Sistem Pemerintahan Rusia

1. Sistem Pemerintahan dan Partai Politik Rusia Pasca runtuhnya komunis dan pecahnya Uni-Soviet, Rusia mengadopsi sistem pemerintahan semi-presidensial federal. Rusia yang merupakan “anak” dari Un Soviet mewarisi hak veto dalam perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, secara tekns merupakan negara dengan sistem semi-presidensial. Disebut seperti itu karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berbagi kekuasaan dengan perdana menteri. Sistem pemerintahan Rusia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan pada masa Tsar. Pada masa itu kekuatan terfokus pada satu pemimpin dan peran perdana menteri cenderung lemah karena pembagian kekuasaan yang tidak merata dan hanya berpusat pada isu-isu tertentu misalya isu sosial dan ekonomi. Sistem kepresidenan Rusia terdiri atas presiden dan aparatur, yang sering kali membayangi kinerja pemerintahan yang terdiri atas menteri dan perdana menteri. Terdapat lima lembaga yang berdiri langsung dibawah presiden, yaitu The Administration Presidential, The Administration of Affairs, The Kremlin property management department, The Presidential Council, dan The Security Council. The Administration Presidential memiliki tiga lembaga vital, yaitu State Legal Directorate yang menyiapkan draft Undang-Undang dan dekrit Presiden. Main Terrirtorial Administration yang berfungsi mengurusi permasalahan domestik di Rusia, juga seksi Informasi dan Dokumentasi. Badan ini juga memiliki divisi yang mengurusi isu-isu kebijakan dalam dan luar negeri. Badan kepresidenan yang kedua adalah The Administrations of Affairs, yang tugas utamanya adalah mengurusi alokasi pegawai, barang, penghargaan, serta bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji pegawai. Badan ini juga dapat dikatakan sebagai badan yang mengurusi urusan “rumah tangga” Rusia. Lalu, The Kremlin Property Management Depertment yang memiliki fungsi mengawasi properti bekas peninggalan era Tsar. The Presidential Council, sebagai badan konsultasi kepresidenan yang bertugas merumuskan prioritas kebijakan pemerintah serta mengawasi kekuasaan kepresidenan. Lalu badan keamanan atau The Security Council yang bertugas sebagai badan konsultasi masalah pertahanan dan keamanan. Pemerintahan, dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berada di bawah presiden, walaupun keduanya merupakan badan eksekutif. Perdana menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh presiden berdasarkan persetujuan parlemen. Perdana menteri dan kabinet juga bukan lambang kekuatan di parlemen, namun lebih cenderung sebagai instrumen politik eksekutif.

Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat, memilih menteri-menteri yang akan mengisi posisi di kabinet. Komposisi parlemen tidak akan terlalu mempengaruhi jalannya permerintahan karena kabinet merupakan hasil kalkulasi politik presiden ketimbang lamabang kekuatan di parlemen. Hal presiden dan aparatnya mempunyai peran dominan atas perdana menteri dan kabinetnya. Pasal 110.1 Konstitusi 1993 menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan pemerintah, tetapi perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dibatasi oleh kekuasaan kepresidenan. Tanggung jawab pemerintah dibatasi pada ranah ekonomi dan sosial.

Pemerintah juga

bertanggung jawab kepada presiden, selain kepada parlemen. Sister tripartit yang diberlakukan Rusia menentukan pemerintah dalam ranah kekuasaan politik yang diberikan relatif otonom, dimana presiden menentukan kebijakan secara menyeluruh, dan Duma (Parlemen) mengawasi kapasitas dan akuntabilitas publik dengan “menjaga kepercayaan pemerntah” .1 Dari segi partai politik, Rusia memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa awal berdirinya, Partai Komunis merupakan satu-satunya partai politik resmi hingga tahun ‘90an.2 Pada saat itu, banyak muncul pergolakan dari kaum ekstrimis yang mendesak untuk memecah Soviet dari dalam dan memperjuangkan kekuatan politik hanya untuk golongannya. Runtuhnya Uni Soviet pada 25 desember 1991 membuka kesempatan bagi republik-republik baru untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Pembubaran ini juga menandai terdaftarnya 12 partai politik di Soviet, disamping hanya satu Partai Komunis sebelumnya. Penerapan sistem multipartai ditetapkan secara resmi pada oktober 1993 ketika aturan negara tentang perkumpulan publik telah dikeluarkan, dimana mengatur tentang parpol, organisasi perdagangan, organisasi wanita, veteran, dan perkumpulan olahraga. Berdasarkan konstitusi, dibutuhkan sekurang-kurangnya sepuluh orang warga negara untuk membentuk perkumpulan yang resmi. Partai politik yang terbentuk harus sesuai dengan tujuan negara dan mamou mengakomodasi perubahan sosial, etnis dan religi. Pada april

1 Arin Sandrina,”Ambiguitas Sistem Pemerintahan Federasi Rusia” dalam https://www.scribd.com/doc/56644914/UASAmbiguitas-Sistem-Pemerintahan-Federasi-Rusia 2 Pete, “Sejarah Perpolitikan Rusia dari Tahun ke Tahun dalam http://www.kembangpete.com/2014/04/01/sejarah-perpolitikanrusia-dari-tahun-ke-tahun/

1995, Parlemen Rusia menyetujui aturan tentang organisasi publik. 3 Menjelang akhir dekade ‘90an, tercatat sekitar 457 partai politik di Rusia. Pada juli 2001 disahkan UU Parpol Rusia yang baru. Hal ini disebabkan setelah 10 tahun menjalankan berdemokrasi, parpol yang ada dinilai gagal untuk berkembang dan mematangkan diri, juga jumlahnnya yang terlalu banyak. Dengan adanya UU Parpol yang baru dapat mengurangi jumlah partai dan menyegarkan perpolitikan di Russia. Didalam UU ini, setidaknya partai politik harus memiliki anggota setidaknya 10.000 dan mempunyai cabang di lebih dari separuh subyek federal (propinsi), dan disetiap subyek federal paling tidak memiliki 100 anggota. Namun, tidak satupun partai memenuhi persyaratan ini, kecuali Partai Komunis Rusia.4 Sejak tahun 2000, pada masa Vladimir Putin, jumlah partai politik berkurang drastis. Pada 2008-2012 hanya ada 7 partai, dan setiap pengajuan partai independent baru diblokir. Banyak dari partai-partai kecil bergabung dengan partai besar sehingga hanya menyisakan 7 partai, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, Partai Komunis Federasi Rusia, Partai Komunis Uni Soviet, Revolusionalis sosial kiri, Rusia Bersatu, Partai Sosialis-Revolusionaris. Presiden Rusia saat ini berasal dari partai Rusia Bersatu.

3 Emilia Yustiningrum, “Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia” p. 96 -98 4 Pipit R. Kartawidjaya, “Demokrasi Elektoral (Ch. 1) Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu” p.46-48 dalam https://books.google.co.id/