ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
PUTUSAN
Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
gu
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara
A
Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : HARAHAP,
Warga
Negara
Indonesia,
Karyawan,
ub lik
ah
1. ISHAK
NIK
1277010511920005, beralamat di Kampung Muara Bahari, RT.007/RW.013, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
am
selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. RAHMAT
FATONI,
Warga beralamat
di
DK
Indonesia,
Karyawan,
Palamarta,
NIK
RT.004/RW.007,
ep
3305013012950002,
Negara
ah k
Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3175010707920003,
di
Jl.
Nanas
Gang
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. GUSTI
Flamboyan,
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman,
A gu ng
RT.003/RW.003,
beralamat
In do ne si
R
3. BARA BIJAK MANGGALA, Warga Negara Indoesia, Karyawan, NIK
PERMANA,
Warga
Negara
Indoesia,
Karyawan,
NIK
3172042508940003, beralamat di Kampung Rawa Malang No. 69,
RT.009/RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. EKA
Negara
Indoesia,
Karyawan,
NIK
lik
ah
Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, selanjutnya disebut
6. SOLEHAM
HALIM,
ub
sebagai Penggugat V; Warga
Negara
Indoesia,
Karyawan,
NIK
3172041604920011, beralamat di Jl. Marunda Baru, RT.001/RW.003,
ka
sebagai Penggugat VI; 7. AGUS
RIZALDI,
Warga
Negara
Indoesia,
Karyawan,
NIK
3175031008920002, beralamat di Cipinang Muara Ilih, RT.007/RW.005, Cipinang
Muara,
ng
Kelurahan
Kecamatan,
Jatinegara,
Jakarta
Timur,
on
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
es
ep
Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut
R
m
Warga
3216010103940007, beralamat di Kampung Penggarutan, RT.002/RW.007,
M
In d
A
gu
Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
SETIAWAN,
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia SETIAWAN,
Warga
Negara
Indoesia,
R
8. AGUS
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Karyawan,
NIK
3172041208960002, beralamat di Blok F Gg I No.19, RT.002/RW.007,
ng
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. MUHAMMAD NATA GEMILANG, Warga Negara Indoesia, Karyawan, NIK
gu
3175081605970005, beralamat di Jl. Jaya Kusuma, RT.001/RW.001,
Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya
ah
10. MUHAMMAD
RAMDANI,
Warga
Negara
Indoesia,
Karyawan,
NIK
3172032202950004, beralamat di Jl. Sindang, No. 53, RT.014/RW.009,
ub lik
A
disebut sebagai Penggugat IX;
Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
am
11. KIKI
SAHRONI,
Warga
32113122405920001,
Negara
beralamat
Indoesia,
di
Jl.
Karyawan,
Kampung
NIK
Tanjungsari,
ep
RT.003/RW.001, Kelurahan Sarirreja, Kecamatan Jalancagak, Subang -
ah k
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
In do ne si
R
Penggugat I sampai dengan Penggugat XI, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada ANDRI, S.H., M.H., dan SRI SUYATI, S.H., Para Advokat, Penasehat
A gu ng
Hukum, Konsultan Hukum, dan Para Legal pada Lembaga Bantuan Hukum
Lentera Keadilan (LBH-LK), berlamat di Jalan Tesah No. 28, RT.001/RW.002,
Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos – Kota Depok 16466, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
15
Februari
2021,
untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
MELAWAN :
FRANSISCUS HENDRA
lik
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, Perseroan, yang diwakili oleh WELIRANG, WIDJAYA,
TJHIE
THE
FIE,
masing-masing
dan dalam
ub
m
ah
............................................................................................PARA PENGGUGAT;
kedudukannya selaku selaku Direktur PT. Indofood
ka
Sukses Makmur Tbk, yang beralamat di Jl. Raya Cilincing
ah
oleh
kuasanya
ANWAR,
R
OCTALINDA
RUDI
SIANIPAR,
PRESYANTIE,
OTTI
FIRDAUS
MAPPATURUNG, EDWIN FIRMANSYAH, dan ZUBET RACHMAN
HASYIM,
Para
Karyawan
ng
M
RIZAL
PT.
on
Indofood Sukses Makmur Tbk, baik bertindak secara
es
ep
No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili
In d
A
gu
Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya di
ng
sebut sebagai ………………………………….TERGUGAT;
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
gu
tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
A
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di
ub lik
ah
persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA
am
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan
ep
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
ah k
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2021 di bawah Register Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan yang pada
In do ne si
R
pokoknya adalah sebagai berikut : FAKTA – FAKTA
1.
Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT adalah Pekerja/Karyawan
A gu ng
1.
pada TERGUGAT yang masing-masing memiliki masa kerja dan gaji sebagai berikut :
Penggugat 1
2
RAHMAT FATONI
Penggugat 2
3
BARA BIJAK 1001216 MANGGALA 0
4
GUSTI PERMANA 1001216 2
ub Penggugat 3
ng
R
ep
1001216 8
lik
ISHAK HARAHAP 1001211 64
Penggugat 4
es
NIK
Bekerja Masa Gaji/Bul Sejak – Kerja an Sampai (tahun (Rupiah) Sekarang ) Terakhir 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020
on
Nama
Sebagai Penggugat
1
M
ah
ka
m
ah
N o
In d
A
gu
Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia EKA SETIAWAN
R
1001217 2
ng
SOLEHAM HALIM
gu
6
am
9
ah k
10
AGUS SETIAWAN
1001215 8
M. NATA 1001216 GEMILANG 6
MUHAMMAD RAMDANI
1001216 7
KIKI SAHRONI
1001216 5
A gu ng
R
11
1001215 7
ub lik
8
AGUS RIZALDI
Penggugat 5 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 1 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 7 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 8 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 9 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 01-0810 2016 S/D 31-072020 Penggugat 01-0811 2016 S/D 31-072020
ep
ah
A
7
1001216 1
4
4.138.05 0
4
4.138.05 0
4
4.138.05 0
4
4.138.05 0
4
4.138.05 0
4
4.138.05 0
4
4.138.05 0
In do ne si
5
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terdapat masalah hubungan industrial akan tetapi pada tanggal 31 Juli 2020
terdapat Perselisihan Hubungan Industrial dikarenakan adanya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di lakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT. pada
awalnya
PARA
PENGGUGAT
bekerja
di
tempat
lik
TERGUGAT ditempatkan dalam PROGRAM PEMAGANGAN SECURITY selama 2 (dua) Tahun berturut-turut yang dimulai dari
tanggal 01
Agustuts 2016 sampai dengan 31 Juli 2018;
ub
m
ah
3. Bahwa
4. Bahwa Program Pemagangan yang dibuat oleh TERGUGAT merupakan
ka
bagian dari penyaringan tenaga kerja khusus untuk Tenaga Kerja
ep
Security yang dipersiapkan untuk menjadi Pekerja Tetap, sehingga
ah
TERGUGAT sangat ketat didalam penerimaan peserta magang maupun
nilainya dibawah rata-rata maka perserta tersebut langsung di Off
on
ng
M
magangnya.
es
R
didalam pendidikannya, sehingga jika terdapat peserta magang yang
In d
A
gu
Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
5. Bahwa mengapa TERGUGAT sangat Konsentrasi kepada Program
Pemagangan yang dikhususkan untuk menyiapkan tenaga kerja tetap
ng
pada bagian security dikarenakan untuk pekerja Kontrak, TERGUGAT sudah
memperkerjakan
pekerja
kontrak/Outsourcing
security di tempatnya.
pada
bagian
gu
6. Bahwa setelah 2 (dua) tahun berturut-turut PARA PENGGUGAT lulus dengan Nilai yang bagus dalam Program Pemagangan ditempat selanjutnya
PARA
PENGGUGAT
menunggu
pengangkatan menjadi pekerja tetap, sebagaimana para peserta magang sebelumnya.
ub lik
ah
A
TERGUGAT
7. Bahwa didalam menunggu pengangkatan sebagai pekerja Tetap PARA PENGGUGAT diperkerjakan oleh TERGUGAT dengan Sistem Kontrak
am
selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan perincian sebagai berikut :
dimulai pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai
ep
a. Kontrak Pertama
ah k
dengan 31 Agustus 2019 dan
R
2020;
In do ne si
b. Kontrak ke dua pada tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli
Sehingga PARA PENGGUGAT mempunyai masa kerja selama 4
A gu ng
(empat) tahun secara berturut-turut tanpa jeda.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT pada saat bekerja ditempatkan pada tempat - tempat khusus atau Obyek Fital yang tidak bisa dimasuki oleh
semua security termasuk security Outsourcing, dikarenakan PARA PENGGUGAT diberikan tanda khusus pada tanda pengenalnya;
9. Bahwa setelah mempunyai Masa Kerja 4 (empat) tahun TERGUGAT Pemutusan
Hubungan
Kerja
(PHK)
kepada
PARA
10. Bahwa
selanjutnya
PARA
lik
PENGGUGAT dengan alasan masa kerja kontraknya sudah habis. PENGGUGAT
berupaya
melakukan
penyelesaian secara Bipartit terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun
tidak
menghasilkan
ub
m
ah
melakukan
kesepakatan
antara
pihak
PARA
ka
PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
ep
11. Bahwa upaya penyelesaian secara bipartit tidak menemui kesepakatan,
ah
maka PARA PENGGUGAT menempuh upaya TRIPARTIT melalui
Jakarta Utara, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara PARA
on
ng
M
PENGGUGAT dengan TERGUGAT, oleh karenanya Mediator pada
es
R
Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminstrasi
In d
A
gu
Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan Anjuran kepada Para Pihak.
ng
12. Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial nomor : 2652/1.835.3
Perihal
Anjuran
tertanggal
30
November
2020,
PARA
PENGGUGAT melalui kuasanya menyatakan menolak isi anjuran
gu
tersebut.
13. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT menolak Anjuran Mediator
Administrasi Jakarta Utara, maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri
ub lik
ah
A
Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
am
yang menyatakan :
Pasal 14 ayat (1) :”dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud
ep
dalam pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau
ah k
para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengaadilan Hubungan
In do ne si
A gu ng
II. DASAR HUKUM
R
Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat.”
