Description
PERATURAN DESA JATIREJA KECAMATAN CIKARANG TIMUR KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMEKARAN DUSUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JATIREJA Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemekaran Dusun dalam Wilayah Desa Jatireja; Bahwa untuk maksud tersebut poin “a” perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatireja; Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4359); Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438); Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4439); Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4587); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 No 8);
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJA Dan KEPALA DESA JATIREJA MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DESA JATIREJA TENTANG PEMEKARAN DUSUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 10 . 11 . 12 .
Daerah adalah Kabupaten Bekasi; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Bupati adalah Bupati Bekasi; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten; Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Dusun adalah wilayah kerja Pemerintahan Desa; Kepala Dusun adalah Perangkat Desa; Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
Pemekaran Dusun adalah pemisahan atau pembentukan Dusun dalam satu Dusun atau lebih menjadi Dusun baru dalam wilayah desa. BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN WILAYAH DUSUN Pasal 2
1.
2.
Tujuan Pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna; Tujuan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), juga dapat mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan di setiap Dusun. BAB III PEMBENTUKAN WILAYAH DUSUN Pasal 3 1.
Bahwa Desa Jatireja terdiri dari 3 (Tiga) Dusun meliputi : 1. Dusun I : RW 1, RW 2, RW 7, RW 8, RW 9, RW 10, RW 11 dan RW 12 2. Dusun II : RW 3, RW 4 dan RW 13 3. Dusun III : RW 5 dan RW 6
2.
Selanjutnya dimekarkan Menjadi 4 (Empat) Dusun : 1. Dusun I : RW 1, RW 2, RW 11 dan RW 12 2. Dusun II : RW 3, RW 4 dan RW 13 3. Dusun III : RW 5 dan RW 6 4. Dusun IV : RW 7, RW 8, RW 9 dan RW 10 Pasal 4
1.
2.
Pembentukan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pasal 4 selanjutnya akan ditetapkan masing-masing seorang Kepala Dusun melalui Musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa; Musyawarah Pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan di masing-masing Dusun dengan mengakomodir 2 –5 orang Calon Kepala Dusun yang di rekomendir oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa; BAB IV BATAS-BATAS WILAYAH DUSUN Pasal 5
Dusun I (Satu) Berbatasan Dengan : 1. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Jatibaru / RW 13 Griya Jatireja 2. Sebelah Barat Berbatasan Dengan RW 10 Garden Ville 3. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Karangsari / Desa Jatibaru 4. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Sertajaya Dusun II (Dua) Berbatasan Dengan : 1. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Cipayung 2. Sebelah Barat Berbatasan Dengan RW 11 Perum Permata Cikarang Timur 3. Sebelah Utara Berbatasan Dengan RW 1 Kampung Citarik 4. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Sertajaya Dusun III (Tiga) Berbatasan Dengan : 1. Sebelah Timur Berbatasan Dengan RW 2 Kampung Jati
2. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Sertajaya / Desa Simpangan 3. Sebelah Utara Berbatasan Dengan RW 7 Perum Graha Asri 4. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Sertajaya
Dusun IV (Empat) Berbatasan Dengan : 1. Sebelah Timur Berbatasan Dengan RW 1 Kampung Citarik 2. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Simpangan 3. Sebelah Utara Berbatasan Dengan RW 1 Kampung Citarik 4. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan RW 6 Kampung Pamahan BAB V PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatireja.
Ditetapkan di : Desa Jatireja Pada tanggal : 5 Maret 2020 DESA JATIREJA,
SUWANDI Diundangkan di : Desa Jatireja Pada tanggal : 5 Maret 2020 DESA JATIREJA
DEDEN MARSALEH LEMBARAN DESA JATIREJA TAHUN 2020 NOMOR ....
Tembusan : Disampaikan kepada Yth; 1. Bupati Bekasi (sebagai laporan); 2. Camat Cikarang Timur; 3. Ketua BPD Desa Jatireja; 4. Ketua LPM Desa Jatireja; 5. BABINSA Desa Jatireja; 6. BIMASPOL Desa Jatireja; 7. Arsip
View more...
Comments
