SEOJK Produk BPR
August 12, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download SEOJK Produk BPR...
Description
SOSIALISASI SEOJK No.8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk BPR Peraturan Pelaksanaan
POJK No.25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS
19 September 2022 Direktorat Penelitian dan Pengaturan BPR Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
RINGKASAN MATERI 💡 Latar Belakang Penerbitan POJK No.25/2021
Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS telah diundangkan sejak tanggal 15 Desember 2021.
Ketentuan Lebih Lanjut
Diperlukan peraturan atau petunjuk pelaksanaan dari Peraturan OJK pada beberapa bagian untuk memperjelas maksud pengaturan.
âš™ Pokok Pengaturan
1) Kelompok Produk Produk Dasar
Produk Lanjutan
Penjelasan mengenai karakteristik Produk dasar yang membedakan dengan Produk lanjutan.
4) Rencana Penyelenggaraan Produk a. Kriteria penyesuaian Rencana Penyelenggaraan Produk Baru dengan kondisi tertentu di luar RBB b. Waktu penyampaian Rencana Penyelenggaraan Produk Baru.
2) Prinsip Penyelenggaraan Produk Permodalan yang memadai
Penerapan manajemen risiko
Uraian umum yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan permodalan
Penjelasan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Produk serta perjanjian kerja sama
5) Penghentian Produk Inisiatif BPR Rencana pencantuman penghentian Produk dalam RBB
Perintah OJK Kondisi penghentian Produk atas perintah OJK.
3) Mekanisme Penyelenggaraan Produk Baru â–ª Uji coba terbatas: uraian ruang lingkup dan skenario piloting review â–ª Pelaporan
â–ª Persetujuan penuh: jenis Produk dan kaitannya dengan otoritas lain; atau â–ª Instant-approval: jenis produk dan hal yang diperhatikan saat pengajuan.
6)
Perlindungan Konsumen
â–ª Kewajiban penerapan perlindungan konsumen, termasuk ketentuan yang dikeluarkan otoritas lain. â–ª Penyampaian informasi secara transparan dan memastikan konsumen memahami Produk,
2
POKOK PENGATURAN Kelompok
Jenis
Produk BPR
Karakteristik 1) model bisnis tergolong tidak kompleks, antara lain fitur, pengelolaan, strategi pemasaran, serta hal lain berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan Produk;
Prinsip Penyelenggaraan Produk
Produk Dasar
Penghimpunan, penyaluran, dan penempatan dana serta kegiatan dasar lain.
2) risiko Produk termasuk skala rendah berdasarkan penilaian terhadap seluruh risiko yang melekat pada Produk; 3) dalam hal melibatkan pihak ketiga, skema kerja sama relatif sederhana dengan melihat proses dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan Produk; dan 4) dalam hal pengembangan dari Produk yang telah diselenggarakan sebelumnya, termasuk skala rendah yang tidak mengakibatkan perubahan profil risiko BPR secara materiel.
a. Berbasis teknologi informasi;
Mekanisme Penyelenggaraan Produk
Produk Lanjutan Penyesuaian Rencana Penyelenggaraan Produk
Penghentian Produk BPR
b. Berkaitan dengan kegiatan atau produk LJK nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPR. c. Memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain.
Produk Baru
Rencana Bisnis
1.
Contoh: BPR pertama kali menyelenggarakan LPE berupa mobile banking;
BPR mencantumkan penyelenggaraan Produk baru dalam RBB. OJK dapat meminta BPR memberikan penjelasan, antara lain:
telah diselenggarakan sebelumnya namun dilakukan pengembangan sehingga mengakibatkan perubahan risiko inheren Produk dan profil risiko BPR. Contoh:
1.
tujuan penyelenggaraan Produk baru;
2.
analisis penetapan mekanisme penyelenggaraan Produk baru; dan
3.
kesiapan rencana penyelenggaraan Produk baru termasuk jika dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
2.
tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan.
â–ª Pengembangan fitur layanan mobile banking; Perlindungan Konsumen
Tidak memenuhi karakteristik Produk dasar.
â–ª BPR telah menjadi penerbit kartu ATM dan menjadikannya cardless ATM; â–ª BPR telah bekerja sama dengan pihak ketiga dan akan melakukan perubahan model bisnis.
