Putusan 154 PDT - Sus-Phi 2021 PN JKT - PST 20240614145953

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

gu

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara

A

Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : HARAHAP,

Warga

Negara

Indonesia,

Karyawan,

ub lik

ah

1. ISHAK

NIK

1277010511920005, beralamat di Kampung Muara Bahari, RT.007/RW.013, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,

am

selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. RAHMAT

FATONI,

Warga beralamat

di

DK

Indonesia,

Karyawan,

Palamarta,

NIK

RT.004/RW.007,

ep

3305013012950002,

Negara

ah k

Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3175010707920003,

di

Jl.

Nanas

Gang

Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. GUSTI

Flamboyan,

Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman,

A gu ng

RT.003/RW.003,

beralamat

In do ne si

R

3. BARA BIJAK MANGGALA, Warga Negara Indoesia, Karyawan, NIK

PERMANA,

Warga

Negara

Indoesia,

Karyawan,

NIK

3172042508940003, beralamat di Kampung Rawa Malang No. 69,

RT.009/RW.010, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. EKA

Negara

Indoesia,

Karyawan,

NIK

lik

ah

Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, selanjutnya disebut

6. SOLEHAM

HALIM,

ub

sebagai Penggugat V; Warga

Negara

Indoesia,

Karyawan,

NIK

3172041604920011, beralamat di Jl. Marunda Baru, RT.001/RW.003,

ka

sebagai Penggugat VI; 7. AGUS

RIZALDI,

Warga

Negara

Indoesia,

Karyawan,

NIK

3175031008920002, beralamat di Cipinang Muara Ilih, RT.007/RW.005, Cipinang

Muara,

ng

Kelurahan

Kecamatan,

Jatinegara,

Jakarta

Timur,

on

selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

es

ep

Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut

R

m

Warga

3216010103940007, beralamat di Kampung Penggarutan, RT.002/RW.007,

M

In d

A

gu

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

SETIAWAN,

Halaman 1

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia SETIAWAN,

Warga

Negara

Indoesia,

R

8. AGUS

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan,

NIK

3172041208960002, beralamat di Blok F Gg I No.19, RT.002/RW.007,

ng

Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. MUHAMMAD NATA GEMILANG, Warga Negara Indoesia, Karyawan, NIK

gu

3175081605970005, beralamat di Jl. Jaya Kusuma, RT.001/RW.001,

Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya

ah

10. MUHAMMAD

RAMDANI,

Warga

Negara

Indoesia,

Karyawan,

NIK

3172032202950004, beralamat di Jl. Sindang, No. 53, RT.014/RW.009,

ub lik

A

disebut sebagai Penggugat IX;

Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

am

11. KIKI

SAHRONI,

Warga

32113122405920001,

Negara

beralamat

Indoesia,

di

Jl.

Karyawan,

Kampung

NIK

Tanjungsari,

ep

RT.003/RW.001, Kelurahan Sarirreja, Kecamatan Jalancagak, Subang -

ah k

Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

In do ne si

R

Penggugat I sampai dengan Penggugat XI, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada ANDRI, S.H., M.H., dan SRI SUYATI, S.H., Para Advokat, Penasehat

A gu ng

Hukum, Konsultan Hukum, dan Para Legal pada Lembaga Bantuan Hukum

Lentera Keadilan (LBH-LK), berlamat di Jalan Tesah No. 28, RT.001/RW.002,

Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos – Kota Depok 16466, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

15

Februari

2021,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

MELAWAN :

FRANSISCUS HENDRA

lik

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, Perseroan, yang diwakili oleh WELIRANG, WIDJAYA,

TJHIE

THE

FIE,

masing-masing

dan dalam

ub

m

ah

............................................................................................PARA PENGGUGAT;

kedudukannya selaku selaku Direktur PT. Indofood

ka

Sukses Makmur Tbk, yang beralamat di Jl. Raya Cilincing

ah

oleh

kuasanya

ANWAR,

R

OCTALINDA

RUDI

SIANIPAR,

PRESYANTIE,

OTTI

FIRDAUS

MAPPATURUNG, EDWIN FIRMANSYAH, dan ZUBET RACHMAN

HASYIM,

Para

Karyawan

ng

M

RIZAL

PT.

on

Indofood Sukses Makmur Tbk, baik bertindak secara

es

ep

No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili

In d

A

gu

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya di

ng

sebut sebagai ………………………………….TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

gu

tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

A

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di

ub lik

ah

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

am

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan

ep

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

ah k

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2021 di bawah Register Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan yang pada

In do ne si

R

pokoknya adalah sebagai berikut : FAKTA – FAKTA

1.

Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT adalah Pekerja/Karyawan

A gu ng

1.

pada TERGUGAT yang masing-masing memiliki masa kerja dan gaji sebagai berikut :

Penggugat 1

2

RAHMAT FATONI

Penggugat 2

3

BARA BIJAK 1001216 MANGGALA 0

4

GUSTI PERMANA 1001216 2

ub Penggugat 3

ng

R

ep

1001216 8

lik

ISHAK HARAHAP 1001211 64

Penggugat 4

es

NIK

Bekerja Masa Gaji/Bul Sejak – Kerja an Sampai (tahun (Rupiah) Sekarang ) Terakhir 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020 01-082016 S/D 4.138.05 4 31-070 2020

on

Nama

Sebagai Penggugat

1

M

ah

ka

m

ah

N o

In d

A

gu

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia EKA SETIAWAN

R

1001217 2

ng

SOLEHAM HALIM

gu

6

am

9

ah k

10

AGUS SETIAWAN

1001215 8

M. NATA 1001216 GEMILANG 6

MUHAMMAD RAMDANI

1001216 7

KIKI SAHRONI

1001216 5

A gu ng

R

11

1001215 7

ub lik

8

AGUS RIZALDI

Penggugat 5 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 1 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 7 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 8 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 9 01-082016 S/D 31-072020 Penggugat 01-0810 2016 S/D 31-072020 Penggugat 01-0811 2016 S/D 31-072020

ep

ah

A

7

1001216 1

4

4.138.05 0

4

4.138.05 0

4

4.138.05 0

4

4.138.05 0

4

4.138.05 0

4

4.138.05 0

4

4.138.05 0

In do ne si

5

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terdapat masalah hubungan industrial akan tetapi pada tanggal 31 Juli 2020

terdapat Perselisihan Hubungan Industrial dikarenakan adanya

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di lakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT. pada

awalnya

PARA

PENGGUGAT

bekerja

di

tempat

lik

TERGUGAT ditempatkan dalam PROGRAM PEMAGANGAN SECURITY selama 2 (dua) Tahun berturut-turut yang dimulai dari

tanggal 01

Agustuts 2016 sampai dengan 31 Juli 2018;

ub

m

ah

3. Bahwa

4. Bahwa Program Pemagangan yang dibuat oleh TERGUGAT merupakan

ka

bagian dari penyaringan tenaga kerja khusus untuk Tenaga Kerja

ep

Security yang dipersiapkan untuk menjadi Pekerja Tetap, sehingga

ah

TERGUGAT sangat ketat didalam penerimaan peserta magang maupun

nilainya dibawah rata-rata maka perserta tersebut langsung di Off

on

ng

M

magangnya.

es

R

didalam pendidikannya, sehingga jika terdapat peserta magang yang

In d

A

gu

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

5. Bahwa mengapa TERGUGAT sangat Konsentrasi kepada Program

Pemagangan yang dikhususkan untuk menyiapkan tenaga kerja tetap

ng

pada bagian security dikarenakan untuk pekerja Kontrak, TERGUGAT sudah

memperkerjakan

pekerja

kontrak/Outsourcing

security di tempatnya.

pada

bagian

gu

6. Bahwa setelah 2 (dua) tahun berturut-turut PARA PENGGUGAT lulus dengan Nilai yang bagus dalam Program Pemagangan ditempat selanjutnya

PARA

PENGGUGAT

menunggu

pengangkatan menjadi pekerja tetap, sebagaimana para peserta magang sebelumnya.

ub lik

ah

A

TERGUGAT

7. Bahwa didalam menunggu pengangkatan sebagai pekerja Tetap PARA PENGGUGAT diperkerjakan oleh TERGUGAT dengan Sistem Kontrak

am

selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan perincian sebagai berikut :

dimulai pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai

ep

a. Kontrak Pertama

ah k

dengan 31 Agustus 2019 dan

R

2020;

In do ne si

b. Kontrak ke dua pada tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli

Sehingga PARA PENGGUGAT mempunyai masa kerja selama 4

A gu ng

(empat) tahun secara berturut-turut tanpa jeda.

8. Bahwa PARA PENGGUGAT pada saat bekerja ditempatkan pada tempat - tempat khusus atau Obyek Fital yang tidak bisa dimasuki oleh

semua security termasuk security Outsourcing, dikarenakan PARA PENGGUGAT diberikan tanda khusus pada tanda pengenalnya;

9. Bahwa setelah mempunyai Masa Kerja 4 (empat) tahun TERGUGAT Pemutusan

Hubungan

Kerja

(PHK)

kepada

PARA

10. Bahwa

selanjutnya

PARA

lik

PENGGUGAT dengan alasan masa kerja kontraknya sudah habis. PENGGUGAT

berupaya

melakukan

penyelesaian secara Bipartit terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun

tidak

menghasilkan

ub

m

ah

melakukan

kesepakatan

antara

pihak

PARA

ka

PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

ep

11. Bahwa upaya penyelesaian secara bipartit tidak menemui kesepakatan,

ah

maka PARA PENGGUGAT menempuh upaya TRIPARTIT melalui

Jakarta Utara, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara PARA

on

ng

M

PENGGUGAT dengan TERGUGAT, oleh karenanya Mediator pada

es

R

Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminstrasi

In d

A

gu

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan Anjuran kepada Para Pihak.

ng

12. Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industrial nomor : 2652/1.835.3

Perihal

Anjuran

tertanggal

30

November

2020,

PARA

PENGGUGAT melalui kuasanya menyatakan menolak isi anjuran

gu

tersebut.

13. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT menolak Anjuran Mediator

Administrasi Jakarta Utara, maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri

ub lik

ah

A

Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

am

yang menyatakan :

Pasal 14 ayat (1) :”dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud

ep

dalam pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau

ah k

para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengaadilan Hubungan

In do ne si

A gu ng

II. DASAR HUKUM

R

Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat.”