14. Bahwa berdasarkan Program Pemagangan yang diterapkan oleh
TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT telah melanggar Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan waktu pemagangan dibatasi paling lama
hanya 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan.
sebagaimana di tegaskan didalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri
Menteri
Ketenagakerjaan
No.
6
lik
Pemagangan di Dalam Negeri yang di ubah dengan Peraturan Tahun
2020
tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
ub
m
ah
Ketenagakerjaan No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
“Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ka
huruf d paling lama 1 (satu) tahun”
ep
15. bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT Status kerjanya demi
ah
Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau
R
menjadi Pekerja Tetap ditempat TERGUGAT.
ng
M
yaitu selama 4 (empat) tahun secara terus menerus sudah melebihi dari
on
3 tahun kontrak kerja maka demi hukum di nyatakan sebagai
es
16. Bahwa berdasarkan masa kerja yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT
In d
A
gu
Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau menjadi
pekerja Tetap dengan tetap menerima upah dari TERGUGAT,
ng
sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 Undangundnag Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
gu
Ketenagakerjaan.
Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
ub lik
ah
A
(7) Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2003:
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
am
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
ep
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
ah k
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
In do ne si
R
penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
A gu ng
pekerjaan yang bersifat tetap
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dapat diperpanjang atau diperbaharui
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun
dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu
lik
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara
ub
m
ah
paling lama 1 (satu) tahun
tertulis kepada pekera/buruh yang bersangkutan
ka
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan
ep
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
ah
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama,pembaruan
dan paling lama 2 (dua) tahun
ng
M
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi
on
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
es
R
perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali
In d
A
gu
Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
ng
Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003:
(1) Pemutusan
hubungan
kerja
tanpa
penetapan
sebagaimana
gu
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum
melaksanakan segala kewajibannya. 17.
Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya
ub lik
ah
A
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap
TERGUGAT mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT kembali. TUNTUTAN
am
Berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo, agar
PRIMAIR : 1.
Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT
2.
R
untuk seluruhnya;
Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan
A gu ng 3.
In do ne si
ah k
A.
ep
berkenan untuk memutuskan :
oleh TERGUGAT Batal Demi Hukum;
Menyatakan dan menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT)
PARA
PENGGUGAT
Beralih
menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4.
Menghukum dan Memerintahkan
TERGUGAT untuk segera
memanggil PARA PENGGUGAT Untuk bekerja kembali kepada TERGUGAT sebagai Pekerja Tetap paling lama 12 (dua belas)
5.
Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.
SUBSIDAIR :
ub
m
B.
lik
ah
hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
ep
ka
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
SUYATI, S.H., Para Advokat, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, dan Para
ng
Legal pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan (LBH-LK),
on
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021, dan sedangkan
es
R
Para Penggugat hadir diwakili kuasanya yaitu ANDRI, S.H., M.H., dan SRI
In d
A
gu
Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tergugat hadir kuasanya ANWAR, RUDI SIANIPAR, OTTI OCTALINDA
PRESYANTIE, FIRDAUS MAPPATURUNG, EDWIN FIRMANSYAH, dan RIZAL RACHMAN HASYIM, Para Karyawan PT. Indofood Sukses
ng
ZUBET
Makmur Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis
gu
Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara
akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
A
membacakan surat gugatan Para Penggugat tanggal 5 Maret 2021 yang isinya
Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas,
ub lik
ah
tetap di pertahankan oleh Para Penggugat;
Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, pada tanggal 2 Juni 2021 yang pada
am
pokoknya sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020, Suku Dinas Tenaga Kerja, dan
Energi
Kota
Administrasi
Jakarta
Utara
ep
Transmigrasi
telah
ah k
mengeluarkan anjuran atas perkara a quo, yaitu sebagai berikut : Pengusaha PT Indofood Sukses Makmur, Tbk – Divisi Bogasari yang di
In do ne si
R
berkedudukan
Jln. Raya Cilincing No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pekerja Sdr.
A gu ng
Ishak Harahap, dkk sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan alamat LBH Lentera
Keadilan,
Jln.
Tesah
No.
28,
RT. 001/RW. 02, Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat agar tunduk dan taat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati.
2.
Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali
dalam Perjanjian
Program Pemagangan dan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu. Dalam hal ini, pengakhiran hubungan kerja berdasarkan PKWT
ub
juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini,
ka
Para Penggugat telah menerima pengakhiran hubungan kerja tersebut
ep
sebagaimana dapat dibuktikan dengan tandatangan Para Penggugat pada surat yang dimaksud.
R
A. Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kerja Waktu pengakhiran
es
hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I. Masa Program Pemagangan
on
ng
M
In d
A
gu
Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diatur
lik
3.
m
ah
yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
1. Bahwa Tergugat menjalankan kegiatan program pemagangan untuk
11 orang peserta pemagangan yang merupakan bagian dari sistem
ng
pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta. Oleh karena
am
ah
A
No
Nama
NIK
Nama
Pemagangan
1
10012157
Agus Rizaldi
2
10012168
Rahmat Fatoni
3
10012158
Agus Setiawan
4
10012161
Eka Setiawan
5
10012162
Gusti Permana
6
10012166
Muhammad Nata Gemilang
7
10012160
Bara Bijak
8
10012167
9
10012165
10
10012172
Mulai
Berakhir
Pemagangan
01-Agustus-
31-Juli-
Security
2016
2018
ep
Manggala
ah k
Masa Berlaku Magang
Program
ub lik
gu
itu, maka dilakukan kegiatan program pemagangan.
Muhammad
A gu ng
Soleham
11
10012164
Halim
Ishak Harahap
In do ne si
R
Ramdani
Kiki Syahroni
2. Bahwa program pemagangan untuk calon anggota security Tahun
2016 tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah diatur
pada Pasal 22 ayat (2) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dikutip sebagai berikut :
lik
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
ub
m
ah
Pasal 22 ayat (2) Undang – Undang No.13 Tahun 2003
ka
Penjelasan undang – undang dari Pasal tersebut:
ep
Ayat (2) : Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga
es on
ng
M
R
ah
kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
In d
A
gu
Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
Deskripsi
Kompetensi
Kompetensi
b
Jenis
Standar
Key Behavior
ep u
hk am
No.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Concern For Kepedulian 3 1. Melakukan pemeriksaan ulang
Checking)
terhadap
R
proses dan hasil
(Own Work
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id Quality & Order terhadap kualitas
kerja
kebenaran
ng
informasi dan
tugas-tugas yang dilaksanakan
gu
sebelum
diserahkan kepada
A
pihak lain
2. Menilai
ah
keberhasilan kerja
ub lik
pribadi dengan ukuran kepuasan
am
next customer dan standar kualitas
3. Mengidentifikasi tugas atau prosedur yang
In do ne si
R
ah k
ep
pribadi
perlu dirampingkan
A gu ng
dan/atau akan
mengarah pada
proses yang lebih efektif
4. Mencatat dan
mengarsip data atau kejadian
lik
ah
sehingga memungkinkan
membantu
atau
memberikan
ng
pelayanan kepada
atau pemecahan masalah di kemudian hari
2
1) Menjaga agar next
(Problem
process selalu
Anticipation)
mendapatkan
es
Orientation
untuk
proses perbaikan
informasi yang
on
Keinginan
ep
Service
R
2
M
In d
A
gu
Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ub
m
dilaksanakannya
Halaman 11
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis
Deskripsi
Standar
Key Behavior
R
No.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Kompetensi
Kompetensi
ng
orang lain dengan
mutakhir tentang
cara menunjukkan
penyelesaian
kebutuhan process dan
next
masalah
(internal
2) Bertanya kepada
eksternal)
sehingga
ah
atau tahapan
memenuhi
next process untuk
dapat
memberikan
menentukan
kepuasan terhadap
kepuasan
layanan yang diberikan untuk
am
mencegah
Analytical
Kemampuan
Thinking
menguraikan suatu masalah menjadi
masalah 1
1) Menggunakan
(Basic Rules
aturan sederhana,
In do ne si
Utilization)
common sense,
dan pengalaman
secara sistematis
dalam
serta
mengidentifikasi
mengidentifikasi
suatu
kaitan diantaranya
permasalahan
A gu ng
bagian-bagian
2) Mengenali
kesamaan antara
lik
ah
situasi yang dihadapi sekarang
masa lalu 3) Menguraikan suatu masalah menjadi daftar tugas atau aktifitas sederhana 4) Membuat daftar tugas atau aktifitas
on
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
dengan situasi
es
3
ep
munculnya
R
ah k
untuk
ub lik
A
gu
perhatian
kemajuan projek
In d
A
gu
Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
Jenis
Deskripsi
tanpa disertai pola urutan atau prioritas
Kemampuan untuk
Organizing
merumuskan
gu
Planning &
A
Key Behavior
Kompetensi
ng
Kompetensi
1
1) Melaksanakan
(Scheduled
rangkaian tindakan
rencana kerja
Activity)
sesuai dengan
secara sistematis
urutan langkah
unit kerja, maupun antar unit kerja secara terintegrasi ke arah
yang telah
ub lik
ah
untuk diri sendiri,
am
ditentukan sebelumnya
2) Memonitor kemajuan tugas pribadi sesuai
ep
pencapaian suatu sasaran tertentu
Kemampuan untuk
Solving &
menghasilkan
Decision
keputusan atau
Making
penyelesaian
ditentukan 1
1) Menerapkan suatu
(Basic Problem
pola pemecahan
Solving
masalah terhadap
Application)
situasi yang mirip
masalah dengan
dengan cara
memanfaatkan
memilih suatu
kombinasi antara
prosedur dari
analisa,
alternatif-alternatif
pengalaman dan
prosedur yang ada
lik
ah
yang telah
In do ne si
Problem
A gu ng
judgement
2) Memilih proses
Kemampuan
Acumen
mengambil
aturan, praktek masa lalu atau instruksi yang sudah jelas
1 (Own Business
1) Mengetahui kebutuhan next
on
Business
ng
6
R
ep
ka
ub
m
yang tepat dari
es
5
dengan jadwal
R
ah k
Standar
R
No.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
4
In d
A
gu
Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 13
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis
Deskripsi
R
No.