3
POKOK PENGATURAN Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan Produk
Prinsip Penyelenggaraan Produk Lanjutan Baru Produk BPR
Prinsip Penyelenggaraan Produk
Permodalan
Manajemen risiko
yang memadai
yang efektif
BPR menyusun proyeksi keuangan dan permodalan yang menunjukkan rasio KPMM dan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan serta kinerja keuangan
BPR tetap terjaga selama Produk Mekanisme Penyelenggaraan Produk
Penyesuaian Rencana Penyelenggaraan Produk
Penghentian Produk BPR
Perlindungan Konsumen
meliputi identifikasi risiko inheren dari penyelenggaraan Produk secara
b.
Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk serta mitigasinya;
Mengukur tingkat risiko dan mitigasinya serta menentukan kriteria Produk yang akan diselenggarakan sebagai Produk baru. Salah satu bentuk mitigasi adalah menyusun ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas.
c.
Metode pencatatan dan SIA untuk Produk
Pencatatan transaksi sesuai dengan standar serta PA BPR dan perlakuan akuntansi disusun untuk setiap Produk.
d.
Penetapan kriteria dan evaluasi pihak ketiga, jika terdapat kerjasama;
Memastikan bahwa pihak ketiga yang diajak bekerja sama memiliki izin, persetujuan, atau sertifikat usaha dari instansi atau otoritas yang berwenang.
e.
Metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk.
Mengevaluasi risiko dan manfaat bisnis yang timbul dan kesesuaian realisasi penyelenggaraan Produk dengan rencana atau target yang telah disusun.
yang timbul dalam penyelenggaraan
BPR memperhitungkan kebutuhan
Penerapan manajemen risiko antara lain
penyelenggaraan dan persyaratan
kesiapan infrastruktur dan teknologi
permodalan yang ditetapkan otoritas lain,
informasi serta kesiapan SDM dari aspek
jika ada.
kuantitas dan kualitas.
Perhitungan mempertimbangkan hasil
BPR harus memenuhi ketentuan lain yang
analisis bisnis berupa potensi dan segmen
berkaitan dengan penyelenggaraan Produk
pasar, termasuk persaingan serta manfaat
sebagai bentuk penerapan prinsip
nonfinansial Produk.
kehati-hatian.
BPR menyusun proyeksi keuangan dan
Ruang lingkup dan tanggung jawab
permodalan paling singkat 1 tahun
para pihak diatur dalam
(sebagaimana daftar periksa).
perjanjian kerja sama (📂)
dengan jangka waktu lebih panjang.
Manfaat bisnis yang sejalan dengan strategi dan RBB serta asas manfaat dan kebutuhan nasabah atas Produk yang akan diselenggarakan.
menyeluruh dan mitigasi terhadap risiko Produk.
proyeksi keuangan dan permodalan
Penetapan manfaat bisnis dan kebutuhan nasabah terhadap Produk;
Penerapan manajemen risiko
diselenggarakan.
OJK dapat meminta BPR menyusun
a.
Dalam penerapan manajemen risiko, BPR
BPR wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur secara berkala sesuai dengan kebijakan BPR. Kaji ulang dan penginian dilakukan dengan mempertimbangkan: 1.
faktor internal, antara lain rencana pengembangan Produk baru, perubahan arah strategi bisnis, dan temuan mengenai kelemahan atau penyimpangan; dan
2.
faktor eksternal, antara lain penyesuaian standar akuntansi keuangan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk.
4
POKOK PENGATURAN Mekanisme
Penjelasan
Contoh Produk
Pelaporan
BPR menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan kegiatan dasar lain maks. 10 HK setelah pelaksanaan.
Layanan payroll, payment point, agen remitansi, kerja sama dengan P2PL model bisnis referensi.
Produk BPR
Prinsip Penyelenggaraan Produk
a. BPR menjelaskan dalam dokumen kesiapan rencana pelakasanaan piloting review, meliputi ruang lingkup dan skenario piloting review;
Persetujuan dng uji coba terbatas (Piloting Review)
Mekanisme Penyelenggaraan Produk Penyesuaian Rencana Penyelenggaraan Produk
Penghentian Produk BPR
Perlindungan Konsumen
b. BPR melaporkan rencana piloting 10 HK sebelum pelaksanaan. c. BPR dapat menyampaikan laporan perkembangan piloting secara berkala atau berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan OJK. Permohonan persetujuan disertai dokumen evaluasi akhir dan pengesahan penerbitan OJK.