14. Bahwa berdasarkan Program Pemagangan yang diterapkan oleh

TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT telah melanggar Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan waktu pemagangan dibatasi paling lama

hanya 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan.

sebagaimana di tegaskan didalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri

Menteri

Ketenagakerjaan

No.

6

lik

Pemagangan di Dalam Negeri yang di ubah dengan Peraturan Tahun

2020

tentang

Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

ub

m

ah

Ketenagakerjaan No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

“Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ka

huruf d paling lama 1 (satu) tahun”

ep

15. bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT Status kerjanya demi

ah

Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau

R

menjadi Pekerja Tetap ditempat TERGUGAT.

ng

M

yaitu selama 4 (empat) tahun secara terus menerus sudah melebihi dari

on

3 tahun kontrak kerja maka demi hukum di nyatakan sebagai

es

16. Bahwa berdasarkan masa kerja yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT

In d

A

gu

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau menjadi

pekerja Tetap dengan tetap menerima upah dari TERGUGAT,

ng

sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 Undangundnag Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang

gu

Ketenagakerjaan.

Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

ub lik

ah

A

(7) Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2003:

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

am

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

ep

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

ah k

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

In do ne si

R

penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk

A gu ng

pekerjaan yang bersifat tetap

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dapat diperpanjang atau diperbaharui

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun

dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu

lik

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara

ub

m

ah

paling lama 1 (satu) tahun

tertulis kepada pekera/buruh yang bersangkutan

ka

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan

ep

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari

ah

berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama,pembaruan

dan paling lama 2 (dua) tahun

ng

M

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi

on

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat

es

R

perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali

In d

A

gu

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

ng

Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003:

(1) Pemutusan

hubungan

kerja

tanpa

penetapan

sebagaimana

gu

dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum

melaksanakan segala kewajibannya. 17.

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya

ub lik

ah

A

ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

TERGUGAT mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT kembali. TUNTUTAN

am

Berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo, agar

PRIMAIR : 1.

Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT

2.

R

untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan

A gu ng 3.

In do ne si

ah k

A.

ep

berkenan untuk memutuskan :

oleh TERGUGAT Batal Demi Hukum;

Menyatakan dan menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT)

PARA

PENGGUGAT

Beralih

menjadi

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

4.

Menghukum dan Memerintahkan

TERGUGAT untuk segera

memanggil PARA PENGGUGAT Untuk bekerja kembali kepada TERGUGAT sebagai Pekerja Tetap paling lama 12 (dua belas)

5.

Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR :

ub

m

B.

lik

ah

hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

ep

ka

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

SUYATI, S.H., Para Advokat, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, dan Para

ng

Legal pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan (LBH-LK),

on

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021, dan sedangkan

es

R

Para Penggugat hadir diwakili kuasanya yaitu ANDRI, S.H., M.H., dan SRI

In d

A

gu

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Tergugat hadir kuasanya ANWAR, RUDI SIANIPAR, OTTI OCTALINDA

PRESYANTIE, FIRDAUS MAPPATURUNG, EDWIN FIRMANSYAH, dan RIZAL RACHMAN HASYIM, Para Karyawan PT. Indofood Sukses

ng

ZUBET

Makmur Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis

gu

Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara

akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

A

membacakan surat gugatan Para Penggugat tanggal 5 Maret 2021 yang isinya

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas,

ub lik

ah

tetap di pertahankan oleh Para Penggugat;

Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, pada tanggal 2 Juni 2021 yang pada

am

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020, Suku Dinas Tenaga Kerja, dan

Energi

Kota

Administrasi

Jakarta

Utara

ep

Transmigrasi

telah

ah k

mengeluarkan anjuran atas perkara a quo, yaitu sebagai berikut : Pengusaha PT Indofood Sukses Makmur, Tbk – Divisi Bogasari yang di

In do ne si

R

berkedudukan

Jln. Raya Cilincing No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pekerja Sdr.

A gu ng

Ishak Harahap, dkk sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan alamat LBH Lentera

Keadilan,

Jln.

Tesah

No.

28,

RT. 001/RW. 02, Kel. Jatijajar, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat agar tunduk dan taat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati.

2.

Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali

dalam Perjanjian

Program Pemagangan dan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu. Dalam hal ini, pengakhiran hubungan kerja berdasarkan PKWT

ub

juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini,

ka

Para Penggugat telah menerima pengakhiran hubungan kerja tersebut

ep

sebagaimana dapat dibuktikan dengan tandatangan Para Penggugat pada surat yang dimaksud.

R

A. Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kerja Waktu pengakhiran

es

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I. Masa Program Pemagangan

on

ng

M

In d

A

gu

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diatur

lik

3.

m

ah

yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Halaman 9

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

1. Bahwa Tergugat menjalankan kegiatan program pemagangan untuk

11 orang peserta pemagangan yang merupakan bagian dari sistem

ng

pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta. Oleh karena

am

ah

A

No

Nama

NIK

Nama

Pemagangan

1

10012157

Agus Rizaldi

2

10012168

Rahmat Fatoni

3

10012158

Agus Setiawan

4

10012161

Eka Setiawan

5

10012162

Gusti Permana

6

10012166

Muhammad Nata Gemilang

7

10012160

Bara Bijak

8

10012167

9

10012165

10

10012172

Mulai

Berakhir

Pemagangan

01-Agustus-

31-Juli-

Security

2016

2018

ep

Manggala

ah k

Masa Berlaku Magang

Program

ub lik

gu

itu, maka dilakukan kegiatan program pemagangan.

Muhammad

A gu ng

Soleham

11

10012164

Halim

Ishak Harahap

In do ne si

R

Ramdani

Kiki Syahroni

2. Bahwa program pemagangan untuk calon anggota security Tahun

2016 tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah diatur

pada Pasal 22 ayat (2) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dikutip sebagai berikut :

lik

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.

ub

m

ah

Pasal 22 ayat (2) Undang – Undang No.13 Tahun 2003

ka

Penjelasan undang – undang dari Pasal tersebut:

ep

Ayat (2) : Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga

es on

ng

M

R

ah

kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.

In d

A

gu

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Deskripsi

Kompetensi

Kompetensi

b

Jenis

Standar

Key Behavior

ep u

hk am

No.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Concern For Kepedulian 3 1. Melakukan pemeriksaan ulang

Checking)

terhadap

R

proses dan hasil

(Own Work

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Quality & Order terhadap kualitas

kerja

kebenaran

ng

informasi dan

tugas-tugas yang dilaksanakan

gu

sebelum

diserahkan kepada

A

pihak lain

2. Menilai

ah

keberhasilan kerja

ub lik

pribadi dengan ukuran kepuasan

am

next customer dan standar kualitas

3. Mengidentifikasi tugas atau prosedur yang

In do ne si

R

ah k

ep

pribadi

perlu dirampingkan

A gu ng

dan/atau akan

mengarah pada

proses yang lebih efektif

4. Mencatat dan

mengarsip data atau kejadian

lik

ah

sehingga memungkinkan

membantu

atau

memberikan

ng

pelayanan kepada

atau pemecahan masalah di kemudian hari

2

1) Menjaga agar next

(Problem

process selalu

Anticipation)

mendapatkan

es

Orientation

untuk

proses perbaikan

informasi yang

on

Keinginan

ep

Service

R

2

M

In d

A

gu

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

ub

m

dilaksanakannya

Halaman 11

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis

Deskripsi

Standar

Key Behavior

R

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi

Kompetensi

ng

orang lain dengan

mutakhir tentang

cara menunjukkan

penyelesaian

kebutuhan process dan

next

masalah

(internal

2) Bertanya kepada

eksternal)

sehingga

ah

atau tahapan

memenuhi

next process untuk

dapat

memberikan

menentukan

kepuasan terhadap

kepuasan

layanan yang diberikan untuk

am

mencegah

Analytical

Kemampuan

Thinking

menguraikan suatu masalah menjadi

masalah 1

1) Menggunakan

(Basic Rules

aturan sederhana,

In do ne si

Utilization)

common sense,

dan pengalaman

secara sistematis

dalam

serta

mengidentifikasi

mengidentifikasi

suatu

kaitan diantaranya

permasalahan

A gu ng

bagian-bagian

2) Mengenali

kesamaan antara

lik

ah

situasi yang dihadapi sekarang

masa lalu 3) Menguraikan suatu masalah menjadi daftar tugas atau aktifitas sederhana 4) Membuat daftar tugas atau aktifitas

on

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

dengan situasi

es

3

ep

munculnya

R

ah k

untuk

ub lik

A

gu

perhatian

kemajuan projek

In d

A

gu

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Jenis

Deskripsi

tanpa disertai pola urutan atau prioritas

Kemampuan untuk

Organizing

merumuskan

gu

Planning &

A

Key Behavior

Kompetensi

ng

Kompetensi

1

1) Melaksanakan

(Scheduled

rangkaian tindakan

rencana kerja

Activity)

sesuai dengan

secara sistematis

urutan langkah

unit kerja, maupun antar unit kerja secara terintegrasi ke arah

yang telah

ub lik

ah

untuk diri sendiri,

am

ditentukan sebelumnya

2) Memonitor kemajuan tugas pribadi sesuai

ep

pencapaian suatu sasaran tertentu

Kemampuan untuk

Solving &

menghasilkan

Decision

keputusan atau

Making

penyelesaian

ditentukan 1

1) Menerapkan suatu

(Basic Problem

pola pemecahan

Solving

masalah terhadap

Application)

situasi yang mirip

masalah dengan

dengan cara

memanfaatkan

memilih suatu

kombinasi antara

prosedur dari

analisa,

alternatif-alternatif

pengalaman dan

prosedur yang ada

lik

ah

yang telah

In do ne si

Problem

A gu ng

judgement

2) Memilih proses

Kemampuan

Acumen

mengambil

aturan, praktek masa lalu atau instruksi yang sudah jelas

1 (Own Business

1) Mengetahui kebutuhan next

on

Business

ng

6

R

ep

ka

ub

m

yang tepat dari

es

5

dengan jadwal

R

ah k

Standar

R

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

4

In d

A

gu

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis

Deskripsi

R

No.