Kompetensi
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Standar
Key Behavior
Kompetensi Knowledge)
process
ng
keputusan atau tindakan untuk
2) Mengetahui visi
A
gu
tujuan bisnis yang dilandasi oleh
perusahaan
kemampuan
3) Memahami peran
mencari dan
fungsi
membaca
seksi/departemenn
berbagai situasi aktual maupun tantangan masa datang yang
pencapaian tujuan perusahaan
ep
dihadapi
ya dalam
ub lik
ah
informasi tentang
am
perusahaan
Communication Kemampuan
2
1) Berbicara secara
menyampaikan
(Effective
jelas, lugas tetapi
dan menerima
Personal
tidak kaku,
R
Communication)
A gu ng
pesan atau
antusias dan
informasi secara
ekspresif
akurat dan dapat
2) Berbicara dan
dipahami kepada
bertanya dalam
semua level dalam
kerangka bahasa
organisasi
yang sistematis 3) Mendengarkan
lik
ah
secara aktif
4) Bertanya untuk
lawan bicara menangkap pesan yang benar 5) Memahami bahasa non verbal (tingkat volume suara, gesture dan kontak
on
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
memastikan bahwa
es
7
In do ne si
ah k
dan misi
In d
A
gu
Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis
Deskripsi
Standar
Key Behavior
R
Kompetensi
mata) dalam
ng
Kompetensi
komunikasi
6) Menggunakan
A
gu
dukungan bahasa
tepat ketika berbicara
Teamwork &
Keinginan untuk
Coordination
mengembangkan kerjasama dan
am
upaya kerja
(Tim Player)
tugas kelompok yang menjadi
2) Memahami perassaan anggota
ep
dibaktikan pada pencapaian tujuan
kelompok yang
organisasi
dinyatakan secara eksplisit
A gu ng
opini dan gagasan
yang diajukan oleh anggota kelompok
Driving
Kemampuan untuk
1
1) Mengetahui ruang
Execution
mengarahkan dan
(Individual
lingkup otoritas
Responsibility)
jawab tugas
progressnya
2) Melaksanakan
ep
ditetapkan
Kemampuan untuk
Others
meningkatkan
R
Developing
kompetensi kerja
ng
orang lain melalui
1
menjadi tanggungjawabnya
1) Menyampaikan
(Positive
komentar yang
Expectation)
positif tentang kemampuan yang
on
rencana kerja yang
tugas yang yang
ub
sesuai dengan
M
dan tanggung
lik
ah
proses kerja dan
m ka
3) Menunjukkan rasa hormat terhadap
mengendalikan
10
In do ne si
R
ah k
1) Melaksanakan
bagiannya
kolaboratif yang
9
In d
A
gu
Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
1
ub lik
ah
8
non verbal secara
es
No.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis
Deskripsi
Standar
Key Behavior
R
Kompetensi
Kompetensi
dimiliki orang lain
11
pengembangan
2) Menyampaikan
yang terencana
komentar yang
dan relevan
positif tentang
dengan tuntutan
kemauan orang
pekerjaan aktual
lain untuk belajar
maupun masa datang
Negotiation
Kemampuan untuk meraih dukungan
am
atas alternatifalternatif yang
1
1) Mengetahui topik
(Data
dari suatu sesi
Gathering)
negosiasi
2) Mengetahui data/informasi
memaksimalkan
yang diperlukan
pemenuhan
untuk bernegosiasi
kepentingan
3) Berperan serta
semua pihak
dalam suatu
negosiasi dalam
A gu ng
sebagai pengamat atau pencatat
Kemampuan untuk
(Contact
untuk berintegrasi
membangun dan
Establishment)
dengan orang lain
lik
2) Berintegrasi
jejaring hubungan
dengan sikap yang
perusahaan Kesediaan untuk
Adaptability
menjaga aktualitas
ep
Learning &
positif
ub
m
kerja di dalam
R
pengetahuan,
meningkatkan
M
1) Membuka diri
mengidentifikasi,
maupun di luar
13
1
memelihara
ah
ka
peran yang pasif,
ng
kemampuan
1
(Readiness to Learn)
1) Belajar dari kejadian atau kesalahan masa lalu 2) Meneladani
on
Networking
ah
12
In do ne si
R
ah k
ep
dapat
ub lik
ah
A
gu
ng
aktivitas
es
No.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
In d
A
gu
Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis
Deskripsi
Standar
Key Behavior
R
No.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Kompetensi
Kompetensi
tingkah laku orang-
ng
pribadi, serta terbuka terhadap
orang yang
cara berpikir dan proses
gu A
berhasil
3) Menerima
(sistem/prosedur)
perubahan dengan
yang baru /
sikap yang positif
berbeda
pemagangan,
merekrut
ub lik
ah
Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagang
memenuhi persyaratan.
sebagai
pekerja/buruh
bila
am
Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan
ep
mengikuti tata tertib perusahaan.
ah k
Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan menyediakan
instruktur,
keselamatan dan kesehatan kerja.
dan
perlengkapan
In do ne si
pelatihan,
R
fasilitas
A gu ng
Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka
waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.
Adapun program pemagangan yang disepakati bersama adalah sebagai
berikut :
1. Standard Competency
Deskripsi Kompetensi
Key Behavior
i Kemampuan untuk
Fire
mengidentifikasi risiko
Fighting
kebakaran,
3
R
ep
Fire Prev &
(Fire Fighting)
1) Melakukan perawatan ringan terhadap peralatan
pencegahan dan
kebakaran
on
pemadam
ng
merencanakan tindakan
es
Kompetens
1
Standar
lik
Jenis
ub
No.
1.2. Functional / Technical Competency
M
In d
A
gu
Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
1.1. Management Leadership Competency
Halaman 17
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis
Deskripsi Kompetensi
Standar
Key Behavior
R
No.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Kompetens
ng
i
melakukan pemadaman
2) Melakukan inspeksi terhadap peralatan
menggunakan
pemadam
peralatan
kebakaran sesuai
gu
kebakaran dengan
A
dengan standar
3) Mengklasifikasikan
ub lik
ah
jenis kebakaran 4) Memadamkan
kebakaran dengan
am
menggunakan berbagai peralatan
kebakaran di dalam berbagai situasi
bantu dalam
pemadaman
A gu ng
kebakaran
Flood
Kemampuan untuk
3
Control
mengidentifikasi risiko
(Flood
banjir, merencanakan
Fighting)
1) Melakukan
perawatan ringan
terhadap peralatan
tindakan pencegahan
pengendalian banjir
2) Melakukan inspeksi
lik
penanggulangan banjir
terhadap peralatan pengendalian banjir
ng
M
R
ah
ep
ka
standar yang ditetapkan
ub
m
sesuai prosedur
sesuai dengan standar
3) Mengklasifikasikan jenis banjir beserta metode evakuasi orang dan asset penting perusahaan
on
ah
dan melakukan
es
2
In do ne si
5) Menggunakan alat
R
ah k
ep
pemadam
In d
A
gu
Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis
Deskripsi Kompetensi
Standar
Key Behavior
R
No.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Kompetens
ng
i
4) Melokalisir banjir dengan
gu
menggunakan
berbagai peralatan
A
pengendali banjir di dalam berbagai
ub lik
bantu dalam pengendalian banjir
Security
Pengetahuan dan keterampilan
2
1) Melakukan
ep
3
5) Menggunakan alat
ah k
(Inspection)
mengamankan
penegakan hukum perjanjian kerja bersama dan
asset perusahaan
peraturan
In do ne si
R
personel, area dan
A gu ng
perusahaan
2) Melakukan patroli sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan
3) Mengatur ketertiban dan mengawasi
lik
ah
keluar masuk serta keberadaan orang
lingkungan pabrik
ep
2. Durasi Program Pemagangan
ub
ka
m
atau kendaraan di
a. Tahap I Program Security
R
ah
Program ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :
tahap I berdurasi 6 bulan (1 Agustus 2016 s/d 31
ng
M
Januari 2017).
on
Sasaran pelaksanaan Program Security tahap I adalah :
es
am
ah
situasi
In d
A
gu
Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Memahami tugas dan fungsi Security & Safety Department
•
Pengenalan Prosedur & WI Security & Safety Department
•
Memahami tugas dan fungsi jabatan Security Guard & Fire Brigade
ng
•
R
•
Mampu acting sebagai Security Guard & Fire Brigade sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan
gu
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I adalah : 2016 Kegiatan
Agst
1
1st
In-class Training
2
1st
On The Job Training
3
1st Evaluation
b. Tahap II
am
Sept
2017
Okt
Nop
Des
Jan
ub lik
ah
A
No
Program Security tahap II berdurasi 6 bulan (1 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017).
ep
•
Pendalaman pemahaman prosedur & WI Department Securty & Safety
•
Pendalaman tugas dan fungsi jabatan Security Guard & Fire Brigade
•
Mampu melaksanakan tugas sebagai Security Guard & Fire Brigade sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap II adalah : 2017
Kegiatan
Feb
2nd In-class Training
2
2nd On The Job Training
3
2nd Evaluation
Apr
Mei
Jun
Jul
lik
1
Mar
c. Tahap III
ub
m
ah
NO
In do ne si
Pendalaman pemahaman peran & fungsi Department Security & Safety
R
•
A gu ng
ah k
Sasaran pelaksanaan Program Security Apprentice tahap II adalah :
Program Security tahap III berdurasi 6 bulan (1 Agustus 2017 s/d 31 Januari
ka
2018).
