teknis

audit intern, kompetensi kumulatif C. Kompetensi khusus, kompetensi teknis audit intern, kompetensi kumulatif D. Kompetensi umum, kompetensi teknis audit eksternal, kompetensi kumulatif E. Kompetensi khusus, kompetensi teknis audit ekstern, kompetensi kumulatif 81. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan …, kecuali A. Jumlah Penduduk B. Angka Kemiskinan C. Permasalahan politik D. Luas Wilayah E. Tingkat Kesulitan Geografis

82. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dibawah ini yang bukan tujuan dari dana desa adalah.. A. Meningktakan pelayanan public di desa B. M e n g e n t a s k a n kemiskinan C. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan D. Kesenjangan pembangunan antar desa semakin tinggi E. Memajukan perekonomian desa 83. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 29

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa diatur dalam.. A. P e r m e n d a g r i Nomor 113 Tahun 2014 B. P e r m e n d a g r i Nomor 114 Tahun 2014 C. P e r m e n d a g r i Nomor 110 Tahun 2016 D. P e r m e n d a g r i Nomor 112 tahun 2014 E. P e r m e n d a g r i Nomor 111 Tahun 2014 84. PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang merupakan unsur perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Berikut yang merupakan unsur PTPKD adalah 30

A. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara B. Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa C. Kepala Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa D. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun E. Kepala Desa, Kepala dusun, Bendahara Desa 85. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan‐tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Perencanaan daerah disusun dalam spektrum jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Perencanaan daerah

spectrum jangka panjang dilakukan selama berapa tahun.. A. 25 B. 20 C. 15 D. 10 E. 5 86. Berikut yang bukan merupakan fungsi APBN/APBD dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, yaitu  : A. Fungsi Otorisasi B. Fungsi Perencanaan C. Fungsi Alokasi D. F u n g s i Pengendalian E. Fungsi Stabilisasi 87. Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian merupakan fungsi anggaran daerah sebagai.. A. Fungsi Otorisasi B. Fungsi Perencanaan C. Fungsi Alokasi D. Fungsi Pengawasan

E. F u n g s i Stabilisasi 88. Berikut adalah prinsip‐prinsip dasar (asas) yang berlaku di bidang pengelolaan APBD berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara/daerah, sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang‐ Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang‐ Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kecuali A. Universalitas B. Kesatuan C. Spesialitas D. Akrual E. Periodik 89. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Pihak yang memegang kekuasaan tersebut dan mewakili pemerintah 31

daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah A. Kepala Seksi B. Kepala Daerah C. Sekretaris Daerah D. Bendahara Daerah E. DPRD 90. Pihak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (KPKD) adalah A. Kepala Seksi B. Kepala Daerah C. Sekretaris Daerah D. Bendahara Daerah E. DPRD 91. Berikut yang merupakan tugas dari kepala SKPKD selaku PPKD adalah A. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD B. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah C. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD 32

D. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah E. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 92. Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, berikut yang termasuk dana perimbangan adalah A. Dana Darurat B. Pajak Daerah C. Retribus Daerah D. Dana penyesuaian dan otonomi khusus E. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 93. Pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut yang termasuk ke dalam

kategori pajak provinsi adalah A. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan B. Pajak Rokok dan Pajak Reklame C. Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir D. Pajak Hiburan dan Pajak Air permukaan E. Pajak Restoran dan Pajak Reklame 94. Dana alokasi khusus berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus/tertentu. Untuk membiayai kebutuhan khusus yang bersumber dari DAK diperlukan dana pendamping yang bersumber dari APBD dengan jumlah sekurang‐kurangnya…% A. 0,25 B. 0,2 C. 0,15 D. 0,1

E. 0,05 95. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Berikut yang termasuk klasifikasi belanja menurut urusan wajib adalah A. Pendidikan B. Pariwisata C. Pertanian D. Perdagangan E. Transmigrasi 96. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan 33

dan tanggung jawab keuangan Negara disebut.. A. Pemeriksaan keuangan dan perbendaharaan Negara B. Pemeriksaan keuangan Negara C. Pemeriksaan perbendaharaan Negara D. P e n g e l o l a a n Keuangan Negara E. P e l a p o r a n Keuangan Negara 97. Kriteria pemeriksaan adalah tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan. Yang bukan termasuk karakteristik kriteria pemeriksaan adalah.. 34

A. B. C. D.

Relevan Lengkap Andal D a p a t Dipahami E. Singkat 98. Suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun merupakan pengertian dari kode etik.. A. Independensi B. Integritas C. Profesionalisme D. Skeptisisme E. S k e p t i s i s m e professional 99. Resiko yang ditanggung auditor karena sampel yang diambil dalam proses pengujian tidak representatif atau mewakili populasi sampel yang diambil. Dikenal dengan istilah.. A. Audit Risk B. Nonsampling Risk