Kompetensi

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar

Key Behavior

Kompetensi Knowledge)

process

ng

keputusan atau tindakan untuk

2) Mengetahui visi

A

gu

tujuan bisnis yang dilandasi oleh

perusahaan

kemampuan

3) Memahami peran

mencari dan

fungsi

membaca

seksi/departemenn

berbagai situasi aktual maupun tantangan masa datang yang

pencapaian tujuan perusahaan

ep

dihadapi

ya dalam

ub lik

ah

informasi tentang

am

perusahaan

Communication Kemampuan

2

1) Berbicara secara

menyampaikan

(Effective

jelas, lugas tetapi

dan menerima

Personal

tidak kaku,

R

Communication)

A gu ng

pesan atau

antusias dan

informasi secara

ekspresif

akurat dan dapat

2) Berbicara dan

dipahami kepada

bertanya dalam

semua level dalam

kerangka bahasa

organisasi

yang sistematis 3) Mendengarkan

lik

ah

secara aktif

4) Bertanya untuk

lawan bicara menangkap pesan yang benar 5) Memahami bahasa non verbal (tingkat volume suara, gesture dan kontak

on

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

memastikan bahwa

es

7

In do ne si

ah k

dan misi

In d

A

gu

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis

Deskripsi

Standar

Key Behavior

R

Kompetensi

mata) dalam

ng

Kompetensi

komunikasi

6) Menggunakan

A

gu

dukungan bahasa

tepat ketika berbicara

Teamwork &

Keinginan untuk

Coordination

mengembangkan kerjasama dan

am

upaya kerja

(Tim Player)

tugas kelompok yang menjadi

2) Memahami perassaan anggota

ep

dibaktikan pada pencapaian tujuan

kelompok yang

organisasi

dinyatakan secara eksplisit

A gu ng

opini dan gagasan

yang diajukan oleh anggota kelompok

Driving

Kemampuan untuk

1

1) Mengetahui ruang

Execution

mengarahkan dan

(Individual

lingkup otoritas

Responsibility)

jawab tugas

progressnya

2) Melaksanakan

ep

ditetapkan

Kemampuan untuk

Others

meningkatkan

R

Developing

kompetensi kerja

ng

orang lain melalui

1

menjadi tanggungjawabnya

1) Menyampaikan

(Positive

komentar yang

Expectation)

positif tentang kemampuan yang

on

rencana kerja yang

tugas yang yang

ub

sesuai dengan

M

dan tanggung

lik

ah

proses kerja dan

m ka

3) Menunjukkan rasa hormat terhadap

mengendalikan

10

In do ne si

R

ah k

1) Melaksanakan

bagiannya

kolaboratif yang

9

In d

A

gu

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

1

ub lik

ah

8

non verbal secara

es

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis

Deskripsi

Standar

Key Behavior

R

Kompetensi

Kompetensi

dimiliki orang lain

11

pengembangan

2) Menyampaikan

yang terencana

komentar yang

dan relevan

positif tentang

dengan tuntutan

kemauan orang

pekerjaan aktual

lain untuk belajar

maupun masa datang

Negotiation

Kemampuan untuk meraih dukungan

am

atas alternatifalternatif yang

1

1) Mengetahui topik

(Data

dari suatu sesi

Gathering)

negosiasi

2) Mengetahui data/informasi

memaksimalkan

yang diperlukan

pemenuhan

untuk bernegosiasi

kepentingan

3) Berperan serta

semua pihak

dalam suatu

negosiasi dalam

A gu ng

sebagai pengamat atau pencatat

Kemampuan untuk

(Contact

untuk berintegrasi

membangun dan

Establishment)

dengan orang lain

lik

2) Berintegrasi

jejaring hubungan

dengan sikap yang

perusahaan Kesediaan untuk

Adaptability

menjaga aktualitas

ep

Learning &

positif

ub

m

kerja di dalam

R

pengetahuan,

meningkatkan

M

1) Membuka diri

mengidentifikasi,

maupun di luar

13

1

memelihara

ah

ka

peran yang pasif,

ng

kemampuan

1

(Readiness to Learn)

1) Belajar dari kejadian atau kesalahan masa lalu 2) Meneladani

on

Networking

ah

12

In do ne si

R

ah k

ep

dapat

ub lik

ah

A

gu

ng

aktivitas

es

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

In d

A

gu

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis

Deskripsi

Standar

Key Behavior

R

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi

Kompetensi

tingkah laku orang-

ng

pribadi, serta terbuka terhadap

orang yang

cara berpikir dan proses

gu A

berhasil

3) Menerima

(sistem/prosedur)

perubahan dengan

yang baru /

sikap yang positif

berbeda

pemagangan,

merekrut

ub lik

ah

Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagang

memenuhi persyaratan.

sebagai

pekerja/buruh

bila

am

Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan

ep

mengikuti tata tertib perusahaan.

ah k

Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan menyediakan

instruktur,

keselamatan dan kesehatan kerja.

dan

perlengkapan

In do ne si

pelatihan,

R

fasilitas

A gu ng

Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka

waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

Adapun program pemagangan yang disepakati bersama adalah sebagai

berikut :

1. Standard Competency

Deskripsi Kompetensi

Key Behavior

i Kemampuan untuk

Fire

mengidentifikasi risiko

Fighting

kebakaran,

3

R

ep

Fire Prev &

(Fire Fighting)

1) Melakukan perawatan ringan terhadap peralatan

pencegahan dan

kebakaran

on

pemadam

ng

merencanakan tindakan

es

Kompetens

1

Standar

lik

Jenis

ub

No.

1.2. Functional / Technical Competency

M

In d

A

gu

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

1.1. Management Leadership Competency

Halaman 17

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis

Deskripsi Kompetensi

Standar

Key Behavior

R

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetens

ng

i

melakukan pemadaman

2) Melakukan inspeksi terhadap peralatan

menggunakan

pemadam

peralatan

kebakaran sesuai

gu

kebakaran dengan

A

dengan standar

3) Mengklasifikasikan

ub lik

ah

jenis kebakaran 4) Memadamkan

kebakaran dengan

am

menggunakan berbagai peralatan

kebakaran di dalam berbagai situasi

bantu dalam

pemadaman

A gu ng

kebakaran

Flood

Kemampuan untuk

3

Control

mengidentifikasi risiko

(Flood

banjir, merencanakan

Fighting)

1) Melakukan

perawatan ringan

terhadap peralatan

tindakan pencegahan

pengendalian banjir

2) Melakukan inspeksi

lik

penanggulangan banjir

terhadap peralatan pengendalian banjir

ng

M

R

ah

ep

ka

standar yang ditetapkan

ub

m

sesuai prosedur

sesuai dengan standar

3) Mengklasifikasikan jenis banjir beserta metode evakuasi orang dan asset penting perusahaan

on

ah

dan melakukan

es

2

In do ne si

5) Menggunakan alat

R

ah k

ep

pemadam

In d

A

gu

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jenis

Deskripsi Kompetensi

Standar

Key Behavior

R

No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetens

ng

i

4) Melokalisir banjir dengan

gu

menggunakan

berbagai peralatan

A

pengendali banjir di dalam berbagai

ub lik

bantu dalam pengendalian banjir

Security

Pengetahuan dan keterampilan

2

1) Melakukan

ep

3

5) Menggunakan alat

ah k

(Inspection)

mengamankan

penegakan hukum perjanjian kerja bersama dan

asset perusahaan

peraturan

In do ne si

R

personel, area dan

A gu ng

perusahaan

2) Melakukan patroli sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan

3) Mengatur ketertiban dan mengawasi

lik

ah

keluar masuk serta keberadaan orang

lingkungan pabrik

ep

2. Durasi Program Pemagangan

ub

ka

m

atau kendaraan di

a. Tahap I Program Security

R

ah

Program ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu :

tahap I berdurasi 6 bulan (1 Agustus 2016 s/d 31

ng

M

Januari 2017).

on

Sasaran pelaksanaan Program Security tahap I adalah :

es

am

ah

situasi

In d

A

gu

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Memahami tugas dan fungsi Security & Safety Department

•

Pengenalan Prosedur & WI Security & Safety Department

•

Memahami tugas dan fungsi jabatan Security Guard & Fire Brigade

ng

•

R

•

Mampu acting sebagai Security Guard & Fire Brigade sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan

gu

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I adalah : 2016 Kegiatan

Agst

1

1st

In-class Training

2

1st

On The Job Training

3

1st Evaluation

b. Tahap II

am

Sept

2017

Okt

Nop

Des

Jan

ub lik

ah

A

No

Program Security tahap II berdurasi 6 bulan (1 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017).

ep

•

Pendalaman pemahaman prosedur & WI Department Securty & Safety

•

Pendalaman tugas dan fungsi jabatan Security Guard & Fire Brigade

•

Mampu melaksanakan tugas sebagai Security Guard & Fire Brigade sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap II adalah : 2017

Kegiatan

Feb

2nd In-class Training

2

2nd On The Job Training

3

2nd Evaluation

Apr

Mei

Jun

Jul

lik

1

Mar

c. Tahap III

ub

m

ah

NO

In do ne si

Pendalaman pemahaman peran & fungsi Department Security & Safety

R

•

A gu ng

ah k

Sasaran pelaksanaan Program Security Apprentice tahap II adalah :

Program Security tahap III berdurasi 6 bulan (1 Agustus 2017 s/d 31 Januari

ka

2018).

ah

•

ep

Sasaran pelaksanaan Program Security Apprentice tahap III adalah : Mampu melaksanakan tugas sebagai Security Guard & Fire Brigade

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap III adalah : Kegiatan

2017

2018

on

ng

M

NO

es

R

sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan

In d

A

gu

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Okt

Nop

R

Agst Sept

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

1

3nd

2

3nd Evaluation

ng

On The Job Training

d. Tahap IV

Des

Jan

gu

Program Security tahap IV berdurasi 6 bulan (1 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018). •

Mampu melaksanakan tugas sebagai Security Guard & Fire Brigade sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan

ub lik

ah

A

Sasaran pelaksanaan Program Security tahap IV adalah :

2018

NO

Kegiatan

1

4nd On The Job Training

2

4nd Evaluation

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

ep

ah k

am

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap IV adalah :