ah
•
ep
Sasaran pelaksanaan Program Security Apprentice tahap III adalah : Mampu melaksanakan tugas sebagai Security Guard & Fire Brigade
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap III adalah : Kegiatan
2017
2018
on
ng
M
NO
es
R
sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan
In d
A
gu
Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Okt
Nop
R
Agst Sept
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1
3nd
2
3nd Evaluation
ng
On The Job Training
d. Tahap IV
Des
Jan
gu
Program Security tahap IV berdurasi 6 bulan (1 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018). •
Mampu melaksanakan tugas sebagai Security Guard & Fire Brigade sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan
ub lik
ah
A
Sasaran pelaksanaan Program Security tahap IV adalah :
2018
NO
Kegiatan
1
4nd On The Job Training
2
4nd Evaluation
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
ep
ah k
am
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap IV adalah :
R
3. Bahwa dikarenakan peserta pemagangan tersebut belum memiliki keahlian
bekerja
sama
A gu ng
Tergugat
In do ne si
dibidang security dengan karakteristik industri seperti Tergugat, maka
dengan
PT. Garda Kerta Raharja, pusat pendidikan dan pelatihan satuan
pengamanan, yang telah memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesia dengan SKEP Kapolri No.POL.SKEP/491/XII/1982. Dalam hal ini, peserta pemagangan diberikan pelatihan
selama 1 bulan dan mendapatkan
sertifikat serta memiliki Kartu Tanda Anggota. Dalam hal ini, setelah selesai pelatihan di lembaga tersebut, maka program pemagangan dilakukan di
lik
4. Bahwa sehubungan Para Penggugat telah menyetujui program pemagangan membutuhkan waktu 2 (dua) tahun untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan, maka Para Penggugat
ub
m
ah
Tergugat.
menandatangani perjanjian dengan Tergugat dan karenanya
ep
ka
perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang – undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
ah
“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
atau
karena
alasan-alasan
ng
M
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang
ditentukan
oleh
undang-undang.
on
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
es
R
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu
In d
A
gu
Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
5. Bahwa sehubungan pemagangan dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2016 31 Juli 2018, maka ketentuan yang berlaku adalah Undang – Undang NO.13
ng
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans No.22 Tahun 2009
dan Permenaker No.36 Tahun 2016 yang intinya dimungkinkan jangka waktu pemagangan dilakukan 2 (dua) tahun. Bahkan berdasarkan Permenaker No. Tahun
2016
gu
36
yang
menghapus
Permenakertrans
No. 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa pemagangan yang diselenggarakan
A
sebelum berlakunya Permenaker No. 36 Tahun 2016 masih tetap dapat
berjalan sampai selesai jangka waktu pemagangan.Oleh karenanya, Permenaker No.6
Tahun 2020
Tentang
Penyelenggaraan
ub lik
ah
ketentuan
Pemagangan Dalam Negeri tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini.
am
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 8 dimungkinkan untuk pemagangan melebihi dari 1(satu) tahun untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu sebagaimana diuraikan di atas, dan jangka waktu
pemagangan
ep
ah k
tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat. Terlebih lagi, selama proses berlangsung
tidak
ada
satupun
dari
Para
Penggugat
In do ne si
R
mempermasalahkan mengenai jangka waktu yang telah disepakati. 7. Bahwa terkait dengan perjanjian pemagangan 11 orang peserta pemagangan
A gu ng
telah didaftarkan ke Sudinaker Jakarta Utara.
8. Bahwa dikarenakan proses pemagangan meliputi seluruh program yang harus diikuti oleh seluruh peserta dimana program tersebut meliputi antara
lain meliputi: pengamanan pelabuhanan / ISPS Code mengingat Tergugat dalam kawasan pelabuhan. Dalam hal ini peserta pemagangan berada dalam pengawasan langsung pegawai Tergugat yaitu Foreman dan Kasie Tergugat.
9. Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasarkan hukum dalil Para
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka status pemagangan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena tidak ada
ub
2016 yang mengatur bahwa apabila jangka waktu pemagangan melebihi 1 (satu) tahun maka peserta pemagangan menjadi pegawai tetap dari
ep
ka
m
satupun ketentuan didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 36 tahun
perusahaan yang mengadakan pemagangan. 10.
Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat
tetap sangat bertentangan dengan fakta yang ada karena dari awal Para mengetahui
bahwa
pengangkatan
para
peserta
on
telah
ng
Penggugat
es
R
lulus dengan nilai bagus dan karenanya menunggu diangkat menjadi pegawai
M
In d
A
gu
Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
pemagangan dilakukan
lik
ah
Penggugat yang menyatakan bahwa dikarenakan
Halaman 22
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pemangangan tidak pernah dijanjikan untuk dianggap sebagai pegawai tetap. Dalam hal ini, proses pengangkatan pegawai tetap di Tergugat dilakukan
ng
berdasarkan kebutuhan dari operasional Tergugat. II. Masa Kontrak Kerja (PKWT)
1. Bahwa Para Penggugat dari awal masuk selaku peserta pemagangan sudah
gu
menyepakati bahwa setelah selesai pemagangan dan apabila ada
kebutuhan perusahaan untuk proyek tertentu akan ditempatkan sebagai
A
pegawai kontrak.
maka diperlukan adanya tambahan security untuk di wilayah Jakarta
ub lik
ah
2. Bahwa sehubungan dengan adanya proyek baru di Cibitung & Tangerang,
dikarenakan security Tergugat yang ada di Jakarta untuk sementara akan dipindahkan ke proyek yang ada di Cibitung & Tangerang. Oleh karenanya,
am
untuk sementara waktu dibutuhkan tambahan security kontrak sampai dengan proyek baru tersebut selesai.
ep
3. Bahwa Para Penggugat tersebut bekerja terhitung sejak 1 Agustus 2018 –
Nama
10012168
3
10012158
4
10012161
5
10012162
Agus Rizaldi Rahmat Fatoni Agus
Setiawan Eka
Setiawan Gusti Permana Muhammad
10012166
Nata
10012160
8
10012167
9
10012165
10
10012172
Fire Brigade
Bara Bijak Manggala Muhammad Ramdani Kiki
01 Agustus
31 Juli 2019
2018
01
Agustus 2019
Berakhir
31 Juli 2020
R
7
Security &
Syahroni
Soleham
ng
M
ah
ka
Gemilang
Guard
Mulai
on
6
Berakhir
es
2
PKWT II
lik
10012157
Mulai
Masa Berlaku
ep
ah m
1
PKWT I
Jabatan
In do ne si
NIK
Masa Berlaku
A gu ng
No
R
sebagai berikut:
ub
ah k
31 Juli 2019 dan 1 Agustus 2029 sampai dengan 31 Juli 2020, dengan detail
In d
A
gu
Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nama
Masa Berlaku PKWT I
Jabatan
Mulai
Berakhir
Ishak Harahap
gu
10012164
Masa Berlaku PKWT II
Halim
11
In do ne si a
NIK
ng
No
R
putusan.mahkamahagung.go.id
Mulai
Berakhir
A
4. Bahwa oleh karenanya sangat tidak berdasarkan hukum dalil Para Pengugat
yang menyatakan masa kerja Para Penggugat telah bekerja selama 4
(empat) tahun, karena faktanya Para Penggugat bekerja pada Tergugat
ub lik
ah
hanya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dimana 2 (dua) tahun sebelumnya Para Penggugat adalah peserta pemangangan.
am
5. Bahwa kontrak kerja (PKWT I) Para Penggugat tersebut didasarkan pada Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan
ah k
ep
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan pertimbangan adanya project baru di area Pabrik Cibitung & Tangerang. Sehingga dapat dikatakan
59
(1)
–
Undang
No.13
Tahun
A gu ng
Ketenagakerjaan
Undang
2003
Tentang
In do ne si
Pasal
R
bahwa pekerjaan tersebut tidak bersifat tetap.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
lik
d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
ub
Pasal 3 Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
ep
adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
ka
(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3
ah
(tiga) tahun.
tertentu yang
R
(3) Dalam hal pekerjaan
diperjanjikan dalam PKWT
on
ng
M
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat
es
m
ah
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
In d
A
gu
Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan.
ng
(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu
gu
namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
ub lik
ah
A
(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan
(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
am
pengusaha.
(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat
ep
(6) yang dituangkan dalam perjanjian.
ah k
6. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus – putus, tidak dibatasi
In do ne si
R
waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu
perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Dalam hal ini, pekerjaan
A gu ng
yang dilakukan oleh Para Pekerja hanya pekerjaan yang bersifat sementara sehubungan dengan adanya project di Cibitung & Tangerang.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti secara hukum bahwa PKWT yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuaun
yang diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan
Bahwa dari awal telah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan
lik
▪
Tergugat setelah pemagangan selesai dan apabila ada kebutuhan dari Tergugat akan dilanjutkan dengan PKWT. ▪
ub
m
ah
Pelaksanaan PKWT, yaitu sebagai berikut:
Bahwa setelah ditandatangani perjanjian PKWT I & II dan karenanya
ka
perjanjian tersebut mengikat para pihak yang berlaku sebagai undang –
ah
▪
ep
undang bagi para pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHperdata. Bahwa sehubungan masa jangka waktu kontrak telah berakhir, maka
karena masa kontrak kerja telah berakhir. Bahwa atas surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, Para
ng
M
▪
on
Penggugat telah menerima bahwa hubungan kerjanya telah berakhir
es
R
Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja
In d
A
gu
Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Para Penggugat pada surat tersebut.
ng
B. Pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah
gu
melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah dalil yang
sangat bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, Penggugat telah
antara Tergugat dengan Penggugat adalah PKWT.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf b UU NO. 13 tahun
ub lik
ah
A
mengakui secara tegas dalam gugatan a quo dasar hubungan hukum
2013 telah diatur secara tegas bahwa Perjanjian kerja berakhir pada saat berakhir jangka waktu perjanjian kerja. Dalam hal ini, pemutusan
am
hubungan kerja dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam PKWT yang telah disepakati secara bersama-sama dan karenanya sesuai
ep
dengan ketentuan Pasal 55 UU NO. 13 tahun 2003.
ah k
3. Bahwa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja telah disampaikan kepada Penggugat, Tergugat juga mengirimkan surat kepada Suku Dinas
pengakhiran
pemutusan
tersebut.