C. Sampling Risk D. Residual Risk E. Inherent Risk 100. Semua berkas yang dikumpulkan auditor dalam menjalankan pemeriksaan, merupakan pengertian dari.. A. Kertas kerja pemeriksaan B. Kertas kerja pengauditan C. Kerta kerja penelitian D. Kertas kerja rekonsiliasi bank E. Kertas kerja konsolidasi

35

Pembahasan Soal SKB Tenaga Auditor

1. Pembahasan : Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara, APBN memiliki fungsi‐fungsi sebagai berikut: 1. Otorisasi 2. Perencanaan 3. Pengawasan 4. Alokasi 5. Distribusi 6. Stabilisasi JAWABAN: A 2. Pembahasan : Fungsi stabilisasi, yaitu APBN harus menjadi alat 36

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. JAWABAN: C 3. Pembahasan : Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur (kinerja). Di samping itu, dalam merealisasikan suatu anggaran untuk membiayai program/kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisien diukur dengan membandingkan antara input (misalnya dana) yang digunakan dengan

keluaran (output) yang diperoleh. Sedangkan efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sehingga mendatangkan hasil (outcome) yang diinginkan. Dengan demikian, dalam anggaran berbasis kinerja, tujuan dan indikator kinerja dari suatu program/ kegiatan harus ditentukan dengan jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. JAWABAN: B 4. Pembahasan : Klasifikasi belanja menurut jenis belanja  terdiri dari:  a. belanja pegawai, 

b. belanja barang dan jasa,  c. belanja modal,  d. bunga,  e. subsidi,  f. hibah,  g. bantuan sosial, dan  h. belanja lainnya JAWABAN: D 5. Pembahasan : Siklus APBN terdiri dari perencanaan dan penganggaran, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab APBN, dan pertanggungjawaban APBN. JAWABAN: B 6. Pembahasan : Dalam audit, wawancara memiliki fungsi sebagai berikut a. Sebagai metode primer. Apabila w a w a n c a r a dijadikan satu‐ satunya alat 37

pengumpul data atau metode utama dalam serangkaian metode pengumpulan data lainnya, maka metode wawancara memiliki ciri sebagai metode primer.   b. Sebagai metode pelengkap. Apabila w a w a n c a r a digunakan sebagai alat untuk mencari informasi yang dapat diperoleh dengan cara lain, maka ia akan berfungsi sebagai metode pelengkap. c. Sebagai kriteria. Apabila wawancara digunakan orang untuk tujuan menguji kebenaran dan kemantapan suatu yang telah diperoleh dengan cara lain, seperti observasi, daftar pertanyaan, 38

pengujian, maka ia akan berfungsi sebagai kriteria. JAWABAN: A 7. Pembahasan : Pembahasan RAPBN di DPR dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan Oktober T-1. Sehubungan dengan pembahasan RAPBN ini, DPR mempunyai hak budget yaitu hak untuk menyetujui anggaran. Dalam hal DPR tidak setuju dengan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, DPR dapat mengajukan usulan perubahan atau menolaknya, namun DPR tidak berwenang untuk mengubah dan mengajukan usulan RAPBN. JAWABAN: D 8. Pembahasan : Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal

30 menyatakan: “Presiden menyampaikan rancangan undang‐undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat‐lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” Berdasarkan rancangan undang‐undang tersebut, DPR akan menetapkannya menjadi Undang‐Undang Pertanggungjawaban APBN JAWABAN: B 9. Pembahasan : BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. JAWABAN: C

10. Pembahasan : Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:  a. m e m b e n t u k undang‐undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;  b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan p e m e r i n t a h pengganti undang‐ undang;  c. menerima dan membahas usulan rancangan undang‐ undang yang diajukan DPD;  d. m e m p e r h a t i k a n pertimbangan DPD atas rancangan undang‐undang A n g g a r a n Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang‐ undang yang 39

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;  e. menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD JAWABAN: D 11. Pembahasan : Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut mencakup enam bidang sebagai berikut:  a. bidang politik luar negeri,    b. pertahanan dan keamanan,    c. peradilan,    d. moneter dan fiskal,    e. agama, serta    f. kewenangan bidang lain JAWABAN: D 12. Pembahasan : Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan 40

yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. JAWABAN: A 13. Pembahasan : Jumlah anggota BPK adalah 9 orang. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden. Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. JAWABAN: E