R

3. Bahwa dikarenakan peserta pemagangan tersebut belum memiliki keahlian

bekerja

sama

A gu ng

Tergugat

In do ne si

dibidang security dengan karakteristik industri seperti Tergugat, maka

dengan

PT. Garda Kerta Raharja, pusat pendidikan dan pelatihan satuan

pengamanan, yang telah memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesia dengan SKEP Kapolri No.POL.SKEP/491/XII/1982. Dalam hal ini, peserta pemagangan diberikan pelatihan

selama 1 bulan dan mendapatkan

sertifikat serta memiliki Kartu Tanda Anggota. Dalam hal ini, setelah selesai pelatihan di lembaga tersebut, maka program pemagangan dilakukan di

lik

4. Bahwa sehubungan Para Penggugat telah menyetujui program pemagangan membutuhkan waktu 2 (dua) tahun untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan, maka Para Penggugat

ub

m

ah

Tergugat.

menandatangani perjanjian dengan Tergugat dan karenanya

ep

ka

perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang – undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

ah

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku

atau

karena

alasan-alasan

ng

M

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang

ditentukan

oleh

undang-undang.

on

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

es

R

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu

In d

A

gu

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

5. Bahwa sehubungan pemagangan dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2016 31 Juli 2018, maka ketentuan yang berlaku adalah Undang – Undang NO.13

ng

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans No.22 Tahun 2009

dan Permenaker No.36 Tahun 2016 yang intinya dimungkinkan jangka waktu pemagangan dilakukan 2 (dua) tahun. Bahkan berdasarkan Permenaker No. Tahun

2016

gu

36

yang

menghapus

Permenakertrans

No. 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa pemagangan yang diselenggarakan

A

sebelum berlakunya Permenaker No. 36 Tahun 2016 masih tetap dapat

berjalan sampai selesai jangka waktu pemagangan.Oleh karenanya, Permenaker No.6

Tahun 2020

Tentang

Penyelenggaraan

ub lik

ah

ketentuan

Pemagangan Dalam Negeri tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini.

am

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 8 dimungkinkan untuk pemagangan melebihi dari 1(satu) tahun untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu sebagaimana diuraikan di atas, dan jangka waktu

pemagangan

ep

ah k

tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat. Terlebih lagi, selama proses berlangsung

tidak

ada

satupun

dari

Para

Penggugat

In do ne si

R

mempermasalahkan mengenai jangka waktu yang telah disepakati. 7. Bahwa terkait dengan perjanjian pemagangan 11 orang peserta pemagangan

A gu ng

telah didaftarkan ke Sudinaker Jakarta Utara.

8. Bahwa dikarenakan proses pemagangan meliputi seluruh program yang harus diikuti oleh seluruh peserta dimana program tersebut meliputi antara

lain meliputi: pengamanan pelabuhanan / ISPS Code mengingat Tergugat dalam kawasan pelabuhan. Dalam hal ini peserta pemagangan berada dalam pengawasan langsung pegawai Tergugat yaitu Foreman dan Kasie Tergugat.

9. Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasarkan hukum dalil Para

untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka status pemagangan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena tidak ada

ub

2016 yang mengatur bahwa apabila jangka waktu pemagangan melebihi 1 (satu) tahun maka peserta pemagangan menjadi pegawai tetap dari

ep

ka

m

satupun ketentuan didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 36 tahun

perusahaan yang mengadakan pemagangan. 10.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat

tetap sangat bertentangan dengan fakta yang ada karena dari awal Para mengetahui

bahwa

pengangkatan

para

peserta

on

telah

ng

Penggugat

es

R

lulus dengan nilai bagus dan karenanya menunggu diangkat menjadi pegawai

M

In d

A

gu

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

pemagangan dilakukan

lik

ah

Penggugat yang menyatakan bahwa dikarenakan

Halaman 22

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

pemangangan tidak pernah dijanjikan untuk dianggap sebagai pegawai tetap. Dalam hal ini, proses pengangkatan pegawai tetap di Tergugat dilakukan

ng

berdasarkan kebutuhan dari operasional Tergugat. II. Masa Kontrak Kerja (PKWT)

1. Bahwa Para Penggugat dari awal masuk selaku peserta pemagangan sudah

gu

menyepakati bahwa setelah selesai pemagangan dan apabila ada

kebutuhan perusahaan untuk proyek tertentu akan ditempatkan sebagai

A

pegawai kontrak.

maka diperlukan adanya tambahan security untuk di wilayah Jakarta

ub lik

ah

2. Bahwa sehubungan dengan adanya proyek baru di Cibitung & Tangerang,

dikarenakan security Tergugat yang ada di Jakarta untuk sementara akan dipindahkan ke proyek yang ada di Cibitung & Tangerang. Oleh karenanya,

am

untuk sementara waktu dibutuhkan tambahan security kontrak sampai dengan proyek baru tersebut selesai.

ep

3. Bahwa Para Penggugat tersebut bekerja terhitung sejak 1 Agustus 2018 –

Nama

10012168

3

10012158

4

10012161

5

10012162

Agus Rizaldi Rahmat Fatoni Agus

Setiawan Eka

Setiawan Gusti Permana Muhammad

10012166

Nata

10012160

8

10012167

9

10012165

10

10012172

Fire Brigade

Bara Bijak Manggala Muhammad Ramdani Kiki

01 Agustus

31 Juli 2019

2018

01

Agustus 2019

Berakhir

31 Juli 2020

R

7

Security &

Syahroni

Soleham

ng

M

ah

ka

Gemilang

Guard

Mulai

on

6

Berakhir

es

2

PKWT II

lik

10012157

Mulai

Masa Berlaku

ep

ah m

1

PKWT I

Jabatan

In do ne si

NIK

Masa Berlaku

A gu ng

No

R

sebagai berikut:

ub

ah k

31 Juli 2019 dan 1 Agustus 2029 sampai dengan 31 Juli 2020, dengan detail

In d

A

gu

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama

Masa Berlaku PKWT I

Jabatan

Mulai

Berakhir

Ishak Harahap

gu

10012164

Masa Berlaku PKWT II

Halim

11

In do ne si a

NIK

ng

No

R

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai

Berakhir

A

4. Bahwa oleh karenanya sangat tidak berdasarkan hukum dalil Para Pengugat

yang menyatakan masa kerja Para Penggugat telah bekerja selama 4

(empat) tahun, karena faktanya Para Penggugat bekerja pada Tergugat

ub lik

ah

hanya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dimana 2 (dua) tahun sebelumnya Para Penggugat adalah peserta pemangangan.

am

5. Bahwa kontrak kerja (PKWT I) Para Penggugat tersebut didasarkan pada Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan

ah k

ep

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan pertimbangan adanya project baru di area Pabrik Cibitung & Tangerang. Sehingga dapat dikatakan

59

(1)

–

Undang

No.13

Tahun

A gu ng

Ketenagakerjaan

Undang

2003

Tentang

In do ne si

Pasal

R

bahwa pekerjaan tersebut tidak bersifat tetap.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

lik

d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

ub

Pasal 3 Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya

ep

adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

ka

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3

ah

(tiga) tahun.

tertentu yang

R

(3) Dalam hal pekerjaan

diperjanjikan dalam PKWT

on

ng

M

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat

es

m

ah

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

In d

A

gu

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan.

ng

(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu

gu

namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

ub lik

ah

A

(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan

(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan

am

pengusaha.

(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat

ep

(6) yang dituangkan dalam perjanjian.

ah k

6. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus – putus, tidak dibatasi

In do ne si

R

waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu

perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Dalam hal ini, pekerjaan

A gu ng

yang dilakukan oleh Para Pekerja hanya pekerjaan yang bersifat sementara sehubungan dengan adanya project di Cibitung & Tangerang.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti secara hukum bahwa PKWT yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuaun

yang diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan

Bahwa dari awal telah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan

lik

▪

Tergugat setelah pemagangan selesai dan apabila ada kebutuhan dari Tergugat akan dilanjutkan dengan PKWT. ▪

ub

m

ah

Pelaksanaan PKWT, yaitu sebagai berikut:

Bahwa setelah ditandatangani perjanjian PKWT I & II dan karenanya

ka

perjanjian tersebut mengikat para pihak yang berlaku sebagai undang –

ah

▪

ep

undang bagi para pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHperdata. Bahwa sehubungan masa jangka waktu kontrak telah berakhir, maka

karena masa kontrak kerja telah berakhir. Bahwa atas surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, Para

ng

M

▪

on

Penggugat telah menerima bahwa hubungan kerjanya telah berakhir

es

R

Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja

In d

A

gu

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Para Penggugat pada surat tersebut.

ng

B. Pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah

gu

melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah dalil yang

sangat bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, Penggugat telah

antara Tergugat dengan Penggugat adalah PKWT.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf b UU NO. 13 tahun

ub lik

ah

A

mengakui secara tegas dalam gugatan a quo dasar hubungan hukum

2013 telah diatur secara tegas bahwa Perjanjian kerja berakhir pada saat berakhir jangka waktu perjanjian kerja. Dalam hal ini, pemutusan

am

hubungan kerja dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam PKWT yang telah disepakati secara bersama-sama dan karenanya sesuai

ep

dengan ketentuan Pasal 55 UU NO. 13 tahun 2003.

ah k

3. Bahwa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja telah disampaikan kepada Penggugat, Tergugat juga mengirimkan surat kepada Suku Dinas

pengakhiran

pemutusan

tersebut.

Oleh

In do ne si

dengan

R

Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kota Administrasi Jakarta Utara berkaitan karenanya,

dalil

A gu ng

Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal

155 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 karena pemutusan hubungan kerja tersebut tidak perlu melalui penetapan pengadilan adalah dalil yang justru bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang memposisikan Penggugat sebagai pegawai tetap (PKWTT) dan meminta agar Para Penggugat bekerja kembali.

lik

Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar kiranya

ah

Majelis Hakim Yang Terhormat berkenaan untuk memutus perkara aquo

ub

dengan amar sebagi berikut : -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan

ep

m ka

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

telah mengajukan replik di persidangan tanggal 8 Juni 2021, yang menyatakan

on

ng

tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik

es

R

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat

In d

A

gu

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

yang juga secara tertulis di persidangan tanggal 8 Agustus 2021 yang menyatakan tetap pada jawabannya;

ng

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapnya mengenai perdebatan replik dan duplik tersebut telah dicatat dalam Berita Acara

Pemeriksaan Perkara ini dan cukup dianggap telah termuat di dalam duduk

gu

perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapnya dianggap tercantum dalam putusan ini ;

A

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada

persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Para Penggugat telah

ub lik

ah

mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai P-1.1 sampai dengan P-57;

am

1. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Jariuari 2017 (enam bulan). Pada

ep

bukti surat diberi tanda P.1-1;

ah k

2. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan). Pada

In do ne si

R

bukti surat diberi tanda P.1-2;

3. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".