Oleh
In do ne si
dengan
R
Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kota Administrasi Jakarta Utara berkaitan karenanya,
dalil
A gu ng
Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal
155 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 karena pemutusan hubungan kerja tersebut tidak perlu melalui penetapan pengadilan adalah dalil yang justru bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang memposisikan Penggugat sebagai pegawai tetap (PKWTT) dan meminta agar Para Penggugat bekerja kembali.
lik
Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar kiranya
ah
Majelis Hakim Yang Terhormat berkenaan untuk memutus perkara aquo
ub
dengan amar sebagi berikut : -
Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
-
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan
ep
m ka
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
telah mengajukan replik di persidangan tanggal 8 Juni 2021, yang menyatakan
on
ng
tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik
es
R
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat
In d
A
gu
Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 26
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
yang juga secara tertulis di persidangan tanggal 8 Agustus 2021 yang menyatakan tetap pada jawabannya;
ng
Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapnya mengenai perdebatan replik dan duplik tersebut telah dicatat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Perkara ini dan cukup dianggap telah termuat di dalam duduk
gu
perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapnya dianggap tercantum dalam putusan ini ;
A
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada
persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Para Penggugat telah
ub lik
ah
mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai P-1.1 sampai dengan P-57;
am
1. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Jariuari 2017 (enam bulan). Pada
ep
bukti surat diberi tanda P.1-1;
ah k
2. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan). Pada
In do ne si
R
bukti surat diberi tanda P.1-2;
3. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".
A gu ng
Pada bukti surat diberi tanda P.1-3;
4. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada bukti surat diberi tanda P.1-4;
5. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l88/BGS/VI 1/2018, sejak
tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada
Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
lik
6. Perpanjangan
Nomor:
Perj.93/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.2-2;
ub
m
ah
bukti surat diberi tanda P.2-1;
7. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama ISHAK HARAHAP. Pada
ka
bukti surat diberi tanda P.3;
ah
surat diberi tanda P.4;
ep
8. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti
10. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".
ng
M
Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).
on
Pada bukti surat diberi tanda P.6-1;
es
R
9. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.5;
In d
A
gu
Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
11. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
SejakTanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan ). Pada
ng
bukti surat diberi tanda P.6-1;
12. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).
gu
Pada bukti surat diberi tanda P.6-3;
13. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
bukti surat diberi tanda P.6-4;
14. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l83/BGS/VI 1/2018, sejak
ub lik
ah
A
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 ( enam bulan). Pada
tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.7-1;
am
15. Perpanjangan
Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
Nomor
:
Perj.88/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1
ep
tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.7-2;
ah k
16. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama AGUS RIZALDI. Pada bukti surat diberi tanda P.8;
In do ne si
R
17. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.9;
A gu ng
18. SLIP GAJI Pada bukti surat diberi tanda. P.10;
19. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM". Pada bukti surat diberi tanda P.11-1;
20. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.11-2;
lik
Pada bukti surat diberi tanda P.11-3;
22. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM". Pada bukti surat diberi tanda P.11-4; 23. PERJANJIAN
PROGRAM
ub
m
ah
21. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".
PEMAGANGAN
Nomor:
ka
Perj.394/BGS/VII/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018
ep
selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.12;
ah
24. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l87/BGS/VI 1/2018, sejak
R
tangga! 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada
es on
ng
M
bukti surat diberi tanda P.13-1;
In d
A
gu
Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
R
25. Perpanjangan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor:
Perj.92/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1
ng
tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.13-2;
26. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama GUSTI PERMANA. Pada bukti surat diberi tanda P.14;
gu
27. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.15;
29. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 ( enam bulan).
ub lik
ah
A
28. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.16;
Pada bukti surat diberi tanda P.17-1;
30. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
am
Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 {enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.17-2;
ep
31. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
ah k
Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.17-3;
In do ne si
R
32. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada
A gu ng
bukti surat diberi tanda P-17.4;
33. PERJANJIAN
PROGRAM
PEMAGANGAN
Nomor:
Perj.403/BGS/VII/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018 selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.18;
34. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l93/BGS/VI 1/2018, sejak
tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada
Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
lik
35. Perpanjangan
Nomor:
Perj.98/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.19-2;
ub
m
ah
bukti surat diberi tanda P.19-1;
36. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama SOLEHAM HALIM. Pada
ka
bukti surat diberi tanda P.20;
ah
surat diberi tanda P.21;
ep
37. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti
39. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
ng
M
Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).
on
Pada bukti surat diberi tanda P.23.1;
es
R
38. SLIP GAJ!. Pada bukti surat diberi tanda P.22;
In d
A
gu
Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
40. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan ). Pada
ng
bukti surat diberi tanda P.23.2;
41. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 ( enam bulan ).
gu
Pada bukti surat diberi tanda P.23-3;
42. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
bukti surat diberi tanda P.23-4; 43. PERJANJIAN
PROGRAM
PEMAGANGAN
Nomor
:
ub lik
ah
A
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada
Perj.393/BGS/VI!/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018. selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.24;
am
44. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l86/BGS/VII/2018, sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada
ah k
45. Perpanjangan
ep
bukti surat diberi tanda P.25-1; Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
Nomor:
Perj.98/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1
In do ne si
R
tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.25-2;
46. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama EKA SETIAWAN. Pada
A gu ng
bukti surat diberi tanda P.26;
47. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.27;
48. SUP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.28;
49. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan). Pada
lik
50. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 ( enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.29-2;
ub
m
ah
bukti surat diberi tanda P.29-1;
51. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
ka
Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).
ep
Pada bukti surat diberi tanda P.29-3;
ah
52. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
R
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juii 2018 ( enam bulan). Pada
es on
ng
M
bukti surat diberi tanda P.29-4;
In d
A
gu
Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PROGRAM
PEMAGANGAN
R
53. PERJANJIAN
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor:
Perj.398/BGS/V!l/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018.
ng
selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.30;
54. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l91/BGS/VI 1/2018, sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada
gu
bukti surat diberi tanda P.31-1;
55. Perpanjangan
Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
Nomor:
tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.31-2;
56. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama MUHAMMAD RAMDANI.
ub lik
ah
A
Perj.96/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1
Pada bukti surat diberi tanda P.32;
57. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti
am
surat diberi tanda P.33;
58. SLIP GAJI. P Pada bukti surat diberi tanda.34;
ep
59. Surat Sertlficate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
ah k
Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.35-1;
In do ne si
R
60. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 ( enam bulan ). Pada
A gu ng
bukti surat diberi tanda P.35-2;
61. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.35-3;
62. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 ( enam bulan). Pada
lik
63. PERJANJIAN PROGRAM PEMAGAMGAN Nomor: Perj.399/BGS/VI 1/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli. Pada bukti surat diberi tanda P.36;
ub
m
ah
bukti surat diberi tanda P.35-4;
64. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l92/BGS/VII/2018, sejak
ka
tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada
ah
65. Perpanjangan
ep
bukti surat diberi tanda P.37-1; Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
Nomor:
tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.37-2;
ng
M
66. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama RAHMAT FATONI. Pada
on
bukti surat diberi tanda P.38;
es
R
Perj.96/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1
In d
A
gu
Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
67. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.39;
ng
68. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.40;
69. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).
gu
Pada bukti surat diberi tanda P.41-1;
70. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".
71. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).
ub lik
ah
A
Pada bukti surat diberi tanda P.41-2;
Pada bukti surat diberi tanda P.41-3;
72. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
am
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada bukti surat diberi tanda P.41-4;
PROGRAM
PEMAGANGAN
Nomor:
ep
73. PERJANJIAN
ah k
Perj.392/BGS/VII/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018. selama 2 (dua) tahun berturut- turut. Pada bukti surat diberi tanda P.42;
In do ne si
R
74. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama BARA BIJAK MANGGALA. Pada bukti surat diberi tanda P.43;
A gu ng
75. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.44;
76. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.45;
77. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l90/BGS/VII/2018, sejak
tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.46-1; Perjanjian
kerja
waktu
tertentu
Nomor:
lik
Perj.95/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P-46-2;
79. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama MUHAMMAD NATA
ub
m
ah
78. Perpanjangan
GEMILANG. Pada bukti surat diberi tanda P.47;
ka
80. Menerangkan bahwa pihak Pt. Bogasari Melakukan PHK kepada
ep
Penggugat MUHAMMAD NATA GEMILANG. P.48;
ah
81. SUP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.49;
Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).
on
ng
M
Pada bukti surat diberi tanda P.50-1;
es
R
82. Surat Sertificate Pendidikan "SECURnY APPRENTICE PROGRAM"
In d
A
gu
Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
83. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 ( enam bulan ). Pada
ng
bukti surat diberi tanda P.50-2;
84. Surat Sertificate Pendidlkan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).
gu
Pada bukti surat diberi tanda P.50-3;
85. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"
bukti surat diberi tanda P.50-4;
86. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama AGUS SETIAWAN. Pada bukti surat diberi tanda P.51;
ub lik
ah
A
Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada
87. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti
am
surat diberi tanda P.52;
88. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.53;
ep
89. Surat Keterangan Pengajuan Pembuatan KTASatpam PT. INDOFOOD
ah k
SUKSES MAKMUR Tbk.. Pada bukti surat diberi tanda P.54; 90. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama KIKI SAHRONI. Pada bukti
In do ne si
R
surat diberi tanda P.55;
91. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti
A gu ng
surat diberi tanda P.56;
92. Surat Keterangan Pengajuan Pembuatan KTASatpam PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk.. Pada bukti surat diberi tanda P.57; Menimbang,
bahwa
demikian
pula
untuk
menguatkan
dalil-dalil
sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup
dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian
Program Security Apprentice 2016 (BADP- HRSS1). Pada bukti surat
lik
1.
diberi tanda T.1;
Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.395/BGS/VII/2016
ub
2.
dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T.2-A; 3.
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.188/BGS/VII/2018
4.
ep
dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T.2-B; Perpanjangan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No.Perj.93/BGS/V/
Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.44/BGS/HRO/VII/20 dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T-2-D;
on
ng
es
5.
R
2019 dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T.2-C;
M
In d
A
gu
Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-15;
Halaman 33
Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.389/BGS/VII/2016
R
6.
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3-A;
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.183/BGS/VII/2018
ng
7.
dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3.B; 8.
Perpanjangan
Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
gu
Perj.88/BGS/V/2019 dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3-C;
A
9.
Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.37/BGS/HRO/VI/20 dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3-D;
ub lik
ah
10. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.394/BGS/VII/2016 dengan Gusti Permana. Pada bukti surat diberi tanda T-4-A;
11. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.187/BGS/VII/2018
am
dengan Gusti Permana. Pada bukti surat diberi tanda T.4-B; 12. Perpanjangan
Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
ep
Perj.92/BGS/V/2019 dengan Gusti Permana. Pada bukti surat diberi tanda
ah k
T.4-C;
In do ne si
tanda 5.1-A;
R
13. Rekapitulasi Mutasi Security & Safety Operation. Pada bukti surat diberi
14. Surat Tergugat No. SKK.61/BGS/PERS.R/IX/17 tanggal 7 September
A gu ng
2017. Pada bukti surat diberi tanda T.5-B;
15. Surat Tergugat No. SKK.34/BGS/PERS.R/VI/18 tanggal 4 Juni 2018. Pada bukti surat diberi tanda T.5-C;
16. Surat Tergugat No. SKK.34/BGS/PERS.R/VI/18 tanggal 4 Juni 2018. Pada bukti surat diberi tanda T.5-D;
17. Surat Tergugat No. SKK.34/BGS/PERS.R/VI/18 tanggal 4 Juni 2018. Pada
lik
18. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.403/BGS/VII/2016 dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda T.6-A;
ub
19. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.193/BGS/VII/2018 dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda T.6-B; 20. Perpanjangan
Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
Perj.98/BGS/V/2019 dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda
ep
ka
m
ah
bukti surat diberi tanda T.5-E;
T.6-C;
dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda T.6-D;
ng
22. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.393/BGS/VII/2016
on
dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-A;
es
R
21. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.48/BGS/HRO/VI/20
In d
A
gu
Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 34
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
23. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.186/BGS/VII/2018 dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-B; Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
ng
24. Perpanjangan
Tertentu
No.
Perj.91/BGS/V/2019 dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-C;
gu
25. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.43/BGS/HRO/VII/20 dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-D;
A
26. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.398/BGS/VII/2016 dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-A;
ub lik
ah
27. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.191/BGS/VII/2018 dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-B; 28. Perpanjangan
Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
am
Perj.96/BGS/V/2019 dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-C;
ep
29. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.47/BGS/HRO/VII/20
ah k
dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-D; 30. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.399/BGS/VII/2016
In do ne si
R
dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-A;
31. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.192/BGS/VII/2018
A gu ng
dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-B;
32. Perpanjangan
Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
Perj.97/BGS/V/2019 dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-C;
33. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.39/BGS/HRO/VI/20 dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-D;
lik
dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi tanda T.10-A; 35. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.185/BGS/VII/2018
36. Perpanjangan
Perjanjian
ub
dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi tanda T.10-B; Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
Perj.90/BGS/V/2019 dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi
ep
tanda T.10-C;
37. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.42/BGS/HRO/VII/20
38. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.397/BGS/VII/2016 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-A;
on
ng
es
R
dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi tanda T.10-D;
M
In d
A
gu
Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
34. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.392/BGS/VII/2016
Halaman 35
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
39. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.190/BGS/VII/2018 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-B; Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
ng
40. Perpanjangan
Tertentu
No.
Perj.95/BGS/V/2019 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-C;
gu
41. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.46/BGS/HRO/VII/20 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-D;
A
42. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.390/BGS/VII/2016 dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.12-A;
ub lik
ah
43. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.184/BGS/VII/2018 dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.12-B; 44. Perpanjangan
Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
am
Perj.89/BGS/V/2019 dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.12-C;
ep
45. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.41/BGS/HRO/VII/20
ah k
dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T-12-C; 46. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.396/BGS/VII/2016
In do ne si
R
dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-A;
47. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.189/BGS/VII/2018
A gu ng
dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-B;
48. Perpanjangan
Perjanjian
Kerja
Untuk
Waktu
Tertentu
No.
Perj.94/BGS/V/2019 dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-C;
49. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.45/BGS/HRO/VII/20 dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-D;
lik
Penggugat). Pada bukti surat diberi tanda T-14;
51. Berita Acara Penelitian Kasus Sdr Saeful Bahri (saksi yang diajukan Penggugat). Pada bukti surat diberi tanda T.15;
ub
Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian
ep
ka
m
ah
50. Berita Acara Penelitian Kasus Sdr. Oktavia (saksi yang diajukan
berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai
huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto
ng
Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai
on
kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;
es
R
secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1)
In d
A
gu
Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 36
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan
ng
perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk
pembuktian perkara ini (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);
gu
Menimbang, bahwa didepan sidang Para Penggugat telah mengajukan
2 (dua) orang saksi fakta, di sumpah menurut agama dan kepercayaanya dan
A
menerangkan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja pada targugat dari tahun 2013 sampai
ub lik
ah
1. Oktavia :
dengan tahun 2021;
- Bahwa proses penerimaannya adalah saksi melamar dan saksi magang
am
dulu selama 2 tahun lalu dikontrak 1 tahun dan selanjutnya diangkat menjadi karyawan ;
ep
- Bahwa pekerjaan saksi dinilai setiap 6 bulan sekali berarti jika
ah k
penilaiannya buruk maka akan di berhentikan atau tdk lulus - Bahwa upah selama magang sesuai UMR dan kerjanya selama 6 hari
In do ne si
R
dengan jam kerja mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Para Penggugat adalah Pengamanan maka
A gu ng
focus Pendidikan menyangkut system pengamanan;
- Bahwa saksi bekerja lebih dulu dibandingkan dengan para Penggugat yang mana para Penggugat bekerja sekitar tahun 2016;
- Bahwa para Penggugat keluar lebih dulu dibandingkan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kontrak para Penggugat dan mereka berhenti karena tidak diangkat sebaga karyawan tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hak-haknya para Penggugat sudah
lik
ah
diberikan atau belum;
- Bahwa Para penggugat tidak bekerja karena sudah selesai masa
ub
m
kontraknya dan mereka adalah Pegawai Kontrak
- Bahwa saksi tidak tahu menegani perjanjian kerja magang antara pada Penggugat dengan Tergugat;
ka
ep
- Bahwa tugas pokok Para Penggugat adalah : mengamankan area gedung, pemadaman kebakaran dan mengendalikan banjir;
on
ng
2. Muh Nirwahid :
es
melalui surat;
R
- bahwa sebelum di berhentikan para P telah diberitahukan oleh Tergugat
In d
A
gu
Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 37
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
- Bahwa saksi masih satu bagian dengan para Penggugat hanya saja saat itu para Penggugat magang lalu setelah itu kontrak;
ng
- Bahwa saat itu saksi dan para Penggugat sedang magang selama 2 tahun;
- Bahwa perjanjian magang antara saksi dengan Tergugat ada di dalam
gu
perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa saksi keluar dari perusahaan Tergugat pada tahun 2019;
Penggugat masuk kerja pada tahun 2016;
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah petugas keamanan atau
ub lik
ah
A
- Bahwa saksi kerja lebih dulu dibandingkan para Penggugat dan para
Security;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kontrak para Penggugat dan
am
mereka berhenti karena tidak diangkat sebaga karyawan tetap; - Bahwa saksi tidak tahu apakah hak-haknya para Penggugat sudah
ep
diberikan atau belum;
ah k
- Bahwa Para penggugat tidak bekerja karena sudah selesai masa kontraknya dan mereka adalah Pegawai Kontrak
In do ne si
R
- Bahwa saksi tidak tahu menegani perjanjian kerja magang antara pada Penggugat dengan Tergugat;
A gu ng
- Bahwa tugas pokok Para Penggugat adalah : mengamankan area gedung, pemadaman kebakaran dan mengendalikan banjir;
- bahwa sebelum di berhentikan para P telah diberitahukan oleh Tergugat melalui surat;
Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yaitu tanggal 27 Oktober
2021,
Tergugat
tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil
lik
persidangan, kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis
ub
dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2021;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada
ep
relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;
R
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Para Penggugat maupun
ng
es
Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
M
on
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
In d
A
gu
Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
bantahannya meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di dalam
Halaman 38
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;
ng
Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan a quo karena Para Penggugat menolak anjuran Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Kota Adminsitrasi Jakarta Utara, dengan Nomor 2652/-
gu
1.835.3 Perihal Anjuran tertanggal 30 November 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
A
Negeri Jakarta Pusat;
Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah melakukan upaya
ub lik
ah
perdamaian di tingkat tripatrit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaiakan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;
am
Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dalam jawabannya di atas;
ep
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal
ah k
oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil
In do ne si
R
gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya
A gu ng
sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUH Perdata ;
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil–dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai Bukti P-1.1 s/d P-57 dan untuk mempertahankan atau meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-15;
Menimbang, bahwa didepan sidang Para Penggugat telah mengajukan 2
lik
tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan,
ub
Menimbang, bahwa atas perselisihan perkara a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan Anjuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adminsitrasi Jakarta Utara, Nomor 2652/-
ep
ka
m
ah
(dua) saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat
1.835.3 Perihal Anjuran tertanggal 30 November 2020 yang terlampir bersama
menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan
ng
Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial
on
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan
es
R
gugatan a quo, Anjuran tersebut membuktikan bahwa Para Pihak telah
In d
A
gu
Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 39
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1
ng
angka (17), Pasal 2 juncto Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
gu
Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada awalnya bekerja
di tempat Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, ditempatkan
A
dalam Program Pemagangan Security selama 2 (dua) Tahun berturut-turut yang dimulai dari tanggal 01 Agustuts 2016 sampai dengan 31 Juli 2018, dimana
ub lik
ah
Program Pemagangan tersebut merupakan bagian dari penyaringan tenaga
kerja khusus untuk Tenaga Kerja Security yang dipersiapkan untuk menjadi Pekerja Tetap, sehingga Tergugat sangat ketat didalam penerimaan peserta
am
magang maupun didalam pendidikannya, oleh karena itu jika terdapat peserta magang yang nilainya dibawah rata-rata maka perserta tersebut langsung di Off
ep
magangnya. Setelah 2 (dua) tahun Para Penggugat lulus dengan Nilai yang
ah k
bagus dalam Program Pemagangan ditempat Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, dan menunggu pengangkatan menjadi pekerja tetap,
A gu ng
In do ne si
R
sebagaimana para peserta magang sebelumnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Para Penggugat dalam waktu
menunggu pengangkatan sebagai pekerja Tetap (PKWTT) Para Penggugat
diperkerjakan oleh Tergugat dengan Sistem Kontrak selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan perincian sebagai berikut :
a) Kontrak Pertama, dimulai pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan
lik
b) Kontrak ke Dua pada tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020;
ub
Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 31 Juli 2020 Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan
ep
masa kerja kontraknya sudah habis, sehingga dengan demikian Para Penggugat mempunyai masa kerja pada Tergugat selama 4 (empat) tahun
R
secara berturut-turut tanpa jeda. Karenanya Para Penggugat bekerja pada
on
ng
es
Tergugat dengan masa kerja dan upah Para Penggugat sebagai berikut;
M
In d
A
gu
Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
31 Agustus 2019;
Halaman 40
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
A
3
4
In do ne si a
ISHAK HARAHAP
Gaji/Bulan
Masa Kerja
(Rupiah)
Terakhir (Rp) 01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
2020
RAHMAT FATONI
gu
2
Nama
ng
No
1
01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
2020
BARA
BIJAK 01-08-2016 S/D 31-07-
MANGGALA
2020
GUSTI PERMANA
01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
4.138.050
5
EKA SETIAWAN
01-08-2016 S/D 31-072020
am
6
SOLEHAM HALIM
4.138.050
01-08-2016 S/D 31-072020
AGUS RIZALDI
4.138.050
01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
ep
7
ub lik
ah
2020
ah k
2020
8
AGUS SETIAWAN
01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
M. NATA GEMILANG
In do ne si
9
R
2020
01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
A gu ng
2020
10
11
MUHAMMAD RAMDANI
KIKI SAHRONI
01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
2020 01-08-2016 S/D 31-07-
4.138.050
2020
Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, Program Pemagangan
lik
Ketenagakerjaan, dikarenakan waktu pemagangan dibatasi paling lama hanya 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan, sebagaimana di
ub
tegaskan didalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang di ubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang
ep
ka
m
ah
yang diterapkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah melanggar Hukum
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat, berdasarkan
secara terus menerus sudah melebihi dari 3 (tiga) tahun kontrak kerja maka
ng
demi hukum di nyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
on
(PKWTT) atau menjadi pekerja Tetap dengan tetap menerima upah dari
es
R
masa kerja yang dimiliki oleh Para Penggugat yaitu selama 4 (empat) tahun
In d
A
gu
Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 41
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Tergugat, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 Undangundnag Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 155 ayat dan
ayat
(2)
Undang-undang
Nomor
13
Tahun
ng
(1)
Ketenagakerjaan;
2003
tentang
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat
gu
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Batal Demi Hukum,
A
dan menyatakan dan menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat Beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
ub lik
ah
(PKWTT) dan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera memanggil Para Penggugat Untuk bekerja kembali kepada Tergugat sebagai
Pekerja Tetap paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai
am
kekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat
ep
kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
ah k
Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan menjalankan kegiatan program pemagangan, yaitu Program Pemagangan Security untuk 11 (sebelas) orang yang merupakan bagian dari
In do ne si
R
peserta pemagangan, yaitu Para Penggugat,
sistem pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta untuk jangka
A gu ng
waktu sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Juli 2018.