14. Pembahasan : Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. JAWABAN: A 15. Pembahasan : Penilaian risiko yang dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada soal di atas terdiri dari identifikasi dan analisis risiko. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 13 PP Nomor 60 Tahun 2008. JAWABAN: D 16. Pembahasan : Sebagaimana halnya komunikasi internal tim, komunikasi dengan auditor dapat dikaitkan dengan tahapan dalam audit. Berikut ini ciri‐ ciri penting komunikasi

intern tim yang terjadi dalam tahap‐ tahap audit :  Komunikasi pada Tahap Perencanaan Audit  Komunikasi pada Tahap Pelaksanaan Audit  Komunikasi pada Tahap Pelaporan JAWABAN: B 17. Pembahasan : Beberapa persiapan yang perlu dilakukan agar seseorang dapat mengendalikan dirinya dengan baik saat melakukan komunikasi, terutama komunikasi lisan, adalah sebagai berikut:  Memeriksa keyakinan (confidence) tentang komunikasi  Membangun konsep diri yang positif  Melepaskan ketegangan dan kecemasan JAWABAN: A 41

18. Pembahasan : Komunikasi persuasif dapat dilihat sebagai derajat interaksi yang lebih tinggi dibanding komunikasi efektif dan empatik. Komunikasi persuasif bertujuan untuk membuat komunikan memberikan umpan balik sesuai keinginan komunikator. JAWABAN: C 19. Pembahasan : Tahapan terakhir dari proses komunikasi adalah umpan balik. Tahap ini merupakan pengecekan atas keberhasilan proses transfer pesan dimaksud. Tahapan ini sangat penting dalam kegiatan organisasi termasuk kegiatan pelaksanaan audit. Peran pemantauan dan reviu pelaksanaan audit oleh ketua tim atau pengendali teknis merupakan salah satu media umpan 42

balik atas penugasan audit. JAWABAN: D 20. Pembahasan : Encoding adalah proses untuk memilih simbol‐ simbol yang digunakan untuk membentuk pesan. Simbol‐simbol ini bisa berbentuk verbal dan nonverbal. JAWABAN: B 21. Pembahasan : Komunikasi dengan pihak instansi penyidik dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan/kekayaan negara/daerah serta guna meningkatkan daya cegah atas kemungkinan timbulnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau kekayaan negara/daerah di kemudian hari. Komunikasi

dengan pihak instansi penyidik dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis dan bersifat formal. Komunikasi secara lisan dapat dilakukan antara lain berupa:  Â pemaparan (ekspose) indikasi awal pada masa proses audit khusus atas suatu kasus; Â pemberian informasi dalam rangka sebagai pemberi keterangan ahli dalam suatu kasus. JAWABAN: C 22. Pembahasan : Konfirmasi adalah permintaan penegasan kepada pihak ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, mengenai kebenaran suatu data atau informasi. Sebagai contoh, auditor meminta penegasan atas informasi bahwa

pihak A di provinsi lain telah menerima kiriman barang, maka auditor mengkonfirmasikan ada tidak penerimaan barang yang dilakukan  oleh  pihak A. JAWABAN: E 23. Pembahasan : Hambatan situasi komunikasi berkaitan dengan suasana psikologis yang terjadi saat komunikasi berlangsung. Hambatan bisa berupa konflik, prasangka, ketegangan, kekakuan, dan kebosanan. JAWABAN: B 24. Pembahasan : Tujuan komunikasi selama pelaksanaan audit antara lain untuk mengetahui apakah tim audit:  melaksanakan program audit sebagaimana mestinya  m e n g i d e n t i f i k a s i permasalahan yang 43

dijumpai dalam audit  mengatasi masalah yang dijumpai dalam audit JAWABAN: B 25. Pembahasan : pesan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran yang disebut media penyaluran pesan. Penyaluran pesan secara umum dapat dibagi menjadi saluran tatap muka dan melalui media. Saluran tatap muka terjadi saat komunikator dan komunikan dapat bertemu langsung serta bertatap muka tanpa media perantara. Sedangkan contoh komunikasi melalui media adalah surat, dokumen, telepon, dan email. Pertemuan jarak jauh menggunakan real‐ time video atau dikenal dengan teleconference, dapat digolongkan 44

sebagai saluran melalui media. JAWABAN: A 26. Pembahasan : Klasifikasi komunikasi menurut caranya terdiri atas komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dimana komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada pihak komunikan tanpa media berupa tulisan atau teks. Termasuk dalam komunikasi lisan adalah komunikasi tatap muka, wawancara, komunikasi lewat telepon, dan teleconference. Sedangkan komunikasi tulisan adalah penyampaian pesan secara tertulis dari komunikator kepada komunikannya. Termasuk dalam komunikasi tulisan adalah surat‐menyurat, dokumentasi kegiatan dalam bentuk tertulis, pesan singkat/short

message service, laporan tertulis, memo, dan surat elektronik (email). JAWABAN: A 27. Pembahasan : Agar komunikasi empatik tercipta, maka komunikator harus memperhatikan hal‐hal berikut :  Ketertarikan terhadap sudut pandang komunikan  Sikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan  Sikap tenang, meskipun menangkap ungkapan emosi yang kuat  Bersikap bebas prasangka atau tidak evaluatif, kecuali jika sangat diperlukan  Sikap awas pada isyarat permintaan pilihan atau saran  Sikap penuh pengertian JAWABAN: E