A gu ng

Pada bukti surat diberi tanda P.1-3;

4. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada bukti surat diberi tanda P.1-4;

5. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l88/BGS/VI 1/2018, sejak

tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada

Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

lik

6. Perpanjangan

Nomor:

Perj.93/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.2-2;

ub

m

ah

bukti surat diberi tanda P.2-1;

7. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama ISHAK HARAHAP. Pada

ka

bukti surat diberi tanda P.3;

ah

surat diberi tanda P.4;

ep

8. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti

10. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".

ng

M

Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).

on

Pada bukti surat diberi tanda P.6-1;

es

R

9. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.5;

In d

A

gu

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

11. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

SejakTanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan ). Pada

ng

bukti surat diberi tanda P.6-1;

12. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).

gu

Pada bukti surat diberi tanda P.6-3;

13. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

bukti surat diberi tanda P.6-4;

14. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l83/BGS/VI 1/2018, sejak

ub lik

ah

A

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 ( enam bulan). Pada

tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.7-1;

am

15. Perpanjangan

Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

Nomor

:

Perj.88/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1

ep

tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.7-2;

ah k

16. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama AGUS RIZALDI. Pada bukti surat diberi tanda P.8;

In do ne si

R

17. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.9;

A gu ng

18. SLIP GAJI Pada bukti surat diberi tanda. P.10;

19. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM". Pada bukti surat diberi tanda P.11-1;

20. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.11-2;

lik

Pada bukti surat diberi tanda P.11-3;

22. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM". Pada bukti surat diberi tanda P.11-4; 23. PERJANJIAN

PROGRAM

ub

m

ah

21. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".

PEMAGANGAN

Nomor:

ka

Perj.394/BGS/VII/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018

ep

selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.12;

ah

24. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l87/BGS/VI 1/2018, sejak

R

tangga! 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada

es on

ng

M

bukti surat diberi tanda P.13-1;

In d

A

gu

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

R

25. Perpanjangan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:

Perj.92/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1

ng

tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.13-2;

26. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama GUSTI PERMANA. Pada bukti surat diberi tanda P.14;

gu

27. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.15;

29. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 ( enam bulan).

ub lik

ah

A

28. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.16;

Pada bukti surat diberi tanda P.17-1;

30. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

am

Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 {enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.17-2;

ep

31. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

ah k

Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.17-3;

In do ne si

R

32. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada

A gu ng

bukti surat diberi tanda P-17.4;

33. PERJANJIAN

PROGRAM

PEMAGANGAN

Nomor:

Perj.403/BGS/VII/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018 selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.18;

34. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l93/BGS/VI 1/2018, sejak

tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada

Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

lik

35. Perpanjangan

Nomor:

Perj.98/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.19-2;

ub

m

ah

bukti surat diberi tanda P.19-1;

36. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama SOLEHAM HALIM. Pada

ka

bukti surat diberi tanda P.20;

ah

surat diberi tanda P.21;

ep

37. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti

39. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

ng

M

Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).

on

Pada bukti surat diberi tanda P.23.1;

es

R

38. SLIP GAJ!. Pada bukti surat diberi tanda P.22;

In d

A

gu

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

40. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 (enam bulan ). Pada

ng

bukti surat diberi tanda P.23.2;

41. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 ( enam bulan ).

gu

Pada bukti surat diberi tanda P.23-3;

42. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

bukti surat diberi tanda P.23-4; 43. PERJANJIAN

PROGRAM

PEMAGANGAN

Nomor

:

ub lik

ah

A

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada

Perj.393/BGS/VI!/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018. selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.24;

am

44. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l86/BGS/VII/2018, sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada

ah k

45. Perpanjangan

ep

bukti surat diberi tanda P.25-1; Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

Nomor:

Perj.98/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1

In do ne si

R

tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.25-2;

46. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama EKA SETIAWAN. Pada

A gu ng

bukti surat diberi tanda P.26;

47. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.27;

48. SUP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.28;

49. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan). Pada

lik

50. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 ( enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.29-2;

ub

m

ah

bukti surat diberi tanda P.29-1;

51. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

ka

Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).

ep

Pada bukti surat diberi tanda P.29-3;

ah

52. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

R

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juii 2018 ( enam bulan). Pada

es on

ng

M

bukti surat diberi tanda P.29-4;

In d

A

gu

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PROGRAM

PEMAGANGAN

R

53. PERJANJIAN

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:

Perj.398/BGS/V!l/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018.

ng

selama 2 (dua) tahun berturut – turut. Pada bukti surat diberi tanda P.30;

54. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l91/BGS/VI 1/2018, sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada

gu

bukti surat diberi tanda P.31-1;

55. Perpanjangan

Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

Nomor:

tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.31-2;

56. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama MUHAMMAD RAMDANI.

ub lik

ah

A

Perj.96/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1

Pada bukti surat diberi tanda P.32;

57. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti

am

surat diberi tanda P.33;

58. SLIP GAJI. P Pada bukti surat diberi tanda.34;

ep

59. Surat Sertlficate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

ah k

Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.35-1;

In do ne si

R

60. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 ( enam bulan ). Pada

A gu ng

bukti surat diberi tanda P.35-2;

61. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ). Pada bukti surat diberi tanda P.35-3;

62. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 ( enam bulan). Pada

lik

63. PERJANJIAN PROGRAM PEMAGAMGAN Nomor: Perj.399/BGS/VI 1/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli. Pada bukti surat diberi tanda P.36;

ub

m

ah

bukti surat diberi tanda P.35-4;

64. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l92/BGS/VII/2018, sejak

ka

tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada

ah

65. Perpanjangan

ep

bukti surat diberi tanda P.37-1; Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

Nomor:

tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.37-2;

ng

M

66. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama RAHMAT FATONI. Pada

on

bukti surat diberi tanda P.38;

es

R

Perj.96/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1

In d

A

gu

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

67. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.39;

ng

68. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.40;

69. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).

gu

Pada bukti surat diberi tanda P.41-1;

70. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM".

71. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).

ub lik

ah

A

Pada bukti surat diberi tanda P.41-2;

Pada bukti surat diberi tanda P.41-3;

72. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

am

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada bukti surat diberi tanda P.41-4;

PROGRAM

PEMAGANGAN

Nomor:

ep

73. PERJANJIAN

ah k

Perj.392/BGS/VII/2016, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018. selama 2 (dua) tahun berturut- turut. Pada bukti surat diberi tanda P.42;

In do ne si

R

74. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama BARA BIJAK MANGGALA. Pada bukti surat diberi tanda P.43;

A gu ng

75. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti surat diberi tanda P.44;

76. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.45;

77. Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: Perj.l90/BGS/VII/2018, sejak

tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P.46-1; Perjanjian

kerja

waktu

tertentu

Nomor:

lik

Perj.95/BGS/V/2019, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020 (1 tahun masa kerja). Pada bukti surat diberi tanda P-46-2;

79. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama MUHAMMAD NATA

ub

m

ah

78. Perpanjangan

GEMILANG. Pada bukti surat diberi tanda P.47;

ka

80. Menerangkan bahwa pihak Pt. Bogasari Melakukan PHK kepada

ep

Penggugat MUHAMMAD NATA GEMILANG. P.48;

ah

81. SUP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.49;

Sejak Tanggal 01 Agustus 2016 s/d 31 Januari 2017 (enam bulan ).

on

ng

M

Pada bukti surat diberi tanda P.50-1;

es

R

82. Surat Sertificate Pendidikan "SECURnY APPRENTICE PROGRAM"

In d

A

gu

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

83. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

Sejak Tanggal 01 Februari 2017 s/d 31 Juli 2017 ( enam bulan ). Pada

ng

bukti surat diberi tanda P.50-2;

84. Surat Sertificate Pendidlkan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM" Sejak Tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Januari 2018 (enam bulan ).

gu

Pada bukti surat diberi tanda P.50-3;

85. Surat Sertificate Pendidikan "SECURITY APPRENTICE PROGRAM"

bukti surat diberi tanda P.50-4;

86. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama AGUS SETIAWAN. Pada bukti surat diberi tanda P.51;

ub lik

ah

A

Sejak Tanggal 01 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 (enam bulan). Pada

87. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti

am

surat diberi tanda P.52;

88. SLIP GAJI. Pada bukti surat diberi tanda P.53;

ep

89. Surat Keterangan Pengajuan Pembuatan KTASatpam PT. INDOFOOD

ah k

SUKSES MAKMUR Tbk.. Pada bukti surat diberi tanda P.54; 90. Idcard/ kartu karyawan Indofood atas nama KIKI SAHRONI. Pada bukti

In do ne si

R

surat diberi tanda P.55;

91. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada bukti

A gu ng

surat diberi tanda P.56;

92. Surat Keterangan Pengajuan Pembuatan KTASatpam PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk.. Pada bukti surat diberi tanda P.57; Menimbang,

bahwa

demikian

pula

untuk

menguatkan

dalil-dalil

sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup

dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian

Program Security Apprentice 2016 (BADP- HRSS1). Pada bukti surat

lik

1.

diberi tanda T.1;

Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.395/BGS/VII/2016

ub

2.

dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T.2-A; 3.

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.188/BGS/VII/2018

4.

ep

dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T.2-B; Perpanjangan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No.Perj.93/BGS/V/

Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.44/BGS/HRO/VII/20 dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T-2-D;

on

ng

es

5.

R

2019 dengan Ishak Harahap. Pada bukti surat diberi tanda T.2-C;

M

In d

A

gu

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-15;

Halaman 33

Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.389/BGS/VII/2016

R

6.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3-A;

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.183/BGS/VII/2018

ng

7.

dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3.B; 8.

Perpanjangan

Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

gu

Perj.88/BGS/V/2019 dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3-C;

A

9.

Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.37/BGS/HRO/VI/20 dengan Agus Rizaldi. Pada bukti surat diberi tanda T.3-D;

ub lik

ah

10. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.394/BGS/VII/2016 dengan Gusti Permana. Pada bukti surat diberi tanda T-4-A;

11. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.187/BGS/VII/2018

am

dengan Gusti Permana. Pada bukti surat diberi tanda T.4-B; 12. Perpanjangan

Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

ep

Perj.92/BGS/V/2019 dengan Gusti Permana. Pada bukti surat diberi tanda

ah k

T.4-C;

In do ne si

tanda 5.1-A;

R

13. Rekapitulasi Mutasi Security & Safety Operation. Pada bukti surat diberi

14. Surat Tergugat No. SKK.61/BGS/PERS.R/IX/17 tanggal 7 September

A gu ng

2017. Pada bukti surat diberi tanda T.5-B;

15. Surat Tergugat No. SKK.34/BGS/PERS.R/VI/18 tanggal 4 Juni 2018. Pada bukti surat diberi tanda T.5-C;

16. Surat Tergugat No. SKK.34/BGS/PERS.R/VI/18 tanggal 4 Juni 2018. Pada bukti surat diberi tanda T.5-D;

17. Surat Tergugat No. SKK.34/BGS/PERS.R/VI/18 tanggal 4 Juni 2018. Pada

lik

18. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.403/BGS/VII/2016 dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda T.6-A;

ub

19. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.193/BGS/VII/2018 dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda T.6-B; 20. Perpanjangan

Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

Perj.98/BGS/V/2019 dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda

ep

ka

m

ah

bukti surat diberi tanda T.5-E;

T.6-C;

dengan Soleham Halim. Pada bukti surat diberi tanda T.6-D;

ng

22. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.393/BGS/VII/2016

on

dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-A;

es

R

21. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.48/BGS/HRO/VI/20

In d

A

gu

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 34

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

23. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.186/BGS/VII/2018 dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-B; Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

ng

24. Perpanjangan

Tertentu

No.

Perj.91/BGS/V/2019 dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-C;

gu

25. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.43/BGS/HRO/VII/20 dengan Eka Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.7-D;

A

26. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.398/BGS/VII/2016 dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-A;

ub lik

ah

27. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.191/BGS/VII/2018 dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-B; 28. Perpanjangan

Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

am

Perj.96/BGS/V/2019 dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-C;

ep

29. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.47/BGS/HRO/VII/20

ah k

dengan Muhammad Ramdani. Pada bukti surat diberi tanda T.8-D; 30. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.399/BGS/VII/2016

In do ne si

R

dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-A;

31. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.192/BGS/VII/2018

A gu ng

dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-B;

32. Perpanjangan

Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

Perj.97/BGS/V/2019 dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-C;

33. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.39/BGS/HRO/VI/20 dengan Rahmat Fathoni. Pada bukti surat diberi tanda T.9-D;

lik

dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi tanda T.10-A; 35. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.185/BGS/VII/2018

36. Perpanjangan

Perjanjian

ub

dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi tanda T.10-B; Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

Perj.90/BGS/V/2019 dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi

ep

tanda T.10-C;

37. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.42/BGS/HRO/VII/20

38. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.397/BGS/VII/2016 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-A;

on

ng

es

R

dengan Bara Bijak Mangala. Pada bukti surat diberi tanda T.10-D;

M

In d

A

gu

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

34. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.392/BGS/VII/2016

Halaman 35

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

39. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.190/BGS/VII/2018 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-B; Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

ng

40. Perpanjangan

Tertentu

No.

Perj.95/BGS/V/2019 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-C;

gu

41. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.46/BGS/HRO/VII/20 dengan Muhammad Nata Gemilang. Pada bukti surat diberi tanda T.11-D;

A

42. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.390/BGS/VII/2016 dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.12-A;

ub lik

ah

43. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.184/BGS/VII/2018 dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.12-B; 44. Perpanjangan

Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

am

Perj.89/BGS/V/2019 dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T.12-C;

ep

45. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.41/BGS/HRO/VII/20

ah k

dengan Agus Setiawan. Pada bukti surat diberi tanda T-12-C; 46. Perjanjian Program Pemagangan Security No. Perj.396/BGS/VII/2016

In do ne si

R

dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-A;

47. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. Perj.189/BGS/VII/2018

A gu ng

dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-B;

48. Perpanjangan

Perjanjian

Kerja

Untuk

Waktu

Tertentu

No.

Perj.94/BGS/V/2019 dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-C;

49. Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja No. SKK.45/BGS/HRO/VII/20 dengan Kiki Syahroni. Pada bukti surat diberi tanda T.13-D;

lik

Penggugat). Pada bukti surat diberi tanda T-14;

51. Berita Acara Penelitian Kasus Sdr Saeful Bahri (saksi yang diajukan Penggugat). Pada bukti surat diberi tanda T.15;

ub

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian

ep

ka

m

ah

50. Berita Acara Penelitian Kasus Sdr. Oktavia (saksi yang diajukan

berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto

ng

Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai

on

kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

es

R

secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1)

In d

A

gu

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan

ng

perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk

pembuktian perkara ini (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

gu

Menimbang, bahwa didepan sidang Para Penggugat telah mengajukan

2 (dua) orang saksi fakta, di sumpah menurut agama dan kepercayaanya dan

A

menerangkan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada targugat dari tahun 2013 sampai

ub lik

ah

1. Oktavia :

dengan tahun 2021;

- Bahwa proses penerimaannya adalah saksi melamar dan saksi magang

am

dulu selama 2 tahun lalu dikontrak 1 tahun dan selanjutnya diangkat menjadi karyawan ;

ep

- Bahwa pekerjaan saksi dinilai setiap 6 bulan sekali berarti jika

ah k

penilaiannya buruk maka akan di berhentikan atau tdk lulus - Bahwa upah selama magang sesuai UMR dan kerjanya selama 6 hari

In do ne si

R

dengan jam kerja mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;

- Bahwa pekerjaan saksi dan Para Penggugat adalah Pengamanan maka

A gu ng

focus Pendidikan menyangkut system pengamanan;

- Bahwa saksi bekerja lebih dulu dibandingkan dengan para Penggugat yang mana para Penggugat bekerja sekitar tahun 2016;

- Bahwa para Penggugat keluar lebih dulu dibandingkan dengan saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kontrak para Penggugat dan mereka berhenti karena tidak diangkat sebaga karyawan tetap;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hak-haknya para Penggugat sudah

lik

ah

diberikan atau belum;

- Bahwa Para penggugat tidak bekerja karena sudah selesai masa

ub

m

kontraknya dan mereka adalah Pegawai Kontrak

- Bahwa saksi tidak tahu menegani perjanjian kerja magang antara pada Penggugat dengan Tergugat;

ka

ep

- Bahwa tugas pokok Para Penggugat adalah : mengamankan area gedung, pemadaman kebakaran dan mengendalikan banjir;

on

ng

2. Muh Nirwahid :

es

melalui surat;

R

- bahwa sebelum di berhentikan para P telah diberitahukan oleh Tergugat

In d

A

gu

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

- Bahwa saksi masih satu bagian dengan para Penggugat hanya saja saat itu para Penggugat magang lalu setelah itu kontrak;

ng

- Bahwa saat itu saksi dan para Penggugat sedang magang selama 2 tahun;

- Bahwa perjanjian magang antara saksi dengan Tergugat ada di dalam

gu

perjanjian Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak;

- Bahwa saksi keluar dari perusahaan Tergugat pada tahun 2019;

Penggugat masuk kerja pada tahun 2016;

- Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah petugas keamanan atau

ub lik

ah

A

- Bahwa saksi kerja lebih dulu dibandingkan para Penggugat dan para

Security;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kontrak para Penggugat dan

am

mereka berhenti karena tidak diangkat sebaga karyawan tetap; - Bahwa saksi tidak tahu apakah hak-haknya para Penggugat sudah

ep

diberikan atau belum;

ah k

- Bahwa Para penggugat tidak bekerja karena sudah selesai masa kontraknya dan mereka adalah Pegawai Kontrak

In do ne si

R

- Bahwa saksi tidak tahu menegani perjanjian kerja magang antara pada Penggugat dengan Tergugat;

A gu ng

- Bahwa tugas pokok Para Penggugat adalah : mengamankan area gedung, pemadaman kebakaran dan mengendalikan banjir;

- bahwa sebelum di berhentikan para P telah diberitahukan oleh Tergugat melalui surat;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yaitu tanggal 27 Oktober

2021,

Tergugat

tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil

lik

persidangan, kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis

ub

dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada

ep

relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

R

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Para Penggugat maupun

ng

es

Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

M

on

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

In d

A

gu

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

bantahannya meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di dalam

Halaman 38

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

ng

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan a quo karena Para Penggugat menolak anjuran Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Energi Kota Adminsitrasi Jakarta Utara, dengan Nomor 2652/-

gu

1.835.3 Perihal Anjuran tertanggal 30 November 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

A

Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah melakukan upaya

ub lik

ah

perdamaian di tingkat tripatrit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaiakan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;

am

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dalam jawabannya di atas;

ep

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal

ah k

oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil

In do ne si

R

gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya

A gu ng

sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil–dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai Bukti P-1.1 s/d P-57 dan untuk mempertahankan atau meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-15;

Menimbang, bahwa didepan sidang Para Penggugat telah mengajukan 2

lik

tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan,

ub

Menimbang, bahwa atas perselisihan perkara a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Anjuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adminsitrasi Jakarta Utara, Nomor 2652/-

ep

ka

m

ah

(dua) saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat

1.835.3 Perihal Anjuran tertanggal 30 November 2020 yang terlampir bersama

menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan

ng

Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial

on

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan

es

R

gugatan a quo, Anjuran tersebut membuktikan bahwa Para Pihak telah

In d

A

gu

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1

ng

angka (17), Pasal 2 juncto Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

gu

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada awalnya bekerja

di tempat Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, ditempatkan

A

dalam Program Pemagangan Security selama 2 (dua) Tahun berturut-turut yang dimulai dari tanggal 01 Agustuts 2016 sampai dengan 31 Juli 2018, dimana

ub lik

ah

Program Pemagangan tersebut merupakan bagian dari penyaringan tenaga

kerja khusus untuk Tenaga Kerja Security yang dipersiapkan untuk menjadi Pekerja Tetap, sehingga Tergugat sangat ketat didalam penerimaan peserta

am

magang maupun didalam pendidikannya, oleh karena itu jika terdapat peserta magang yang nilainya dibawah rata-rata maka perserta tersebut langsung di Off

ep

magangnya. Setelah 2 (dua) tahun Para Penggugat lulus dengan Nilai yang

ah k

bagus dalam Program Pemagangan ditempat Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, dan menunggu pengangkatan menjadi pekerja tetap,