Program
pemagangan untuk calon anggota security Tahun 2016 tersebut dijalankan
berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 22 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan dikarenakan
peserta pemagangan tersebut belum memiliki keahlian dibidang security
lik
dengan PT. Garda Kerta Raharja, pusat pendidikan dan pelatihan satuan pengamanan, yang telah memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesia
ub
dengan SKEP Kapolri No. POL.SKEP/491/XII/1982, peserta pemagangan diberikan pelatihan selama 1 bulan dan mendapatkan sertifikat serta memiliki Kartu Tanda Anggota. Dalam hal ini, setelah selesai pelatihan di lembaga tersebut, maka program pemagangan dilakukan di Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk;
ep
ka
m
ah
dengan karakteristik industri seperti Tergugat, maka Tergugat bekerja sama
program pemagangan membutuhkan waktu 2 (dua) tahun untuk mencapai
ng
standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan,
on
sehingga Para Penggugat menandatangani perjanjian dengan Tergugat, dan
es
R
Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Para Penggugat telah menyetujui
In d
A
gu
Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 42
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
karenanya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang – undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Dan pemagangan yang
ng
dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2016 - 31 Juli 2018, berlaku sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Permenakertrans No. 22 Tahun 2009 dan
Permenaker No. 36 Tahun 2016, yang intinya dimungkinkan jangka waktu
gu
pemagangan dilakukan 2 (dua) tahun. Dan berdasarkan Permenaker No. 36
Tahun 2016 yang menghapus Permenakertrans No. 22 Tahun 2009,
A
menyatakan bahwa pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya
Permenaker No. 36 Tahun 2016 masih tetap dapat berjalan sampai selesai
ub lik
ah
jangka waktu pemagangan, dan memungkinkan untuk pemagangan melebihi
dari 1 (satu) tahun untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu sebagaimana diuraikan di atas, dimana jangka waktu tersebut telah disepakati oleh Para
am
Penggugat. Terlebih lagi, selama proses pemagangan berlangsung tidak ada satupun dari Para Penggugat mempermasalahkan mengenai jangka waktu yang
ep
telah disepakati tersebut;
ah k
Menimbang, bahwa dengan demikian sangat tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dikarenakan pemagangan
In do ne si
R
dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka status pemagangan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena
A gu ng
tidak ada satupun ketentuan didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.
36 tahun 2016 yang mengatur bahwa apabila jangka waktu pemagangan
melebihi 1 (satu) tahun maka peserta pemagangan menjadi pegawai tetap dari perusahaan yang mengadakan pemagangan, disamping itu, sejak awal Para
Penggugat telah mengetahui bahwa pengangkatan para peserta pemagangan
tidak pernah dijanjikan untuk dianggap sebagai pegawai tetap. Dalam hal ini,
lik
kebutuhan dari operasional Tergugat;
Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat, Para Penggugat dari
ub
awal masuk selaku peserta pemagangan sudah menyepakati bahwa setelah selesai pemagangan dan apabila ada kebutuhan perusahaan untuk proyek tertentu akan ditempatkan sebagai pegawai kontrak. Dan sehubungan dengan adanya proyek baru di Cibitung & Tangerang, dimana diperlukan adanya
ep
ka
m
ah
proses pengangkatan pegawai tetap di Tergugat dilakukan berdasarkan
tambahan security untuk di wilayah Jakarta karena security Tergugat yang ada
Tangerang, maka untuk sementara waktu dibutuhkan tambahan security kontrak dengan
proyek
baru
tersebut
selesai,
sehingga
ng
sampai
Tergugat
on
mempekerjakan Para Penggugat sebagai karyawan kontrak untuk periode
es
R
di Jakarta untuk sementara akan dipindahkan ke proyek yang ada di Cibitung &
In d
A
gu
Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 43
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 – 31 Juli 2019 dan periode terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2029 sampai dengan 31 Juli 2020;
ng
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf b
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas bahwa Perjanjian kerja berakhir pada saat berakhir jangka waktu
gu
perjanjian kerja. Dalam hal ini, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam
A
PKWT yang telah disepakati secara bersama-sama dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 13 tahun 2003, maka sangat tidak
ub lik
ah
berdasarkan hukum dalil Penggugat yang memposisikan Penggugat sebagai pegawai tetap (PKWTT) dan meminta agar Para Penggugat bekerja kembali; Menimbang,
bahwa
dari
pokok-pokok
perselisihan
antara
Para
am
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pokok permasalahan dari perselisihan tersebut yang
ep
akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah Apakah status hubungan kerja
ah k
antara Para Penggugat dengan Tergugat, bersifat tetap ataukah tidak tetap ?, dan apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap
In do ne si
R
Para Penggugat adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum ataukah tidak
A gu ng
dengan segala akibat hukumnya?;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih
dahulu mengenai status hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Panduan Program
Security Apprentice 2016, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa tujuan diadakannya program adalah untuk mendapatkan bench strength yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk level Security dengan
lik
ah
tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan model
ub
kompetensi Bogasari dan untuk menjamin ketersediaan Security yang kompeten, berkualitas dan professional di perusahaan; 2. Bahwa ada persyaratan yang ditentukan untuk dapat mengikuti program tersebut, yaitu persyaratan sebagai perserta dan persyaratan kompetensi;
ep
m ka
3. Bahwa selama mengikuti Program berlaku ketentuan Waktu Kerja;
dimulai sejak tanggal 1 Mei 2016 dan berakhir tanggal 30 April 2018;
ng
5. Bahwa selama Program berlangsung, diberlakukan system penilaian dengan
on
kriteria dan pembobotan yang sudah ditentukan;
es
R
4. Bahwa Program Security Apprentice ini berlangsung selama dua tahun,
In d
A
gu
Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 44
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat
ng
serta berdasarkan Bukti P-1.1 s/d Bukti P-57 dan Bukti T-2A s/d Bukti T-13D berupa Sertifikate Program Security Apprentice atas nama Para Penggugat, Perjanjian Program Pemagangan Security antara Tergugat dengan Para
gu
Penggugat, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu,
A
Kartu Identitas Para Penggugat, Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjajian
Kerja atas nama Para Penggugat dan Slip Gaji Para Penggugat, Majelis Hakim
ub lik
ah
berpendirian sebagai berikut sebagai berikut:
1) Bahwa Para Penggugat melalui Perjanjian Program Pemagangan Security yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dengan
am
Tergugat, telah menyepakati menerima penunjukkan oleh Tergugat sebagai peserta untuk mengikuti Program Pemagangan Security dalam kurun waktu
ep
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d
ah k
tanggal 31 Juli 2018, yang ditempuh selama 4 (empat) tahap, dimana hasil evaluasi dari setiap tahapan menentukan keikutsertaan Para Penggugat
In do ne si
R
untuk mengikuti tahap selanjutnya. Apabila Para Penggugat telah berhasil
masuk Tahap 4 dan dinyatakan lulus oleh Tergugat, maka Para Penggugat
A gu ng
akan ditempatkan sebagai Guard – Security & Fire Brigade dengan status kontrak terlebih dahulu;
2) Bahwa setelah Para Penggugat menyelesaikan Program Pemagangan dari
Tergugat, selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Para
Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai Guard-Security & Fire Brigade untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31
lik
waktu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020; 3) Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir dari Tergugat masing-
ub
masing sebesar Rp. 4.138.050,- (Empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) per bulan;
4) Bahwa selanjutnya dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan PKWT,
ep
Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat terhitung
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
ng
atas, maka dengan Para Penggugat dan Tergugat menyepakati dan
on
menandatangani Perjanjian Program Pemagangan Security, karenanya
es
sejak tanggal 1 Agustus 2020 karena berakhirnya Perpanjangan PKWT;
R
ka
m
ah
Juli 2019, dan diperpanjang berdasarkan Perpanjangan PKWT untuk jangka
In d
A
gu
Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 45
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi para
pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan,
ng
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau
gu
karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
A
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5)
Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di
ub lik
ah
Dalam Negeri, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 5
(5). Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
am
paling lama 1 (satu) tahun;
ep
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbnagan dan fakta-
ah k
fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, terbukti bahwa Perjanjian Pemagangan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk
In do ne si
R
jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun adalah telah melanggar batas waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu paling lama 1
A gu ng
tahun, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Juncto Pasal 1366 KUHPerdata, Juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana atas pelanggaran tersebut terhadap perjanjian
pemagangan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum. Adanya jangka waktu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat selama Pemagangan membuktikan Para Penggugat bekerja pada
lik
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sebagai karyawan kontrak untuk
ub
jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun yaitu selama Para Penggugat mengikuti program pemagangan pada Tergugat, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Juli 2018 dengan jabatan sebagai Guard-Security & Fire Brigade;
ep
ka
m
ah
Tergugat untuk jangka waktu tertentu;
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap hubungan kerja
mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (3), (4) dan (7) Undang-Undang Nomor