28. Pembahasan : Menurut Stephen P. Robbins, proses komunikasi meliputi 7 (tujuh) bagian, yakni: a. sumber komunikasi (komunikator); b. p e n g k o d e a n (encoding); c. pesan; d. saluran; e. p e n d e k o d e a n (decoding); f. p e n e r i m a (komunikan); g. umpan balik. JAWABAN: C 29. Pembahasan : COSO - Enterprise Risk Management (2004) menyebutkan bahwa sumber risiko dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. JAWABAN: A 30. Pembahasan : Penilaian risiko pada dasarnya merupakan 45

penentuan tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta pengaruh/akibat yang harus ditanggung oleh entitas/organisasi. Terdapat dua unsur yang menjadi dasar untuk melakukan penaksiran risiko yaitu: a. dampak risiko (consequences atau impact) adalah besarnya efek bila risiko terjadi; b. K e m u n g k i n a n terjadinya suatu risiko (likelihood atau adalah tingkat kemungkinan risiko akan terjadi. JAWABAN: B 31. Pembahasan : Risk appetite (selera risiko) adalah sejumlah (sekumpulan) risiko dalam entitas yang akan diterima dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. JAWABAN: B 46

32. Pembahasan : Peer review dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian dan review yang dilaksanakan oleh rekan sejawat yang setara guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang di review telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Sehingga peer review tidak termasuk dalam salah satu Teknik audit untuk memperoleh bukti audit. JAWABAN: E 33. Pembahasan : Vouching adalah menelusuri suatu informasi/ data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung (voucher); atau menelusuri mengikuti ketentuan/

prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Vouching hanya mengecek adanya bukti (voucher) tetapi belum meneliti isinya (substantif). JAWABAN: D 34. Pembahasan : inventarisasi atau opname adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya (rusak berat, rusak ringan, atau baik) dan membandingkannya dengan saldo menurut buku (administrasi), kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opname biasanya dituangkan dalam suatu berita acara (BA). JAWABAN: A 35. Pembahasan : Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak

dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan JAWABAN: B 36. Pembahasan : Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas 47

kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. JAWABAN: A 37. Pembahasan : Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsip‐prinsip perilaku auditor. Kode Etik AIPI menetapkan aturan perilaku untuk empat area perilaku auditor, yaitu aturan perilaku individu auditor intern, aturan perilaku dalam organisasi, aturan perilaku menyangkut hubungan sesama auditor, serta aturan perilaku untuk hubungan antara auditor dan auditan JAWABAN: D

38. Pembahasan : penjelasan Terry Felber dalam bukunya “Kiat Praktis Komunikasi dalam Kehidupan Keluarga dan Profesional” (2007) tentang kiat‐kiat mengekspresikan diri secara efektif : Wajah adalah pikiran

Senyum itu menular, jadilah penyebarnya Tataplah seseorang tepat di matanya Berkomunikasilah dengan berhadapan langsung dengan lawan bicara Postur tubuh yang baik menunjukkan rasa percaya diri Berikan jabat tangan yang meyakinkan Berpenampilan sebagai seorang pemenang JAWABAN: B

48

cermin

39. Pembahasan : presentasi adalah penyampaian pesan berupa ide atau gagasan kepada khalayak atau sekelompok orang. Presentasi adalah komunikasi yang dilaksanakan dengan tatap muka. Dalam presentasi bukan hanya pesan verbal yang dapat ditangkap, pesan nonverbal juga penting untuk diperhatikan. JAWABAN: A 40. Pembahasan : Klasifikasi komunikasi menurut caranya terdiri atas komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dimana komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada pihak komunikan tanpa media berupa tulisan atau teks. Termasuk dalam komunikasi lisan adalah komunikasi tatap muka, wawancara,

komunikasi lewat telepon, dan teleconference. Sedangkan komunikasi tulisan adalah penyampaian pesan secara tertulis dari komunikator kepada komunikannya. JAWABAN: C 41. Pembahasan : Komunikasi dengan pihak instansi penyidik dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan/kekayaan negara/daerah serta guna meningkatkan daya cegah atas kemungkinan timbulnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau kekayaan negara/daerah di kemudian hari. Komunikasi dengan pihak instansi penyidik dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis dan bersifat formal. 49