A gu ng

In do ne si

R

sebagaimana para peserta magang sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Para Penggugat dalam waktu

menunggu pengangkatan sebagai pekerja Tetap (PKWTT) Para Penggugat

diperkerjakan oleh Tergugat dengan Sistem Kontrak selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan perincian sebagai berikut :

a) Kontrak Pertama, dimulai pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan

lik

b) Kontrak ke Dua pada tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020;

ub

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 31 Juli 2020 Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan

ep

masa kerja kontraknya sudah habis, sehingga dengan demikian Para Penggugat mempunyai masa kerja pada Tergugat selama 4 (empat) tahun

R

secara berturut-turut tanpa jeda. Karenanya Para Penggugat bekerja pada

on

ng

es

Tergugat dengan masa kerja dan upah Para Penggugat sebagai berikut;

M

In d

A

gu

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

31 Agustus 2019;

Halaman 40

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A

3

4

In do ne si a

ISHAK HARAHAP

Gaji/Bulan

Masa Kerja

(Rupiah)

Terakhir (Rp) 01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

2020

RAHMAT FATONI

gu

2

Nama

ng

No

1

01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

2020

BARA

BIJAK 01-08-2016 S/D 31-07-

MANGGALA

2020

GUSTI PERMANA

01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

4.138.050

5

EKA SETIAWAN

01-08-2016 S/D 31-072020

am

6

SOLEHAM HALIM

4.138.050

01-08-2016 S/D 31-072020

AGUS RIZALDI

4.138.050

01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

ep

7

ub lik

ah

2020

ah k

2020

8

AGUS SETIAWAN

01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

M. NATA GEMILANG

In do ne si

9

R

2020

01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

A gu ng

2020

10

11

MUHAMMAD RAMDANI

KIKI SAHRONI

01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

2020 01-08-2016 S/D 31-07-

4.138.050

2020

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, Program Pemagangan

lik

Ketenagakerjaan, dikarenakan waktu pemagangan dibatasi paling lama hanya 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan, sebagaimana di

ub

tegaskan didalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang di ubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang

ep

ka

m

ah

yang diterapkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah melanggar Hukum

Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat, berdasarkan

secara terus menerus sudah melebihi dari 3 (tiga) tahun kontrak kerja maka

ng

demi hukum di nyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

on

(PKWTT) atau menjadi pekerja Tetap dengan tetap menerima upah dari

es

R

masa kerja yang dimiliki oleh Para Penggugat yaitu selama 4 (empat) tahun

In d

A

gu

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Tergugat, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 Undangundnag Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 155 ayat dan

ayat

(2)

Undang-undang

Nomor

13

Tahun

ng

(1)

Ketenagakerjaan;

2003

tentang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat

gu

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Batal Demi Hukum,

A

dan menyatakan dan menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat Beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

ub lik

ah

(PKWTT) dan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera memanggil Para Penggugat Untuk bekerja kembali kepada Tergugat sebagai

Pekerja Tetap paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai

am

kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat

ep

kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

ah k

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan menjalankan kegiatan program pemagangan, yaitu Program Pemagangan Security untuk 11 (sebelas) orang yang merupakan bagian dari

In do ne si

R

peserta pemagangan, yaitu Para Penggugat,

sistem pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta untuk jangka

A gu ng

waktu sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Juli 2018.

Program

pemagangan untuk calon anggota security Tahun 2016 tersebut dijalankan

berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 22 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan dikarenakan

peserta pemagangan tersebut belum memiliki keahlian dibidang security

lik

dengan PT. Garda Kerta Raharja, pusat pendidikan dan pelatihan satuan pengamanan, yang telah memiliki izin dari Kepolisian Republik Indonesia

ub

dengan SKEP Kapolri No. POL.SKEP/491/XII/1982, peserta pemagangan diberikan pelatihan selama 1 bulan dan mendapatkan sertifikat serta memiliki Kartu Tanda Anggota. Dalam hal ini, setelah selesai pelatihan di lembaga tersebut, maka program pemagangan dilakukan di Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk;

ep

ka

m

ah

dengan karakteristik industri seperti Tergugat, maka Tergugat bekerja sama

program pemagangan membutuhkan waktu 2 (dua) tahun untuk mencapai

ng

standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan,

on

sehingga Para Penggugat menandatangani perjanjian dengan Tergugat, dan

es

R

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Para Penggugat telah menyetujui

In d

A

gu

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

karenanya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang – undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Dan pemagangan yang

ng

dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2016 - 31 Juli 2018, berlaku sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Permenakertrans No. 22 Tahun 2009 dan

Permenaker No. 36 Tahun 2016, yang intinya dimungkinkan jangka waktu

gu

pemagangan dilakukan 2 (dua) tahun. Dan berdasarkan Permenaker No. 36

Tahun 2016 yang menghapus Permenakertrans No. 22 Tahun 2009,

A

menyatakan bahwa pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya

Permenaker No. 36 Tahun 2016 masih tetap dapat berjalan sampai selesai

ub lik

ah

jangka waktu pemagangan, dan memungkinkan untuk pemagangan melebihi

dari 1 (satu) tahun untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu sebagaimana diuraikan di atas, dimana jangka waktu tersebut telah disepakati oleh Para

am

Penggugat. Terlebih lagi, selama proses pemagangan berlangsung tidak ada satupun dari Para Penggugat mempermasalahkan mengenai jangka waktu yang

ep

telah disepakati tersebut;

ah k

Menimbang, bahwa dengan demikian sangat tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dikarenakan pemagangan

In do ne si

R

dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka status pemagangan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena

A gu ng

tidak ada satupun ketentuan didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.

36 tahun 2016 yang mengatur bahwa apabila jangka waktu pemagangan

melebihi 1 (satu) tahun maka peserta pemagangan menjadi pegawai tetap dari perusahaan yang mengadakan pemagangan, disamping itu, sejak awal Para

Penggugat telah mengetahui bahwa pengangkatan para peserta pemagangan

tidak pernah dijanjikan untuk dianggap sebagai pegawai tetap. Dalam hal ini,

lik

kebutuhan dari operasional Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat, Para Penggugat dari

ub

awal masuk selaku peserta pemagangan sudah menyepakati bahwa setelah selesai pemagangan dan apabila ada kebutuhan perusahaan untuk proyek tertentu akan ditempatkan sebagai pegawai kontrak. Dan sehubungan dengan adanya proyek baru di Cibitung & Tangerang, dimana diperlukan adanya

ep

ka

m

ah

proses pengangkatan pegawai tetap di Tergugat dilakukan berdasarkan

tambahan security untuk di wilayah Jakarta karena security Tergugat yang ada

Tangerang, maka untuk sementara waktu dibutuhkan tambahan security kontrak dengan

proyek

baru

tersebut

selesai,

sehingga

ng

sampai

Tergugat

on

mempekerjakan Para Penggugat sebagai karyawan kontrak untuk periode

es

R

di Jakarta untuk sementara akan dipindahkan ke proyek yang ada di Cibitung &

In d

A

gu

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 – 31 Juli 2019 dan periode terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2029 sampai dengan 31 Juli 2020;

ng

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf b

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas bahwa Perjanjian kerja berakhir pada saat berakhir jangka waktu

gu

perjanjian kerja. Dalam hal ini, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam

A

PKWT yang telah disepakati secara bersama-sama dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 13 tahun 2003, maka sangat tidak

ub lik

ah

berdasarkan hukum dalil Penggugat yang memposisikan Penggugat sebagai pegawai tetap (PKWTT) dan meminta agar Para Penggugat bekerja kembali; Menimbang,

bahwa

dari

pokok-pokok

perselisihan

antara

Para

am

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pokok permasalahan dari perselisihan tersebut yang

ep

akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah Apakah status hubungan kerja

ah k

antara Para Penggugat dengan Tergugat, bersifat tetap ataukah tidak tetap ?, dan apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap

In do ne si

R

Para Penggugat adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum ataukah tidak

A gu ng

dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

dahulu mengenai status hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Panduan Program

Security Apprentice 2016, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan diadakannya program adalah untuk mendapatkan bench strength yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk level Security dengan

lik

ah

tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan model

ub

kompetensi Bogasari dan untuk menjamin ketersediaan Security yang kompeten, berkualitas dan professional di perusahaan; 2. Bahwa ada persyaratan yang ditentukan untuk dapat mengikuti program tersebut, yaitu persyaratan sebagai perserta dan persyaratan kompetensi;

ep

m ka

3. Bahwa selama mengikuti Program berlaku ketentuan Waktu Kerja;

dimulai sejak tanggal 1 Mei 2016 dan berakhir tanggal 30 April 2018;

ng

5. Bahwa selama Program berlangsung, diberlakukan system penilaian dengan

on

kriteria dan pembobotan yang sudah ditentukan;

es

R

4. Bahwa Program Security Apprentice ini berlangsung selama dua tahun,

In d

A

gu

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat

ng

serta berdasarkan Bukti P-1.1 s/d Bukti P-57 dan Bukti T-2A s/d Bukti T-13D berupa Sertifikate Program Security Apprentice atas nama Para Penggugat, Perjanjian Program Pemagangan Security antara Tergugat dengan Para

gu

Penggugat, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu,

A

Kartu Identitas Para Penggugat, Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjajian

Kerja atas nama Para Penggugat dan Slip Gaji Para Penggugat, Majelis Hakim

ub lik

ah

berpendirian sebagai berikut sebagai berikut:

1) Bahwa Para Penggugat melalui Perjanjian Program Pemagangan Security yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dengan

am

Tergugat, telah menyepakati menerima penunjukkan oleh Tergugat sebagai peserta untuk mengikuti Program Pemagangan Security dalam kurun waktu

ep

24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d

ah k

tanggal 31 Juli 2018, yang ditempuh selama 4 (empat) tahap, dimana hasil evaluasi dari setiap tahapan menentukan keikutsertaan Para Penggugat

In do ne si

R

untuk mengikuti tahap selanjutnya. Apabila Para Penggugat telah berhasil

masuk Tahap 4 dan dinyatakan lulus oleh Tergugat, maka Para Penggugat

A gu ng

akan ditempatkan sebagai Guard – Security & Fire Brigade dengan status kontrak terlebih dahulu;