â–ª Kegiatan berbasis TI lain, seperti layanan perbankan elektronik atau pengembangan aplikasi mobile; â–ª Kerja sama channeling dengan fintech lending;
d. OJK memberikan persetujuan maks. 10 HK. a. Dalam hal memenuhi kriteria a.l.
â–ª Layanan yang harus mendapat persetujuan otoritas lain seperti penyelenggara APMK.
1) Produk atau kegiatan memerlukan izin otoritas/sektor lain;
Persetujuan tanpa Piloting Review
2) Produk untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah; b. Permohonan izin kepada otoritas/sektor lain ditembuskan ke KR/KOJK. Permohonan persetujuan kepada KR/KOJK disertai surat izin dari otoritas/sektor lain.
â–ª Bancassurance model bisnis distribusi dan integrasi;
c. OJK memberikan persetujuan maks. 14 hk.
Persetujuan dng pemberitahuan (Instant-Approval)
a. BPR dapat mengajukan instant-approval bagi pengembangan kegiatan berbasis TI atau produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR; b. BPR dengan peringkat risiko 1 atau 2 dan TKS Sehat atau PK-1 masing-masing dalam dua periode terakhir (insentif). c. BPR menyampaikan pemberitahuan maks. 10 HK sebelum pelaksanaan mencantumkan tanggal penyelenggaraan Produk dalam surat pemberitahuan.
BPR menyelenggarakan Produk lanjutan baru paling lama 6 bulan sejak memperoleh persetujuan OJK.
dengan
â–ª Pengembangan fitur layanan perbankan elektronik; â–ª Kerja sama channeling dengan fintech lending;
BPR menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk lanjutan baru paling lama 10 hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Produk lanjutan baru.
5
POKOK PENGATURAN Penyesuaian
Pertimbangan Penyesuaian, a.l.
Produk BPR
Prinsip Penyelenggaraan Produk
BPR dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru selain yang telah disampaikan dalam RBB.
Semester 1: Periode Perubahan RBB
2.
terdapat Produk baru yang tidak secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR; dan/atau
3.
bentuk tindak lanjut dari kebijakan industri keuangan.
Semester 2: Periode Penyesuaian RBB Rencana Penyelenggaraan
Penyampaian penyesuaian RP2B Min. 1 bulan
RBB
10 HK Penilaian oleh OJK Persetujuan/ Penolakan
Penghentian Produk BPR
Penyampaian Perlindungan Konsumen
penyelenggaraan Produk bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah atau kebijakan otoritas lain;
Penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk meliputi penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru (termasuk penambahan pihak yang akan bekerja sama) dan/atau penyempurnaan atas rencana penyelenggaraan Produk baru yang sebelumnya telah tercantum dalam RBB.
Mekanisme Penyelenggaraan Produk
Penyesuaian Rencana Penyelenggaraan Produk Baru
1.
BPR menyampaikan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru paling lama 1 bulan sebelum penyelenggaraan Produk baru beserta alasan penyesuaian.
Hasil Penilaian â–ª OJK menyetujui atau tidak menyetujui penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru yang disampaikan oleh BPR paling lama 10 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap. â–ª Persetujuan OJK atas dokumen penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru bukan merupakan persetujuan atas penyelenggaraan Produk baru.
6
POKOK PENGATURAN Penjelasan
Dasar Penghentian Produk BPR
Prinsip Penyelenggaraan Produk
Inisiatif dari BPR
BPR mencantumkan rencana penghentian Produk yang dinilai memengaruhi kegiatan usaha BPR pada form informasi lainnya dalam RBB, disertai:
BPR wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk paling lama 10 hari kerja setelah tanggal penghentian, disertai penjelasan mengenai:
1) alasan & pertimbangan penghentian Produk;
a.
2) rencana waktu penghentian Produk;
b. waktu penghentian;
3) rencana penyelesaian/pengalihan kewajiban; dan
c.
4) informasi lain yang relevan.
d. langkah penyelesaian atau pengalihan kewajiban.
jenis dan nama Produk yang dihentikan; alasan penghentian; dan
Dalam kondisi tertentu, BPR dapat menghentikan penyelenggaraan Produk yang belum dicantumkan dalam RBB. Sebagai contoh: berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPR terhadap kinerja dan/atau reputasi pihak ketiga, kerja sama dengan pihak ketiga tersebut meningkatkan profil risiko BPR.