Komunikasi secara lisan dapat dilakukan antara lain berupa: pemaparan (ekspose) indikasi awal pada masa proses audit khusus atas suatu kasus pemberian informasi dalam rangka sebagai pemberi keterangan ahli dalam suatu kasus. JAWABAN: B 42. Pembahasan : Dalam audit, wawancara memiliki fungsi sebagai berikut : Sebagai metode primer. Apabila wawancara dijadikan satu‐satunya alat pengumpul data atau metode utama dalam serangkaian metode pengumpulan data lainnya, maka metode wawancara memiliki ciri sebagai metode primer. Sebagai metode pelengkap. Apabila wawancara digunakan sebagai alat untuk mencari informasi 50

yang dapat diperoleh dengan cara lain, maka ia akan berfungsi sebagai metode pelengkap. Sebagai kriteria. Apabila wawancara digunakan orang untuk tujuan menguji kebenaran dan kemantapan suatu yang telah diperoleh dengan cara lain, seperti observasi, daftar pertanyaan, pengujian, maka ia akan berfungsi sebagai kriteria. JAWABAN: B 43. Pembahasan : Menjalin interaksi yang sehat dengan auditan : berkomunikasi secara persuasif memperlakukan pihak auditan sebagai subjek, bukan objek memahami kesibukan auditan dengan tetap menjaga kelancaran dan ketepatan pelaksanaan audit JAWABAN: C

44. Pembahasan : Psikolog Albert Mehrabian mengatakan, “7% pesan dari pembicara disampaikan melalui ucapan, 38% dari intonasi, dan 55% dari bahasa tubuh. JAWABAN: C 45. Pembahasan : Ekspresi diri adalah cara mengungkapkan suasana hati, emosi, dan pikiran ke dalam kata‐ kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan. Jadi, ekspresi diri kita dikatakan efektif jika kata‐ kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan kita dapat mengungkapkan apa yang menjadi suasana hati, emosi, dan pikiran kita. Ekspresi diri yang positif tidak lain adalah perilaku yang tulus, jujur, terbuka, dan spontan JAWABAN: A

46. Pembahasan : Manusia punya kecenderungan untuk menolong sesama. Kecenderungan ini dapat didorong untuk muncul dalam perilaku jika disadari dengan jelas keuntungan yang didapat dari bekerja sama. Para anggota tim audit harus menyadari bahwa tujuan audit akan lebih mudah tercapai jika mereka saling bekerja sama, dibanding bekerja secara individual. Penggalangan kerjasama yang sehat juga dapat terjadi jika ada suasana saling menghargai. Para anggota tim saling menyadari kontribusi masing‐ masing dalam mencapai tujuan audit dan menghargai kontribusi tersebut. Cara paling cepat menggalang kerja sama yang sehat adalah dengan mulai 51

membantu rekan anggota tim untuk menyelesaikan tugasnya. JAWABAN: C 47. Pembahasan : Psikolog Albert Mehrabian mengatakan, “7% pesan dari pembicara disampaikan melalui ucapan, 38% dari intonasi, dan 55% dari bahasa tubuh. JAWABAN: C 48. Pembahasan : Psikolog Albert Mehrabian mengatakan, “7% pesan dari pembicara disampaikan melalui ucapan, 38% dari intonasi, dan 55% dari bahasa tubuh. JAWABAN: E 49. Pembahasan : Faktor penting kedua yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah adanya hambatan dalam proses komunikasi. 52

Hambatan‐hambatan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan elemen‐elemen komunikasi berikut ini : Hambatan pada komunikator dan komunikan Hambatan ini disebabkan oleh adanya perbedaan individu, perbedaan peran dan kedudukan organisasional, serta perbedaan budaya. Sebagai contoh, seorang auditor yang kurang pengalaman merasakan kecemasan yang tinggi saat harus mewawancarai pemimpin auditan. Kecemasan tersebut membuat situasi wawancara menjadi sangat kaku. Auditan pun menjadi bersikap tertutup, karena ingin berhati‐hati agar keterangannya tidak menyulitkan di kemudian hari. Hambatan pada kode‐ kode yang digunakan

Setiap profesi memiliki istilah teknis yang berbeda. Beberapa memiliki kesamaan istilah tetapi berbeda makna. Misalnya, istilah konfirmasi bisa diartikan berbeda oleh auditor dan auditan. Bagi auditor konfirmasi adalah komunikasi tertulis untuk menegaskan sesuatu, sedangkan auditan memahami istilah konfirmasi sebagai penegasan terhadap suatu informasi, tanpa memperhatikan hal tersebut dilaksanakan secara tertulis atau lisan. Hambatan pada saluran komunikasi Hambatan pada saluran komunikasi ini umumnya bersifat teknis. Contohnya, wawancara terganggu karena ruangan yang terlalu bising, komunikasi telepon yang tidak jelas

karena kerusakan pada pesawat telepon, dan pesan singkat yang tidak dapat terkirim karena sinyal komunikasi yang buruk. Hambatan situasi komunikasi Hambatan ini berkaitan dengan suasana psikologis yang terjadi saat komunikasi berlangsung. Hambatan bisa berupa konflik, prasangka, ketegangan, kekakuan, dan kebosanan. JAWABAN: C 50. Pembahasan : Dalam melaksanakan prinsip integritas, auditor wajib untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang terkait dengan jabatannya sebagai auditor dalam bentuk apapun JAWABAN: E