on
ng
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :
es
R
dengan PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim
In d
A
gu
Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 46
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Ayat (3) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
ng
Ayat (4) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka
waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling
gu
lama 1 (satu) tahun;
Ayat (6) : Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan
berakhirnya
perjanjian
kerja
waktu
tertentu
yang
lama,
pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
ub lik
ah
A
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun; Ayat (7): Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
am
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
ah k
ep
tertentu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-
In do ne si
R
fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PKWT yang dibuat dan disepakati antara masing-masing Para Penggugat
A gu ng
dengan Tergugat tertanggal 1 Agustus 2018 untuk jangka waktu 1 tahun
terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 adalah merupakan
PKWT Perpanjangan, sedangkan PKWT Perpanjangan tertanggal 1 Agustus 2019 untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli
2020 adalah PKWT Pembaharuan. Selanjutnya setelah berakhirnya PKWT
Perpanjangan tanggal 31 Juli 2019, masing-masing Penggugat dengan Tegugat
Majelis Hakim PKWT tersebut adalah PKWT
lik
Agustus 2019, yang menurut
Pembaharuan untuk jangka waku 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus
ub
2019 s/d 31 Juli 2020;
Menimbang, bahwa mencermati PKWT Perpanjangan dan PKWT Pembaharuan antara masing-masing Para Penggugat dengan Tergugat, diketahui antara PKWT perpanjangan dengan pembaharuan tersebut adalah
ep
ka
m
ah
melakukan perpanjangan PKWT melalui PKWT Perpanjangan tertanggal 1
tanpa ada jeda waktu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7)
Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu
ng
Tidak Tertentu terhitung setelah berakhirnya PKWT Perpanjangan, yaitu
on
terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, dengan demikian terhadap petitum Para
es
R
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PKWT antara
In d
A
gu
Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 47
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Pengguat angka (3) agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat Beralih menjadi
ng
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
gu
benar telah berlangusung hubungan kerja antara Para Penggugat dengan
Tergugat dimana masing-masing Para Penggugat bekerja pada Tergugat
A
sebagai karyawan tetap terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020, dengan jabatan
masing-masing Penggugat adalah sebagai Guard-Security & Fire Brigade dan
ub lik
ah
menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.138.050,- (Empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) per bulan;
Menimbang, bahwa oleh karena status Para Penggugat sebagai pekerja
am
tetap (PKWTT), mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan tanggal
2 November 2020 dan aturan
ep
pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang
ah k
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja telah diundangkan tanggal 2 Februari 2021,
In do ne si
R
berdasarkan asas Non Retroaktif yang berlaku secara universal yang dijamin
oleh ketentuan Pasal 28 huruf I UUD 1945, yang pada pokoknya mengatur
A gu ng
larangan hukum berlaku surut kecuali mengenai hak asasi manusia. Asas non
retroaktif dalam arti Undang-Undang hanya boleh dipergunakan terhadap
peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah
undang-undang itu dinyatakan berlaku. Faktanya gugatan a quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2021 setelah disahkan peraturan Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2020
berupa
Peraturan
lik
Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021, karenanya Majelis Hakim berpendirian penyelesaian perselisihan PHK dalam perkara a quo selain
ub
mengacu pada ketentuan perundang-undangan in casu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
ep
ka
m
ah
pelaksana
Kerja dan peraturan pelaksananya, Peraturan Perusahaan atau PKB yang
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan
ng
mempertimbangkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan
on
Tergugat terhadap Para Penggugat sebagai berikut:
es
R
berlaku di perusahaan Tergugat;
In d
A
gu
Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 48
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya
Perjanjian Kerja dari Tergugat terhadap masing-masing Penggugat tertanggal 8
ng
Juli 2020 (Vide Bukti T-2D, T-3D, T-4D, T-5D, T-6D, T-7D, T-8D, T-9D, T-10D, T-11D, T-12D dan T-13D) pada pokoknya diketahui bahwa Tergugat telah
melakukan PHK terhadap masing-masing Penggugat terhitung sejak tanggal 1
gu
Agustus 2020 karena berakhirnya Perpanjangan PKWT, sedangkan Majelis Hakim berpendirian bahwa Perpanjangan PKWT antara Para Penggugat
A
dengan Tergugat adalah merupakan PKWT Pembaharuan, yang menurut
Majelis Hakim adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
ub lik
ah
yang menjadikan Para Penggugat demi hukum menjadi karyawan tetap pada
Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, terhitung sejak berkahirnya Perpanjangan PKWT, sehingga menurut Majelis Hakim PHK yang
am
dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Kerja adalah tidak sah, oleh karena itu PHK terhadap
ep
Para Penggugat oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum, yang
ah k
memberikan konsekwensi bahwa Para Penggugat adalah masih tetap bekerja dan merupakan karyawan Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk;
In do ne si
R
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan PHK terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
A gu ng
telah dinyatakan batal demi hukum, karenanya menurut Majelis Hakim menjadi kewajiban Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk kembali masuk bekerja,
sehingga
beralasan
hukum
karenanya
Majelis
Hakim
untuk
Menghukum Tergugat dengan Memerintahkan Tergugat memanggil Para
Penggugat untuk kembali bekerja pada perusahaan Tergugat, karenanya atas
petitum Para Penggugat angka (4) untuk Majelis Hakim Menghukum dan untuk segera memanggil Para Penggugat untuk bekerja
lik
kembali kepada Tergugat sebagai Pekerja Tetap paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah beralasan
ub
menurut hukum untuk dinyatakan dikabulkan;
Menimbang, bahwa apabila ternyata Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di posisi semula atau yang sederajat maka upah/gaji Para Penggugat yang biasa diterima harus tetap
ep
ka
m
ah
Memerintahkan
dibayar oleh Tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini telah
Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan Ex Aequo Et
ng
Bono, Tergugat dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila
on
Tergugat dengan sengaja telah melalaikan putusan pengadilan dimana dalam
es
R
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);
In d
A
gu
Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 49
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
amar putusannya tidak membayarkan sejumlah uang namun menghukum pihakpihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;
ng
Menimbang, bahwa oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.820.742,- [ cat : ((Rp. 4.138.050,- / 25) x 11) (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua
gu
Rupiah) per hari yang sesuai dengan upah/gaji Para Penggugat per hari adalah
hal yang wajar dan masuk akal serta logis untuk dilaksanakan oleh Tergugat,
A
apabila ternyata Tergugat dengan sengaja melalaikan/tidak melaksanakan isi
Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Para
ub lik
ah
putusan Pengadilan Hubungan Industrial secara sukarela dalam perkara a-quo ;
Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara a quo
am
dinyatakan di kesampingkan, oleh karena itu tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini;
ep
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
ah k
di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis
In do ne si
R
Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan
A gu ng
untuk sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(PPHI), “Dalam peroses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta)”, Namun demikian karena nilai gugatan
lik
Rupiah), semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan
Memperhatikan
Undang-Undang
ub
dibawah ini; Nomor
2
Tahun
2004
tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Undang-Undang Nomor
ep
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lain yang
R
bersangkutan;
es
MENGADILI:
M
on
ng
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
In d
A
gu
Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
Para Penggugat KURANG dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta
Halaman 50
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2. Menghukum Tergugat untuk memanggil Para Penggguat kembali bekerja terhitung paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai
ng
kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.820.742,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus
gu
Empat Puluh Dua Rupiah) perhari apabila Tergugat tidak patuh untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan dengan sengaja telah
Para Penggugat ;
ub lik
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari RABU, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami BINTANG AL, S.H., M.H.,
ep
ah k
am
ah
A
melalaikan putusan pengadilan ini yaitu untuk mempekerjakan kembali
sebagai Hakim Ketua Majelis, Ir. MAS MUANAM, M.H., dan GOTTI
In do ne si
R
SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU,
A gu ng
tanggal 8 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANDRY KURNIAWAN, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan di hadiri oleh Kuasa Para
KETUA MAJELIS HAKIM,
IR. MAS MUANAM, M.H.,
BINTANG AL, S.H., M.H.,
ub
ep
GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M,
PANITERA PENGGANTI,
es
ng
M
R
ah
ka
lik
HAKIM ANGGOTA,
m
ah
Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;
on
ANDRY KURNIAWAN, S.E., S.H.,
In d
A
gu
Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
es on
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
gu
ng
Biaya-Biaya : 1. Panggilan Sidang : Rp. 750.000,2. Materai : Rp. 10.000,JUMLAH : Rp. 760.000,( Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
In d
A
gu
Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52