Mekanisme Penyelenggaraan Produk
1. Kriteria perintah penghentian Produk:
a. Produk tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. terdapat pertimbangan lain, antara lain:
Penyesuaian Rencana Penyelenggaraan Produk
1) penyelenggaraan Produk berpotensi memperburuk atau memengaruhi profil risiko, misalnya terjadi kegagalan sistem dalam LPE yang menyebabkan kerugian bagi BPR atau nasabah; 2) informasi pengenaan sanksi tertentu oleh otoritas lain;
Penghentian Produk BPR
Perintah OJK
2. Penghentian Produk dapat berlaku sementara maupun permanen. Penetapan penghentian Produk tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain signifikansi pelanggaran, kerugian yang timbul, dan kemampuan BPR dalam memitigasi risiko. 3. BPR yang diperintahkan menghentikan Produk wajib:
Perlindungan Konsumen
a. menyampaikan informasi kepada nasabah atas penghentian Produk dan memastikan informasi penghentian Produk diterima setiap nasabah melalui surat atau kanal informasi milik BPR dan didokumentasikan dengan baik; dan b. menyampaikan rencana tindak penghentian Produk kepada OJK.
7
POKOK PENGATURAN Penjelasan Umum Produk BPR BPR wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk.
Sebagai contoh: Peraturan OJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Prinsip Penyelenggaraan Produk Dalam hal BPR menyelenggarakan Produk yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, BPR wajib memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
Mekanisme Penyelenggaraan Produk
Sebagai contoh: Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
Dalam hal penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, BPR harus memastikan bahwa pihak ketiga turut menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama. Penyesuaian Rencana Penyelenggaraan Produk ✔ BPR menyampaikan informasi Produk secara transparan ✔ BPR memastikan calon nasabah atau nasabah memahami manfaat, biaya, dan risiko Produk yang ditawarkan
Penghentian Produk BPR
Pernyataan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memahami manfaat dan risiko Produk dituangkan dalam dokumen terpisah dan ditandatangani calon nasabah atau nasabah.
BPR harus memperhatikan penggunaan data calon nasabah dan nasabah: a.
Perlindungan Konsumen
b.
BPR hanya dapat memberikan data pribadi calon nasabah atau nasabah kepada pihak ketiga sepanjang: 1)
telah terdapat persetujuan tertulis dari calon nasabah atau nasabah; atau
2)
berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan; dan
Penerapan prinsip costumer due diligence dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai APU dan PPT.
8
PENUTUP 📄 Pelaporan
🔒 Penutup
BPR menyampaikan:
â–ª laporan realisasi penyelenggaraan Produk baru, â–ª laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas, â–ª laporan realisasi penghentian Produk, dan/atau
Surat Edaran OJK Nomor 45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
â–ª permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk baru kepada KR atau KOJK sesuai wilayah kantor pusat BPR.
Dalam hal sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan telah tersedia, BPR menyampaikan laporan dan/atau permohonan persetujuan secara daring.
Ketentuan dalam Surat Edaran OJK Penyelenggaraan Produk BPR mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 29 Juni 2022.
Terima Kasih Penyangkalan: Materi hanya merupakan ringkasan pokok ketentuan dari Peraturan OJK No.25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS serta Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk BPR 9
CONTOH MUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA Muatan perjanjian kerja sama, antara lain: a.
ruang lingkup perjanjian kerja sama;
b.
kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk mekanisme pelaksanaan kerja sama, seperti service level agreement, administrasi dokumen, serta pemantauan dan penyelesaian permasalahan;
c.
model bisnis berserta fitur atau karakteristik dari Produk yang akan diselenggarakan
d.
pembagian besaran keuntungan atau risk sharing dari para pihak;
e.
jangka waktu perjanjian kerja sama;
f.
klausula penyebab berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk yang memungkinkan bagi BPR untuk menghentikan kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atau berdasarkan perintah OJK;
g.
penyelesaian hak dan kewajiban para pihak termasuk kepada konsumen;
h.
kewajiban dan tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan customer due diligence, menerapkan transparansi, dan menjaga kerahasiaan data nasabah; dan/atau
i.
penyelesaian dalam kondisi kahar dan wanprestasi atau sengketa di antara para pihak.
10
View more...
Comments