53

51. Pembahasan : Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor Intern. Standar Audit ini terdiri dari dua bagian utama yaitu standar atribut dan standar pelaksanaan. JAWABAN: C 52. Pembahasan : Gangguan independensi APIP dan objektivitas auditor dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, konflik kepentingan pribadi, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke catatan, personel, dan prasarana, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan. JAWABAN: B 53. Pembahasan : Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh 54

auditor adalah: Kompetensi umum;    Kompetensi teknis audit intern; Kompetensi kumulatif. JAWABAN: C 54. Pembahasan : Kompetensi teknis audit intern meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu: kompetensi manajemen pengendalian dan tata kelola publik;

bidang risiko, intern, sektor

kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern; kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern; kompetensi bidang sikap profesional; kompetensi komunikasi;

bidang

kompetensi bidang lingkungan pemerintahan; kompetensi manajemen wasan

bidang penga-

JAWABAN: D 55. Pembahasan : Auditor harus mengidentifikasi informasi audit intern yang cukup, kompeten, dan relevan. Informasi yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung simpulan, fakta, serta rekomendasi yang terkait. JAWABAN: A 56. Pembahasan : Informasi disebut kompeten jika informasi tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Informasi yang sah adalah Informasi yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan

perundang‐undangan. Informasi yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan Informasi JAWABAN: E 57. Pembahasan : Informasi disebut relevan jika Informasi tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan simpulan JAWABAN: C 58. Pembahasan : Komunikasi hasil penugasan audit intern harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas, dan singkat. JAWABAN: D 59. Pembahasan : Komunikasi yang singkat adalah langsung ke titik masalah dan 55

menghindari elaborasi yang tidak perlu, detail berlebihan, redundancy, dan membuang‐buang kata. JAWABAN: A 60. Pembahasan : Seperti dinyatakan dalam standar IIA 2201 C1, persetujuan sasaran dan lingkup penugasan harus mendapat persetujuan dari manajemen pemberi tugas (pelanggan). Kesepakatan ini perlu didokumentasikan dan direviu bersama dengan manajemen pemberi tugas agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, auditor perlu mendiskusikan output yang diharapkan dari hasil penugasan. Hal ini perlu agar auditor mampu memenuhi ekspektasi pemberi tugas. JAWABAN: A 56

61. Pembahasan : Perencanaan penugasan advisory dimulai ketika penugasan konsultansi diidentifikasikan dan dijadwalkan. Pada tahap perencanaan, auditor harus mampu mengenali dan memahami ekspektasi pelanggan atas penugasan yang disepakati. Perolehan kesepakatan tentang sasaran penugasan di awal penugasan sangatlah penting. Dalam penugasan konsultansi sasaran mungkin tidak terdefinisi secara tetap dan dapat berubah sejalan dengan semakin banyak informasi yang diperoleh. JAWABAN: E 62. Pembahasan : Kegiatan perencanaan dalam bidang advisory tidak jauh beda dengan kegiatan perencanaan di bidang assurance. Beberapa perbedaannya

adalah sebagai berikut : Jika penugasan advisory dilakukan setelah rencana audit internal difinalkan, kegiatan perencanaan biasanya lebih sensitif terhadap waktu dan kemungkinan perlu diselesaikan dalam waktu yang sangat mendesak. Seringkali jangka waktu untuk penugasan semacam ini tidak fleksibel sebagai akibat lingkungan yang melingkupi pengendalian fungsi audit internal atau karena umpan balik sensitif terhadap waktu. Tidak semua tahapan perencanaan cocok dengan setiap penugasan konsultansi, perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. JAWABAN: A 63. Pembahasan : Kegiatan perencanaan dalam bidang advisory

tidak jauh beda dengan kegiatan perencanaan di bidang assurance. Beberapa perbedaannya adalah sebagai berikut : Jika penugasan advisory dilakukan setelah rencana audit internal difinalkan, kegiatan perencanaan biasanya lebih sensitif terhadap waktu dan kemungkinan perlu diselesaikan dalam waktu yang sangat mendesak. Seringkali jangka waktu untuk penugasan semacam ini tidak fleksibel sebagai akibat lingkungan yang melingkupi pengendalian fungsi audit internal atau karena umpan balik sensitif terhadap waktu. Tidak semua tahapan perencanaan cocok dengan setiap penugasan konsultansi, perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. JAWABAN: E 57