2) Bahwa setelah Para Penggugat menyelesaikan Program Pemagangan dari

Tergugat, selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Para

Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai Guard-Security & Fire Brigade untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31

lik

waktu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2020; 3) Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir dari Tergugat masing-

ub

masing sebesar Rp. 4.138.050,- (Empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) per bulan;

4) Bahwa selanjutnya dengan berakhirnya jangka waktu Perpanjangan PKWT,

ep

Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat terhitung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

ng

atas, maka dengan Para Penggugat dan Tergugat menyepakati dan

on

menandatangani Perjanjian Program Pemagangan Security, karenanya

es

sejak tanggal 1 Agustus 2020 karena berakhirnya Perpanjangan PKWT;

R

ka

m

ah

Juli 2019, dan diperpanjang berdasarkan Perpanjangan PKWT untuk jangka

In d

A

gu

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi para

pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan,

ng

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

gu

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

A

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5)

Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di

ub lik

ah

Dalam Negeri, yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 5

(5). Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

am

paling lama 1 (satu) tahun;

ep

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbnagan dan fakta-

ah k

fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, terbukti bahwa Perjanjian Pemagangan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk

In do ne si

R

jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun adalah telah melanggar batas waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu paling lama 1

A gu ng

tahun, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Juncto Pasal 1366 KUHPerdata, Juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana atas pelanggaran tersebut terhadap perjanjian

pemagangan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum. Adanya jangka waktu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat selama Pemagangan membuktikan Para Penggugat bekerja pada

lik

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sebagai karyawan kontrak untuk

ub

jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun yaitu selama Para Penggugat mengikuti program pemagangan pada Tergugat, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Juli 2018 dengan jabatan sebagai Guard-Security & Fire Brigade;

ep

ka

m

ah

Tergugat untuk jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap hubungan kerja

mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (3), (4) dan (7) Undang-Undang Nomor

on

ng

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

es

R

dengan PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim

In d

A

gu

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Ayat (3) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;

ng

Ayat (4) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka

waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling

gu

lama 1 (satu) tahun;

Ayat (6) : Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan

berakhirnya

perjanjian

kerja

waktu

tertentu

yang

lama,

pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh

ub lik

ah

A

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari

dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun; Ayat (7): Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan

am

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak

ah k

ep

tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-

In do ne si

R

fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PKWT yang dibuat dan disepakati antara masing-masing Para Penggugat

A gu ng

dengan Tergugat tertanggal 1 Agustus 2018 untuk jangka waktu 1 tahun

terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2019 adalah merupakan

PKWT Perpanjangan, sedangkan PKWT Perpanjangan tertanggal 1 Agustus 2019 untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 31 Juli

2020 adalah PKWT Pembaharuan. Selanjutnya setelah berakhirnya PKWT

Perpanjangan tanggal 31 Juli 2019, masing-masing Penggugat dengan Tegugat

Majelis Hakim PKWT tersebut adalah PKWT

lik

Agustus 2019, yang menurut

Pembaharuan untuk jangka waku 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus

ub

2019 s/d 31 Juli 2020;

Menimbang, bahwa mencermati PKWT Perpanjangan dan PKWT Pembaharuan antara masing-masing Para Penggugat dengan Tergugat, diketahui antara PKWT perpanjangan dengan pembaharuan tersebut adalah

ep

ka

m

ah

melakukan perpanjangan PKWT melalui PKWT Perpanjangan tertanggal 1

tanpa ada jeda waktu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7)

Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu

ng

Tidak Tertentu terhitung setelah berakhirnya PKWT Perpanjangan, yaitu

on

terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, dengan demikian terhadap petitum Para

es

R

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PKWT antara

In d

A

gu

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Pengguat angka (3) agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat Beralih menjadi

ng

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

gu

benar telah berlangusung hubungan kerja antara Para Penggugat dengan

Tergugat dimana masing-masing Para Penggugat bekerja pada Tergugat

A

sebagai karyawan tetap terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020, dengan jabatan

masing-masing Penggugat adalah sebagai Guard-Security & Fire Brigade dan

ub lik

ah

menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.138.050,- (Empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena status Para Penggugat sebagai pekerja

am

tetap (PKWTT), mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan tanggal

2 November 2020 dan aturan

ep

pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang

ah k

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja telah diundangkan tanggal 2 Februari 2021,

In do ne si

R

berdasarkan asas Non Retroaktif yang berlaku secara universal yang dijamin

oleh ketentuan Pasal 28 huruf I UUD 1945, yang pada pokoknya mengatur

A gu ng

larangan hukum berlaku surut kecuali mengenai hak asasi manusia. Asas non

retroaktif dalam arti Undang-Undang hanya boleh dipergunakan terhadap

peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah

undang-undang itu dinyatakan berlaku. Faktanya gugatan a quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2021 setelah disahkan peraturan Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2020

berupa

Peraturan

lik

Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021, karenanya Majelis Hakim berpendirian penyelesaian perselisihan PHK dalam perkara a quo selain

ub

mengacu pada ketentuan perundang-undangan in casu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

ep

ka

m

ah

pelaksana

Kerja dan peraturan pelaksananya, Peraturan Perusahaan atau PKB yang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan

ng

mempertimbangkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan

on

Tergugat terhadap Para Penggugat sebagai berikut:

es

R

berlaku di perusahaan Tergugat;

In d

A

gu

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya

Perjanjian Kerja dari Tergugat terhadap masing-masing Penggugat tertanggal 8

ng

Juli 2020 (Vide Bukti T-2D, T-3D, T-4D, T-5D, T-6D, T-7D, T-8D, T-9D, T-10D, T-11D, T-12D dan T-13D) pada pokoknya diketahui bahwa Tergugat telah

melakukan PHK terhadap masing-masing Penggugat terhitung sejak tanggal 1

gu

Agustus 2020 karena berakhirnya Perpanjangan PKWT, sedangkan Majelis Hakim berpendirian bahwa Perpanjangan PKWT antara Para Penggugat

A

dengan Tergugat adalah merupakan PKWT Pembaharuan, yang menurut

Majelis Hakim adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

ub lik

ah

yang menjadikan Para Penggugat demi hukum menjadi karyawan tetap pada

Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, terhitung sejak berkahirnya Perpanjangan PKWT, sehingga menurut Majelis Hakim PHK yang

am

dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Kerja adalah tidak sah, oleh karena itu PHK terhadap

ep

Para Penggugat oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum, yang

ah k

memberikan konsekwensi bahwa Para Penggugat adalah masih tetap bekerja dan merupakan karyawan Tergugat in cassu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk;

In do ne si

R

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan PHK terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat

A gu ng

telah dinyatakan batal demi hukum, karenanya menurut Majelis Hakim menjadi kewajiban Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk kembali masuk bekerja,

sehingga

beralasan

hukum

karenanya

Majelis

Hakim

untuk

Menghukum Tergugat dengan Memerintahkan Tergugat memanggil Para

Penggugat untuk kembali bekerja pada perusahaan Tergugat, karenanya atas

petitum Para Penggugat angka (4) untuk Majelis Hakim Menghukum dan untuk segera memanggil Para Penggugat untuk bekerja

lik

kembali kepada Tergugat sebagai Pekerja Tetap paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah beralasan

ub

menurut hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila ternyata Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di posisi semula atau yang sederajat maka upah/gaji Para Penggugat yang biasa diterima harus tetap

ep

ka

m

ah

Memerintahkan

dibayar oleh Tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini telah

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan Ex Aequo Et

ng

Bono, Tergugat dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila

on

Tergugat dengan sengaja telah melalaikan putusan pengadilan dimana dalam

es

R

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

In d

A

gu

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

amar putusannya tidak membayarkan sejumlah uang namun menghukum pihakpihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;

ng

Menimbang, bahwa oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.820.742,- [ cat : ((Rp. 4.138.050,- / 25) x 11) (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua

gu

Rupiah) per hari yang sesuai dengan upah/gaji Para Penggugat per hari adalah

hal yang wajar dan masuk akal serta logis untuk dilaksanakan oleh Tergugat,

A

apabila ternyata Tergugat dengan sengaja melalaikan/tidak melaksanakan isi

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Para

ub lik

ah

putusan Pengadilan Hubungan Industrial secara sukarela dalam perkara a-quo ;

Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara a quo

am

dinyatakan di kesampingkan, oleh karena itu tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini;

ep

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut

ah k

di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis

In do ne si

R

Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan

A gu ng

untuk sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(PPHI), “Dalam peroses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta)”, Namun demikian karena nilai gugatan

lik

Rupiah), semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan

Memperhatikan

Undang-Undang

ub

dibawah ini; Nomor

2

Tahun

2004

tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Undang-Undang Nomor

ep

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lain yang

R

bersangkutan;

es

MENGADILI:

M

on

ng

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

In d

A

gu

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Para Penggugat KURANG dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta

Halaman 50

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2. Menghukum Tergugat untuk memanggil Para Penggguat kembali bekerja terhitung paling lama 12 (dua belas) hari sejak putusan ini mempunyai

ng

kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.820.742,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus

gu

Empat Puluh Dua Rupiah) perhari apabila Tergugat tidak patuh untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan dengan sengaja telah

Para Penggugat ;

ub lik

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari RABU, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami BINTANG AL, S.H., M.H.,

ep

ah k

am

ah

A

melalaikan putusan pengadilan ini yaitu untuk mempekerjakan kembali

sebagai Hakim Ketua Majelis, Ir. MAS MUANAM, M.H., dan GOTTI

In do ne si

R

SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU,

A gu ng

tanggal 8 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANDRY KURNIAWAN, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan di hadiri oleh Kuasa Para

KETUA MAJELIS HAKIM,

IR. MAS MUANAM, M.H.,

BINTANG AL, S.H., M.H.,

ub

ep

GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos., M.M,

PANITERA PENGGANTI,

es

ng

M

R

ah

ka

lik

HAKIM ANGGOTA,

m

ah

Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

on

ANDRY KURNIAWAN, S.E., S.H.,

In d

A

gu

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

es on

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

A

gu

ng

Biaya-Biaya : 1. Panggilan Sidang : Rp. 750.000,2. Materai : Rp. 10.000,JUMLAH : Rp. 760.000,( Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

In d

A

gu

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52