64. Pembahasan : Tahap Penugasan Konsultasi (Perencanaan): Penentuan tujuan dan lingkup Permintaan persetujuan tujuan dan lingkup dari manajemen Pemahaman lingkup penugasan dan proses bisnis Pemahaman risiko yang terkait (jika diperlukan) Evaluasi pengendalian terkait (jika diperlukan) Evaluasi pengendalian

desain

Penyusunan penugasan

rencana

Pengalokasian daya

sumber

JAWABAN: A 65. Pembahasan : Sangat mungkin terjadi, keterbatasan sumber daya menjadikan 58

fungsi auditor internal tidak dapat menerima permintaan manajemen untuk melaksanakan penugasan konsultansi, sehingga perlu dilakukan pemilihan atas penugasan ini secara selektif. Pemilihan seharusnya didasarkan kepada tingkat besaran risiko yang terkait pada penugasan. Beberapa cara menetapkan penugasan konsultansi adalah sebagai berikut: Penugasan diusulkan selama proses penilaian risiko tahunan dan, jika penugasan dikategorikan prioritas tinggi, penugasan tersebut dimasukkan ke dalam rencana audit internal tahunan. Penugasan spesifik yang diminta oleh manajemen. Kondisi

terkini

atau

perubahan‐perubahan yang mengharuskan fungsi auditor internal memberi perhatian. JAWABAN: E 66. Pembahasan : Auditor internal harus menyadari bahwa jasa assurance dan konsultansi kadang tergabung dalam satu penugasan, yang sering disebut sebagai penugasan gabungan (blended engagement). JAWABAN: B 67. Pembahasan : Kegiatan konsultansi yang termasuk dalam kelompok pelatihan, adalah: pelatihan manajemen risiko dan pengendalian intern; benchmark unit internal dengan unit lainnya dari organisasi yang serupa untuk

mengidentifikasikan praktik‐praktik terbaik; dan post mortem analysis yaitu mencarikan pelajaran yang dapat diambil dari suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut diselesaikan. JAWABAN: A 68. Pembahasan : Auditor internal dalam kegiatan fasilitatif berfungsi sebagai narasumber, fungsi pelaksanaan pengambil keputusan tetap berada pada pihak manajemen. Pengawasan konsultansi yang bersifat fasilitatif seperti:  Memfasilitasi ses penilaian organisasi; 

prorisiko

Memfasilitasi penilaian mandiri terhadap pengendalian oleh manajemen; 

59

Memfasilitasi manajemen dalam merancang kembali pengendalian dan prosedur untuk suatu area yang berubah secara signifikan; dan  Berlaku sebagai perantara (liaison) dalam isu‐ isu pengendalian antara manajemen dengan auditor eksternal, rekanan, dan kontraktor JAWABAN: E 69. Pembahasan : Tujuan diperlukannya keterampilan berkomunikasi dalam melakukan audit adalah Memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit Mengendalikan kegiatan‐kegiatan tim audit Memperbaiki citra auditor internal Meningkatkan audit 60

mutu

Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit JAWABAN: D 70. Pembahasan : Bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam audit adalah sebagai berikut  Wawancara Daftar Pertanyaan / Pernyataan (Kuesioner) Konfirmasi Presentasi Rapat Rapat Kecil Laporan Hasil Audit JAWABAN: C 71. Pembahasan : Auditor APIP meliputi auditor di lingkungan BPKP, inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan LPNK, dan inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota, dalam menjalankan

tugas auditnya wajib menaati Kode Etik APIP yang berkaitan dengan statusnya sebagai pegawai negeri dan Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. PER/05/M. PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008.Auditor APIP adalah pegawai negeri yang mendapat tugas antara lain untuk melakukan audit. Yang bukan termasuk auditor APIP adalah.. JAWABAN: B 72. Pembahasan : Prinsip perilaku auditor meliputi : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, Perilaku Profesional JAWABAN: D

73. Pembahasan : Prinsip Kerahasiaan auditor adalah Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang‐ undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis JAWABAN: A 74. Pembahasan : Prinsip Profesional Auditor adalah tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi JAWABAN: A 75. Pembahasan : Tujuan standar adalah untuk :

audit

Menetapkan prinsip‐ prinsip dasar untuk 61

merepresentasikan praktik‐praktik audit yang seharusnya Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah Menetapkan dasar‐ dasar pengukuran kinerja audit intern Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP) Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern;    Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit intern. JAWABAN: E 76. Pembahasan : Kompetensi teknis audit intern meliputi tujuh 62

bidang kompetensi yaitu:  Â kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola sektor publik;  Â kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern; Â kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern;  Â kompetensi bidang sikap profesional;  Â kompetensi bidang komunikasi;  Â kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;  Â kompetensi bidang manajemen pengawasan. JAWABAN: E 77. Pembahasan : Komunikasi yang akurat adalah Bebas dari kesalahan dan distorsi dan sesuai dengan fakta‐ fakta yang mendasari JAWABAN: B

78. Pembahasan : Komunikasi yang jelas yang dimaksud adalah mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan relevan JAWABAN: E 79. Pembahasan : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat 7 (tujuh) butir Pernyataan Standar Pemeriksaan berikut : Standar Umum Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Standar Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu JAWABAN: B 80. Pembahasan : Kompetensi Standar yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah  Kompetensi umum,  kompetensi teknis audit intern kompetensi kumulatif JAWABAN: B 81. Pembahasan : Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: Jumlah Penduduk Angka Kemiskinan Luas Wilayah Tingkat Geografis

Kesulitan

JAWABAN: C 82. Pembahasan : Tujuan dari Dana Desa adalah  63

Meningkatkan pelayanan public di desa Mengentaskan kemiskinan Memajukan perekonomian desa Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan JAWABAN: D 83. Pembahasan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Permendagri 64

No

114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa  Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa JAWABAN: A 84. Pembahasan : Unsur PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa ) adalah Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa JAWABAN: B 85. Pembahasan : Perencanaan daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah); jangka menengah (5 tahun) yang disebut RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut

RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) JAWABAN: B 86. Pembahasan : Fungsi Otorisasi APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan Fungsi Perencanaan APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan Fungsi Alokasi APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian.  Fungsi Pengawasan APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

Fungsi Distribusi APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  Fungsi Stabilisasi APBD harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian JAWABAN: D 87. Pembahasan : Fungsi Otorisasi APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan Fungsi Perencanaan APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan Fungsi Alokasi APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan 65

efisiensi, dan efektivitas perekonomian.  Fungsi Pengawasan APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan  Fungsi Distribusi APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  Fungsi Stabilisasi APBD harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian JAWABAN: E 88. Pembahasan : Prinsip‐prinsip dasar (asas) yang berlaku di bidang pengelolaan APBD berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara/ daerah, sebagaimana bunyi penjelasan dalam 66

Undang‐ Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Kesatuan, Universalitas, Tahunan, Spesialitas, Akrual, Kas JAWABAN: E 89. Pembahasan : Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan JAWABAN: B 90. Pembahasan : Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah JAWABAN: C 91. Pembahasan : Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:    Menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah

umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK)

Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

JAWABAN: E

Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.  JAWABAN: A 92. Pembahasan : Dana perimbangan terdiri atas:  dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi

93. Pembahasan : Pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN‐KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB‐KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. JAWABAN: A 94. Pembahasan : Untuk membiayai kebutuhan khusus yang bersumber dari DAK diperlukan dana pendamping yang bersumber dari APBD dengan jumlah sekurang‐kurangnya 10%. JAWABAN: D 67

95. Pembahasan : Klasifikasi belanja menurut urusan wajib, mencakup :  pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup,  pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan,  keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistic, kearsipan, 68

komunikasi dan informatika,  perpustakaan. JAWABAN: A 96. Pembahasan : Pemeriksaan Keuangan Negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara JAWABAN: B 97. Pembahasan : Kriteria pemeriksaan yang sesuai menggambarkan karakteristik sebagai berikut:  Relevan, memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna membantu pengambilan

keputusan pengguna

oleh

Lengkap, faktor-faktor relevan yang dapat memengaruhi kesimpulan tidak ada yang diabaikan Andal, memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang mempunyai kualifikasi yang sama  Netral, memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan Dapat dipahami, mudah dipahami oleh pengguna sehingga pembuatan kesimpulan menjadi jelas, komprehensif, dan tidak rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda. JAWABAN: E

98. Pembahasan : Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan Skeptisisme profesional berarti pemeriksa tidak 69

menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi. JAWABAN: A 99. Pembahasan : Sampling Risk adalah Resiko yang ditanggung auditor karena sampel yang diambil dalam proses pengujian tidak representatif atau mewakili populasi sampel yang diambil Non Sampling Risk adalah semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling.  Audit Risk adalah kemungkinan risiko salah saji bersifat material dan/atau penggelapan (fraud) yang bisa lolos dari proses audit jika auditor tidak 70

melakukan tugasnya secara cermat. Inherent Risk adalah resiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal Residual Risk resiko yang masih terjadi meskipun kita sudah melakukan pengendalian internal. JAWABAN: C 100. Pembahasan : Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas/dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan, yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, dan pihak ketiga. JAWABAN: A

Daftar Pustaka

https://www.blikomang.com/ portal.bisacpns.com

71